CATATAN KRITIS - Fitra Jatim

A. PENGANTAR
ANALISIS
KUA dan RAPBD PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013
FITRA JAWA TIMUR
Sebagaimana disinggung di bagian Latar Belakang KU-APBD 2013 Provinsi
Jawa Timur, Kebijakan Umum APBD tahun 2013 disusun untuk mensinkronisasikan
antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana
pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya.
Mengingat demikian krusialnya konsistensi KUA 2013 – RAPBD dengan
RPJMD 2009-2014 dan RKPD 2013, dalam penyusunan tentu hendaknya telah
benar-benar mengarah pada substansi penganggaran daerah yang mampu
mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan terkini untuk menjawab problem
aktual daerah.
Catatan berikut, tentunya bersumber dari analisis atas RAPBD dannota
kesepakatan KUA - PPAS yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
kepada DPRD. Sejumlah aspek krusial yang menjadi core concern dari catatan ini
ditujukan utamanya untuk mewujudkan sebuah APBD tahun 2013 yang betul-betul
utuh dan bulat untuk menjawab kepentingan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat
Jawa Timur selaras dengan RPJMD dan RKPD 2013 dan KUA PPAS nya.
Catatan juga akan mengungkapkan tingkat kehandalan Kebijakan Umum
(KU) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2013
sehingga penyusunan RAPBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai (Konsisten)
dengan prioritas pembangunan Tahun 2013.
1

B. PROYEKSI KINERJA RKPD 2013
Sebagaimana ditetapkan sebagai tema pembangunan tahun 2013 adalah
"Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Melalui Perluasan dan
Penguatan UMKMK, Pasar Dalam Negeri, Serta Perbaikan Infrastruktur".
Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tersebut dapat dijabarkan melalui
strategi Peningkatan Daya Saing dengan Memperkuat UMKMK melalui peningkatan
akses permodalan dan peningkatan produksi serta Perbaikan Infrastruktur dalam
rangka meningkatkan Daya Tahan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Pasar Dalam
Negeri yang ditunjang oleh Stabilitas Sosial dan Politik untuk mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur yang Lebih Baik.
Bila mengacu pada subtansi tema RKPD 2013 maka, sejumlah aspek yang
semestinya masih menjadi tantangan di Tahun 2013 adalah;
Bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai triwulan II tahun 2012
mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor pertanian. Di dalam KUA
2013, kenyataan demikian belum mendapatkan aksentuasi kebijakan
yang jelas, utamanya dalam hal penguatan UMKMK yang memiliki basis
aktifitas komoditas di sektor hulu pertanian. Bagaimanapun paling tidak
terdapat tiga indikasi adanya persoalan sektor pertanian yang masih
harus diperhitungkan;
1. Melonjaknya harga dan kelangkaan pupuk (bersubsidi) di pasaran,
2. Anomali cuaca, dimana jangka waktu musim kemarau masih
cenderung lebih lama ketimbang musim penghujan.
3. Anomali kebijakan nasional, dimana dengan dalih untuk stabilitasi
pangan, melakukan impor bahan pangan dengan mengorbankan
tingkat keuntungan pasar yang wajar di terima petani.
Meskipun tema RKPD 2013 telah mengarahkan pada upaya Pemprov
Jatim menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkualitas (berpihak pada
pelaku ekonomi menengah ke bawah, namun pengendalian inflasi sektor
pangan (pertanian) seringkali gagal dilakukan. Hal ini mengacu pada
2

kenyataan bahwa penentu konfigurasi inflasi Jawa Timur sekurang-
kurangnya disebabkan tiga sumber penting. Yakni, faktor moneter
(khususnya nilai tukar), harga minyak internasional, dan pasokan/distribusi
pangan. Di Jawa Timur, tentu yang paling sesuai adalah dengan
mempertimbangkan faktor yang terakhir yaitu pasokan dan distribusi
pangan.
Bahwa peningkatan akses permodalan UMKMK memang telah mutlak
disadari dan dilakukan dalam skema kebijakan Pemprov. Jawa Timur.
Namun penting pula dipikirkan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan
intermediasi sektor perbankan terhadap permodalan UMKMK yang
sampai saat ini masih stagnan di tingkat kebijakan Bank Indonesia
semata.
Kita tahu bahwa sejak 2010, kebijakan Bank Indonesia berupaya
meningkatkan simpanan dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) dari
5% menjadi 8%, Kebijakan LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dikaitkan
dengan GWM yang berada pada range 78 -100%. Namun yang patut
disayangkan adalah: Meski BI bisa memaksa pihak Bank memacu
penggelontoran kredit besar-besaran, namun mereka akan cenderung
memilih posisi aman karena khawatir tingkat likuiditas berkurang. Dalih
yang sering diungkapkan adalah: sector riil (UMKMK) belum siap
menyerap kredit. Apalagi terbukti bahwa struktur kredit perbankan masih
didominasi oleh kredit konsumsi masyarakat seperti pembelian barang
tahan lama dan mesin, masa liburan dan tahun ajaran baru anak sekolah,
pembelian rumah dan kendaraan bermotor. Akibatnya daripada berisiko
tinggi dengan kredit UMKMK, lebih baik menyalurkan kredit pada kredit
investasi dan kredit konsumsi yang relative aman.
Perbaikan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan Daya Tahan Ekonomi
Daerah memang patut diapresiasi sebagai arah kebijakan yang patut
didukung. Dengan tingginya pertumbuhan di sektor pengangkutan dan
komunikasi yang mencapai sebesar 10,01 persen pada Triwulan kedua
2012.
3

