De Facto

More documents

Recommendations

Info

PANDORA lobi - lobi politik Kemenangan Tergantung Lobi Politik MALANG-Turunnya rekomendasi PDIP ke pasangan Sri Rahayu (SR) - Priatmoko Utomo akan membuat peta politik di Kota Malang amburadul. Diperkirakan Sri Rahayu bakal bertarung dengan Heri Pudji Utami (HP) yang tidak mengantongi rekomendasi PDIP. Pengamat politik, Wahyudi memperkirakan HP akan meloncat ke Demokrat. Sinyal-sinyal pendekatan ini sudah terlihat sejak be-berapa waktu lalu. Di antaranya, Ketua DPC PDIP Kota Malang, Peni Suparto yang juga suami HP sempat mengenakan baju Demokrat. Saat itu Peni mengaku sebagai Walikota Malang. Menurut Wahyudi, langkah ini diambil setelah Peni memiliki rasat DPP tidak akan menurunkan rekomendasi untuk HP. Makanya Peni bermanuver mengumpulkan sejumlah DPC se- Jatim menggoyang kepemimpinan Sirmadji di DPD PDIP Jatim. “Demokrat juga tidak tergesa-gesa mengumumkan calonnya. Demokrat masih menunggu kabar dari PDIP,” kata Wahyudi, Minggu (17/2/2013). Pertarungan SR dan HP ini akan menguntungkan kandidat lain. Sebab, suara PDIP akan terpecah. SR akan mendapat dukungan dari kader rasional, sedangkan HP disokong pendukung fanatik yang tradisional. Meski nantinya meloncat ke Demokrat, HP belum tentu meraih kemenangan. Wahyudi menilai Demokrat hanya memiliki massa mengambang ( oating mass). Hanya elit politik saja yang mendukungnya. Begitu pula bila SR nantinya merangkul poros tengah atau partai lain. Wahyudi menganggap partai ini hanya bersikap pragmatis. Artinya, pencalonan SR tidak akan disosialisasikan ke massa-nya. “Pilkada adalah perang gur. Tergantung kemampuan gur mensosialisasikan dirinya ke pendukung,” terang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini. Lobi Politik dalam Pemilihan Hakim Agung di DPR Kamis (18/2), jarum jam baru berlalu beberapa menit dari 4 | De Facto |Juni | 2013 pukul delapan malam. Ruang Komisi III DPR masih lengang. Hanya ada beberapa Anggota Komisi III yang masih asyik bercengkrama. Ada pula yang sedang asyik mengisap dan mengepulkan asap rokok. Sedianya, Komisi bidang hukum DPR itu menggelar rapat pada pukul 19.30. Faktanya, rapat yang beragendakan pemilihan calon hakim agung itu baru dimulai hampir sejam kemudian. Ketua Komisi III Benny K Harman yang memimpin persidangan langsung menyebutkan beberapa agenda, seperti soal kesepakatan berapa jumlah calon hakim agung yang akan dipilih. Pilkada adalah perang fi gur. Tergantung kemampuan fi gur mensosialisasikan dirinya ke pendukungnya “Apakah kita bisa sepakati jumlah calon hakim agung yang dipilih adalah enam orang?” kata Benny. “Setuju,” 46 anggota yang hadir dari 55 jumlah anggota Komisi III langsung menyahut. Dengan persetujuan itu, tiap anggota komisi diberi hak untuk memilih enam calon hakim agung. Setelah mengabsen, Benny mempersilakan tiap anggota untuk memasukkan kertas suara yang telah diisi kedalam kotak suara yang diletakkan di tengah ruang sidang. Anggota Komisi III yang tak hadir, bisa menitipkan suaranya. Saat para anggota komisi itu sedang memasukkan kertas suara ke kotak suara, di kalangan wartawan yang meliput acara malam itu, sudah beredar enam nama. Yaitu Salman Luthan, Surya Jaya, Supandi, Achmad Yamanie, Soltoni Mohdaly dan Yulius. Setelah semua anggota komisi menyampaikan suaranya, tiba saat penghitungan. Nama Salman Luthan selalu muncul dalam tiap kertas suara. Walhasil ia memperoleh dukungan penuh dari semua anggota komisi dengan 55 suara. Selain Salman, lima nama lain yang sudah beredar di wartawan ternyata juga beroleh suara yang besar. Artinya, enam nama itu menyisihkan 14 calon hakim agung yang lain. Lobi politik Kesamaan nama yang beredar di wartawan dengan hasil pemilihan yang ditetapkan Komisi III, menimbulkan tanda tanya. Kebetulan belaka atau memang pengetahuan dan pengalaman enam orang itu yang paling mencolok hingga sudah bisa ditebak kalau mereka yang akan terpilih? Pertanyaan makin besar ketika melihat fakta kalau calon yang mendapatkan suara hanya 13 orang. Tujuh orang sisanya tak bisa meraih suara.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Trimedya Pandjaitan kepada hukumonlinemenuturkan bahwa proses uji kelayakan ( t and proper test) di DPR amat kental nuansa politisnya. “Karena DPR memang lembaga politik.” Ujungnya, lanjut Trimedya, proses pemberian suara kepada calon hakim sangat tergantung pada hasil lobi. Lazimnya, seorang calon akan mendatangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, pimpinan fraksi partai di DPR atau anggota komisi di DPR untuk mendapat dukungan. “Dan bagi anggota komisi, maka dia menjalankan perintah partai dan fraksi.” Ia menambahkan, “ketika calon hakim agung mendapat suara yang seragam, itu berarti komitmen dari DPP sampai anggota komisi cukup kuat.” Saking kuatnya fungsi lobi, masih