Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat 

Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6215 PO BOX 2685 

email : jurnal@komisiyudisial.go.id 

J U R N A L Y U D I S I A L 

Vol. 5 No. 2 Agustus 2012 Hal. 117-240 

KUASA PARA PENGUASA 

PROBLEMATIKA NALAR DAN KEKUASAAN 

Kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/2011 

Anthon F. Susanto, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 

KETEPATAN HAKIM DALAM PENERAPAN PRECAUTIONARY PRINCIPLE 

SEBAGAI "IUS COGEN" DALAM KASUS GUNUNG MANDALAWANGI 

Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004 

Loura Hardjaloka, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN 

DALAM KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP 

Kajian Putusan MA Nomor. 862 K/Pid.Sus/2010 

Yeni Widowaty, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSAWAHAN DALAM 

KASUS GADAI YANG TERINDIKASI "SANRA PUTTA" 

Kajian Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. WTP 

A. Nuzul, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 

WANPRESTASI SEBAGAI KUALIFIKASI TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN 

HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 

Kajian Putusan No. 1247/Pid/B/2009/PN. Bdg 

Widiada Gunakaya, Sekolah Tinggi Hukum Bandung 

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM: 

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA 

Kajian Putusan MA Nomor. 653/K/Pid/2011 

Rena Yulia, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten 

Jurnal 

Yudisial 

Vol. 5 No. 2 Agustus 2012 

Vol. 5 No. 2 Hal. 

117-240 

Jakarta 

Agustus 2012 

ISSN 1978-6506 

ISSN 

1978-6506

Jurnal 

Yudisial 

Vol. 5 No. 2 Agustus 2012 

KUASA PARA 

PENGUASA 

Vol. 5 No. 2 Hal. 

117-240 

I 

Jakarta 

Agustus 2012 

ISSN 

1978-6506 

ISSN 1978-6506 

jurnal agustus 2012-arnis.indd 1 7/27/2012 3:11:20 PM

DISCLAIMER 

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan 

oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap 

awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusanputusan 

pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. 

Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas 

hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, 

dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi 

Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan 

pedoman perilaku hakim. 

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masingmasing 

penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik 

Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang 

dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas 

kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan 

Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal. 

Alamat Redaksi: 

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3 

Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat 

Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215 

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id 

II 


MITRA BESTARI 

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas 

sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial 

Edisi April 2012. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Filsafat dan Pidana) 

2. Dr. Anton F. Susanto,S.H., M.Hum. (Pakar Metodologi Hukum dan Etika) 

3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Hukum Pidana) 

4. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana) 

III 


TIM PENYUSUN 

Penanggung Jawab : Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si. 

Pemimpin Redaksi : Drs. Patmoko (Bidang Studi Ekonomi dan Pembangunan) 

Penyunting : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis) 

2. Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si. (Bidang Hukum Pidana) 

3. Heru Purnomo, S.H. (Bidang Ilmu Hukum) 

4. Imran, S.H., M.H. (Bidang Ilmu Hukum Pidana) 

5. Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A. (Bidang Sosiologi Hukum) 

6. Suwantoro, S.E., M.M. (Bidang Ekonomi dan Komputer) 

7. Duke Arie W, S.H., M.H. (Bidang Hukum Tata Negara) 

Redaktur Pelaksana : Dinal Fedrian, S.IP. 

Arnis Duwita Purnama, S.Kom. 

Sekretariat : 1. Sri Djuwati 

2. Yuni Yulianita, S.S. 

3. Romlah Pelupessy, S.E. 

4. Ahmad Baihaki, S. Kom. 

5. Arif Budiman. S.Sos. 

6. Drs. Adi Sukandar 

7. Aran Panji Jaya, S.T. 

8. Nur Agus Susanto, S.H., M.M. 

Desain Grafis & Fotografer : Widya Eka Putra, A.Md. 

IV 


PENGANTAR 

KUASA PARA PENGUASA 

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), tidak milik pejabat pemerintah, 

pemangku jabatan kekuasaan kehakiman, wakil rakyat, tapi dapat dilakukan oleh 

pemangku kebijakan korporasi hingga para individu. Potensi abuse of power 

dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja tanpa pernah mengenal 

kasta. 

Kekuasaan bagi sebagian besar pemangku kuasa laksana anggur merah yang 

memabukkan. Kekuasaan seringkali melalaikan para pengampu sehingga cenderung 

melupakan esensi dari amanah dan pertanggungjawaban. 

Jangan heran apabila realitas menunjukkan pemangku kuasa seringkali terlena dan 

berlomba-lomba mencecap “kenikmatan semu” singgasana kekuasaan. Mereka tanpa 

sadar sudah terbawa pusaran kekuasaan sehingga terjerumus ke dalam bilik-bilik 

penjara. Tidak berlebihan apabila banyak penguasa dan pengusaha harus tersangkut 

dengan persoalan hukum seperti saat ini. 

Tidak berlebihan apabila Lord Acton mengatakan kalimat tersohor bahwa power tend to 

corrupt, kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh para pemiliknya, penguasa. Begitu 

pula dengan sabda Nabi SAW, qullukum ro’in, waqullukum ro’iyaatihii, setiap hamba 

adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Mengurai 

sabda itu, kekuasaan dimaknai tidak hanya milik para pejabat lembaga pemerintahan, 

tapi juga para legislator dan pengampu kekuasaan kehakiman yang kelak akan dimintai 

pertanggungjawaban. 

Merujuk pada pandangan dan realitas di atas, Jurnal Yudisial kali ini mengangkat tema 

“Kuasa Para Penguasa”. Argumentasi tema berdasarkan kajian-kajian yang sudah 

dituliskan oleh penulis Anton F. Susanto, Loura Hardjaloka, Yeny Widowaty, A. Nuzul, 

Widiada Gunakaya, dan Rena Yulia menyimpulkan bahwa hakim, pengusaha, pejabat 

pemerintahan hingga individu, dapat dengan mudah mengendalikan kekuasaan yang 

dimiliki agar sesuai dengan keinginannya. Mereka tanpa sadar “bermain mata” dengan 

hukum sehingga merugikan hak orang lain dan menciderai rasa keadilan. Apabila 

keadilan sudah tercemari kepentingan dan kekuasaan, maka makna dan harga keadilan 

itu sendiri telah sirna. 

Untuk itulah, kajian-kajian dalam jurnal ini diharapkan mampu mendorong 

terwujudnya keadilan sebagai esensi keagungan lembaga peradilan. Sebagai penutup, 

kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil dan para Ketua Bidang Komisi 

Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Mitra Bestari dan semua pihak yang telah 

membantu dalam penerbitan Jurnal Yudisial. 

Tertanda 

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial 

V 


JURNAL YUDISIAL 

ISSN 1978-6506 Vol. 5 No. 2 Agustus 2012 

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya. 

UDC: 342.228 

Susanto AF (Fakultas Hukum, Universitas 

Pasundan, Bandung) 

Problematika Nalar dan Kekuasaan 


Jurnal Yudisial 2012 5(2), 117-133 

Kualitas dan kredibilitas seorang hakim 

ditentukan oleh putusan yang dibuatnya, 

sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau 

wibawa hakim terletak pada putusannya. 

Kewibawaan hakim akan luntur dengan 

sendirinya kalau putusan-putusannya tidak 

berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan. Tulisan ini ingin membedah putusan 

yang dianggap kontroversial dan berkonotasi 

negatif, yaitu putusan MARI No. 36P/ 

Hum/2011, yang dipandang tidak memenuhi 

aspek prosedural dan material, jauh dari nilainilai 

kepastian dan keadilan, bahkan terdapat 

sinyalemen adanya konflik kepentingan. 

Putusan memperlihatkan kekuasaan lebih 

dominan daripada hakikat kebenaran itu sendiri, 

yang memperlihatkan masih kentalnya arogansi 

birokrasi MARI dalam penegakan hukum dan 

membuktikan bahwa nalar, nurani dan moralitas 

hakim perlu mendapat perhatian utama dalam 

peningkatan kapasitas hakim, khususnya yang 

diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. 

(Anthon F. Susanto) 

Kata kunci: kode etik, profesionalisme, 

kebenaran, keadilan. 

VI 

UDC: 343.85 

Hardjaloka L (Fakultas Hukum, Universitas 

Indonesia, Depok) 

Ketepatan Hakim dalam Penerapan 

Precautionary Principle sebagai “Ius Cogen” 

dalam Kasus Gunung Mandalawangi 



Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian 

melahirkan suatu tanggung jawab mutlak 

kepada aparat tergugat tanpa bergantung pada 

ada tidaknya pembuktian dari para tergugat. 

Kasus sebagaimana dianalisis dalam artikel ini 

bukanlah bencana alam karena kejadiannya dapat 

diprediksi namun para tergugat tidak menjalankan 

prinsip kehati-hatian untuk mencegahnya. 

Para tergugat berdalih bahwa prinsip ini belum 

menjadi hukum positif di Indonesia, akan tetapi 

prinsip ini telah dipandang sebagai ius cogen 

yaitu sebagai suatu norma yang diterima dan 

diakui oleh masyarakat Internasional secara 

keseluruhan serta sebagai norma yang tidak 

dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh 

suatu norma hukum dasar Internasional umum 

yang baru yang mempunyai sifat yang sama. 

(Loura Hardjaloka) 

Kata kunci: prinsip kehati-hatian, ius cogen, 

tanggung jawab mutlak. 


UDC: 343.221 

Widowaty Y (Fakultas Hukum, Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta) 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup 

Kajian 

Sus/2010 

Putusan MA Nomor 862K/Pid. 


Pihak yang paling menderita akibat pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan adalah para 

korban. Oleh karena itu setiap pihak yang 

melakukan kegiatan yang merugikan korban 

harus bertanggung jawab terhadap akibat dari 

perbuatan yang dilakukannya. Dari kasus yang 

dianalisis, dapat ditunjukkan bahwa sanksi 

pidana yang dijatuhkan pada pelaku baik pada 

tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 

maupun Mahkamah Agung masih berfokus 

pada pelaku kejahatan (offender) sebagai 

fokus utama dari sanksi pidana. Dengan hanya 

menjatuhkan pidana pada diri pelaku, dalam hal 

ini direktur PT DEI, sisi perlindungan terhadap 

korban belum diberikan. Pertanggungjawaban 

pidana korporasi terhadap korban tindak 

pidana lingkungan hidup dikatakan ideal 

apabila korban tindak pidana lingkungan 

hidup juga mendapatkan perlindungan hukum 

berbentuk pemberian ganti kerugian maupun 

pemulihan lingkungan. Salah satu cara agar 

korban mendapat perlindungan hukum yang 

merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku 

terhadap korban, adalah dengan penerapan asas 

tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam 

tindak pidana lingkungan hidup dengan syaratsyarat 

tertentu. 

(Yeni Widowaty) 

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana 

VII 

korporasi, tanggung jawab mutlak, tindak 

pidana lingkungan hidup. 

UDC: 347.243 

Nuzul A (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 

Watampone) 

Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan Dalam 

Kasus Gadai yang Terindikasi “Sanra Putta” 

Kajian Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. 

WTP 


Pelaksanaan perjanjian gadai tanah (Bugis: 

sanra tanah) di masyarakat Kab. Bone pada 

kenyataannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 

7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan 

Luas Tanah Pertanian, di mana pemilik barang 

gadai tetap berkewajiban mengembalikan uang 

tebusan. Begitu pula perjanjian gadai atas tanah 

dilaksanakan hanya secara lisan (tidak ada bukti 

tertulis) dan tidak adanya saksi. Lazim pula 

pelaksanaan gadai atas tanah kemudian berubah 

(diteruskan) menjadi jual beli, yang dalam istilah 

adat kebiasaan masyarakat setempat disebut 

dengan sanra putta (jual putta). Jika terjadi 

permasalahan hukum di kemudian hari, misalnya 

salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji) atau 

mengingkari kesepakatan yang pernah mereka 

lakukan, maka penyelesaian secara kekeluargaan 

biasanya ditempuh walau tidak mudah diatasi, 

sehingga harus juga dibawa ke pengadilan. Hakim 

yang menangani kasus demikian seyogianya 

mencermati adanya latar belakang perjanjian 

demikian. Dalam putusan No. 34/Pdt.G/2007/ 

PN.WTP ini, penulis mengindikasikan adanya 

jual beli tanah yang disebut sanra putta. 

(A. Nuzul) 

Kata kunci: perjanjian gadai tanah, sanra tanah, 

sanra putta. 


UDC: 347.42 

Gunakaya 

Bandung) 

W (Sekolah Tinggi Hukum 

Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak 

Dipenuhinya Kewajiban Hukum yang 

Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara 

Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN. 

Bdg. 


Tindak pidana korupsi di Indonesia pada dewasa 

ini perkembangannya sudah sangat sistemik 

dengan tidak hanya merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara tetapi juga 

telah merampas hak-hak sosial ekonomi 

masyarakat secara luas. Salah satu upaya 

pemberantasannya adalah dengan menetapkan 

ajaran “sifat melawan hukum material” dalam 

fungsinya yang positif ke dalam UU No. 31 

Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sayangnya, kaidah hukum tersebut oleh putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 

telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum, 

karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945 tentang “kepastian hukum 

yang adil” sebagai salah satu prinsip negara 

hukum. Padahal dalam rangka pemberantasan 

korupsi, penerapan kaidah hukum dimaksud 

dapat dibenarkan sekaligus juga efektif. Hakim 

di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam 

putusan No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg yang 

dibahas dalam artikel ini seharusnya juga 

menerapkan kaidah hukum tersebut, karena 

terdakwa tidak memenuhi kewajiban hukum 

yang harus dilakukan sehingga secara nyata 

telah menimbulkan kerugian keuangan negara. 

Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa 

itu sebagai ingkar janji (wanprestasi) sehingga 

VIII 

tidak dapat dituntut menurut hukum pidana. 

(Widiada Gunakaya) 

Kata kunci: korupsi, sifat melawan hukum 

pidana, wanprestasi, kerugian keuangan negara. 

UDC: 343.22 

Yulia R (Fakultas Hukum, Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa Banten) 

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan 

Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui 

Sistem Peradilan Pidana 

Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011 


Banyak kasus-kasus sederhana yang berakhir di 

pengadilan dan diselesaikan dengan melanggar 

rasa keadilan masyarakat kecil. Sepertinya 

keadilan tidak pernah berpihak kepada mereka. 

Keadilan lebih banyak didekati dari perspektif 

prosedural bukan keadilan substansial. 

Sebagaimana ditunjukkan dalam putusan yang 

dianalisis di dalam artikel ini, penjatuhan 

putusan untuk kasus yang terbilang “sederhana” 

ini akan lebih tepat jika didasarkan pada filosofi 

pemidanaan keadilan restoratif. Penulis yakin 

bahwa pilihan keadilan restoratif ini sudah 

saatnya dipertimbangkan, dimulai dari kasuskasus 

sederhana seperti ini. 

(Rena Yulia) 

Kata kunci: masyarakat kelas bawah, keadilan 

restoratif, kasus pidana sederhana. 


JURNAL YUDISIAL 

ISSN 1978-6506 Vol. 5 No. 2 Agustus 2012 

The descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission 

or charge. 

UDC: 342.228 

Susanto AF (Fakultas Hukum, Universitas 

Pasundan, Bandung) 

The Problems of Reason and Power 

An Analysis on the Supreme Court Decision 

Number 36P/Hum/2011 (Org. Ind) 


Court decisions are the crown of judges’ 

performance and regarded as one of the most 

obvious indicators of their quality and credibility. 

The prestige of this respected profession will 

dwindle gradually whenever majority of their 

decisions are considered controversial signalling 

negative connotation by not seriously taking 

truth and justice into account. One of such 

controversial decisions is the supreme court 

ruling No. 36P/Hum/2011. Not only does it fail 

to conform the procedural and material aspects, 

but also it shows the conflict of interest within 

the judicial power itself. The decision denotes 

that power is more dominant rather than truth 

in term of law enforcement. In addition, the 

decision reveals that strong arrogant atmosphere 

in the supreme court’s beaurocratic culture still 

exist. The author of this article recommends that 

legal reasoning, morality, and conscience are 

those of materials that should be added in the 

materials of judges’ capacity upgradings held by 

the Judicial Commission. 

(Anthon F. Susanto) 

Keywords: code of ethics, profesionalism, truth, 

justice. 

IX 

UDC: 343.85 

Hardjaloka L (Fakultas Hukum, Universitas 

Indonesia, Depok) 

The Accuracy of Implementing Precautionary 

Principle as “Ius Cogen” in the Case of Mt. 

Mandalawangi 

An Analysis on Decision Number 1794K/ 

Pdt/2004 (Org. Ind) 


The absence of implementing the precautionary 

principle has to put forth the strict liability in the 

case of Mt. Mandalawangi. Such a liability will 

not depend on the existence of any legal proofs 

conveyed by the defendants. The incident of 

Mt. Mandalangi was not a natural disaster but 

could be predicted before. It happened because 

of the precautionalry principle disobedience. 

Despite admitting the violation, the defendants 

claim that this principle has not yet become a 

part of Indonesian positive law. Otherwise, the 

principle can be regarded as ” ius cogen” that has 

been accepted and recognized by international 

communities. Ius cogen can be modified only 

by a new general and basic norm of international 

law with the same characteristic. 

(Loura Hardjaloka) 

Keywords: precautionary principle, ius cogen, 

strict liabilitity. 


UDC: 343.221 

Widowaty Y (Fakultas Hukum, Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta) 

Criminal Corporate Liability In Favor of The 

Victims In The Case of Environmental Crime 


Number 862K/Pid.Sus/2010 (Org. Ind) 


The people living in any poluted environments 

are those who are prone to be victimized. Any 

parties causing the troubles should be responsible 

for the damages. In the analysis of a case on 

environmental problem, the author of this article 

describes that criminal sanction imposed by the 

disctrict court, high court, and supreme court, 

are only targeted to the offender as happened to 

a director of PT DEI. In fact, the victims need 

some other kinds of sanction like compensation 

and/or environmental restoration rather than 

just imprisonment of the criminals. In order to 

protect the implicated people, it is recommended 

in certain conditions to apply the strict liability 

principle in addressing environmental crimes. 

(Yeni Widowaty) 

Keywords: criminal corporate liability, strict 

liability, environmental crimes. 

X 

UDC: 347.243 

Nuzul A (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 

Watampone) 

Land Dispute Settlement In The Case of Rice 

Field Mortgage Indicated as “Sanra Putta” 

An Analysis on Decision Number 34/Pdt.G/2007/ 

PN.WTP (Org. Ind) 


Implementation of the land mortgage agreement 

called sanra tanah in the Bone Regency, in 

fact, fails to comply with Article 7 of Law in 

lieu No. 56 Year 1960 on the Establishment of 

Agricultural Land. According to this regulation, 

the owner remains obligated to return the 

pawned goods ransom. There is also common 

that land mortgage agreements are verbally 

concluded without any written evidence as well 

as witnesses. In practice, these initial agreements 

can be continued to sale and purchase agreements 

based on the local traditions. If there is a dispute 

related to the so called sanra putta agreement, 

the amicable settlement will be chosen as the 

first resort, but the choice usually does not 

succeed to resolve the conflict. Due to the lack of 

evidence, such a dispute finally will be brought 

to the court. As mentioned by the author of this 

article, any panel of judges should be aware of 

such a customary background. Decision No. 34/ 

Pdt.G/2007/PN.WTP, the author indicates that 

the case belongs to a sanra putta agreement. 

(A. Nuzul) 

Keywords: land mortgage agreement, sanra 

tanah, sanra putta. 


UDC: 347.42 

Gunakaya 

Bandung) 

W (Sekolah Tinggi Hukum 

Breach of Contract as The Qualification of Non- 

Compliance To Legal Obligation That Causes 

State Financial Loss 

An Analysis on Decision Number 1247/Pid/B/2009/ 

PN. Bdg. (Org. Ind) 


There has been a tendency in the increase of 

systemic corruption in Indonesia resulting a 

great loss of state budget and national economy. 

Corruption has also caused the massive 

deterioration of people’s socio-economic basic 

rights. One of attempted efforts to get rid of 

corruption is to install the doctrine of “The 

nature of criminal offence” in material sense 

with positive function in Law No. 31 Year 1999 

juncto Law No. 20 Year 2001 on Corruption 

Eradication, but this legal formulation has 

been dismantled by the Constitutional Court by 

saying (stating) it is contradictory with Article 

28D paragraph (1) of the 1945 Constitution 

regarding “the just legal certainty” as one of the 

principles of the rule of law. The doctrine can be 

regarded as a legalized and effective instrument 

in combating corruption. In the court decision 

No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg analyzed in 

this article, it was worth if judges used such a 

doctrine because the accused had been proved 

to result state financial loss. However, judges 

considered that the accused’s failure to fulfill 

his legal obligation as merely the breach of 

contract that could not meet the elements of any 

criminal action. 

(Widiada Gunakaya) 

Keywords: corruption, nature of criminal 

offence, breach of contract, state financial loss. 

XI 

UDC: 343.22 

Yulia R (Fakultas Hukum, Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa, Banten) 

The Implementation of Restorative Justice in 

the Verdict: an Effort to Resolve the Conflict 

Through the Criminal Justice System 


Number 653/K/Pid/2011 (Org. Ind) 


Many trivial cases have been sent to the courts 

so far with some of them ended with nonpopulist 

verdicts. Such court rulings have 

been disturbing the common sense showing 

that justice never takes the side of the poor. 

Justice is approached only from the procedural 

perspective. As shown in this article, one of the 

trivial cases was not handled in appropriate way 

since the restorative philosophy of punishment 

had never been considered to apply. The author 

of this article believes that it is time to start 

implementing such a philosophy of punishment 

beginning from trivial cases as in the case under 

discussion. 

(Rena Yulia) 

Keywords: lower class society, restorative 

justice, trivial criminal case. 


DAFTAR ISI 

Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012 

PROBLEMATIKA NALAR DAN KEKUASAAN .................................... 117 


Anthon F. Susanto, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 

KETETAPAN HAKIM DALAM PENERAPAN 

Precautionary PrinciPle SEBAGAI “ius cogen” 

DALAM KASUS GUNUNG MANDALAwANGI ...................................... 134 


Loura Hardjaloka, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

PERTANGGUNGJAwABAN PIDANA KORPORASI 

TERHADAP KORBAN DALAM KASUS 

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP ............................................... 154 

Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010 

Yeni Widowaty, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSAwAHAN DALAM 

KASUS GADAI YANG TERINDIKASI “SANRA PUTTA” ..................... 170 


A. Nuzul, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 

wANPRESTASI SEBAGAI KUALIFIKASI 

TIDAK DIPENUHINYA KEwAJIBAN HUKUM 

YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA .......... 189 

Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN. Bdg 

Widiada Gunakaya, Sekolah Tinggi Hukum Bandung 

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM: 

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI 

SISTEM PERADILAN PIDANA ................................................................ 224 


Rena Yulia, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten 

XII 

ISSN 1978-6505 


ABSTRAK 

PROBLEMATIKA NALAR DAN KEKUASAAN 

Kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan 

oleh putusan yang dibuatnya, sebagaimana 

ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim 

terletak pada putusannya. Kewibawaan hakim akan 

luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya 

tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan. Tulisan ini ingin membedah putusan yang 

dianggap kontroversial dan berkonotasi negatif, 

yaitu putusan MARI No. 36 P/Hum/2011, yang 

dipandang tidak memenuhi aspek prosedural dan 

material, jauh dari nilai-nilai kepastian dan keadilan, 

bahkan terdapat sinyalemen adanya konflik 

kepentingan. Putusan memperlihatkan kekuasaan 

lebih dominan daripada hakikat kebenaran itu 

sendiri, yang memperlihatkan masih kentalnya 

arogansi birokrasi MARI dalam penegakan 

hukum dan membuktikan bahwa nalar, nurani dan 

moralitas hakim perlu mendapat perhatian utama 

dalam peningkatan kapasitas hakim, khususnya 

yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial. 

Kata kunci: kode etik, profesionalisme, kebenaran, 

keadilan. 


THE PROBLEMS OF REASON AND POWER 

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 36P/Hum/2011 

Anthon F. Susanto 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 

Email: anthon.aiki@gmail.com 

Diterima tgl 6 Juli 2012/Disetujui tgl 18 Juli 2012 

abstract 

Court decisions are the crown of judges’ performance 

and regarded as one of the most obvious indicators 

of their quality and credibility. The prestige of 

this respected profession will dwindle gradually 

whenever majority of their decisions are considered 

controversial signalling negative connotation by 

not seriously taking truth and justice into account. 

One of such controversial decisions is the supreme 

court ruling No. 36 P/Hum/2011. Not only does it 

fail to conform the procedural and material aspects, 

but also it shows the conflict of interest within the 

judicial power itself. The decision denotes that 

power is more dominant rather than truth in term of 

law enforcement. In addition, the decision reveals 

that strong arrogant atmosphere in the supreme 

court’s beaurocratic culture still exist. The author 

of this article recommends that legal reasoning, 

morality, and conscience are those of materials that 

should be added in the materials of judges’ capacity 

upgradings held by the Judicial Commission. 

Keywords: code of ethics, profesionalism, truth, 

justice. 

Problematika Nalar dan Kekuasaan (Anthon F. Susanto) | 117 


I. 

PENDAHULUAN 

Eksistensi penegak hukum khususnya 

hakim sering mendapat sorotan publik, terutama 

berkait dengan putusan-putusannya yang bersifat 

kontroversial. Dikatakan kontroversial karena 

pertimbangan hukum putusannya cenderung tidak 

dapat “diterima” oleh kalangan masyarakat luas dan 

tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang 

telah disepakati selama ini. Sekalipun demikian, 

arti kontroversial dalam pengertian di atas tidak 

selalu bermakna negatif, misalnya beberapa 

putusan bisa jadi tidak sesuai dengan dogmaaturan 

atau pendapat kebanyakan ahli hukum. 

Hakim terkadang dengan (sangat) 

berani melakukan lompatan pemikiran untuk 

melampaui pakem-pakem (doktrin) yang sudah 

mapan, meski pada situasi yang lain ditemukan 

banyak hakim yang gagasannya berorientasi ke 

masa lalu, mempertahankan status quo dan tidak 

memiliki semangat pembaruan. Tidak mudah bagi 

hakim untuk membuat putusan, apalagi secara 

ideal putusan harus memuat ‘idee des Recht’, 

yang mencakup unsur keadilan (gerechtigkeit), 

kepastian hukum (rechtssicherheit) dan 

kemanfaatan (zwechtmassigkeit), sehingga 

kalaupun sebuah putusan kontroversial, hendaknya 

ketiga unsur tersebut dipertimbangkan, putusan 

dapat memenuhi harapan pencari keadilan. 

Kualitas dan kredibilitas seorang hakim 

ditentukan oleh putusan yang dibuatnya, 

sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau 

wibawa hakim terletak pada putusannya. 

Kewibawaan hakim akan luntur dengan 

sendirinya kalau putusan-putusannya tidak 

berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan. Menurut pembukaan Surat Keputusan 

Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim (KEPPPH) secara tegas mencantumkan 

“Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada 

putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang 

melandasi atau keseluruhan proses pengambilan 

keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan 

dan kearifan dalam masyarakat.” 

Tulisan ini ingin membedah putusan yang 

dianggap kontroversial. Kontroversial dalam 

putusan itu berkonotasi negatif, karena Putusan 

MARI No. 36P/Hum/2011 itu dipandang (sangat) 

tidak memenuhi aspek prosedural dan material, 

dipandang jauh dari nilai-nilai kepastian dan 

keadilan, bahkan terdapat sinyalemen adanya 

konflik kepentingan, di mana kekuasaan lebih 

dominan dari hakekat kebenaran itu sendiri. 

Beberapa kalangan menyebut bahwa putusan 

itu memperlihatkan masih kentalnya arogansi 

birokrasi MARI dalam penegakan hukum dan 

membuktikan bahwa nalar, nurani dan moralitas 

hakim perlu mendapat perhatian utama, dalam 

peningkatan kapasitas hakim. 

Pada tanggal 9 Februari 2012 yang lalu 

MA-majelis hakim diketuai oleh Paulus Effendie 

Lotulung dan hakim anggota Ahmad Sukardja, 

Rehngena Purba, Takdir Rahmadi dan H. 

Supandi, telah mengeluarkan putusan MA Nomor 

36P/HUM/2011 Tahun 2012 terkait uji materiil 

SKB Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

yang diajukan oleh mantan hakim Agung Henry 

Panggabean dkk. (Mantan Hakim Agung Minta Uji 

Materi Kode Etik). Amar putusan majelis hakim 

MA tersebut sebagai berikut: Pertama, Menerima 

dan mengabulkan permohonan Uji Materiil Para 

Pemohon: (1). Dr. Henry P. Panggabean, S.H., 

M.S.; (2). Humala Simanjuntak, S.H.; (3). Dr. 

Lintong O. Siahaan, S.H., M.H.; (4). Sarmanto 

Tambunan, S.H. Kedua, Menyatakan butir 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 

10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 

118 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 117 -133 


Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi 

Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 

2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim bertentangan dengan Undang-Undang 

atau peraturan perundang-undangan tingkat 

lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung. Ketiga, Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 

8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial 

Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 Tentang 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak 

sah dan tidak berlaku untuk umum. Keempat, 

Memerintahkan kepada Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial 

Republik Indonesia untuk mencabut butir 8.1, 

8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 

10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi 

Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

Kelima, Memerintahkan Panitera Mahkamah 

Agung Republik Indonesia mencantumkan 

petikan putusan ini dalam Berita Negara dan 

dipublikasikan atas biaya negara. Dan keenam, 

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada 

Termohon yang besarnya Rp.1.000.000,- (Satu 

juta rupiah). 

II. 

RUMUSAN MASALAH 

Tulisan ini mengulas tentang esensi filosofis 

dikeluarkannya putusan MARI Nomor 36P/Hum/ 

2011 yang menurut penulis terdapat problematik 

nalar dan kekuasaan. Problematik nalar dimaksud 

yaitu adanya benturan dan tarik menarik antara 

konstruksi logis kasus dengan kepentingan 

birokrasi Mahkamah Agung. Adanya premispremis 

nalar yang saling bertolak belakang dan 

argumen filosofis yang saling berbenturan. Putusan 

memperlihatkan bahwa memahami pola berpikir 

hakim sangat kompleks. Penulis sendiri melihat 

bahwa problematik nalar dan kekuasaan yang 

dimaksud tidak lain adalah problem kecerdasan 

hakim dan arogansi birokrasi. 

STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS 


III. 

Mencermati putusan hakim, paling tidak 

terkait dengan dua hal, yaitu moralitas dan 

metodologis. Pertanyaan paling fundamental 

terkait dengan persoalan moral itu adalah kita 

tidak berharap bahwa hakim dalam pengambilan 

keputusannya membuat semacam konspirasi 

untuk mengorupsi moral publik dan perbuatan 

itu menjadi sebuah kejahatan tingkat tinggi, 

yang secara prinsip mencederai nilai dalam 

masyarakat, karena hakim memutus tidak 

hanya membaca undang-undang, melainkan 

melakukannya didasarkan kepada pilihan nilai 

sebagai landasannya (Rahardjo, 2003: 227). 

Satjitpto menjelaskan tentang sesuatu yang 

sangat merusak, sesuatu yang disebut dengan 

musuh terselubung, yaitu perbuatan korupsi 

kekuasaan, yaitu pelaksanaan kekuasaan publik 

yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, 

tidak bermutu dan merusak kepercayaan publik. Ia 

adalah penggunaan kekuasaan secara sewenangwenang, 

ceroboh, melakukan pekerjaan asalasalan, 

atau di bawah standar, tidak peduli 

perasaan rakyat dan sebagainya (Rahardjo, 2010: 

150 – dst). 

Hal itu dapat menimbulkan problemproblem 

kompleks, dan dalam rentang waktu 


yang panjang serta berdampak pada kepercayaan 

publik. Seharusnya pengadilan/hakim (paling 

tidak) berfungsi sebagai ‘costus morum’ (Hart, 

2009: 16), yaitu semacam sensor umum dan 

pemandu perilaku publik, dan ini pada hakekatnya 

adalah mengorbankan prinsip-prinsip legalitas 

yang selama ini justru menjadi anutan dari para 

hakim. Dalam posisinya sebagai sensor umum 

itu, maka kualitas putusan hakim menjadi sangat 

menentukan, memiliki pertimbangan tajam yang 

memihak kepentingan lebih luas, dan situasi 

demikian itu menempatkan dan mengharuskan 

hakim untuk ada di garda terdepan dalam menjamin 

aspek moralitas dan etika. Apabila tidak, maka 

sebagaimana dijelaskan JA Barnes (2005: 90-93), 

akan tercipta ruang persaingan kebohongan, yang 

samakin tertutup, sehingga semakin tinggi tingkat 

kebohongan dan ketidakjujurannya, “semakin 

luas dampak yang ditimbulkannya.” 

Ruang peradilan tidak steril bahkan begitu 

terbuka bagi kegiatan konspirasi, ketidakjujuran, 

korupsi dan perilaku menyimpang lain yang 

terkait dengan kebohongan dan kenakalan, 

sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, (2010: 

90), pengadilan berubah menjadi pasar yang 

memperdagangkan putusan, pengadilan yang 

sudah sering mencoreng martabatnya sendiri, dan 

bersama para koruptor menjadi benalu. 

Pembahasan lebih mendalam tentang 

relasi moral dan hukum serta realitas lain yang 

melingkupinya. Apakah penegakan moralitas bisa 

dibenarkan secara moral? Moralitas sepenuhnya 

(dalam masyarakat kita atau masyarakat lainnya) 

sepenuhnya dianggap benar dan patut untuk 

ditegakkan dengan sanksi hukum, sesuai dengan 

moralitas yang diterima masyarakat. Namun saat 

ini kita menemukan banyak penjelasan tentang 

relasi ini (penegakan moralitas secara hukum) 

kadang-kadang membingungkan dan tidak jelas. 

bahkan pengetahuan yang terbatas tentang hal ini 

pada dasarnya dapat menimbulkan kemandekan, 

rasa sungkan dan pelencengan etika melalui 

berbagai alasan, misalnya. Itu merupakan bagian 

dari hukum? Itu merupakan prosedur hukum 

acara? Itu merupakan, ini merupakan? 

Perlu dipikirkan bahwa penegakan 

etika harus memiliki kekuatan, amoralitas 

bagaimanapun dapat menjadi sesuatu yang 

membahayakan bagi masyarakat, sekalipun kita 

semua akan meragukan konsep yang umum 

seperti ini, namun perlu disadari bahwa hal 

ini dapat digunakan sebagai (dalam) evaluasi 

atau kritik institusi sosial secara luas, yang 

menyiratkan bahwa masyarakat mempunyai hak 

untuk menegakkan moralitas secara hukum, dan 

tidak dapat begitu saja direduksi oleh lembaga 

manapun sekalipun hal itu Komisi Yudisial atau 

Mahkamah Agung, dan ini artinya kita harus 

siap menerima prinsip-prinsip moralitas kritis 

(Hughes, 1962: 672). Masyarakat dapat menuntut 

banyak hal, apabila lembaga-lembaga yang 

memiliki peran ini tidak berfungsi dengan baik. 

Hal itu sebagaimana dikatakan HLA 

Hart (2009: 27), berarti merupakan titik pijak 

yang memperbolehkan kritik terhadap institusi 

manapun, mengingat prinsip-prinsip umum 

dan pengetahuan pada fakta. Sebagai pengingat 

bahwa yang dimaksud moralitas positif, adalah 

moralitas yang diterima secara aktual dan dibagi 

oleh kelompok-kelompok sosial yang disepakati 

dari prinsip-rinsip moral umum yang digunakan 

dalam kritik terhadap institusi sosial aktual. Kita 

dapat menyebut prinsip-prinsip umum tersebut 

“moralitas kritis” dan pernyataan kita adalah 

salah satu dari moralitas kritis tentang penegakan 

hukum terhadap moralitas. 



Masih terdapat kebimbangan tentang 

perilaku melanggar etika atau moral yang 

dilakukan secara terbuka atau dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi; kebanyakan apabila 

dikatakan persoalan itu terkait dengan kasus 

sederhana kita dapat mengatakan bahwa “apabila 

suami istri melakukan hubungan seksual” 

itu bukan perbuatan amoral, namun apabila 

melakukannya di depan publik hal itu tentu dapat 

melanggar kesusilaan sosial (publik), namun 

bagaimana apabila perbuatan yang melibatkan 

pejabat hukum, misalnya hakim menerima uang 

sebagai tanda terima kasih? Atau lebih ekstrim 

hakim terima suap, jaksa dan pengacara meminta 

uang pelicin, yang kesemuanya dilakukan di 

belakang penglihatan publik? Atau bagaimana 

apabila hakim tidak cermat dan kurang hati hati 

dalam memutus? Hakim memihak dalam setiap 

pemeriksaan, atau mengabaikan fakta dan bukti 

yang diajukan kepadanya? Atau bagaimana 

ketika hakim lebih mementingkan kekuasaanya 

dari moralitas dan nuraninya? Etika umumnya 

menjelaskan dan mengatur hal itu, atau secara 

konkrit misalnya dalam kode etik yang umumnya 

memuat hal demikian itu. 

Beberapa aturan hukum bahkan telah 

mengatur beberapa perbuatan dengan ancaman 

sanksi cukup berat dan diantaranya masuk 

ke dalam lingkup korupsi. Namun demikian 

sayangnya, pemahaman terhadap hal itu masih 

bersifat travestis (kelamin ganda/banci), sebelah 

menyebelah. Dalam beberapa kasus misalnya 

(seolah-olah) kejahatan atau melanggar undangundang 

dipisahkan dengan melanggar kode etik, 

penegak hukum selalu mengatakan bahwa hal 

ini terkait dengan undang-undang dan kejahatan 

biarlah prosedur hukum yang melakukan 

penegakan, untuk sementara etika dipinggirkan. 

Bahwa, aturan hukum/undang-undang dan etika/ 

kode etik berbeda setiap orang memahami, namun 

bahwa penegakan hukum senantiasa melibatkan 

etika dan penegakan etika senantiasa melibatkan 

hukum, hal itu juga tidak dapat dinafikan 

mengingat keduanya bisa saling mengisi. 

Pengaruh barat terhadap pemahaman 

masih terasa tentang pemisahan hukum dan 

moral begitu kuat, sebagaimana positivism 

tengah dengan serampangan melakukannya. 

Pandangan itu sangat jelas didukung oleh 

pemikiran hukum modern yang cenderung 

bersifat teknologis, dan menjauhkan dirinya 

dari wacana moral, sebagaimana pemikiran 

minimalis, yang menyatakan bahwa “hukum 

sudah dijalankan apabila peraturan sudah 

diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum di 

situ. Oleh karena itu, terlihat adanya pengebirian 

hukum dari kandungan moralnya. Dalam konteks 

Indonesia, hendaknya dilihat lebih bijaksana, 

bahwa pemikiran kontemporer melihat hubungan 

hukum dan moral saling berkelindan. Sebagai 

argumentasi pendukung, dapatlah disampaikan 

padangan Wener Menski, tentang hal ini dalam 

bukunya “Comparative Law in a Global Context; 

The Legal system of Asia and Africa (2006: 185- 

188). Menski menjelaskan tentang relasi-relasi 

yang sangat kuat antara hukum negara, moralitas/ 

etika/agama dan masyarakat sebagaimana tiga 

ragaan sebagai berikut: 



Dari tiga ragaan di atas, terlihat bahwa 

dalam pluralisme hukum, cara kerja hukum 

dengan etika/moral dan agama tidak bersifat 

parsial, terpilah dan terkotak, tetapi bekerja 

bersama, bahkan dari ragaan ke-2 dan ke-3, 

terlihat relasi diantara bagian-bagian tersebut 

semakin melebar bukan semakin mengecil, dan 

menyentuh berbagai aspek dari hukum moral dan 

agama, serta masyarakat. Makna segitiga yang 

berubah menjadi lingkaran (pada bagian tengah) 

memperlihatkan batas-batas yang memudar 

dari relasi ketiganya, bahkan lingkaran dalam 

perkembangannya khususnya ragaan terakhir 

semakin meluas memasuki wilayah-wilayah yang 

telah disebutkan tadi. 

Dalam kearifan Timur pemisahan antar 

hukum dan moral/etika adalah tidak mungkin, 

sebagaimana dikatakan Tamanaha, tentang 

hukum sebagai mirror thesis, bahwa kekuatan 

kekuatan masyarakat masih memperlihatkan 

peran penting dalam setiap penegakan hukum, 

(Tamanaha, 2001: 2006), hukum itu berhubungan 

dengan manusia dan oleh karena itu bagaimana 

suatu komunitas itu melihat tempat individu 

dalam masyarakat sangat menentukan cara 

bangsa-bangsa berhukum. Menurut Tamanaha 

(Rahardjo, 2010: 121) berhukum dengan hanya 

menggunakan satu standart (dalam hal ini Barat) 

adalah tidak benar, seharusnya mengarah kepada 

“plurality conscious” dan “plurality sensitive.” 

Cara berhukum suatu bangsa adalah unik 

dan bervariasi, sesuai dengan kehidupan sosialnya. 

Ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa 

“cara berhukum suatu bangsa adalah berhukum 

secara substansial, dan memahami masyarakat 

tertentu tidak dapat hanya dari sekedar melihat 

teks undang-undangnya, namun juga perilaku 

substansial dan nilai-nilai tradisinya. 

Saya hanya ingin mengatakan lebih 

sederhana bahwa, menegakkan etika tanpa 

hukum sangat tidak mungkin demikian pula 

sebaliknya. Dengan kata lain, keduanya menjadi 

sesuatu yang berharga untuk ditegakkan. Etika 

dapat menjangkau bagian dalam dari perilaku 

manusia, dan hukum positif dapat menjangkau 

bagian luarnya? Namun demikian terdapat juga 

bagian yang dapat dilakukan secara bersamasama. 

Hukum sebagai sesuatu yang paksaan dari 

luar, sedangkan etika merupakan kesadaran moral 

pada bagian dalam. Untuk memperjelas hal di 

atas, disajikan beberapa ragaan sebagai berikut: 



Hukum dan etika/moral terkait dalam 

banyak hal, sebagaimana dua ragaan di atas tentang 

pembagian yang bisa terjadi dalam penegakan 

hukum dan etika. Sedangkan ragaan kedua 

disarikan dari pemikiran Wener Menski (2006), 

relasi di antara sangat jelas, serta pengaruh yang 

ditimbulkan oleh masing-masing bagian tersebut. 

Pada ragaan terakhir, terlihat bahwa 

penegakan undang-undang berkorelasi dengan 

penegakan kode etik. Relasi antara perundangundangan 

dengan kode etik ada pada nilai-nilai 

yang mendasarinya, dan relevansi teks yang 

diatur oleh keduanya. Nilai-nilai yang mendasari 

umumnya bersifat abstrak, ideal, cita filosofis 

tertentu dan relevansi tekstual biasanya bersifat 

konkrit. Kebanyakan dari kita tidak dapat melihat 

peluang ini, bahkan seringkali memisahkan 

wilayah-wilayah yang sesungguhnya terkait, 

tujuannya tidak lain agar lebih tegas, lebih formal 

dan tentu saja lebih pasti. 

Kehidupan hukum dan moral bahkan 

undang-undang dan kode etik biasanya saling 

mengintervensi. Nilai-nilai keagamaan akan 

masuk begitu kepentingan umat terganggu, atau 

nilai-nilai susila akan berbicara dan berteriak 

ketika penegak hukum sudah tidak mengindahkan 

hukum yang berlaku. Bahkan dalam sosiologi 

hukum, dikenal prinsip bahwa “apabila norma 

sosial sangat kuat berlaku dalam masyarakat, 

maka hukum/negara/undang-undang pastilah 

tidak diperlukan keberadaannya, namun apabila 

norma sosial/agama melemah di masyarakat 

maka norma hukum/negara/undang-undang tidak 

akan efektif dalam berlakunya.” 

Penegakan hukum tanpa mengikut-sertakan 

penegakan moral/ethics adalah kepalsuan dan 

penegakan undang-undang tanpa menyentuh 

aspek kode etik adalah kepura-puraan. Edgar 

Bodenheimer, pernah menjelaskan tentang 

apa yang disebut olehnya dengan ”autonomic 

legislation.” Bahwa “sekalipun kode etik tidak 

dianggap sebagai bagian dari hukum positif, 

namun disadari atau tidak kode etik dapat saja, 

secara diam-diam diadopsi menjadi salah satu 

jenis sumber hukum formal” (Kriekhoff, 1997lihat 

pula dalam Sidharta, 2006: 109). Upaya 

apapun apabila itu bertujuan untuk memperlebar 

perbedaan atau memperjauh titik persinggungan 

hanya akan memunculkan problem penegakan 

secara kumulatif, di masa mendatang. 

Kode etik umumnya berisi tentang beragam 

nilai, dalam kehidupan masyarakat atau profesi 

tertentu, namun lebih banyak lagi kode etik diisi 

dan didominasi oleh persoalan prosedur. Sekalipun 

kode etik bersifat khusus bagi kelompok/profesi 

atau masyarakat tertentu), namun hendaknya kode 

etik cukup luas dan terbuka, terhadap intervensi 

hukum/undang-undang ke wilayah ini, demikian 

pula sebaliknya. Sehingga tidak ada lagi kode etik 

menjadi perisai bagi profesi tertentu, atau sebagai 

tempat bersembunyi perilaku yang tidak patut. 