Dengan tingkat pertumbuhan demikian kebijakan infrastruktur harus
didorong lebih maju, ketimbang sekedar melaksanakan perawatan dan
peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Jawa Timur. Beberapa kunci
keberhasilan pembangunan infrastruktur untuk mampu menjaga daya
tahan ekonomi daerah antara lain;
1. Meningkatkan layanan, utamanya keamanan dan kenyamanan
sentra-sentra transportasi seperti penertiban calo dan pungutan liar
di terminal dan stasiun, sekaligus eliminasi pungutan liar di jembatan
timbang.
2. Meningkatkan ketegasan pemberlakukan sangsi bagi pengusaha
angkutan umum yang melanggar standar kelayakan armadanya. Hal
ini terutama sangat terkait dengan meningkatnya angka kecelakaan
yang melibatkan angkutan umum di Tahun 2012.
3. Sudah saatnya, pemerintah provinsi menerapkan adanya jalur
khusus sepeda motor, terutama mengacu bahwa semakin tinggi
pertumbuhan pekerja Jawa Timur yang menggunakan sepeda motor,
dan tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya dimana didominasi
oleh pengendara roda dua.
Penjabaran dari tema RKPD 2013 di dalam Rancangan KUA 2013 salah
satunya adalah upaya Stabilitas Sosial dan Politik Jawa Timur. Hal ini
sayang sekali juga belum mendapatkan aksentuasi secara real strategis
maupun empiris berkaitan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan
pelayanan publik. Momentum pembangunan dan pemerintahan tahun
2013, sebagai tahun menjelang berakhirnya RPJMD 2009-2014
semestinya semakin memperjelas arah dan pencapaian percepatan
reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu,
sejumlah isu krusial yang patut mendapatkan perhatian dalam skala
pembahasan KUA PPAS 2013 di tingkat DPRD, antara lain:
1. Bagaimana menciptakan proporsionalitas organisasi dan struktur
birokrasi di Jawa Timur yang ideal tidak gemuk (overstaff), dan
4

mampu melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dengan
integritas tinggi?
2. Sekian tema pembangunan setiap tahun ditetapkan, namun
seringkali tidak diiringi dengan budaya dan pola pikir pikir kerja
birokrasi yang “bersemangat” terhadap perubahan. Sehingga kinerja
kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan Gubernur dalam
bentuk RKPD tidak mampu diukur secara rasional, kecuali hanya
dengan angka-angka statistik ekonomi makro.
Setidaknya dua isu reformasi birokrasi di atas harus pula dikaitkan dengan
persoalan bagaimana sulitnya menjaga konsistensi antara kebijakan
makro dan mikro pembangunan di dalam KUA dengan PPAS. Akibatnya
Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS hanya sekedar memenuhi syarat
administratif (azas normatif) saja. Sementara di dalam penganggaran
daerah, terlihat masih sangat kental dengan logika inkremental, atau
belum diperhitungkan dari sisi target kinerja setiap program maupun
kegiatan.
C. PROYEKSI KINERJA EKONOMI MAKRO
Di dalam Bab III KUA 2013, dengan mempertimbangkan asumsi makro
ekonomi, perkembangan kinerja ekonomi secara empiris, kinerja investasi,
daya beli masyarakat serta kinerja perdagangan, maka Target Kinerja Utama
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut:
1. Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%) : 3,5 – 4,0
2. Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk (%): 11,0 -12,0
3. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2013 (%) : 7,5 - 7,7
4. Indeks Disparitas Wilayah: 112,0
5. Indeks Pembangunan Manusia: 73,0 – 73,15
Lima target indikator kinerja untuk Tahun 2013 di atas memang telah
ditetapkan di atas target RPJMD 2009-2014. Ditinjau dari perbandingan antar target
tentu hal ini cukup menggembirakan, meski tentu dengan catatan bahwa 5 indikator
5

