Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga ...

Ilmu Hukum dan Sosiologi
Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitik yang telah
dilontarkan, hakim tidak bisa tidak harus memiliki wawasan yang luas, dan sensitivitas
sosial, ekonomi, dan budaya yang normatif dan aplikatif. Hakim harus memiliki
kemampuan untuk membaca bagaimana kondisi sosio-kultural aktual dari masyarakat
hukumnya sendiri. Bagaimanakah sebenarnya dinamika dan gejala perubahan, serta
perkembangan masyarakat yang aktual. Dilihat dari perspektif futuristik, hakim juga
berperan dalam mengarahkan perkembangan masyarakat hukumnya melalui kebijakan
sosio-yuridis dari keputusannya untuk menciptakan ataupun mempertahankan jalinan
nilai yang ideal untuk masyarakat hukum mendatang.
Hakim tidak hanya harus bijaksana, cermat, piawai dalam ilmu pengetahuan
hukum, tetapi juga sedikit banyak harus memiliki pengetahuan sosiologi. Sosiologi
memberikan kepada hakim pemahaman tentang masyarakat dan dinamikanya. Suatu
permasalahan hukum dalam masyarakat dapat dari dilihat dengan dua titik-tolak yang
berbeda. Jika titik-tolak yang digunakan adalah ilmu hukum, maka yang digunakan
sebagai alat menganalisis adalah ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence), dan
sosiologi menjadi ilmu-bantu. Hukum di sini diartikan sebagai kaidah. Tetapi jika titik-
tolak yang digunakan adalah sosiologi, maka digunakanlah sosiologi hukum (sociology of
law), dan ilmu hukum menjadi ilmu bantu. Hukum diartikan sebagai sikap-tindak ajeg
atau perikelakuan yang teratur (Purbacaraka dan Soekanto: 1986, 4). Perbedaan titik-
tolak dan pengertian hukum yang diambil penting untuk diperhatikan. Hakim,
sebagaimana telah dinyatakan di atas, dalam melaksanakan jabatannya turut menciptakan
hukum. Oleh karena itu, hakim yang adalah seorang yuris harus menggunakan ilmu
hukum sosiologis, dan bukan sosiologi hukum.
Di dalam “memutuskan” atau “menetapkan” apa yang menjadi (1) sendi-sendi
asasi, dan (2) kaidah super memaksa, serta mengukur (3) tingkat pelanggaran yang
mungkin terjadi, hakim harus berpatokan pada “hukum yang adalah kaidah.” Adapun
sikap-tindak yang ada harus dinilai oleh patokan atau pedoman yang diyakini pantas atau
diharapkan. Jika titik-tolak yang digunakan adalah sosiologi, maka hakim akan
cenderung untuk menyimpulkan bahwa keberlakuan hukum asing tidak sesuai dengan
LSD - Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum
10