BAB IV.pdf - unhas repository

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Deskripsi Pasar Tradisional Kota Makassar
Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Makassar adalah 16 unit
yaitu: Makassar Mall, Terong , Butung, Kampung Baru, Pannampu, (Kalimbu,
Kerung-kerung), Maricaya, (Sawah,Mamajang), (Sambung Jawa,
Cendrawasih), Pa'baeng-baeng, Parangtambung, Panakukkang, Daya,
Mandai, Tamalanrea, Darurat.
Dari 16 pasar tersebut, penulis mengambil 3 pasar tradisional yang
menjadi pertimbangan dimana target dan realisasi pendapatan tidak
tercapai/terpenuhi. Pasar-pasar tersebut adalah pasar tradisional Terong,
pasar tradisional Niaga Daya, pasar tradisional Maricayya.
Pasar-pasar tersebut mempunyai sejarah berdirinya masing-masing
sebagai berikut.
1. Pasar Terong
Bila merujuk pada cerita Haji Tula, salah seorang pedagang buah
pertama di pasar Terong, maka hadirnya pasar ini pertama kali sudah muncul
di tahun 1960 atau setidaknya akhir tahun 1950-an. Suatu masa yang
bersamaan dengan gelombang migrasi kedua dari desa-desa di Sulawesi
Selatan. Kemunculannya pertama kali bukan inisiatif pemerintah atau
siapapun melainkan oleh para pedagang sendiri yang kemudian meramaikan
150

area kecil di ujung Selatan jalan Terong atau dekat dengan jalan
Bawakaraeng yang dulu bernama jalan Maros (Maros weg). Demikian,
berawal dari pagandeng (dengan sepeda) dan palembara (dengan pikulan)
yang membawa aneka buah dan sayur mayur terjadilah transaksi atau jual
beli di area jalan Terong dan lorong-lorong sekitarnya seperti kini menjadi
jalan Mentimun, jalan Kubis, jalan Sawi dan sebagainya.
Kurang lebih 7 tahun sejak munculnya pertama kali, bangunan pasar
mulai terlihat di tahun 1967 hingga 1968. Menurut beberapa pedagang yang
hidup saat itu, wujud pasar hanyalah bertiangkan bambu dan beratapkan
nipa. Saat itu, kanal Panampu belum selebar dan sekotor sekarang ini. Kanal
itu dulunya hanya sebuah got besar yang oleh penduduk setempat disebut
‗solongang lompoa‘ yang dipenuhi kangkung dan rumput liar di kedua sisinya.
Area pasar sendiri masih sangat terbatas infrastrukturnya sehingga setiap
musim hujan selalu terjadi banjir. Bila banjir tiba, maka bagian-bagian dalam
bangunan pasar dapat hanyut seperti hanyutnya buah-buah dagangan
seperti mangga, salak, kedondong dan lain-lain.
Sekitar 1967, terjadi kebakaran hebat di area perkampungan Terong,
atau kini dikenal kelurahan Tompobalang. Banyak warga kehilangan tempat
tinggal dan dipindahkan ke area lain seperti di sekitar pasar Karuwisi atau
sebelah Utara Kebun Binatang, Rappokalling, Rappojawae, Korban 40.000,
Cambayya dan belakang Galangan Kapal (Capoa). Lokasi eks-kebakaran ini
kemudian oleh pemerintah kota, saat itu walikota adalah HM. Daeng
151

Patompo , dibangunkan pasar permanen berupa front toko dan lods-lods
yang tahap pekerjaannya dilakukan sejak tahun 1970 oleh PT Antara. Pada
tahun 1971 pasar Terong diresmikan dan ditempati oleh pedagang. Bentuk
bangunan masih sederhana. Berdasarkan ilustrasi Siswandi yang melakukan
riset etnografis di pasar Terong menyebutkan bahwa bagian luar pasar
berbentuk front toko yang menyerupai huruf ‗U‘. Front toko ini mirip dengan
bangunan rumah toko (ruko) tetapi tidak bertingkat dan ukurannya lebih kecil.
Di sebelah Barat yang menjadi bagian tengah front toko adalah pintu gerbang
yang menghubungkan pasar Terong dengan jalan Terong (Siswandi, 2009).
Di sebelah Selatan juga terdapat pintu gerbang di antara jejeran front
toko dan beberapa pedagang Tionghoa juga sudah di sana. Di atas pintu
gerbang tersebut adalah tempat kantor pasar. Di bagian Timur bisa
ditemukan sebuah Mushalla yang terletak di atas pintu gerbang tersebut.
Sementara di bagian Utara tidak terdapat front toko. Di tengah front toko
terdapat hamparan los induk, dan beberapa hamparan los kecil di tiap
sisinya. Adapun kondisi jalan Terong di sekitar tahun 1980 masih berupa
pengerasan atau aspal berkerikil.
Di era tahun 1980 hingga 1990-an, penataan pedagang pasar
mencapai titik ekstrimnya di mana pedagang pasar berada dalam kontrol
anggota militer yang bertugas menjaga keamanan. Tahun-tahun tersebut
pedagang pasar Terong bersentuhan sehari-harinya dengan aparat militer
khususnya seorang anggota yang bernama Sampe atau pak Sampe. Bentuk
152

kontrolnya dapat dilihat melalui banyaknya pos militer yang ditempatkan di
area pasar Terong, yakni 2 pos di dua sisi jalan Terong, dan 2 pos di dua sisi
jalan Sawi (samping kanal). ―Tidak boleh pedagang berjualan di luar area
front toko atau area pasar yang ada‖, demikian petunjuk penataan yang
harus dilaksanakan.
Saat itu, jumlah pedagang sudah marak. Harga satu kios atau satu
tempat di dalam front toko tersebut bisa mencapai Rp. 10.000,- yang nilainya
menurut salah satu informan di pasar Terong senilai dengan menjual sepetak
sawah di kampung. Akibatnya persoalan klasik timbul di mana tidak semua
pedagang dapat membeli tempat di dalam front toko. Pilihan yang tersedia
adalah berjualan di luar front dan memilih kucing-kucingan dengan pak
Sampe dan anggota militer lainnya. Bila ketahuan, maka resiko memperoleh
tendangan ataupun gebukan dari tongkat kayu yang disinyalir beralirkan
listrik itu akan mengenai tubuh pedagang yang ‗membandel‘. Tentu ada pula
pedagang yang memilih pindah ke pasar lain, seperti ke pasar Panampu.
Tapi tak jarang, banyak yang akhirnya memilih kembali ke pasar Terong dan
melakukan serangkaian ―perlawanan‖ dalam menghadapi kerasnya militer
melakukan pengamanan.
Dari ragam cerita yang dituturkan oleh pedagang yang pernah
mengalaminya seperti Daeng Nur (49) di mana ia harus berpura-pura gila
untuk menemui pelanggannya dan membuat janji untuk bertemu di tempat
tertentu untuk melakukan transaksi sesuai pesanan pelanggan. Lain lagi
153