kinerja utama (IKU) yang ditetapkan di dalam RPJMD kiranya terkesan under
estimate.
Terhadap lima indikator kinerja utama 2013, kiranya penting untuk
dipertimbangkan beberapa hal;
1. Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%) : 3,5 – 4,0
Upaya penurunan TPT Jawa Timur dari kisaran 4,14 di tahun 2012
menjadi 3,5 sampai 4,0 di Tahun 2013 merupakan arah kebijakan yang
patut diapresiasi. Apalagi target tersebut jauh di atas target TPT di
tingkat nasional yang masih ditargetkan di angka 5%-6%.
Tabel
Penduduk Jawa Timur Menurut Jenis Kegiatan Utama
dan Indikator Ketenagakerjaan, 2010 – 2012 dan Target 2013
Jenis Kegiatan Utama/
Indikator Ketenagakerjaan
1. Angkatan Kerja (AK)
- Bekerja
- Penganggur
2010 2011 2012 Target
2013
Agustus Agustus Februari
(1) (3) (5) (6)
19.527.051 19.761.886 19.831.685
18.698.108 18.940.340 19.012.225
828.943 821.546 819.460
6

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
69,08 69,49 69,55
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Hasil Sakernas 2010 – 2012
4,25 4,16 4,14 3,5 – 4,0
Namun semestinya, titik targetnya bukan sekedar pada penurunan
Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT), namun bagaimana semakin
menurunkan angka pekerja non formal (tidak terampil) dan meningkatkan
angka pekerja formal (terampil). Kita tahu bahwa data Februari 2012, dari
19,01 juta orang yang bekerja di Jawa Timur, paling banyak
berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 10,36 juta orang (54,48
persen), sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi atau
Diploma ke atas masih relatif kecil yaitu sekitar 1,45 juta orang (7,61
persen). Kenyataan inilah yang semestinya menjadi perhatian dan target
kinerja Pemerintah Jawa Timur. Bagaimana bisa menunjukkan
“kebergunaan” pelayanan publik pendidikan dan kesehatan untuk mampu
meningkatkan kualitas tenaga kerja, dimana pada akhirnya memperkuat
daya saing daerah, di pasar dalam negeri maupun internasional.
Grafik
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen)
SD ke bawah
54,48
> SLTA
7,61
SMK
8,18
SLTP
17,58
SMU
12,15
7

Persentase
2. Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi
25
20
15
10
5
0
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2005 – 2012
19,95
21,09
19,98
18,51
16,68
15,26
14,23
13,40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tahun
Sampai laporan kinerja Tahun 2011, Target penurunan angka kemiskinan
memang secara jelas telah melampaui target RPJMD. Demikian pula untuk
Tahun 2012 dan 2013, masing-masing diperkirakan untuk adanya penurunan
dari sebesar 14,23% di tahun 2011, menjadi 13,40% di tahun 2012 dan ditarget
menurun menjadi 11%-12% di tahun 2013.
Terkait dengan target angka kemiskinan 2013, substansi kebijakan yang
hendaknya menjadi pijakan agar penurunan angka kemiskinan benar-benar
mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk Jawa timur – setidaknya yang
belum disinggung dalam KUA 2013 adalah;
1. Bagaimana menurunkan kecenderungan semakin sulitnya masyarakat bawah
mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau. Sebagai kebutuhan non-pangan esensial, tingkat “harga yang
harus dibayar” masyarakat bawah untuk mendapatkan dua kebutuhan
tersebut hampir-hampir terlepas dari pengendalian pemerintah provinsi. Biaya
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas semakin mahal dan semakin sulit
terjangkau.
8

