De Facto

EDISI JUNI | IV | 2013 |Pulau Jawa Rp 30.000,00 ; Luar Pulau Jawa Rp 35.000,00
De Facto
Hadirkan Fakta untuk Anda
Hadirkan Fakta untuk Anda
LOBI-LOBI POLITIK
Kemenangan Tergantung
Lobi Politik.
Praktek Lobi Politik
dalam Pemilihan Hakim
Agung di DPR
Pencapresan Gita Wirijawan
Perlu Banyak Lobi Politik
Muhammad Hidayat Nur Wahid
Anak Pesantren yang mau beresin Jakarta

Air Asia

PROLOG
Mutia Adia Risjad, Editor in Chief
210110120502
Salam!
Menjelang pemilu 2014,
panggung politik semaikn memanas.
Apapun yang dilakukan partai politik,
kader, tokoh masyarakat, bahkan
para artis menjadi sorotan penting
media yang selalu dikaitkan dengan
percaturan dan komunikasi politik.
Komunikasi politik merupakan
komunikasi persuasi yang
selalu dilakukan oleh politikus maupun
partai politik untuk mencapai
tujuan politiknya. Bagaimana
kita melakukan sebuah kegiatan
komunikasi politik, dan bagaimana komunikasi
yang kita sampaikan tersebut
mempunyai implikasi politik, dan lalu
bagaimana kita mempraktekkan nya
sebagai sebuah kegiatan persuasi.
Konsep lobi merupakan
suatu keharusan untuk memecahkan
berbagai persoalan yang ada, baik
dalam skala lokal maupun internasional.
Penggunaan lobi (lobbying)
dalam sistem politik telah menjadi
fenomena umum sejak lahirnya politik
itu sendiri. Bagaimanapun kebijakan
publik diformulasikan akan selalu ada
kecenderungan dari mereka yang terpengaruh
untuk mempengaruhi hasil.
di sinilah lobi – lobi politik merajalela.
@mutiiadia
Daftar Isi
3
4-5
PROLOG
PANDORA
Kemenangan Tergantung
Lobi Politik
Lobi Politik dalam
Pemilihan Hakim Agung
di DPR
Lobi politik
Pencapresan Gita
Wirjawan perlu banyak
lobi politik
6
Hidayat Nur Wahid
7
Muhammad Zidane
Bhagaskara
M. Ridwan Kamil
SOSOK
JAWARA
Anis Rasyid Baswedan,
PhD.
Editor in Chief
Mutia Adia Risjad
Editor
Cassis Merinthia
Reporter
Fazar Rizky Maulana
Art Director
Nadia Izzati
Graphic Designer
Nuryanto
Photographer
Faris Abdurrohman
Contributor
Luthfia Dinana
Editorial Secretary
Febrina Maharani
Publisher
Mochammad Ridwan
Bisnis Director
Indriani
Advertising and Promotion
Irianti C. Meis
Sirculation and Distribution
Alghif Aruni NR
Production Director
Maulana Ridwan
Jl. Pramuka Bhakti No II Jakarta Timur
email: humas@defacto.com
Twitter: @defactonline
Fanpage: De Facto News
+62 87880679090
De Facto |Juni | 2013| 3

PANDORA
lobi - lobi politik
Kemenangan Tergantung Lobi Politik
MALANG-Turunnya rekomendasi PDIP ke pasangan Sri
Rahayu (SR) - Priatmoko Utomo akan membuat peta politik di Kota
Malang amburadul. Diperkirakan Sri Rahayu bakal bertarung dengan
Heri Pudji Utami (HP) yang tidak
mengantongi rekomendasi PDIP.
Pengamat politik,
Wahyudi memperkirakan HP
akan meloncat ke Demokrat.
Sinyal-sinyal pendekatan ini
sudah terlihat sejak be-berapa waktu lalu.
Di antaranya, Ketua DPC PDIP Kota Malang, Peni
Suparto yang juga suami HP sempat mengenakan baju Demokrat.