cerita Daeng Jama‘ (55) dimana ia menyuruh putri-putrinya untuk menjaga
barang dagangan agar anggota militer itu tidak mengganggu. Malah seorang
diantaranya akhirnya menikah dengan tentara itu. Lain lagi dengan pak Dolly
(40an) yang karena saat itu adalah pedagang plus peminum ‗Anggur‘ tanpa
ragu mengajak beberapa tentara untuk minum bersama dan saling kenal di
kedai tempat dia mangkal agar jualannya tidak diganggu.
Macam-macam saja cerita pedagang mengakali ketatnya pengawasan
pak Sampe ini. Inilah bentuk perlawanan pedagang atas berbagai kontrol
yang diterapkan. Namun, satu hal yang pasti, pak Sampe benar-benar
menjadi momok bagi pedagang yang menjual di luar area pasar. Tidak hanya
itu, pasar Terong yang dikenal sebagai tempat ―preman‖ berkumpul dari
berbagai kampung sekitarnya, khususnya dari Maccini Gusung dan Maccini
Kidul (Baru), Kandea, Barabaraya, Pucca, Rappokalling dan lainnya juga
dibuat jera oleh aksi para ‗tentara pasar‘ ini.
Pak Sampe, tentara yang berasal dari tanah Mandar dan
mengomandoi rekanrekannya di pasar Terong ini benar-benar ditakuti.
Menjelang tahun 1994, ide untuk melakukan revitalisasi pasar tahap
kedua bergulir. Berawal dari sebuah studi banding yang dilaksanakan oleh
walikota Makassar saat itu, Malik B. Masri di Hawaii, USA, terbersitlah
keinginan merombak pasar Terong menjadi sebuah pasar modern. Saat itu,
terpilihlah PT. Prabu Makassar Sejati sebagai developer dimana Ferry
Soelisthio sebagai komisaris yang memenangkan tender untuk revitalisasi
154

pasar ―tradisional‖. Mulailah persoalan baru muncul menghampiri pedagang
pasar Terong.
Dengan desain yang ‗terlalu moderen‘ lahirlah sebuah gedung
berlantai 4, yakni lantai dasar, 1, 2, dan 3 di lahan seluas 13.253 m2.
Sebagaimana revitalisasi tahap pertama di masa walikota Daeng Patompo,
revitalisasi tahap kedua ini juga menuai banyak masalah. Persoalan klasik
juga mencuat, harga kios dan lods terlampau mahal bagi pedagang kecil
yang mendominasi berdagang di pasar Terong. Banyak yang dengan
terpaksa membeli kios yang berharga 40 – 80 juta rupiah atau lods bagi
pedagang kecil karena tiada pilihan lain, walau banyak pula yang memilih
mengisi badan jalan di luar bangunan yang kini berdiri.
Masalah lain timbul seiring kepindahan pedagang ke dalam gedung
baru. Tidak sampai 6 bulan, para pedagang ‗basah‘ kecewa dengan sulitnya
proses angkut barang naik turun setiap harinya. Belum lagi pembeli yang
tidak ingin naik hingga ke lantai 2 apalagi lantai 3. Pembeli berkurang berarti
pemasukan minim. Pemasukan minim berimplikasi pada cicilan tempat
terhambat sementara biaya untuk mencukupi anggota keluarga di rumah juga
dituntut setiap harinya. Akhirnya banyak pedagang memilih keluar dan
meninggalkan tempat mereka yang sudah dibeli dan sedang berjalan
cicilannya. Ramailah kembali badan-badan jalan, lorong, trotoar, dan
berbagai sudut pasar yang memungkinkan untuk ditempati. Sementara di lain
pihak, developer melalui perjanjian yang dibuat dengan pedagang pembeli
155

kios/lods menikmati keuntungan akibat macetnya cicilan yang membuat uang
muka (DP) dan diskon 12 persen menjadi milik developer tanpa harus
kehilangan kios dan lods yang sudah dibeli pedagang. Hingga kini, masalah
ini masih menyisakan banyak kekecewaan di hati pedagang yang terlanjur
membayar mahal namun kehilangan daya melanjutkan cicilan. Tidak
membayar selama 3 bulan berturut-turut berarti kehilangan uang DP dan
diskon 12 persen.
Memasuki awal tahun 2000-an keadaan pasar semakin semrawut.
Pengusaha atau developer dan pedagang berada dalam kerugian akibat
model bangunan yang dipaksakan dalam kondisi yang berbeda kultur.
Pedagang pasar Terong tumbuh dalam budaya hamparan yang melebar
horisontal dan kini dihadapkan pada area dengan bangunan vertikal meninggi
ke atas. Mereka lalu memilih kembali melebar. Karena maraknya pedagang
di luar gedung ketimbang di dalam gedung maka secara naluria—dan
berdasarkan kebiasaan pemerintah masa itu—persoalan ini akan
diselesaikan melalui pembersihan pedagang di luar gedung yang kemudian
dicap ―liar‖. Maka ditempuhlah beragam cara baik legal maupun di luar
kerangka regulasi. Cara legal tentulah melalui jalur resmi pemerintah seperti
pengerahan satuan polisi pamong praja atau satpol PP. Lalu cara sebaliknya
adalah melalui mobilisasi ―preman‖ untuk melakukan aksi teror dan
penyebaran ketakutan atas pedagang di pasar. Bahkan, kedua model ini
dapat bekerja secara bersamaan sebagaimana terjadi di tahun 2003, 2005,
156

dan 2007. Dimana preman dan satpol PP turut andil dalam serangkaian
pembongkaran dan penggusuran kepada pedagang.
Mengenai penggunaan ―preman‖ dalam upaya penataan pasar Terong
bukanlah sesuatu kebohongan. Bahkan menjadi keniscayaan bagi
pengusaha dan pemerintah dalam hal ini perusahaan daerah yang mengelola
pasar, PD Pasar Makassar Raya. Sekian tahun berada di pasar relasi itu
sudah terlihat secara nyata. Peran salah seorang yang dikenal sebagai salah
satu ―preman‖ di pasar Terong misalnya yang bernama Daeng ‗X‘ yang telah
menjadi kaki tangan baik pihak developer maupun pihak tertentu di PD Pasar
Makassar Raya (Wawancara dengan Daeng ‗X‘, 2009).
Pasar berkembang, pedagang juga berkembang tapi persoalan tetap
sama, yakni ketidakadilan terhadap banyak pedagang pasar yang tidak
mampu mengakses kios dan lods di dalam gedung dan merugi akibat
kios/lods yang dibeli tiada dikunjungi pembeli. Pasar kini dikelola oleh dua
aktor, yakni pihak developer dan pihak Perusahaan daerah milik pemerintah
kota Makassar. Bentuk perlawanan pedagang juga berubah dan tidak lagi
sporadis dan sembunyi-sembunyi. Di tahun 2003 sudah ada organisasi yang
lahir dari kalangan mereka yang mereka sebut Persaudaraan Pedagang
Pasar Terong, disingkat SADAR. Organisasi ini sudah berhasil meningkatkan
nilai tawar pedagang sehingga tidak lagi terlalu rentan oleh aksi penggusuran
dan ancaman teror dari preman.
157

2. Pasar Maricaya
Pasar Maricaya yang berdiri akhir tahun 1960-an telah menjadi aset
Pemerintah Kota Makassar. Adanya keinginan Walikota Ilham Arif Sirajuddin
menukargulingkan (ruislag) pasar tersebut menimbulkan kegelisahan
dikalangan pedagang akan kehilangan mata pencariannya.
Menurut sejarah bahwa di zaman Belanda tempo dulu, lokasi pasar
Maricaya yang sekarang adalah sebuah taman bunga indah milik Belanda.
Bunganya sangat menawan dan menjadi kunjungan warga di sore hari.
Namun setelah kemerdekaan taman bunga itu tidak lagi terurus sehingga
menjadi tempat kumuh.
Pasar Maricaya yang pertama berlokasi di pertigaan Jalan Bulukunyi-
Jalan Monginsidi. Walikota saat itu HM Daeng Patompo, melihat bahwa pasar
itu tidak lagi mendukung kemajuan kota, maka pasar Maricaya dipindahkan
ketempat yang sekarang ini Jalan Veteran.
Tidak ada gesekan atau ketidakpuasan dari penjual sebab letaknya
persis dilewati poros jalan Veteran dan bangunannya lebih representatif.
Beda dengan rencana pemindahan sekarang, muncul pro kontra khususnya
masyarakat sekitar lokasi baru Jl Sungai Saddang dan dari para penjual yang
sudah puluhan tahun mencari rezeki di pasar itu. Dibanding pasar Pa'baeng-
baeng, pasar Maricaya lebih tertib dan bukan jalan poros utama.
Rasyid salah seorang pedagang mengatakan, sekalipun melepas atau
menjual pasar tersebut baru sekedar rencana. Tapi hal ini sudah menjadi
158