Sebaliknya, kode etik menjadi sarana kontrol 

yang kuat bagi lingkungan profesi tersebut, 

sekaligus sarana penopang penegakan hukum. 

Penegakan kode etik harus memiliki keterbukaan 

sosial, sehingga memiliki cukup kekuatan untuk 

memasuki wilayah-wilayah yang tertutup atau 



wilayah yang sengaja ditutup untuk melindungi 

otoritas tertentu. Itu artinya bahasa langit (das 

sollen) dapat diwujudkan dalam realitasnya. 

Perlu kiranya memperhatikan beberapa 

hal penting menyangkut penegakan etik dewasa 

ini, mengingat sebagaimana dikatakan Simon 

Blackburn, bahwa paling tidak terdapat 7 (tujuh) 

ancaman krusial saat ini yang dapat merusak 

moralitas dan etika yaitu: (1) Kematian Tuhan; 

kita meyakini bahwa etika tidak hanya terkait 

dengan agama, tetapi sepenuhnya dilahirkan 

oleh agama. Namun harus diakui bahwa saat ini 

kepercayaan religius telah kehilangan kekuatan 

dan cengkramannya digusur oleh idiologiidiologi 

buatan, seperti liberalisme, kapitalisme, 

pragmatisme dan lainnya (di Barat maupun di 

Timur). Nampaknya etika turut memudar bersama 

pudarnya kekuatan agama tersebut, sebagaimana 

dikatakan Detroyevsky, “Jika Tuhan memang 

telah mati, benarkah segalanya diperbolehkan?” 

Lantas, bagaimana bisa ada hukum jika tidak ada 

pembuat hukum? 

(2) Relativisme; dengan memudarnya 

kekuatan spiritualitas, maka biasanya manusia 

mencari pengganti otoritas supranatural, sehingga 

lahirlah gagasan bahwa peraturan dibuat dengan 

beragam cara oleh beragam orang pada beragam 

waktu, dengan demikian tidak ada kebenaran 

tunggal, yang ada hanya beragam kebenaran dari 

beragam komunitas. Dengan demikian kemudian 

muncul spectrum penilaian mengenai apa yang 

diharapkan dan apa yang dianggap menyimpang, 

namun demikian relativisme ini bergeser menjadi 

subjektivisme. Bukan hanya setiap kebudayaan atau 

masyarakat memiliki kebenarannya sendiri, setiap 

individupun mempunyai kebenarannya sendiri. 

(3) Egoisme; manusia jelas adalah hewan 

egois, kebutuhan pribadi dalam banyak hal dapat 

merenggut kepentingan umum dan kepentingan 

lainnya, sekalipun manusia dapat berdalih bahwa 

tidak mungkin meninggalkan kepentingan 

pribadi; namun demikian dalam situasi seperti 

ini, kita mengetahui bahwa konsumsi dan 

kemewahan tetap mendominasi, kekuasaan dan 

hasrat menjadi ungkapan riil tentang manusia 

adalah hewan yang jenius, serba bisa namun 

sekaligus serakah dan egois. 

(4) Teori Evolusi; teori evolusi dalam 

biologi dan psikologi saat ini telah menyeret kita 

memahami akan pentingnya survival for the fitest, 

yang alih-alih memperlihatkan egoisnya manusia, 

namun pada kenyataannya hal itu memperlihatkan 

tentang hubungan untung rugi bagi manusia; 

tolonglah aku maka kau akan ku tolong, garuklah 

punggungku, nanti kalo punggungmu gatal akan 

ku bantu untuk menggaruk. Ungkapan demikian 

memperlihatkan seolah-olah manusia saling 

menghargai, namun pada kenyataannya tidak. 

Manusia sebagaimana dikatakan dalam bukunya 

Dawkins “The Selfish Gene,” pada dasarnya 

(secara genetis) sangat egois itu pada akhirnya 

menikmati persaingan yang kejam dengan 

mengalahkan gen-gen lainnya? Kekonyolan 

yang aneh, karena sesungguhnya gen tidak egois, 

namun lingkunganlah yang membentuk mereka 

seperti itu. 

(5) Determinisme dan kesia-siaan. 

Pandangan ini menyatakan bahwa “semua 

telah tersedia dalam gen”, etika menjadi tidak 

berguna. Persoalan ini membuat susunan genetik 

yang kita miliki menyiratkan kesia-siaan etika, 

terutama kesia-siaan petuah moral, pendidikan 

atau pengalaman. Ancamannya adalah efek 

pelumpuh setelah menyadari bahwa kita adalah 

“siapa diri kita” mamalia besar yang diciptakan 

sesuai perintah-perintah genetik sehingga 

kita tidak dapat melakukan apapun. Menurut 



pandangan ini moral mungkin tidak bermanfaat 

sebab berupaya mengubah alam yang sudah 

tetap. Oleh karena itu tidaklah mengherankan 

apabila kebohongan, ketidakjujuran, perilaku 

manipulatif, kekerasan, koruptif merupakan 

kegiatan yang lazim kita dapati, dan seolah-olah 

memperlihatkan bahwa kita menjalani kehidupan 

dengan ketidakberdayaan dan kesia-siaan. 

(6) Tuntutan-tuntutan yang tidak masuk 

akal; tentang hal ini kita dapat membahasnya 

paling tidak dari dua hal. Pertama, misalnya 

mari kita lihat moralitas yang berpusat pada 

sekumpulan aturan yang sederhana namun abstrak 

“janganlah berdusta”, renungkanlah, maka kita 

cenderung untuk menyetujuinya. Namun kedua, 

bagaimana dengan “dusta putih” yaitu dosa yang 

diterima dan diampuni secara sosial, semacam 

dusta keputusasaan yang diucapkan karena jika 

kebenaran disampaikan akan mengakibatkan 

bencana; semisal berbohong kepada seorang 

pembunuh gila bahwa anak kita sedang tidak 

ada di rumah. Atau misalnya ketika pramugari 

dan pilot mengatakan kepada penumpang (untuk 

membuatnya tenang dan tidak panik), bahwa 

pesawat hanya mengalami guncangan kecil, 

sekalipun kondisinya pesawat itu sebentar lagi 

jatuh. Atau seorang suster dan dokter atau seorang 

istri yang berkata kepada suaminya bahwa 

kankernya bukan kanker yang ganas padahal 

dapat membunuhnya; Oleh karena itu penting 

bagi moralitas bahwa hendaknya etika memuat 

apa saja yang kita tuntut harus masuk akal satu 

sama lain. Artinya kita ingin merespon tuntunantuntunan 

yang masuk akal, karena kita tidak 

dapat menyelesaikan seluruh persoalan dunia, 

tetapi penting bagi kita untuk melakukan langkah 

terbaik guna mengatasi persoalan-persoalan 

yang sanggup kita selesaikan. Sepertinya optimis 

namun itu sangat mengganggu. 

(7) Kesadaran palsu. Pada tataran ini 

kita menemukan banyak argumen tentang etika 

yang berfunngsi lain, misalnya bagi seorang 

feminis, etika dalam banyak hal adalah instrumen 

penindasan, terutama melihat perspektif lakilaki 

yang memperlakukan wanita sebagai 

makhluk lemah yang harus dilindungi adalah 

upaya pelemahan wanita itu sendiri; atau dalam 

perspektif Marxis, dikatakan bahwa etika sebagai 

sebuah alat perlindungan kelas, khususnya kelas 

yang berkuasa, bahkan dalam banyak kasus etika 

merupakan sarana yang ampuh untuk menahan 

intervensi hukum terhadap profesi tertentu. 

Sekalipun terdapat kebenaran di dalamnya namun 

kita menyadari bahwa hal itu adalah aspek minor 

atau lokal dari persoalan yang tengah kita bahas 

sesungguhnya. 

Analisis 

Putusan No. 36P/Hum/2011 memperlihatkan 

sesuatu yang menarik untuk dikaji karena secara 

substantif, putusan itu tidak saja memperlihatkan 

cara bernalar yang keliru, namun lebih dari itu 

memperlihatkan suasana batin dua kelembagaan 

tinggi negara yang ada di wilayah yudikatif, 

dengan kewenangan yang berbeda berselisih 

paham yaitu Komisi Yudisial dan MARI. 

Sekalipun di permukaan persoalan itu tidak 

mencuat, namun hampir dapat dipastikan kedua 

lembaga masih belum berjalan harmonis dalam 

upaya pengembangan hakim di Indonesia. 

Komisi Yudisial, paling tidak memiliki tujuan 

Pertama; melakukan monitoring secara intensif 

terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat; 

Kedua; meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut 

rekrutmen hakim agung maupun monitoring 



perilaku hakim. Ketiga; menjaga kualitas dan 

konsistensi putusan lembaga peradilan, karena 

senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga 

yang benar-benar independen. Keempat; menjadi 

penghubung antara kekuasaan pemerintah 

dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin 

kemandirian kekuasaan kehakiman. 

Di samping tujuan sebagaimana Komisi 

Yudisial dibentuk, terdapat beberapa tugas 

utama mulai sebagai berikut: (1) mengusulkan 

pengangkatan Hakim Agung, yang mencakup 

(a) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 

(b) melakukan seleksi terhadap calon Hakim 

Agung; (c) menetapkan calon Hakim Agung; 

dan; (d) mengajukan calon Hakim Agung ke 

DPR. (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat serta perilaku Hakim, 

dengan cakupan tugas: (a) menerima laporan 

pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, 

(b) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan 

pelanggaran perilaku hakim, dan (c) membuat 

laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi 

yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan 

tindakannya disampaikan kepada Presiden dan 

DPR. 

Komisi Yudisial tidak sendiri dalam 

melaksanakan tugasnya, ada dua lembaga formal 

lain yang terkait, yaitu Mahkamah Agung (sudah 

lebih dulu menjalankan fungsi pengawasan 

perilaku hakim) dan Dewan Perwakilan Rakyat, 

lembaga legislatif yang berperan sebagai sarana 

kontrol untuk merekrut para hakim. Di samping 

kelembagaan formal sebagaimana dijelaskan 

di atas, terdapat unsur lain yang sangat penting 

yaitu masyarakat dan media yang tidak hanya 

berfungsi sebagai pengontrol, namun juga 

sekaligus penekan yang dapat mempengaruhi 

relasi keseluruhan tugas-tugas Komisi Yudisial, 

Mahkamah Agung dan DPR. 

Ada kemungkinan (sangat terbuka), muncul 

persoalan dalam ruang lingkup tugas antara 

Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, 

karena keduanya menjalankan fungsi yang 

sama dalam penegakan etika, sebagaimana yang 

terjadi di dalam substansi putusan Nomor 36P/ 

Hum/2011. Permohonan yang dilakukan mantan 

Hakim Agung (menjadi pengacara) terhadap 

substansi/materi kode etik yang disepakati oleh 

Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung barubaru 

ini tidak dapat dilihat hanya merupakan 

perselisihan substansi kode etik. 

Majelis hakim dalam memutus perkara 

itu berpendapat bahwa SKB (yang dibuat 

antara MARI dan KY) dianggap/dipandang 

bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) dan 

ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. Alasan yang dikemukakan 

oleh majelis hakim (dalam logika majelis hakim) 

bahwa SKB, tidak memuat norma etik, namun 

norma hukum, yang dalam prakteknya (diduga) 

dapat mengintervensi kebebasan hakim dalam 

memutus perkara (penjelasan dapat dilihat hal. 

48-dst Putusan MA Nomor 36P/HUM/2011). 

Majelis hakim menyatakan bahwa wilayah 

SKB khususnya pasal yang diuji ternyata sudah 

masuk soal pengetahuan dan pemahaman yang 

masuk ke wilayah kognitif bukan masalah 

perilaku (lihat secara panjang lebar dalam hal. 

49-dst putusan tersebut). 

Majelis hakim juga berpendapat bahwa 

frasa-frasa yang ada dalam SKB dapat 

menimbulkan persoalan yang mengarah kepada 

persoalan teknis hukum yang bukan kewenangan 

Komisi Yudisial (lihat hal. 51-dst). 



Benarkah norma etik bertentangan dengan 

norma hukum? Terdapat relasi kuat di antara 

nilai dengan norma hukum dan norma etika yang 

tidak bersifat saling berlawanan (meskipun dapat 

muncul konflik norma) mengingat sumber kedua 

norma itu tidak lain adalah nilai-nilai. Kode etik 

dapat bersumber dari norma-norma hukum, di 

samping berasal dari norma-norma yang lainnya. 

Demikian pula sebaliknya, penetapan apakah 

sebuah norma termasuk ke dalam norma hukum 

atau norma etika, tidaklah didasarkan kepada 

“redaksi norma itu” namun mencakup berbagai 

aspek seperti, dilihat dari bentuknya, daya 

berlakunya, penetapannya dan lain lain. 

Terhadap hal demikian dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Norm berasal dari bahasa latin 

“norma” dimaknai secara eksklusif “suatu 

ketertiban, preskripsi atau perintah di samping 

juga memberikan kewenangan, mengizinkan dan 

penderogasian dan lain-lain.” Norm tidak harus 

selalu tertulis, dan hakekatnya adalah kristalisasi/ 

konkretisasi dari nilai-nilai; Tidak hanya 

mengandung satu nilai, namun dipastikan bahwa 

tidak ada norma yang tidak mengandung nilai. 

Norma -preskripsi- perintah- ekspresi verbalnya 

adalah sebuah pernyataan keharusan (oughtstatement); 

Makna dari suatu tindakan kemauan, 

yakni sebuah tindakan yang ditujukan pada 

tingkah laku yang maknanya adalah seharusnya 

bertingkah laku dengan cara tertentu. 

Norma etika atau norma hukum, memiliki 

sumber yang sama yaitu nilai-nilai (khususprofesi 

atau umum). Kode etik tidak lain adalah 

norma -moralitas positif; sedangkan aturan adalah 

norma- hukum positif yang keduanya dalam 

banyak hal saling meneguhkan dan menguatkan 

karena dasar-dasarnya. Dalam realitasnya hukum 

(sebagai sistem sosial), bersama dengan budaya, 

teknologi, politik, dll, dapat menjadi fondasi atau 

dasar pembentukan kode etik. 

Kode etik menurut E. Bodenheimer dapat 

dikelompokkan sebagai jenis aturan yang disebut 

dengan autonomic legislation artinya bukan 

merupakan bagian dari hukum positif, namun 

disadari atau tidak secara diam-diam diadopsi 

menjadi salah satu sumber hukum formal sebagai 

contoh dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1999tentang 

perlindungan konsumen “melarang 

pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang 

melanggar etika dan/atau UU”. 

Mencermati putusan MARI Nomor 36P/ 

Hum/2011, terdapat kekeliruan pertimbangan 

majelis hakim dalam menilai norma etik dan 

norma hukum yang dikatakan bertentangan? 

a. Dalam pertimbangannya hakim memandang 

bahwa ada pertentangan antara Norma 

Hukum yang diatur dalam UU dengan 

SKB, tentang Kode Etik; Bertentangan 

artinya adanya kontradiksi norma atau 

konflik norma yang mungkin terjadi. 

b. Secara filosofis konflik antara dua norma 

terjadi jika dalam mematuhi atau menerapkan 

norma yang satu niscaya norma yang 

lainnya mungkin terlanggar. Artinya konflik 

dapat bersifat bilateral atau unilateral. Ia 

adalah bilateral jika dalam mematuhi atau 

menerapkan masing-masing dari kedua 

norma itu, konflik itu adalah unilateral jika 

kepatuhan atau aplikasi dari hanya satu dari 

kedua norma itu melanggar yang lainnya. 

c. Konflik adalah total jika suatu norma 

memerintahkan tingkah laku tertentu yang 

dilarang oleh orang yang lainnya. Konflik 

itu adalah parsial jika isi dari salah satu 

norma hanya secara parsial berbeda dari isi 

norma yang lainnya. 



d. Melihat argumen hakim dalam putusan 

Nomor 36P/Hum/2011 tidak jelas 

maksudnya dengan pertentangan antara 

norma etika dan norma hukum (SKB dan 

UU). Secara tekstual (rumusan pasal) 

tidak ada frasa yang dimaksudkan sebagai 

pertentangan norma/konflik norma; yang 

nampak adalah Norma SKB menguatkan 

norma yang ada dalam undang-undang, 

demikian sebaliknya. 

e. Namun yang dimaksud oleh Majelis Hakim 

sebuah pertentangan adalah sesuatu “yang 

dikhawatirkan bertentangan”, ini jelas 

berbeda. Alasan yang dikemukakan bahwa 

teks norma etik (SKB) bersifat multitafsir, 

sehingga dikhawatirkan bertentangan; 

Argumentasi ini keliru, karena semua 

aturan dan norma manapun selalu bersifat 

multitafsir. Majelis hakim tengah membuat 

(imajinasi) “kemungkinan pertentangan” 

yang diterapkan kepada kenyataannya 

(yang sesungguhnya harmonis). Misalnya 

beberapa kalimat dalam putusan menjelaskan 

hal itu…”mengandung frasa atau rumusan 

yang longgar” ….pada peristiwa inconcrito 

dapat membahayakan kemerdekaan 

hakim…” (hal. 48 putusan ) “…kalimatkalimat 

yang dapat mengarah kepada 

hukum acara yang dapat menimbulkan 

konotasi…..” (hal. 36 putusan). 

f. Hakim seyogianya membuktikan adanya 

pertentangan norma yaitu menguji 

berdasarkan salah satu model konflik 

norma sebagaimana telah disebutkan 

dan bukan mempersoalkan bentuk 

SKB tersebut. Artinya, hakim dalam 

penalarannya “hanya memperhatikan baju 

tanpa memperhatikan substansi”, namun 

menarik kesimpulan dengan mengatakan 

“bahwa substansi bertentangan karena 

bajunya”? Sebagaimana dalam kalimat “… 

dengan demikian butir-butir dalam SKB a 

quo pada hakekatnya bertentangan dengan 

UU…” (hal. 52 putusan). 

g. Terlihat bahwa pertimbangan hukum ini 

jelas mengada-ada, semacam pengelabuan 

pikiran atau logika, bersifat mengawangawang 

dan tanpa dasar (Grundlos). 

h. Karena pertimbangan hakim mengukur 

konflik norma bukan dengan normanorma 

lain (sederajat atau lebih tinggi) 

tetapi mengujinya dengan “kemungkinankemungkinan 

yang tidak bisa diprediksi” 

atau kekhawatiran-kehawatiran yang masih 

belum tentu terjadi”. Hakim mengalami 

sebuah sindrome paranoid, ketakutan yang 

berlebihan di dalam mengukur relasi antara 

norma hukum dan etik. 

Putusan MARI Nomor 36P/Hum/2011 juga 

telah keliru menafsirkan makna perilaku dengan 

makna kognitif dengan hakekat kemandirian: 

a. Perilaku dalam konsep keilmuan mencakup 

aspek-aspek yang sangat luas dalam 

pengertian manusia yang utuh, yaitu 

biologis, psikologis, kultural, sosial dan 

lain-lain. Perilaku mencakup aspek fisik 

dan juga psikis termasuk di dalamnya 

kecerdasan dan pemahaman, kesadaran dan 

pengetahuan, keyakinan dan lain-lain. 

b. Dalam kegiatan riset-riset ilmiah mengenai 

perilaku, maka kecerdasan, pemahaman, 

kesadaran dan juga pengetahuan merupakan 

pintu masuk dalam upaya memahami 

perilaku tersebut. 



c. Memahamkan perilaku manusia tanpa 

melibatkan aspek kesadaran, pemahaman, 

pengetahuan atau aspek-aspek kognitif 

lainnya, jelas adalah penggambaran 

perilaku manusia otomat atau manusia yang 

dianggap robot/sempit dan mengkerdilkan 

hakekat manusia itu sendiri (yang sama 

sekali tidak ada dalam kehidupan nyata). 

d. Dengan demikian jelas bahwa aspek 

kognitif dengan perilaku itu merupakan satu 

kesatuan bukan sesuatu yang terpisah pisah. 

e. Pendapat majelis hakim dalam perkara ini 

membedakan antara perilaku dengan aspek 

kognitif sebagaimana dijelaskan dalam 

pertimbangan hukum “Rumusan ini tidak 

memuat sebuah cakupan perilaku tetapi 

soal pengetahuan atau pemahaman yang 

masuk ke wilayah kognitif….” (hal. 50). 

f. Majelis hakim juga berpendapat bahwa 

rumusan sebagaimana di atas dianggap 

tidak jelas dan merasa (merasa khawatir) 

“kemungkinan dapat membahayakan 

kemandirian hakim”. Hal ini menurut 

penulis “terlalu berlebihan”, karena 

sesungguhnya penggunaan frasa yang 

dijelaskan di atas, adalah frasa yang umum 

dimuat dalam kode etik (seharusnya hakim 

memperhatikan rumusan ragam kode etik 

sebagai pembanding) sebagai wujud dari 

nilai-nilai profesi yang diemban: Misalnya 

dalam kode etik hakim kita menemukan 

ungkapan “..hakim memutus berdasarkan 

keyakinan dan hati nurani…….”, atau 

“hakim harus bertindak menurut garis-garis 

yang ditetapkan dalam hukum acara…” 

dalam kode etik Notaris, “melakukan 

perbuatan-perbuatan secara umum disebut 

sebagai kewajiban untuk ditaati yang tidak 

terbatas pada ketentuan yang tercantum 

dalam UU Nomor 30 Tahun 2004…dst”. 

g. Apabila memperhatikan nilai-nilai 

kode etik dalam sebuah profesi hukum, 

khususnya hakim, bahwa pasal-pasal yang 

dimuat dalam SKB, khususnya pasal yang 

diuji materiil-kan memuat nilai-nilai dasar 

dari profesi, misalnya saja dalam Pasal 8.1. 

termuat nilai-nilai profesi yang mencakup 

“bersikap adil”, “bertanggungjawab” 

dan nilai “metodologis” atau Pasal 10.4. 

mengandung nilai “tanggung jawab”, 

“amanah”, “cakap” dan “cermat”. 

Lantas mungkinkah nilai-nilai dasar profesi 

yang dimuat dalam SKB itu bertentangan dengan 

‘kemandirian hakim”? Penulis berpendapat 

bahwa pertimbangan hakim dalam bagian ini 

lebih banyak bertujuan melindungi kepentingan 

hakim MA sebagai lembaga yudisial yang akan 

terkena secara langsung oleh SKB tersebut. Hal di 

atas atau argumentasi di atas sangat nyata ketika 

di dalam beberapa uraian pertimbangan majelis 

hakim dalam putusan 36P/Hum/2011, terlihat 

dituangkan beberapa kalimat yang menjadi dasar 

keberatan seperti “..memanggil dan memeriksa 

hakim, mempersoalkan proses persidangan, 

memeriksa putusan, terkait dengan teknis 

peradilan adalah tidak tepat”.. dan seterusnya.. 

(hal. 51 putusan ), seolah-olah posisi hakim atau 

kekuasaan hakim menjadi rusak oleh rumusan 

rumusan kode etik yang dipersoalkan tersebut. 

Pertimbangan putusan ini juga 

memperlihatkan keberatan dari institusi 

MA tentang kinerja para hakimnya karena 

kekhawatiran bahwa SKB dapat mengintervensi 

cara bernalar hakim dan juga perilaku hakim. 

“Perilaku menyimpang” dari hakim bukan 

sebuah peristiwa kasat mata, namun sebuah 



fungsi laten dari hukum kebanyakan hakim -hasil 

penelitian- menggunakan putusan sebagai tempat 

untuk bersembunyi dari perilaku-perilaku tidak 

etis dan perilaku lainnya. Pertimbangan hukum 

majelis hakim yang menghendaki ada unsur 

“kesengajaan” (hal. 51) terhadap ketentuan yang 

diuji materiilkan, sangat tidak tepat, karena unsur 

etik tidak berbicara semata-mata aspek tersebut. 

Putusan hakim sesungguhnya hanya sebagai 

medium untuk melihat sebagian nilai-nilai dasar 

profesi hakim, misalnya, apakah dirinya cermat, 

cerdas, teliti, adil, amanah dan lain-lain. Putusan 

hakim adalah cerminan perilaku hakim. Tugas 

hakim menurut Hakim Agung Amerika Serikat, 

Oliver Wendell Holmes Jr., bahwa memutus 

bukan semata-mata proses silogisme matematis 

dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat 

luas “…the life of the law has not been logic; it 

is has been experience. The felt necessities of the 

time, the prevalent moral and political theories, 

institution of public policy avowed or unconscious, 

even the prejudices which judges share with their 

fellow…” Holmes juga mengatakan, “The law 

embodies the story of a nation’s development 

through many centuries, and it can not be dealt 

with as if it contained only the axioms and 

corollaries of a book of mathematics”. 

Dengan demikian putusan hakim merupakan 

cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak 

hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes 

sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan 

bahwa putusan hakim akan sangat berwatak 

relativisme cultural, atau dengan mengambil 

pandangan Brianz Tamanaha tentang “mirror 

thesis” maka putusan merefleksikan seperti cermin 

dari si pemutusnya” (Holmes, The Common Law 

(Boston; Little Brown, 1963). Beberapa cacatan 

yang hampir sama dapat ditemukan pula dalam 

buku: Julius J. Marke, The Holmes Reader (New 

York: Oceana’s Docket Books, 1955), hal. 65-70), 

Brian Z. Tamanaha, A general Jurisprudence of 

Law and Society, Oxford University Press, 2006), 

hal. 1-3, dan Werner Menski dalam, Comparative 

Law In Global Context: The Legal system of Asia 

and Africa, Cambridge University Press, 2006, 

hal. 3-dst. 

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim 

tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk 

biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu 

untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, salah, 

dan lainnya. Hakim juga sesungguhnya terkait 

dengan orang-orang terdekatnya, keluarganya 

lingkungan dan pendidikannya dengan demikian 

perlu disadari bahwa tidak ada model yang 

sama dari hakim. Apabila secara yuridis dapat 

mengatakan bahwa seluruh Indonesia hanya 

ada satu model hakim saja, sebagaimana tertera 

dalam peraturan hukum, namun secara sosiologi 

hukum, ada lebih dari satu hakim atau ada lebih 

dari satu macam hakim di Indonesia. 

Pada titik ini kita dapat melihat hakim tidak 

hanya sebagai seorang birokrat hukum semata, 

(Lihat dalam Abraham S. Blumberg, Criminal 

justice (Burns and MacEachem Ltd., 1970), hal. 

1-5). Namun juga sebagai manusia, yang terdiri 

dari berbagai variabel yang dapat melekat pada 

seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, 

rasa atau etnis, agama, pendidikan, pengalaman, 

dan lain-lain yang keseluruhannya memiliki 

peluang untuk turut menentukan bagaimana 

kecenderungan seorang hakim untuk memutus 

dan dengan demikian melahirkan berbagai tipe 

hakim, dan dengan menyitir pendapat Satjipto 

Rahardjo, maka kita dapat mengatakan paling 

tidak ada dua tipe hakim. Pertama, hakim yang 

apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan 

hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati 

nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal 



dalam peraturan untuk mendukung putusan 

tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus 

terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan 

perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal 

untuk memberikan legitimasi terhadap putusan 

perutnya (Rahardjo, Kompas, 2003: 225). 

Hakim seyogianya bertugas untuk 

kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya, dalam 

hubungan ini pekerjaan hakim menjadi semakin 

kompleks. Hakim tidak hanya mendengarkan 

dengan telinga subjektif, tetapi juga dengan 

”telinga sosial”. Seorang hakim bukan hanya 

teknisi undang-undang, tetapi juga makhluk 

sosial, karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia 

karena itu bukan hanya memeras otak, tetapi 

juga nuraninya. Hakim demikian itu, menjadikan 

dirinya bagian dari masyarakat dan akan selalu 

menanyakan ”apakah peran yang bisa saya 

berikan bagi masyarakat? Pendek kata hakim 

model ini akan senantiasa meletakkan telinganya 

ke degup jantung rakyatnya. 

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan 

di atas, dapat dijelaskan argumen akhir sebagai 

berikut: 

a. Putusan ini apabila dikaji secara filosofis/ 

filsafat hukum sama sekali tidak memiliki 

dasar (Grundlos), Majelis Hakim tidak 

mampu menguji pertentangan Norma 

(Hukum dengan Kode Etik) dan tidak 

mampu membuktikan adanya konflik 

norma di dalamnya, baik secara hirarkhis 

(relasi horizontal maupun vertikal dalam 

relasi norma), juga secara faktual dalam 

realitas atau kenyataannya: 

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/ 

Hum Tahun 2011 juga memperlihatkan 

relasi kuasa dan arogansi kelembagaan 

daripada sebuah upaya perbaikan bagi 

kehidupan hakim dan peradilan sehingga 

memperlihatkan atau merupakan gambaran 

realitas bahwa putusan hakim seringkali 

menjadi tempat bersembunyi bagi 

perilaku-perilaku tidak etis. Putusan ini 

mendekonstruksi dirinya melalui petitum 

dan pertimbangannya. 

c. Semangat untuk melakukan perbaikan 

terhadap kualitas hakim dan sistem 

peradilan juga tidak tercermin dalam 

putusan itu, tetapi malah sebaliknya, 

menciptakan situasi ketidakmenentuan, 

kecemasan dan juga suasana yang semakin 

semerawut (upaya pembiaran terjadinya 

kevakuman kode etik). Sementara di satu 

sisi hakim terus mengalami kemerosotan 

moral sangat tajam. 

SIMPULAN 


IV. 

Sebagai uraian akhir dapat disampaikan 

beberapa hal sebagai berikut: Peradaban modern 

sebagaimana dikatakan Ali Harb (2003: 210), 

bertumpu pada kekuasaan nalar, namun ia 

melahirkan kegilaan dan kesia-siaan. Peradaban 

modern berusaha keras untuk membebaskan 

pemikiran dari otoritas spiritual dan metafisik, 

dan peradaban ini menciptakan Tuhan baru. 

Peradaban ini bertumpu pada manusia, akan tetapi 

ia membiarkannya menjadi mangsa hawa nafsu 

dan permainannya. Peradaban modern juga ingin 

membebaskan kehendak, tetapi mengakibatkan 

bertambah terbelenggu, dan mengantarkan kita 

pada era kekerasan dan keseimbangan rasa 

takut, dengan menyitir Roger Garaudy, saya 

dapat mengatakan bahwa hakim hidup di tengah 

peradaban yang bertambah namun semakin 

tak terkendali sehingga dapat dikatakan bahwa 


penegakan hukum dan etika adalah semacam 

merentangkan benang basah, yang tidak mungkin 

terentang dengan sendirinya, dan tidak mungkin 

dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. 

Benang basah hanya dapat ditarik dengan 

kuat oleh (minimal) dua lembaga, sehingga 

benang basah akan terentang. Ini tidaklah 

berkait dengan kompromi kelembagaan, namun 

menyangkut komitmen yang kuat dari lembaga 

yudisial untuk merentangkannya. Artinya masingmasing 

memegang ujung talinya dengan sangat 

kuat, bahwa masing-masing saling percaya dan 

memiliki visi untuk memperbaiki, sehingga 

egoisme kekuasaan dapat dikekang. Apabila itu 

dapat dilakukan maka diharapkan penegakan 

hukum dan etika menjadi lebih mudah, dan efekefek 

yang muncul dapat diminimalisir. 

Penegak hukum yaitu para hakim harus 

mampu menjalankan fungsi yang lebih baik 

ketika harus memilih kepentingan pribadi atau 

orang lain, memilih kejujuran atau kekuasaan, 

etika dan moralitas atau gemerincing emas? 

Hakim jenis ini apabila memutus, terlebih 

dahulu akan berkonsultasi dengan nuraninya 

dan kemudian mencari hukum untuk menopang 

nuraninya tersebut, hakim tipe ini merupakan 

hakim progresif. Situasi saat ini memperlihatkan 

bahwa masyarakat, pengadilan atau hakim kita 

mengalami problem filosofis? Atau lebih khusus 

dikatakan problem moralitas? Problem etika di 

lingkungan penegak hukum? Kita menyadari 

sepenuhnya bahwa hidup dalam situasi saat itu 

dapat menyeret pemahaman dan pengetahuan 

kita kepada kondisi ketidak menentuan -kondisi 

ketidakstabilan, dan dalam situasi itu penting 

diperhatikan berbagai ancaman yang saat ini 

berlangsung yang dapat menghancurkan, merusak 

moralitas dan etika kehidupan kita. 

DAFTAR PUSTAKA 

Rich On lies, Adrienne Cecile. 1980. secrets, and 

silence; selected prose 1966-1978. London: 

Virago. 

Marxisme, Alan Hunt. 1987. Analisa Hukum; 

dalam Adam Podgorecki dan Christopher 

J. Whelan, Pendekatan Sosiologis terhadap 

Hukum. Jakarta: Bina Aksara. 

Ali Harb. 2003. Hermeneutika Kebenaran. 

Jogyakarta: LKiS. 

Kurnianingsih, Ambarwati. 2008. Simulacra 

Bali; Ambiguitas Tradisionalisasi orang 

Bali. Insist. 

Tamanaha, Brian Z. 2001. General Jurisprudence 

of Law and Society. Oxford: UK Oxford 

University Press 

Hughes. Graham. 1962. Morals and the Criminal 

Law. 71 Yale Journal. 

Hart, HLA Law. 2009. Liberty and Morality; 

Hukum, Kebebasan, dan Moralitas. 

Jogyakarta: Genta Publishing. 

A Pack of Lies, JA Barnes. 2005. Sosiologi 

Kebohongan dan Psikologi Akal Bulus. 

Jogyakarta: Qalam. 

Baudrillard, Jean. 1983. Simulation, Semiotextce, 

New York (terj) Paul Foss, Paul Patton, dan 

Philip Beichman. 

Ekman, Paul. 2009. Mendeteksi kebohongan 

dalam hubungan bisnis, politik dan 

pernikahan. Jogyakarta: Penerbit BACA. 

Tallis, Raymond. 1988. Not Saussure; a Critique 

of Post-Saussurean literary theory. 

Basingstoke: Macmillan. 



Gultom, Samuel. 2003. Mengadili Korban; 

Praktek pembenaran terhadap kekerasan 

Negara. Jakarta: Elsam. 

Rahardjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum 

Progresif. Jakarta: Kompas. 

_______________. 2009. Hukum Progresif, 

Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. 

Yogyakarta: Genta Publishing. 

_______________. 2003. Sosiologi Hukum, 

dalam Sisi sisi lain hukum di Indonesia. 

Jakarta: Kompas. 

Siegel. 1986. Solo in the New Order; 

Languange and Hierarchy in an Indonesian City. 

Princenton University Press. 

Sidharta. 2006. Moralitas Profesi Hukum, 

Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: 

Refika Aditama, 

Kriekhoff, Valerine. JL. 1997. Autonomic 

Legislation sebagai Sumber Hukum Formal 

dalam Penelitian Hukum, pidato pengukuhan 

guru besar di Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, Jakarta. 

Menski, Wener. 2006. “Comparative Law 

in a Global Context; The Legal system of Asia 

and Africa. Cambridge University Press. 

Bankowski, Z. dan Munghams, G. 1976. 

Images of Law. Routledge and Kegan Paul, 

London. 



ABSTRAK 

KETEPATAN HAKIM DALAM PENERAPAN 

Precautionary PrinciPle SEBAgAI “ius cogen” 

DALAM KASUS gUNUNg MANDALAWANgI 


THE AccURAcy OF IMPLEMENTINg PREcAUTIONARy 

PRINcIPLE AS “IUS cOgEN” IN THE cASE OF 

MT. MANDALAWANgI 

An Analysis on Decision Number 1794K/Pdt/2004 

Loura Hardjaloka 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok 

Email: loura.hardjaloka@ui.ac.id; la_niell@yahoo.com 

Diterima tgl 28 Mei 2012/Disetujui tgl 18 Juli 2012 

Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian 

melahirkan suatu tanggung jawab mutlak kepada 

parat tergugat tanpa bergantung pada ada tidaknya 

pembuktian dari para tergugat. Kasus sebagaimana 

dianalisis dalam artikel ini bukanlah bencana 

alam karena kejadiannya dapat diprediksi namun 

para tergugat tidak menjalankan prinsip kehatihatian 

untuk mencegahnya. Para tergugat berdalih 

bahwa prinsip ini belum menjadi hukum positif di 

Indonesia, akan tetapi prinsip ini telah dipandang 

sebagai ius cogen yaitu sebagai suatu norma yang 

diterima dan diakui oleh masyarakat Internasional 

secara keseluruhan serta sebagai norma yang tidak 

dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu 

norma hukum dasar Internasional umum yang baru 

yang mempunyai sifat yang sama. 

Kata kunci: prinsip kehati-hatian, ius cogen, 

tanggung jawab mutlak. 

abstract 

The absence of implementing the precautionary 

principle has to put forth the strict liability in the 

case of Mt. Mandalawangi. Such a liability will not 

depend on the existence of any legal proofs conveyed 

by the defendants. The incident of Mt. Mandalangi 

was not a natural disaster but could be predicted 

before. It happened because of the precautionalry 

principle disobedience. Despite admitting the 

violation, the defendants claim that this principle 

has not yet become a part of Indonesian positive 

law. Otherwise, the principle can be regarded as 

”ius cogen” that has been accepted and recognized 

by international communities. Ius cogen can be 

modified only by a new general and basic norm of 

international law with the same characteristic. 

Keywords: precautionary principle, ius cogen, 

strict liabilitity. 



I. 

PENDAHULUAN 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. Meskipun demikian, melihat pada kondisi 

lingkungan hidup sekarang sungguhlah sangat 

memprihatinkan. 

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk 

kerusakan lingkungan hidup dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: kerusakan lingkungan 

hidup akibat peristiwa alam dan kerusakan 

lingkungan hidup akibat faktor manusia. Salah 

satu contoh kejadian yang dianggap merupakan 

kerusakan lingkungan hidup adalah kasus 

Mandalawangi. Kasus yang terjadi pada tahun 

2003 ini, dianggap terjadi karena adanya faktor 

kelalaian manusia. 

Dalam kasus ini, dalih Para Tergugat 

bahwasanya longsor terjadi karena faktor bencana 

alam akan tetapi hal ini terasa janggal mengingat 

tidak terpenuhinya persyaratan untuk suatu 

kejadian lingkungan merupakan bencana alam. 

Tidak terpenuhinya dalih bencana alam salah 

satunya dikarenakan tidak diterapkannya prinsip 

kehati-hatian (Precautionary Principle) oleh 

Para Tergugat. Melihat hal tersebut maka perlu 

diketahui pula apa yang akan diterapkan untuk 

menghukum Para Tergugat, apakah Perbuatan 

Melawan Hukum (PMH) atau Strict Liability. 

Hal-hal inilah yang melatarbelakangi penulis 

untuk mengkaji kasus berdasarkan putusan ini 

secara mendalam. 

Kasus Posisi 

Dalam perkara Gunung Mandalawangi, 

Para Penggugat (warga Kecamatan Kadungora, 

Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat) 

mengajukan gugatan yang berdasarkan pada 

Strict Liability (kemudian menjadi Termohon 

Kasasi) terhadap Direksi Perum Perhutani Cq. 

Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat 

(Tergugat I/Pemohon Kasasi I), Pemerintah 

Republik Indonesia Cq Presiden RI (Tergugat 

II/Pemohon Kasasi II), Pemerintah Daerah Tk. 

I Provinsi Jawa Barat Cq Gubernur Provinsi 

Jawa Barat (Tergugat III/Pemohon Kasasi III), 

Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI 

Cq Menteri Kehutanan RI (Tergugat IV/Pemohon 

Kasasi IV), dan Pemerintah Daerah Tk. II 

Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Cq Bupati 

Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (Tergugat 

V/Pemohon Kasasi V). Alasan pengajuan gugatan 

adalah sebagai berikut: 

Tergugat I diberikan hak untuk mengelola 

kawasan hutan produksi dan hutan lindung 

di Jawa Barat, in casu kawasan Gunung 

Mandalawangi, Garut berdasarkan 

PP Nomor 2 Tahun 1978 jo Kepmen 

Pertanian Nomor 43/KPTS/HUM/1978 

dan PP Nomor 53 Tahun 1999. Tergugat 

I sebagai pengelola hutan berkewajiban 

menyelenggarakan kegiatan perencanaan, 

penanaman, pemeliharaan, pemungutan 

hasil, pengolahan, dan pemasaran serta 

perlindungan dan pengamanan hutan 

dengan mengacu pada maksud dan tujuan 

perusahaan, yaitu melestarikan dan 

meningkatkan mutu sumber daya hutan 

dan mutu lingkungan hidup. Akan tetapi 

Tergugat I malah mengabaikan peraturan 

dan/atau menyimpang dari maksud 

dan tujuan perusahaan, yang diduga 

Ketepatan Hakim dalam Penerapan Precautionary Principle sebagai “Ius Cogen” (Loura Hardjaloka) | 135 

jurnal agustus 2012-arnis.indd 135 7/27/2012 3:11:24 PM 

•

• 

• 

• 

menyebabkan berkurangnya luas hutan di 

Jawa Barat tinggal 8%, termasuk hutan 

Mandalawangi, Garut. 

Tergugat III mengeluarkan SK Menhut 

Nomor 419/KPTS.II/1999 yang 

amarnya mengubah status hutan lindung 

Mandalawangi kepada Tergugat I, 

dianggap memberikan ‘peluang’ terhadap 

pelanggaran yang disebabkan Tergugat 

I dengan tidak memberikan pembinaan 

maupun tidak melakukan reboisasi setelah 

penebangan dan/atau mengubah hutan 

primair menjadi hutan sekunder. 

Tergugat I juga menciptakan lahan kosong 

dan lahan garapan pertanian yang kemudian 

dimanfaatkan penduduk di sekitar area 

hutan Mandalawangi yang mana Tergugat 

telah mengubah fisik dan/atau fungsi 

hutan yang dapat dikualifikasikan sebagai 

perusakan hutan (vide Pasal 50 ayat (2) UU 

Nomor 41 Tahun 1999). 

Akibat perbuatan Tergugat I tersebut, terjadi 

longsor di area hutan Mandalawangi dan 

menghancurkan area pemukiman penduduk. 

Berdasarkan hasil penyelidikan Direktorat 

Vulkanologi, faktor-faktor penyebab 

longsornya Gunung Mandalawangi adalah: 

a. ketebalan pelapukan tanah (3 meter); 

b. sarang (mudah meloloskan air); 

c. batuan vulkanik yang belum padu; 

d. kecuraman lereng 20-50 derajat dan 

bagian bawah relatif landai; 

e. adanya perubahan tata guna lahan 

bagian alas bukit dari tanaman keras/ 

hutan ke tanaman musiman. 

Ternyata sebelum terjadi longsor, Tergugat 

I sudah mengakui sejak 6 bulan silam 

terdapat tiga titik rawan longsor di petak V 

dan empat titik di petak VI, tetapi Tergugat 

I tidak menanganinya secara khusus dan 

tidak mengumumkan kepada masyarakat 

dan pihak-pihak terkait, termasuk Pemda 

Kabupaten Garut. 

Tindakan Tergugat I juga dianggap sebagai 

kelalaian dari Tergugat II, IV, dan V dalam 

melaksanakan kewajibannya melakukan 

pengurusan hutan. 


• 

• 

Peristiwa longsor ini telah mengakibatkan 

kerugian berupa terputusnya lalu lintas 

Bandung-Garut lewat Japati serta adanya 

korban jiwa dan harta benda; sehingga para 

Tergugat seharusnya bertanggungjawab 

secara mutlak (strict liability) dengan 

melakukan relokasi dan membayar 

kompensasi yang sesuai. 

Adapun putusan hakim ialah sebagai 

berikut: 

Pendapat Mahkamah Agung 

Mengenai alasan dalam pokok perkara butir 

e yang menyatakan bahwa, Judex Facti tidak salah 

menerapkan hukum sehingga Pemohon Kasasi 

berkewajiban untuk memberikan ganti rugi 

kepada masyarakat termasuk yang mengalami 

kerugian sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat 

bersandar pada kebijaksanaan dikarenakan 

akibat dari kebijakan hukum yang merugikan 

masyarakat tidak dapat ditolerir. 

II. 


Berdasarkan kasus di atas, pokok-pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan 

ini adalah sebagai berikut: 


1. Bagaimana penerapan Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH) vs strict liability dalam 

kasus perdata yang kemudian dikaitkan 

dengan Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004? 

2. Bagaimana penerapan dalih bencana alam 

(act of God) dalam kasus perdata yang 

kemudian dikaitkan dengan Putusan Nomor 

1794K/Pdt/2004? 

3. Bagaimana penerapan Precautionary 

Principle (Prinsip Kehati-hatian) dalam 

kasus perdata yang kemudian dikaitkan 

dengan Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004? 

III. 


1. PMH vs. strict liability 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 

Penggugat harus dapat membuktikan unsur 

untuk membenarkan dalil terjadinya perbuatan 

melawan hukum oleh Tergugat, antara lain: 

a. perbuatan 

Kesalahan; 

Melawan Hukum/ 

b. kerugian; dan 

c. kausalitas antara Perbuatan Melawan 

Hukum/Kesalahan dan Kerugian. 