menurut Trimedya, hasil t and proper test seorang calon bahkan bisa tak diprioritaskan. “Ya, bisa saja (mengacu pada hasil t&proper test). Tapi, kadang-kadang pendekatan ke partai dan fraksi itu dilakukan jauhjauh harimas. Jadi ketika mereka sudah lulus di Komisi Yudisial, mereka sudah melakukan lobi.” Namun begitu, Trimedya menyatakan komposisi enam calon terpilih sudah ideal. Empat karir, dua non karir. “Semua yang terpilih menurut saya bagus hasil berdasarkan t and proper test-nya. Kecuali Achmad Yamanie, karena saya tidak ikut waktu dia diuji.” Secara khusus ia menilai para calon terpilih punya visi soal pembangunan sistem kamar di Mahkamah Agung, punya strategi untuk mengurangi tunggakan perkara. Lain Trimedya, lain pula Aziz Syamsuddin. Wakil Komisi III dari Partai Golkar itu membantah adanya perintah dari partai maupun fraksi agar anggota Komisi III memilih calon hakim agung tertentu. “Seperti Mas lihat sendiri. Prosesnya one man one vote,” katanya. Kalaupun ada pertemuan internal fraksi sebelum pemilihan, lanjut Aziz, itu dijadikan sebagai sarana bertukar informasi tentang calon hakim agung. “Masing-masing dari kita kan punya informasi tentang calon. Jadi kita berdiskusi saja.” Sekedar mengingatkan, hakim agung yang dibutuhkan adalah delapan orang. Namun, karena alasan kualitas calon yang minim, Komisi Yudisial (KY) hanya bisa mengirimkan 21 calon hakim agung ke DPR. Bila mengacu pada ketentuan UU KY, maka maksimal hakim agung yang bisa dipilih oleh DPR, tujuh orang. Karena tiga calon untuk mengisi satu kursi yang lowong. Namun, di tengah tengah perjalanan, perjalanan, calon berkurang menjadi 20 20 orang. orang. Pasalnya, satu satu calon dikabarkan meninggal dunia. dunia. Karenanya, Karenanya, enam calon yang terpilih ini sudah sudah dirasa cukup oleh DPR. Lalu, bagaimana tangtanggapan MA terhadap hasil seleksi ini? Meski masih masih didirasa kurang, Ketua MA Hari Hari n Tumpa menyambut baik hasil tersebut. “Yang penting sudah sudah ada ada hasilnya,” tutur tutur Hari Hari n n di Jakarta, Jakarta, Jumat (19/2). Ia mengatakan sudah 1,5 tahun MA MA kekurangan kekurangan hakim agung. Seleksi kala kala ini, memang memakan waktu yang yang cukup lama. Ia mengatakan terpilihnya enam hakim agung agung sudah sesuai sesuai dengan ketentuan UU. Pencapresan Gita Wirjawan perlu banyak lobi politik Nasib Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan dalam wacana pencapresannya di pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendatang, tidak akan berjalan mulus. Pasalnya partai yang akan dijadikan kendaraan Gita dalam langkahnya itu, Partai Demokrat, belum tentu memperoleh suara yang signi kan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. “Bila Partai Demokrat terjun bebas, maka jadi tak bisa mengusung capresnya (Gita), pilihannya Partai Demokrat akan melakukan koalisi dengan beberapa partai lain,” kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro saat dihubungi Sindonews, Minggu (20/5/2013). Lebih lanjut wanita yang kerap disapa Wiwieq ini mengungkapkan, pada posisi inilah perlu adanya kompromi politik. “Masalahnya, apakah partai yang tergabung dalam koalisi dengan Demokrat itu tidak setuju mencapreskan juga (Gita)? Bila iya, tentunya banyak kompromi yang memerlukan kesepakatan antar koalisi yang dibangun Demokrat,” bebernya. “Artinya, pencapresan Gita akan berjalan dengan tantangan yang tidak mudah. Selain karena yang bersangkutan belum dikenal di akar rumput, bekal sebagai capres tampaknya belum cukup meyakinkan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan ke depan,” pungkasnya. Sebelumnya, Gita Wirjawan mengaku siap bersaing dengan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam ajang pemilihan presiden (pilpres) 2014. Hal itu disampaikannya sesaat setelah menjadi pembicara dalam acara dialog yang dipandu presenter berita Rossiana Silalahi, untuk memperingati Milad Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ke 58 tahun. Menurutnya, dalam ranah demokrasi sah saja bersaing memperebutkan kursi orang nomor satu di Indonesia, termasuk jika harus “Saya siap bersaing dengan Pak Jokowi, dan ini kan demokrasi. Paradigmanya ada 250 juta yang bisa dipilih, bukan 250 juta yang memilih,” ujar Gita PANDORA bersaing dengan Joko Widodo. Pasalnya, berdasarkan paradigmanya, ada sekitar 240 juta yang bisa dipilih bukan 240 juta yang memilih. “Saya siap bersaing dengan Pak Jokowi, dan ini kan demokrasi. Paradigmanya ada 250 juta yang bisa dipilih, bukan 250 juta yang memilih,” ujar Gita kepada Sindonews, di UIN Jakarta, Sabtu 18 Mei 2013. De Facto |Juni | 2013| 5
Page 1 and 2: EDISI JUNI | IV | 2013 |Pulau Jawa
Page 3: PROLOG Mutia Adia Risjad, Editor in
Page 7 and 8: B hagas, karateka cilik pemegang sa

De Facto

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?