eban dan tekanan bagi pedagang. "Kami yang telah menjadikan pasar
Maricaya sebagai sumber mata pencaharian terancam akan hilang," katanya.
Dg Naba yang juga pedagang mengatakan, "Dari hasil jualan,
disamping untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga membiayai
pendidikan anak saya. Kalau sampai pasar ini jadi dilepas Pemerintah Kota
(pemkot), maka biaya kebutuhan rumah tangga saya terancam hilang,"
katanya. Apalagi biaya pendidikan anaknya lumayan besar, bisa-bisa putus
sekolah. Soalnya tempat yang rencananya disediakan Pemkot Makassar
tidak strategis, tambahnya.
Lain lagi dengan suara pembeli, "Kalau pasar ini dipindahkan di Jl
Sungai Saddang Baru, jelas kami akan berpikir untuk berbelanja dipasar
yang baru. Soalnya ke lokasi baru akan menambah biaya transportasi,
karena letak lokasi pasar tersebut, jauh dari jalur angkot maka perlu naik
becak lagi," kata Murni salah seorang pengunjung pasar Maricaya.
Kalau rencana kepindahan pasar Maricaya ke Jl Sungai Saddang,
bukannya kami tidak terima. Cuma kondisi daerah tersebut tidak layak
dijadikan pasar. "Ini kita lihat dari mobil kampas yang silih berganti.
Sementara di tempat yang disediakan pemkot lokasinya kecil, kata Rudi
pengunjung pasar lainnya yang berdiam di Jl Sunggai Saddang.
"Belum lagi masalah kebersihannya, jelas kanal yang terletak di lokasi
tersebut terancam. Coba kita lihat pasar Pa'baeng-baeng dan pasar Terong
yang kanalnya kotor akibat buangan sampah pasar," ujar Rudi.
159

Dengan adanya penolakan tukar guling dari Anggota DPRD Kota
Makassar, menjadi harapan bagi para pedagang. Penilaian Pemkot
Makassar yang menganggap bahwa pasar Maricaya tidak layak lagi di lokasi
tersebut terkait keindahan kota, telah menimbulkan kegelisahan dikalangan
pedagang dan pembeli di pasar itu. Harapan mereka agar pasar Maricaya
tidak jadi dijual atau tidak jadi dipindahkan kini hanya bertumpu pada anggota
DPRD Kota Makassar yang menjadi wakil untuk menyuarakan kepentingan
mereka.
Rasyid salah seorang pedagang mengatakan, "Mendengar anggota
DPRD Kota Makassar menolak rencana ruislag, kami sedikit lega. Sudah
seharusnyalah anggota dewan memperjuangkan dan mendengar aspirasi
kami," tambahnya. Hanya harapan kepada anggota dewan agar membantu
menyuarakan nasib kami, kami memilih mereka karena kami menganggap
mereka akan memperhatikan kami rakyat kecil, tambah Rasyid.
Hal sama juga dikatakan Dg Naba, "Sebenarnya pasar Maricaya
hanya membutuhkan penataan agar tidak menganggu keindahan kota, tidak
perlu di jual," katanya. Belum lagi pengalaman sebelumnya, ruislag akan
menyingkirkan pedagang lama
3. Pasar Daya
Pasar Daya mulai digunakan tahun 1959. Di akhir tahun 1990an dan
sepanjang tahun 2000-an, di kota Makassar, berbagai proyek revitalisasi
160

eberapa pasar ‗tradisional‘ berlangsung. Beberapa contoh diantaranya
adalah pasar Daya menjadi Pusat Niaga Daya.
Sejarah Pasar Daya
Sejarah pasar Daya Makassar mempunyai sejarah yang cukup
berdinamika dikarenakan terjadi beberapa peristiwa yang penting dalam
sejarah perjalanan pasar ini.
Pada tahun 1992 penyerahan asset ke PD Pasar Raya Makassar
dalam hal pengelolaan seluruh pasar di kota Makassar (khususnya pasar
daya). Selain itu, pada tahun 1992 terjadi kebakaran di pasar lama Daya
yang terletak di jalan poros Perintis Kemerdekaan dengan posisi
persimpangan jalan Paccerakkang yang mengakibatkan puluhan lapak
pedagang pasar lama hangus terbakar, kemudian para pedagang kembali
membuat lapak-lapak kecil untuk dipakai berjualan tetapi dengan kondisi
yang sangat memprihatinkan. Kemudian pada tahun 1996 pada masa
kepemimpinan walikota Malik B. Masri mencari solusi untuk pasar ini yang
kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membangun ulang pasar Daya
Makassar dengan membebaskan tanah warga Biringkanaya seluas 7,4
hektar dalam jangka waktu 2 tahun masa pembangunan.
Dengan asumsi bahwa :
1. Pasca terjadinya kebakaran di pasar lama, pemerintah kota harus
membangun pasar baru
161

2. Pemerintah melihat lapak yang digunakan pedagang sangat tidak
layak
3. Untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jl. Perintis Kemerdekaan
Posisi letak pasar ini sangat mengganggu poros jalan Perintis
Kemerdekaan sehingga kemacetan sulit dihindari. Hal ini membuat walikota
Makasssar memberikan solusi membebaskan lahan disekitar jalan Kapasa
Raya.
Kemudian 4 tahun kemudian di tahun 1996 lahan dibebaskan,
dipaketkan dengan terminal dan Pasar Daya dengan luas 16,2 hektar.
Khusus untuk pasar Niaga Daya luas 7,2 Ha di bangun tahun 1996, 2 tahun
berselang masa pembangunan di tahun 1998 diresmikanlah pasar niaga
daya ini oleh Bapak Malik B. Masri sebagai walikota Makassar pada waktu
itu.
Pada tahun 1996 pemerintah mulai membangun pasar Daya Baru
yang diberi nama Niaga Baru yang pihak ketigakan oleh PT Kalla Inti Karsa
(KIK) dengan kontrak kerjasama selama 25 tahun. Dimana PT KIK hanya
memberikan lahan dan diberikan kesempatan untuk membangun, sehingga
toko, kios-kios dan front toko selama kontrak tersebut. Sedangkan Bank BNI,
Niaga, BRI dan lainnya sebagai penyalur modal usaha pedangang.
Saat ini sudah ada 7 orang yang menjadi kepala pasar Niaga Daya
sejak tahun 1998 yaitu :
1. Pak Salmin
162

2. Pak Dominiskus
3. Pak Sapudalo
4. Pak Tjahyadi
5. Pak Jafar Gala
6. Pak M. Nur Ali Tundru
7. Pak Hamka
Dimana dari 6 kepala pasar Niaga Daya di atas, mereka menduduki
jabatan 2 tahun dan dilakukan pergantian setiap 2 tahun. Kalau ada
kesalahan dia mendapatkan mutasi. Mereka juga akan digilir ke pasar-pasar
tradisional yang lain, atau bisa menjadi kepala bagian, atau tergantung
prestasi kepemimpinannya. Jabatan kepala pasar adalah jabatan politik yang
menjadi orang kepercayaan dari bapak walikota Makassar. Bahkan ada yang
terjadi sudah dua kali membuat kesalahan bahkan dipecat tadi masih
diangkat lagi di tempat lain. Dalam sistematika politik perlu dan harus
mendapat perhatian.
PT KIK dengan melakukan perjanjian dengan Pemerintah Kota, segala
perjanjian sudah selesai disepakati termasuk izin-izin yang diberikan,
penjualan toko los dan front toko. Sampai saat ini perjanjian tersebut sudah
berjalan 11 tahun, Kalla Inti Karsa dalam hal ini izin-izin yang diberikan
langsung dia bangun, tidak ada lagi masalah yang dibicarakan (dibahas).
Kalau ada rapat pertemuan kepala pasar dengan KIK biasa dibahas adalah
adipura, kebersihan dan kesehatan.
163