Saat itu Peni mengaku sebagai Walikota Malang.
Menurut Wahyudi, langkah ini diambil setelah Peni memiliki
rasat DPP tidak akan menurunkan rekomendasi untuk
HP. Makanya Peni bermanuver mengumpulkan sejumlah DPC se-
Jatim menggoyang kepemimpinan Sirmadji di DPD PDIP Jatim.
“Demokrat juga tidak tergesa-gesa mengumumkan
calonnya. Demokrat masih menunggu kabar dari PDIP,” kata Wahyudi,
Minggu (17/2/2013).
Pertarungan SR dan HP ini akan menguntungkan kandidat lain.
Sebab, suara PDIP akan terpecah. SR akan mendapat dukungan dari kader
rasional, sedangkan HP disokong pendukung fanatik yang tradisional.
Meski nantinya meloncat ke Demokrat, HP belum tentu meraih
kemenangan. Wahyudi menilai Demokrat hanya memiliki massa
mengambang ( oating mass). Hanya elit politik saja yang mendukungnya.
Begitu pula bila SR nantinya merangkul poros tengah atau
partai lain. Wahyudi menganggap partai ini hanya bersikap pragmatis.
Artinya, pencalonan SR tidak akan disosialisasikan ke massa-nya.
“Pilkada adalah perang gur. Tergantung kemampuan gur
mensosialisasikan dirinya ke pendukung,” terang Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
Lobi Politik dalam Pemilihan Hakim
Agung di DPR
Kamis (18/2), jarum jam baru berlalu beberapa menit dari
4 | De Facto |Juni | 2013
pukul delapan malam. Ruang Komisi III DPR masih lengang. Hanya
ada beberapa Anggota Komisi III yang masih asyik bercengkrama.
Ada pula yang sedang asyik mengisap dan mengepulkan asap rokok.
Sedianya, Komisi bidang hukum DPR itu menggelar rapat pada
pukul 19.30. Faktanya, rapat
yang beragendakan pemilihan
calon hakim agung itu baru
dimulai hampir sejam kemudian.
Ketua Komisi III Benny
K Harman yang memimpin
persidangan langsung menyebutkan beberapa agenda, seperti soal
kesepakatan berapa jumlah calon hakim agung yang akan dipilih.
Pilkada adalah perang fi gur. Tergantung kemampuan fi gur mensosialisasikan
dirinya ke pendukungnya
“Apakah kita bisa sepakati jumlah calon hakim agung yang dipilih
adalah enam orang?” kata Benny.
“Setuju,” 46 anggota yang hadir dari 55 jumlah anggota Komisi III
langsung menyahut. Dengan persetujuan itu, tiap anggota komisi diberi
hak untuk memilih enam calon hakim agung. Setelah mengabsen,
Benny mempersilakan tiap anggota untuk memasukkan kertas suara
yang telah diisi kedalam kotak suara yang diletakkan di tengah ruang
sidang. Anggota Komisi III yang tak hadir, bisa menitipkan suaranya.
Saat para anggota komisi itu sedang memasukkan kertas
suara ke kotak suara, di kalangan wartawan yang meliput acara
malam itu, sudah beredar enam nama. Yaitu Salman Luthan, Surya
Jaya, Supandi, Achmad Yamanie, Soltoni Mohdaly dan Yulius.
Setelah semua anggota komisi menyampaikan suaranya, tiba
saat penghitungan. Nama Salman Luthan selalu muncul dalam tiap
kertas suara. Walhasil ia memperoleh dukungan penuh dari semua
anggota komisi dengan 55 suara. Selain Salman, lima nama lain yang
sudah beredar di wartawan ternyata juga beroleh suara yang besar.
Artinya, enam nama itu menyisihkan 14 calon hakim agung yang lain.