2. Peningkatan Garis Kemiskinan (GK) non pangan yang selalu lebih tinggi dari
GK makanan, dimana GK makanan pada tahun 2012 mengalami peningkatan
sebesar 5,78 persen, dan GK non makanan 7,13 persen dibandingkan tahun
sebelumnya, akan membuat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang
ditargetkan sebesar 7,5 - 7,7 di Tahun 2013 tidak akan mampu dinikmati
masyarakat kebanyakan, khususnya di perdesaan.
3. Artinya, meski di terdapat penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, namun capaian statistik makro ekonomi demikian tidak
layak untuk dipergunakan sebagai pencerminan peningkatan pemenuhan
kebutuhan masyarakat akan pendidikan, kesehatan, sandang, dan
perumahan. Masyarakat bawah (low income) hanya bertahan untuk sekedar
memenuhi kebutuhan pangan semata, dimana tanpa intervensi progresif
pada layanan publik dasar oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemkot, akan
semakin meninggalkan kelompok di bawah garis kemiskinan (5 juta jiwa)
dalam jebakan kemiskinan (poverty trap) akibat rendahnya kualitas SDM
untuk keluar dari garis kemiskinan.
D. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH
Seperti yang termuat dalam dokumen RAPBD Jawa Timur tahun 2013,
bahwa, Pendapatan daerah Prov. Jatim tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp.
12,024,350,117,11 Sedangkan belanja di alokasikan sebesar Rp.
12,204,350,117,110,-, sehingga APBD tahun 2013 diproyeksi defisit sebesar Rp.
180.000.000.000,- besaran defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan netto
tahun 2013 yang diproyeksi sebesar Rp 180.000.000.000,- Pembiayaan netto tsb
bersumber dari SILPA tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp. 680.000.000.000,-
setelah dikurangi dengan pembentukan dana cadangan sebesar Rp.
500.000.000.000,- , SILPA tahun berjalan diproyeksi nihil.
RINGKASAN RAPBD Jawa Timur TAHUN 2013
U R A I A N
RAPBD 2013
PENDAPATAN DAERAH 12,024,350,117,110
BELANJA DAERAH 12,204,350,117,110
Defisit 180.000.000.000
9

Pembiayaan netto 180.000.000.000
SILPA tahun berjalan -
Sumber data : RAPBD Jatim 2013 diolah
Proyeksi Silpa tahun 2013 sebesar Rp. 680 M tersebut patut dipertanyakan
perhitungannya mengingat setiap tahun SILPA APBD Prov. Jatim besarannya diatas
1 T, untuk itu penting dihitung ulang sehingga proyeksi SILPA dapat mendekati
kenyataan, mengingat pelaksanaan APBD tahun 2013 tinggal 2 bulan.
Billions
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
1,279
TREN SILPA PROV. JAWA TIMUR
2,061
1,931
1,408
2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R*
D. 1. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
RINGKASAN RAPBD 2013 JATIM
1,174
URAIAN RAPBD 2013 %
PENDAPATAN DAERAH 12,024,350,117,110
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9,442,978,333,976 78.5%
Pajak daerah 7,779,950,000,000 82.4%
Retribusi daerah 126,490,165,500 1.3%
HSL Pengelolaaan kekada yang dipisahkan 328,891,596,516 3.48%
Lain-Lain PAD Yang sah 1,207,646,571,960 12.8%
DANA PERIMBANGAN 2,579,971,783,134 21.5%
Bagi hasil pajak / bukan pajak 988,410,647,134 38.3%
Dana alokasi umum 1,591,561,136,000 61.7%
Dana alokasi khusus
LAIN - LAIN PENDAPATAN YG SAH 1,400,000,000 0.01%
10

Hibah 1,400,000,000 100.0%
Dana penyeimbang / Penyesuaian otsus
Bantuan dana dari pemerintah pusat
Sumbangan Bantuan/ Hibah
Pendapatan daerah tahun 2013 diproyeksi sebesar Rp. 12,024,350,117,110,-,
besaran proyeksi pendapatan daerah tersebut dirasa belum menunjukan kekuatan
pendapatan Provinsi Jawa Timur yang sebenarnya dan belum konsisten dengan
asumsi penyusunan KUA – PPAS 2013, oleh karena pendapatan diproyeksi tidak
tumbuh bahkan minus 20.5 % jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun
sebelumnya, secara nominal dan prosentase pertumbuhan jauh lebih rendah jika
dibandingkan dengan Realisasi pendapatan tahun 2011 dan tahun proyeksi 2012
setelah perubahan, dimana realisasi pendapatan daerah tumbuh 20,8 % di tahun
2011 dan tahun 2012 tumbuh 29,1 % seperti yang nampak dalam tabel dan grafik
dibawah ini
PERBANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JATIM TAHUN 2010 – 2013
U R A I A N 2011 R* Pertb 2012 P Pertb RAPBD 2013 Pertb
PENDAPATAN 11,666,148,545,520 21% 15,061,757,068,851 29% 12,024,350,117,110 -20%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 9,071,930,556,915 27% 9,353,305,240,448 3% 9,442,978,333,976 1%
Pajak daerah 7,298,242,129,261 24% 7,733,400,000,000 6% 7,779,950,000,000 1%
Retribusi daerah 66,359,751,553 0.2% 111,052,717,500 67% 126,490,165,500 14%
Hasil pengl Kekada yg
dipisahkan 365,149,164,687 50% 320,317,073,588 -12%
328,891,596,516
3%
Lain - lain PAD yang sah 1,342,179,511,415 43% 1,188,535,449,360 -11% 1,207,646,571,960 2%
DANA PERIMBANGAN 2,528,086,449,989 3% 2,832,020,358,403 12% 2,579,971,783,134 -9%
Bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan pajak 1,125,553,550,989 -4% 1,287,671,542,403 14%
988,410,647,134
-23%
Dana alokasi umum 1,347,501,699,000 11% 1,491,561,136,000 11% 1,591,561,136,000 7%
Dana alokasi khusus 55,031,200,000 -3% 52,787,680,000 -4% -100%
LAIN - LAIN PENDAPATAN
YANG SAH
66,131,538,616
17%
2,876,431,470,000
1,400,000,000
-100%
Hibah 28,656,436,616 25,380,130,000 1,400,000,000
Dana penyb / Penyesuaian
otsus 37,475,102,000 2,851,051,340,000
Bantuan dana dari
pemerintah pusat - -
Sumbangan Bantuan/ Hibah - -
11