terdiri dari:
Pasar Niaga Daya memiliki 10 blok yang terdiri dari :
1. Blok A sebanyak 130 kios
2. Blok B sebanyak 140 kios (108 aktif, 32 tidak aktif)
3. Blok C sebanyak 128 kios (73 aktif, 1 tidak aktif)
4. Blok D sebanyak 128 kios (105 aktif, 23 tidak aktif)
5. Blok E sebanyak 108 kios (71 aktif, 37tidak aktif)
6. Blok F sebanyak 96 kios (50 aktif, 46 tidak aktif)
7. Blok G sebanyak 80 kios (64 aktif, 16 tidak aktif)
8. Blok H sebanyak 80 kios (58 aktif, 22 tidak aktif)
9. Blok I sebanyak 72 kios (40 aktif, 32 tidak aktif)
10. Blok J sebanyak 60 kios (4 aktif, 56 tidak aktif)
164
Selain itu, Pasar Niaga Daya memiliki ruko sebanyak 5 blok yang
1. Blok 1 sebanyak 74 ruko (73 aktif, 1 tidak aktif)
2. Blok 2 sebanyak 26 ruko (14 aktif, 12 tidak aktif)
3. Blok 3 sebanyak 64 ruko (64 aktif )
4. Blok 4 sebanyak 50 ruko (50 aktif )
5. Blok 5 sebanyak 47 ruko (44 aktif, 3 tidak aktif)

B. Sejarah Singkat Kota Makassar
1. Letak Geografis
Jauh sebelum masa kemerdekaan, Kota Makassar telah berkembang
pesat. Pada abad ke 17 Kota Makassar tercatat sebagai salah satu dari
sepuluh kota terbesar di Asia. Pesatnya perkembangan Kota Makassar
berdasarkan catatan sejarah, dimungkinkan oleh paling tidak empat faktor.
Pertama, adalah letak strategis Kota Makassar pada bentangan Selat
Makassar yang memungkinkan kemudahan akses ke dalam maupun ke luar
Makassar. Kedua, faktor keterbukaan Kota Makassar dalam menerima
berbagai suku bangsa dalam interaksi perdagangan internasinal, sehingga
mengherankan jika beberapa abad lalu di Kota Makassar telah bermukim
beberapa suku bangsa Asia dan Eropa yang hingga saat ini sebagian masih
menyisahkan anak keturunan mereka. Ketiga, adalah faktor dukungan kultur
maritim yang berkembang di Kota Makassar dan daerah sekitarnya yang
memungkikan kemudahan terbangunnya lalu lintas laut serta perdagangan
pesisir. Keempat, dukungan oleh daerah sekitar Kota Makassar mampu
mensuplai kebutuhan berbagai hasil bumi untuk kebutuhan pangan.
Pesatnya perkembangan Kota Makassar ternyata masih meninggalkan
kesan yang mendalam bagi warga kota ini, sehingga tidak mengherankan
jika makassar berubah nama menjadi Ujung Pandang, pada suatu ketika
kemudian mendapat desakan dari masyarakat agar nama ini dikembalikan
165

untuk dapat selalu mengingatkan kenangan atas kebesaran nama Makassar
yang secara formal ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999.
Tidak hanya sebagai sebatas kenangan sejarah, melainkan saat ini
sebagian besar warga Kota Makassar berharap agar kota mereka tetap
menjadi kota metropolis yang dapat memberi pelayanan prima bagi kota dan
pendatang,dan dapat menjadi pusat kemajuan dan perkembangan paling
tidak di Kawasan Timur Indonesia. Harapan yang ini sejalan dengan
kedudukan Kota Makassar sebagai lbukota Sulawesi Selatan dan sebagai
gerbang bagi Kawasan Timur
Kebesaran Makassar dalam catatan sejarah dan harapan warga kota
menjadikan Makassar sebagai kota pelayanan yang maju dan berkembang,
kemudian dihadapkan dengan berbagai permasalahan, kendala serta
keterbatasan sebagaimana layaknya kota-kota lain yang tengah tumbuh dan
berkembang sesuai dinamikanya. Permasalahan tersebut dapat muncul dari
pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dengan berbagai konsekuensinya.
Tuntutan atas peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan
kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, keterbatasan kapasitas
lingkungan atas kebutuhan dan perkembangan kota, mengharuskan adanya
uapaya sistematis dalam mengarahkan perkembangan kota makassar sesuai
harapan masyarkat di satu sisi dihadapakan dengan berbagai
permasalahannya di lain sisi, dengan dukungan potensi Kota Makassar
sebagai sektor faktor yang dapat menggerakkan pembangunan daerah.
166

Dalam konteks ini perencanaan pembangunan daerah memiliki
keduudkan strategis dalam rangka mengarahkan harapan-harapan
masyarakat dalam bentuk arah pembangunan daerah dengan tekanan pada
aspek kebutuhan yang mendasar dan paling mendesak sebagai skala
prioritas, karena adanaya keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhan
dari dinamika dan perkembangan daerah. Dengan demikian perencanaan
pembangunan dimaksud merupakan wujud dari sistematisasi kebutuhan
daerah dalam rentang waktu tertentu dikaitkan dengan kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut. Hal terakhir ini kemudian diformulasi dalam
bentuk kebijakan program dan rencana kerja daerah.
Dalam bentuk sistematisasi yang dikemukakan di atas maka
kepentingan daerah akan diletakkan secara proporsional sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian
telah disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang memberi tekanan pada perlunya otonomi daerah.
Semangat otonomi daerah secara proporsional pula diletakkan pada
kepentingan nasional, karena itu sistem perencanaan pembangunan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencoba mengintegrasikan
antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional secara bersamaan.
Model perencanaan yang demikian ini pada akhirnya akan menciptakan
167

integritas penyelesaian masalah nasional dalam skala lokal dan penyelesaian
masalah lokal dalam kebijakan nasional.
Secara geografis, Kota Makassar berada pada kordinat 119 derajat
Bujur Timur dan 5,8 derajat Lintang Selatan dengan ketinggian yang
bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, merupakan daerah pantai
yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat. Luas wilayah
seluruhnya 175,77 km 2 daratan termasuk 11 pulau di selat Makassar dan
luas wilayah perairan sekitar 100 km 2 . Kota Makassar terbagi 14 kecamatan
dan memiliki 143 kelurahan, berbatasan dengan Kabupaten Pangkep di
sebelah utara, kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten Gowa di
sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat.
Dari gambaran selintas, memberi penjelasan bahwa secara geografis
makassar sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun
politik. Dari sisi ekonomi, Kota Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang
tentunya akan lebih efisien dibandingkan dengan daerah lain. Selama ini
akan makro pemerintah seolah-olah menjadikan Kota Surabaya sebagai
home base pengelolaan produk-produk draft Kawasan Timur Indonesia,
membuat Kota Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Dengan
mengembangkan Kota Makassar sekaligus akan sangat berpengaruh
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan bangunan
di Kawasan Timur Indonesia. Dengan demikian, dari sisi pengembangan
168

