bab iii deskripsi penggelapan jabatan pns pemkab banyuwangi

More documents

Recommendations

Info

dalam jabatan. Dalam Keputusan tersebut Bupati telah mengangkat pejabat dalam jabatan baru sebanyak 915 orang, yang terdiri dari 559 jabatan definitif dan 356 jabatan Plt (Pelaksana Tugas). Dari 356 pejabat yang diangkat dalam jabatan Plt tersebut, telah diberikan tunjangan jabatan. Dan dari 356 pejabat Plt tersebut ada 18 orang yang dinaikkan golongan kepangkatannya secara tidak prosedur dengan cara mengubah petikan pada SK Bupati dengan petikan palsu. Dimana dana-dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam memberikan tunjangan jabatan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS dan PP Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, sehingga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu hal ini merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana bertentangan dengan pasal 2 angka (1), pasal 3, dan pasal 9 Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. B. Isi Berkas atau Resume Penggelapan Jabatan PNS Pemkab Banyuwangi Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sprin – Dik/70/I/2007/ Reskrim, pada tanggal 16 Januari 2007 telah melakukan penyidikan ke Banyuwangi. Fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut yang digunakan sebagai dasar perhitungan diantaranya: 44
a. Rekayasa Kepangkatan dan Jabatan untuk Menduduki Jabatan Strategis Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap tersangka, bahwa dari hasil konfirmasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terjadi rekayasa kepangkatan dan jabatan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Sub Bidang Mutasi BKD, dengan cara sebagai berikut: 1. Melakukan pemalsuan petikan SK pengangkatan pejabat tertentu dengan cara menghapus data dan mengetik ulang pada SK Bupati sesuai dengan yang dikehendaki. 2. Memberikan jabatan palsu (sebenarnya yang bersangkutan tidak pernah menduduki jabatan tersebut) kepada 18 pejabat yang terkait. Kemudian petikan SK pengangkatan rekayasa fiktif tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Rekayasa kepangkatan dan jabatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat kenaikan pangkat 18 pejabat tersebut, sehingga dapat memenuhi persyaratan pada jabatan yang diinginkan. Menurut keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur menyatakan bahwa usulan kenaikan pangkat yang menggunakan jabatan palsu tidak dapat dibenarkan, bahkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Karena salah satu dokumen 45
Page 1: BAB III DESKRIPSI PENGGELAPAN JABAT
Page 5 and 6: . Pengangkatan Untuk Menduduki Jaba
Page 7 and 8: Sesuai BAP Penyidik Kepolisian Daer
Page 9 and 10: • Pasal 11 (a) ”Pegawai Negeri
Page 11 and 12: f) Foto copy Surat Menpan tanggal 8
Page 13 and 14: Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan

bab iii deskripsi penggelapan jabatan pns pemkab banyuwangi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?