Lobi politik
Kesamaan nama yang beredar di wartawan dengan hasil pemilihan
yang ditetapkan Komisi III, menimbulkan tanda tanya. Kebetulan
belaka atau memang pengetahuan dan pengalaman enam orang itu yang
paling mencolok hingga sudah bisa ditebak kalau mereka yang akan terpilih?
Pertanyaan makin besar ketika melihat fakta kalau calon yang mendapatkan
suara hanya 13 orang. Tujuh orang sisanya tak bisa meraih suara.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Trimedya
Pandjaitan kepada hukumonlinemenuturkan bahwa proses uji
kelayakan ( t and proper test) di DPR amat kental nuansa politisnya.
“Karena DPR memang lembaga politik.”
Ujungnya, lanjut Trimedya, proses pemberian suara kepada
calon hakim sangat tergantung pada hasil lobi. Lazimnya, seorang
calon akan mendatangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, pimpinan
fraksi partai di DPR atau anggota komisi di DPR untuk mendapat dukungan.
“Dan bagi anggota komisi, maka dia menjalankan perintah partai dan
fraksi.” Ia menambahkan, “ketika calon hakim agung mendapat suara yang
seragam, itu berarti komitmen dari DPP sampai anggota komisi cukup kuat.”
Saking kuatnya fungsi lobi, masih menurut Trimedya, hasil
t and proper test se-
orang calon bahkan bisa
tak diprioritaskan. “Ya,
bisa saja (mengacu pada
hasil t&proper test).
Tapi, kadang-kadang pendekatan
ke partai dan
fraksi itu dilakukan jauhjauh
harimas. Jadi ketika
mereka sudah lulus di Komisi Yudisial, mereka sudah melakukan lobi.”
Namun begitu, Trimedya menyatakan komposisi enam calon
terpilih sudah ideal. Empat karir, dua non karir. “Semua yang terpilih
menurut saya bagus hasil berdasarkan t and proper test-nya. Kecuali
Achmad Yamanie, karena saya tidak ikut waktu dia diuji.” Secara khusus ia
menilai para calon terpilih punya visi soal pembangunan sistem kamar di
Mahkamah Agung, punya strategi untuk mengurangi tunggakan perkara.
Lain Trimedya, lain pula Aziz Syamsuddin. Wakil Komisi III
dari Partai Golkar itu membantah adanya perintah dari partai maupun
fraksi agar anggota Komisi III memilih calon hakim agung tertentu.
“Seperti Mas lihat sendiri. Prosesnya one man one vote,” katanya.
Kalaupun ada pertemuan internal fraksi sebelum pemilihan,
lanjut Aziz, itu dijadikan sebagai sarana bertukar informasi tentang
calon hakim agung. “Masing-masing dari kita kan punya informasi
tentang calon. Jadi kita berdiskusi saja.”
Sekedar mengingatkan, hakim agung yang dibutuhkan adalah
delapan orang. Namun, karena alasan kualitas calon yang minim, Komisi
Yudisial (KY) hanya
bisa mengirimkan 21
calon hakim agung
ke DPR. Bila mengacu
pada ketentuan
UU KY, maka maksimal
hakim agung yang bisa
dipilih oleh DPR, tujuh
orang. Karena tiga calon
untuk mengisi satu
kursi yang lowong.
Namun, di
tengah tengah perjalanan, perjalanan, calon
berkurang menjadi 20 20
orang. orang. Pasalnya, satu satu
calon dikabarkan meninggal
dunia. dunia. Karenanya, Karenanya,
enam calon yang terpilih
ini sudah sudah dirasa cukup
oleh DPR.
Lalu, bagaimana tangtanggapan MA terhadap hasil
seleksi ini?
Meski masih masih didirasa kurang, Ketua
MA Hari Hari n Tumpa
menyambut baik hasil
tersebut. “Yang penting sudah sudah ada ada hasilnya,” tutur tutur Hari Hari n n di Jakarta, Jakarta,
Jumat (19/2). Ia mengatakan sudah 1,5 tahun MA MA kekurangan kekurangan hakim agung.