Kota Makassar sekaligus menjadi jalur dan simpul perekat yang strategis
hubungan antara Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia.
Kota Makassar mempunyai dua jenis musim setiap tahunnya, yaitu
musim hujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim hujan terjadi
pada bulan December - April dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei –
Oktober. Curah hujan tahunan rata-rata 177 mm dengan hari hujan rata-rata
144 hari per tahun.
Iklim Kota Makassar tergolong tropis basah dengan kelembaban udara
berkisar antara 74 persen – 84 persen, suhu udara antara 24.5 0 C – 31,8 0 C.
Berdasarkan keadaan litologi, topografi, iklim dan vegetasi yang ada, Kota
Makassar direkomendasikan sebagian besar untuk kawasan pengembangan
budidaya karena tidak ada syarat yang memenuhi sebagai kawasan lindung.
Berdasarkan pencatatan Stasiun meteorologi Maritim Paotere, secara
rata-rata kelembaban udara sekitar 77 persen, temperatur udara sekitar
26,2º-29,3ºc, dan rata-rata kecepatan angin 5,2 knot.
Jenis-Jenis tanah yang ada di wilayah Kota Makassar terdiri dari tanah
inceptisol dan tanah ultisol. Jenis tanah inceptisol terdapat hampir di seluruh
wilayah Kota Makassar, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah
mudah dengan tingkat perkembangan lemah yang dicirikan oleh horizon
penciri cambic. Tanah ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu
alluvium (fluviatil dan marin), batu pasir, batu liat, dan batu gamping. Tanah
;eptisol memiliki horison cambic pada horison yang dicirikan dengan -adanya
169

kandungan zat yang belum terbentuk dengan baik akibat proses basah kering
dan proses penghanyutan pada lapisan tanah.
Jenis tanah ultisol merupakan tanah berwarna kemerahan yang
banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam. Warna tersebut
terjadi akibat kandungan logam - terutama besi dan aluminium – yang
teroksidai (weathered soil). Tanah ultisol berkembang dari batuan sedimen
masam (batupasir dan batu liat) dan dari batuan volkano tua.
Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah yang ada di
wilayah Kota Makassar adalah jenis batuan, iklim, dan geomorfologi
lokal,sehingga perkembangannya ditentukan oleh tingkat pelapukan batuan
pada kawasan tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh yang besar
terhadap intensitas penggunaan lahannya. Tanah-tanah yang sudah
berkembang horizonnya akan semakin intensif digunakan, terutama untuk
kegiatan budidaya. Sedangkan kawasan-kawasan yang mempunyai
perkembangan lapisan tanahnya masih tipis bisa dimanfaatkan untuk
kegiatan budidaya. Penentuan kualitas tanah dan penyebarannya ini akan
sangat berarti dalam pengembangan wilayah di Kota Makassar, karena
wilayah Kota Makassar terdiri dari laut, dataran rendah dan dataran tinggi,
sehingga perlu dibuatkan prioritas-prioritas penggunaan lahan yang sesuai
dengan tingkat perkebangan dan intensitas pemanfaatannya.
Dari fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah perkotaan seperti
Kota Makassar sudah jarang terdapat lahan kosong milik negara dan lahan
170

mentah lainnya. Maka akan lebih tepat jika lahan yang ada dikategorikan
berdasarkan kriteria-kriteria yang mengarah pada trend dan visualisasi
psikologis dari area-area yang ada dan membaginya dalam bentuk tipologi
kawasan dibanding metode tradisional yang hanya mengandalkan
pengkategorian pada visual lahan yang masih kosong, ada vegetasi atau
terbangun. Sehingga bila dilihat berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis
tanah, iklim dan vegetasi yang ada. Kota Makassar direkomendasikan gian
besar untuk kawasan pengembangan budidaya. Mencermati pembagian
lahan dalam wilayah Kota Makassar dibagi dengan peruntukan kawasan
adalah: kawasan mantap 38 persen, kawasan peralihan 11 persen, awasan
dinamis 51 persen.
2. Kependudukan
Penduduk Kota Makassar tahun 2010 tercatat sebanyak 1.230.374
jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sementara itu
jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.272.349
jiwa.
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan
rasio jenis kelamin Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar
97,55 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk
laki-laki.
171

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan,
menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah kecamatan
Tamalate, yaitu sebanyak 170.878 atau sekitar 12,76 persen dari total
penduduk, disusul kecamatan Biringkanaya sebanyak 167.741jiwa (12,52
persen).
Kecamatan Rappocini sebanyak 151.091 jiwa (11,28 persen), dan
yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 26.904 jiwa
(2,01 persen).
Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah
terpadat yaitu 32.241 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso (30.701
jiwa per km persegi), kecamatan Mamajang (26.221 jiwa per km persegi).
Sedang kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan
penduduk terendah yaitu sekitar 3.241 jiwa per km persegi, kemudian
kecamatan Biringkanaya 3.479 jiwa per km persegi), Manggala (4.850 jiwa
per km persegi), kecamatan Ujung Tanah (7.860 jiwa per km persegi),
kecamatan Panakkukang 8.292 jiwa per km persegi.
Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut
masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di
3 (tiga) kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala.
172

KODE
WIL
Tabel 3.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar
KECAMATAN
Tahun 2009-2010
KELURAHAN
RW RT
173
2009 2010 2009 2010 2009 2010
010 MARISO 9 9 50 50 230 230
020 MAMAJANG 13 13 57 57 292 292
030 TAMALATE 10 10 71 101 308 553
031 RAPPOCINI 10 10 37 89 140 480
040 MAKASSAR 14 14 45 71 159 308
050
UJUNG
PANDANG
10 10 58 37 262 140
060 WAJO 8 8 82 45 504 159
070 BONTOALA 12 12 51 58 201 262
080 UJUNG TANAH 12 12 91 51 445 201
090 TALLO 15 15 101 82 553 504
100 PANAKKUKANG 11 11 91 91 420 445
101 MANGGALA 6 6 66 66 368 368
110 BIRINGKANAYA 7 7 89 91 480 420
111 TAMALANREA 6 6 82 82 427 427
7371 MAKASSAR 143 143 971 971 4.789 4.789
Sumber: Bappeda Kota Makassar, 2010

KODE
WIL
Tabel 4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar
KECAMATAN
Tahun 2008-2010
PENDUDUK
LAJU
174
PERTUMBUHAN
PENDUDUK
2008 2009 2010 2009-2010
010 MARISO 54.616 55.431 55.875 0,56
020 MAMAJANG 60.394 61.294 58.998 -0,33
030 TAMALATE 152.197 154.464 170.878 2,55
031 RAPPOCINI 142.958 145.090 151.091 1,52
040 MAKASSAR 82.907 84.143 81.700 -0,15
050
UJUNG
PANDANG
28.637 29.064 26.904 -0,66
060 WAJO 35.011 35.533 29.359 -1,83
070 BONTOALA 61.809 62.731 54.197 -0.83
080 UJUNG TANAH 48.382 49.103 46.688 0,23
090 TALLO 135.315 137.333 134.294 1,16
100 PANAKKUKANG 134.548 136.555 141.382 0,98
101 MANGGALA 99.008 100.484 117.076 3,9
110 BIRINGKANAYA 128.731 130.651 167.741 5,45
111 TAMALANREA 89.143 90.473 103.192 2,02
7371 MAKASSAR 1.253.656 1.272.349 1.339.374 1,65
Sumber: Bappeda Kota Makassar, 2010
Berdasarkan tabel di atas adalah penduduk Kota Makassar dari tahun
ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini diakibatkan

oleh semakin ramainya aktivitas perekonomian di Kota ini dan menjadi
sumber penghidupan bagi daerah-daerah di sekitarnya.
Berkenaan dengan data tersebut adalah sangat penting pula
diketengahkan masalah jumlah penduduk dilihat dari sisi kecamatan dan
jenis kelamin serta sex rationya yang dapat dilihat pada tabel berikut:
175

KODE
WIL
Tabel 5.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin
Dan Sex Ratio Kota Makassar, 2010
KECAMATAN
Laki-
Laki
PENDUDUK RASIO
Perempuan Jumlah
JENIS
176
KELAMIN
010 MARISO 27.836 28.039 55.875 99,28
020 MAMAJANG 28.811 30.187 58.998 95,44
030 TAMALATE 84.474 86.404 170.878 97,77
031 RAPPOCINI 73.377 77.714 151.091 94,42
040 MAKASSAR 40.233 41.467 81.700 97,02
050 UJUNG PANDANG 12.684 14.220 26.904 89,20
060 WAJO 14.279 15.080 29.359 94,69
070 BONTOALA 26.432 27.765 54.197 95,20
080 UJUNG TANAH 23.380 23.308 46.688 100,31
090 TALLO 67.247 67.047 134.294 100,30
100 PANAKKUKANG 69.996 71.386 141.382 98,05
101 MANGGALA 58.451 58.624 117.075 99,70
110 BIRINGKANAYA 83.203 84.538 167.741 98,42
111 TAMALANREA 50.971 52.216 103.192 97,63
7371 MAKASSAR 661.379 677.995 1.339.374 97,55
Sumber: Bappeda Kota Makassar, 2010