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan 

mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) 

diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 

tersebut berbunyi, “Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut.” Ketentuan ini mensyaratkan 

bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, 

yang membawa kerugian kepada seorang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut.” Dengan demikian, untuk memperoleh 

ganti rugi melalui gugatan yang berdasar pada 

PMH, syarat yang harus dipenuhi adalah sesuai 

dengan doktrin yang telah dijelaskan di atas, yakni 

adanya perbuatan melawan hukum/ kesalahan, 

kerugian, dan ‘karena’, yaitu kausalitas antara 

kesalahan dan kerugian (Subekti, 1979: 56). 

Ketika membicarakan Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH) dalam konteks hukum lingkungan 

secara lebih luas, maka terdapat istilah Fault 

Based Liability. Fault-Based Liability bisa 

diartikan juga sebagai Perbuatan Melawan Hukum 

karena mendasarkan pertanggungjawabannya 

berdasarkan terpenuhinya salah satu unsurnya 

yang merupakan unsur kesalahan. Dalam hukum 

modern, pertanggungjawaban terhadap aktivitas 

yang disinyalir termasuk akitivitas berbahaya 

ditentukan sesuai dengan kerangka umum dari 

sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan 

adanya delik. Hal ini berarti terdapat suatu 

keharusan untuk menunjukkan benar-benar 

terdapatnya unsur kesalahan dalam aktivitas 

tersebut (Reid, 1999: 748). 

Sedangkan, apabila membahas persoalan 

PMH menurut hukum lingkungan nasional, 

maka kita harus merujuk pada dua instrumen 

hukum utama di bidang hukum lingkungan, 

yakni UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan 

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), 

sekaligus dapat membandingkan perbedaan di 

antara keduanya. Dalam UU Nomor 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

PMH disebutkan dalam Pasal 34. Ketentuan pasal 

tersebut mewajibkan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan 

melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau 



perusakan lingkungan hidup dan menimbulkan 

kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup 

untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan 

tindakan tertentu. Hakim juga dapat menetapkan 

pembayaran uang paksa (dwangsom) atas setiap 

hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu 

tersebut (Pasal 34 ayat (2) UUPLH). Ketentuan 

yang serupa tercantum dalam UUPPLH tepatnya 

pada Pasal 87. 

Sedikit berbeda dari itu, dikenal asas 

yang disebut res ipsa loquitur. Asas ini disebut 

juga the presumption of fault. Dalam res ipsa 

loquitur, dianut prinsip bahwa fakta sudah 

membuktikan dengan sendirinya sehingga tidak 

perlu lagi dibuktikan. Dengan demikian res ipsa 

loquitur mengasumsikan kesalahan sudah pasti 

ada; sementara PMH mewajibkan Penggugat 

membuktikan adanya kesalahan. Asumsi atas 

Kesalahan atau The Presumption of Fault tidak 

menguntungkan Penggugat lebih jauh dari 

The Presumption of Liability yang dianut di 

Perancis (Ibid, 749). Asumsi atas Tanggung 

jawab di Perancis diatur dalam ketentuan Article 

1384.1 dari Code Civil yang berbunyi, “One 

is responsible not only for the harm which one 

causes by one’s own action, but also for that 

which is caused by the action of persons for 

whom one is answerable, or by things which one 

has in one’s keeping.” Maka, terdapat perluasan 

makna pertanggungjawaban seseorang, yang 

tidak lagi terbatas pada perbuatannya sendiri saja, 

melainkan juga bertanggungjawab atas kerugian 

yang timbul akibat perbuatan orang lain yang 

disebabkan oleh seseorang (pertama) tadi, serta 

atas kerugian yang timbul akibat kebendaan yang 

dikuasai seseorang (pertama) tersebut. 

Sementara pada The Presumption of 

Fault, ketidaktahuan akan sebab munculnya 

suatu kerugian tidak serta-merta menimbulkan 

tanggung jawab pada seseorang; melainkan hanya 

mengasumsikan kesalahan semata pada seseorang 

tersebut. Sehingga masih harus dibuktikan dua 

unsur lainnya, yaitu kerugian dan kausalitasnya. 

Hal ini bisa dilihat pada yurisprudensi kasus 

antara McQueen v. The Glasgow Garden Festival 

(1988), di mana Penggugat cidera akibat letusan 

petasan yang meletus tiba-tiba. Negligence tidak 

terbukti dan gugatan McQueen ditolak (Ibid, 

750). 

strict liability 

Strict Liability mengacu pada kegiatan tidak 

adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan 

(Lummert, 1980: 239-240) dan pembuktian 

oleh pihak yang mempunyai kemampuan untuk 

memberikan bukti bahwa ia tidak bersalah atas 

perbuatan tersebut tetapi ia tetap bertanggung 

jawab atas perbuatan tersebut. Perlu dibedakan 

antara Strict Liability dan pembuktian terbalik 

karena sering sekali kedua hal ini dipersamakan. 

Pada pembuktian terbalik, pihak yang lebih 

kuat kedudukannya dibebani kewajiban untuk 

membuktikan bahwa akibat hukum dari suatu 

perbuatan bukanlah kesalahannya tetapi pada 

Strict Liability, ada atau tidak adanya pembuktian 

dari pihak tergugat, ia tetap bertanggung jawab 

atas akibat hukum dari suatu peristiwa yang 

terjadi dengan berdasarkan kriteria-kriteria yang 

telah dipenuhi (Kasim, 2007: 40) . 

Munir Fuady mendefinisikan Strict Liability 

sebagai suatu tanggung jawab hukum yang 

dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan 

hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan 

dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai 

unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya 

dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, 

meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia 



tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak 

pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghatihatian, 

atau ketidakpatutan. Jadi, menurut Munir 

Fuady, Strict Liability adalah tanggung jawab 

secara hukum pada pelaku perbuatan melawan 

hukum tanpa mempedulikan unsur kesalahan, 

bahkan tanpa unsur kesengajaan, kelalaian, 

kekuranghati-hatian atau ketidakpatutan 

sekalipun. 

Sedikit berbeda dari pendapat tersebut, Strict 

Liability juga didefinisikan dalam Restatement 

(Second) of Torts Article 519 (1) yang berbunyi, 

“One who carries on an abnormally dangerous 

activity is subject to liability for harm to the 

person, land or chattels of another resulting from 

the activity, although he has excercised the utmost 

care to prevent the harm.” Jadi, pelaku kegiatan 

yang berbahaya secara abnormal (abnormally 

dangerous activity) bertanggung jawab atas 

kerugian yang timbul dari kegiatan tersebut, 

meskipun ia telah melakukan usaha paling 

maksimal untuk mencegah timbulnya kerugian 

(excercised the utmost care to prevent the harm). 

Kesimpulan dari definisi tersebut adalah 

bahwa ada tiga hal yang harus dibuktikan oleh 

Penggugat untuk memperoleh kebenaran atas 

gugatannya yang berdasar pada Strict Liability, 

yakni (Siahaan, 2009: 67): 

1. Membuktikan terjadinya Abnormally 

Dangerous Activity yang disebabkan 

oleh Tergugat Article 520 Restatement 

(Second) of Torts menentukan enam 

parameter kegiatan yang tergolong sebagai 

Abnormally Dangerous Activity, yaitu: 

1. Existence of a high degree of risk; 

2. Likelihood that the harm that results 

from it will be great; 

3. Inability to eliminate the risk; 

4. Extent to which the activity is not a 

matter of common usage; 

5. Inappropriateness of the activity to 

the place where it is carried on; and 

6. Extent to which its value to the 

community is outweighed by its 

dangerous attributes. 

2. Membuktikan adanya Kerugian. 

3. Membuktikan adanya Kausalitas antara 

kegiatan seseorang dengan kerugian yang 

ditimbulkannya. 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup ketentuan 

mengenai Strict Liability termuat dalam Pasal 

35. Sebelum memasuki substansi ketentuan 

pasal tersebut, ada baiknya terlebih dahulu 

mengomentari judul paragraf dari pasal tersebut 

yaitu Tanggung Jawab Mutlak. Terjemahan 

Strict Liability menjadi Tanggung Jawab Mutlak 

agak riskan, sebab terdapat satu istilah lagi 

yang berbeda maknanya dengan Strict Liability, 

yaitu Absolute Liability. Pada Absolut Liability, 

bahkan kerugian pun tidak perlu dibuktikan. Jadi, 

hanya dengan melakukan suatu perbuatan yang 

tergolong dalam ketentuan Absolute Liability 

tersebut, maka pelaku sudah harus bertanggung 

jawab, sehingga hal yang harus dibuktikan 

oleh Penggugat terhadap perbuatan Tergugat 

hanya satu, yaitu membuktikan bahwa Tergugat 

memang melakukan sesuatu hal yang dilarang 

tersebut. Tentu pengertian Absolute Liability 

berbeda dengan Strict Liability, sehingga perlu 

diperhatikan bahwa Tanggung Jawab Mutlak 

yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 

maupun UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah Strict 

Liability, bukan Absolute Liability. Pasal 35 ayat 

(1) UU Nomor 23 Tahun 1997 menentukan bahwa 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 



dapat dibebankan tanggung jawab secara mutlak 

atas kerugian yang ditimbulkan, bila usaha dan 

kegiatannya menimbulkan dampak besar dan 

penting terhadap lingkungan hidup, yaitu yang: a. 

Menggunakan bahan berbahaya dan beracun; dan/ 

atau; b. Menghasilkan limbah bahan berbahaya 

dan beracun. 

Kewajiban membayar ganti rugi timbul 

bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang ditentukan di atas yakni secara langsung 

dan seketika pada saat terjadinya pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. Namun, 

Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1997 

memuat ketentuan bagi penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan untuk dapat dibebaskan dari 

kewajiban ganti rugi tersebut yakni bila dapat 

membuktikan bahwa pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh: 

a. Bencana alam atau peperangan; atau 

b. Keadaan terpaksa di luar kemampuan 

manusia; atau 

c. Tindakan pihak ketiga yang 

menyebabkan terjadinya pencemaran 

dan/atau 

hidup. 

perusakan lingkungan 

UU Nomor 32 Tahun 2009 juga memuat 

ketentuan mengenai Strict Liability dalam 

Pasal 88 yang menentukan bahwa, “Setiap 

orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan 

dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau 

yang menimbulkan ancaman serius terhadap 

lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas 

kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian 

unsur kesalahan.” Jadi, ada empat hal yang dapat 

menerbitkan Strict Liability, yaitu dalam hal 

seseorang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 

kegiatannya: 

a. Menggunakan B3; 

b. Menghasilkan limbah B3; 

c. Mengelola limbah B3; 

d. Menimbulkan ancaman serius 

terhadap lingkungan hidup. 

Kedua instrumen hukum tersebut 

menunjukkan bahwa Strict Liability dianut dalam 

hukum lingkungan nasional, yakni dalam hal 

tertentu yang spesifik seperti telah ternyata di atas. 

Dalam perkara Gunung Mandalawangi, gugatan 

antara lain dikarenakan Tergugat I melakukan 

perbuatan yang mengabaikan peraturan dan/atau 

menyimpang dari maksud dan tujuan perusahaan 

karena mengakibatkan luas hutan di Jawa Barat 

tinggal 8% serta menimbulkan longsor yang terjadi 

pada tanggal 28 Januari 2003 dan menimbulkan 

kerugian besar. Pada posita angka 26 Penggugat 

mendalilkan bahwa Tergugat bertanggung jawab 

mutlak (Strict Liability) sehingga Penggugat 

tidak perlu membuktikan unsur kesalahan. Dasar 

hukum dari dalil ini adalah Pasal 35 UU Nomor 

23 Tahun 1997 yang sedang berlaku ketika itu. 

Akan tetapi, dalam poin 2 petitumnya Penggugat 

meminta “Menyatakan menurut hukum bahwa 

PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan 

melawan hukum dan oleh karenanya patutlah 

dihukum untuk membayar ganti kerugian.” 

Pada dalil poin 16 eksepsi oleh Tergugat 

I dikatakan bahwa dalil Penggugat yang 

menyatakan Tergugat I melakukan kesalahan 

dalam pengelolaan kawasan hutan adalah tidak 

benar (karena Tergugat I telah melaksanakan 

pengelolaan hutan) sehingga secara hukum 

Tergugat I tidak harus bertanggung jawab. 

Mengenai hal ini, menurut Penulis tidak esensial 

sebab dasar gugatan adalah Strict Liability yang 

tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. 

Dengan demikian, sekalipun benar dalil Tergugat 

I bahwa ia telah melaksanakan pengelolaan 



hutan sehingga kesalahan tidak terbukti, tidak 

membebaskan Tergugat I dari tanggung jawab 

atas dasar Strict Liability. 

Pada dalil poin 19 dan 20 eksepsi oleh 

Tergugat I, kerugian yang diderita oleh korban 

bencana tersebut adalah akibat bencana alam. Jika 

benar dalil ini maka berdasarkan hukum positif 

mengenai Strict Liability di Indonesia, Tergugat I 

dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar 

ganti kerugian, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) 

UU Nomor 23 Tahun 1997. Akan tetapi, ternyata 

peristiwa longsor di Desa Mandalawangi ini 

bukanlah suatu bencana alam, sehingga Tergugat 

I tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab 

membayar ganti kerugian (penjelasan mengenai 

bahwa peristiwa longsor di Desa Mandalawangi 

bukanlah suatu bencana alam diuraikan dalam 

bagian analisis terkait bencana alam/act of God 

yang ada di sub selanjutnya). Dalam dalil poin 

II 2 Eksepsi oleh Tergugat IV, posita Penggugat 

adalah obscuur libel karena kasus longsor yang 

terjadi bukanlah akibat dari kegiatan atau usaha 

yang menggunakan B3 maupun menghasilkan 

limbah B3 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 

35 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997. Seluruh 

eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri 

Bandung, sebab majelis hakim berpendapat 

bahwa Tergugat I, III, IV dan V bertanggung jawab 

secara Strict Liability atas kerugian yang timbul. 

Begitu pula dengan Pengadilan Tinggi Jawa 

Barat dan Mahkamah Agung. Pendapat hakim 

adalah bahwa kejadian longsor disebabkan antara 

lain kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan 

karena pemanfaatan tanah tidak sesuai fungsi dan 

peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung. 

Fakta ini berhubungan seara kausalitas dengan 

kerugian (yang timbul akibat longsor), sehingga 

terpenuhi unsur Strict Liability dan para Tergugat 

tidak dapat membuktikan sebaliknya. 

Secara umum pendapat tersebut muncul 

karena adanya asas Precautionary Principle dalam 

hukum lingkungan positif di Indonesia, sehingga 

penyimpangan peruntukan kawasan hutan 

dianggap sebagai sebab (causa) yang menyalahi 

aturan Precautionary Principle sehingga para 

Tergugat adalah bertanggung jawab dalam kasus 

ini. 

Keputusan hakim untuk menerapkan 

Precautionary Principle sebagai bentuk adopsi 

dari ketentuan hukum internasional dalam kasus 

ini dinilai tepat. Hal ini dikarenakan penegakkan 

hukum lingkungan hidup disebabkan dengan 

standar hukum Internasional. Hal ini berarti suatu 

ketentuan hukum internasional dapat digunakan 

oleh hakim nasional apabila memang ketentuan 

tersebut telah dipandang sebagai “ius cogen” 

(O’Riordan dan J. Cameron, 1996: 347). 

Apabila kemudian merujuk pada sumbersumber 

hukum internasional yang termuat dalam 

Statute of The International Court of Justice 

Article 38 (1), adalah (Jones, 1992: 1705): 

a. international conventions, whether 

general or particular, establishing 

rules expressly recognized by the 

contesting states; 

b. international custom, as evidence of 

a general practice accepted as law; 

c. The general principles of law 

recognized by civilized nations; 

d. Judicial decisions and 

e. The teachings of the most highly 

qualified publicists of the various 

nations, as subsidiary means for the 

determination of rules of law. 

Prinsip Ius Cogen sendiri bisa dikategorikan 

sebagai suatu international customary law, yang 

berarti merupakan suatu bagian dari sumber 



hukum internasional yang tergolong kepada 

international custom, as evidence of a general 

practice accepted as law (Raffensperger dan J. 

Tickner, 1999: 567). 

Hal yang menarik untuk dikaji adalah 

seputar Abnormally Dangerous Activity sebagai 

salah satu unsur Strict Liability yang harus 

dibuktikan oleh Penggugat. Dalam kasus ini, 

Abnormally Dangerous Activity yang terjadi dan 

disebabkan oleh para Tergugat adalah: 

a. Existence of a high degree of risk 

Dalam perkara ini, pada perbuatan Tergugat 

I terdapat resiko yang berskala besar, yaitu 

dapat terjadi longsor. Perbuatan Tergugat I yang 

dimaksud adalah mengelola hutan sampai dengan 

terjadi pengurangan areal hutan secara masif 

sehingga hutan sekunder di Gunung Mandalawangi 

tersebut tidak mampu lagi menahan curah hujan. 

Ketidakmampuan hutan menahan curah hujan 

dapat mengakibatkan banjir. Namun, disertai 

dengan struktur kemiringan lereng 40 derajat, 

maka bahaya longsor pun mungkin terjadi. 

Apabila terjadi longsor, maka secara logika teori 

gravitasi pemukiman penduduk akan tertimbun 

tanah. Dengan demikian jelas bahwa terdapat 

resiko skala besar dari perbuatan Tergugat I. 

b. Likelihood that the harm that results from it 

will be great 

Kegiatan berbahaya yang abnormal dari 

Tergugat I juga memenuhi unsur ini, bahwa 

kerugian yang akan muncul dari kegiatan tersebut 

akan sangat besar. Hal ini terbukti dengan 

munculnya korban jiwa 21 orang meninggal 

(dalam posita 20 orang meninggal dan 1 tidak 

ditemukan), 15 orang korban luka-luka dan dirawat 

inap, 165 unit rumah hancur, 67 unit rumah rusak 

berat, 44 unit rumah rusak ringan dan 104 rumah 

terancam, 70 Ha sawah padi dan 35 Ha ladang 

jagung hancur (dalam petitum ditambah 35 Ha 

ladang kacang merah), 150 ekor domba dan 5.000 

ekor ayam dan itik musnah, rusak/ robohnya jalan 

setapak 4,5 km, jembatan 3 m, drainase 6 km, 

pipa air bersih 7 km, madrasah 2 unit dan masjid 

3 unit, serta hancurnya perlengkapan sekolah 

mengakibatkan kerugian dalam bersekolah serta 

hilangnya kesempatan mencari nafkah bagi 376 

KK yang mengungsi. Posita dalam gugatan 

menunjukkan kerugian materiil sejumlah 

Rp.30.417.200.000,00 dan kerugian immateriil 

sebesar Rp.20.000.000.000,00. 

c. Inability to eliminate the risk 

Dalam positanya Penggugat mendalilkan 

bahwa Tergugat I telah mengetahui 7 titik rawan 

longsor namun tidak menanganinya secara khusus 

dan tidak mengumumkan penemuan tersebut 

kepada masyarakat dan Pemda Kabupaten Garut, 

sehingga kemudian muncul kerugian yang sangat 

besar. Dengan demikian unsur ini pun terpenuhi. 

d. Extent to which the activity is not a matter 

of common usage 

Kegiatan Tergugat I dalam pemanfaatan 

hutan tidak sesuai fungsi dan peruntukannya 

sebagai hutan lindung, sehingga unsur bahwa 

kegiatan tidak sesuai penggunaan/pemakaian/ 

pemanfaatan secara umum juga terpenuhi. 

Hal ini dikarenakan pemanfaatan hutan secara 

umum seharusnya sesuai dengan fungsi dan 

peruntukannya, namun yang terjadi adalah 

eksploitasi hutan sehingga tidak mampu 

menampung curah hujan. 

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut 

maka terbukti pula unsur Abnormally Dangerous 

Activity, di samping Kerugian dan Kausalitas di 

antara keduanya, sehingga Tergugat sepantasnya 



ertanggung jawab secara Strict Liability. Apabila 

dicermati lebih jauh lagi, sebenarnya hakim juga 

bisa mendasari pertimbangan hukumnya dalam 

menjatuhkan putusan soal Strict Liability kepada 

tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 

(1) UU Nomor 23 Tahun 1997 jo Pasal 15 ayat 

(1) UU Nomor 23 Tahun 1997 jo Pasal 3 ayat 

(1) PP Nomor 27 Tahun 1999. Pasal 35 ayat 

(1) UU Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan: 

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang usaha dan kegiatannya menimbulkan 

dampak besar dan penting terhadap lingkungan 

hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan 

beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan 

berbahaya dan beracun, bertanggung jawab 

secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, 

dengan kewajiban membayar ganti rugi secara 

langsung dan seketika pada saat terjadinya 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup”. 

Kegiatan yang disebabkan oleh Tergugat 

dalam hal ini memang menimbulkan dampak yang 

cukup besar dan penting terhadap lingkungan 

hidup. Sehingga, penanggung jawab kegiatan 

dalam hal ini adalah tergugat bisa dikenakan suatu 

bentuk pertanggungjawaban mutlak, kepadanya 

dikenakan juga kewajiban pembayaran ganti rugi 

kepada korban-korban atau pihak-pihak yang 

dirugikan akibat dari tindakannya tersebut. 

Masih terkait dengan ketentuan di atas, 

apabila kemudian suatu kegiatan dikategorikan 

sebagai suatu kegiatan yang memiliki dampak 

besar dan penting terhadap lingkungan, maka 

kegiatan tersebut wajib memiliki AMDAL. Hal 

ini termuat jelas pada ketentuan Pasal 15 ayat 

(1) UU No. 23 Tahun 1997: “setiap rencana 

usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan 

dapat menimbulkan dampak besar dan penting 

terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup.” 

Masih berkorelasi dengan apa yang 

diungkapkan di atas, ketentuan menyangkut soal 

AMDAL ini kembali ditegaskan dalam PP Nomor 

27 Tahun 1999. Hal ini merujuk pada ketentuan 

yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 

27 Tahun 1999: Usaha dan/atau kegiatan yang 

memungkinkan dapat menimbulkan dampak 

besar dan penting terhadap lingkungan hidup 

adalah poin a. Pengubahan bentuk lahan dan 

bentang alam, poin c, Proses dan kegiatan yang 

secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 

serta kemerosotan sumber daya alam, dalam 

pemanfaatannya dan, poin e, Proses dan kegiatan 

yang hasilnya akan dapat mempengaruhi 

pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/ 

atau perlindungan cagar budaya 

Merujuk pada beberapa dalil-dalil gugatan 

yang dikemukakan penggugat, sebenarnya sudah 

bisa memenuhi ketentuan huruf a, c, dan e dari 

pasal di atas. Beberapa di antaranya adalah dalil 

penggugat yang menyatakan bahwa: 

a. Tergugat I dalam mengelola hutan 

telah mengabaikan peraturan dan/ 

atau telah menyimpang dari maksud 

dan tujuan perusahaan, di mana hal 

ini telah mengakibatkan luas hutan 

di Jawa Barat tinggal 8% (termasuk 

hutan Mandalawangi Garut) dari 

keadaan 53 juta Ha (20%) sebelum 

dikelola oleh Tergugat I. 

b. Tergugat III dengan mengeluarkan 

SK Menhut No. 419/KPTS II/1999 

yang amarnya merubah status hutan 

lindung Mandalawangi menjadi 

hutan produksi terbatas. 



Apabila memang kemudian bisa dibantah 

oleh Para Tergugat dalam jawaban dalam 

pokok perkaranya, sehingga kegiatan tersebut 

sebenarnya menurut pendapat tergugat tidak 

memenuhi unsur-unsur kegiatan yang wajib 

AMDAL, maka kembali pada ketentuan di 

mana kegiatan yang wajib AMDAL pasti bisa 

dikenakan ketentuan strict liability, tapi di sisi 

lain tidak berarti juga bahwa kegiatan yang 

tidak wajib AMDAL pasti tidak akan terkena 

strict liability. Dari uraian beberapa ketentuan 

di atas, bisa disimpulkan bahwa memang benar 

ketentuan soal Strict Liability bisa dikenakan 

kepada Para Tergugat dalam kasus ini dengan 

menggunakan beberapa dasar hukum. 

2. Bencana Alam (act of god) 

Gambaran Umum act of god 

Istilah ‘force majeur’ seringkali 

dikemukakan untuk mengurangi atau 

menghilangkan tanggung jawab seseorang ketika 

ia tidak dapat melakukan kewajibannya karena 

sebab-sebab di luar kendalinya, seperti kuasa 

Tuhan (act of God). 

Act of God didefinisikan oleh Congress 

(badan legislatif di Amerika Serikat) sebagai 

suatu hal yang yang disebabkan oleh bencana 

alam yang serius (grave natural disaster). Akan 

tidak semua bencana alam dapat dikategorikan 

sebagai act of God. Yang dapat dikategorikan 

adalah bencana yang tidak biasa (unusual) dan 

luar biasa (extraordinary) secara alamiah, serta 

tidak dapat diantisipasi atau diprediksi dalam 

keadaan normal. Jadi apabila suatu bencana 

alam merupakan sesuatu yang lumrah terjadi di 

di daerah tersebut, peristiwa tersebut bukanlah 

grave natural disaster dan bukanlah akibat dari 

act of God. Act of God juga didefinisikan sebagai 

tindakan yang diakibatkan oleh alam tanpa adanya 

campur tangan dari manusia (Fraley, 2010: 669- 

678). Bila ada intervensi dari manusia sekecil 

apapun yang menyebabkan timbulnya bencana, 

maka biasanya pengadilan akan menolak defense 

act of God yang dikemukakan oleh pihak tersebut 

(Ibid, 690). 

Syarat lain suatu kejadian dikatakan sebagai 

tindakan Tuhan yaitu kejadian tersebut terjadi 

secara langsung (direct), cepat (immediate), 

disebabkan oleh alam itu sendiri, tidak terkontrol 

dan tidak dipengaruhi oleh tindakan manusia, 

serta tidak ada campur tangan manusia. Kejadian 

itu harus tidak dapat dihindari, diprediksi, maupun 

ditangani dengan amat hati-hati (Fasoyiro, 2009: 

20). 

Pihak yang secara potensial harus 

bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan 

(Potentially Responsible Parties/PRPs) biasanya 

menggunakan act of God sebagai alasan untuk 

mengurangi tanggung jawab. Akan tetapi tidak 

cukup hanya dengan mengemukakan alasan 

tersebut lantas ia dapat lepas dari tanggung 

jawab; ia juga harus menyertakan bukti-bukti 

yang cukup dan mendukung bahwa peristiwa 

tersebut tidak mungkin diprediksi atau dihindari 

dan act of God adalah satu-satunya penyebabnya 

(sole cause). 

Kesimpulannya, supaya para pihak dapat 

menggunakan dalih act of God sebagai penyebab 

suatu peristiwa, ia harus membuktikan 4 unsur 

berikut di hadapan pengadilan : (1) act of God itu 

tidak dapat diantisipasi; (2) act of God haruslah 

bencana alam yang serius (grave) atau fenomena 

alam lainnya yang luar biasa (exceptional), tidak 

terhindarkan (inevitable), dan tidak tertahankan 

(irresistible); (3) act of God haruslah merupakan 

satu-satunya penyebab (sole cause); (4) kerusakan 



yang disebabkan act of God tersebut tidak 

dapat dihindari meskipun sudah ada tindakan 

pencegahan (due care) atau prediksi masa depan 

(Kristl, 2006: 325-362). 

Implementasi Elemen-Elemen Dari Defense 

act of god dalam Statuta Terkait Lingkungan 

Hidup Tingkat Federal Amerika Serikat dan 

Texas Terhadap Kasus Mandalawangi 

a. Suatu act of God harus tidak dapat 

diantisipasi 

Dalam kasus ini, seharusnya peristiwa 

longsor ini dapat diantisipasi. Tergugat sendiri 

mengakui bahwa ia telah mengetahui keadaan 

tanah di Gunung Mandalawangi, yang mana 

bagian atas Gunung Mandalawangi terdiri atas 

tanah regosol, sehingga ketika terkena air dalam 

debit atau curah yang besar tanah regosol yang 

bertekstur kasar dan parous dengan kemampuan 

menahan air yang rendah menyebabkan longsor. 

Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan 

mencegah atau menjaga agar pepohonan yang 

besar-besar (tanaman keras) tetap ada di sana 

guna menahan aliran air dan menyerap air dalam 

tanah. Terlebih lagi banjir bandang tersebut 

merupakan siklus lima puluh tahun sekali yang 

sudah diketahui oleh masyarakat luas, sehingga 

seharusnya bisa diantisipasi dengan baik yang 

oleh karena itu seharusnya dalih act of God 

gugur. 

b. Suatu act of God haruslah bencana alam 

yang serius (grave natural disaster) 

Tiga elemen yang harus dibuktikan bahwa 

suatu kejadian adalah fenomena alam yang luar 

biasa, yaitu: kejadian tersebut harus luar biasa 

(exceptional), tak terelakkan (inevitable), dan 

tak tertahankan (irresistible). Memang dari segi 

kuantitas curah hujan sangat luar biasa (sampai 

14 kali dari curah hujan normal) dan tidak ada 

yang bisa mengatur kapan terjadi hujan karena 

itu merupakan fenomena alamiah sehingga 

seakan-akan terlihat seperti bencana alam, tetapi 

untuk dapat diklasifikasikan sebagai grave 

natural disaster harus memenuhi syarat ‘tidak 

dapat diantisipasi bentuknya, lokasinya, ataupun 

peralatan yang menunjang terjadinya bencana 

alam tersebut, baik karena alasan historis, 

geografis, maupun iklim’. Secara historis, iklim, 

dan geografis, peristiwa hujan besar banjir 

bandang di kawasan Gunung Mandalawangi sudah 

pernah terjadi, bahkan jangka waktu siklusnya 

sudah diketahui dengan baik oleh khalayak 

luas; sehingga sudah bisa disebabkan tindakan 

antisipasi. Jadi tidak termasuk act of God. Hal 

ini dikuatkan dalam kasus Stringfellow, ARCO, 

serta yurisprudensi pengadilan Amerika Serikat, 

memang biasanya hujan tidak dikategorikan 

sebagai act of God. 

c. Suatu act of God harus menjadi satu-satunya 

penyebab (sole cause) dari bencana 

Suatu act of God harus menjadi satusatunya 

penyebab (sole cause) dari bencana 

untuk dapat dinyatakan sebagai bencana alam 

si penanggung jawab usaha atau kegiatan harus 

menyatakan act of God sebagai satu-satunya 

penyebab (sole cause), sehingga tidak boleh ada 

sedikitpun campur tangan dari pihak manusia; bila 

ada maka dalih act of God akan gugur seketika. 

Dalam kasus ini Tergugat I dalam eksepsinya di 

pengadilan tingkat pertama mengatakan bahwa 

peristiwa longsor tersebut murni bencana alam. 

Akan tetapi, di pengadilan tingkat kasasi terbukti 

lewat hasil penelitian bahwa pencemaran 

lingkungan tersebut tidak hanya karena hujan 

(banjir bandang), tetapi ada pula faktor-faktor lain 



yang turut mempengaruhi seperti pemanfaatan 

tanah yang tidak sesuai dengan fungsi dan 

peruntukannya sebagai kawasan hutan lindung. 

Hal ini mempunyai hubungan kausalitas dengan 

longsornya tanah yang mengakibatkan jatuhnya 

korban jiwa dan harta benda, sehingga dalam 

hal ini Tergugat I gagal membuktikan poin ini 

sehingga seharusnya dalih act of God-nya tidak 

dapat diterima. 

d. Lack of negligence (ketiadaan kelalaian) 

tidak cukup membuktikan dalil act of God 

Meskipun salah satu pihak membuktikan 

bahwa tidak ada unsur kelalaian pada tindakannya 

(seperti sudah melakukan tindakan pencegahan), 

akan tetapi tidak secara otomotis dalil act of 

God terpenuhi dan ia dapat membebaskan diri 

dari tanggung jawab. Dalam jawaban Tergugat I 

pada pengadilan tingkat pertama, ia menyatakan 

telah berhati-hati dalam menyusun perencanaan 

pengelolaan hutan (selalu dengan persetujuan 

dari Menteri Kehutanan), melakukan reboisasi 

dan tidak mengubah hutan primer menjadi 

hutan sekunder, tidak ada pengubahan status 

hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas, 

mengetahui adanya titik-titik rawan longsor 

sebelum peristiwa tersebut terjadi, maupun 

perubahan tata guna lahan bagian atas bukit dari 

tanaman keras ke tanaman musiman. Singkatnya, 

Tergugat I merasa tidak melakukan sedikitpun 

kelalaian yang menyebabkan terjadinya bencana 

longsor. Terlepas dari benar atau tidaknya, 

ketika Tergugat I telah memaparkan fakta-fakta 

ketiadaan kelalaian pada dirinya tersebut tidak 

lantas membuat dalil act of God terbukti dan ia 

otomatis bebas dari pertanggungjawaban. Hal 

ini disebabkan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 

dan tiga statuta terkait lingkungan hidup yang 

kita rujuk di sini tidak menganut prinsip fault- 

based, sehingga soal unsur ‘kesalahan’ (dalam 

hal ini culpa atau kelalaian) yang tidak ditemukan 

pada Tergugat I tidak dipertimbangkan. Menurut 

penulis, hal ini adalah tindakan dari Tergugat yang 

sudah sepatutnya mengetahui kondisi Gunung 

Mandalawangi dan hujan besar yang terjadi 

secara berulang-ulang, tetapi kurang melakukan 

sosialisasi bahaya dan menerapkan prinsip kehatihatian 

dalam membuat keputusan administratif 

yang berpengaruh terhadap keseimbangan 

ekologi di daerah tersebut. 

e. Bencana tidak dapat dicegah meskipun 

sudah ada tindakan pencegahan atau 

prediksi sebelumnya 

Dalam menangani kasus-kasus lingkungan 

terkait act of God, pengadilan federal menghasilkan 

satu prinsip penting, yaitu apabila Tergugat telah 

mendapat peringatan yang cukup dan alat yang 

memadai untuk melakukan usaha perlindungan, 

pencegahan, maupun mitigasi dampak atas act 

of God tetapi gagal melakukannya, maka ia tetap 

bertanggung jawab. Sebaliknya bila Tergugat 

tidak mendapat peringatan yang cukup serta tidak 

ada alat yang memadai, maka ia tidak bertanggung 

jawab. Contohnya ada pada kasus Apex di mana 

kapten kapalnya tidak menghiraukan peringatan 

dalam usaha menghindarkan kapalnya dari 

tabrakan, sehingga ia dianggap tetap bertanggung 

jawab. 

Dalam kasus Mandalawangi ini, Tergugat 

V telah melakukan beberapa hal seperti 

mengeluarkan surat Nomor 322.377/Kec./tahun 

2000 yang isinya berupa usulan keberatan pada 

KPH yang pada pokoknya isi surat tersebut 

menyarankan ada penyuluhan di lapangan 

sehubungan kawasan Gunung Mandalawangi 

telah dibuka dan akan ditanami tanaman tumpang 

sari oleh masyarakat; surat nomor 520/44/IV/ 



Kec./2001 tentang permohonan pengelolaan 

lahan Gunung Mandalawangi kiranya dapat lebih 

diarahkan sehingga tidak selalu mengakibatkan 

bencana apabila turun hujan. Sudah ada peringatan 

yang cukup dari Tergugat V untuk melakukan 

kehati-hatian secara tertulis, namun ternyata 

usaha perlindungan, pencegahan, maupun 

mitigasi dampak atas act of God tersebut tidak 

berhasil mencegah longsor yang mungkin timbul. 

Melihat akibat yang ditimbulkan ini seharusnya 

Tergugat tetap bertanggungjawab. 

f. Liability is strict (Tanggung Jawab Ketat) 

Statuta-statuta lingkungan pemerintah 

federal menerapkan prinsip tanggung jawab 

ketat (strict liability), sehingga seseorang tetap 

bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkannya, kecuali ia dapat membuktikan 

bahwa kerusakan itu terjadi karena salah satu 

pengecualian dari tanggung jawabnya itu, yang 

salah satunya termasuk act of God. Akan tetapi 

meskipun ia sudah berhasil membuktikan kelima 

poin yang disebutkan di atas, pada dasarnya 

seseorang harus tetap bertanggung jawab karena 

tanggung jawab act of God adalah berdasarkan 

atas akibat (causation-based), bukan berdasarkan 

kesalahan (fault-based). Ketika sudah ada akibat 

yang ditimbulkan dari act of God, dalam kasus 

ini berarti peristiwa longsor, para Tergugat prima 

facie memang pada dasarnya bertanggung jawab 

atas kerusakan lingkungan akibat keluarnya SK 

yang amarnya berisi perubahan fungsi hutan 

lindung serta tindakan-tindakan yang mengarah 

pada perubahan fungsi dan kerusakan hutan. 

Dalam jurnal Invoking the Act of God Defense 

karya Laurencia Fasoyiro, dalam hal ini diberikan 

suatu contoh bahwa tidak semua hujan dapat 

dikategorikan sebagai act of God. Suatu hujan 

yang sifatnya normal, biasa bagi daerah tersebut, 

dan pernah terjadi selama masih terekam dalam 

memori manusia yang hidup (within the memory 

of men then living), tidak dapat dikategorikan 

sebagai act of God karena sifatnya seperti siklus 

yang berulang-ulang. 

Menganalisis keterangan ahli Dr. Chay 

Asdak yang mengatakan hujan ini merupakan 

”peristiwa alam siklus 50 tahunan (hal 

tersebut juga diketahui oleh masyarakat yang 

bersangkutan) yang pada waktu kejadian terjadi 

intensitas curah hujan sangat tinggi yaitu 12 

mm/hari atau 14 kali rata-rata normal di mana 

ada atau tidak ada hutan tidak berpengaruh 

secara signifikan menahan banjir dan tanah 

longsor” (Faure & Niessen, 2006: 191). Ketika 

suatu masyarakat telah mengetahui dengan 

jelas suatu fenomena yang sifatnya berulang, 

maka peristiwa atau bencana alam tersebut tidak 

dapat dikategorikan sebagai act of God karena 

sudah bisa diperkirakan terjadinya. Ahli dari 

Pemohon Kasasi III sendiri yang mengatakan 

demikian, jadi dengan demikian pernyataan yang 

bersangkutan menjadi bumerang bagi Pemohon 

Kasasi III dan menggugurkan dalih act of God 

yang ia kemukakan! 

Hampir mirip dengan peraturan pemerintah 

federal, untuk menyatakan dalil bahwa suatu 

peristiwa kerusakan lingkungan terjadi karena 

adanya act of God di negara bagian Texas 

seseorang harus membuktikan bahwa: 

a. Kejadian tidak dapat diantisipasi; 

b. Kejadian belum pernah terjadi 

c. 

sebelumnya (unprecedented); 

Act of God adalah satu-satunya 

penyebab (sole cause) dari fenomena 

alam tersebut; dan 

d. Telah melakukan tindakan 

pencegahan (due care) ataupun 

prediksi sebelumnya (foresight). 



Dari hasil analisis dalih yang dikemukakan 

oleh para Tergugat dan ahli serta pertimbangan 

hakim pada tingkat kasasi, dapat disimpulkan 

sebenarnya peristiwa ini bukan merupakan 

bencana alam (sebab-sebab act of God) karena 

ketujuh poin di atas tidak dapat dibuktikan oleh 

para Tergugat, oleh karena itu Tergugat seharusnya 

tetap bertanggung jawab secara mutlak (strict 

liability). Dapat ditarik suatu kesimpulan memang 

untuk membuktikan dalil act of God di hadapan 

pengadilan sangat sulit mengingat banyaknya 

poin-poin persyaratannya. Jadi, apakah ada 

gunanya kita mendalilkan act of God sebagai 

alasan untuk kita mengelak diri dari tanggung 

jawab? Sepertinya tidak ada manfaatnya, kecuali 

ada perubahan terhadap undang-undangnya yang 

bisa memberikan ‘celah’ bagi si penanggung 

jawab usaha atau kegiatan. 

3. Precautionary Principle (Prinsip Kehati- 

hatian) 

Prinsip kehati-hatian yang dikembangkan 

dalam hukum lingkungan internasional 

adalah konsep yang prospektif. Hal ini dapat 

digunakan untuk memutuskan apa yang 

seharusnya diperbolehkan untuk terjadi di 

masa depan. Pertanyaan yang dibahas 

dalam uraian ini adalah apakah dalam 

hukum domestik prinsip kehatihatian 

harus diterapkan secara retrospektif (Hey, 

1992: 303-318). Haruskah sikap kehati-hatian 

digunakan sebagai standar untuk diterapkan 

dalam tindakan masa lalu pihak swasta, sehingga 

dapat menilai apakah pihak swasta tersebut telah 

bertindak secara legal? Dalam ranah perdata, 

jawabannya adalah ya. Menerapkan prinsip 

kehati-hatian dalam kasus perdata menghilangkan 

persyaratan ‘kemampuan melihat apa yang akan 

terjadi di masa depan’ dan mengubah tanggung 

jawab berdasarkan kesalahan menjadi tanggung 

jawab mutlak. Di ranah pidana, penerapan 

retrospektif dari prinsip kehati-hatian tidak 

sesuai. Dengan mengharuskan tindakan kehatihatian 

pada seorang pelaku dalam penuntutan 

lingkungan akan mengubah tanggung jawab 

mutlak (strict liability) menjadi tanggung jawab 

mutlak (absolute liability) dan menciptakan 

potensi hukuman pidana tanpa adanya kesalahan 

(M’Gonigle, 1994: 99-169). Bruce Pardy 

berpendapat bahwa di ranah perdata prinsip 

kehati-hatian seharusnya digunakan untuk 

mengevaluasi tindakan-tindakan masa lalu dari 

pelaku dalam kasus perdata. Hal tersebut saat ini 

tidak diterapkan oleh pengadilan. Di ranah pidana, 

justru kebalikannya. Bruce Pardy berpendapat 

bahwa prinsip kehati-hatian tidak seharusnya 

diterapkan dalam penuntutan atas pelanggaran 

lingkungan. Namun begitu, setidaknya satu 

pengadilan telah mengambil langkah yang setara 

dan jika ada kecenderungan, itu akan mengarah 

ke hal yang di atas (Pardy, 2002: 70-75). 

Dalil Gugatan Penggugat 

Para Penggugat yang menyatakan 

bahwa menurut hasil penyelidikan Direktorat 

Vulkanologi, faktor-faktor penyebab longsornya 

Gunung Mandalawangi, yaitu: 

a. ketebalan pelapukan tanah (3 meter); 

b. sarang (mudah meloloskan air); 

c. batuan vulkanik yang belum padu; 

d. kecuraman lereng 20-50 derajat dan bagian 

bawah relative landai; dan 

e. adanya perubahan tata guna lahan 

bagian alas bukit dari tanaman keras/ 

hutan ke tanaman musiman. Hal tersebut 

menegaskan manejemen pengelolaan 

hutan yang disebabkan oleh Tergugat I 



hanya mengejar keuntungan semata tanpa 

menghiraukan kelestarian lingkungan 

dan ekosistem serta tata guna lahan 

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 

7 PP No. 53 Tahun 1999. Kemudian di 

paragraf berikutnya, dinyatakan bahwa 

Tergugat I telah mengetahui dan mengakui 

adanya 3 titik rawan longsor di Petak V 

dan 4 titik rawan longsor di Petak VI, 

namun Tergugat I tidak menanganinya 

secara khusus dan tidak mengumumkan 

penemuan itu kepada masyarakat dan 

pihak terkait, sehingga Tergugat I telah 

melakukan kelalaian yang mengakibatkan 

jatuhnya korban jiwa dan harta benda. 

Berdasarkan dalil gugatan tersebut, kami 

menyimpulkan bahwa pengetahuan-pengetahuan 

yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai 

suatu bukti ilmiah. Seperti diketahui bersama, 

dalam Precautionary Principle, ketiadaan bukti 

ilmiah tidak dapat menjadi alasan untuk menundanunda 

upaya pencegahan selama ada ancaman 

kerugian yang tidak dapat dipulihkan, sedangkan 

dalam kasus ini sudah jelas terdapat 3 titik rawan 

longsor di Petak V dan 4 titik rawan longsor di 

Petak VI, tetapi Tergugat I tidak menanganinya 

secara khusus dan tidak mengumumkan penemuan 

itu kepada masyarakat dan pihak terkait. 

Hal tersebut tentu menyimpang dari 

penerapan Precautionary Principle. Dengan 

adanya pengetahuan akan titik-titik rawan 

longsor, sudah seharusnya Tergugat I sebagai 

pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola 

melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak 

terjadi longsor. Ketiadaan bukti ilmiah saja tidak 

dapat menjadi alasan untuk menunda-nunda 

upaya pencegahan, apalagi ini yang sudah jelasjelas 

ditemukan adanya titik-titik rawan longsor. 