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
TREN PENDAPATAN DAERAH DAN PERTUMBUHANNYA PROV. JATIM
53.3%
7,828
9,657
23.4%
11,666
20.8%
15,062
29.1%
12,024
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
Pendapatan Nominal Pertumbuhan
Dari tabel perbandingan diatas nampak bahwa :
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-20.2%
16,000
14,000
12,000
10,000
Beberapa jenis pendapatan diproyeksi lebih rendah dari realisasi tahun 2011,
utamannya pada kelompok pendapatan Pendapatan Asli Daerah, PAD tahun 2013
diproyeksi hanya tumbuh 1 % jauh dari tingkat pertumbuhan pada realisasi APBD
tahun 2009 - 2011.
Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis PAD dari Pajak daerah diproyeksi
54.0%
hanya tumbuh 1 % padahal realisasi 2011 pajak daerah tumbuh 24 %, Hasil
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nominalnya diproyeksi dibawah
realisasi tahun 2011, demikian juga jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah
proyeksi nominalnya dibawah realisasi 2011 dan diproyeksi tumbuh hanya 3 %
5,708
PAD DAN PERTUMBUHANNYA
7,155
25.3%
9,072
26.8%
9,353
3.1%
9,443
1.0%
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
PAD Nominal Pertumbuhan
8,000
6,000
4,000
2,000
-
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
Billions
Billions
12

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Pajak daerah diproyeksi sebesar Rp. 7,780 T, hanya tumbuh 0,6 % padahal
realisasi tahun 2010 dan 2011 pajak daerah tumbuh 20,8 % dan 23.5 %,
50.2%
4,892
PAJAK DAERAH DAN PERTUMBUHANNYA
5,907
20.8%
7,298
23.5%
6.0%
7,733 7,780
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
Pajak Daerah Pertumbuhan
Pada kelompok Dana perimbangan jenis pendapatan DBH pajak dan bukan
pajak diproyeksi jauh dibawah realisasi tahun 2011 dan proyeksi tahun
2012 setelah perubahan, kemudian Dana Alokasi khusus belum di
proyeksikan nominalnya (menunggu PMK tentang alokasi DAK 2013).
52.1%
2,094
DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHANNYA
2,445
16.8%
2,528
3.4%
2,832
12.0%
0.6%
2,580
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
Dana Perimbangan Pertumbuhan
Pada kelompok Lain-lain pendapatan yang sah jenis pendapatan Dana
-8.9%
penyesuaian yang sebagian besar dana BOS belum diproyeksikan.
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
Billions
13