Tabel 6.
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2009-2010
KODE
WIL
KECAMATAN
PERSENTASE
PENDUDUK
KEPADATAN
PENDUDUK
(Per Km 2 )
2009 2010 2009 2010
010 MARISO 4,36 4,17 30.457 30,701
020 MAMAJANG 4,82 4,40 27.242 26,221
030 TAMALATE 12,14 12,76 7.643 8.455
031 RAPPOCINI 11,40 11,28 15.719 16.370
040 MAKASSAR 6,61 6,10 33.390 32.421
050
UJUNG
PANDANG
2,28
2,01
11.051
10.230
060 WAJO 2,79 2,19 17.856 14.753
070 BONTOALA 4,93 4,05 29.872 25.808
080 UJUNG TANAH 3,86 3,49 8.266 7.860
090 TALLO 10,79 10,03 23.556 23.035
100 PANAKKUKANG 10,73 10,56 8.009 8.292
101 MANGGALA 7,90 8,74 4.163 4.850
110 BIRINGKANAYA 10,27 12,52 2.709 3.479
111 TAMALANREA 7,11 7,70 2.841 3.241
7371 MAKASSAR 100,00 100,00 7.239 7.620
Sumber: Bappeda Kota Makassar, 2010
3. Kondisi Ekonomi
Dalam kerangka pembangunan jangka menengah Kota Makassar
dibutuhkan analisis kondisi ekonomi dan pembiayaan pembangunan pada
177

erbagai sektor dalam kurung waktu lima tahun untuk menjadi dasar dalam
merumuskan kebiiakan pembangunan di bidang ekonomi guna mencapai
tujuan kesinambungan pembangunan jangka panjang. Analisis kondisi
ekonomi dan pembiayaan pembangunan dimaksud adalah kondisi makro
ekonomi dan kondisi eksternal ekonomi.
a. Kondisi Makro Ekonomi
Kondisi makro ekonomi Kota Makassar dapat diukur dari beberapa
indikator. Indikator makro ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Nilai PDRB
Kota Makassar pada tahun 2010 telah mencapai angka 37,01 triliun rupiah,
terjadi sekitar 103,72 % bila dibandingkan keadaan tahun 2006 yang masih
18,17 triliun rupiah. Terjadi kenaikan nilai PDRB sekitar 18,37 % dari tahun
2009 yaitu 31,26 triliun menjadi 37,01 triliun pada tahun 2010. Indikator
makro ekonomi lainnya yaitu pendapatan perkapita, memperlihatkan
perkembangan PDRB perkapita yang cukup menggembirakan,dimana pada
tahun 2006 angka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai
Rp.14.846.982 kemudian tahun 2007 menjdi RP. 16.874.656. Begitupun
pada tahun 2008, 2009, 2010, terus mengalami kenaikan masing-masing
Rp.20.947.627, Rp. 24.758.131, dan tahun 2010 Rp. 27.630.409. Indikator
ekonomi yang cukup menggembirakan ini juga ditandai dengan semakin
tertekannya laju inflasi, di mana pada tahun 2004 mencapai rata-rata 10, 17
persen dan pada tahun 2008 berada pada kisaran angka 7,10 persen. Akan
178

tetapi laju Inflasi kota Makassar tahun kalender (Januari-Mei 2012) sebesar
1,77 persen lebih rendah dibanding inflasi periode Januari-Mei 2008 sebesar
4,32 persen, tetapi lebih tinggi dibanding periode Januari-Mei 2009 sebesar
0,04 persen; Januari-Mei 2010 sebesar 1,17 persen; dan Januari-Mei 2011
sebesar 0,85 persen. Sedangkan Laju inflasi "year on year" dari Mei 2012
terhadap Mei 2011 sebesar 3,81 persen lebih rendah dibanding periode yang
sama tahun 2008 sebesar 7,24 persen, tahun 2009 sebesar 7,21 persen;
tahun 2010 sebesar 4,40 persen; dan tahun 2011 sebesar 6,49 persen.
Peranan struktur ekonomi Kota Makassar terhadap PDRB Kota
Makassar , tampak bahwa sektor kegiatan ekonomi yang paling besar
kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB Kota Makasssar pada tahun
2010 adalah didominasi oleh peranan sektor perdagangan, hotel dan
restoran sekitar 29,08 persen, diikuti sektor industri pengolahan sekitar 19,69
persen, jasa-jasa sekitar 16,26 persen, sektor angkutan masing-masing
sekitar 14,33 persen, sektor keuangan dan persewaan sekitar 10,25 persen
dan selanjutanya adalah sektor bangunan sekitar 7,83 persen.Selebihnva
sektor listrik dan air bersih sekitar 1,81 persen, pertanian dan pegadaian
masing-masing 0,74 persen dan 0,01 persen.
Realisasi anggaran pendapatan daerah di Kota Makassar pada tahun
2010 sebesar Rp. 1.451.537.120.407,85 dan pada tahun 2009 sebesar Rp.
1.215.460.818.849,79, sehingga terdapat kenaikan sekitar 19,42 persen/
Sementara realisasi belanja daerah padatahun 2010 sebesar Rp.
179

1.217.795.378.191,67 dan pada tahun 2009 sebesar 1.239.084.281.517,01
dan bisa dikatakan terdapat penurunan sektor 1,72 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Makassar selama periode
tahun 2006-2010 cukup menggembirakan. Pada tahun 2010 pertumbuhan
ekonomi kota Makassar mencapai 9,83 persen, sementara tahun 2009
sebesar 9,20 persen.
b. Kondisi Ekstemal Ekonomi
Kecenderungan global yang semakin menguat menuntut perlunya
daya saingnya ekonomi daerah terutama daya saing komoditi ekspor
unggulan, oleh karena ekspor sebagai salah satu sumber penerimaan daerah
yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan produk
domestik regional bruto (PDRB). Karena itu peluang-peluang untuk
membangun jaringan ekspor ke negara tujuan perlu ditingkatkan.
Data menunjukkan bahwa selam lima tahun volume ekspor komoditi
uggulan yang melalui pelabuhan Makassar mengalami perkembangan, yakni
pada tahun 1999 sebesar 1.158.122 ton meningkat menjadi 1.775.236 ton
pada tahun 2004 atau mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar
10,6 persen. Perkembangan ini tetap berlanjut dan menunjukkan peningkatan
di atas rata-rata 10 persen sampai dengan tahun 2008. Ekspor tersebut
didominasi oleh hasil pertanian dan hasil industri olahan. Perkembangan
volume ekspor tersebut sangat dimungkinkan karena daya dukung untuk
perkembangan ekspor ke depan sangat kuat. Kota Makassar sebagai simpul
180

