De Facto

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Trimedya
Pandjaitan kepada hukumonlinemenuturkan bahwa proses uji
kelayakan ( t and proper test) di DPR amat kental nuansa politisnya.
“Karena DPR memang lembaga politik.”
Ujungnya, lanjut Trimedya, proses pemberian suara kepada
calon hakim sangat tergantung pada hasil lobi. Lazimnya, seorang
calon akan mendatangi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, pimpinan
fraksi partai di DPR atau anggota komisi di DPR untuk mendapat dukungan.
“Dan bagi anggota komisi, maka dia menjalankan perintah partai dan
fraksi.” Ia menambahkan, “ketika calon hakim agung mendapat suara yang
seragam, itu berarti komitmen dari DPP sampai anggota komisi cukup kuat.”
Saking kuatnya fungsi lobi, masih menurut Trimedya, hasil
t and proper test se-
orang calon bahkan bisa
tak diprioritaskan. “Ya,
bisa saja (mengacu pada
hasil t&proper test).
Tapi, kadang-kadang pendekatan
ke partai dan
fraksi itu dilakukan jauhjauh
harimas. Jadi ketika
mereka sudah lulus di Komisi Yudisial, mereka sudah melakukan lobi.”
Namun begitu, Trimedya menyatakan komposisi enam calon
terpilih sudah ideal. Empat karir, dua non karir. “Semua yang terpilih
menurut saya bagus hasil berdasarkan t and proper test-nya. Kecuali
Achmad Yamanie, karena saya tidak ikut waktu dia diuji.” Secara khusus ia
menilai para calon terpilih punya visi soal pembangunan sistem kamar di
Mahkamah Agung, punya strategi untuk mengurangi tunggakan perkara.
Lain Trimedya, lain pula Aziz Syamsuddin. Wakil Komisi III
dari Partai Golkar itu membantah adanya perintah dari partai maupun
fraksi agar anggota Komisi III memilih calon hakim agung tertentu.
“Seperti Mas lihat sendiri. Prosesnya one man one vote,” katanya.
Kalaupun ada pertemuan internal fraksi sebelum pemilihan,
lanjut Aziz, itu dijadikan sebagai sarana bertukar informasi tentang
calon hakim agung. “Masing-masing dari kita kan punya informasi
tentang calon. Jadi kita berdiskusi saja.”
Sekedar mengingatkan, hakim agung yang dibutuhkan adalah
delapan orang. Namun, karena alasan kualitas calon yang minim, Komisi
Yudisial (KY) hanya
bisa mengirimkan 21
calon hakim agung
ke DPR. Bila mengacu
pada ketentuan
UU KY, maka maksimal
hakim agung yang bisa
dipilih oleh DPR, tujuh
orang. Karena tiga calon
untuk mengisi satu
kursi yang lowong.
Namun, di
tengah tengah perjalanan, perjalanan, calon
berkurang menjadi 20 20
orang. orang. Pasalnya, satu satu
calon dikabarkan meninggal
dunia. dunia. Karenanya, Karenanya,
enam calon yang terpilih
ini sudah sudah dirasa cukup
oleh DPR.
Lalu, bagaimana tangtanggapan MA terhadap hasil
seleksi ini?
Meski masih masih didirasa kurang, Ketua
MA Hari Hari n Tumpa
menyambut baik hasil
tersebut. “Yang penting sudah sudah ada ada hasilnya,” tutur tutur Hari Hari n n di Jakarta, Jakarta,
Jumat (19/2). Ia mengatakan sudah 1,5 tahun MA MA kekurangan kekurangan hakim agung.
Seleksi kala kala ini, memang memakan waktu yang yang cukup lama. Ia mengatakan
terpilihnya enam hakim agung agung sudah sesuai sesuai dengan ketentuan UU.
Pencapresan Gita Wirjawan perlu
banyak lobi politik
Nasib Menteri Perdagangan (Mendag), Gita Wirjawan dalam
wacana pencapresannya di pemilihan presiden (pilpres) 2014
mendatang, tidak akan berjalan mulus.
Pasalnya partai yang akan dijadikan kendaraan Gita
dalam langkahnya itu, Partai Demokrat, belum tentu memperoleh
suara yang signi kan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
“Bila Partai Demokrat terjun bebas, maka jadi tak bisa mengusung
capresnya (Gita), pilihannya Partai Demokrat akan melakukan
koalisi dengan beberapa
partai lain,” kata pengamat
politik dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
(LIPI), Siti Zuhro saat
dihubungi Sindonews,
Minggu (20/5/2013).
Lebih lanjut wanita
yang kerap disapa Wiwieq
ini mengungkapkan, pada posisi inilah perlu adanya kompromi
politik. “Masalahnya, apakah partai yang tergabung dalam koalisi dengan
Demokrat itu tidak setuju mencapreskan juga (Gita)? Bila iya, tentunya
banyak kompromi yang memerlukan kesepakatan antar koalisi yang
dibangun Demokrat,” bebernya.
“Artinya, pencapresan Gita akan berjalan dengan tantangan
yang tidak mudah. Selain karena yang bersangkutan belum dikenal di akar
rumput, bekal sebagai capres tampaknya belum cukup meyakinkan dengan
tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gita Wirjawan mengaku siap bersaing dengan
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dalam ajang pemilihan presiden
(pilpres) 2014. Hal itu disampaikannya sesaat setelah menjadi pembicara
dalam acara dialog yang dipandu presenter berita Rossiana Silalahi,
untuk memperingati Milad Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, Jakarta, ke 58 tahun.
Menurutnya, dalam ranah demokrasi sah saja bersaing memperebutkan
kursi orang nomor satu di Indonesia, termasuk jika harus
“Saya siap bersaing dengan Pak Jokowi, dan ini kan demokrasi. Paradigmanya
ada 250 juta yang bisa dipilih, bukan 250 juta yang memilih,”
ujar Gita
PANDORA
bersaing dengan Joko Widodo. Pasalnya, berdasarkan paradigmanya,
ada sekitar 240 juta yang bisa dipilih bukan 240 juta yang memilih.
“Saya siap bersaing dengan Pak Jokowi, dan ini kan demokrasi.
Paradigmanya ada 250 juta yang bisa dipilih, bukan 250 juta yang memilih,”
ujar Gita kepada Sindonews, di UIN Jakarta, Sabtu 18 Mei 2013.
De Facto |Juni | 2013| 5