Billions
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH
26.1
56.7 66.1
2,876.4
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD
2013
Sejalan dengan amanat Permendagri nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan APBD tahun 2013, bahwa dalam penganggaran pendapatan
daerah harus memperhatikan antara lain : Kondisi perekonomian yang terjadi
pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait.
Mengacu pada RKPD Provinsi jatim tahun 2013 bahwa :
1. pertumbuhan ekonomi diproyeksi sangat optimis, tahun 2012 ekonomi
diproyeksi tumbuh 7,7 – 7,7 %.
2. Inflasi diproyeksi 5 % + - 1
3. Iklim infestasi yang semakin kondusif
4. Berkurangnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran
5. Semangat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang kuat.
Dengan asumsi tersebut maka PAD sebagai pendapatan daerah yang
managemennya sepenuhnya dalam kontrol secara langsung oleh Pemerintah
Provinsi, seharusnya minimal dapat tumbuh moderat sesuai potensi riil antara 10 –
15% dibanding tahun realisasi sebelumnya (2011). Atau minimal PAD tahun 2013
dapat diproyeksi sebesar Rp. 11 T lebih bukan Rp. 9,44 T seperti dalam RAPBD
2013, dengan demikian seluruh potensi riil pendapatan daerah dapat diidentifikasi
dengan tepat melalui perhitungan yang cermat berdasarkan asumsi yang sudah
diperhitungkan
1.4
14

D.2. PROYEKSI BELANJA DAERAH
Proyeksi belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar Rp.
12.204,- T secara nominal turun sebesar Rp 3,2 T lebih jika dibandingkan dengan
belanja pada APBD perubahan tahun 2012 ( proyeksi belanja daerah tahun 2012
setelah perubahan Rp.15.973.437,028.605,-).
RINGKASAN BELANJA DAERAH TAHUN 2013 DRAFT KUA PPAS
URAIAN RAPBD 2013 %
BELANJA DAERAH 12,204,350,117,110
Belanja Tidak Langsung 6,379,489,006,976 52.3%
Belanja pegawai/ personalia 1,724,053,589,000 14.1%
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja hibah 1,056,161,000,000 8.7%
Belanja bantuan sosial 30,500,000,000 0.2%
Bagi hasil kpd prop/kab/kota & pemdes 2,389,594,050,976 19.6%
Belanja bantuan keuangan 1,129,180,367,000 9.3%
Belanja tidak terduga 50,000,000,000 0.4%
Belanja Langsung 5,824,861,110,134 47.7%
Belanja pegawai /personalia 1,032,539,160,879 17.7%
Belanja barang & jasa 3,963,585,248,056 68.0%
Belanja modal 828,736,701,199 14.2%
Total Belanja 12,204,350,117,110
RINGKASAN BELANJA DAERAH JATIM ANTAR TAHUN
U R A I A N 2011 R* Pertb 2012 P Pertb RAPBD 2013 Pertb
BELANJA 11,857,906,468,828 19% 15,973,437,028,605 35% 12,204,350,117,110 -24%
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,589,867,568,032 12% 10,168,380,055,709 54% 6,379,489,006,976 -37%
Belanja pegawai 1,407,956,634,406 10% 1,613,010,837,698 15% 1,724,053,589,000 7%
Belanja bunga 4,422,499,227 2538% 6,139,011,401 39% -100%
Belanja subsidi - -
Belanja hibah 1,121,554,738,923 4,108,431,778,000 1,056,161,000,000 -74%
Belanja bantuan sosial 99,096,200,000 108% 61,358,000,000 -38% 30,500,000,000 -50%
Belanja bagi hasil kepada
prov/kab/kota & pemdes 2,674,049,068,642 78% 2,810,068,403,363 5% 2,389,594,050,976 -15%
Belanja bantuan keuangan
kepada prov/kab/kota & pemdes 1,237,764,963,316 1,517,672,025,247 23% 1,129,180,367,000 -26%
Belanja tidak terduga 45,023,463,518 77% 51,700,000,000 15% 50,000,000,000 -3%
BELANJA LANGSUNG 5,268,038,900,796 29% 5,805,056,972,896 10% 5,824,861,110,134 0%
Belanja pegawai 895,165,703,995 39% 1,012,017,785,939 13% 1,032,539,160,879 2%
Belanja barang & jasa 3,327,511,282,602 30% 3,677,832,729,266 11% 3,963,585,248,056 8%
Belanja modal 1,045,361,914,200 19% 1,115,206,457,691 7% 828,736,701,199 -26%
15