Seleksi kala kala ini, memang memakan waktu yang yang cukup lama. Ia mengatakan
terpilihnya enam hakim agung agung sudah sesuai sesuai dengan ketentuan UU.
Pencapresan Gita Wirjawan perlu
banyak lobi politik
Nasib Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan dalam
wacana pencapresannya di pemilihan presiden (pilpres) 2014
mendatang, tidak akan berjalan mulus.
Pasalnya partai yang akan dijadikan kendaraan Gita
dalam langkahnya itu, Partai Demokrat, belum tentu memperoleh
suara yang signi kan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
“Bila Partai Demokrat terjun bebas, maka jadi tak bisa mengusung
capresnya (Gita), pilihannya Partai Demokrat akan melakukan
koalisi dengan beberapa
partai lain,” kata pengamat
politik dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Siti Zuhro saat
dihubungi Sindonews,
Minggu (20/5/2013).
Lebih lanjut wanita
yang kerap disapa Wiwieq
ini mengungkapkan, pada posisi inilah perlu adanya kompromi
politik. “Masalahnya, apakah partai yang tergabung dalam koalisi dengan
Demokrat itu tidak setuju mencapreskan juga (Gita)? Bila iya, tentunya
banyak kompromi yang memerlukan kesepakatan antar koalisi yang
dibangun Demokrat,” bebernya.
“Artinya, pencapresan Gita akan berjalan dengan tantangan
yang tidak mudah. Selain karena yang bersangkutan belum dikenal di akar
rumput, bekal sebagai capres tampaknya belum cukup meyakinkan dengan
tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gita Wirjawan mengaku siap bersaing dengan
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam ajang pemilihan presiden
(pilpres) 2014. Hal itu disampaikannya sesaat setelah menjadi pembicara
dalam acara dialog yang dipandu presenter berita Rossiana Silalahi,
untuk memperingati Milad Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, Jakarta, ke 58 tahun.
Menurutnya, dalam ranah demokrasi sah saja bersaing memperebutkan
kursi orang nomor satu di Indonesia, termasuk jika harus
“Saya siap bersaing dengan Pak Jokowi, dan ini kan demokrasi. Paradigmanya
ada 250 juta yang bisa dipilih, bukan 250 juta yang memilih,”
ujar Gita
PANDORA
bersaing dengan Joko Widodo. Pasalnya, berdasarkan paradigmanya,
ada sekitar 240 juta yang bisa dipilih bukan 240 juta yang memilih.
“Saya siap bersaing dengan Pak Jokowi, dan ini kan demokrasi.
Paradigmanya ada 250 juta yang bisa dipilih, bukan 250 juta yang memilih,”
ujar Gita kepada Sindonews, di UIN Jakarta, Sabtu 18 Mei 2013.
De Facto |Juni | 2013| 5

SOSOK
Hidayat Nur Wahid:
AYO Beresin
Jakarta
D
r. Muhammad Hidayat Nur Wahid,
MA adalah mantan Ketua Majelis Permusyawaratan
Rakyat periode 2004-2009. Ia menggantikan
Amien Rais dan kemudian digantikan
oleh Tau q Kiemas. Dalam pemilihan umum,
Hidayat menang dua angka dari lawannya,
Sucipto yang diusung Koalisi Kebangsaan.
Hidayat kecil lebih banyak menghabiskan
waktunya di Jawa Tengah. Ia memilih
mendalami Islam dalam setiap sekolah yang
dipilihnya. Lulus dari SDN Kebondalem Kidon,
Pramban, Klanten tahun 1972, ia masuk
Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar Ponorogo
tahun 1972, kemudian ke Pondok Modern
Darussalam Gontor Ponorogo lulus tahun 1978.