titian ekonomi di mana daerah hinterland-nya penghasil komoditi unggulan
seperti udang, kakao, kopi, cengkeh, lada, dan hasil bumi lainnya berpotensi
untuk dikembangkan.
Integrasi ekonomi Kota Makassar tehadap ekonomi global juga
ditandai dengan adanya kerjasama investasi di bidang pengembangan sektor
perdagangan. Selain itu, permintaan ekspor juga ditandai dengan
meningkatnya permintaan negara-negara maju dan stabilitas perekonomian
dunia yang semakin membaik.
Dari sisi internal, perekonomian kota Makassar adalah bagian integral
perekonomian nasional dan regional terutama Kawasan Timur Indonesia dan
Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya. Keterkaitan yang kuat ini
memberi dampak positif. Dampak positif dilihat dengan adanya komitmen
pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan ekonomi pada setiap daerah.
Dengan undang-undang otonomi daerah memberi ruang gerak padaa
pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi potensi lokal, dan dalam
kenyataannya belum sepenuhnya dapat tercapai. Di satu sisi adanya
keterbatasan dalam hal pembiayaan pusat ke daerah dan kondisi makro
perekonomian hanya bertumbuh pada tingkat nasional di bawah 10 persen,
dan di lain sisi dana alokasi umum sebagai dana perimbangan yang
diperuntukkan untuk pembangunan suatu daerah tidak menunjukkan
kenaikan yang berarti. Dengan kondisi seperti ini memberi isyarat pentingnya
mengoptimalkan potensi lokal di berbagai sektor sebagai sumber penerimaan
181

daerah yang diharapkan dapat membiayai pembangunan secara
berkelanjutan.
4. Kondisi Sosial Budaya
Penduduk Kota Makassar adalah masyarakat yang majemuk dilihat
dari agama dan keyakinan yang mereka anut. Berdasarkan hasil sensus
penduduk menunjukkan penduduk Kota Makassar beragama Islam sebesar
88,20 ersen, Protestan 6,63 persen, Katolik 3,20 persen, Budha 1,61 persen,
Hindu 0,20 persen, dan lain-lain 0,16 persen. Selain keanekaragaman latar
belakang agama, penduduk Kota Makassar juga mempunyai
keanekaragaman latar belakang suku bangsa dan budaya. Penduduk Kota
Makassar terdiri dari 4 suku bangsa, terbesar adalah suku Makassar 42,61
persen, suku Bugis 32,19 persen, suku Mandar 6,42 persen, suku toraja 5,91
persen, dan lain lain 12,65 persen.
Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari
besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan
umat Islam berupa mesjid dan mushalla pada tahun 2009 masing-masing
berjumlah 923 buah dan 48 buah. Tempat peribadatan Kristen berupa gereja
masing-masing 137 buah gereja protestan dan 8 buah gereja katholik.
Tempat peribadatan untuk agama Budha dan Hindu masingmasing berjumlah
26 buah dan 3 buah.
Dalam kemajemukan sosial budaya, masyarakat Kota Makassar
diharapkan pada arus informasi yang sangat deras yang kemudian nilai-nilai
182

aru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai
tersebut dalam batas-batas tertentu dapat menjadi ancaman kultural
terhadap nilai-nilai budaya yang telah ada serta rangkaian terciptanya area
konflik kultural.
Kota Makassar sebagai pusat pembangunan dan pelayanan niaga dan
jasa Sulawesi Selatan dan bahkan di Kawasan Timur Indonesia, membawa
konsekuensi daerah ini sebagai tujuan mobilitas penduduk baik karena
alasan pekerjaan maupun karena alasan pendidikan. Data hasil survey
mengungkapkan bahwa alasan utama migran masuk ke Kota Makassar
adalah alasan pendidikan 63,4 persen, alasan pekerjaan dan mencari
pekerjaan 17, 2 persen. Sementara khusus jumlah migran yang pindah ke
Makassar lima tahun terakhir sebesar 10,42 persen dari total jumlah
penduduk Kota Makassar . Faktor-faktor yang disebutkan ini, ditambah
dengan mudahnya para imigran untuk mendapatkan kartu penduduk diduga
berpotensi sebagai penyebab besarnya angka pengangguran di samping
pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja yang tidak
sebanding dengan angka pertumbuhan pencari kerja. Selain itu, Kota
Makassar juga masih dihadapkan pada isu strategis berupa perlunya
kesetaraan gender dan pengembangan potensi pemuda yang dapat
mendukung akselerasi pembangunan kota dalam berbagai dimensi
kepentingan.
183

C. Deskripsi Perusahaan Daerah Pasar Raya Kota Makassar
Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan secara geografis
terletak di panatai barat pulau Sulawesi (Selat Makassar) dengan garis
koordinat 119 o 24‘17,38‘‘ BT dan o 8‘6,19‘‘ LS dengan luas wilayah 17.577 Ha
atau 175,77 Km. Saat ini Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan, 143
Kelurahan dan berpenghuni sekitar 1.253.656 jiwa penduduk dengan
pertembuhan ekonomi 8.11% per tahun.
Makassar juga merupakan pusat pertumbuhan wilayah dengan
pengembangan ikawasan timur Indonesia yang ditunjang dengan fasilitas
pelayanan antara lain bandara internasional Sultan Hasanddin, pelabuhan
Makassar dan Terminal Cargo, Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, sarana
komunikasi dan informasi serta saranan penunjang lainnnya termasuk Pasar
Tradisonal.
Pemerintah kota Makassar mempunyai 16 unit pasar yang letaknya
tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Saat ini penglolaan ke-16 unit
pasar tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar
Raya Kota Makassar, salah satu perusahaan daerah yang dibentuk
Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1999
Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otoda) yang
dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota, maka Pemerintah Kota
Makassar berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan
menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang
184

pembangunan Kota sekaligus peningkatan mutu pelayanan kepada
masyarakat termasuk penyedia infrastruktur pasar yang representative
termasuk pasar tradisional.
Kehadiran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya selain
dapat merumuskan formulasi arah kebijakan dan strategi untuk mendapatkan
sumber pembiayaan untuk melengkapi sarana dan prasarana pasar PD.
Pasar Makassar Raya diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus dapat
memberi keuntungan dalam bentuk deviden ke kas Pemerintah Kota
Makassar
Dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan keberhasilan
pengembangan PD. Pasar Makassar Raya maka dirumuskan suatu BISNIS
PLAN PD. Pasar Makassar Raya. Bisnis Plan tersebut adalah rencana taktis
dan strategis yang memuat permasalahan dan rencana tindak perbaikan,
rencana pencapaian target tahunan, serta arah kebijakan secara utuh dan
menyeluruh.
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan
Pembangunan dan peremajaan pengelolaan pasar tradisional
ditengah menjamurnya Pasar-pasar modern (MALL) membutuhkan investasi
besar, sementra di sisi lain Pemerintah Kota menghadapi kendala dalam hal
keterbatasan dana untuk melakukan investasi.
185

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar
membentuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya sebagai pengganti
Dinas Pengelolaan Pasar dengan dasar pembentukannya Perda No. 4 Tahun
1999 tentang pembentukan PD. Pasar Makassar Raya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah No, 17 Tahun 2002 dan ditindaklanjuti
dengan SK. Walikota Nomor 8175 Tahun 1999 tanggal 11 Desember 1999,
kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2004 tentang
Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar.
2. Pihak Yang Terlibat Dan Bertanggung Jawab Perusahaan
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya adalah salah satu
perusahaan BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dan
Walikota Makassar bertindak selaku Owner (pemilik) perusahaan. Sesuai
dengan Peraturan Walikota Makassar No. 12 Tahun 2006 tanggal 27 Maret
2006 tentang PerubahanSusunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan
Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar.(Struktur Organisasi
Terlampir).
A. Badan Pengawas
B. Direksi
a. Direktur Utama
b. Direktur Umum
c. Direktur Operasional
186

C. Satuan Pengawas Internal
D. Kelompok Jabatan Fungsional
E. Unsur Staf
a. Bagian Umum
b. Bagian Keuangan
c. Bagian Fisik & Prasarana
d. Bagian Ketertiban & Keindahan
F. Unsur Pelaksana
a. Unit Pasar Makassar Mall
b. Unit Pasar Terong
c. Unit Pasar Butung
d. Unit Pasar Kampung Baru
e. Unit Pasar Pannampu
f. Unit Pasar Kalimbu/Kerung-Kerung
g. Unit Pasar Maricaya
h. Unit Pasar Sambung Jawa
i. Unit Pasar Pa‘baeng-Baeng
j. Unit Pasar Parang Tambung
k. Unit Pasar Niaga Daya
l. Unit Pasar Darurat
187

