BAB IV.pdf - unhas repository

Dalam konteks ini perencanaan pembangunan daerah memiliki
keduudkan strategis dalam rangka mengarahkan harapan-harapan
masyarakat dalam bentuk arah pembangunan daerah dengan tekanan pada
aspek kebutuhan yang mendasar dan paling mendesak sebagai skala
prioritas, karena adanaya keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhan
dari dinamika dan perkembangan daerah. Dengan demikian perencanaan
pembangunan dimaksud merupakan wujud dari sistematisasi kebutuhan
daerah dalam rentang waktu tertentu dikaitkan dengan kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut. Hal terakhir ini kemudian diformulasi dalam
bentuk kebijakan program dan rencana kerja daerah.
Dalam bentuk sistematisasi yang dikemukakan di atas maka
kepentingan daerah akan diletakkan secara proporsional sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian
telah disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang memberi tekanan pada perlunya otonomi daerah.
Semangat otonomi daerah secara proporsional pula diletakkan pada
kepentingan nasional, karena itu sistem perencanaan pembangunan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencoba mengintegrasikan
antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional secara bersamaan.
Model perencanaan yang demikian ini pada akhirnya akan menciptakan
167