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
48.3%
7,602
BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHANNYA
31.0%
9,957
11,858
19.1%
15,973
34.7%
12,204
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
Belanja Nominal Pertumbuhan
-23.6%
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
Komposisi belanja tidak langsung dengan belanja langsung semakin baik
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mendekati 50 – 50, akan tetapi komposisi ini belum mampu menjamin
efektifitas anggaran jika alokasi belanjanya tidak produktif, membaiknya
komposisi ini tentu patut diapresiasi, karena semakin tingginya prosentase
belanja langsung (meningkatnya belanja program dan kegiatan)
menunjukan besarnya kinerja anggaran yang sepenuhnya dapat dikontrol
oleh pemda, dengan demikian akan memberi harapan yang semakin
besar terhadap meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan
peningkatan kapasitas aparatur.
56.8%
43.2%
KOMPOSISI BELANJA DAERAH
59.0%
41.0%
55.6%
44.4%
63.7%
36.3%
52.3%
47.7%
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
Belanja Tidak langsung Belanja Langsung
8,000
6,000
4,000
2,000
-
16

pendapatan yang meningkat menunjukan kemampuan keuangan daerah
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
yang semakin kuat, namun disisi lain naiknya pendapatan daerah tentu
bebannya langsung maupun tidak langsung tertanggung oleh masyarakat,
berupa naiknya pajak, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya,
sayangnya naiknya beban masyarakat melalui kenaikan tren pendapatan
tersebut tidak di imbangi dengan realisasi yang memadai terhadap
belanja modal (investasi infrastruktur publik) seperti yang nampak dalam
grafik dibawah ini, belanja modal selama lima tahun terakhir fluktuatif dan
cenderung menurun di tahun proyeksi 2013, menurunnya belanja modal
tentu akan berdampak pada lambannya pemenuhan infrastruktur dasar
publik dan pembentukan aset tetap daerah
TREN PENDAPATAN DAN BELANJA MODAL JATIM
7,828
837
9,657
877
11,666
1,045
15,062
1,115
12,024
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
Pendapatan Belanja Modal
Tren realisasi dan alokasi belanja langsung terus meningkat selama 5 tahun
terakhir , tahun 2009 sebesar Rp. 3.283 T sedangkan tahun 2013 dialokasikani
Rp. 5,825 T lebih, sayangnya alokasi belanja langsung Lebih besar
dipergunakan untuk belanja yang tidak produktif, hal ini nampak pada semakin
besarnya alokasi belanja Pegawai (Honorarium/Upah) dan barang jasa rata
rata setiap tahunnya 75 % - 85 % dari total belanja langsung, menggerus
belanja modal yang proporsinya semakin menurun tahun 2013 hanya
dialokasikan 14,2 %.
829
17

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
25.5%
3,283
PROPORSI BELANJA MODAL DG BELANJA LANGSUNG
4,087
21.5%
5,268
19.8%
5,805
19.2%
5,825
14.2%
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
Belanja Langsung Belanja Modal
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
Tren Prosentase belanja barang jasa dan honorarium upah terus meningkat,
menggerus belanja modal yang prosentasenya terhadap belanja langsung terus
menurun, hal ini berarti bahwa struktur belanja langsung alokasinya lebih besar
untuk jenis belanja yang tidak produktif (honor/upah dan barang jasa), kondisi ini
akan berimplikasi pada penyediaan infrastruktur dasar publik yang lamban.
59.8%
25.5%
14.7%
PROPORSI JENIS BELANJA LANGSUNG
62.8%
21.5%
15.7%
63.2%
19.8%
17.0%
63.4%
19.2%
17.4%
-
68.0%
17.7%
14.2%
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Billions
18

Sejak tahun 2010 Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah di
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
Indonesia yang belanja pegawainya ( untuk gaji dan tunjangan PNS ) lebih
besar dibandingkan dengan transfer DAU, pada RAPBD tahun 2013 Belanja
gaji dan tunjangan PNS diproyeksi “tekor” sebesar Rp. 132 M lebih,
padahal tahun 2007 selisih lebih dari DAU setelah dikurangi dengan Gaji
dan tunjangan pegawai dapat mencapai Rp. 238,8 M,-, tekornya belanja
pegawai tersebut tentu akan mengurangi kekuatan pendapatan daerah
untuk membiayai program-program prioritas khas daerah/mempersempit
ruang fiskal daerah.
1,118
1,075
1,213
DAU DAN BELANJA PEGAWAI
1,284 1,348
1,408
1,492
1,613
1,592
2009 R 2010 R 2011 R* 2012 P RAPBD 2013
DAU Gaji dan tunjangan PNS
E. BELANJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Sembilan agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur dalam RPJMD 2009-
2014, Pertama adalah “Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan
kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin”.
• Apa upaya yang dilakukan agar agenda utama di atas tercapai, bila alokasi untuk
urusan pendidikan dan kesehatan relatif masih rendah?
1,724
19