Putusan PN Bandung (Putusan Nomor 49/ 

Pdt.G/2003/PN.BDG) 

Amar putusan dalam pokok perkara (dalam 

konpensi) menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat 

III, Tergugat IV, dan Tergugat V bertanggung 

jawab secara mutlak (strict liability) atas 

dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor 

kawasan hutan Gunung Mandalawangi serta 

menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat 

IV, dan Tergugat V untuk melakukan pemulihan 

keadaan lingkungan di areal hutan Gunung 

Mandalawangi 

Amar putusan tersebut menggambarkan 

bahwa karena tidak disebabkannya upaya 

pencegahan, maka timbullah peristiwa tanah 

longsor, yang kemudian didalilkan oleh para 

Tergugat dalam eksepsi bahwa tanah longsor ini 

merupakan bencana alam berupa banjir bandang 

disertai tanah longsor di areal hutan Gunung 

Mandalawangi. Jadi, di sini menurut hakim, para 

Tergugat harus bertanggung jawab secara mutlak 

(strict liability) untuk menanggulangi dampak 

yang terjadi. Dengan digunakannya strict liability 

sebagai sistem hukum, maka hambatan yang dialami 

para korban dapat diterobos, beban pembuktian 

tidak hanya dibebankan pada Penggugat lagi 

(korban yang dirugikan) sebagaimana yang 

selama ini lazim dianut karena dalam ketentuan 

Strict Liability kesalahan tidak perlu dibuktikan, 

namun kerugian dan kausalitas antara tindakan 

Tergugat dengan kerugian yang diderita para 

korban tetap harus dibuktikan oleh para korban. 

Putusan tersebut sesuai dengan penganutan 

Precautionary Principle. Karena sebagaimana 

dijelaskan oleh Bruce Pardy dalam jurnalnya yang 

berjudul Applying the Precautionary Principle 

to Private Persons: Should it Affect Civil and 

Criminal Liability? Penerapan precautionary 



principle yang prospektif dalam ranah perdata 

akan konsisten dengan aturan dari tort liability 

sebagaimana yang ada sekarang. Tort liability 

tidak mengutamakan untuk menghukum pelaku, 

tetapi pada kompensasi atas kerugian yang dialami 

korban. Dengan demikian, konsekuensi dari 

penerapan Precautionary Principle dalam kasus 

ini berkonsekuensi pada diterapkannya strict 

liability di mana faktor yang menentukan adalah 

unsur kausalitas antara tindakan tergugat dengan 

kerugian yang ditimbulkan, bukan kesalahan. 

(Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada 

bagian analisis terkait strict liability). 

Memori Kasasi dan Pendapat MA (Termohon 

Kasasi Tidak Mengirimkan Kontra Memori 

Kasasi) 

Dalam memori kasasi yang diajukan oleh 

Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi mendalilkan 

bahwa karena Precautionary Principle belum 

menjadi hukum positif Indonesia, maka Judex 

Facti dinilai telah salah dalam menerapkan 

hukum dan melakukan kelalaian yang dapat 

mengakibatkan dibatalkannya putusan yang 

telah dikeluarkan. 

Berdasarkan alasan tersebut MA berpendapat 

bahwa suatu ketentuan hukum Internasional 

dapat digunakan oleh hakim nasional apabila 

telah dipandang sebagai ”ius cogen” sehingga 

hakim tidak salah dalam menerapkan hukum 

apabila hakim mengadopsi ketentuan hukum 

Internasional. Pada butir selanjutnya, Pemohon 

kasasi mendalilkan bahwa prinsip tanggung 

jawab mutlak (strict liability) yang dilandasi oleh 

prinsip kehati-hatian (precautionary principle) 

yang diterapkan oleh Judex Facti tidak tepat. 

Tidak ada kekosongan hukum dalam praktek. 

Jika tidak dapat diterapkan prinsip tanggung 

jawab mutlak (strict liability) berdasarkan 

Pasal 35 UUPLH, terhadap tiap tuntutan ganti 

kerugian dapat diterapkan ketentuan Pasal 

1365 KUHPerdata, berdasarkan pendapat ahli 

hukum lingkungan Profesor Doktor Koesnadi 

Hardjasoemantri dalam buku “Hukum Tata 

Lingkungan”. 

Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya 

memberikan alasan bahwa alasan para Pemohon 

Kasasi yang berpendapat bahwa Pasal 1365 

KUHPerdata dapat diterapkan dalam kasus ini 

tidak dapat dibenarkan. Namun, alasan lebih lanjut 

tidak dapat dibenarkannya itu tidak dijelaskan 

oleh hakim. Hakim hanya menyampaikan 

bahwa perbuatan Hakim pada pengadilan tingkat 

Pertama dalam mengadopsi hukum Internasional 

tidak salah dalam menerapkan hukum. 

Berdasarkan alasan yang sama pula 

yakni penerapan Precautionary Principle 

dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat 

pertama yang berpedoman pada prinsip ke 15 

yang terkandung dalam asas Pembangunan 

Berkelanjutan pada Konverensi Rio tanggal 

12 Juni 1992, dinilai tidak memiliki dasar 

hukum karena belum menjadi hukum positif di 

Indonesia, dan bukanlah suatu alasan untuk 

mengisi kekosongan hukum dalam praktek 

karena sudah ada hukum positif yang mengatur 

masalah lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu 

UUPLH pada Pasal 3, 6, 14, 15, 34 dan 35 dan 

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada 

Pasal 43, 45, 48, 60 dan 68. Akan tetapi, hakim 

dalam pertimbangannya memberikan alasan 

bahwa suatu ketentuan hukum Internasional 

dapat digunakan oleh hakim nasional apabila 

telah dipandang sebagai ”ius cogen” sehingga 

hakim tidak salah dalam menerapkan hukum 


Internasional. 



Menurut penulis, pertimbangan hakim 

sudahlah benar, di mana memang Precautionary 

Principle dapat diterapkan dalam kasus ini. 

Memang pada UU Nomor 23 Tahun 1997 belum 

dianut Precautionary Principle sebagaimana 

telah dianut UU Nomor 32 Tahun 2009. Namun, 

hukum lingkungan pada umumnya memang 

banyak mendasarkan pada ketentuan-ketentuan 

hukum internasional. Lagipula sebagaimana 

dikatakan oleh hakim Precautionary Principle 

ini telah dipandang sebagai ”ius cogen”, yaitu 

sebagai suatu norma yang diterima dan diakui 

oleh masyarakat internasional secara keseluruhan 

serta sebagai norma yang tidak dapat dilanggar dan 

hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum 

internasional umum yang baru yang mempunyai 

sifat yang sama (Deville, 1997: 567). Dengan 

demikian, hakim tepat dalam menerapkan hukum 


Internasional, yaitu Precautionary Principle. 

IV. 

SIMPULAN 

1. Pembedaan Perbuatan Melawan Hukum 

dengan Strict Liability terkait kasus 

Mandalawangi, putusan hakim untuk 

menjatuhkan vonis dikenakannya tanggung 

jawab mutlak kepada tergugat adalah tepat. 

Hal ini berdasarkan kepada: 

a. Konsekuensi dari penerapan 

Precautionary Principle, 

mendasarkan pada suatu keadaan 

di mana suatu akibat dari suatu 

perbuatan telah diperkirakan 

sebelumnya walaupun tidak ada 

bukti ilmiah. Perum Perhutani telah 

mengetahui keadaan dari hutan yang 

berpotensi terjadi longsor, tetapi 

tetap menggunakannya sebagai hutan 

produksi. Prinsip kehati-hatian telah 

dilanggar, pelanggaran terhadap 

prinsip tersebut akan melahirkan 

suatu tanggung jawab mutlak 

kepada Para Tergugat karena mereka 

telah mengetahui risiko yang akan 

terjadi sehingga ada atau tidaknya 

pembuktian dari Para Tergugat, maka 

mereka tetap harus bertanggung 

jawab. 

b. Penafsiran gramatikal dari Pasal 35 

ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997, yang 

mana seharusnya unsur-unsur dalam 

pasal tersebut berdiri sendiri. Pada 

faktanya ketentuan yang terdapat 

dalam pasal ini mengenai kegiatankegiatan 

yang bisa dikenakan 

kewajiban tanggung jawab mutlak 

adalah bersifat tanggung jawab mutlak, 

di mana unsur satu dan lainnya saling 

berkaitan dan harus terpenuhi semua. 

Pendapat penulis, seharusnya unsurunsur 

yang terdapat dalam pasal ini 

bersifat alternatif, bukan kumulatif, 

sehingga dengan terpenuhinya salah 

satu jenis kegiatan dalam pasal ini 

saja sudah bisa dikenakan sebagai 

suatu tanggung jawab mutlak. 

2. Dalih bencana alam yang dapat digunakan 

dalam hal The Act of God Defence (force 

majeur) adalah bencana alam berat dalam 

arti bencana tersebut harus tidak dapat 

dihindari, tidak dapat diprediksi dan luar 

biasa. Jika di suatu tempat, suatu bencana 

alam terjadi namun bencana alam tersebut 

merupakan hal yang biasa terjadi di sana, 

dalam hal bukan yang terjadi untuk pertama 

kali dan dapat diprediksi terjadinya, maka 

hal tersebut tidaklah termasuk kualifikasi 



encana alam Act of God. Dalam kasus ini, 

banjir bandang dan longsor yang terjadi 

bukanlah bencana alam karena telah dapat 

diprediksi, berdasarkan keterangan ahli 

Dr. Chay Asdak, narasumber tim 11 yang 

merupakan peristiwa alam siklus tahunan 

dan adanya faktor campur tangan dari 

manusia sehingga menjadi faktor pendorong 

terjadinya bencana tersebut. 

3. Terkait Precautionary Principle, Tergugat 

I tidak menerapkan prinsip tersebut karena 

walaupun telah ada bukti yang pasti dari 

hasil temuan yang menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa titik rawan longsor, 

namun Tergugat I tidak menanganinya 

secara khusus sehingga terlihat tidak 

ada upaya pencegahan yang disebabkan 

oleh Tergugat I. Prinsip ini walaupun 

dalam eksepsi dan memori kasasi yang 

diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu 

Tergugat I didalilkan bahwa belum berlaku 

sebagai hukum positif di Indonesia tetapi 

Precautionary Principle ini telah dipandang 

sebagai ius cogen yaitu sebagai suatu norma 

yang diterima dan diakui oleh masyarakat 

Internasional secara keseluruhan serta 

sebagai norma yang tidak dapat dilanggar 

dan hanya dapat diubah oleh suatu norma 

hukum dasar Internasional umum yang 

baru yang mempunyai sifat yang sama. 

SARAN 

1. Terkait strict liability, sebaiknya Pasal 35 

UU Nomor 23 Tahun 1997 maupun Pasal 

88 UU Nomor 32 Tahun 2009, diberi judul 

Strict Liability bukan tanggung jawab 

mutlak karena berarti tanggung jawab 

mutlak dapat diartikan Absolute Liability, 

sedangkan maksud dari ketentuan dalam 

pasal di atas adalah strict liability yang 

bersifat tidak absolute karena adanya 

pengecualian untuk bertanggung jawab dan 

adanya batasan besaran ganti rugi. 

2. Dalam hal ini, dalil bencana alam itu 

sangat penting untuk dibuktikan karena 

itu merupakan defense yang dapat 

menyebabkan tergugat tidak dibebani 

tanggung jawab. Sehingga hakim 

seharusnya dalam putusannya menyatakan 

dengan jelas pertimbangan serta keputusan 

apakah menolak atau menerima dalih 

tersebut. 

3. Terkait Precautionary Principle, maka 

sebaiknya harus dipahami bahwa prinsip 

tersebut berbeda dengan prinsip pencegahan 

karena berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 

2009, Precautionary Principle telah dianut 

sebagai asas perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, bukan prinsip pencegahan 

karena untuk lingkungan hidup, tidak dapat 

disebabkan penundaan untuk mencegah 

terjadinya kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup hanya dikarenakan tidak 

adanya bukti atau bukti yang ada kurang 

lengkap. 


Deville, A and R. Harding. 1997. Applying the 

Precautionary Principle. Annandale: The 

Federation Press. 

Fasoyiro, Laurencia. 2009. ”Invoking the Act of 

God Defense”. Environmental and Energy 

Law and Policy Journal. Vol.3(2), hal. 

1-33. 



Faure, Michael dan Nicole Niessen. 2006. 

Environment Law in Development: Lessons 

from the Indonesian Experience. UK: 

Edward Elgar Publishing Limited. 

Fraley, Jill M. 2010. Re-examining Acts of God. 

Pace Environmental Law Review, Vol. 27. 

Hey, E. 1992. The precautionary principle 

in environmental law and policy: 

Institutionalizing Precaution. Georgetown 

International Law Review, Vol. 4. 

Jones, William K. 1992.” Strict Liabililty for 

Hazardous Enterprise”. Columbia Law 

Review. Vol. 92. 

Kasim, Adil. 2007. ”Perbandingan Perbuatan 

Melanggar Hukum, Onrechtmatige Daad”. 

Dalam Sistem Eropa Kontinental dan 

Law of Torts dalam Sistem Anglo Saxon”. 

Majalah Varia Peradilan, Tahun ke XXII, 

Nomor 259. 

Kristl, Kenneth T. 2006. Diminishing The Divine: 

Climate Change and The Act of God 

Defense. Widener Law Review, Vol. 15. 

M’Gonigle, R.M., et. al. 1994. Taking Uncertainty 

Seriously: From Permissive Regulation 

to Preventive Design in Environmental 

Decision making. Osgoode Hall Law 

Journal Vol. 32. 

O’Riordan, T. and J. Cameron. 1996. Interpreting 

the Precautionary Principle. London: 

Earthscan Publishers. 

Pardy, Bruce. 2002. ”Applying the Precautionary 

Principle to Private Persons: Should it 

Affect Civil and Criminal Liability?”. Les 

Cahiers de Droit. Vol.43. 

Raffensperger, C. and J. Tickner, eds. 

1999. Protecting Public Health and 

the Environment: Implementing the 

Precautionary Principle. Washington, DC: 

Island Press. 

Reid, Elspeth. 1999. “Liability for Dangerous 

Activities: A Comparative Analysis”. 

The International and Comparative Law 

Quarterly. Vol. 48 (4). 

Siahaan, N.H.T. 2009. Hukum Lingkungan. 

Jakarta: Pancuran Alam Jakarta. 

Subekti. 1979. Pokok-pokok Hukum Perdata. 

Jakarta: Intermasa. 

Undang-undang 

Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 

1997. Undang-undang tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. LN Nomor 68 Tahun 

1997. TLN Nomor 3699. 

Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. 

Undang-undang tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN Nomor 

140 Tahun 2009. TLN Nomor 5059. 



ABSTRAK 

PERTANggUNgJAWABAN PIDANA KORPORASI 

TERHADAP KORBAN DALAM 

KASUS TINDAK PIDANA LINgKUNgAN HIDUP 

Pihak yang paling menderita akibat pencemaran dan/ 

atau perusakan lingkungan adalah para korban. Oleh 

karena itu setiap pihak yang melakukan kegiatan 

yang merugikan korban harus bertanggung jawab 

terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 

Dari kasus yang dianalisis, dapat ditunjukkan bahwa 

sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku baik 

pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 

maupun Mahkamah Agung masih berfokus pada 

pelaku kejahatan (offender) sebagai fokus utama 

dari sanksi pidana. Dengan hanya menjatuhkan 

pidana pada diri pelaku, dalam hal ini direktur 

PT DEI, sisi perlindungan terhadap korban belum 

diberikan. Pertanggungjawaban pidana korporasi 

terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup 

dikatakan ideal apabila korban tindak pidana 

lingkungan hidup juga mendapatkan perlindungan 

hukum berbentuk pemberian ganti kerugian maupun 

pemulihan lingkungan. Salah satu cara agar korban 

mendapat perlindungan hukum yang merupakan 

bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap 

korban, adalah dengan penerapan asas tanggung 

jawab mutlak (strict liability) dalam tindak pidana 

Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010 

cRIMINAL cORPORATE LIABILITy IN FAVOR OF THE VIcTIMS 

IN THE cASE OF ENVIRONMENTAL cRIME 

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 862K/Pid.Sus/2010 

Yeni widowaty 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Jl. Lingkar Barat Tamantirto Kasihan Bantul, DIY 

Email: yenni_widowatie@yahoo.com 


lingkungan hidup dengan syarat-syarat tertentu. 

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, 

tanggung jawab mutlak, tindak pidana lingkungan 

hidup. 

abstract 

The people living in any poluted environments are 

those who are prone to be victimized. Any parties 

causing the troubles should be responsible for the 

damages. In the analysis of a case on environmental 

problem, the author of this article describes that 

criminal sanction imposed by the disctrict court, 

high court, and supreme court, are only targeted 

to the offender as happened to a director of PT 

DEI. In fact, the victims need some other kinds of 

sanction like compensation and/or environmental 

restoration rather than just imprisonment of the 

criminals. In order to protect the implicated people, 

it is recommended in certain conditions to apply the 

strict liability principle in addressing environmental 

crimes. 

Keywords: criminal corporate liability, strict 

liability, environmental crimes. 



I. 

PENDAHULUAN 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan 

industri yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan 

atau badan hukum di samping 

membawa pengaruh positif, juga dapat membawa 

pengaruh negatif. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Wisnu Arya Wardana (2004: 24-25) bahwa 

kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan 

dampak langsung dan tidak langsung. Dikatakan 

dampak langsung apabila kegiatan industri 

tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. 

Dampak langsung yang bersifat positif memang 

diharapkan, akan tetapi dampak langsung yang 

bersifat negatif, yang mengurangi kualitas hidup 

manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun 

dampak langsung yang bersifat negatif dapat 

dilihat dari terjadinya masalah-masalah: (1). 

pencemaran udara, (2). pencemaran air dan (3). 

pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran 

tersebut di atas akan mengurangi daya dukung 

alam. Pencemaran udara, air dan daratan 

perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga 

kelestarian lingkungan, seperti pencemaran atau 

perusakan lingkungan hidup. 

Pendapat senada dikemukakan oleh Sonny 

Keraf bahwa berbagai kasus lingkungan hidup 

yang terjadi sekarang, baik lingkungan hidup 

global maupun lingkungan nasional, sebagian 

besar bersumber dari manusia. Kasus-kasus 

pencemaran dan kerusakan seperti di laut, hutan, 

air, tanah dan seterusnya bersumber dari perilaku 

manusia yang tidak bertanggung jawab (Keraf, 

2006: viii). 

Akibat pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan tersebut yang paling merasakan 

adalah korban. Korban juga yang paling menderita 

kerugian, baik kerugian materiil maupun 

immateriil bahkan juga berakibat korban cacat 

seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami 

oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika 

korban harus mendapat perlindungan. Kerugian 

yang diderita korban sebagai akibat pencemaran 

lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, telah 

menimbulkan korban yang secara langsung 

diderita oleh masyarakat, baik kerugian harta 

benda, kesehatan baik fisik maupun psikis bahkan 

nyawa (Amrullah, 2008: 8). 

Bertolak dari alasan tersebut, penulis 

menganggap setiap pihak yang melakukan kegiatan 

yang merugikan korban harus bertanggung jawab 

terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya, 

dalam hal ini termasuk lingkungan yang rusak. 

Salah satu putusan Pengadilan Negeri 

yang belum berpihak pada korban adalah 

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/ 

Pid.B/2008/PN Bks. tentang kasus PT DEI . Kasus 

ini bermula pada bulan Oktober 2005 sampai 

dengan hari Minggu tanggal 11 Juni 2006 sekitar 

jam 13 warga masyarakat yang tinggal di sekitar 

Kampung Sempu Desa Pasirgombong Kecamatan 

Cikarang Utara mencium bau asam yang pahit 

dan menyengat akibat dari pembuangan limbah 

PT DEI. 

Bahwa akibat dari bau asam pembuangan 

limbah tersebut masyarakat di sekitar Kampung 

Sempu Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang 

Utara mengalami kepala pusing, tenggorokan 

kering, dada sesak, perut mual dan muntah-muntah 

dan sebagian masyarakat mengalami pingsan atau 

tidak sadarkan diri. Selanjutnya masyarakat yang 

mengalami sakit dibawa ke RS Medika Cikarang 

di mana hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa 

penyebab sakitnya warga Kampung Sempu Desa 

Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara adalah 

karena mencium bahan gas Ammonia (NH3), 

Hydrogen Sulphide (H2SO) dan Methane. 

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana (Yeni Widowaty) | 155 


Putusan Pengadilan Negeri: (1). 

Menyatakan terdakwa PT DEI (DEI) yang 

dalam hal ini diwakili oleh KYW telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana: Dengan sengaja dan melawan 

hukum menyuruh orang melakukan pencemaran 

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam 

Pasal 41 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 (1) 

ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana 

dakwaan primair. (2). Menjatuhkan pidana 

kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar 

Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima 

juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 

(3). Perampasan keuntungan dari tindak pidana 

sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang 

dijual kepada saksi AW dan Penutupan PT DEI. 

Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh 

Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/ 

PT.Bdg tanggal 3 Desember 2009. Oleh karena 

Terdakwa belum puas atas putusan Pengadilan 

Tinggi maka kemudian mengajukan kasasi. 

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 

862K/Pid.Sus/2010 mengabulkan permohonan 

kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa KYW 

dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 

Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan 

Negeri Bekasi, sehingga putusan Mahkamah 

Agung adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa PT DEI yang dalam 

hal ini diwakili oleh KYW telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “pencemaran 

lingkungan hidup secara berlanjut 

sebagaimana dalam dakwaan primair”. 

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu 

kepada terdakwa denngan pidana 

denda Rp.650.000,- dan apabila denda 

tidak dibayar maka diganti dengan 

pidana kurungan selama enam bulan. 

3. Perampasan yang diperolah dari tindak 

pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton 

sludge yang dijual kepada saksi AW cs dan 

Penutupan PT DEI. 

Walaupun Mahkamah Agung membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri 

namun ternyata dalam putusan tidak jauh berbeda 

bahkan denda lebih tinggi. 



II. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas 

maka rumusan masalah yang diajukan adalah: 

1. Apakah pertanggungjawaban pidana 

korporasi terhadap korban tindak pidana 

lingkungan hidup sudah terwujud dalam 

putusan Mahkamah Agung No. 862K/Pid. 

Sus/2010? 

2. Bagaimanakah idealnya bentuk 

pertanggungjawaban pidana korporasi 

terhadap korban tindak pidana lingkungan 

hidup? 

III. 


A. Studi Pustaka 

Pertanggungjawaban pidana merupakan 

salah satu dari persoalan dasar dalam hukum 

pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana 

merupakan unsur penting dalam penjatuhan 

pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban 

pidana merupakan bagian dari asas hukum pidana 

yang keberadaannya sangat diperlukan. 

Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak 

pidana dalam kebijakan pembaruan hukum pidana 

membawa konsekuensi pada asas hukum pidana, 

yakni korporasi dapat dipertanggungjawabkan 


sama dengan orang pribadi (natural person). 

Tidak mudah untuk menentukan kapan 

pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan 

kepada pengurus badan hukum atau kepada 

pengurus beserta badan hukum, sehingga hal ini 

menjadi permasalahan sendiri dalam praktek. 

(Smith dan Hogan, 1982). Hal ini dikarenakan 

dalam kasus lingkungan hidup ada kesulitan 

untuk membuktikan hubungan kausal antara 

kesalahan di dalam struktur usaha dan perilaku/ 

perbuatan yang secara konkrit dilakukan. 

Terhadap sistem pertanggungjawaban 

korporasi sebagai pembuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, Muladi memberikan 

komentar bahwa korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di 

samping manusia alamiah (natuurlijk persoon). 

Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan 

universitas delinquere non potest sudah 

mengalami perubahan dengan menerima konsep 

pelaku fungsional (functioneel daderschap) 

(Muladi, 1989: 5). 

Menurut Oemar Seno Adji, yang mendukung 

korporasi sebagai subjek hukum pidana 

mengatakan bahwa”.......kemungkinan adanya 

pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan 

didasarkan tidak saja atas pertimbanganpertimbangan 

utilities, melainkan pula atas dasardasar 

teoritis dibenarkan (Adji, 1984: 160). 

Berdasarkan teori dalam hukum pidana 

terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi 

sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Kriteria 

Rolling dan Kriteria Kawat Duri (Iron Wire) 

(Husin, 2009: 46). Berdasarkan kriteria Rolling 

korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban 

pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan 

dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau 

untuk mencapai tujuan korporasi. Berdasarkan 

kriteria kawat duri, korporasi dapat dijatuhkan 

hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat: 

1. Korporasi memiliki kekuasaan 

(power) baik secara de yure 

2. 

maupun de facto untuk mencegah 

atau menghentikan pelaku untuk 

melakukan kegiatan yang dilarang 

oleh undang-undang. 

Korporasi menerima tindakan pelaku 

(acceptance) sebagai bagian dari 

kebijakan korporasi. 

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, suatu 

korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban 

pidana apabila sekalipun perbuatan korporasi 

dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan 

kepengurusan atau kegiatan korporasi, namun 

perbuatan itu dilakukan dengan maksud 

memberikan manfaat, terutama berupa 

keuntungan finansial atau pun menghindarkan/ 

mengurangi kerugian finansial bagi korporasi 

yang bersangkutan. Untuk menentukan seseorang 

dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka 

tidak cukup jika orang yang bersangkutan 

melakukan tindak pidana, tetapi harus ada 

kesalahan (schuld) (Sjahdeni, 2006: 57). 

Pada prinsipnya orang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak 

melakukan tindak pidana, akan tetapi meskipun 

melakukan tindak pidana tidak selalu dapat 

dipidana. Dapat juga dikatakan bahwa dipidananya 

si pembuat tidaklah cukup apabila orang itu 

telah melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum. Untuk dapat dipidananya si 

pembuat maka harus ada kesalahan. Asas yang 

dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan 

(Geen straf zonder schuld atau No punishment 

without guilt) ini merupakan asas pokok dalam 

pertanggungajawaban pembuat terhadap tindak 



pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis 

ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas 

tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi 

oleh Strict liability dan vicarious liability. 

Dalam Strict liability pembuat tindak 

pidana sudah dapat dipidana hanya karena sudah 

dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa 

melihat apakah pembuat bersalah atau tidak. 

Tidak semua tindak pidana dapat diterapkan 

asas pertanggungjawaban mutlak ini, namun 

hanya tindak pidana tertentu yaitu: apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam 

menjalankan profesinya, yang mengandung 

elemen keahlian yang memadai (expertise), 

tanggung jawab sosial (social responsibility) 

dan kesejawatan (corporateness) yang didukung 

oleh suatu kode etik. Sedangkan pada vicariuos 

liability, tanggung jawab pidana seseorang 

diperluas sampai kepada tindakan bawahannya 

yang melakukan pekerjaan atau perbuatan 

untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. 

Doctrine of strict liability 

Prinsip tanggung jawab mutlak (no- 

fault liability or liability without fault) dalam 

kepustakaan sering disebut dengan “absolute 

liability” atau “strict liability”. Menurut doktrin 

atau ajaran strict liability, pertanggungjawaban 

pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak 

pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu 

dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan 

atau kealpaan) pada pelakunya. Menurut 

doktrin strict liability, seseorang sudah dapat 

dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana 

tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada 

kesalahan (mens rea). Secara singkat strict 

liability diartikan sebagai “liability without fault’ 

(pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan) 

(Muladi dan Priyatna, 1991: 88). 

Dengan demikian, jika dalam hukum 

pidana berlaku asas “tiada pidana tanpa 

kesalahan” atau “geen straft zonder schuld”, 

maka dalam perkembangannya dapat pula dalam 

suatu tindak pidana kepada pelaku dibebankan 

pertanggungjawaban meskipun tidak ada 

kesalahan. Hal itu cukup dibuktikan bahwa 

pelaku telah melakukan suatu perbuatan pidana. 

Menurut L.B Curson, (Muladi dan Priyatna, 

1991: 88) doktrin strict liability didasarkan pada 

alasan-alasan sebagai berikut: 

1. adalah sangat esensial untuk menjamin 

dipatuhinya peraturan-peraturan penting 

tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan 

sosial; 

2. pembuktian adanya mens rea akan menjadi 

sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran 

yang berhubungan dengan kesejahteraan 

sosial itu; 

3. tingginya tingkat bahaya sosial yang 

ditimbulkan oleh perbuatan yang 

bersangkutan. 

Argumentasi yang hampir sama 

dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich, 

yang mengemukakan alasan untuk strict liability 

adalah: 

a. sulitnya untuk membuktikan 

pertanggungjawaban untuk tindak pidana 

tertentu; 

b. sangat perlunya mencegah jenis-jenis 

tindak pidana tertentu untuk menghindari 

adanya bahaya-bahaya yang sangat luas; 

c. pidana yang dijatuhkan sebagai akibat strict 

liability adalah ringan. 

Negara Inggris (Kementerian Negara 



Lingkungan Hidup dan ICEL, 1995/1996) 

penggunaan asas tanggung jawab mutlak mulai 

berkembang dalam kasus Rylands vs Fletcher, 

pada tahun 1868. House of Lord, Pengadilan 

Tingkat Kasasi di Inggris melahirkan suatu 

kriteria yang menentukan bahwa suatu kegiatan 

atau penggunaan sumber daya dapat dikenai strict 

liability jika penggunaan tersebut bersifat nonnatural 

atau di luar kelaziman atau tidak seperti 

biasanya. Sebelumnya, Pengadilan Tingkat 

Pertama (The Court of Exhequer) memenangkan 

pihak tergugat atau pemilik waduk. Pertimbangan 

yang diberikan adalah, bahwa pada diri penggugat 

tidak terdapat unsur kelalaian. 

Hal ini tidak memuaskan penggugat yang 

kemudian mengajukan banding ke Court of 

Court of Exchequer Chamber. Di pengadilan 

tingkat banding, gugatan penggugat diterima 

dan tergugat dinyatakan bersalah. Pengadilan 

berpendapat bahwa setiap orang demi 

kepentingannya membawa, mengumpulkan dan 

menyimpan segala sesuatu di atas tanahnya yang 

dapat merugikan pihak lain, wajib memelihara 

benda itu. 

Jika ia tidak mampu melakukannya, maka 

ia dapat bertanggung jawab atas akibat-akibat 

yang ditimbulkannya. Ia dapat bebas, terkecuali 

jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang 

timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat 

sendiri atau akibat bencana alam. Menyusul 

keputusan inilah, kemudian tergugat mengajukan 

kasasi ke House of Lord, namun justru House of 

Lord mengukuhkan putusan yang telah dibuat 

oleh pengadilan di tingkat banding. 

Doktrin Vicarious liability 

Menurut doktrin vicarious liability, 

seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatan dan kesalahan orang lain (Arief, 2002: 

151). Dengan demikian dalam vicarious liability 

ada pembebanan pertanggungjawaban seseorang 

dari tindak pidana yang dilakukan orang lain. 

Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan 

yaitu atasan dan bawahan atau majikan dan buruh 

atau ada hubungan pekerjaan. Disebut juga dengan 

pertanggungjawaban pengganti (Ali, 2008: 

63). Jadi walaupun seseorang tidak melakukan 

sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai 

kesalahan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. 

Tidak semua delik dapat dilakukan secara 

vicarious. Pengadilan telah mengembangkan 

prinsip-prinsip mengenai hal ini salah satunya 

adalah ”employment principle”. Menurut doktrin 

ini, majikan (employer) penanggung jawab utama 

dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan 

yang melakukan perbuatan itu dalam ruang 

lingkup tugas/pekerjaannya (Arief, 2002: 152). 

Di Inggris Vicarious liability ini hanya 

berlaku terhadap: (1). Delik-delik yang 

mensyaratkan kualitas. (2). Delik-delik yang 

mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan 

majikan (Muladi dan Priyatna, 2010: 110). 

Doktrin yang memperkuat adanya 

pertanggungjawaban perusahaan dapat 

dibebankan pada direktur adalah doktrin 

Fiduciary Duty. Menurut prinsip Fiduciary Duty 

tugas utama dari direksi suatu perseroan adalah 

(Fuady, 2002: 32): 

1. Fungsi manajemen, dalam arti direksi 

melakukan tugas memimpin perusahaan. 

2. Fungsi representasi, dalam arti direksi 

mewakili perusahaan di dalam dan di luar 

pengadilan. 

Dengan demikian doktrin fiduciary duty ini 

berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya 



aik sebagai manajemen maupun sebagai 

representasi dari perseroan. 

Bagian penting dalam sistem pemidanaan 

adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya 

akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai 

apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu 

tindak pidana untuk menegakkan berlakunya 

norma. Pemidanaan dapat diartikan sebagai 

tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian 

sanksi dalam hukum pidana. Apa yang menjadi 

tujuan pemidanaan tidak lepas dari tujuan hukum 

pada umumnya yaitu tercapainya kesejahteraan 

masyarakat materiil dan spirituil, dan perbuatan 

yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian masyarakat (Dewantara, 

1988: 11). 

Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa 

pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa 

pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan 

membawa kerukunan dan pidana adalah suatu 

proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat 

diterima kembali dalam masyarakat (Muladi dan 

Arief, 1992: 22). 

Dalam penulisan ini yang dimaksud tindak 

pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan 

pidana yang dilarang dan diancam pidana menurut 

ketentuan undang-undang lingkungan hidup yaitu 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang- 

Undang No. 32 Tahun 2009. Dikemukakannya 

dua undang-undang tersebut karena pemeriksaan 

terhadap kasus PT DEI menggunakan UULH 

yang lama yaitu UU No. 23 Tahun 1997, padahal 

undang-undang tersebut sudah dicabut dan 

diganti UU No. 32 Tahun 2009 sehingga dalam 

mengkaji dan menganalisis kasus kedua undangundang 

tersebut akan disandingkan. 

Adapun yang dimaksud dengan korban 

dalam penulisan ini adalah mereka yang secara 

fakta (factual victim) menderita kerugian secara 

materiil akibat suatu tindak pidana lingkungan 

yang dilakukan oleh korporasi dalam melakukan 

kegiatan usahanya. Mereka dalam kajian ini 

adalah orang perorangan, masyarakat dan/atau 

lingkungan. 

B. Analisis 

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Terhadap Korban Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup dalam Putusan 

Mahkamah Agung No. 862K/Pid. 

Sus/2010 tentang Kasus PT DEI 

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat 

terjadi jika sebelumnya seseorang ataupun 

korporasi telah dinyatakan melakukan tindak 

pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban 

meliputi 3 (tiga) persoalan pokok dalam hukum 

pidana. Hal yang sangat mendasar sebagai 3 

(tiga) persoalan pokok dalam hukum pidana 

menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum 

(unrecht), kesalahan (schuld), dan pidana (straf) 

(Sauer, 1921: 8). Herbert L. Packer menyebut 

ketiga masalah tersebut berkenaan dengan crime, 

responsibility, dan punishment (Packer, 1968: 54). 

Dalam perkembangan hukum pidana 

Indonesia, pengaturan korporasi sebagai pelaku 

tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem 

pertanggungjawaban korporasi, yaitu (1) pengurus 

korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah 

yang bertanggung jawab; (2) korporasi sebagai 

pembuat, maka pengurus yang bertanggung 

jawab, dan (3) korporasi sebagai pembuat dan 

yang bertanggung jawab (Setiyono, 2005: 2). 

Mengkaji kasus PT DEI , ditinjau dari 

subjek yang dipertanggungjawabkan sudah 

sesuai aturan yang berlaku yaitu korporasi 



dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur 

Kim Young Woo. Doktrin yang memperkuat 

adanya pertanggungjawaban perusahaan dapat 

dibebankan pada direktur adalah doktrin Fiduciary 

Duty. Menurut prinsip Fiduciary Duty tugas 

utama dari direksi suatu perseroan adalah fungsi 

manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas 

memimpin perusahaan dan fungsi representasi, 

dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam 

dan di luar pengadilan (Fuady, 2002: 32). 

Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) 

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas: “Direksi mewakili Perseroan 

baik di dalam maupun di luar Pengadilan”. 

Dengan demikian maka jika korporasi 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 

dilakukannya akan diwakili oleh Direktur. 

Mengenai pertanggungjawaban korporasi 

dalam UULH juga sudah mengaturnya. Menurut 

UULH yang lama yaitu pada saat kasus ini 

berlangsung dan diperiksa ketentuan mengenai 

hal ini diatur Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pasal 46 

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama 

badan hukum, perseroan, perserikatan, 

yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana 

dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan 

tata tertib sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan 

hukum, perseroan, perserikatan, yayasan 

atau organisasi lain tersebut maupun 

terhadap mereka yang memberi perintah 

untuk melakukan tindak pidana tersebut atau 

yang bertindak sebagai pemimpin dalam 

perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. 

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam bab ini, dilakukan oleh atau 

atas nama badan hukum, perseroan, 

perserikatan, yayasan atau organisasi 

lain, dan dilakukan oleh orang-orang, 

baik berdasarkan hubungan kerja maupun 

berdasar hubungan lain, yang bertindak 

dalam lingkungan badan hukum, perseroan, 

perserikatan, yayasan atau organisasi lain, 

tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana 

dijatuhkan terhadap mereka yang memberi 

perintah atau yang bertindak sebagai 

pemimpin tanpa mengingat apakah orangorang 

tersebut, baik berdasar hubungan 

kerja maupun berdasar hubungan lain, 

melakukan tindak pidana secara sendiri 

atau bersama-sama. 

3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan 

hukum, perseroan, perserikatan, yayasan 

atau organisasi lain, panggilan untuk 

menghadap dan penyerahan surat-surat 

panggilan itu ditujukan kepada pengurus 

di tempat tinggal mereka, atau di tempat 

pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. 

4. Jika tuntutan dilakukan terhadap 

badan hukum, perseroan, perserikatan, 

yayasan atau organisasi lain, yang pada 

saat penuntutan diwakili oleh bukan 

pengurus, hakim dapat memerintahkan 

supaya pengurus menghadap sendiri di 

pengadilan. 

Mengenai siapa yang dapat 

dipertanggungjawabkan jika tindak pidana 

dilakukan oleh korporasi juga diatur dalam 

undang-undang lingkungan hidup yang baru 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dalam Pasal 116 menyatakan: 



1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup 

dilakukan oleh, untuk, atau atas nama 

badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi 

pidana dijatuhkan kepada: 

a. badan usaha; dan/atau 

b. orang yang memberi perintah untuk 

melakukan tindak pidana tersebut 

atau orang yang bertindak sebagai 

pemimpin kegiatan dalam tindak 

pidana tersebut. 

2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang, yang berdasarkan 

hubungan kerja atau berdasarkan hubungan 

lain yang bertindak dalam lingkup kerja 

badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan 

terhadap pemberi perintah atau pemimpin 

dalam tindak pidana tersebut tanpa 

memperhatikan tindak pidana tersebut 

dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. 

Baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Tinggi dan Mahkamah Agung pada kasus PT DEI 

ini putusan pidana dijatuhkan terhadap korporasi 

yang diwakili oleh direkturnya yaitu KYW. 

Dijatuhkannya putusan pidana karena 

berdasarkan pemeriksaan pengadilan dan 

didukung bukti-bukti yang kuat terdakwa memang 

bersalah. Bukti-bukti tersebut di antaranya 

berupa Visum et Repertum yang ditandatangani 

dr. Ridwan Juansyah menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. YT dengan nomor Rekam Medis (RM) 

053859 dengan hasil diagnosis gangguan 

atas pernapasan dan nyeri ulu hati. 

2. WN nomor RM. 053852 dengan hasil 

diagnosis gangguan pencernaan dan 

gangguan ringan pernafasan atas. 

3. AG nomor RM 053841 menderita nyeri ulu 

hati. 

4. KS nomor RM 053837 dengan hasil 

dianosis gangguan pernafasan atas dan 

nyeri ulu hati. 

5. HR nomor RM 053845 dengan hasil 

menderita nyeri ulu hati. 

6. YA nomor RM 053842 menderita nyeri ulu 

hati. 

7. AT nomor RM 053836 dengan hasil 

diagnosis nyeri ulu hati. 

8. GN nomor RM 053839 dengan hasil 


9. ST nomor RM 053851 dengan hasil nyeri 

ulu hati. 

10. JM nomor RM 053904 dengan hasil 

diagnosis nyeri ulu hati. 

11. BS nomor RM 053905 dengan hasil 


12. KM nomor RM 053900 dengan hasil 

gangguan pernapasan dan nyeri ulu hati. 

Di samping itu berdasarkan pemeriksaan 

laboratoris kriminalistik TKP No. Lab: 3267/ 

KTF/2006 pada hari Senin 26 Juni 2006 

disimpulkan: 

Limbah yang terdapat di TKP Kabupaten 

Bekasi serta limbah dari TKP PT DEI 

merupakan limbah B3. 


• 

• 

• 

Limbah yang terdapat di TKP merupakan 

penyebab gejala keracunan yang dialami 

oleh penduduk yang terpapar oleh bau (gas) 

yang keluar dari limbah tersebut. 

Penampakan fisik dan komponen kimiawi 

limbah yang terdapat di TKP sama dengan 

limbah yang terdapat di PT DEI yang 

merupakan limbah B3. 

PT DEI seharusnya membuang limbah cair 


B3 dikirim ke PPLI di Bogor untuk diproses lebih 

lanjut, maka PT DEI mendapatkan keuntungan 

karena jumlah sludge (filter press cake) sejak 

berdiri hingga bulan Mei 2006 sebanyak 468,4 

ton dan baru dikirim ke PPLI 58,2 ton sehingga 

terdapat selisih sebanyak 410,2 ton. Dengan 

demikian PT DEI mendapat keuntungan sekitar 

$31175,2. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam 

Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 47 UU No. 

23 Tahun 1997 jo Pasal 64 KUHP. 

Bukti lainnya adalah: bahwa berdasarkan 

keterangan masyarakat diketahui bahwa PT DEI 

telah membuang limbah ke tanah lapang yang 

terletak di Cikarang pada hari Sabtu 10 Juni 2006 

dan Minggu tanggal 11 Juni 2006 mulai pukul 

9.00 Wib sampai dengan 15.30 Wib sebanyak 

3 rit untuk tanggal 10 Juni 2006 dan 4 rit untuk 

tanggal 11 Juni 2006 yang masing-masing terdiri 

dari 3 plastik container (PC) ukuran 1000 liter. 

Dalam kenyataannya walaupun Terdakwa 

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, 

namun tidak ada putusan yang mewujudkan 

pertanggungjawaban pelaku kepada korban. 

Adapun jenis putusan yang dijatuhkan 


Putusan Pengadilan Negeri: 

1. Menyatakan terdakwa PT DEI yang dalam 



melakukan tindak pidana: Dengan sengaja 

dan melawan hukum menyuruh orang 

melakukan pencemaran lingkungan hidup 

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (1) UU 

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup jo Pasal 55 (1) ke-1 

KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana 

dakwaan primair. 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 

dengan pidana denda sebesar 

Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh 

lima juta rupiah) subsidair enam bulan 

kurungan. 

3. Perampasan keuntungan dari tindak pidana 

sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang 

dijual kepada saksi AW dan Penutupan PT 

DEI. 

4. Menetapkan barang bukti satu unit 

mobil mitshubisi FE 334 DSL No. Pol 

B 9148 SY dikembalikan kepada PT IF, 

sedangkan limbah serta beberapa peralatan 

dimusnahkan. 

5. Menghukum terdakwa membayar biaya 

perkara sebesar seribu rupiah. 

Tidak terima atas putusan Pengadilan 

Negeri Terdakwa kemudian mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam 

putusannya ternyata Pengadilan Tinggi Bandung 

No. 465/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 3 Desember 

2009 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 

yaitu: 

1. Menerima permohonan banding dari kuasa 

hukum terdakwa. 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Bekasi tanggal 22 Juni 2009 No. 458/ 

Pid.B/2008/PN.Bks. 

3. Membebankan biaya perkara kepada 

Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, 

sedangkan dalam tingkat Banding sebesar 

Rp.5.000,- 

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut 

Terdakwa belum puas sehingga mengajukan 

kasasi. Selanjutnya dalam tingkat kasasi putusan 

Mahkamah Agung No. 862K/Pid.Sus/2010 



mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon 

kasasi/terdakwa KYW dan membatalkan Putusan 

Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan 

putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga 

putusan Mahkamah Agung adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa PT DEI yang dalam 



melakukan tindak pidana “pencemaran 

lingkungan hidup secara berlanjut 

sebagaimana dalam dakwaan primair”. 

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu 

kepada Terdakwa dengan pidana denda 

Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh 

juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar 

maka diganti dengan pidana kurungan 

selama enam bulan. 

3. Perampasan yang diperolah dari tindak 

pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton 

sludge yang dijual kepada saksi AW cs dan 

Penutupan PT DEI. 

4. Menetapkan barang bukti satu unit 

mobil mitshubisi FE 334 DSL No. Pol 

B 9148 SY dikembalikan kepada PT IF. 

Sedangkan limbah serta beberapa peralatan 

dimusnahkan. 

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- 

Mengkaji putusan-putusan tersebut di atas, 

baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 

maupun Mahkamah Agung, Terdakwa terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan 

primair. Sebetulnya dakwaan primair nya adalah 

perbuatan yang diatur dan diancam Pasal 41 ayat 

(1) jo Pasal 45 jo Pasal 47 UU No. 23 Tahun 

1997 jo Pasal 64 KUHP, namun ternyata Pasal 

47 yang terkait dengan korban tidak digunakan. 

