Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Malang NOMOR ...

More documents

Recommendations

Info

B.3. BIAYA PERIJINAN Biaya perijinan yang diselenggarakan Dinas Perijinan Kota Malang baik dalam bentuk retribusi maupun pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang yang masih berlaku, yaitu : 1. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan Bangunan.
2. IJIN USAHA PENGANDANGAN KENDARAAN BERMOTOR TRUK, BUS DAN SEJENISNYA Belum ada Perda Kota Malang yang mengaturnya (saat ini belum dikenakan retribusi). 3. IJIN USAHA ANGKUTAN Belum ada Perda Kota Malang yang mengaturnya (saat ini belum dikenakan retribusi). 4. IJIN TRAYEK Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Trayek, yaitu sebesar Rp. 30.000,- tiap 1 (satu) semeseter atau 6 (enam) bulan, Sehinnga retribusi trayek tiap 1 (satu) tahun sekali Rp. 60.000,-. 5. IJIN KEGIATAN YANG BERDAMPAK PADA KERAMAIAN UMUM/TONTONAN Belum ada Perda Kota Malang yang mengaturnya (saat ini belum dikenakan retribusi). 6. IJIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman , baik ijin baru maupun perpanjangan yaitu : 7. IJIN USAHA RENTAL VCD DAN REKAMAN VCD Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,- Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,- Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Pariwisata, yaitu disesuaikan dengan biaya retribusi pada jenis usaha Dunia Fantasi sebesar : Ijin Baru sebesar Rp. 250.000,- Daftar Ulang/Perpanjangan Ijin selama 3 (tiga) tahun sekali sebesar Rp. 150.000,-. Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Perijinan Kota Malang 27
Page 1 and 2: A. PENDAHULUAN A.1. VISI Lampiran K
Page 3 and 4: Dinas Perijinan berupaya untuk memp
Page 5 and 6: A.5. JENIS JENIS PELAYANAN Jenis P
Page 7 and 8: pajak berdasarkan Surat Ketetapan P
Page 9 and 10: Untuk permohonan IMB untuk Bangunan
Page 11 and 12: 3). Proposal Uraian Kegiatan yang a
Page 13 and 14: yang masih berlaku dengan menunjukk
Page 15 and 16: 13. IJIN GANGGUAN (HO) 1) Mengisi F
Page 17 and 18: )* Blangko disediakan Dinas Perijin
Page 19 and 20: c) Untuk Bangunan Reklame Tetap mas
Page 21 and 22: 6. IJIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM 7. I
Page 23 and 24: 12. IJIN TEMPAT USAHA (ITU) 13. IJI
Page 25: Bapak walikota Malang. 4 (Empat) H
Page 29 and 30: Pariwisata, yaitu : 11. IJIN USAHA
Page 31 and 32: 14. IJIN REKLAME INSIDENTIL DAN REK
Page 33 and 34: Melampirkan Perhitungan Konstruksi/
Page 35 and 36: Standar Pelayanan Publik (SPP) Dina
Page 37: B.6. KOMPENSASI 1 Unit Monitor Tou
Page 40 and 41: III : 5 Orang II : 4 Orang 5). Bida
Page 42 and 43: Selain hal itu, kedepan Kompetensi
Page 44 and 45: email yang bersangkutan 6). Pengadu
Page 46 and 47: peraturan yang berlaku (Perda/Perwa
Page 48 and 49: C.5. PELAYANAN APARATUR/PETUGAS DIN
Page 50 and 51: Rekapitulasi Penerimaan Harian Buk
Page 52 and 53: ijin untuk dilanjutkan ke Seksi Pem
Page 54 and 55: lapangan bersama Tim untuk Permohon
Page 56 and 57: Penerbitan Perijinan. Staf/Petugas
Page 58 and 59: Staf/Petugas Perhitungan dan Peneta
Page 60 and 61: D BIDANG PENYULUHAN DAN PENGADUAN S

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kota Malang NOMOR ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?