• Perkembangan APM Propinsi Jatim sudah lebih baik dibandingkan daerah lain di
Indonesia, namun APM di tingkat SMP/Mts di bawah 75% dari jumlah penduduk
usia 13-15 thn, dan APM SM/MA di bawah 50% dari jumlah penduduk usia 16-18
thn
• Tantangan: bagaimana porsi anggaran urusan pendidikan hanya sebesar 3-5%
dari total belanja, mampu mendorong perkembangan APM secara signifikan?
Persen
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011
SMP/Mts 70,28 69,21 69,55 69,90 70,17 71,77
SM/MA 46,35 47,97 47,93 48,26 48,60 49,32
Porsi Belanja Urusan
Pendidikan (%)
2007 2008 2009 2010 2011
Urusan Pendidikan thd Total Pendapatan 3,7 4,2 4,0 2,6 3,1
Urusan Kesehatan thd Total Pendapatan 12,0 12,8 14,1 16,7 17,5
Urusan Infrastruktur (PU dan
Perhubungan) thd Total Pendapatan
Porsi Urusan Pelayanan Dasar Terhadap Total Pendapatan
Urusan Pemerintahan Umum thd Total
Pendapatan
Persen
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
11,1 9,6 11,0 12,5 9,9
57,2 115,4 57,7 54,9 56,8
Porsi Anggaran Urusan Pendidikan dan APM
5,78 3,69 2,62 3,73 2,43 2,90
20

• Tantangan: bagaimana porsi anggaran urusan pendidikan hanya sebesar 3-5%
dari total belanja, mampu mendorong penurunan jumlah penduduk buta huruf di
Propinsi Jawa Timur secara signifikan?
Persen
Persentase Penduduk Buta Huruf Berusia 15
tahun ke atas
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DKI Jakarta 1,59 1,69 1,68 1,77 1,24 1,26 1,06 0,87 1,17
Jawa Barat 6,17 6,04 5,35 5,09 4,68 4,47 4,02 3,82 4,04
Banten 6,22 6,02 4,37 4,99 4,76 4,79 4,05 3,80 3,75
Jawa Tengah 14,21 13,28 12,59 11,76 11,38 10,76 10,54 10,05 9,66
DI Yogyakarta 14,25 14,22 13,28 13,57 12,22 10,55 9,82 9,16 8,51
Jawa Timur 16,63 15,46 14,16 12,90 12,58 12,69 12,20 11,66 11,48
21

E. REKOMENDASI
Upaya peningkatan daya saing daerah – sebagaimana strategi dalam
RKPD 2013 -- harus bersumber dari kemampuan memadukan faktor kondisi
lingkungan ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumberdaya
aparatur serta tidak kalah pentingnya adalah masyarakat yang secara keseluruhan
membangun kemampuan daerah untuk memperkokoh posisi daerahnya. Oleh
karena itu, berkaitan dengan tema pembangunan 2013 dan target pencapaian IKU
Jawa Timur 2013, maka setidaknya Pemprov. Jawa Timur seyogyanya
mengarahkan Kebijakan Umum APBD 2013 pada;
1. Mendorong adanya lahirnya produk unggulan daerah Jawa Timur dari sektor-
sektor strategis konstributor PDRB, utamanya pada sektor Pertanian (17%) di
dalamnya termasuk perikanan; Industri Pengolahan (26%) – UMKM; dan
Perdagangan Hotel/Restoran (30%) -- pariwisata.
2. Identifikasi yang jelas dan benar atas produk unggulan daerah, kemudian
harus disertai dengan proses manajemen yang komprehensif, bertahap, dan
koordinatif lintas sektoral memunculkan kebutuhan reformasi birokrasi untuk
adanya sumberdaya manusia yang berkualitas: dengan aparatur pemerintah
yang berani melakukan terobosan dengan komitmen tinggi pada
kesejahteraan masyarakat.
3. Dukungan akuntabilitas kinerja Keuangan Daerah tentunya harus secara jelas
digariskan. Momentum transparansi keuangan daerah di tahun 2013 tentu
akan jauh lebih berarti dengan:
LHP BPK Tahun 2011 yang telah pada tingkat WTP, pencapaian
akuntabilitas keuangan daerah didorong untuk adanya pelibatan
pemeriksaan oleh akuntan publik;
Seiring dengan itu, publik Jawa Timur semakin dilibatkan untuk
mencermati pengeluaran daerah (government expenditure).
Proyeksi Pendapatan yang cermat, akurat, transparan dan akuntabel
berdasarkan potensi riel, Dan tentunya, belanja publik ditingkatkan dan
belanja birokrasi ditekan untuk memperoleh kinerja keuangan
proporsional untuk benar-benar melahirkan “wong cilik gemuyu”.
22