Padahal hanya di dalam Pasal 47 itulah terdapat 

unsur di mana ada tindakan tata tertib yang 

dijatuhkan kepada pelaku terkait dengan korban. 

Selengkapnya Pasal 47 UU No. 23 Tahun 

1997 adalah: 

“Selain ketentuan pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dan undang-undang ini, 

terhadap pelaku tindak pidana lingkungan 

hidup dapat pula dikenakan tindakan tata 

tertib berupa: 

a. Perampasan keuntungan yang 

b. 

diperoleh dari tindak pidana; dan atau 

Penutupan seluruhnya atau sebagian 

perusahaan; dan/atau 

c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/ 

atau 

d. Mewajibkan mengerjakan apa yang 

dilalaikan tanpa hak; dan/atau 

e. Meniadakan apa yang dilalaikan 

tanpa hak; dan/atau 

f. Menempatkan perusahaan di bawah 

pengampunan paling lama 3 (tiga) 

tahun. 

Ketentuan serupa juga diatur dalam 

undang-undang lingkungan hidup yang baru 

yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 

119. Selanjutnya Pasal 119 menentukan bahwa: 

“Selain pidana sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini, terhadap badan 

usaha dapat dikenakan pidana tambahan 

atau tindakan tata tertib berupa: 

a. perampasan keuntungan yang 

b. 

diperoleh dari tindak pidana; 

penutupan seluruh atau sebagian 



tempat usaha dan/atau kegiatan; 

c. perbaikan akibat tindak pidana; 

d. kewajiban mengerjakan apa yang 

dilalaikan tanpa hak; dan/atau 

e. penempatan perusahaan di bawah 

pengampuan paling lama 3 (tiga) 

tahun. 

Tidak ada penjelasan resmi mengenai apa 

yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak 

pidana, karena dalam penjelasan undang-undang 

hanya dinyatakan “cukup jelas”. 

Menurut Penulis sanksi pidana yang 

dijatuhkan pada pelaku baik pada tingkat PN, PT 

maupun MA masih berfokus pada offender. Jika 

selama ini orientasi hukum pidana Indonesia lebih 

bersifat offender oriented, yaitu pelaku kejahatan 

merupakan fokus utama dari hukum pidana, maka 

benarlah adanya. Padahal penjatuhan sanksi 

kepada pelaku belumlah cukup tanpa memikirkan 

kondisi korban. 

Apabila mengacu pada konsep hukum 

sebagai “pengayom” bahwa hukum harus 

mengayomi semua orang baik sebagai tersangka, 

terdakwa atau terpidana (pelanggar) maupun 

korbannya, maka pelanggar hukum pidana, 

dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa 

atau terpidana sudah memperoleh perlindungan 

dalam KUHAP, sedangkan korban kejahatan 

baik statusnya sebagai pelapor, saksi dan pihak 

yang dirugikan belum memperoleh perlindungan 

hukum (Mudzakir, 2001: 295). 

Jika demikian maka yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap korban adalah 

subjek pelaku tindak pidana itu sendiri. Pelaku 

tindak pidana itu sendiri bisa orang-perorangan 

maupun korporasi. 

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi Terhadap Korban Tindak 

Pidana Lingkungan Hidup yang Ideal 

Penulis membuat batasan bahwa 

pertanggungjawaban pidana terhadap korban 

dikatakan ideal apabila korban tindak pidana 

lingkungan hidup mendapatkan perlindungan 

hukum. Perlindungan itu dapat diberikan dalam 

bentuk pemberian ganti kerugian maupun 

pemulihan lingkungan. Dengan demikian dalam 

putusan pemidanaan tidaklah cukup hanya 

dengan dipidananya pelaku. 

Salah satu cara agar korban mendapat 

perlindungan hukum yang merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pelaku terhadap korban 

maka dapat diterapkan doktrin strict liability 

(tanggung jawab mutlak) dalam tindak pidana 

lingkungan hidup. 

James E. Krier mengemukakan bahwa 

doktrin tanggung jawab mutlak dapat merupakan 

bantuan yang sangat besar dalam peradilan 

mengenai kasus-kasus lingkungan, karena 

banyak kegiatan-kegiatan yang menurut 

pengalaman menimbulkan kerugian terhadap 

lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang 

berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan 

ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan 

(Hardjasoemantri, 2000: 387). 

Asas tanggung jawab mutlak telah berlaku 

di Indonesia sejak adanya kasus pencemaran 

laut oleh tumpahan minyak dari kapal yang 

diatur dalam “International Convention on Civil 

Liability for oil Pollution Damage 1969 (CLC 

1969). Ratifikasi ini dilaksanakan oleh Indonesia 

dengan keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 

(Hardjasoemantri, 2000: 388). 



Menurut Daud Silalahi jenis-jenis kegiatan 

yang dapat diberlakukan asas tanggung jawab 

mutlak yaitu, kegiatan yang dapat menimbulkan 

bahaya besar yang akibatnya tidak dapat diatasi 

dengan upaya yang lazim dilakukan (abnormally 

dangerous activities). Adapun ukuran 

untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang 

dikategorikan sebagai dapat menimbulkan bahaya 

atau akibat besar (the standard of abnormality) 

didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut 

(Hardjasoemantri, 2000: 394-395): 

a. tingkat risiko (the degree of risk), dalam 

hal ini resiko dianggap tinggi apabila tidak 

dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, 

menurut kemampuan teknologi yang telah 

ada. 

b. Tingkat bahaya (the gravity of harm), dalam 

hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk 

dicegah pada saat mulai terjadinya; 

c. Tingkat kelayakan upaya pencegahan, 

dalam hal ini si penanggung jawab 

harus menunjukkan upaya maksimal 

untuk mencegah terjadinya akibat yang 

menimbulkan kerugian pada pihak lain 

Pertimbangan terhadap keseluruhan 

nilai kegiatan (value of activity), dalam hal 

ini pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan 

telah dilakukan secara memadai sehingga dapat 

diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh 

akan lebih besar jika dibandingkan dengan 

ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk 

mencegah timbulnya bahaya. 

Jika mengacu pada asas fundamental 

UUDNRI 1945 pengaturan mengenai lingkungan 

hidup diatur Pasal 28H ayat (1) menentukan 

bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Penjabaran 

lebih lanjut terdapat dalam konsideran UUPPLH 

2009 yang menyatakan: bahwa lingkungan 

hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

setiap warga negara Indonesia sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

dengan demikian sangatlah tepat jika prinsip 

tanggung jawab mutlak tersebut diterapkan dalam 

tindak pidana lingkungan hidup. 

Dalam konsep KUHP asas ini sudah diatur 

secara eksplisit dalam Buku I Bagian 2 Paragraph 

2 mengenai Kesalahan. Asas kesalahan ini 

merupakan asas fundamental yang sangat penting 

maka dalam konsep KUHP ditegaskan secara 

eksplisist Pasal 37 ayat (1) konsep 2008. Pasal 37 

ayat (1) menentukan bahwa: ”tidak seorangpun 

yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa 

kesalahan”. Jadi walaupun prinsipnya bertolak 

dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

kesalahan (liability based on fault), namun 

dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan 

kemungkinan adanya “pertanggungjawaban yang 

ketat” (Strict liability) dan pertanggungjawaban 

pengganti (vicarious liability) yang diatur Pasal 

38 (Konsep 2008). 

Pasal 38 

1. Bagi tindak pidana tertentu, undangundang 

dapat menentukan bahwa seseorang 

dapat dipidana semata-mata karena telah 

dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana 

tersebut tanpa memperhatikan adanya 

kesalahan. 

2. Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, 

setiap orang dapat dipertanggungjawabkan 

atas tindak pidana yang dilakukan oleh 

orang lain. 



Di samping itu berdasarkan pasal ini, dapat 

dikatakan bahwa RKUHP menganut ajaran strict 

liability dan vicarious liability yang erat kaitannya 

dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, 

terutama Pasal 49 dan 51 RKUHP. Pasal 38 ayat 

(1) sebenarnya menjawab banyak perdebatan 

mengenai pertanggungjawaban pidana. 

Perdebatan tersebut terkait dengan asas actus 

non facit reum, nisi mens sit rea atau tiada pidana 

tanpa kesalahan. Berkaitan dengan itu, korporasi 

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 

karena tidak ada unsur kesalahan di dalamnya, 

karena korporasi itu tidak bisa berbuat apa-apa. 

Yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana 

adalah manusia, yang punya kemampuan untuk 

berbuat dan melakukan kesalahan. 

Selama ini undang-undang lingkungan yang 

berlaku baik undang-undang lama UU No. 23 

Tahun 1997 maupun undang-undang lingkungan 

hidup yang sekarang berlaku UU No. 32 Tahun 

2009 asas pertanggungjawaban mutlak hanya 

berlaku dalam hukum perdata. Walaupun tidak 

secara eksplisit menyebutnya demikian namun 

letak Pasal 88 yang ada di luar bab tentang 

ketentuan pidana bisa dimaknakan seperti itu. 

Selengkapnya Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 

2009 adalah: “Setiap orang yang tindakannya, 

usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 

B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah 

B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman 

serius terhadap lingkungan hidup bertanggung 

jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa 

perlu pembuktian unsur kesalahan.” Jadi 

pertanggungjawaban mutlak hanya berlaku 

terhadap kegiatan yang terkait dengan limbah 

B3. 

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 

mengenai asas pertanggungjawaban mutlak ini 

terdapat dalam Pasal 35 yang menentukan: 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

yang usaha dan kegiatannya menimbulkan 

dampak besar dan penting terhadap lingkungan 

hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan 

beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan 

berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara 

mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan 

kewajiban membayar ganti rugi secara langsung 

dan seketika pada saat terjadinya pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti 

rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika 

yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini: 

1. Adanya bencana alam atau peperangan; 

atau 

2. Adanya keadaan terpaksa di luar 

kemampuan manusia; atau 

3. Adanya tindakan pihak ketiga yang 

menyebabkan terjadinya pencemaran dan/ 

atau perusakan lingkungan hidup. 

4. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan 

oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga 

bertanggung jawab membayar ganti rugi. 

Bertolak dari beberapa hal-hal tersebut di 

atas maka pertanggungjawaban korporasi dalam 

tindak pidana lingkungan hidup sebetulnya 

diperlukan prinsip strict liability secara pidana 

agar korban selaku pihak yang dirugikan oleh 

pelaku mendapat perlindungan. Tidak semua 

tindak pidana lingkungan hidup diberlakukan 

asas ini, namun di peruntukkan pada TPLH 

dengan syarat-syarat: 

1. Tindak pidana lingkungan hidup yang 

menimbulkan banyak korban manusia 



aik secara fisik (luka berat dan meninggal 

dunia) maupun psikis. 

2. TPLH menimbulkan korban lingkungan 

sehingga kelestarian alam terganggu dan 

generasi yang akan datang akan mewarisi 

lingkungan yang rusak. 

3. Tindak pidana lingkungan hidup 

menimbulkan kerugian secara materiil 

bagi masyarakat maupun negara. 

Jika TPLH yang dilakukan oleh PT DEI 

korban yang secara fisik yang dialami berdasarkan 

Visum et repertum ada 12 orang maka idealnya 

putusan pengadilan juga harus memikirkan 

kerugian yang diderita korban. 

IV. 

SIMPULAN 

Dari analisis kasus PT DEI terkait dengan 

pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap 

korban tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pertanggungjawaban pelaku terhadap 

korban belum terwujud karena putusan 

masih bersifat offender oriented. Hal 

tersebut dikarenakan baik putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 460/Pid.B/2008/ 

PN Bks., Pengadilan Tinggi Bandung No 

465/Pid/2009/PT dan Mahkamah Agung 

No. 862K/Pid.Sus/2010 walaupun semua 

menetapkan Terdakwa bersalah namun 

dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada 

pelaku, tidak termasuk pertanggungjawaban 

pelaku terhadap korban. 

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana 

korporasi yang ideal adalah apabila 

korban tindak pidana lingkungan hidup 

mendapatkan perlindungan hukum. 

Perlindungan itu dapat diberikan dalam 

bentuk pemberian ganti kerugian maupun 

pemulihan lingkungan. Untuk mewujudkan 

itu maka jika terjadi tindak pidana 

lingkungan hidup idealnya diterapkan asas 

tanggung jawab mutlak (strict liability) 

dengan syarat-syarat tertentu. 


Ali, Mahrus. 2008. Kejahatan Korporasi. 

Jogjakarta: Arti Bumi Intaran. 

Atmasasmita, Romli. 1989. Asas-Asas 

Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: 

Mandar Maju. 

Arief, Barda Nawawi. 2002. Perbandingan Hukum 

Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 

Fuady, Munir. 2002. Doktrin-Doktrin Modern 

Dalam Corporate Law dan Eksistensinya 

Dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. Hukum Tata 

Lingkungan. Yogyakarta: Gajahmada 

University Press. 

Husin, Sukanda. 2009. Penegakan Hukum 

Lingkungan 

Grafika. 

Indonesia. Jakarta: Sinar 

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup 

bekerjasama dengan Lembaga 

Pengembangan Hukum Lingkungan 

Indonesia (Indonesian Center for 

Environmental Law/ICEL), Asas Tanggung 

jawab Mutlak Dalam Peraturan Perundangundangan 

di Bidang Lingkungan 

Hidup, Proyek Pengembangan Penataan 

Lingkungan 

1995/1996 

Hidup Tahun Anggaran 



Mudzakir. 2001. Posisi Hukum Korban Kejahatan 

Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi 

pada Program Pascasarjana Universitas 

Indonesia. Jakarta. 

Muladi dan Priyatno, Dwidja. 1991. 

Pertanggungjawaban Korporasi dalam 

Hukum Pidana. Bandung: Sekolah Tinggi 

Hukum Bandung. 

-----------------------. 2010. Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana. 

Packer, Herbert L. 1968. The Limit of the Criminal 

Sanction. California: Stanford University 

Press. 

Priyatno, Dwidja. 2009. Kebijakan Legislasi 

tentang Sistem Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: 

Cv Utomo. 

Sauer, Wilhem. 1921. Grundlangen des Strafrecht, 

Leipzig. 

Setiyono, H. 2005. Kejahatan Korporasi Analisis 

Viktimologis Dan Pertanggungjawaban 

Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. 

Malang: Bayumedia. 

Syahrin, Alvi. 2008. Hukum Lingkungan 

Kepidanaan Korporasi, disampaikn pada 

“Diklat Penegakan Hukum Lingkungan” 

pada tanggal 24 s/d 28 Nopember 2008, 

Kantor Pusdiklat Kementerian Lingkungan 

Hidup, Kawasan Pusptek Serpong- 

Tangerang. 

Smith dan Hogan. 1982. Criminal Law. London: 

Butterworths. 

Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti pers. 

Widowaty, Yeni. 2011. Kebijakan Hukum 

Pidana Dalam Memberikan Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup Oleh Korporasi, 

Disertasi Pada Program Doktor Ilmu 

Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas 

Diponegoro, Semarang. 



PENyELESAIAN SENgKETA TANAH PERSAWAHAN DALAM 

KASUS gADAI yANg TERINDIKASI “SANRA PUTTA” 

ABSTRAK 


LAND DISPUTE SETTLEMENT IN THE cASE OF RIcE FIELD 

MORTgAgE INDIcATED AS “SANRA PUTTA” 

An Analysis on Decision Number 34/Pdt.G/2007/PN.WTP 

A. Nuzul 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 

Jl. Hos. Cokroaminoto Kab. Bone, Sul-Sel 

Email: nuzul.andi@yahoo.com 

Diterima tgl 28 April 2012/Disetujui tgl 18 Juli 2012 

Pelaksanaan perjanjian gadai tanah (Bugis: sanra 

tanah) di masyarakat Kab. Bone pada kenyataannya 

tidak mengikuti ketentuan Pasal 7 Perpu No. 

56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian, di mana pemilik barang gadai tetap 

berkewajiban mengembalikan uang tebusan. Begitu 

pula perjanjian gadai atas tanah dilaksanakan hanya 

secara lisan (tidak ada bukti tertulis) dan tidak 

adanya saksi. Lazim pula pelaksanaan gadai atas 

tanah kemudian berubah (diteruskan) menjadi jual 

beli, yang dalam istilah adat kebiasaan masyarakat 

setempat disebut dengan sanra putta (jual putta). 

Jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, 

misalnya salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji) 

atau mengingkari kesepakatan yang pernah mereka 

lakukan, maka penyelesaian secara kekeluargaan 

biasanya ditempuh walau tidak mudah diatasi, 

sehingga harus juga dibawa ke pengadilan. Hakim 

yang menangani kasus demikian seyogianya 

mencermati adanya latar belakang perjanjian 

demikian. Dalam putusan No. 34/Pdt.G/2007/ 

PN.WTP ini, penulis mengindikasikan adanya jual 

beli tanah yang disebut sanra putta. 

Kata kunci: perjanjian gadai tanah, sanra tanah, 

sanra putta. 

abstract 

Implementation of the land mortgage agreement 

called sanra tanah in the Bone Regency, in fact, 

fails to comply with Article 7 of Law in lieu No. 

56 Year 1960 on the Establishment of Agricultural 

Land. According to this regulation, the owner 

remains obligated to return the pawned goods 

ransom. There is also common that land mortgage 

agreements are verbally concluded without any 

written evidence as well as witnesses. In practice, 

these initial agreements can be continued to sale and 

purchase agreements based on the local traditions. 

If there is a dispute related to the so called sanra 

putta agreement, the amicable settlement will be 

chosen as the first resort, but the choice usually 

does not succeed to resolve the conflict. Due to 

the lack of evidence, such a dispute finally will be 

brought to the court. As mentioned by the author of 

this article, any panel of judges should be aware 

of such a customary background. Decision No. 34/ 

Pdt.G/2007/PN.WTP, the author indicates that the 

case belongs to a sanra putta agreement. 

Keywords: land mortgage agreement, sanra tanah, 

sanra putta. 



I. 

PENDAHULUAN 

Menurut hukum adat bugis gadai disebut 

dengan sanra, jadi jika disebut sanra galung 

berarti, tanah persawahan yang digadaikan 

(gadai tanah persawahan). Lazimnya perjanjian 

gadai tanah oleh masyarakat dilaksanakan 

hanya secara lisan, tanpa bukti tertulis, tidak 

mengharuskan adanya saksi baik dari pemilik 

gadai maupun pemegang gadai. Kalau pun ada 

pihak yang mendengar atau melihat peristiwa 

gadai tersebut, bukan karena sengaja dipanggil 

menjadi saksi, melainkan hanya kebetulan, 

akibatnya seringkali ada pihak tertentu atau salah 

satu pihak memanfaatkan kekurangan tersebut 

secara melawan hukum, misalnya ingkar janji 

(wanprestasi), dan penyelesaian hukumnya baik 

secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan 

menjadi tidak mudah. 

Gadai tanah atau sanra tanah, pemilik 

gadai tetap berkewajiban membayar kembali 

(mengembalikan) uang tebusan gadai (harga gadai) 

meskipun pelaksanaan gadai sudah melewati 

7 tahun, dan tidak mengikuti ketentuan Pasal 7 

Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian. Sangat lazim dalam praktik, 

jika pemilik tanah tidak mampu menebus atau 

mengembalikan pembayaran uang tebusan gadai, 

ataukah ketika pemegang gadai berkeinginan 

mengembalikan tanah gadai ke pemiliknya, akan 

tetapi pemilik gadai belum mampu menebusnya, 

ataukah pemilik tanah sendiri memerlukan uang 

tunai untuk suatu keperluan, maka pemilik gadai 

dengan pemegang gadai biasanya melanjutkan 

menjadi transaksi jual-beli dengan istilah jual 

putta atau sanra Putta. Istilah jual putta atau 

sanra putta hanya terjadi pada barang atau tanah 

yang didahului dengan perbuatan hukum berupa 

perjanjian gadai. 

Penyelesaian perjanjian gadai (sanra) 

atau pun jual putta diharapkan ditempuh secara 

kekeluargaan tanpa harus ke pengadilan. Dalam 

masyarakat Sulawesi Selatan (Emirzon, 2001: 

14) cara penyelesaian sengketa/perselisihan 

hukum tanah di masyarakat, cukup lazim 

melalui jalur di luar pengadilan dengan dipandu 

oleh Kepala Desa atau Pemuka Adat atas dasar 

musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi pada 

faktanya juga, dewasa ini, penyelesaian sengketa 

gadai tanah di masyarakat, juga mulai ditempuh 

penyelesaian melalui pengadilan dengan berbagai 

pertimbangan, terutama jika penyelesaian secara 

kekeluargaan tidak berhasil. 

Jika penyelesaian sengketa gadai tanah 

mengharuskan sampai ke pengadilan (PN), 

maka masyarakat pencari keadilan (justiabelen) 

berharap agar hakim atau pengadilan bertindak 

adil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman ditegaskan bahwa, peradilan 

diselenggarakan guna menegakkan hukum dan 

keadilan demi terselenggaranya negara hukum 

Republik Indonesia. 

Dalam tema kajian ini, akan dianalisis 

putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 34/ 

Pdt.G/PN.Wtp mengenai penyelesaian sengketa 

gadai atas tanah persawahan yang terindikasi jual 

putta, yang dalam putusan majelis hakim menolak 

eksepsi Tergugat dan memenangkan Penggugat. 

Kasus bermula dari perempuan MBA, 

pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten 

Bone, melalui kuasa hukumnya menggugat 

perempuan CBN, pekerjaan URT, bertempat 

tinggal Kabupaten Bone (Tergugat I), dan LL, 

di Kabupaten Bone (Tergugat II). 

Melalui kuasanya, Penggugat mengakui 

Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan dalam Kasus Gadai yang TerindikasI “Sanra Putta” (A. Nuzul) | 171 


ahwa, lokasi tanah persawahan yang menjadi 

objek sengketa, bergelar Lompo Kalamesu, 

luas kurang lebih 43 (empat pulih tiga) are, 

Kohir nomor 427 C1 yang terletak di Kabupaten 

Bone dengan batas-batas yang tertera dalam 

gugatan Penggugat adalah milik Penggugat yang 

diperoleh sebagai bagian warisan dari almarhum 

ayahnya. Pengakuan Penggugat atas kepemilikan 

tanah yang menjadi objek sengketa ini, didukung 

dengan keterangan saksi (MA dan MP) serta alat 

bukti surat. 

Menurut Penggugat, klaim para Tergugat 

atas kepemilikan tanah persawahan yang menjadi 

objek sengketa adalah tidak benar dan melawan 

hukum. Menurut Penggugat pengakuan para 

Tergugat atas kepemilikan tanah yang menjadi 

objek sengketa ini, bermula ketika Penggugat 

merantau ke Sumatera sekitar tahun 1980-an, 

dan tanah persawahan tersebut dititipkan kepada 

keluarga SN. Beberapa tahun kemudian atas 

persetujuan Penggugat, SN yang memiliki nama 

lain AL alias DEN alias MND menggadaikan 

tanah tersebut kepada Tergugat I (Perempuan 

CBN). Kemudian setelah dari perantauan pada 

Bulan Maret 2007, Penggugat bermaksud ingin 

menebus tanahnya yang telah digadaikan oleh SN 

kepada para Tergugat atas persetujuan Penggugat, 

namun para Tergugat tidak bersedia dan menolak 

untuk mengembalikan tanah tersebut serta terus 

menguasainya secara melawan hukum. 

Atas gugatan Penggugat, maka kemudian 

para Tergugat membantah dengan mengajukan 

eksepsi bahwa, tanah persawahan tersebut benar 

adalah miliknya yang dibeli dari SN dengan 

persetujuan isterinya yang bernama SA. Menurut 

para Tergugat, tanah persawahan tersebut semula 

adalah milik SN kemudian selanjutnya menjadi 

mahar (bugis: Sompa) bagi isterinya. Pengakuan 

para Tergugat atas kepemilikan tanah yang 

menjadi objek sengketa ini, didukung dengan 

keterangan saksi (MP dan SB) serta alat bukti 

surat. Kecuali itu, terdapat pula keterangan saksi 

I (TH) dari para Tergugat bahwa, penguasaan 

para Tergugat atas tanah persawahan yang 

menjadi objek sengketa adalah, hasil pembelian 

jual putta atau sanra putta para Tergugat dari 

SN, dan keterangan mana dari saksi ini tidak 

pernah dibantah di dalam persidangan baik oleh 

Penggugat maupun para saksi-saksinya. 

Di samping itu, pengakuan yang sama baik 

dari Penggugat, para Tergugat, dan keterangan 

para saksi bahwa, penguasaan tanah persawahan 

yang menjadi objek sengketa oleh para Tergugat 

adalah melalui SN yang baik keterangan atau 

pengakuan yang menyebut hanya sebagai gadai, 

maupun yang mengatakan sebagai jual beli atau 

sanra putta. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa, SN adalah saksi kunci, paling mengetahui 

status hukum tanah persawahan tersebut. Akan 

tetapi sampai kasus ini diputus oleh majelis hakim, 

SN tidak pernah dimintai keterangan, hakim tidak 

pernah memerintah kepada Penggugat maupun 

kepada para Tergugat untuk membawa SN atau 

keluarga (isteri) SN menjadi saksi dalam kasus ini. 



II. 

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alatalat 

bukti yang diajukan Penggugat dan 

para Tergugat atas penyelesaian sengketa 

gadai atas tanah persawahan sesuai putusan 

pengadilan di atas? 

2. Bagaimanakah kekuatan yuridis keterangan 

Saksi I (TH) dari para Tergugat yang 

mengatakan, penguasaan para Tergugat 

atas tanah persawahan yang menjadi objek 

sengketa adalah hasil jual-beli dengan 

istilah jual putta atau sanra putta dari SN, 


dan keterangan mana tersebut tidak dibantah 

oleh Penggugat serta saksi-saksinya, tetapi 

diabaikan dalam pertimbangan majelis 

hakim? 

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan 

majelis hakim yang tidak memerintahkan 

kepada Penggugat atau kepada para 

Tergugat memanggil SN menjadi saksi 

pada hal bersangkutan mengetahui dan 

mengalami peristiwanya? 

III. 


A. Hukum Gadai 

Hukum gadai di Indonesia terus mengalami 

perkembangan, selain diatur dalam hukum adat 

sebagai hukum asli bangsa Indonesia, juga diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Pasal 1150 KUHPdt). Bahkan dewasa ini, 

seiring perkembangan dunia usaha muncul satu 

jenis perjanjian gadai baru yang diatur dalam 

PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan 

Umum (Perum) Pegadaian. Dalam PP tersebut 

disebutkan, Perum Pegadaian sebagai BUMN 

mempunyai usaha antara lain, menyalurkan uang 

pinjaman atas dasar hukum gadai dan berdasarkan 

jaminan fidusia (Meliala, 2008: 45). 

Sejatinya barang atau benda yang 

digadaikan berada di tangan pemberi pinjaman 

(kreditur) atau pemegang gadai, bahkan dalam 

Pasal 1152 ayat (2) KUHPdt ditegaskan bahwa, 

perjanjian gadai tidak sah jika benda gadai 

tetap berada di bawah kekuasaan pemilik gadai 

(debitur) sendiri, melainkan harus di tangan si 

penerima gadai atau di tangan pihak ke-3 yang 

disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi 

ketentuan seperti di atas, tampaknya berbeda 

dengan praktik yang dilakukan oleh sebagian 

masyarakat, di mana benda gadai tetap dikuasai 

oleh pemiliknya, sehingga timbul praktik baru 

yang disebut jaminan fidusia (Meliala, 2008: 

44). Pada jaminan fidusia, benda jaminan yang 

berupa benda atau barang tetap dalam penguasaan 

penerima jaminan atau debitur. 

Perjanjian gadai dalam hukum adat 

merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, 

berbeda dengan perjanjian gadai yang diatur 

dalam hukum Eropa sebagai perjanjian asesoir, 

artinya hanya perjanjian tambahan terhadap 

perjanjian pokok, yaitu dari perjanjian pinjam 

meminjam (Subekti, 1980: 79). Sebagai 

perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, 

bertujuan untuk menjaga kalau-kalau peminjam 

(debitur) lalai memenuhi kewajibannya berupa 

pembayaran kembali uang pinjaman atau 

bunganya (Meliana, 2008: 44). Pemegang 

gadai atau si berpiutang menurut KUHPdt, 

memiliki hak prevelege (hak istimewa) dan 

harus didahulukan dalam memperoleh pelunasan 

utang dari si berhutang (Pasal 1150 KUHPdt). 

Objek gadai dalam hukum adat, meliputi 

benda bergerak maupun benda tidak bergerak, 

berbeda dalam KUHPdt, benda gadai hanya pada 

barang bergerak baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud atau dari benda yang dapat 

dipindahtangankan (benda bergerak), sebab 

eksekusi gadai menurut KUHPdt merupakan 

pemindahtanganan benda jaminan dari pemilik 

kepada pemegang gadai. 

Dalam hukum adat Indonesia, istilah gadai 

berbeda-beda di beberapa tempat, misalnya 

selain disebut sanra yang umum digunakan oleh 

masyarakat bugis pada perjanjian gadai tanah, 

maka ada juga yang menggunakan gadai dengan 

sebutan “Batu Ta’gala” sebagai pengertian gadai 

secara umum di Sulawesi Selatan. Di Jawa 



Barat dikenal dengan istilah “Adol Sende”, di 

Minangkabau disebut “Menggadai”, di Gorontalo 

disebut “Monohuloo” (Ray Pratama : http:// 

raypratama.blogspot.com). 

Dalam hukum adat, gadai tanah adalah 

lembaga yang telah lama hidup dalam masyarakat 

Indonesia, seperti yang dikemukakan Ter Haar 

BZN (Ibid) bahwa, gadai tanah sawah adalah 

perjanjian yang menyebabkan tanah bersangkutan 

diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang 

dengan permufakatan bahwa si penyerah akan 

berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya 

sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah 

uang yang sama. 

Demikian pula pendapat Soerjono 

Soekanto, Hilman Hadikusuma, dan S. A. Hakim, 

(http://www.pn-banjarbaru.go.id) bahwa, gadai 

mengandung arti penyerahan tanah untuk dikuasai 

oleh orang lain dengan menerima pembayaran 

tunai, di mana si pemberi gadai, atau pemilik 

tanah tetap berhak menebus kembali tanah 

tersebut dari pemegang gadai (penerima gadai, 

atau penguasa tanah gadai. Dengan demikian 

berarti uang gadai kembali setelah perjanjian 

gadai diakhiri, seperti pada masyarakat adat 

Minangkabau dengan pepatah adatnya, “Gadai 

batabuih – Suarang babagi” artinya gadai itu 

selalu dapat ditebus dan Harta suarang dibagi 

(http://asaad36.blogspot.com/2010/10). Begitu 

pula di daerah Sulawesi Selatan (Yuliana, Andi 5 

Juli, PustakaNet.Wordpress.Com), bahwa setiap 

gadai tanah atau sanra tanah uang gadai selalu 

dikembalikan karena dasar pelaksanaannya 

adalah saling menolong, maka oleh karena itu 

tidak diperlukan alat bukti berupa keterangan 

tertulis atau saksi. 

Perjanjian gadai tanah dalam hukum adat 

juga tidak mengenal daluwarsa, sehingga bisa 

berlangsung sampai kapan pun. Oleh pembuat 

undang menilai bahwa bentuk gadai tanah yang 

dipraktikkan masyarakat seperti demikian itu, 

mengandung unsur pemerasan, maka salah 

satu pertimbangan untuk mengatasinya, maka 

ditetapkanlah UU No. 56 Prp Tahun 1960 guna 

untuk menghapus unsur pemerasan yang dimaksud 

dengan cara membatasi waktu berlangsungnya 

gadai tanah serta cara penebusannya (Pasal 7 UU 

No. 56 Prp Tahun 1960). 

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa, 

sangat lazim dalam praktik, ketika pemilik tanah 

gadai tidak mampu menebus atau mengembalikan 

uang tebusan gadai, ataukah ketika pemegang 

gadai berkeinginan mengembalikan tanah gadai 

ke pemiliknya namun pemilik tanah gadai 

belum mampu menebusnya, ataukah pemilik 

tanah sendiri memerlukan uang tunai untuk 

suatu keperluan, maka pemilik tanah gadai 

biasanya menawarkan kepada pemegang gadai 

untuk membelinya yang dalam adat kebiasaan 

masyarakat bugis disebut dengan jual putta atau 

sanra Putta yaitu, praktik transaksi jual beli, yang 

diawali dengan perjanjian gadai sebelumnya. Jadi 

awalnya perjanjian gadai, namun karena sesuatu 

hal oleh pemilik tanah menawarkan tanah gadai 

tersebut kepada pemegang gadai untuk dibelinya. 

Jika pemegang gadai setuju maka kedua belah 

pihak melanjutkan transaksinya (jual beli) atas 

tanah yang tadinya berstatus gadai. 

Perjanjian gadai (Meliala, 2008: 44) 

menurut hukum adat mempunyai ciri-ciri antara 

lain, (1) Hak menebus tidak mungkin daluwarsa; 

(2) Benda gadai ada di tangan pemegang gadai; 

(3) Penerima gadai dapat mengulanggadaikan 

benda gadai; (4) Benda gadai tidak dapat secara 

otomatis menjadi milik si pemegang gadai; dan 

(5) Sama dengan gadai dalam KUHPdt, apabila 

gadai tidak ditebus maka untuk dapat memilikinya 



diperlukan suatu transaksi yang baru, seperti yang 

ditunjuk dalam Pasal 1154 KUHPdt. 

Perjanjian gadai tanah berdasarkan Undang- 

Undang No. 56 Prp Tahun 1960 sedikit berbeda 

dengan perjanjian gadai menurut hukum adat. 

Menurut hukum adat, gadai tanah tidak pernah 

daluwarsa (lewat waktu) untuk menebus dan uang 

gadai selalu kembali. Ketentuan seperti demikian 

ini tidak berlaku dalam Undang-Undang No. 56 

Prp Tahun 1960 sebab, setiap hak gadai yang 

telah berlangsung tujuh tahun dinyatakan hapus 

dan pemberi gadai atau pemilik dapat mengambil 

tanahnya kembali tanpa mengembalikan uang 

gadai (Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang 

Nomor 56 Prp Tahun 1960). Di samping terdapat 

perbedaan, juga keduanya memiliki persamaannya 

yaitu, baik UU No. 56 Prp Tahun 1960 maupun 

hukum adat, tidak diperkenankan pemilik barang 

gadai untuk memiliki kembali barang/benda atau 

tanahnya selama belum memenuhi kewajibankewajibannya. 

B. Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah 

Praktik perjanjian gadai tanah atau sanra 

tanah oleh masyarakat lazimnya dilaksanakan 

secara lisan, tanpa bukti tertulis, serta tidak 

ada saksi baik dari pemilik gadai maupun 

pemegang gadai, akibatnya seringkali salah 

satu pihak memanfaatkan kekurangan tersebut 

secara melawan hukum, misalnya ingkar 

janji (wanprestasi) yang mengakibatkan 

penyelesaiannya secara kekeluargaan maupun 

melalui pengadilan tidak mudah. 

Setiap penyelesaian sengketa gadai tanah 

harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan 

dan keadilan sebagaimana bunyi Pasal 54 ayat 

(3) UU No. 48 Tahun 2009. Pengejawantahan 

nilai-nilai dimaksud ini, bisa melalui pengadilan 

dengan cara, hakim wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) 


Kekuasaan Kehakiman). Begitu pula bisa melalui 

jalur di luar pengadilan dengan cara arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 58 UU 

No. 48 Tahun 2009). Dengan demikian, sengketa 

gadai tanah sebagai sengketa keperdataan dapat 

diselesaikan dengan cara melalui proses hukum 

pengadilan dan atau di luar pengadilan. 

Jika penyelesaiannya melalui jalur 

pengadilan maka seluruh proses hukumnya 

tunduk pada ketentuan hukum formal yakni 

hukum acara perdata, seperti menerapkan asas 

hukum audie et alteram partem (Mertokusumo, 

1988: 80), artinya para pihak antara Penggugat 

dan Tergugat harus didengarkan keterangannya 

oleh hakim. Begitu pula penerapan asas 

kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak 

(Mertokusumo, 1988: 113), artinya memberi 

beban pembuktian yang sama berdasarkan 

kesamaan kedudukan para pihak. Kedua asas 

hukum ini sangat fundamental dan menentukan 

penyelesaian kasus yang ditanganinya secara 

adil, dan dengan berpegang pada asas-asas hukum 

ini akan membawa akibat pada kemungkinan 

untuk menang bagi para pihak harus sama. 

Penyelesaian kasus perdata melalui 

pengadilan, ditentukan berdasarkan penentuan 

kebenaran formil, dan hakim bersifat 

preponderence of evidence (Mertokusumo, 1988: 

107), artinya hakim dalam memutuskan kasusnya 

tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan 

oleh yang berperkara, atau melarang hakim untuk 

menjatuhkan putusan atas hal/perkara yang tidak 

dituntut atau meluluskan lebih dari yang diminta 

oleh yang berperkara. Jadi hakim bersifat pasif, 

namun bukan berarti dalam hukum acara perdata 



hakim mencari kebenaran yang setengah-tengah 

atau palsu. 

Jika penyelesaiannya di luar pengadilan 

negara, yakni melalui arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi, 

mediasi dan arbitrase itu sendiri yang didasarkan 

pada itikad baik (Pasal 59 s/d Pasal 60 UU No. 

48 Tahun 2009 jo Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa). 

Semua cara penyelesaian dimaksud di atas 

(jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan) 

adalah untuk kepentingan penyelesaian 

substansial setiap kasus hingga sampai pada akar 

masalahnya. Jadi cara menyelesaikan kasusnya 

sampai akar masalahnya atau sistem problem 

denken atau problem orientik (Mertokusumo, 

1999: 44), yang tidak sama antara satu kasus 

hukum dengan kasus hukum yang lain. Selain itu, 

juga memperhatikan keadaan hukum yang hidup 

dan tumbuh di masyarakat yakni, hukum adat, 

oleh karena menurut Carl von Savigny (Nuzul, 

2009: 218) hukum itu tidak dibuat, melainkan 

tumbuh dan berkembang bersama masyarakat 

(Das Recht wird nicht gemacht, est und wird mit 

dem volke). Teori Savigny ini dianut Soepomo 

dengan menjadikan hukum adat sebagai living 

law, hukum yang di dalamnya terkandung jiwa 

bangsa atau Volksgeist. 

Inti dari cara-cara penyelesaian pada setiap 

kasus gadai tanah seperti dikemukakan di atas, 

sejatinya untuk mewujudkan tujuan hukum untuk 

kepentingan masyarakat yang menurut Gustav 

Radbruch meliputi keadilan (gerechtigkeit), 

kemanfaatan (zweckmassigkeit), serta kepastian 

hukum atau rechtssicherkeit (Ali, 1996: 95). 

Ketiga tujuan hukum idealnya terlaksana secara 

seimbang, namun sekiranya tidak bisa maka 

menurut Gustav Radbruch perlu ditempuh secara 

prioritas dengan memulai dari prioritas keadilan, 

baru kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya 

kepastian hukum. 

C. Kekuatan Pembuktian Terhadap Alat 

Bukti Penggugat 

Paton mengatakan bahwa, secara umum alat 

bukti menurut hukum dikelompokkan ke dalam 3 

jenis , yaitu (a). alat bukti bersifat oral (keterangan 

saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, 

pengakuan (penggugat dan tergugat), sumpah); 

(b), alat bukti bersifat dokumentary (surat, bukti 

petunjuk, bukti tulisan); serta; (c). alat bukti 

material (barang bukti selain dokumentary). 

(Sudikno, 1988: 115). 

Dalam hukum acara perdata, jenis-jenis 

alat bukti disebutkan pada Pasal 1866 KUHPdt 

jo Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 Rbg, yaitu alat 

bukti tertulis, pembuktian saksi; persangkaanpersangkaan; 

pengakuan dan sumpah. Pada 

kajian sengketa gadai tanah ini, hanya akan 

dikemukakan alat bukti yang digunakan oleh 

Penggugat dan para Tergugat, yang terdiri 

atas bukti surat (tertulis) dan keterangan saksi, 

kemudian dianalisis guna mendapatkan jawaban 

atas rumusan permasalahan yang diajukan. 

1. Bukti Tertulis/Surat 

Alat bukti tertulis atau bukti surat ialah 

segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan 

yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi 

hati atau untuk menyampaikan buah pikiran 

seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian 

(Mertokusumo, 1988: 116). Alat bukti tertulis 

atau bukti surat terbagi menjadi bukti surat yang 

merupakan akta dan surat-surat lainnya yang 

bukan akta, sedangkan akta sendiri terbagi ke 



dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. 

Kekuatan pembuktian akta otentik 

bersifat sempurna, dan berlaku sebagai bukti 

sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, 

dan bahkan yang terdapat dalam akta sebagai 

penuturan belaka, sepanjang yang dituturkan itu 

ada hubungannya yang langsung dengan pokok 

akta (Mertokusumo, 1988: 123). Sebagai alat 

bukti yang sempurna, akta otentik mengandung 

kekuatan pembuktian lahir, pembuktian formil, 

dan pembuktian materiil. Berbeda dengan akta di 

bawa tangan maupun surat-surat lain yang bukan 

akta, seperti buku daftar (register), surat-surat 

rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan 

oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang 

selamanya dipegangnya. Menurut Sudikno 

Mertokusumo (1988: 127), kekuatan pembuktian 

dari surat-surat yang bukan akta diserahkan 

penilaiannya kepada pertimbangan hakim. 

Dalam akta otentik mengandung asas acta 

publica probant sese ipsa (Mertokusumo, 1988: 

127), yaitu akta atau surat yang tampaknya 

lahir sebagai akta otentik serta memenuhi syarat 

yang ditentukan, dan kekuatan pembuktiannya 

sempurna sebagai akat otentik sampai terbukti 

sebaliknya. Beban pembuktian pada akta otentik 

dibebankan kepada siapa yang mempersoalkan 

otentik tidaknya alat bukti itu (Pasal 138 HIR dan 

Pasal 164 Rbg). Berbeda dengan akat di bawah 

tangan atau bukti surat-surat lain yang bukan 

akta, pembuktiannya dibebankan kepada siapa 

yang mengakui atau yang bertanda tangan di atas 

akta di bawah tangan tersebut. 

Bukti surat yang diajukan Penggugat 

untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah 

persawahan yang menjadi objek sengketa, berupa 

fotocopy Surat Keterangan Tanah bertanggal 12 

Januari 1987 No. Tap/WPJ.09/KI.1113/1987 

yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Di 

dalam bukti surat ini (P-1) diterangkan Klasiran/ 

Pencatatan tahun 1939 s/d 1940 tanah tersebut 

telah menjadi objek IPEDA sampai Hari Senin, 

tanggal 12 Januari 1987 atas nama Wajib Pajak 

AC (Orang tua Penggugat), Kohir no. 427 C.1, 

tercatat dalam buku C Kampung Desa Pattiro, 

Desa Pattiro, Kec. Mare, Kab. Bone, bergelar 

Lompo Kalimaesu, luas: 043 Ha. Pada Tanggal 

10 Maret 1986 dimutasi ke CBN (Tergugat I) 

dengan keterangan Gadai. 

Menurut hukum acara perdata, alat butki 

surat seperti di atas disamakan dengan catatancatatan 

mengenai tanah dalam buku letter C atau 

semisal kekitir atau semisal tanda wajib pajak. 

Alat bukti demikian menurut hukum acara tidak 

menjamin bahwa orang yang namanya tercantum 

di dalamnya adalah pemiliknya (Mertokusumo, 

1988: 127). Alat bukti surat seperti di atas tidak 

menunjuk pada kepemilikan Penggugat atas 

tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan 

demikian, kekuatan hukumnya atau kekuatan 

pembuktiannya tidak sempurna sehingga untuk 

menguatkan bukti surat ini masih diperlukan 

alat bukti lain berupa keterangan saksi dari 

Penggugat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

bukti surat (P-1) yang diajukan oleh Penggugat 

di atas tidak memiliki kekuatan pembuktian yang 

sempurna serta belum menunjuk kepemilikan 

Penggugat menurut hukum, maka dari itu majelis 

hakim yang memeriksa sengketa gadai tanah 

persawahan pada kasus ini harus mencocokkan 

keterkaitan (hubungan) dengan keteranganketerangan 

saksi yang diajukan Penggugat. Dalam 

menilai bukti surat yang diajukan Penggugat pada 

kasus ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1881 

ayat (2e) KUHPdt jo Pasal ayat (2) 294 Rbg, 

diserahkan kepada pertimbangan hakim. 



2. Keterangan Saksi 

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang 

berupa saksi di atur dalam Pasal 1895 dan 1902, 

1904-1912 BW jo Pasal 139-152, Pasal 168-172 

HIR (Pasal 165-179 Rbg. Tiap-tiap kesaksian 

yang diberikan harus mengenai perbuatan yang 

didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu 

sendiri, serta dengan tegas diberitahukan sebabsebabnya 

hal itu diketahui (Pasal 301 RGB). 

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 128) 

saksi atau kesaksian adalah kepastian yang 

diberikan kepada hakim di persidangan tentang 

peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan 

memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh 

orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara 

yang dipanggil di persidangan. 

