Ebook Anak.wahidin halim koleksi - Bimtek Pengelolaan ...

sebagai regulasi untuk mencapai masyarakat tertibsejahtera.
Jadi, ketika Perda dibuat, seharusnya adalah
bagaimana kondisi masyarakat bisa lebih baik.
Struktur anggaran, bahkan pernah dimunculkan konsep:
bagaimana kalau APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) mengadopsi system pembagian zakat.
Sangat bagus karena pembelaannya bagi kaum miskin
sangat kental. Namun hal itu tidak bisa dilakukan adalah
mengurangi sector-sektor yang tidak efektif dan tidak tepat
sasaran.
Penggeseran ini untuk memenuhi kebutuhan mendasar
masyarakat. Setelah dicermati, pembangunan di bidang
pelayanan dasar (basic services and needs) seperti
pendidikan, kesehatan, infastruktur, social menjadi
prioritas. Karena sesungguhnya itulah tugas pemerintah.
2. Kontrak politik dan Pengawasan Langsung
Pemimpin Pemkot mengikat kontrak tanggung jawab
dengan para kepala dinas, pimpro dan jajarannya agar
amanah dalam membangun Kota Tangerang. Dalam
pengerjaan proyek, walikota dan wakil walikota bahkan
langsung menjadi tim pemantauanya, turut memotret apa
saja yang terjadi dilapangan. Dicatat, direkam, lalu
pimpinan proyek (pimpro) disidang, satu persatu dari
mereka dimintai menjelaskan progress kerjanya
Jadi, sebelum Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
(SBY) membuat “kontrak politik” dengan para menterinya,
Walikota Tangerang sudah terpilih dahulu melakukan
tradisi “kontrak tanggung jawab”. Setiap senin, para kepala
dinas ataupun pimpro wajib menyampaikan hasil