peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun ... - djmbp

Recommendations

Info

Pasal 8 Pasal 9 - 8 - merupakan dasar untuk penerbitan atau penolakan izin ekspor dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan. (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang pertama kali diimpor, wajib mengikuti prosedur notifikasi. (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab. (3) Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atas notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan notifikasi. (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang baru yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mengikuti prosedur notifikasi. (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh otoritas negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab. (3) Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) segera memberitahukan kepada Komisi B3 untuk meminta saran dan atau pertimbangan Komisi B3. (4) Komisi B3 memberikan saran dan atau pertimbangan kepada instansi yang bertanggung jawab mengenai B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (5) Berdasarkan saran dan atau pertimbangan yang diberikan oleh Komisi B3 kepada instansi yang bertanggung jawab, maka instansi yang bertanggung jawab:
Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 - 9 - a. mengajukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Pemerintah ini; dan b. memberikan persetujuan kepada instansi yang berwenang di bidang perdagangan sebagai dasar untuk penerbitan atau penolakan izin impor. Tata cara notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab. Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet). Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (1) Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam <strong>peraturan</strong> perundang-undangan yang berlaku. (2) Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi. Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.
Page 1 and 2: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDON
Page 3 and 4: - 3 - 10. Peraturan Pemerintah Nomo
Page 5 and 6: - 5 - 16. Instansi yang bertanggung
Page 7: Pasal 7 - 7 - (2) Kewajiban registr
Page 11 and 12: Pasal 19 - 11 - b. pengangkutan, ta
Page 13 and 14: - 13 - (2) Uji kesehatan sebagaiman
Page 15 and 16: - 15 - Setiap orang yang melakukan
Page 17 and 18: - 17 - sumber dana lain sesuai deng
Page 19 and 20: Pasal 42 - 19 - Apabila pada saat d
Page 21 and 22: PENJELASAN ATAS - 21 - PERATURAN PE
Page 23 and 24: Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Ang
Page 25 and 26: - 25 - diperoleh nilai temperatur p
Page 27 and 28: f. Cukup jelas g. Cukup jelas - 27
Page 29 and 30: Pasal 6 - 29 - n. Teratogenik (tera
Page 31 and 32: Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Cukup jelas
Page 33 and 34: Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13
Page 35 and 36: Pasal 17 Pasal 18 Cukup jelas Ayat
Page 37 and 38: Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Ayat (4)
Page 39 and 40: Pasal 29 Pasal 30 Ayat (2) Ayat (3)
Page 41 and 42: Pasal 36 Ayat (2) Ayat (3) - 41 - b
Page 43 and 44: Pasal 40 Pasal 41 Pasal 42 Pasal 43
Page 45 and 46: - 45 - 8 62-53-3 Anilin Anilene; Be
Page 47 and 48: 32 7637-07- 02 33 7726-95- 6 - 47 -
Page 49 and 50: - 49 - 54 50-00-0 Formalin (larutan
Page 51 and 52: - 51 - 182 - C2H2FBr3 *) Tribromofl
Page 53 and 54: No No. Reg. Chemical Abstract Servi
Page 55 and 56: - 55 - 3 36,268; Spanon; Fundal; Gu
Page 57 and 58: 16 56-38-2 Parathion (seluruh 17 12
Page 59 and 60:
- 59 - 32 - CFC-112 Tetrachlorodifl
show all

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun ... - djmbp

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?