Hakim dalam menilai kebenaran secara 

hukum atas pengakuan kepemilikan Penggugat 

atas tanah yang menjadi objek sengketa, maka 

keterangan saksi-saksi di bawah ini sangat 

penting sekaligus untuk memberi keyakinan 

kepada hakim bahwa dialah pemiliknya. 

a). Saksi I Made Ali. 

- Saksi mengetahui yang menjadi 

pokok persengketaan kedua pihak 

adalah tanah persawahan yang 

terletak di Pattiro Sumali, Desa 

Pattiro, Kecamatan Mare, Kabupaten 

Bone, terdiri atas 6 (Enam) petak 

dengan berbatasan antara: 

• 

Sebelah Utara : Sawah BU 

Sebelah Timur : Sawah YA 

Sebelah Selatan : Sawah YA 

Sebelah Barat : Sawah MU 

Bahwa tanah tersebut sekarang 

dikuasai oleh Lakarang (Tergugat II), 

Suami dari Tergugat I (CBN), 

Penguasaan tersebut sudah 

berlangsung lebih kurang 10 tahun. 


• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sebelum dikuasai oleh Tergugat, 

tanah persawahan yang menjadi 

objek sengketa dikuasai oleh A yaitu 

ayah Penggugat (MBA). 

Penguasaan tanah persawahan 

yang menjadi objek sengketa oleh 

Tergugat diperoleh dari paman 

Penggugat yang bernama SN, yaitu 

pada waktu Penggugat akan merantau 

ke Sumatera, ia menitipkan tanah 

persawahan yang menjadi objek 

sengketa kepada SN. Kemudian SN 

menggadaikan tanah persawahan 

tersebut kepada Tergugat dengan 

uang gadai sebesar Rp.600.000,- 

(Enam ratus ribu rupiah). 

Tanah tersebut milik ayahnya 

Penggugat yang bernama AC. 

Tanah tersebut ada surat-suratnya 

berupa rincik atas nama AC, kemudian 

karena gadai maka sekarang dirubah 

menjadi CBN (Tergugat I), dan tidak 

pernah ada perubahan rincik atas 

nama orang lain. 

Sewaktu SN menggadaikan sawah 

tersebut kepada Lakarang (Tergugat 

2) hanya dilakukan secara lisan, tidak 

ada surat-suratnya. 

Penggugat pernah ingin menebus 

tanah persawahan tersebut yang 

menjadi sengketa kepada Tergugat, 

tapi Tergugat tidak mau. 


• 

b). Saksi II MA 

Saksi kenal dengan BA yaitu nenek 

sepupu dari CA (Tergugat 1) dan MN 

(Penggugat). 

- Bahwa Saksi II mengetahui yang 

menjadi pokok persengketaan kedua 

pihak adalah tanah persawahan yang 

terletak di Desa Pattiro, Kecamatan 

Mare, Kabupaten Bone, terdiri atas 

6 (enam) petak dengan berbatasan 

antara: 

• 

• 

• 



Sebelah Selatan : Sawah YU 


Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah 

persawahan yang menjadi sengketa 

ada surat-suratnya atau tidak. 

Tanah persawahan yang menjadi 

sengketa adalah milik AC, namun 

sekarang dikuasai oleh para Tergugat. 

Penguasaan Tergugat atas tanah 


bermula ketika AC merantau 

ke Sumatera. Kemudian tanah 


itu dikerjakan oleh BO, atau suami 

Penggugat. Kemudian Penggugat 

merantau ke Sumatera dan tanah 

persawahan tersebut dititipkan 

kepada SN, yaitu adik AC atau paman 

dari Penggugat. Tetapi setelah saksi 

pindah alamat, entah bagaimana tanah 


tersebut (saksi tidak tahu) dikerjakan 

oleh Tergugat II (Suami Tergugat I). 

Berdasarkan keterangan dari kedua 

saksi yang diajukan Penggugat 

di atas dapat disimpulkan bahwa, 

tanah persawahan yang menjadi 

objek sengketa merupakan bagian 

harta warisan dari orang tuanya. 

Keterangan kedua saksi di atas 

meskipun saling menguatkan dan 

mendukung pengakuan Penggugat 

akan tetapi keterangan kedua saksi 

yang diajukan Penggugat tetap tidak 

menunjukkan hubungan yang kuat 

secara hukum dengan bukti surat 

yang diajukan Penggugat yang hanya 

menunjuk pada kepemilikan orang tua 

Penggugat atas tanah yang menjadi 

objek sengketa, atau bukti surat itu 

tidak menunjuk pada kepemilikan 

Penggugat. 


• 

• 

Lemahnya alat bukti (bukti surat 

dan keterangan saksi) yang diajukan 

Penggugat, maka untuk menentukan 

kebenaran secara hukum atas 

kepemilikannya pada tanah 

persawahan yang berstatus sengketa 

gadai ini, maka majelis hakim bisa 

menggunakan teori hukum publik 

(Mertokusumo, 1988: 113), yang 

memberi wewenang yang lebih 

bebas pada hakim di dalam mencari 

kebenaran hukumnya, namun 

dengan tetap berpegang teguh pada 

asas hukum perdata formil yakni, 

preponderen of evidence, sebab kasus 

gadai tanah ini merupakan kasus 

perdata dengan kebenaran formil 

sebagai sandaran utamanya. 


D. Kekuatan Pembuktian terhadap Alat 

Bukti Para Tergugat 

1). Bukti Tertulis/ Surat 

Para Tergugat telah mengajukan alat bukti 

surat ( T-1), berupa fotocopy surat nikah (tidak 

ada aslinya namun bermaterai cukup) atas nama 

suami isteri AL atau SN dan SA. Dalam T-1 

tersebut tercantum mas kawin berupa sawah enam 

petak, terletak di Lompo Diawang Labullu. 

Dalam hukum acara perdata dijelaskan 

bahwa, jika alat bukti surat harus berupa surat 

yang asli. Dalam Pasal 1888 KUHPdt jo Pasal 

301 Rgb dijelaskan bahwa, kekuatan pembuktian 

dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada 

aslinya. Jadi jika ada alat bukti surat atau alat 

bukti tertulis yang berupa fotocopy saja tanpa 

ada aslinya, maka tidak bisa dijadikan alat 

bukti yang sempurna, oleh karenanya hakim 

selalu meminta kepada berperkara untuk 

menunjukkan aslinya. Hakim selalu berwenang 

untuk memerintahkan kepada pihak yang 

bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di 

muka sidang (Mertokusumo, 1988: 128). Jika 

akta aslinya sudah tidak ada lagi, maka kekuatan 

pembuktiannya diserahkan penilaiannya kepada 

hakim, dengan memperhatikan persyaratan yang 

diatur dalam Pasal 1889 KUPdt jo Pasal 302 RGB. 

Alat bukti berupa fotocopy, dapat diterima 

sebagai alat bukti apabila fotocopy disertai dengan 

keterangan atau dengan jalan apapun secara sah 

dari mana ternyata bahwa fotocopy tersebut 

sama dengan aslinya (Mertokusumo, 1988: 128; 

Putusan MA, 1 April 1976 No. 701 K/Sip). Alat 

bukti surat yang diajukan para Tergugat berupa 

fotocopy surat nikah antara suami isteri SN dengan 

SA (T-1) di persidangan, kekuatan pembuktiannya 

sangat lemah, dan kurang relevan dengan kasus 

dengan keberadaan tanah persawahan yang 

menjadi sengketa antara Penggugat dengan para 

Tergugat. Meskipun demikian majelis hakim 

sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan 

kewenangan menyelesaikan sengketa gadai ini, 

maka penilaian dan pertimbangan atas alat bukti 

tertulis yang diajukan para Tergugat di atas, 

diserahkan kepada majelis hakim. 

Sekurang-kurangnya bukti-bukti tertulis 

yang diajukan para Tergugat di atas, dapat dinilai 

sebagai permulaan pembuktian, dan selanjutnya 

diperlukan bukti-bukti lain yang mendukung dan 

menguatkan. Dalam Pasal 1902 ayat (2) KUHPdt 

dikatakan bahwa, permulaan pembuktian dengan 

tulisan ialah segala akta tertulis, yang berasal 

dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan, atau 

dari orang yang diwakili olehnya, serta untuk 

memberikan persangkaan tentang benarnya 

peristiwa-peristiwa yang dimajukan seseorang. 

Untuk kasus hukum ini, bukti-bukti lain yang 

diajukan para Tergugat selain bukti surat di atas 

hanyalah keterangan para saksi. 

2). Keterangan Saksi 

a). Saksi I TA 

• Saksi tahu yang menjadi pokok 

persengketaan kedua pihak adalah 

tanah persawahan yang terletak di 

Kabupaten Bone, terdiri atas 6 (enam) 

petak dengan berbatasan antara: 



Sebelah Selatan : Sawah YA 


Bahwa sebelum dikuasai LA 

(Tergugat 2) tanah sengketa dikuasai 

PR. 


• 

• 

Bahwa dulunya tanah tersebut 


• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

pemiliknya adalah SN yang diperoleh 

dari neneknya, kemudian oleh SN, 

tanah tersebut dijual kepada LA yaitu 

menantu dari SN sendiri. 

Bahwa pembelian tanah tersebut 

oleh para Tergugat terjadi pada 

tahun 1983, waktu itu saksi melihat 

sendiri sewaktu terjadi jual beli, juga 

disaksikan oleh MS, BA dan isteri 

SN yang bernama SA. 

Bahwa pembelian tanah tersebut 

terjadi di rumah SN. 

Bahwa benar tanah tersebut semula 

digadaikan oleh SN kepada LA 

(Tergugat), tetapi selanjutnya dijual 

putta (istilah adat Sulawesi Selatan 

yang artinya putus atau terus) dengan 

harga Rp.2.500.000,- dari SN dengan 

terlebih dahulu dipegang gadai. 

Tanah tersebut dipegang gadai oleh 

Tergugat selama kurang lebih tiga 

tahun. 

Pengetahuan Saksi (TA) tentang gadai 

atas tanah yang menjadi sengketa, 

diberitahu oleh SN oleh karena 

saksi dan SN masih ada hubungan 

keluarga. 

Saksi pernah melihat rincik tanah 

gadai tersebut di Kantor Desa atas 

nama Sabe yaitu nenek sepupu dari 

Tergugat I (CBN) dan Penggugat 

(MBA). 

Bahwa saksi juga pernah mendengar 

sawah tersebut pernah dijadikan 

mahar (sompa) oleh SN. 

Bahwa saksi tidak pernah melihat AC 

(ayah Penggugat) mengerjakan tanah 

sawah tersebut. 


• 

2). Saksi II MP 

• Saksi tahu yang menjadi pokok 


tanah persawahan yang terletak, 

Kabupaten Bone, terdiri atas enam 

petak dengan berbatasan antara: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Sebelah Selatan : Sawah LA 

Sebelah Barat : Dulu sawah YA, 

sekarang tidak tahu. 


objek sengketa, sekarang dikerjakan 

Tergugat, diperoleh melalui pembelian 

dari SN. 


sengketa pernah diolah/dikerjakan 

saksi sejak tahun 1975 sampai dengan 

tahun 1983. 

Saksi mengerjakan/menggarap sawah 

karena orang tua Saksi yang bernama 

PA disuruh oleh SN untuk mengerjakan 

sawah tersebut. 

Setelah saksi, maka kemudian sawah 

diambil alih oleh Sanusi bin Supu. 

Orang tua saksi, PA, bersahabat dekat 

dengan SN. 

Bahwa sewaktu tanah tersebut digarap 

oleh saksi, pajak tanah tersebut 

dibayar oleh ayahnya yang bernama 

PA. 


3). Saksi III SA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mengetahui yang menjadi pokok 


tanah persawahan yang terletak 

Kabupaten Bone, terdiri atas enam 

petak yang terletak di Kabupaten 

Bone dengan berbatasan antara: 

Sebelah Utara : Sawah BU. 


Sebelah Selatan : Sawah PU 

Sebelah Barat : Dulu sawah YA, 

sekarang tidak tahu. 

Bahwa tanah sawah tersebut sekarang 

dikuasai oleh CA dan suaminya 

(Tergugat I dan Tergugat II) sejak 

tahun 1987. 

Bahwa Sebelum dikuasai Tergugat 

CA, sawah tersebut dikerjakan oleh 

PA. 

Bahwa CA memperoleh tanah 

tersebut karena membeli dari SN 

dengan seharga Rp.2.600.000,- (dua 

juta enam ratus ribu rupiah). 

Saksi mengetahui karena saksi ada 

pada saat terjadi jual beli, tetapi 

saksi tidak tidak melihat pada saat 

terjadinya pembayaran. 

Bahwa tanah tersebut ada rinciknya, 

tetapi saksi tidak tahu atas nama 

siap. 

Saksi tidak kenal dengan AC (ayah 

Penggugat). 

Bahwa saksi tidak pernah melihat PA 

mengerjakan tanah tersebut. 

Mencermati keterangan para saksi yang 

diajukan para Tergugat, terdapat perbedaan antara 

keterangan saksi 1 dengan saksi 2 dan saksi 3 

mengenai status tanah persawahan yang menjadi 

objek sengketa. Saksi 2 dan saksi 3 mengatakan 

bahwa, tanah persawahan tersebut adalah hasil 

pembelian para Tergugat kepada pemiliknya 

yang bernama SN dan disetujui oleh isterinya 

yang bernama SA, sedangkan saksi 1 mengatakan 

bahwa, tanah persawahan tersebut awalnya 

sebagai perjanjian gadai, namun beberapa tahun 

kemudian beralih menjadi jual-beli dengan istilah 

jual putta atau sanra putta. 

Keterangan saksi 2 dan saksi 3 saling 

berhubungan sehingga memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna, berbeda dengan 

keterangan saksi 1 yang berdiri sendiri, dengan 

keterangan kedua saksi sebelumnya. Meskipun 

berbeda, namun rasa-rasanya kedua keterangan 

saksi para Tergugat ini tidak berlawanan, sebab 

pada intinya keterangan para saksi dari Tergugat 

semua menunjuk pada kesamaan maksud yaitu 

kepemilikan para Tergugat atas tanah persawahan 

yang menjadi objek sengketa. 

Keterangan saksi 1 tidak bisa dengan 

serta merta diabaikan oleh majelis hakim, sebab 

kebiasaan di dalam masyarakat bugis, praktik 

jual puttaii adalah sesuatu yang lazim dilakukan, 

secara turun temurun sudah menjadi kebiasaan 

yang tumbuh dan dipraktikkan di masyarakat 

sebagai living law. Di sisi lain, keterangan saksi 

1 tersebut tidak pernah ada yang membantahnya 

baik oleh penggugat maupun para saksi yang 

diajukan oleh para pihak. Atas dasar itu, majelis 

hakim patut tetap mempertimbangkannya dan 

menilainya guna mencari kebenaran formil 

pada penyelesaian kasus tanah persawahan yang 

menjadi objek sengketa. 



Keterangan saksi 1 dari para Tergugat 

yang mengatakan bahwa tanah persawahan yang 

menjadi objek sengketa adalah hasil jual putta atau 

sanra puta melalui SN dengan terlebih dahulu 

dipegang gadai, tidak ada yang membatahnya. 

Atas fakta hukum ini, diajukan pertanyaan, 

mengapa keterangan saksi 1 diabaikan oleh 

majelis hakim dalam putusannya? 

Menjawab pertanyaan di atas adalah, 

kemungkinannya majelis hakim mengacu 

pada ketentuan Pasal 1905 KUHPdt Jo Pasal 

169 HIR dan Pasal 306 Rbg yang pada intinya 

bahwa, keterangan seorang saksi saja, tanpa 

suatu alat bukti lain yang mendukungnya 

dapat saja diabaikan, akan tetapi pada faktanya 

majelis hakim sepanjang uraiannya tidak pernah 

menggunakan Pasal 1905 KUHPdt jo Pasal 169 

HIR, dan Pasal 306 RGB untuk melumpuhkan 

keterangan saksi 1 dari para Tergugat. 

E. Posisi SN yang Terabaikan 

Dijelaskan dalam hukum acara perdata 

formil bahwa, keterangan saksi diperlukan jika 

perkara yang sedang diproses di pengadilan 

sudah memiliki bukti surat atau alat bukti tertulis. 

Dalam Pasal 1902 KUHPdt disebutkan: 

Dalam segala hal di mana oleh undangundang 

diperintahkan suatu pembuktian dengan 

tulisan-tulisan itu. Jika ada suatu permulaan 

pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah 

pembuktian-pembuktian dengan saksi-saksi, 

kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, 

selain dengan tulisan. 

Keterangan seorang saksi di muka 

persidangan bertujuan untuk memberikan 

tambahan keterangan, untuk menjelaskan 

hubungannya dengan peristiwa hukum yang ada. 

Berbeda dengan keterangan antara saksi dengan 

ahli yang dipanggil untuk memberikan keterangan 

di persidangan. Saksi ahli dipanggil untuk 

membantu hakim dalam menilai peristiwanya, 

dan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara 

berpikir (melalui keterangan dari ahli) tidak 

merupakan kesaksian (Mertokusumo, 1988: 129). 

Kalau keterangan saksi harus tentang peristiwa 

atau kejadian yang dialaminya sendiri. 

Seorang menjadi saksi, tidak cukup kalau 

hanya menerangkan bahwa ia mengetahui 

peristiwanya, tetapi saksi harus pula menerangkan 

bagaimana sampai mengetahui peristiwanya, jadi 

saksi dapat menerangkan sebab musababnya 

sampai ia mengetahui peristiwanya. Dalam 

Pasal 1907 KUHPdt disebutkan bahwa, tiaptiap 

kesaksian harus disertai dengan alasanalasan 

bagaimana diketahuinya hal-hal yang 

diterangkan. Penegasan yang sama juga dalam 

Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 308 ayat (1) 

Rbg, sehingga menurut Sudikno Mertokusumo, 

(1988, 130): 

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya, 

maka hakim harus memperhatikan kesesuaian 

antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian 

dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang 

perkara yang dipersengketakan; pertimbangan 

yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan 

kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta 

martabat para saksi dan segala sesuatu yang 

sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya 

dipercaya seorang saksi. 

Untuk berpegang secara kuat pada penjelasan 

di atas, tentu sangatlah sulit bagi seorang hakim 

yang sedang menangani kasus yang alat buktinya 

kurang, bahkan tidak relevan untuk saling 

menguatkan antara alat bukti yang satu dengan 

alat bukti lainnya, akan tetapi pertimbangan 



hakim mutlak harus ada, karena hakimlah yang 

memiliki kewenangan dalam menilai keterangan 

(kesaksian) dari seorang saksi. 

Menurut Sudikno Mertokusumo (1988: 

129), yang dapat didengar sebagai saksi adalah 

pihak ketiga, dan bukan salah satu pihak 

yang berperkara. Merujuk atas ketentuan dan 

pernyataan Sudikno di atas, maka SN sangat 

patut untuk didudukkan sebagai saksi oleh 

yang berperkara. Sangat kuat fakta hukum di 

persidangan yang menunjuk bahwa, perbuatan 

SN yang mengalihkan (menggadaikan) tanah 

persawahan yang kini menjadi sengketa kepada 

para Tergugat sekitar tahun 1980-an. Dengan 

demikian, posisi SN pada kasus gadai tanah yang 

terindikasi jual putta ini sangat penting dalam 

rangka penilaian kebenaran secara formil posisi 

kasus ini sekaligus untuk menentukan siapa yang 

paling berhak atas tanah persawahan yang menjadi 

sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat. 

Semua pengakuan dari Penggugat dan 

para Tergugat serta keterangan para saksi yang 

berkembang dalam persidangan selalu mengaitkan 

peristiwa peralihan hak atas tanah persawahan 

yang menjadi objek sengketa ini dengan SN. 

Fakta hukum tersebut bisa disimpulkan bahwa, 

SN adalah pihak yang sangat mengetahui status 

hukum tanah sengketa tersebut, akan tetapi 

selama proses hukum berlangsung, SN tidak 

pernah diminta memberi keterangan atas kasus 

gadai atas tanah persawahan yang menjadi objek 

sengketa. 

Sekiranya SN dijadikan saksi dalam kasus 

ini, maka keterangan saksi maupun pengakuan 

Penggugat dan para Tergugat yang saling 

berbantahan, bisa ditentukan mana yang sah dan 

mana yang tidak sah menurut hukum dengan 

jalan mendengar keterangan SN. 

Untuk menentukan status tanah persawahan 

yang dipersengketakan oleh Penggugat dan 

para Tergugat, sepatutnya keterangan SN patut 

didengar untuk selanjutnya dikonfrontir dengan 

pengakuan para pihak serta keterangan para saksi. 

Upaya untuk melakukan konfrontir keterangan 

antar saksi dimungkinkan dalam hukum acara 

perdata (lihat: alinia terakhir Penjelasan Pasal 82 

ayat (1) RIB/HIR). 

Sepatutnya SN dijadikan saksi kunci, 

karena SN saksi maka akan sangat membantu 

kekuatan analisis serta pertimbangan majelis 

hakim untuk selanjutnya mengkonstitusi atau 

memberi putusan atas sengketa ini dalam hal, 

apakah peralihan hak tersebut kepada Tergugat 

hanya sebagai gadai ataukah merupakan jual 

putta atau sanra putta yang didahului dengan 

perjanjian gadai. 

Keterangan yang diberikan saksi harus 

menyangkut tentang peristiwa atau kejadian 

yang dialaminya sendiri, dan ketentuan demikian 

sesuai dengan posisi SN yang mengetahui dan 

mengalami sendiri peristiwanya. Jadi sekiranya 

SN sebagai saksi oleh Penggugat ataukah oleh 

para Tergugat, maka hakim akan lebih leluasa bisa 

menggali kebenaran keterangan para saksi lainnya 

dan kemudian menemukan hukumnya atas status 

yang sebenarnya pada tanah persawahan yang 

menjadi objek sengketa. Sebaliknya dengan tidak 

melibatkan SN dalam penyelesaian sengketa ini 

sebagai saksi, terkesan bahwa hakim kurang cermat 

atau lalai tidak mempertimbangkan seluruh faktafakta 

hukum yang muncul dalam persidangan 

yang relevan dengan sengketa persawahan ini 

yakni, perbuatan SN yang mengalihkan tanah 

persawahan tersebut kepada para Tergugat. 

Apalagi jika dicermati bahwa seluruh 

pengakuan dan keterangan yang berkembang 



dalam persidangan cukup beragam, begitu pula 

alat bukti tertulis (bukti surat) yang diajukan para 

pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga 

dengan demikian keterangan SN akan sangat 

berguna bagi majelis hakim untuk menentukan 

penilaiannya antara kebenaran pengakuan 

Penggugat dengan kebenaran pengakuan para 

Tergugat serta kebenaran dari keteranganketerangan 

masing-masing para saksi yang 

diajukan di persidangan. 

Berdasarkan berbagai pengakuan dan 

keterangan sebagaimana yang diuraikan di atas, 

maka setidaknya ada 3 (tiga) fakta hukum yang 

saling berbeda terhadap status tanah persawahan 

yang menjadi objek sengketa, yaitu: 

1. Pengakuan Penggugat bahwa tanah 

persawahan yang menjadi objek sengketa 

antara Penggugat dengan para Tergugat 

statusnya sebagai gadai melalui SN (lihat 

keterangan Penggugat pada poin tiga 

tentang duduk perkaranya) atas persetujuan 

Penggugat (tahun 1980-an). Pengakuan 

Penggugat tersebut kurang lebih sama 

dengan keterangan para saksi yang diajukan 

Penggugat (lihat keterangan saksi I pada 

garis-[garis datar] ke-5, dan keterangan 

saksi II pada garis-[garis datar] keenam. 

2. Pengakuan para Tergugat bahwa tanah 


statusnya hak milik (milik para Tergugat) 

yang pada mulanya dibeli dari pemiliknya 

bernama SN atas persetujuan isterinya 

bernama SA karena tanah persawahan yang 

menjadi sengketa tersebut pernah dijadikan 

mahar (bugis: Sompa) kepada isterinya yang 

bernama SA (keterangan para Tergugat 

poin 3 dalam pokok perkara). Pengakuan 

para Tergugat kurang lebih sama dengan 

keterangan Saksi II (MP) -- pada garis 

datar 2--, dan keterangan saksi III -pada 

garis datar 4-. 

3. Keterangan saksi I, TA, yang diajukan para 

Tergugat (lihat pada garis – [garis datar] 

ke-7, bahwa status tanah persawahan yang 

menjadi objek sengketa adalah jual putta 

(istilah adat Sulawesi Selatan atas jual beli 

barang/tanah yang awalnya perjanjian gadai). 

Adanya pengakuan serta keterangan yang 

berbeda-beda tersebut di atas, maka agaknya sulit 

bagi hakim menemukan kebenaran fakta hukum 

yang sesungguhnya, sehingga yang diperlukan 

selanjutnya dari hakim adalah kemampuan 

analisisnya untuk menilai kebenaran dalil atau 

bukti yang diajukan masing-masing pihak. 

Sudikno Mertokusumo (1996: 74) 

mengatakan, setiap kasus (konflik) yang diproses 

di persidangan pengadilan, majelis hakim harus 

melakukan langkah-langkah penemuan hukum 

agar tidak salah dalam menerapkan hukumnya. 

Terkait dengan penyelesaian sengketa gadai tanah 

persawahan yang terindikasi jual putta, maka ada 

tiga langkah yang patut bagi hakim yaitu: 

1. Mengkostatasi sengketa gadai atas tanah 

persawahan ini sebagai peristiwa konkrit 

yang berarti merumuskan sengketa gadai 

yang terjadi antara Penggugat dengan 

para Tergugat sebagai peristiwa hukum. 

Jadi masuk pada kegiatan legal problem 

identifications; 

2. Mengkualifikasi sengketa gadai atas tanah 

persawahan ini sebagai peristiwa konkrit 

berarti, untuk kemudian dicarikanlah 

penyelesaian hukumnya (legal problem 

solving) dengan menerapkan dalil-dalil 



atau ketentuan hukumnya yang relevan; 

3. Kemudian pada tahapan ketiga adalah, 

mengkonstitusi atau memberi putusan atau 

memutuskan hukumnya atas sengketa gadai 

tanah persawahan yang terindikasi jual putta, 

jadi masuk pada tahapan decision making. 

Atas sengketa gadai atas tanah persawahan 

ini, majelis hakim memenangkan Penggugat 

dengan nomor putusan 34/Pdt.G/2007/PN.Wtp 

dengan putusan sengketa gadai bukan sengketa 

jual putta atau sanra putta. 

Beberapa catatan penting atas praktik jual 

Putta atau Sanra Putta yang didahului dengan 

perjanjian gadai dan penyelesaian hukumnya 

yaitu: 

1. Praktik jual putta sangat lazim di masyarakat 

bugis dan merupakan transaksi yang lumrah, 

tidak selamanya diikuti dengan alat bukti 

berupa dokumen tertulis serta saksi-saksi, 

akibatnya sering menimbulkan persoalan 

hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan 

melalui jalur pengadilan maupun di luar 

pengadilan. 

2. Kewajiban memeriksa dan penyelesaikan 

perkara, hakim perlu kemandirian dan 

tidak cukup jika hanya berpegang pada 

yurisprudensi belaka. Begitu pula hakim 

tidak cukup berpegang pada apa yang 

disebut normgerechtigkeit (keadilan 

menurut undang-undang) melainkan 

berupaya melakukan apa yang disebut 

einzelfallgerechtigkeit atau menemukan 

keadilan menurut keyakinan hakim yang 

tertuang dalam putusannya. 

3. Sama artinya penjelasan di atas, hakim tidak 

semata hanya berpikir menurut sistemnya 

(sistem oriented atau sistem denken), 

melainkan patut berpikir dengan mengacu 

kepada masalahnya atau problemnya atau 

disebut dengan problem oriented atau 

system oriented (Mertokusumo, 1996: 44). 

Penjelasan ini mengandung makna bahwa 

kemandirian seorang hakim sangat utama, 

sejalan dengan sistem peradilan Indonesia 

bersifat the persuasive force of precedent, 

bukan the binding force of precedent atau 

stare decisis et quita non movere seperti 

dalam protype sistem peradilan Anglo 

Saxon. 

4. Selaras dengan kemandirian dimaksud 

di atas, hakim yang menangani sengketa 

yang alat buktinya amat terbatas atau 

kurang seperti pada kasus sengketa gadai 

tanah persawahan ini, maka pegangan lain 

yang diperlukan bagi hakim adalah, kode 

etik atau pedoman perilaku hakim. Untuk 

kepentingan dimaksud, telah dikeluarkan 

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 

Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, Nomor 047/KMA/ 

SKB/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim. Kandungan atau isi dari SKB ini 

antara lain bahwa, seorang hakim harus 

berperilaku adil; berperilaku jujur, bersikap 

mandiri; berintegritas tinggi; berdisiplin 

tinggi; dan bersikap profesional dalam 

menangani setiap perkara. 

SIMPULAN 


IV. 

1. Alat bukti surat dari Penggugat maupun 

alat bukti surat dari para Tergugat memiliki 

kekuatan pembuktian yang tidak sempurna, 

sehingga penilaian atas alat bukti tersebut 


sangat bergantung dari pertimbangan 

majelis hakim. Adapun keterangan para 

saksi dari Penggugat cukup berkesesuaian 

antara satu saksi dengan saksi lainnya 

dan kekuatan pembuktiannya bersifat 

sempurna. Sebaliknya keterangan para 

saksi dari Tergugat, ada yang sama serta 

ada pula yang berbeda. Keterangan yang 

sama diperoleh dari keterangan saksi 2 dan 

saksi 3, sedangkan yang berbeda berasal 

dari keterangan saksi 1, sehingga dengan 

demikian kekuatan pembuktian keterangan 

saksi dari para Tergugat tidak sempurna, 

untuk itu penilaiannya diserahkan pada 

pertimbangan hukum majelis hakim. 

2. Keterangan saksi 1 yang diajukan para 

Tergugat yang mengatakan bahwa, tanah 


adalah awalnya gadai melalui SN dengan 

persetujuan Penggugat, kemudian beralih 

menjadi jual-beli dengan istilah jual putta 

atau sanra putta. Kekuatan pembuktiannya 

lemah karena tidak didukung dengan alat 

bukti lain, meskipun demikian, majelis 

hakim sepatutnya tetap mempertimbangkan 

sebab keterangan mana dari saksi I tersebut 

sama sekali tidak pernah dibantah oleh 

Penggugat maupun semua saksi dalam 

persidangan. Juga praktik jual putta atau 

sanra putta lazim terjadi di masyarakat 

bugis sejak dulu, dan menjadi hukum yang 

hidup. 

3. Majelis hakim dinilai kurang cermat 

dalam pertimbangan hukumnya karena 

tidak memerintahkan Penggugat atau para 

Tergugat untuk memanggil SN menjadi 

saksi dalam persidangan. Pada hal baik 

dari Penggugat maupun para Tergugat 

serta semua saksi mengakui bahwa, SN 

yang mengalihkan penguasaan tanah 


kepada para Tergugat. Dengan demikian, 

SN patut menjadi saksi kunci yang 

keterangannya sangat diperlukan, termasuk 

diperlukan untuk mengkonfrontasi 

pengakuan Penggugat dan para Tergugat 

serta keterangan semua saksi. Kedudukan 

SN pada kasus ini berbeda dengan saksisaksi 

yang diajukan Penggugat maupun 

para Tergugat yang hanya mengetahui 

saja, tetapi tidak mengalami peristiwanya 

sebagaimana yang dialami dan diketahui 

oleh SN. 


Ali, Achmad. 1996. Menguak Tabir Hukum 

(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologisi). 

Cet. I. Jakarta: Pen: Chandra Pratama. 

Emirzon, Joni. 2001. Alternatif Penyelesaian 

Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase). Cet. I. 

Jakarta: Pen: Gramedia Pustaka Utama. 

Mertokudumo, Sudikno. 1988. Hukum Acara 

Perdata Indonesia, Cet. I. Yogyakarta: Pen: 

Liberty. 

_________________. 1996. Penemuan Hukum, 

Sebuah Pengantar. Cet. I. Yogyakarta: Pen: 

Liberty. 

Meliala, S. Djaja. 2008. Perkembangan Hukum 

Perdata Tentang Benda dan Hukum 

Perikatan. Cet. II. Bandung: Pen: Nuansa 

Aulia. 

Nuzul, A. 2009. Pembentukan Hukum Kewarisan 



Nasional Berdasarkan Sistem Bilateral 

(Relevansi Beberapa Asas Hukum 

Kewarisan Menurut KUHpdt, Menurut 

Hukum Islam, dan Menurut Hukum Adat), 

Disestasi, FH. UGM, Yogyakarta. 

Subekti, R. 1980. Pokok-Pokok Hukum Perdata. 

Cet. XV. Jakarta: Pen: Intermasa. 

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1996. Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). Cet. XXVIII. Jakarta: Pen: 

PT. Pradnya Paramita. 

Soesilo, R. 1980. RIB/HIR, Dengan Penjelasannya, 

Bandung: Pen: Karya Nusantara. 

Undang-Undang/Putusan 

Keputusan Bersama (SKB) antara Mahkamah 

Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 

047/KMA/SKB/2009 Dan 02/SKB/P.KY/ 

IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Hakim. 

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. WTP pada 

Pengadilan Kelas 1 B Watampone. 

Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang 

Penetapan Luas Tanah Pertanian, beserta 

Penjelasannya. 


Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 


Kekuasaan Kehakiman. 

Pustaka Online: 

Gadai Tanah Adat Selalu Dapat Ditebus: Kasus 

Harta Pusaka Tinggi Minangkabau -Onta 

Berkokok- http://asaad36.blogspot. 

com/2010/10/gadai-tanah-adat-selalu- 

dapat-ditebus.html (Diakses, 29 Juni 2012). 

Jaminan Kepastian Dan Perlindungan Hukum 

Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut 

Hukum Adat (Dimuat oleh Admin 

PN.Bjb/ 21-07-2009: ttp://www.pnbanjarbaru.go.id/index.php?content=mod_ 

artikel&id=13 (Diakses 2 9 Juni 2012). 

Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat 

dan Menurut Undang-Undang Pokok 

Agraria. 

Diposkan oleh Ray Pratama Siadari (owner Sekolah 

TInggi Ilmu Hukum Pratama) di 02:55: 

http://raypratama.blogspot.com/2012/02/ 

pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum. 

html. (Diakses, Ahad, 12 Februari 2012). 

Yuliana, Andi 5 Juli 2008 “Konflik dan 

Penyelesaian Dalam Perjanjian Gadai Tanah 

pada Masyarakat Adat Bugis di Kecamatan 

Liliriaja Kabupaten Soppeng”,PustakaNet. 

Wordpress.Com, (Diakses, Ahad, 29 April 

2012). 



WANPRESTASI SEBAgAI KUALIFIKASI TIDAK DIPENUHINyA 

KEWAJIBAN HUKUM yANg MENIMBULKAN 

KERUgIAN KEUANgAN NEgARA 

ABSTRAK 

Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg 

BREAcH OF cONTRAcT AS THE QUALIFIcATION OF NONcOMPLIANcE 

TO LEgAL OBLIgATION THAT cAUSES STATE 

FINANcIAL LOSS 

An Analysis on Decision Number 1247/Pid/B/2009/PN. Bdg 

widiada Gunakaya 

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl. Cihampelas No. 8 Bandung 40116 

Email: bonarsius@yahoo.com 

Tindak pidana korupsi di Indonesia pada dewasa ini 

perkembangannya sudah sangat sistemik dengan 

tidak hanya merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara tetapi juga telah merampas 

hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. 

Salah satu upaya pemberantasannya adalah 

dengan menetapkan ajaran “sifat melawan hukum 

material” dalam fungsinya yang positif ke dalam 

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sayangnya, kaidah hukum tersebut oleh putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 telah 

dinyatakan tidak mengikat secara hukum, karena 

dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945 tentang “kepastian hukum yang adil” 

sebagai salah satu prinsip negara hukum. Padahal 

dalam rangka pemberantasan korupsi, penerapan 

kaidah hukum dimaksud dapat dibenarkan sekaligus 

juga efektif. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA 

Bandung dalam putusan No. 1247/Pid/ B/2009/ 

PN.Bdg yang dibahas dalam artikel ini seharusnya 

juga menerapkan kaidah hukum tersebut, karena 

terdakwa tidak memenuhi kewajiban hukum 

yang harus dilakukan sehingga secara nyata telah 


menimbulkan kerugian keuangan negara. Hakim 

mempertimbangkan perbuatan terdakwa itu sebagai 

ingkar janji (wanprestasi) sehingga tidak dapat 

dituntut menurut hukum pidana. 

Kata kunci: korupsi, sifat melawan hukum pidana, 

wanprestasi, kerugian keuangan negara. 

abstract 

There has been a tendency in the increase of systemic 

corruption in Indonesia resulting a great loss of 

state budget and national economy. Corruption has 

also caused the massive deterioration of people’s 

socio-economic basic rights. One of attempted 

efforts to get rid of corruption is to install the 

doctrine of “the nature of criminal offence” in 

material sense with positive function in Law No. 

31 Year 1999 juncto Law No. 20 Year 2001 on 

Corruption Eradication, but this legal formulation 

has been dismantled by the Constitutional Court by 

saying (stating) it is contradictory with Article 28D 

paragraph (1) of the 1945 Constitution regarding 

“the just legal certainty” as one of the principles 

of the rule of law. The doctrine can be regarded as 

a legalized and effective instrument in combating 

corruption. In the court decision No. 1247/Pid/ 

Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum (Widiada Gunakaya) | 189 


B/2009/PN.Bdg analyzed in this article, it was 

worth if judges used such a doctrine because the 

accused had been proved to result state financial 

loss. However, judges considered that the accused’s 

failure to fulfill his legal obligation as merely the 

breach of contract that could not meet the elements 

of any criminal action. 

Keywords: corruption, nature of criminal offence, 

breach of contract, state financial loss. 

I. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi di Indonesia, dapat dinobatkan 

sebagai “biang kemudaratan”, yang dapat 

meluluhlantakkan hampir semua bidang 

kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum 

(mafia hukum/peradilan), sosial, budaya, 

kesehatan, pertanian, dan hankam, bahkan 

kehidupan beragama yang selama ini dianggap 

sebuah zona sakral dan sarat dengan nuansa moral 

dan agamis, ternyata bersarang pula perilaku 

“amoral”. Dampaknya, sangat besar dan meluas, 

mulai dari kerugian yang diderita oleh negara 

sampai pada fenomena meluasnya kemiskinan 

secara struktural di dalam masyarakat. Akibatnya, 

korupsi melahirkan berbagai tragedi alami, 

kemasyarakatan dan juga kemanusiaan. 

Berbagai upaya pemberantasan yang 

diharapkan mampu memberantas tuntas akar 

korupsi, baik yang dilakukan melalui penciptaan 

piranti hukum maupun dengan aplikasi hukum in 

concreto, ternyata hasilnya terjadi aplikasi hukum 

“tebang-pilih” (discriminative justice). De facto, 

terjadi penegakan hukum diskriminatif dan kontra 

produktivitas. Tidak heran jika banyak kasus 

tidak di “mejahijaukan”, dengan dalih belum 

terkumpulnya atau tidak terpenuhinya cukup 

bukti. Padahal jika dicermati, di balik semua itu 

terdapat kekuatan politik yang maha dahsyat yang 

dapat melibas semua kekuatan hukum. Jika toch 

ada yang dimejahijaukan, itu pun sekadar rekayasa 

agar partai berkuasa terkesan bersih. Namun 

dampaknya sama sekali tidak diperhitungkan, 

karena orang yang dikorbankan untuk menjadi 

terdakwa justru semakin keras dan lantang 

“bernyanyi” mengumandangkan “lagu korupsi” 

yang banyak dilakukan oleh kader-kader partainya 

atau oleh rekan sekerjanya di pemerintah maupun 

di lembaga legislatif. Bila terdakwa sampai 

dipidana, diberikan berbagai legalisasi alasan 

oleh penguasa supaya yang bersangkutan tidak 

sampai menjalankan pidananya atau diberikan 

grasi. Belakangan ini dengan banyak terjadinya 

kasus suap yang melanda aparat penegak hukum, 

menandakan sistem yudisial pidana kita telah pula 

terindikasi koruptif. Satu-satunya harapan yang 

masih tersisa di negeri ini adalah KPK, namun 

dengan telah terjadinya intervensi terhadap 

lembaga super body ini, masih bisa dan kuatkah 

KPK menghadapi kekuatan-kekuatan politik dan 

ekonomi dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi? 

Meluasnya fenomena korupsi di Indonesia, 

bila dicermati, sesungguhnya lebih banyak 

berbentuk penyalahgunaan kekuasaan atau 

kewenangan politik maupun ekonomi oleh 

upper power class dan upper economic class. 

Dengan mempelajari “kelemahan” hukum, 

mereka melakukan konspirasi untuk tujuan 

kepentingan ekonomi tertentu yang pada akhirnya 

menimbulkan korupsi. Kasus BLBI dan Bank 

Century misalnya, dengan profesionalitas yang 

dimiliki oleh pelakunya, perbuatan koruptif yang 

terjadi sangat sulit dideteksi oleh aparat hukum, 

190 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 189 - 223 


sehingga kejahatan tersebut sering dikatakan 

offences beyond the reach of the law. 

Penguasaan sumber daya politik yang 

melekat pada posisi jabatan strategis tertentu 

dalam ruang lingkup kekuasaan kelembagaan 

negara, merupakan potensi besar untuk 

mengalokasikan sumber dan fasilitas ekonomi, 

sesuai dengan kepentingan bisnis pihak 

penjalin hubungan patronase dengan pemegang 

kekuasaan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan 

dan kewenangan seperti ini semakin menjadi, 

karena terjadi ketidakefektivitasan pengawasan 

oleh lembaga-lembaga pengawasan resmi, 

maupun oleh pranata-pranata demokrasi yang 

bergerak terbatas karena dikendalikan negara. 

Akibatnya, ruang gerak korupsi menjadi semakin 

meluas dan “menggila”. Hal ini diperparah lagi 

dengan adanya gejala kolusi dan nepotisme 

yang semakin ‘sistemik’ antara pebisnis dengan 

pemegang kebijakan dan penentu operasional di 

bidang pengelolaan keuangan negara. 

Pada tataran praksis dalam peradilan pidana, 

mengenai masalah “keuangan negara” kerap kali 

menimbulkan kebingungan bagi aparat pidana. 

Hal ini disebabkan karena terdapat banyak hukum 

positif yang mengatur “keuangan negara”, dan 

secara horizontal menimbulkan disharmonisasi 

hukum, karena masing-masing hukum positif 

tersebut bertentangan satu dengan yang lain. Di 

dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU 

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (PTPK) tidak satupun kaidah 

hukumnya mengatur masalah “keuangan negara”. 

Padahal salah satu kepentingan hukum yang 

harus dilindungi sehingga dijadikan bestandelen 

delict dalam UU ini adalah “merugikan keuangan 

negara”. Maknawi dari “keuangan negara” hanya 

ditempatkan dalam Penjelasan Umum dari UU 

dimaksud. Pertanyaannya, “apakah Penjelasan 

Umum dari UU Anti Korupsi tersebut merupakan 

kaidah hukum, sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk menetapkan perbuatan terdakwa sebagai 

perbuatan yang merugikan “keuangan negara”? 

UU yang secara khusus mengatur “keuangan 

negara” adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. UU lainnya yang juga 

dalam kaidah hukumnya ikut mengatur tentang 

“keuangan negara” adalah UU No. 19 Tahun 

2003 tentang BUMN, UU No. 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara. 

Korupsi juga terjadi di berbagai pemerintah 

daerah di Indonesia, baik yang dilakukan oleh 

pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, dan 

konglomerasi. Melalui konspirasi politik antara 

Kepala Daerah dan DPRD yang di”balut” dengan 

kebijakan legislasi daerah, para pejabat ini sepakat 

untuk menetapkan suatu anggaran dengan alasan 

pembangunan daerah atau kesejahteraan rakyat 

atau kesehatan anggota DPRD atau dengan 

alasan yang dibuat serasional mungkin, padahal 

tujuannya adalah untuk memperkaya diri atau 

orang lain atau suatu korporasi. Dana yang sengaja 

anggarannya ditetapkan di dalam APBD itu 

bahkan digelembungkan sehingga menimbulkan 

kerugian negara (daerah) yang sangat besar, 

karena harus dibayarkan setiap bulan. Anggaran 

yang sengaja digelembungkan itu pada akhirnya 

dibagi-bagi dan masuk ke kantong masing-masing 

pejabat. Dengan demikian, legalitas APBD hanya 

dijadikan sarana di dalam upaya memperkaya atau 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum atau dengan menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana karena 

jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan 

keuangan atau perekonomian negara. Tegasnya, 

korupsi dilakukan dengan cara berlindung di 



alik legalitas produk legislasi daerah. 

Pada akhirnya, prognosis korupsi sudah 

semakin meluas bahkan hampir menjurus pada 

“pembusukan” bangsa, sehingga ada yang 

memeberi predikat sebagai extra ordinary crime. 