Masih dalam satu provinsi yang
sama, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijogo
Yogyakarta jadi pilihan untuk meraih gelar
sarjana tahun 1979. Setelah itu ia melanjutkan
ke Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas
Islam Madinah Arah Saudi dan lulus
pada 1983 dengan judul skripsi Mauqif Al
Yahud Min Islam Al Anshar.
Pria yang lahir di Klaten, 8 April 1960
ini kemudian melanjutkan pendidikan lagi
untuk meraih gelar Master melalui program
pascasarjana Universitas Islam Arab Saudi jurusan
Aqidah hingga 1987. Lalu, di tahun 1992
Hidayat akhirnya merangkumkan gelar
6 | De Facto |Juni | 2013
KARIR
•Dosen Fakultas Ushuludin (Program Khusus) IAIN, Syarif Hidayatullah Jakarta.
•Ketua LP2SI (Lembaga Pelayanan Pesantren dan Studi Islam) Yayasan Al-Haramain, Jakarta.
•Ketua Forum Dakwah Indonesia.
•Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2000 – 2004.
•Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia 2004 – 2009.
•Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI, 2009 - 2014.
doktor lewat progam Pascasarjana Universitas
Islam Medina, Arab Saudi, Jurusan Aqidah
Fakultas Dakwah dam Ushuludin.
Sejak masa sekolah, Hidayat sudah
gemar berorganisasi. Ia tercatat sebagai Anggota
Pelajar Islam Indonesia (1973), Andalan Koordinator
Pramuka Gontor bidang Kesekretariatan
(1977-1978), Training HMI IAIN Yogyakarta
(1979), Sekretaris MIP PPI Madinah, Arab
Saudi (1981-1983), Ketua PPI Arab Saudi
(1983-1985), Peneliti Lembaga Kajian Fiqh
dan Hukum Al Khairot, dan Anggota Pengurus
Badan Wakaf Ponfok Modern Gontor (1999).
Dengan ilmu yang didapat serta
pengalaman itu yang diaplikasikannya lewat
kinerja di partai, akhirnya Hidayat diangkat
menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) mulai 21 Mei 2000 sampai 11 Oktober
2004. Bersama partai ini pula ia maju dalam
pemilihan calon legislatih daerah pemilihan
Jawa Tengah 5 yang meliputi Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan
Kota Surakarta. Hidayat meraih total suara
106.521 dan duduk di bangku DPR Komisi I
yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri,
dan Informasi.
Dalam kehidupan pribadinya, Hidayat
dikaruniai empat anak dari pernikahan
dengan Hj. Kastian Indriawati (alm), yang
bernama Inayati Dzil Izzati, Ruzaina, Alla
Khairi, dan Hubaib Shidiqi. Kemudian setelah
istri pertamanya meninggal, Hidayat menemukan
tambatan hati lainnya yakni dr.
Diana Abbas alib dan dikaruniai anak
kembar bernama Da a Muhammad Hidayat
dan Da Muhammad Hidayat.
Tahun 2012, Hidayat yang diusung
PKS maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
Berpasangan dengan Didik J Rachbini dari
Partai Amanat Nasional, Hidayat mendapat
nomor urut empat dengan jargon ‘Ayo Beresin
akarta’. Sayangnya, dalam putaran pertama
langkahnya langsung terhenti.

B
hagas, karateka cilik pemegang sabuk hitam Dan 1 Junior
ini telah meraih banyak prestasi. Bukan hanya menjuarai
kompetisi tingkat nasional, tetapi juga tingkat internasional.
Nama lengkapnya Mohammad Zidane Bhagaskara Putra.
Saat ini Bhagas masih duduk di kelas enam sekolah
dasar di SDN RSBI Menteng 02. Sejak awal mengikuti
berbagai kompetisi olahraga karate, Bhagas telah menunjukkan
prestasi luar biasa, meraih juara 1 karate mulai dari tingkat Nasional,
Juara pertama Tingkat Asia, sampai akhirnya berhasil meraih juara pertama
dalam kompetisi karate junior tingkat dunia tahun 2011.
