bab iii deskripsi penggelapan jabatan pns pemkab banyuwangi

”Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah
serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang pangkat yang ditentukan”.
Atas pengangkatan tersebut Bupati juga telah menerbitkan Surat
Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan. Menurut Surat Kepala BKN Nomor
K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10 Desember 2001 perihal Tatacara
Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas, menyatakan
”Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan
dengan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, melainkan
cukup dengan surat perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian
atau pejabat lain yang ditunjuk, karena yang bersangkutan masih
melaksanakan tugas jabatannya yang definitif”.
Pengangkatan Plt tersebut terjadi pada bulan Januari 2001, sebelum
keluarnya Surat Kepala BKN Nomor K.26-20/V.24-25/99, tanggal 10
Desember 2001.
Pengangkatan tersebut dilakukan pelantikan dan mendapat tunjangan
jabatan, meskipun menyimpang dari ketentuan karena pangkatnya 2 tingkat
di bawah pangkat minimal.
c. Pemberian Tunjangan Jabatan bagi Pelaksana Tugas (Plt)
Pengangkatan jabatan struktural (sebagai Pelaksana Tugas) yang
mengisi jabatan-jabatan pada berbagai level eselon jabatan yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sesuai penjelasan tersebut di
atas kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian tunjangan jabatan sebagai
Pelaksana Tugas.
48