Memang, situasi korupsi di Indonesia pada saat ini, 

sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai situasi 

normal, melainkan sudah melebihi ambang batas 

toleransi (“abnormal”). Itulah sebabnya, dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan (politik) kriminal 

dengan menggunakan sarana penal, pembentuk 

UU telah melakukan perubahan kebijakan (politik) 

hukum pidana, dari yang “normal” (biasa) menuju 

kepada yang luar biasa atau secara extra ordinary 

measures untuk memberantas korupsi. Perubahan 

kebijakan legislasi dimaksud ditempuh dengan 

menetapkan ajaran sifat melawan hukum (SMH) 

materiil, bahkan dalam fungsinya yang positif 

dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai 

tindak pidana korupsi, yaitu: 

“… meskipun perbuatan tersebut tidak 

diatur dalam peraturan perundangundangan, 

namun apabila perbuatan 

tersebut dianggap tercela karena tidak 

sesuai dengan rasa keadilan atau norma 

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 

perbuatan tersebut dapat dipidana”. 

Premis mayor di atas sama sekali tidak 

dideduksikan dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Kelas IA Bandung No. 1247/Pid/B/2009/ 

PN.Bdg. yang menyatakan, bahwa dengan 

tidak dipenuhinya kewajiban hukum dalam isi 

perjanjian oleh terdakwa, maka prosedur yang 

harus ditempuh adalah melalui penagihan kepada 

terdakwa agar sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati, dan perbuatan terdakwa tersebut 

dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan 

wanprestasi. Dengan demikian, kerugian yang 

timbul sebagai akibat adanya wanprestasi adalah 

bukan perbuatan melawan hukum menurut 

hukum pidana. Berdasarkan pertimbanganpertimbangan 

majelis hakim berpendapat, bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IS, 

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, 

telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut 

bukan merupakan tindak pidana melainkan 

termasuk ruang lingkup hukum perdata. 

Apakah yang menjadi rasionalisasi 

pertimbangan dan putusan hakim seperti demikian, 

di bawah ini terlebih dahulu dideskripsikan secara 

singkat kronologis perkara tindak pidana korupsi 

yang diperiksa dan diadili kemudian diputuskan 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 

IA No. 1247/Pid/B/ 2009/ PN.Bdg. sebagaimana 

dipaparkan dalam kasus posisi berikut ini. 

B. Kasus Posisi 

Pada tanggal 3 Desember 2004, Terdakwa IS 

selaku Direktur CV. UM dan PW yang menjabat 

Kepala Bagian di salah satu dinas Kota Bandung 

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota 

Bandung No. 821/Kep.849-Peg/2004 tanggal 24 

Nopember 2004 (dilakukan penuntutan terhadap 

masing-masing secara terpisah), beserta ED 

yang menjabat Kasubag di salah satu Pemerintah 

Kota bandung telah ditetapkan selaku Pimpinan 

Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Surat 

Keputusan Wali Kota Bandung No. 821.2/Kep- 

272-Peg/2004 tanggal 7 April 2004. 

Sekitar bulan Desember 2004 sampai 

dengan bulan Mei 2005, di Kantor Pemerintah 

Kota Bandung atau di suatu tempat lain dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung 

terdakwa ”melakukan, menyuruh melakukan dan 

turut serta melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 



yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. 

Modus operandi terdakwa melakukan 

perbuatannya, pada intinya dikemukakan di 

bawah ini. 

Pada tanggal 10 Desember 2004, Terdakwa 

oleh ED selaku Pimpinan Pelaksana Kegiatan 

Koordinasi Penyelenggara Perekonomian, 

berdasarkan SK. No.002/Keg/KPP/XII/2004 

telah menetapkan terdakwa berdasarkan 

penunjukan langsung sebagai pelaksana relokasi 

dan pengelolaan pedagang kaki lima di tujuh 

titik di gedung eks Toko Ria di Bandung. 

Terdakwa ditunjuk sebagai pelaksana relokasi 

dan pengelolaan pedagang kaki lima di tujuh 

titik di kota Bandung adalah berdasarkan 

rekomendasi dari Tim Penilai yang diketuai 

oleh PW berdasarkan surat No. 003/TIM/PKL/ 

XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 dalam rangka 

pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung 

dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. 

Pada tanggal 14 Desember 2004 dibuat 

surat perjanjian No. 511.23/500-Ek tertanggal 

14 Desember 2004 untuk pelaksanaan relokasi 

dan pengelolaan pedagang kaki lima tujuh titik 

tersebut, yang ditandatangani bersama oleh ED 

selaku Ketua Pimpinan Pelaksana Kegiatan 

Koordinasi Penyelenggara Perekonomian sebagai 

pihak I mewakili Pemerintah Kota Bandung dan 

CV. UM sebagai pihak kedua yang diwakili oleh 

terdakwa IS selaku direktur, serta pihak ketiga 

FS selaku pemilik gedung eks Toko Ria. Dalam 

perjanjian tersebut telah diatur hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

Setelah ditandatanganinya surat perjanjian 

dimaksud, terdakwa menerima pembayaran 

sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima 

ratus juta rupiah) untuk pembayaran sewa gedung 

eks Toko Ria yang diterima FS selaku pemilik 

gedung eks Toko Ria. Perjanjian sebagaimana 

dimaksud di antaranya menyebutkan bahwa 

terdakwa berkewajiban mengembalikan dana 

talangan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar 

lima ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap, yaitu 

pada bulan April sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu 

milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada 

bulan September sebesar Rp.1.250.000.000,- 

(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). 

Sedangkan jangka waktu perjanjian sewa 

menyewanya adalah selama 5 (lima) bulan 

terhitung mulai 23 Januari 2005 sampai dengan 

23 Mei 2005. 

Dalam rencana pelaksanaan relokasi 

dan pengelolaan pedagang kaki lima, semula 

menargetkan sebanyak 1930 (seribu sembilan 

ratus tiga puluh) pedagang kali lima (PKL), 

namun pada kenyataannya terdakwa sebagai 

pelaksana relokasi dan pengelolaan PKL di tujuh 

titik itu, hanya mampu merealisasikan sebanyak 

635 (enam ratus tiga puluh lima) PKL saja. Itupun 

sebagian besar hanya mau mengisi tempat di eks 

Toko Ria di Jalan OI saja, sedangkan gedung eks 

Toko Ria di Jalan BS Bandung tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Penyediaan lapak atau kios bagi para 

PKL ternyata dilakukan oleh terdakwa dengan 

cara meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- 

(tiga ratus juta rupiah) kepada FS selaku 

pemilik gedung eks Toko Ria. Untuk kegiatan 

operasional pengelolaan PKL antara lain untuk 

gaji, pemeliharaan dan biaya partisi, terdakwa 

mengajukan permohonan bantuan keuangan 

kepada Pemerintah Kota Bandung sejumlah 

Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah) namun disetujui oleh Pemerintah Kota 

Bandung hanya sejumlah Rp.100.000.000,- 

(seratus juta rupiah). 



Pelaksanaan relokasi dan pengelolaan PKL 

di tujuh titik di gedung eks Toko Ria, terdakwa 

dalam pengelolaan gedung beserta fasilitasnya 

melakukan penarikan uang sewa lapak atau 

kios yang disewakan kepada para PKL seharga 

Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,- setiap 

bulannya. Dari hasil sewa lapak tersebut, uang 

yang berhasil dikumpulkan adalah: 

1. Bulan Januari sekitar Rp.120.000.000,- 

(seratus dua puluh juta rupiah). 

2. Bulan Februari sekitar Rp.60.000.000,- 

(enam puluh juta rupiah). 

3. Bulan Maret sekitar Rp.30.000.000,- (tiga 

puluh juta rupiah). 

4. Bulan selanjutnya sampai dengan relokasi 

dan pengelolaan PKL tidak berjalan sekitar 

akhir tahun 2005, dan tidak pernah tercatat 

serta sama sekali hasilnya tidak pernah 

dilaporkan ke Pemerintah Kota Bandung. 

Sedangkan hasil berupa uang yang 

diperoleh terdakwa juga tidak pernah dilaporkan 

kemajuannya, dan tidak pernah disetorkan kepada 

Pemerintah Kota Bandung, karena digunakan 

untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, di 

antaranya terdakwa memberikan modal usaha 

catering sebesar Rp.40.000.000,- kepada IC yang 

dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama 

pada tanggal 1 Februari 2004. 

Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan 

pemanfaatan ruang sisa bangunan yang 

dimanfaatkan terdakwa untuk usaha bilyard 

sekitar bulan Februari 2005 melalui perjanjian 

kerjasama antara terdakwa dengan KMW tanggal 

28 Februari 2004. Dalam perjanjian tersebut 

terdakwa berhak atas 45% (empat puluh lima 

persen) dari laba bersih. 

Berdasarkan audit BPK telah terjadi 

penyimpangan dana dalam pelaksanaan kegiatan 

relokasi dan pengelolaan PKL di tujuh titik di 

gedung eks Toko Ria di Jalan OI dan Jalan BS 

Bandung. BPK menyatakan, bahwa Pemerintah 

Kota Bandung menderita kerugian sebesar 

Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta 

rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Laporan 

Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan 

Negara atau Daerah dalam kasus dugaan Tindak 

Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana 

Stimulan Untuk Relokasi 1930 PKL di Kota 

Bandung tahun anggaran 2004 No. S-1888/ 

PW10/5/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang 

dibuat dan ditandatangani oleh Tim Penghitung 

Kerugian Negara. 

C. Dasar Hukum Putusan Hakim 

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim 

adalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU 

No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang masingmasing 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999: 

“Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipenjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh tahun) dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah)”. 



2. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999: 

”Setiap orang yang dengan tujuan 

mementingkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp.50.000.000,00. 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

3. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999: 

Selain pidana tambahan sebagaimana 

dimaksud dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan 

adalah: 

a. Perampasan barang bergerak yang 

berwujud atau yang tidak berwujud 

atau atau barang yang tidak bergerak 

yang digunakan untuk atau yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi, 

termasuk perusahaan milik terpidana 

di mana tindak pidana korupsi 

dilakukan, begitu pula harga dari 

barang yang menggantikan barangbarang 

tersebut. 

b. Pembayaran uang pengganti yang 

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh 

dari tindak pidana korupsi. 

c. Penutupan seluruh atau sebagian 

perusahaan untuk waktu paling lama 

1 (satu) tahun. 

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hakhak 

tertentu atau penghapusan seluruh 

atau sebagian keuntungan tertentu, 

yang telah atau dapat diberikan 

oleh Pemerintah kepada terpidana. 

(Dalam putusan hakim tidak 

ditegaskan, ketentuan yang mana 

yang dimaksud dalam pasal ini, 

apakah ketentuan yang ada dalam 

huruf a, b, c, atau d atau keseluruhan 

dari Pasal 1 ayat (1) ini). 

4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: 

”Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu 

perbuatan pidana: 

Ke-1 mereka yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan dan yang turut serta 

melakukan perbuatan sengaja memberi 

bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 

Dalam perkara ini dakwaan JPU disusun 

dalam bentuk Surat Dakwaan subsidiaritas yang 

pada intinya sebagai berikut: 

Primer 

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 

negara/daerah mengalami kerugian sebesar 




Negara Atau Daerah dalam kasus dugaan Tindak 







Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 



Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 

RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP. 

Subsider 

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 

negara/Daerah mengalami kerugian sebesar 




Negara Atau Daerah dalam kasus dugaan Tindak 







Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) 

UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 

dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Berdasarkan surat dakwaan tersebut di atas, 

Tim Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan 

nota keberatan atau eksepsi tertanggal 5 Oktober 

2009. Atas keberatan atau eksepsi tersebut di atas, 

Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya 

tertanggal 19 Oktober 2009. 

Majelis Hakim atas eksepsi Tim Penasihat 

Hukum terdakwa telah menjatuhkan putusan sela 

terhadap perkara No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg. 

tertanggal 19 Oktober 2009 yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Menolak keberatan/eksepsi Tim Penasihat 

Hukum terdakwa IS untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Surat Dakwaan JPU No. Reg. 

PDS: 02/Bdg/07/2009 tanggal 9 September 

2009 sah menurut hukum; 

3. Memerintahkan pemeriksaan perkara 

pidana No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg. atas 

nama trdakwa IS untuk dilanjutkan; 

4. Menangguhkan 

putusan akhir. 

biaya perkara hingga 

Sedangkan Nota Pembelaan yang diajukan 

oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum 

Terdakwa adalah: 

1. Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 22 

Januari 2010: 

”Menyampaikan permohonan maaf kepada 

keluarga, istri dan anak-anaknya serta 

organisasi Masyarakat APPKL serta HP2B 

karena terdakwa tidak bisa menjalankan 

kewajibannya karena ditahan di Rutan 

Kebon Waru Bandung. 

2. Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum 

Terdakwa tertanggal 22 Januari 2010 pada 

pokoknya memohon kepada majelis hakim 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa IS tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan pidana 

sebagaimana dimaksud di dalam 

dakwaan primer dan subsidair. 

b. Membebaskan terdakwa IS dari 

segala dakwaan sesuai Pasal 191 ayat 

(1) KUHAP atau setidak-tidaknya 

melepaskan dari segala tuntutan 

hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat 

(2) KUHAP. 



c. Memulihkan segala hak terdakwa IS 

dalam kemampuan dan kedudukan, 

nama baik serta harkat dan martabat. 

d. Membebaskan biaya perkara pada 

negara. 

D. Pertimbangan Hukum dan Amar 

Putusan 

Garis-garis besar pertimbangan hukum 

yang digunakan oleh hakim untuk mendukung 

amar putusannya adalah sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hukum 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan 

yang diajukan oleh Penuntut Umum 

bersifat subsidiaritas, maka terlebih dahulu 

majelis akan mempertimbangkan Dakwaan 

Primair sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI 

No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 

dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut: 

Unsur setiap orang; 

a. Unsur melawan hukum, melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau korporasi, 

merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara; 

b. Unsur dengan turut serta/bersamasama. 

Dalam putusan hakim telah 

dipertimbangkan pembuktian unsurunsur 

tindak pidana di atas, dan 

pada akhirnya berkesimpulan pada 

pertimbangan berikut ini: 

a. Menimbang, bahwa berdasarkan 

p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n 

tersebut di atas majelis berpendapat 

bahwa perbuatan yang dilakukan 

oleh Terdakwa IS, sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan primair, 

telah terbukti akan tetapi perbuatan 

tersebut bukan merupakan tindak 

pidana melainkan termasuk ruang 

lingkup hukum perdata; 

b. Menimbang, bahwa oleh karena 

dakwaan primer tersebut bukan 

merupakan tindak pidana maka 

terdakwa harus dilepaskan dari segala 

tuntutan hukum. Dengan demikian, 

dakwaan subsider tidak relevan lagi 

untuk dipertimbangkan. 

c. Menimbang, bahwa oleh karena 

Terdakwa dilepaskan dari segala 

tuntutan hukum, maka nama baik 

terdakwa harus diberikan rehabilitasi 

dengan memulihkan hak Terdakwa 

dalam kemampuan, kedudukan dan 

harkat serta martabatnya; 

d. Menimbang, bahwa dalam 

musyawarah Majelis Hakim terjadi 

perbedaaan pendapat (dissenting 

opinion) yang diajukan oleh salah satu 

hakim yakni Hj. Nur Aslam Bustaman, 

S.H, M.H., yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum atas perbuatannya yang 

dikualifikasikan memenuhi unsurunsur 

tindak pidana korupsi serta 

patut dijatuhi pidana yang setimpal 



demi mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

e. Menimbang, bahwa walaupun terjadi 

perbedaaan pendapat (dissenting 

opinion) dalam musyawarah majelis 

hakim, pada akhirnya melalui 

musyawarah dan mufakat majelis 

hakim menyetujui amar putusan 

sebagaimana tersebut di bawah ini. 

2. Amar Putusan: 

II. 

a. Menyatakan terdakwa IS terbukti 

secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud di dalam dakwaan primer 

dan subsider akan tetapi bukan 

merupakan perbuatan pidana. 

b. Menyatakan terdakwa IS dilepaskan 

dari segala tuntutan hukum. 

c. Menyatakan memulihkan terdakwa 

dalam kemampuan dan kedudukan, 

nama baik serta harkat dan martabat. 

d. Memerintahkan agar terdakwa segera 

dikeluarkan dari Rumah Tahanan 

Negara. 

e. Menetapkan barang bukti berupa 

“barang-barang bukti yang tercantum 

dalam tuntutan pidana dari Penuntut 

Umum” (barang bukti 1 s/d 85 

terlampir dalam putusan hakim) 

dipergunakan dalam perkara lain. 

f. Membebankan biaya perkara kepada 

negara. 


Berdasarkan amar putusan hakim di 

atas, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa 

terdakwa IS terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan pidana sebagaimana 

dimaksud di dalam dakwaan primer dan subsidair 

akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, 

sehingga terdakwa IS dilepaskan dari segala 

tuntutan hukum, maka pokok permasalannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah terdakwa dalam melakukan 

perbuatannya terdapat unsur ”melawan 

hukum” dalam memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, 

sehingga merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara? 



III. 

A. Studi Pustaka 

Bersesuaian dengan pokok permasalahan 

yang diteliti dalam tulisan ini, maka studi pustaka 

yang dielaborasi adalah hukum pidana materiil. 

Hukum inilah yang diaplikasikan sebagai 

landasan normatif oleh Majelis Hakim untuk 

mengadili perkara tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh terdakwa. Hukum pidana materiil 

oleh Sudarto dimaknawikan sebagai berikut: 

“Hukum pidana memuat dua hal, ialah 

syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan 

pidana dan pidana. Apabila hal yang pertama 

itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan 

bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok 

persoalan: 

1. tentang perbuatan yang dilarang, 

2. tentang orang yang melanggar 

3. 

larangan itu, 

tentang pidana yang diancamkan 

kepada si pelanggar itu”. 

(Sudarto, 1981: 158). 


Ekstensi hukum pidana materiil yang 

dikemukakan Sudarto tersebut yang dikaji hanya 

menyangkut ketiga hal yang telah disebutkan di 

atas tadi. Ekstensi dari hukum pidana demikian 

itu, sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, 


“Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, 

memang materi/substansi atau masalah pokok 

dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana 

materiil) terletak pada masalah mengenai: 

1. Perbuatan 

dipidana; 

apa yang sepatutnya 

2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi 

untuk mempersalahkan atau 

3. 

mempertanggungjawabkan seseorang 

yang melakukan perbuatan itu; 

Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya 

dikenakan kepada orang itu. 

Ketiga materi/masalah pokok 

itu biasa disebut dengan istilah: 

1. masalah ”tindak pidana”; 2. 

masalah ”kesalahan”; dan 3. masalah 

”pidana”. 

(Barda Nawawi Arief, 1998: 16). 

Sehubungan dengan masalah-masalah 

(unsur-unsur) pokok yang bersifat substansial 

dari hukum pidana materiil (ius poenale) 

sebagaimana dikemukakan di atas, khususnya 

yang perlu diferifikasi adalah: ’apakah di dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 

IA No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg. unsur yang 

menyangkut tentang: perbuatan yang dilarang 

(tindak pidana) yang berkaitan erat dengan sifat 

melawan hukum (SMH), sudah diaplikasikan 

dengan benar menurut sistem hukum pidana 

Indonesia, mengingat di dalam putusan tersebut 

perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti, tetapi 

bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga 

terdakwa diputus lepas. 

Secara teoritikal, ketiga permasalahan 

pokok dari Hukum Pidana Materiil dimaksud 

dapat dibuatkan rumusnya sebagai berikut: Pidana 

(P) = tindak pidana (TP) + pertanggungjawaban 

pidana. Terkait dengan TP, ”suatu perbuatan baru 

dapat dikatakan sebagai TP jika perbuatan tersebut 

berrsifat melawan hukum, dan suatu perbuatan 

tidak lagi merupakan TP jika terdapat alasan 

pembenar”. Terkait dengan PJP, ”seseorang baru 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas 

perbuatannya jika dalam diri orang itu terdapat 

kesalahan, dan seseorang tidak lagi dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana jika terdapat alasan 

pemaaf”. Dengan demikian, TP terkait dengan 

SMH dan alasan pembenar. Sedangkan PJP 

terkait dengan kesalahan dan alasan pemaaf (fait 

d’ excuse). 

Kedua alasan tersebut dapat dijadikan 

dasar atau alasan untuk menghapuskan atau 

meniadakan pidana, yang dikenal dengan 

istilah strafuitslutingsgronden. Oleh karena itu 

dikatakan, bahwa: 

“… alasan pembenar dan alasan pemaaf 

cocok dengan pemisahan antara sifat 

melawan hukum dan kesalahan sebagai 

unsur yang dianggap harus ada dalam tiaptiap 

perbuatan pidana. Apabila dalam suatu 

keadaan tertentu satu unsurnya hilang, 

maka sifat dapat dipidananya perbuatan 

itu juga hilang. Penghapusan pidana 

adalah akibat penghapusan sifat melawan 

hukum dan/atau penghapusan kesalahan”. 

(Schaffmeister et.al., 2007: 143). 

Alasan pembenar yang merupakan alasan 

penghapus perbuatan yang ber-SMH, dan 

alasan pemaaf sebagai penghapus K. Di dalam 



aplikasinya, meminjam istilah Roeslan Saleh, 

dalam bukunya Dua Pengertian Dasar Dalam 

Hukum Pidana, pembuktiannya harus dilakukan 

sendiri-sendiri. Istilah Moeljatno dalam bukunya 

”Azas-azas Hukum Pidana” tidak boleh 

”dicampuradukan”. 

Moeljatno mengatakan: 

“... yang penting dalam hukum pidana bukan 

saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi 

sebelum sampai kepada itu terlebih dahulu 

harus ditetapkan, apakah terdakwa benar 

melakukan perbuatan pidana atau tidak. 

Dan aspek atau segi dari hukum pidana 

itu, yaitu menentukan apakah perbuatan 

seseorang merupakan perbuatan pidana atau 

bukan, dan kemudian menentukan apakah 

orang yang melakukan perbuatan itu dapat 

dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) 

karena perbuatan tersebut atau tidak, hal ini 

jangan dicampuradukkan; sebab masingmasing 

ini sifatnya berlainan. Adanya 

perbuatan pidana didasarkan atas asas: 

Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya 

tidak dinyatakan sebagai demikian oleh 

suatu ketentuan UU; dalam bahasa Latin: 

Nullum delictum, nula poena sine praevia 

lege. Sedangkan pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: 

Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 

Yang pertama untuk sebagian besar adanya 

dalam alam lahir (alam Sein) sedangkan 

yang kedua sesudah ada perbuatan pidana, 

adanya dalam batin, alam Sollen” (Kursif, 

Pen.). 

(Moeljatno, 1983: 9-10) 

Pada bagian lain lebih ditegaskan: 

“... untuk pertanggungjawaban pidana tidak 

cukup dengan dilakukannya perbuatan 

pidana saja, akan tetapi di samping itu 

harus ada kesalahan, atau sikap batin yang 

dapat dicela, ternyata pula dalam asas 

hukum yang tidak tertulis: “Tidak dipidana 

jika tidak ada kesalahan” (Geen straf 

zonder schuld, ohne schuld keine strafe)”. 

(Moeljatno, 1983: 57). 

Sudarto juga, mengatakan: 

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup 

apabila orang itu telah melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum atau 

bersifat melawan hukum. Jadi meskipun 

perbuatan tersebut memenuhi rumusan 

delik dalam UU dan tidak dibenarkan (an 

objective breach of a penal provision), 

namun hal tersebut belum memenuhi syarat 

untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan 

masih perlu adanya syarat, bahwa orang 

yang melakukan perbuatan itu mempunyai 

kesalahan atau bersalah (subjective guilt). 

Dengan perkataan lain, orang tersebut 

harus dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya, atau jika dilihat dari 

sudut perbuatannya, perbuatannya baru 

dapat dipertanggungjawabkan kepada 

orang tersebut”. (Kursif, Pen.). (Sudarto, 

1987/1988: 85). 

Hal selanjutnya yang perlu dideskripsikan 

secara teoritikal terkait dengan pokok 

permasalahan yang pertama dari penelitian ini 

adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum 

(SMH). 

Di dalam kepustakaan hukum pidana, 

SMH merupakan salah satu pengertian dasar 

yang harus dicermati baik oleh para akademisi 

maupun oleh para praktisi hukum, terutama dan 

yang utama oleh pembentuk UU. Pembentuk UU 

harus benar-benar mengerti makna dan hakikat 

dari melawan hukum, mengingat perbuatan 



yang nantinya diformulasikan sebagai perbuatan 

melawan hukum (PMH) akan ditetapkan sebagai 

suatu TP, karena, wujud dari TP sesungguhnya 

adalah PMH. 

Oleh karena itu, sangat perlu dipahami dan 

disadari, ‘bagaimana mewujudkan suatu perbuatan 

yang dikualifikasikan sebagai PMH’? Apakah 

perbuatan dimaksud harus bersifat anti sosial 

karena dianggap bertentangan dengan normanorma 

sosial, dan akan dipandang merugikan 

masyarakat (negara), atau karena perbuatan itu 

dirasakan dan dinilai tidak adil, bersifat amoral, 

dan adharma karena bertentangan dengan ajaranajaran 

agama, sehingga siapapun melakukan 

perbuatan-perbuatan demikian akan mendapat 

celaan dari masyarakat. Jadi intinya, suatu 

perbuatan adalah SMH jika perbuatan tersebut 

haruslah tercela. 

Pembicaraan di atas, sesungguhnya sudah 

memasuki ranah disiplin ilmu di luar hukum 

pidana, yakni kriminologi. Ilmu inilah yang 

sangat “concern” mengkaji masalah perbuatanperbuatan 

yang mempunyai sifat “negatif” seperti 

dikatakan di atas, yang pada hakikatnya tidak 

pantas dilakukan, karena secara kriminologis 

perbuatan-perbuatan seperti itu sesungguhnya 

merupakan suatu kejahatan. Sedangkan hukum 

pidana, secara yuridikal tugasnya hanyalah 

sekadar memberi “bingkai” hukum terhadap 

perbuatan-perbuatan demikian, sehingga disebut 

TP dan mengancamnya dengan sanksi berupa 

pidana tertentu bagi “barangsiapa” atau “setiap 

orang” yang melakukan perbuatan tersebut. 

Apakah sesungguhnya dimaksud dengan 

“melawan hukum” “wederrechtelijk”? Di dalam 

kepustakaan hukum pidana, istilah ini oleh para 

ahli hukum pidana telah diberi arti berbeda-beda, 

sehingga van Hamel telah membuat dua macam 

kelompok pendapat. Kelompok pertama adalah 

paham positif, seperti pendapat Simon yang 

mengartikan “wederrechtelijk” sebagai ”in strijd 

met het recht” (bertentangan dengan hukum). 

Noyon mengatakan sebagai “met krenking van 

eens anders recht” (dengan melanggar hak orang 

lain). Kelompok kedua adalah paham negatif, 

seperti pendapat Hoge Raad yang mengartikan 

“wederrechtelijk” itu sebagai “niet steunend 

op het recht” (tidak berdasarkan hukum), atau 

sebagai “zonder bevoegheid” (tanpa hak). 

Menurut van Hamel: 

“Sebenarnya terdapat cukup alasan hanya 

memberikan satu pengertian pada perkataan 

“wederrechtelijk” yang dapat berlaku 

umum dalam KUHP, kecuali pengertian 

yang ada di dalam Pasal 522 KUHP, oleh 

karena perkataan “wederrechtelijk” dalam 

pasal tersebut hanya mempunyai arti 

sebagai “zonder geldige reden” (tanpa 

alasan yang sah). Jadi, penggunaan kata 

“wederrechtelijk” itu sudah tepat dan 

mempunyai arti positif, bahkan lebih baik 

daripada penggunaan kata “onrechtmatig”, 

karena perkataan tersebut hanya cocok 

digunakan sebagai “epiTahuneton” atau kata 

keterangan bagi tindakan-tindakan yang 

dilarang dan diancam dengan hukuman, 

di samping ditujukan untuk mengancam 

atau menyerang kepentingan-kepentingan 

hukum, baik yang bersifat umum maupun 

yang bersifat khusus. Oleh karena itu, 

penggunaan istilah “wederrechtelijk” 

telah mempunyai dasar yang kuat, baik 

menurut tata bahasa maupun secara logis. 

Selanjutnya, memang benar terhadap 

beberapa kejahatan tertentu, tindakan 

seseorang itu bersifat ”in strijd met het 

recht” (bertentangan dengan hukum) 



yang mempunyai arti yang sama dengan 

“met krenking van eens anders recht” 

(dengan melanggar hak orang lain), akan 

tetapi tidak ada alasan untuk mengartikan 

“wederrechtelijk” sedemikian sempit”. 

Simon menolak pendapat van Hamel yang 

mengatakan “wederrechtelijk” itu mempunyai 

arti positif. Sebagai alasan, dikemukakan istilah 

“wederrechtelijk” dalam Pasal 378 KUHP yang 

bermakna berbeda-beda, dan akan memberikan 

hasil yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, 

istilah “wederrechtelijk” tidak hanya berarti 

“bertentangan dengan hukum’ saja, tetapi juga 

“bertentangan dengan hak seseorang”. 

Sedangkan Pompe mengatakan: 

“Adalah sulit untuk memberikan jawaban atas 

pertanyaan apa yang sebenarnya dimaksud 

dengan perkataan “wederrechtelijk”, karena 

masih terdapat beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab terlebih dahulu. Misalnya, 

kapan “wederrechtelijk” itu diartikan 

sebagai “bertentangan dengan peraturanperaturan 

hukum”, dan apakah perkataan 

“recht” itu sendiri harus diartikan sebagai 

“gesgreven recht” (hukum tertulis) saja, 

ataukah termasuk juga dalam “ongesgreven 

recht”. “Wederrechtelijk” itu berarti 

“bertentangan dengan hukum” yang 

mempunyai pengertian lebih luas dari 

pada sekedar “bertentangan dengan UU”. 

Termasuk juga ke dalam pengertiannya, 

bukan hanya peraturan-peraturan menurut 

UU melainkan juga peraturan-peraturan 

yang tidak tertulis”. 

Demikian pula menurut van Hattum: 

“Ditinjau dari sejarah pembentukan UU 

tidak diperoleh petunjuk lain, bahwa 

pengetian “wederrechtelijk” itu harus 

dibatasi hanya sebagai “in strijd met het 

gesgreven recht” atau “bertentangan 

dengan hukum yang tertulis” saja. Misalnya 

arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 

dalam perkara perdata antara Lindenbaum 

dan Cohen, telah merumuskan pengertian 

“onrechtmatig” yang diatur dalam Pasal 

1365 BW dengan rumusan yang baru sama 

sekali, yaitu bahwa “onrecht” itu tidak lagi 

hanya berarti “wat in breuik maakt op eens 

anders recht of in strijd is met des daders 

rechsplicht” (apa yang bertentangan dengan 

hak orang lain atau yang bertentangan dengan 

kewajiban hukum si pelaku), melainkan 

juga “wat indruist betzij tegen de goede 

zeden, betzij tegen de zorgvuldigheid, welke 

in het maatschappelijk verkeer betaamt 

t.a.v. eens anders persoon of goed” (apa 

yang bertentangan baik dengan tata susila 

maupun dengan kepatutan dalam pergaulan 

masyarakat, yakni yang berkenaan dengan 

perhatian yang harus diberikan kepada 

orang lain ataupun kepada harta benda 

orang lain)”. 

(Disarikan dari Lamintang, 1984: 333-337) 

Sehubungan hal di atas, menurut Munir 

Fuady (2002: 6), sejak tahun 1912 di negeri 

Belanda, demikian juga di Indonesia, perbuatan 

melawan hukum (maksudnya dalam pengertian 

hukum perdata, pen.) telah diartikan secara 

luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan 


1. Perbuatan yang bertentangan dengan 

hak orang lain. 


kewajiban hukumnya sendiri. 


kesusilaan. 




kehati-hatian atau keharusan dalam 

pergaulan masyarakat yang baik. 

Jadi secara singkat dapat dikatakan, 

pengertian “onrechmatig” itu bukan hanya 

meliputi apa saja yang bertentangan dengan 

UU, melainkan juga bertentangan dengan 

‘kesusilaan’ atau ‘kepatutan yang baik’ (de goede 

zeden of betamelijkheid). Ini berarti pengertian 

“wederrechtelijk”, menurut Pompe dan van 

Hattum harus pula meliputi pengertian terakhir 

ini. Ini berarti pula, dalam perkembangan 

pengertian “melawan hukum” sudah menyatu 

antara pengertian “melawan hukum” dalam arti 

“wederrechtelijk” dalam hukum pidana, maupun 

dalam arti “onrechmatig” dalam hukum perdata. 

Namun hal ini tidak menjadi persoalan, karena 

sesungguhnya kedua istilah tersebut walaupun 

memiliki nama berbeda, akan tetapi memiliki 

satu makna. Heijder mengatakan kedua istilah itu 

tidak menyebabkan perbedaan arti, baik menurut 

sejarah perundang-undangan maupun secara 

sistematis (Sapardjaja, 2002: 90). 

Menurut van Bemmelen, (disitasi dari 

Lamintang, 1984: 337), mengatakan: 

“rumusan Hoge Raad mengenai 

“onrechmatigheid” bukan hanya penting 

untuk hukum perdata saja, melainkan 

juga untuk hukum pidana, yakni untuk 

menentukan pengertian perkataan 

“wederrechtelik”. Dikatakan juga 

(Sapardjaja, 2002: 33) “Tidak ada bedanya 

arti melawan hukum perdata, seperti 

termuat dalam Pasal 1401 BW (1365 KUH 

Perdata). Perkembangan dalam bidang 

hukum perdata sangat besar pengaruhnya 

bagi hukum pidana”. 

Ditinjau dari sejarah pembentukan BW. 

Pada tahun 1824 pada mulanya memang 

digunakan istilah “wederrechtelijk” dalam redaksi 

Pasal 1401, namun karena di negeri Belanda 

terus terjadi perdebatan yang berkepanjangan 

mengenai pengertian “wederrechtelijk” dan pada 

saat dibahasnya perumusan pasal tadi perbedaan 

pendapat belum juga berakhir, maka akhirnya 

digunakanlah istilah “onrechmatig”. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, 

dapat kiranya diidentifikasi, bahwa pengertian 

perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) 

berkisar pada pengertian: 

1. Bertentangan dengan UU (instrijd 

met de wet). 

2. Tidak berdasarkan hak (niet steunend 

op het recht). 

3. Tanpa hak (zonder bevoegheid). 

4. Tanpa alasan yang sah (zonder 

geldige reden). 

5. Melanggar hak orang lain (met 

krenking van eens anders recht). 

6. Bertentangan dengan hukum (instrijd 

met het recht). 

7. Bertentangan dengan hukum/ 

peraturan-peraturan tidak tertulis 

(ongesgreven recht) dalam hal ini 

bertentangan dengan: 

1. kesusilaan atau 

2. kepatutan yang baik (de goede 

zeden of betamelijkheid). 

Di dalam Konsep KUHP “Baru” (R-KUHP 

2005) secara eksplisit tidak memberikan 

pengertian terhadap istilah “melawan hukum”. 

Namun demikian, untuk menyatakan suatu 



perbuatan TP, selain dikatakan perbuatan tersebut 

dilarang dan diancam oleh peraturan perundangundangan, 

harus juga bersifat melawan hukum 

atau bertentangan dengan kesadaran hukum 

masyarakat (vide Pasal 11 ayat (2) R-KUHP 

2007). Jadi, untuk menyatakan suatu perbuatan 

adalah TP digunakan istilah “melawan hukum” 

atau istilah “bertentangan dengan kesadaran 

hukum masyarakat”. Sedangkan yang dimaksud 

dengan perbuatan yang “bertentangan dengan 

hukum” adalah “perbuatan yang dinilai oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut 

dilakukan”. Perlu diketahui, digunakannya 

istilah “bertentangan dengan hukum” oleh 

Tim penyusun rancangan KUHP, adalah selain 

mengikuti pendapat dari Moeljatno, dan Sudarto, 

juga dari Roeslan Saleh yang menyatakan: “saya 

lebih condong pada pendapat bahwa bersifat 

melawan hukum harus diartikan bertentangan 

dengan hukum”. 

Secara etimologikal SMH di samping 

maknanya “bertentangan dengan hukum”, juga 

merupakan unsur mutlak (esensial) dari TP 

yang berarti “tanpa adanya SMH dari sesuatu 

perbuatan, maka tidak ada pula TP (perbuatan 

pidana). 

Roeslan Saleh mengatakan: 

“Perbuatan pidana itu tidak boleh dilakukan, 

karena bertentangan dengan atau akan 

menghambat tercapainya tata pergaulan 

di dalam masyarakat yang dicita-citakan. 

Penafsiran seperti ini lebih luas daripada 

“bertentangan dengan hak subyektif 

orang lain” ataupun “tanpa hak sendiri”. 

Penafsiran “bersifat melawan hukum” 

adalah “bertentangan dengan hukum”, 

batas lingkungannya atau wilayahnya 

adalah lebih luas daripada penafsiranpenafsiran 

yang lain, karena tidak hanya 

berpusat pada individu-individu (hak 

subyektif orang lain dan hak sendiri 

menunjuk kepada individu) melainkan 

pada masyarakat yang di dalamnya sudah 

tercakup individu-individu. Di samping itu, 

pendapat “bersifat melawan hukum” adalah 

“bertentangan dengan hukum” ini lebih 

sesuai dengan sifat dari hukum kita, yaitu 

tidak individualistis-liberalistis, melainkan 

lebih bersifat collectivistis”. (Saleh, 1983: 

66-67). 

Bertitik tolak pada pengertian tersebut, 

dapat dikatakan bahwa TP pada hakikatnya adalah 

suatu perbuatan yang selalu ber-SMH, sehingga 

disebut ‘PMH’. Oleh karena itu, membicarakan 

‘PMH’ pada hakikinya membicarakan masalah 

TP. Jadi, dicantumkannya unsur melawan hukum 

dalam suatu rumusan delik, pada hakikatnya 

untuk menyatakan, bahwa perbuatan itu secara 

yuridis adalah perbuatan yang dapat dipidana. 

Persoalannya: ‘apakah suatu perbuatan 

karena hanya telah mencocoki rumusan delik 

yang ada di dalam UU, lalu perbuatan itu sudah 

dapat dinyatakan sebagai TP’? Sesungguhnya, 

suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai 

TP, apabila perbuatan tersebut di samping telah 

memenuhi unsur formal juga telah memenuhi 

unsur materiil. Dengan perkataan lain perbuatan 

dimaksud, pertama: harus telah mecocoki 

rumusan delik yang ditetapkan dalam UU, dan 

kedua: perbuatan itu oleh masyarakat dinyatakan 

sebagai perbuatan tercela. 

Jadi, perlu dilakukan kajian lebih lanjut 

mengenai: “apakah perbuatan tersebut oleh 

masyarakat benar-benar dirasakan sebagai suatu 

perbuatan tercela, sehingga tidak patut dan tidak 

boleh dilakukan. Jika jawabannya “perbuatan 

tersebut adalah tidak tercela”, maka sekalipun 



perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik yang 

ditetapkan dalam UU, perbuatan itu bukanlah 

merupakan TP. 

Itulah sebabnya Moeljatno mengatakan: 

“Syarat mutlak untuk adanya perbuatan 

pidana, di samping mencocoki syarat-syarat 

formil yaitu perumusan UU, juga harus 

mencocoki syarat-syarat materiil yaitu sifat 

melawan hukum, bahwa perbuatan tersebut 

harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat 

sebagai perbuatan yang tidak boleh atau 

tidak patut dilakukan”. (Moeljatno, 1955: 

16). 

Ini artinya, suatu perbuatan adalah 

perbuatan pidana, apabila perbuatan itu bersifat 

melawan hukum atau bertentangan dengan 

hukum. Roeslan Saleh (1983: 49) mengatakan: 

“Sifat melawan hukum ini adalah unsur 

mutlak dari perbuatan pidana, yang berarti 

bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum 

dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada 

perbuatan pidana”. 

Demikian pula Curzon (1979: 10), 

mengemukakan: 

“No actus reus, no crime. Proof of actus 

reus is essential; if Tahunis is imposible, 

Tahunen no crime has been commited by 

Tahune accused person”. 

Berdasarkan penjelasan Moeljatno di atas, 

dikatakan lebih lanjut: 

“Unsur-unsur “perbuatan pidana” 

tidak termasuk di dalamnya unsur 

pertanggungjawaban pidana yang terkait 

dengan kesalahan, tetapi terdiri dari unsurunsur 

lahir yaitu suatu kejadian dalam alam 

lahir. Unsur-unsur perbuatan pidana adalah: 

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan). 

2. Hal ikhwal atau keadaan yang 

menyertai perbuatan. 

3. Keadaaan tambahan yang 

memberatkan pidana. 

4. Unsur 

obyektif. 

melawan hukum yang 

5. Unsur melawan hukum yang 

subyektif”. 

Khusus mengenai unsur melawan hukum, 

pada intinya Moeljatno mengatakan: 

“Biasanya dengan adanya perbuatan 

tertentu sifat pantang dilakukannya 

perbuatan itu sudah tampak dengan 

wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat 

melawan hukumnya perbuatan, tidak 

perlu dirumuskan lagi sebagai elemen 

atau unsur tersendiri. Contohnya dalam 

merumuskan pemberontakan yang menurut 

Pasal 108 antara lain adalah melawan 

pemerintah dengan senjata, tidak perlu 

diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata 

yang menunjukkan bahwa perbuatan 

adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa 

ditambah kata-kata lagi perbuatan tersebut 

sudah pantang dilakukan. Pasal 277 ayat (1) 

KUHP menentukan, bahwa dengan salah 

satu perbuatan sengaja membikin gelap 

asal-usul orang diancam dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun. Sifat 

melawan hukumnya perbuatan tersebut 

sudah jelas, tidak perlu ditambah apa-apa 

lagi. Dalam Pasal 285 tentang perkosaan, 

ditentukan bahwa memaksa seseorang 

wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh 

di luar perkawinan, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun. Dari 

rumusan tersebut telah ternyata sifat 



melawan hukumnya perbuatan. Akan tetapi, 

ada kalanya kepantangan perbuatan belum 

cukup jelas dinyatakan dengan adanya 

unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan 

kata-kata tersendiri untuk menyatakan 

sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 

167 KUHP melarang untuk memaksa 

masuk ke dalam rumah, ruangan atau 

pekarangan tertutup yang dipakai orang 

lain dengan melawan hukum. Rumusan 

memaksa masuk ke dalam rumah yang 

dipakai orang lain itu saja dipandang belum 

cukup untuk menyatakan kepantangannya 

perbuatan. Harus ditambah dengan unsur: 

secara melawan hukum. Begitu pula 

dalam Pasal 335 KUHP di mana rumusan: 

memaksa orang lain supaya melakukan, 

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu 

dengan cara-cara yang tertentu dianggap 

belum cukup untuk menyatakan bahwa 

perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, 

sehingga perlu diadakan elemen melawan 

hukum tersendiri yaitu dengan kata-kata 

secara melawan hukum, memaksa dan 

seterusnya. Demikian juga halnya dalam 

Pasal 406 KUHP”. 

Lebih lanjut dikatakan: 

”Unsur melawan hukum dalam rumusan 

delik yang ternyata pada contoh-contoh 

di atas, menunjuk kepada keadaan lahir 

atau obyektif yang menyertai perbuatan. 

Misalnya dalam Pasal 167, bahwa terdakwa 

tidak mempunyai wewenang untuk 

memaksa masuk, karena bukan pejabat 

kepolisian atau kejaksaan. Dalam Pasal 335, 

bahwa terdakwa tidak ada wewenang untuk 

berbuat begitu, sebab terdakwa tidak utang 

kepadanya serta tidak melakukan perbuatan 

apa-apa yang mengakibatkan pemaksaan 

dilakukan. Dalam Pasal 406, mengenai 

menghancurkan atau merusak barang, sifat 

melawan hukumnya perbuatan ternyata dari 

hal bahwa barang bukan miliknya dan tak 

dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat 

demikian. Di samping itu, ada kalanya 

sifat melawan hukumnya perbuatan tidak 

terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada 

keadaan subyektif, yaitu terletak dalam 

hati sanubari terdakwa. Misalnya Pasal 

362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, 

pengambilan barang orang lain, dengan 

maksud untuk memiliki barang tersebut 

secara melawan hukum. Sifat melawan 

hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari 

hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat 

orang yang mengambil barang tadi. Kalau 

niat hatinya baik, misalnya barang diambil 

untuk diberikan kepada pemiliknya, maka 

perbuatan itu tidak dilarang karena bukan 

pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya 

itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri 

dengan tak mengacuhkan pemiliknya 

menurut hukum, maka hal itu dilarang dan 

masuk rumusan pencurian. Sifat melawan 

hukumnya perbuatan tergantung dari 

bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi 

merupakan unsur yang subyektif. Dalam 

teori unsur melawan hukum demikian 

dinamakan “subjektief Onrechtselemen” 

yaitu unsur melawan hukum yang 

subyektif”. 