3. Rencana Pengembangan
1). Peningkatkan Kinerja Pendapatan
Berkaitan dengan peningkatan kinerja pendapatan, maka Bisnis Plan
PD. Pasar Makassar Raya sebagai berikut:
1. Melakukan perubahan PERDA Nomor : 8 Tahun 1996 tentang
Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan
2. Melakukan usaha-usaha intentifiksi dan ekstentifikai terhadap objek
jasa pengelolaan pasar melalui Tim Penagih/Monitor yang dibentuk
3. Memberikan bantuan kredit permodalan kepada pedagang melalui
kerjasama dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar
4. Memanfaatkan secara optimal sarana./prasarana pasar yang ada
5. Menetapkan sanksi yang tegas sesuai ketentuan perundang-
undangan berlaku
6. Mengefektifkan pengawasan internal dan eksternal kepada aparat
7. Memperbaiki dan memperbaharui data potensi yang ada sehingga
diperoleh data-data yang akurat dan objektif
2). Pengingkatkan Pelayanan Kebersihan
Pendapatan dan penanganan masalah kebersihan pasar merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan usaha-usaha Perusahaan Daerah
(PD) Pasar Makassar Raya dalam peningkatan pelayanannya kepada
masyarakat pengguna pasar.
188

Berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan kebersihan, maka
Bisnis Plan PD. Pasar Makassar Raya ke depan adalah :
1. Meningkatkan kuatitas dan kualitas kerja parat kebersihan
2. Melakukan perbaikan saluran drainase
3. Menambah jumlah container dan tong sampah di lokasi pasar yang
berpotensi besar menimbulkan tumpukan sampah
4. Mebuat landasan kontainer sampah
5. Meningkatkan kapasitas pengangkutan
4. Landasan Hukum dan Operasional
1. Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar
2. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok
Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD Pasar Makassar
Raya Kota Makassar
3. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2002 tentang Perubahan Perda
Nomor 4 tahun 1999
4. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar
dalam Wilayah Daerah Kota Makassar
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 tahun 2004 tentang Petunjuk
Teknik Pelaksanaan Perda Nomor 12 tahun 2004
189

6. Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2006 tentang Perubahan Struktur
dan Tata Kerja Perusaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar
7. Keputusan Walikota Makassar Nomor 8175 tahun 1999 tentang
Sususan Organisasi dan tata kerja PD. Pasar Makassar Raya kota
Makassar
8. Keputusan Walikota Makassar Nomor 23/S.Kep/030/2001 tentang
Pemisahan sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar kepada
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
9. Keputusan Walikota Makassar Nomor 452/S.Kep/511.2/2011 tentang
Penunjukan PD. Pasar Makassar sebagai penglola Pasar Milik
Pemerintah Kota Makassar
10. Keputusan Walikota Makassar Nomor 741/Kep/030/2003 tentang
Pemisahan sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar kepada
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.
11. Keputusan Walikota Makassar nomor 290/Kep/910/2007 tentang
Pengesahan KEputusan Direksi PD. Pasar Makassar Raya Nomor
974/85/I/S.Kep/PD. PSr/2007
190

5. Potensi Operasional
Asset
Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1999 Bab IV Pasal 8 Ayat 1,2, dan
3 dan keputusan Walikota Mkassar Nomor : 23/S.Kep/030/2000
tentang pemisahan sebagaian barang milik pemerintah kota Makassar
kepada PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar maka assetnya
senilai Rp. 216.462.631.250.- (Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat
Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga puluh Satu Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Rupiah)
Sumber Daya Makassar Organik
No. Tingkat Pendidikan / Golongan Jumlah
1 Sarjana (S1) 45
2 D3 (Diploma) 12
3 SMA (Sekolah Menengah Atas) 96
4 SMP (Sekolah Menengah Pertama) 12
5 SD (Sekolah Dasar) 13
Jumlah 178
Sumber : PD Pasar Raya 2012
191

Kontrak
Pegawai Non Organik yang dipekerjakan berjumlah 119 orang (Diluar
Direksi). Salah satu diantaranya masih berstatus PNS yang diperbantukan.
6. Tujuan dan Manfaat PD Pasar Raya Makassar
1). Tujuan
1. Untuk menganalisis potensi perusahaan yang dapat dikembangkan
melalui upaya intensifikasi, ekstensiikasi maupun diversitifikasi sebagai
pendapat PD. Pasar Makassar Raya dan sumber PAD Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi peningkatan
pendapatan dan pengembangan PD. Pasar Makassar Raya
3. Menentukan strategi peningkatan pendapatan dan pengembangan
2). Manfaat
perusahaan melalui optimalisasi pengelolaan potensi perusahaan
yang dimiliki.
1. Sabagai bahan pengambilan keputusan bagi Perusahaan Daerah
Pasar Makassar Raya dalam menentukan tergat pendapatan dalam
kurung waktu satu sampai lima thun ke depan
2. Dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan
pendapatan bagi perusahaan dari waktu ke waktu
192

3. Sebagai bahan masukan bagi Perusahaan Daerah Pasar Makassar
Raya dalam mengambil suatu keputusan strategi yang berkaitan
dengan peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Visi dan Misi PD Pasar Raya Makassar
1). Visi
2). Misi
Visi PD. Pasar Makassar Raya adalah ―Pasar Untuk Semua‖ dimana
Pasar dalam mengelola pasar di Kita Makassar mengarah peningkatan
pelayanan jasa pasar untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan
ekonomi masyarakat. Visi ini diambil guna mewujudkan pasar tempat
berbelanja yang aman dan bersih dalam menunjang kota Makassar
menuju kota dunia berlandaskan kearifan local 2014
Dalam menunjang visi di atas. PD. Pasar mengusung Misi :
1. Menyediakan infrastruktur pasar yang memadai
2. Menyediakan tempat berjualan yang representatif
3. Menyediakan fasilitas keamanan pasar yang kondusif
4. Menciptakan kondisi lingkungan pasar yang sehat
193

8. Kondisi Perusahaan Daerah Saat Ini
1). Data Umum
PD. Pasar Makassar Raya dibentuk Pemerintah Kota Makassar
sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1999. Hal ini dilakukan untuk
menyikapi perubahan sistem pemerintahan Sentralistik menjadi otonomi serta
untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber keuangan daerah
disektor jasa pemasaran.
Diawal operasinya, PD. Pasar Makassar Raya dipercaya oleh
Pemerintah Kota Makassar untuk mengelola asset 4 unit pasar anatar lain
Makassar Mall, Terong, Butung Kampung baru. 9 unit pasar lainnya yaitu
Pannampu, Kalimbu Kerung-kerung, Sambung Jawa-Cendrawasih, Maricaya
Sawah-Mamajang, Pa‘baeng-baeng, Parang Tambung, Panakukang, Daya-
Mandai-Tamalanrea serta pasar darurat hanya diserahi tanggung jawab
dalam penarikan retribusinya. Adapun pengelolaan assetnya masih dilakukan
Pemerintah Kota Makassar dibawa instansi dinas Pasar.
Melihat kemampuan PD. Pasar dalam menngelola keuangan ke-13
unit pasar khususnya di sektor pendapatan yang terus mengalami
peningkatan, pada tahun 2004 Pemerintah kota Makassar kembali
menyerahkan asset ke-9 pasar lainnya sehingga berjumlah 13 unit pasar.
2). Tugas Pokok PD. Pasar Raya
1. Pengembangan Kinerja Pendapatan
2. Peningkatan Pelayanan Kebersihan
194

3. Peningkatan Pelayanan Kamanan dan Ketertiban Pasar
4. Penyedia Sarana dan Prasarana Fisik yang Memadai
5. Peningkatan Kinerja Aparat/Karyawan
195