Dalam kejuaraan tingkat dunia KOI world Cup ke-20 tahun
2011 yang diselenggarakan di Malaysia, Bhagas berhasil meraih
dua medali emas sekaligus untuk dua kelas Kata per orangan putra.
Di tahun 2012, Bhagas berhasil meraih juara 1 dalam kejuaraan International Open Karate di Kuala Lumpur, selain itu,
Bhagas berhasil meraih medali emas dalam kompetisi Asian KOI 2012 yang juga diselenggarakan di Kuala Lumpur.
Tahun ini, dalam seleksi Kejurda FORKI DKI, Bhagas meraih juara 1. Dengan prestasi ini, Bhagas berhak mengikuti
Kejurnas Mendikbud 2013 di Ternate bulan Oktober 2013. Tanggal 31 Mei sampai 2 Juni 2013, Bhagas akan mengikuti
Kejurnas INKAI di Jakarta. Serta bulan Agustus 2013, Bhagas akan mengikuti kejuaraan World Cup KOI di Manila.
Anies Rasyid Baswedan Ph.D., intelektual
asal Indonesia.
Pada 2005, Anies menjadi direktur
riset pada The Indonesian Institute. Kemudian
pada 2008, ia mendapat anugerah
sebagai 100 Tokoh Intelektual Muda Dunia
versi Majalah Foreign Policy dari Amerika
Serikat. Pada tahun yang sama, di usia muda
(38 tahun) ia menjadi rektor Universitas
Paramadina. Meskipun lahir di Kuningan,
Jawa Barat, Anies menghabiskan masa
kecil hingga kuliahnya di Yogyakarta.
Majalah Foreign Policy memasukan
Anies dalam daftar 100 Intelektual Publik
Dunia. Nama Anies Baswedan tercantum
sebagai satu-satunya orang Indonesia yang
masuk pada daftar yang dirilis majalah
tersebut pada edisi April 2008. Anies berada
pada jajaran nama-nama tokoh dunia antara
lain tokoh perdamaian, Noam Chomsky,
para penerima penghargaan Nobel, sepertiShirin
Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus,
dan Amartya Sen, serta Vaclav Havel, lsuf,
negarawan, sastrawan, dan ikon demokrasi
dari Ceko. Sementara, World Economic
Forum, berpusat di Davos, memilih Anies
sebagai salah satu Young Global Leaders
(Februari 2009)
Pada 15 Mei 2007,
Anies Baswedan
dilantik menjadi
rektor Universitas
Paramadina. Anies
menjadi rektor
menggantikan
posisi yang dulu
ditempati oleh
cendekiawan
dan intelektual
Muslim,Nurcholish
Madjid, yang
juga merupakan
pendiri universitas
tersebut. Saat itu
ia baru berusia 38
tahun dan menjadi
rektor termuda di
Indonesia.
JAWARA
Ketua Bandung Creative City Forum
(BCCF) yang juga dosen arsitektur Institut
Teknologi Bandung (ITB) M Ridwan
Kamil meraih Urban Leadership Award
dari University of Pennsylvania, Amerika
Serikat.”Alhamdulilah saya orang Indonesia
pertama yang dapat Urban Leadership
Award dari University of Pennsylvania,”
kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Rabu
(27/2/2013). Penghargaan tersebut akan
diterima pada 15 Maret 2013.
Ridwan Kamil menuturkan penghargaan
tersebut diberikan untuk pemimpin
informal kota atau komunitas yang dinilai
peduli dan berhasil memberikan sebuah
solusi untuk wilayah tertentu dengan
menyeimbangakan sektor sosial, ekonomi
dan lingkungan.
De Facto |Juni | 2013| 7

Memilih 2014
Golput bukanlah pilihan
apalagi sebuah keputusan,
golput adalah bentuk
KEPUTUSASAAN
satu suara untuk Indonesia yang
lebih baik!