Sebelum menutup uraiannya tentang unsurunsur 

atau elemen-elemen perbuatan pidana, 

Moeljatno kembali menekankan lagi dengan 

mengatakan sebagai berikut: 

“Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun 

dalam rumusan delik tidak terdapat unsur 

melawan hukum, namun jangan dikira 



ahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat 

melawan hukum. Sebagaimana ternyata di 

atas, perbuatan itu sudah demikian wajar 

sifat melawan hukumnya, sehingga tak 

perlu untuk dinyatakan tersendiri”. 

Lebih lanjut ditekankan lagi: 

“Meskipun perbuatan pidana pada 

umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri 

atas elemen-elemen lahir, namun ada 

kalanya dalam perumusan juga diperlukan 

elemen batin, yaitu sifat melawan hukum 

yang subyektif”. Moeljatno (1983: 62-63) 

Mengkaji masalah SMH, perlu pula 

dikemukakan, bahan di dalam pustaka hukum 

pidana berkembang dua ajaran SMH, yakni ajaran 

SMH formal dan ajaran SMH materiil. Kedua 

ajaran dimaksud berturut-turut dideskripsikan di 

bawah ini. 

Ajaran SMH formal pada intinya 

mengajarkan, bahwa suatu perbuatan adalah TP 

apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua 

unsur yang ditetapkan dalam rumusan delik yang 

disebutkan dalam UU. Singkatnya, melawan 

hukum berarti bertentangan dengan UU. Bila 

demikian, maka tidak perlu lagi meyelidiki apakah 

perbuatan itu melawan hukum atau tidak. Jika 

ada alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond), 

maka alasan tersebut harus juga ditetapkan dan 

disebutkan secara tegas dalam UU. 

Simons, sebagai penganut fanatik ajaran 

SMH formal mengatakan: 

“Untuk dapat dipidana, suatu perbuatan 

harus mencocoki rumusan delik yang 

tersebut dalam UU. Jika sudah demikian, 

tidak perlu lagi untuk menyelidiki, apakah 

itu melawan hukum atau tidak”. 

(Disitasi dari Roeslan Saleh, 1983: 54). 

Namun permasalahannya adalah, belum 

tentu semua perbuatan yang memenuhi semua 

rumusan delik yang ada di dalam perumusan 

UU itu ber-SMH. Mengenai masalah ini Simons 

mengatakan: 

“Meskipun betul harus diakui bahwa tidak 

selalu perbuatan yang mencocoki rumusan 

delik dalam wet adalah bersifat melawan 

hukum, akan tetapi perkecualian yang 

demikian itu hanya boleh diterima apabila 

mempunyai dasar dalam hukum positif 

sendiri”. 

(Disitasi dari Adji, 1984: 47). 

Sehubungan dengan pendapatnya tersebut, 

Simons (disitasi dari Lamintang, 1984: 347) 

menolak paham materiil dari SMH dikatakan 

bahwa: 

“Dunia peradilan kita lebih baik 

menganut paham “formiele 

wederrechtelijkheid” daripada paham 

“materiele wederrechtelijkheid” yang 

dapat menggoyahkan asas dasar dari 

hukum positif kita. Menerima paham 

“materiele wederrechtelijkheid” itu akan 

menempatkan putusan dari pembentuk 

UU yang telah dituangkan di dalam 

hukum positif menjadi berada di bawah 

“persoonlijke rechtsovertuiging” atau 

menjadi berada di bawah keyakinan hukum 

yang bersifat pribadi dari hakim, oleh karena 

permasalahan mengenai: tujuan bagaimana 

yang harus dipandang sebagaimana tujuan 

yang semestinya, sarana mana yang harus 

digunakan sebagai sarana yang seharusnya 

untuk mencapai tujuan tersebut, norma 

kebudayaan mana yang harus diperhatikan 

dan sampai di mana kebudayaan itu 

tersangkut, apakah hal-hal tersebut memang 

benar telah dianuti oleh pembentuk UU. 



Semua permasalahan tersebut jawabannya 

akan menjadi tergantung pada pandanganpandangan 

yang bersifat pribadi dari 

hakim, karena pemberian jawaban yang 

didasarkan pada peraturan-peraturan yang 

tidak tertulis itu akan menggoyahkan sama 

sekali asas-asas dasar dari hukum positif”. 

Mengenai ajaran SMH formal ini L.C. 

Hofman mengatakan: 

“Melawan hukum menurut pandangan ini 

adalah bertentangan dengan UU. Suatu 

perbuatan yang tidak bertentangan dengan 

UU, walaupun juga dapat bertentangan 

dengan moral atau bertentangan dengan 

sesuatu yang menurut pergaulan masyarakat 

adalah tidak patut, tidak merupakan 

perbuatan melawan hukum”. ( D i s i t a s i 

dari Sapardjaja, 2002: 36). 

Sehubungan dengan ajaran ini, perlu kiranya 

dikemukakan pendapat dari beberapa penulis 

Belanda, yakni Schaffmeister, Nico Keizer dan 

E. PH. Sutorius, (1995: 40) dikatakan: 

“Sifat melawan hukum formal berarti: 

telah dipenuhi semua bagian yang tertulis 

dari rumusan delik (semua syarat tertulis 

untuk dapat dipidana). Namun demikian, 

dipenuhinya sifat melawan hukum formal 

(dipenuhinya rumusan delik) tidak begitu 

saja dapat disimpulkan dari dipenuhinya 

bunyi rumusan delik. Kerapkali diperlukan 

penafsiran terhadap bagian-bagian dari 

rumusan delik itu dengan mengingat norma 

sosial atau kepentingan hukum yang hendak 

dilindungi oleh pembuat UU dengan rumusan 

delik itu. Dengan demikian, penafsiran 

sifat melawan hukum formal mendekati 

sifat melawan hukum materiil. Pada delik 

materiil, pengertian sifat melawan hukum 

formal dan materiil menyatu”. 

Menurut Barda Nawawi Arief (2005: 27), 

jika yang dilihat/dinilai adalah sumber hukumnya, 

SMH Formal adalah: 

“Identik dengan melawan/bertentangan 

dengan UU atau kepentingan hukum 

(perbuatan maupun akibat) yang disebut 

dalam UU (hukum tertulis atau sumber 

hukum formal). Jadi “hukum” diartikan 

sama dengan UU (“wet”). Oleh karena itu, 

SMH Formal identik dengan “onwetmatige 

daad”. 

Sumber hukum atau dasar hukum yang 

digunakan untuk menetapkan dasar patut 

dipidananya suatu perbuatan, adalah UU (sumber 

hukum tertulis). Ini berarti, ajaran SMH formal 

sangat terikat dan berorientasi pada asas legalitas 

(Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang bertolak dari paham 

“legisme” dan nilai dasar “kepastian hukum”. 

Dengan demikian, secara formal suatu perbuatan 

adalah melawan hukum, bila perbuatan si pelaku 

telah memenuhi atau mencocoki rumusan delik 

seperti yang ditetapkan di dalam UU. Oleh karena 

itu hilangnya SMH dari suatu perbuatan baru ada, 

jika ditentukan demikian di dalam UU. 

Sedangkan ajaran SMH materiil pada intinya 

mengajarkan, bahwa perbuatan ber-SMH bukan 

saja bertentangan dengan UU, tetapi juga harus 

bertentangan dengan asas-asas hukum umum 

dari hukum yang tidak tertulis. Jadi, ukurannya 

bukan didasarkan atas ada atau tidak adanya 

ketentuan dalam suatu perundang-undangan, 

akan tetapi ditinjau dari nilai yang hidup di dalam 

masyarakat. Apabila masyarakat menganggap 

perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela, 

maka perbuatan tersebut dianggap sebagai PMH. 

Moeljatno (1955: 18) dengan mensitasi pendapat 

Vost, sebagai penganut pandangan materiil, 

memformulasi: “perbuatan yang bersifat melawan 

hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat 



tidak boleh dilakukan”. Lebih lanjut dikatakan: 

“… ajaran yang materiil berpendapat, 

bahwa belum tentu suatu perbuatan yang 

telah mencocoki rumusan delik itu adalah 

bersifat melawan hukum, sebab perbuatan 

itu selain mencocoki perumusan delik juga 

perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tak 

boleh atau tak patut dilakukan”. 

Sedangkan, Komariah Emong Sapardjaja, 

(2002: 25) berpendapat: 

“Di samping memenuhi syarat-syarat 

formal, yaitu mencocoki semua unsur yang 

tercantum dalam rumusan delik, perbuatan 

itu harus benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak 

patut atau tercela. Karena itu pula ajaran 

ini mengakui alasan-alasan pembenar di 

luar UU. Dengan perkataan lain, alasan 

pembenar dapat berada pada hukum yang 

tidak tertulis”. 

Sehubungan dengan hal di atas, ternyata 

dalam kepustakaan hukum pidana terdapat 

pula perbedaan pendapat dalam memahami 

konsepsi SMH materiil. Barangkali hal ini tidak 

dapat dilepaskan dari pengertian atau pendapat 

atau pemahaman atau pemikiran seseorang, 

mengenai apa yang dimaksud dengan SMH 

materiil itu. Menurut Barda Nawawi Arief 

di dalam kepustakaan hukum pidana dapat 

diidentifikasikan atau dikategorisasikan 2 (dua) 

pandangan mengenai makna materiel dari ajaran 

sifat melawan hukum (SMH) Materiel, yaitu: 

1. Pandangan pertama mengaitkan atau 

melihat makna “materiel” dari sifat/hakikat 

perbuatan terlarang dalam UU (perumusan 

delik tertentu). Jadi yang dilihat/dinilai 

secara materiel adalah “perbuatan”-nya. 

2. Pandangan kedua, mengaitkan atau melihat 

makna “materiel” dari sudut sumber 

hukum. Jadi yang dilihat atau yang dinilai 

secara materiel adalah sumber hukumnya. 

Menurut pandangan kedua ini, makna atau 

pengertian SMH Materiel identik dengan 

melawan atau bertentangan dengan hukum 

tidak tertulis atau hukum yang hidup 

(unwritten law/living law), bertentangan 

dengan asas-asas kepatutan atau nilainilai 

(dan norma) kehidupan sosial dalam 

masyarakat (termasuk tata susila dan 

hukum kebiasaan/adat). Jadi singkatnya, 

“hukum” tidak dimaknai secara formal 

sebagai “wet”, tetapi dimaknai secara 

materiel sebagai “recht”. Oleh karena itu 

sifat melawan hokum materiel identik 

dengan “onrechtmatige daad”. 

Selanjutnya 

menjelaskan: 

Barda Nawawi Arief 

1. “Kriteria materiel dalam pandangan pertama 

identik atau bersinggungan erat dengan 

pandangan kedua, hanya saja menurut: 

a. Pandangan pertama, kriteria materiel 

itu digunakan: 

1. untuk menilai atau memberikan 

penafsiran materiel terhadap 

“perbuatan” atau “kepentingan 

hukum” yang hendak dilindungi 

oleh UU dalam perumusan 

delik tertentu; dan 

2. untuk menghapuskan/ 

meniadakan sifat melawan 

hukum formal yang telah 

ditetapkan dalam UU; Jadi 

SMH Materiil hanya digunakan 

dalam fungsinya yang “negatif”, 

sebagai alasan pembenar. 



. Pandangan kedua: 

1) kriteria materiel tidak hanya 

dapat digunakan untuk menilai 

perbuatan yang telah ditetapkan/ 

dirumuskan sebagai delik 

dalam UU, tetapi juga terhadap 

perbuatan tercela lainnya di 

luar UU (hukum tertulis); dan 

2) dimungkinkan SMH Materiel 

dalam fungsinya yang negatif 

maupun positif. 

Pandangan pertama seperti diidentifikasikan 

di atas, nampaknya masih dilatarbelakangi oleh 

keterkaitan atau orientasi pada asas legalitas 

formal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang 

bertolak dari paham”legisme” dan nilai/ide dasar 

“kepastian hukum”. 

Sedangkan pandangan kedua, nampaknya 

sudah dipengaruhi oleh pandangan asas legalitas 

materiel atau asas keseimbangan monodualistik 

(antara kriteria/patokan formal dan materiel, 

atau antara nilai kepastian hukum dan keadilan/ 

kelenturan), walaupun masih terbagi dalam 

beberapa pendapat, yaitu: 

a. Hanya menganut SMH Materiel 

terbatas, (yaitu hanya dalam fungsinya 

yang negatif), karena masih terikat 

pada asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 

(1) KUHP. 

b. Menganut SMH Materiel yang luas, 

baik dalam fungsinya yang negatif 

maupun yang positif. 

c. Menganut SMH Materiel yang luas 

tetapi terbatas, yaitu dalam fungsinya 

yang negatif dan positif, tetapi yang 

positif dibatasi untuk perbuatan- 

perbuatan (kasus/kondisi) tertentu. 

(Barda Nawawi Arief (2004: 27- 

28)). 

Mengenai ajaran SMH materiil dalam 

fungsinya yang negatif Moeljatno mengatakan: 

“Kiranya perlu ditegaskan, peraturanperaturan 

hukum pidana kita sebagian 

besar telah dimuat dalam KUHP dan lainlain 

perundang-undangan, maka pandangan 

tentang hukum dan sifat melawan hukum 

materiil di atas, hanya mempunyai arti 

dalam memperkecualikan perbuatan yang 

meskipun masuk dalam perumusan UU, 

toh tidak merupakan perbuatan pidana. 

Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif 

dari sifat melawan hukum yang materiil”. 

(Kursif, pen). 

Sedangkan mengenai ajaran sifat melawan 

hukum materiil dalam fungsinya yang positif, 

Moeljatno mengatakan sebagai berikut: 

“Adapun fungsinya yang positif, yaitu 

perbuatan tidak dilarang oleh UU, tetapi 

oleh masyarakat perbuatan itu dianggap 

keliru, berhubungan dengan adanya asas 

legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dalam 

hukum pidana lalu tidak mungkin. Lain 

halnya di dalam hukum perdata, dengan 

adanya Pasal 1365 BW (barang siapa dengan 

perbuatan melawan hukum menimbulkan 

kerugian pada orang lain harus mengganti 

kerugian tersebut apabila diminta oleh yang 

menderita kerugian tadi) fungsi positif 

itu penting juga. Di sini bagaimanapun 

macamnya perbuatan tidak ditentukan, 

sehingga tiap-tiap perbuatan melawan 

hukum termasuk di situ”. Moeljatno (1983: 

133). (Kursif, pen.). 



B. Analisis 

Pada sub B ini yang dianalisis adalah 

pokok permasalahan: ‘apakah terdakwa dalam 

melakukan perbuatannya terdapat unsur 

”melawan hukum” dalam memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga 

merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara’? Analisis terhadap pokok permasalahan 

ini sekaligus pula ingin diketahui, apakah putusan 

hakim telah dapat membuktikan unsur TP secara 

lengkap? Substansi pembahasannya dipaparkan 

berikut ini. 

Di dalam putusan hakim, pembuktian 

terhadap unsur-unsur tindak pidana semua telah 

dinyatakan terpenuhi (terbukti). Namun demikian, 

perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang 

kebenarannya secara hukum seperti dianotasikan 

di bawah ini, khususnya mengenai unsur ”setiap 

orang” dan ”unsur melawan hukum” 

1. Unsur setiap orang. 

Pertimbangan hakim dalam membuktikan 

unsur ini adalah sebagai berikut: 

a. Menimbang, bahwa yang dimaksud 

setiap orang menurut Pasal 1 angka 

1 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah 

diubah dan ditambah dengan UU No. 

20 Tahun 2001 adalah perorangan 

atau termasuk korporasi, dengan kata 

lain bahwa yang dimaksud dengan 

unsur setiap orang adalah subyek 

hukum pendukung hak dan kewajiban 

yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas segala perbuatan yang telah 

dilakukannya”. 

Anotasi: 

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 

31 Tahun 1999 yang telah diubah 

dan ditambah dengan UU No. 

20 Tahun 2001 sama sekali tidak 

memformulasikan tentang pengertian 

”SETIAP ORANG”. Akan tetapi, 

memformulasikan tentang pengertian 

Korporasi. Sedangkan mengenai 

pengertian ”SETIAP ORANG”, 

rumusannya ditetapkan dalam Pasal 1 

angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang 

telah diubah dan ditambah dengan 

UU No. 20 Tahun 2001. 

b. Menimbang, bahwa berdasarkan hal 

yang secara umum sudah diketahui 

dan tidak perlu dibuktikan lagi 

sebagaimana datur dalam Pasal 184 

ayat (2) KUHAP, bahwa terdakwa 

telah dinyatakan identitasnya pada 

awal persidangan ia mengaku 

bernama IS dengan demikian 

terdakwa terpenuhi sebagai orang 

perorang (natuurlijke persoon) dan 

selama proses pemeriksaan atas diri 

terdakwa ternyata pada dirinya telah 

ditemukan suatu bukti ketidakcakapan 

untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum, sehingga terdakwa dianggap 

sebagai orang yang cakap dan dapat 

dipertanggungjawabkan atas segala 

perbuatan hukum. Maka unsur 

setiap orang telah terpenuhi atas diri 

terdakwa; Namun demikian, apakah 

perbuatan terdakwa dapat dinyatakan 

bersalah melakukan suatu tindak 

pidana sebagaimana yang didakwakan 

oleh Penuntut Umum, maka hal ini 

perlu dibuktikan dengan unsur-unsur 

yang lainnya dari dakwaan primair 

ini. (Kursif pen). 



Anotasi: 

Pertimbangan hakim di atas, teramat 

sangat tidak dapat dimengerti. Di 

satu sisi dikatakan, “...ternyata 

pada dirinya telah ditemukan 

suatu bukti ketidakcakapan untuk 

melakukan suatu perbuatan 

hukum,...”. Pertimbangan demikian 

ini menandaskan, bahwa dalam 

diri terdakwa telah ditemukan 

suatu fakta (data) yang benarbenar 

mengindikasikan adanya 

ketidakmampuan” terdakwa secara 

hukum untuk melakukan suatu 

“perbuatan hukum”. Di dalam hukum 

pidana, jika hal demikian ini secara 

sah dan meyakinkan memang benarbenar 

terbukti, maka terdakwa sudah 

dapat dimasukkan dalam kualifikasi 

“tidak bisa dipertanggungjawabkan 

menurut hukum pidana” atas 

perbuatan yang dilakukannya. Ini 

berarti pula terdakwa tidak dapat 

dipidana, karena dalam diri terdakwa 

terdapat alasan penghapus kesalahan 

(schuld uitslutinggronden) berupa 

alasan pemaaf. Akan tetapi di satu 

sisi yang lainnya, dengan dikatakan 

“..., sehingga terdakwa dianggap 

sebagai orang yang cakap dan 

dapat dipertanggungjawabkan atas 

segala perbuatan hukum”, berarti 

terdakwa memang benar-benar 

mampu dan “cakap hukum” dalam 

melakukan “perbuatan hukum”. 

Apabila terdakwa dalam melakukan 

perbuatan hukum itu, karena sesuatu 

hal menimbulkan “akibat-akibat 

hukum”, maka ia dengan sendirinya 

juga dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Hanya dalam ranah 

hukum pidana, pertanggungjawaban 

pidananya itu harus dibuktikan 

kemudian setelah terlebih dahulu 

membuktikan unsur SMH perbuatan. 

Pertanggungjawaban pidana 

dibuktikan adalah dalam rangka 

menemukan unsur kesalahan 

dalam diri terdakwa. Jika terdapat 

unsur kesalahan, maka dengan 

sendirinya terdakwa dapat dipidana. 

Apabila unsur kesalahan ini tidak 

ditemukan, berarti menurut hukum 

pidana terdakwa tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dan tidak 

dapat dipidana. 

Kembali pada pokok permasalahan, 

substansi pertimbangan hakim yang 

redaksionalnya diformulasikan seperti disitasi 

di atas, tentu melanggar asas kepastian hukum, 

karena prinsip “LEX CERTA” tidak dipenuhi. 

Dengan demikian, tentu pula akan dapat 

menimbulkan konsekuensi yuridis, berupa “tidak 

terpenuhinya unsur ‘setiap orang’ jika putusan 

ini diperiksa dan diadili pada tingkat banding. 

Seharusnya di dalam putusan hakim, dalam 

menyusun pertimbangan hukumnya harus tetap 

menerapkan prinsip kehati-hatian. 

2. Unsur melawan hukum, melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. 

Pertama-tama yang dipertimbangkan oleh 

hakim adalah: 

’ Apakah perbuatan terdakwa tersebut 

terdapat unsur ”melawan hukum” dalam 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 



korporasi, sehingga merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara’ ? 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

UU No. 31 Tahun 1999 unsur ini memiliki 

pengertiannya dalam arti formal dan 

materiil. Mengingat putusan MK No. 003/ 

PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 

yang pada pokoknya menyatakan, bahwa 

”penjelasan pasal ini sepanjang yang 

terkait dengan pengertian sifat melawan 

hukum secara materiil dinyatakan ”tidak 

mengikat secara hukum”, karena dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945”. Dengan 

demikian, yang diakui oleh hakim hanyalah 

”SMH dalam pengertiannya yang formal”. 

Berdasarkan pertimbangannya yang 

demikian, hakim menyatakan bahwa 

perbuatan terdakwa telah memenuhi 

unsur sifat melawan hukum dalam 

pengertiannya formal. Namun demikian, 

perbuatan terdakwa bukan termasuk dalam 

pengertian melawan hukum menurut 

hukum pidana, tetapi hukum perdata. 

Mengapa pertimbangan hakim demikian, 

karena hakim berpendapat bahwa sejak 

semula landasan hukumnya adalah suatu 

perjanjian yang telah disepakati oleh para 

pihak. Surat perjanjian yang dimaksud 

adalah No. 511.23/500-Ek tertanggal 14 

Desember 2004 antara Pemerintah Kota 

Bandung dengan CV UM dan FS selaku 

Pemilik Gedung eks Toko Ria sebagai pihak 

ketiga. Di dalam surat perjanjian dimaksud 

telah disepakati hak dan kewajiban masingmasing 

pihak. 

Menurut hakim, jika terjadi adanya kerugian 

bagi Pemerintah Kota Bandung karena tidak 

dipenuhinya isi perjanjian tersebut oleh 

salah satu pihak, maka prosedur yang harus 

ditempuh adalah melalui penagihan kepada 

pengelola, yaitu terdakwa agar memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang 

mereka telah sepakati, dan bilamana tidak 

memenuhi janjinya, dapat dikategorikan 

telah melakukan perbuatan wanprestasi. 

Maka dengan demikian, kerugian yang 

timbul sebagai akibat adanya wanprestasi 

adalah bukan perbuatan melawan hukum 

(pidana). 

Anotasi: 

Mengingat dalam hukum pidana yang 

dicari adalah kebenaran materiil, perlu 

dipersoalkan ’apakah sudah benar 

pertimbangan hakim yang menyatakan 

perbuatan melawan hukum (PMH) yang 

dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam 

ranah hukum perdata’, karena alasan tidak 

dipenuhinya suatu ”kewajiban hukum” 

yang telah disepakati dalam surat perjanjian 

tersebut oleh pihak kedua, dalam hal ini 

terdakwa IS? Apakah di dalam hukum 

pidana tidak dikenal “kewajiban hukum” 

seperti itu? 

Di dalam hukum pidana, secara dogmatis 

terdapat aturan hukum pidana yang menyatakan 

keharusan untuk menjalankan “kewajiban 

hukum” tertentu. Apabila “kewajiban hukum” 

yang diharuskan itu tidak dilaksanakan oleh si 

pengemban kewajiban, maka yang bersangkutan 

dikatakan telah melakukan suatu perbuatan 

melawan hukum (delik). Di dalam doktrin 

hukum pidana, perbuatan demikian disebut 

dengan omimssie delict (delicta ommissionis), 

sebagai lawan dari commissie delict (delicta 

commisionis) yakni delik berupa pelanggaran 

terhadap perbuatan yang dilarang oleh undangundang. 



Di dalam putusan hakim, omimssie delict 

ini sebenarnya dapat saja diaplikasikan jika 

hakim masih mau menerapkan ajaran SMH 

materiil. Namun karena hakim sudah merasa 

terikat dengan putusan MK di atas, pada akhirnya 

menutup diri terhadap ajaran SMH materiil yang 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 

1999. Akan tetapi harus diingat, bahwa yang 

dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh MK 

adalah sepanjang penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 

No. 31 Tahun 1999, tidak termasuk keberadaan 

dan substansi dari Pasal 2 ayat (1). Ini artinya 

SMH Materiil yang substansinya dirumuskan 

dalam ketentuan pasal dimaksud masih berlaku. 

Sebenarnya MK sendiri tidak berwenang secara 

hukum mencabut suatu pasal atau beberapa pasal 

yang terdapat dalam suatu kebijakan legislatif, 

DPR sebagai lembaga legislatif menurut Hukum 

Tata Negara mempunyai wewenang untuk itu. 

Sehubungan dengan hal di atas, di dalam 

praktik kerapkali dijumpai permasalahan hukum 

pidana terkait dengan SMH Formal ini. Bagaimana 

jika suatu perbuatan sudah dinilai koruptif, tetapi 

perbuatan tersebut tidak diatur dalam UU dan 

atau perbuatan itu tidak mencocoki rumusan 

delik dalam UU? 

Berkait dengan kewajiban hukum di atas, 

dikemukakan pedoman berikut ini: 

“Suatu perbuatan melawan hukum secara 

materiil telah terjadi, jika perbuatan 

terdakwa yang tidak ber-SMH secara formal 

yang telah menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat atau negara itu, dilakukan tidak 

dalam kerangka memenuhi “kewajiban 

hukum”, dan tidak dipenuhinya “kewajiban 

hukum” bukan karena keadaan memaksa, 

tetapi semata-mata untuk kepentingan 

pelaku sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi”. 

Pedoman ini ditetapkan agar hakim dalam 

memutus perkara korupsi yang dihadapi, terutama 

dalam hal terjadinya penyalahgunaan wewenang, 

untuk tidak ragu-ragu menerapkan fungsi positif 

dari SMH materiil, bila perbuatan terdakwa dapat 

menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang 

bagi masyarakat atau negara. Kendatipun 

perbuatan terdakwa tidak melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan pidana, atau perbuatannya 

secara formal tidak melawan hukum, tetapi 

asalkan perbuatan terdakwa dilakukan tidak 

dalam kerangka memenuhi “kewajiban hukum”, 

dan tidak dipenuhinya “kewajiban hukum” bukan 

karena “keadaan memaksa”, tetapi semata-mata 

untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi”. 

Mengenai pedoman ini, pertamatama 

yang perlu dipahami adalah mengenai 

“kewajiban hukum”, kedua mengenai “tidak 

dipenuhinya “kewajiban hukum” bukan karena 

“keadaan memaksa”, tetapi semata-mata untuk 

kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi”. 

Mengenai hal yang pertama, yang harus 

dipahami terlebih dahulu adalah ‘apakah yang 

dimaksud dengan kewajiban hukum’? 

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta 

(2000: 91) mengatakan: 

“Kewajiban pada dasarnya adalah keharusan 

(yang diperintahkan atau ditetapkan 

oleh hukum untuk melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan tertentu, yang jika 

tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat 

hukum tertentu bagi pengemban kewajiban 

tersebut”. 

Mengacu pada pengertian demikian, 

sudah sangat jelas, bahwa suatu perbuatan yang 

tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum, 



erarti perbuatan tersebut secara sadar dilakukan 

untuk memungkiri atau menafikan sesuatu 

‘keharusan’ atau sesuatu yang diharuskan. Ini 

berarti pula, melanggar sesuatu perintah atau 

yang diperintahkan oleh hukum. Perbuatan 

demikian sudah sangat jelas melawan dan 

bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, 

sudah sepatutnya perbuatan demikian ditetapkan 

akibat hukumnya. 

Perbuatan koruptif di atas itu, seringkali 

tidak ditetapkan sebagai suatu PMH secara 

formal, sehingga tidak dapat dituntut menurut 

hukum pidana. Akan tetapi, perbuatan demikian 

itu sesungguhnya secara materiil adalah 

perbuatan yang dinilai tercela oleh masyarakat 

(strafwaardig), sehingga perlu pula dilakukan 

penuntutan secara pidana sebagai akibat 

hukumnya. 

Selanjutnya mengenai hal yang kedua, 

“tidak dipenuhinya ‘kewajiban hukum’ bukan 

karena keadaan memaksa, tetapi semata-mata 

untuk kepentingan pelaku (terdakwa) sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi”. 

Klausula ini adalah untuk lebih meyakinkan 

hakim dalam menerapkan fungsi positif dari 

ajaran SMH materiil. Sejak semula sudah 

harus dipahami, jika terdakwa tidak memenuhi 

“kewajiban hukum” itu karena adanya sesuatu 

keadaan yang memaksa (overmacht), maka sejak 

semula pula terdakwa sudah harus “dilepaskan 

dari segala tuntutan hukum”, karena perbuatannya 

itu tidak ber-SMH secara materiil. Namun 

demikian, kerapkali hakim masih kesulitan juga 

untuk menetapkan suatu perbuatan ber-SMH. 

Kesulitan ini disadari juga oleh Roeslan Saleh 

(1983: 72) yang mengatakan: 

“Memang sukar menentukan apakah 

sesuatu perbuatan yang ditinjau dari segi 

formil adalah terlarang, jika ditinjau 

dari segi materiil dirasakan betul-betul 

oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 

tidak patut atau sebaliknya pula adalah 

patut. Sungguh-sungguh diperlukan suatu 

pedoman”. 

Apakah perbuatan itu tidak patut atau 

sebaliknya, Roeslan Saleh juga menggunakan 

pedoman yang digunakan oleh Moeljatno yang 

mengatakan: bahwa hal tersebut adalah dalam 

konteks “daya paksa” (overmacht). Namun, 

menurut Roeslan Saleh, pendapat Moeljatno 

ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

meninjau ‘apakah perbuatan ber-SMH dari segi 

materiil’. Roeslan Saleh (1983: 72) lebih lanjut 

mengatakan: 

“Selalu harus diselidiki terlebih dahulu 

apakah terdakwa tidak perlu dipidana, 

disebabkan karena dalam kejadian tersebut 

sifat melawan hukum dari suatu perbuatan 

itu tidak ada, dan karenanya peraturan 

UU yang rumusan deliknya cocok dengan 

perbuatan itu lalu tidak diberlakukan. 

Kalau ternyata, bahwa sifat melawan 

hukumnya tidak ada, maka kita tidak perlu 

lagi menyelidiki, apakah terdakwa itu telah 

berbuat karena terdorong oleh “daya paksa” 

atau “tidak”. 

Masih tetap mensitasi pendapat Moeljatno, 

oleh Roeslan Saleh (1983: 72) dikatakan 

selanjutnya: 

“Sebagai pedoman untuk menentukan 

apakah perbuatan itu adalah tidak bersifat 

melawan hukum, harus diperhatikan: 

1. Kapan ada dua kewajiban hukum yang 

bertentangan, sedangkan salah satu 

daripadanya telah dipenuhi; 



2. Jika kewajiban hukum tidak dapat dipenuhi 

karena terpaksa oleh keadaan. 

Dua pedoman ini pun dapat dijadikan 

pedoman dalam tinjauan dari segi materiil, yang 

saya maksudkan di atas”. 

Hal berikutnya yang perlu dianalisis 

(diberikan anotasi), adalah sikap hakim dalam 

putusan ini sehubungan dengan dijadikannya 

Putusan MK sebagai landasan hukum untuk 

memeriksa dan mengadili perkara korupsi yang 

dilakukan oleh terdakwa IS. Putusan MK yang 

menyatakan “tidak mengikat secara hukum” 

terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 

31 Tahun 1999 sepanjang mengenai penjelasan 

SMH Materiil, selengkapnya amar putusan MK 

menyangkut hal tersebut dikemukakan berikut 

ini. 

Amar putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 

itu sendiri berbunyi sebagai berikut: 

“Kata “dapat” dalam frasa “yang dapat 

merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara”, pada Pasal 2 ayat 

(1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana diubah dengan 

UU Nomor 20 Tahun 2001, beserta 

penjelasan-penjelasannya dan kalimat, 

“…maupun dalam arti materiil, yakni 

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 

dalam perundang-undangan namun apabila 

perbuatan tersebut dianggap tercela karena 

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau 

norma-norma kehidupan dalam masyarakat, 

maka perbuatan tersebut dapat dipidana” 

dinyatakan tidak mengikat secara hukum 

karena bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945”. 

Jadi, oleh MK Penjelasan Pasal 2 ayat 

(1) ini yang menetapkan SMH Materiil dalam 

menentukan suatu perbuatan sebagai tindak 

pidana korupsi (TPK) dinilai telah melanggar 

HAM karena dianggap tidak menjamin “kepastian 

hukum yang berkeadilan” sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum”. (Kursif, pen.). 

Sehubungan dengan pertimbangan hakim 

yang menggunakan putusan MK sebagai landasan 

hukum untuk tidak menetapkan perbuatan 

terdakwa bertentangan dengan SMH Materiil, 

perlu dikaji hal-hal sebagai berikut: 

a. “Apakah penjelasan umum dari UU No. 

31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 

tentang PTPK juga ikut dinyatakan tidak 

mengikat secara hukum? Bukankah putusan 

MK itu hanya ditujukan terhadap Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal 3 beserta penjelasanpenjelasannya 

saja? 

Di dalam UU No. 31 Tahun 1999 

ditetapkannya ajaran SMH materiil, adalah 

sebagaimana dirumuskan di dalam perihal 

“Menimbang” pada huruf a dan Penjelasan 

Umum dari UU dimaksud, yaitu: 

“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama 

ini terjadi secara meluas, tidak hanya 

merugikan keuangan negara, tetapi juga 

telah merupakan pelanggaran terhadap 

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 

secara luas, sehingga tindak pidana korupsi 

perlu digolongkan sebagai kejahatan yang 

pemberantasannya harus dilakukan secara 

luar biasa”. 



Di dalam Penjelasan Umum ditetapkan 


“Agar dapat menjangkau berbagai modus 

operandi penyimpangan keuangan negara 

atau perekonomian negara yang semakin 

canggih dan rumit, maka tindak pidana 

yang diatur dalam undang-undang ini 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga 

meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi “secara melawan hukum” dalam 

pengertian formil atau materiil. Dengan 

perumusan tersebut, pengertian melawan 

hukum dalam tindak pidana korupsi dapat 

pula mencakup perbuatan-perbuatan yang 

tercela yang menurut perasaan keadilan 

masyarakat harus dituntut dan dipidana”. 

b. Sehubungan dengan hal di atas, sejauhmana 

hakim memperhatikan dasar rasionalitas 

ditetapkannya ajaran SMH materiil dalam 

UU No. 31 Tahun 1999 yakni: 

1. Tindak pidana korupsi merupakan 

tindak pidana yang luar biasa, karena 

tidak hanya merugikan keuangan 

negara, tetapi juga telah merupakan 

pelanggaran terhadap hak-hak sosial 

dan ekonomi masyarakat secara luas. 

2. Tindak pidana korupsi merupakan 

kejahatan yang pemberantasannya 

harus dilakukan secara luar biasa. 

3. Untuk dapat menjangkau berbagai 

modus operandi penyimpangan 

keuangan negara atau perekonomian 

negara yang semakin canggih dan 

rumit. 

4. Dalam pandangan masyarakat, TPK 

dipandang sebagai perbuatan tercela 

dan bertentangan dengan keadilan 

sosial. 

c. Bagaimanakah dengan keberadaan SMH 

materiil dalam fungsinya yang negatif 

(negative functie der wederrechtelijkheid)? 

Bukankah putusan MK itu hanya menyatakan 

SMH materiil dalam fungsinya yang positif 

(positive functie der wederrechtelijkheid) 

saja yang dinyatakan tidak mengikat secara 

hukum, karena dinilai bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perhatikan 

kalimat: 

“…maupun dalam arti materiil, yakni 

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 

dalam perundang-undangan namun apabila 

perbuatan tersebut dianggap tercela karena 

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau 

norma-norma kehidupan dalam masyarakat, 

maka perbuatan tersebut dapat dipidana” 

dinyatakan tidak mengikat secara hukum 

karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945”. 

d. Apakah putusan MK itu mengikat 

pula terhadap yurisprudensi? Karena 

yurisprudensi MA No. 42/K/Kr/1965 

tertanggal 8 Januari 1966 yang telah 

menjadi yurisprudensi tetap (land mark 

decision) juga mengakui dan menganut 

SMH materiil, dan telah diikuti oleh 

putusan-putusan hakim di bawahnya? 

e. Apakah hakim tidak lagi menggunakan 

Sistem Hukum Pidana Indonesia yang 

tidak hanya mengakui dan menganut SMH 

formal juga mengakui dan menganut ajaran 

SMH materiil? 

f. SMH materiil tidak hanya dianut dalam 

Sistem Hukum Pidana Indonesia, tetapi juga 

Belanda, Jerman sebagai wakil dari Civil 



Law System, apalagi Inggris dan Amerika 

sebagai wakil Anglo Saxon, juga Jepang, 

dan Korea Selatan sebagai wakil dari sistem 

hukum Timur jauh. Bahkan Pasal 15 ayat 

(2) ICCPR juga tidak mengharamkan suatu 

Negara mengantu SMH materiil. 

g. Yurisprudensi MA menganut pula SMH 

metriil dalam fungsinya yang negatif (di 

antaranya adalah putusan MA tanggal 8 

Januari 1966 No. 42/K/Kr/1965 dalam 

perkara Marchoes Efendi, putusan MA 

tanggal 30 Maret 1977 No. 81/Kr/1973 

dalam perkara Ir. Otjo Danaatmadja, putusan 

MA tanggal 15 Desember 1983 No. 275/K/ 

Pid/1982. MA tanggal 29 Desember 1983 

dalam putusan No. 275/K/Pid/1983 dalam 

perkara R.S Natalegawa), maupun dalam 

fungsinya yang positif (di antaranya adalah: 

putusan MA No. 81/K/Kr/1973 tanggal 

30 Maret 1977, putusan MA No. 25/K/ 

Pid/1983, putusan MA No. 24/K/Pid/1984 

tanggal 6 Juni 1985, putusan MA No. 241/K/ 

Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989, putusan 

MA No. 572//K/Pid/2003 dalam perkara Ir. 

Akbar Tanjung. Berikutnya adalah putusan 

MA No. 593 K/PID/2005 tanggal 2 Agustus 

2005, yang cukup banyak mendapatkan 

perhatian dari khalayak, karena para 

terdakwanya hampir seluruh dari anggota 

DPRD Provinsi Sumatera telah terbukti 

melakukan TPK). Apakah yurisprudensi 

MA termasuk lingkup yurisdiksi MK? 

Sehubungan dengan premis huruf ”e)” 

di atas, perlu diinsyafi, bahwa sistem hukum 

pidana yang berlaku di Indonesia tidak hanya 

memastikan ‘apakah suatu perbuatan itu secara 

formal telah memenuhi semua unsur delik yang 

ditetapkan oleh UU’, tetapi juga ‘apakah perbuatan 

dimaksud tercela secara materiil, karena dinilai 

bertentangan dengan norma-norma sosial yang 

hidup di dalam masyarakat’. Itulah sebabnya, 

mengapa doktrin-doktrin hukum pidana yang 

berkembang di Indonesia mengisyaratkan untuk 

menganut ajaran materiil dari SMH ini. Moeljatno 

(1983: 133) secara tegas mengatakan: 

“Bagaimanakah pendirian kita terhadap 

soal ini? Kiranya tidak mungkin selain 

mengikuti ajaran yang materiil. Bagi orang 

Indonesia belum pernah hukum dan UU 

dipandang sama. Pikiran bahwa hukum 

adalah UU belum pernah kita alami. Bahkan 

sebaliknya, hampir semua hukum Indonesia 

asli adalah hukum tidak tertulis”. 

Di dalam tulisannya yang lain juga 

ditegaskan: 

“…apabila sampai saat ini untuk menetapkan 

adanya suatu tindak pidana adalah: tinjauan 

dari segi formal, ini perlu berhubung dengan 

adanya asas legalitas, dan tinjauan dari segi 

materiil sebaliknya juga diperlukan, oleh 

karena baru dengan adanya ini, aturanaturan 

hukum mempunyai isi, dan bukan 

suatu pengertian dalam lisan atau tulisan 

belaka. Yang kami maksudkan dengan ini, 

adalah segi pergaulan masyarakat dengan 

mana, atau untuk siapa aturan-aturan 

hukum itu berlaku”. Moeljatno (1955: 18). 

Roeslan Saleh (1987: 20) juga mengatakan: 

“…terlebih-lebih lagi karena hukum 

pidana kita menganut ajaran sifat melawan 

hukum materiel, dan kiranya dapat menjadi 

pendapat hukum Indonesia pula. Menurut 

pikiran bangsa Indonesia hukum dan UU 

tidak sama. Bahkan sebagian besar dari 

hukum kita terdiri dari aturan-aturan tidak 

tertulis”. 



Di dalam tulisannya yang lain Roeslan 

Saleh (1983: 56) juga mengatakan: 

“bahwa untuk mengetahui adanya perbuatan 

pidana, pertama-tama harus diperhatikan 

apakah ada larangan atas dilakukannya 

perbuatan itu, (maksudnya: apakah secara 

formal UU melarang perbuatan itu, pen.), 

dan kedua apakah perbuatan tersebut betulbetul 

dirasakan oleh masyarakat sebagai 

perbuatan yang tidak patut atau keliru, maka 

kiranya jelas … mengenai sifat melawan 

hukum ini, saya mengikuti pandangan yang 

materiil”. 

Demikian pula Bambang Poernomo (1981: 

113) juga mengemukakan: 

“Kiranya tidak ada alasan untuk menolak 

diterimanya pandangan materieele 

wederrechtelijkheid dalam pengertian, 

bahwa perbuatan melawan hukum adalah 

yang bertentangan dengan UU, asas-asas 

umum, dan norma-norma hukum tidak 

tertulis”. 

Seharusnya yang terpenting dipahami 

adalah, ”apakah SMH materiil itu bertentangan 

dengan UUD 1945”? 

SMH materii juga mendapat jaminan secara 

konstitusional, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) 

UUD 1945 Perubahan Kedua ditetapkan sebagai 

berikut: 

”Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

diatur dalam undang-undang”. 

Anotasi berikutnya yang sangat penting 

disadari oleh hakim (juga para hakim lainnya), 

adalah ketentuan mengenai UU Kehakiman 

itu sendiri. Dikatakan demikian, karena 

kendatipun telah dikemukakan doktrin dan dasar 

konstitusionalitasnya seperti dikatakan di atas, 

namun dalam ranah hukum pidana seringkali 

mengalami resistensi sehubungan dengan 

keterikatannya pada asas legalitas formal. Dengan 

keterikatannya pada asas legalitas formal tersebut, 

akibatnya jaksa atau hakim wajiib menuntut atau 

mengadili suatu perkara pidana berdasarkan 

ketentuan-ketentuan (pasal-pasal) yang mengatur 

perbuatan terdakwa tersebut. Padahal UU No. 4 

Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan, bahwa: 

“Segala putusan pengadilan selain harus 

memuat alasan dan dasar putusan tersebut, 

memuat pula pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan 

atau sumber hukum tidak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili” (vide Pasal 

25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 

50 UU No. 48 Tahun 2009) (Kursif. Pen.). 

Hakim wajib memeriksa dan mengadili 

perkara pidana demikian itu, dengan menggunakan 

sumber hukum tidak tertulis. Itulah sebabnya, 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo 

Pasal 5 UU No. 48 Tahun. ini, mengimperasikan, 

bahwa: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat”. 

Sinergi dengan ketentuan di atas, itu pula 

sebabnya mengapa Mardjono Reksodiputro 

(1995: 108) mengatakan: 

“Sumber hukum pidana Indonesia, dapat 

dicari dalam hukum adat. Hakim harus 

menjaga bahwa seseorang yang bersalah 



melakukan perbuatan yang dicela oleh 

masyarakat dan patut dipidana memang 

haruslah mendapatkan pidananya. Ukuran 

perbuatan apa yang “tercela” dan “patut 

dipidana” dapat ditentukan oleh pembuat 

UU, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum 

(adat) yang hidup dalam masyarakat…”. 

Muladi (1990) menambahkan: 

“Di samping dapat menjadi sumber 

hukum yang bersifat positif, nilai-nilai 

yang bersumber pada hukum adat dan 

hukum yang hidup di dalam masyarakat 

dapat berfungsi sebagai sumber hukum 

yang bersifat negatif, dalam arti bahwa, 

nilai-nilai tersebut dapat dijadikan alasan 

pembenar (rechtsvaardigingsgrond) yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya 

perbuatan, atau dapat berfungsi sebagai 

alasan-alasan yang memperingan 

pemidanaan (minimasing circumtance), 

dan sebaliknya justru dapat dijadikan 

alasan yang memperberat pemidanaan 

(aggravating circumtance)”. 

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap 

pembuktian unsur tindak pidana korupsi, oleh 

hakim telah dinyatakan semua unsur terbukti 

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 

primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan 

merupakan tindak pidana, melainkan termasuk 

dalam ruang lingkup hukum perdata. Namun 

demikian, menurut analisis peneliti justru hakim 

belum dapat membuktikan unsur tindak pidana 

secara lengkap, karena masih terdapat hal-hal 

kontroversial terhadap pembuktian unsur ”setiap 

orang” dan unsur ”melawan hukum” yang secara 

hukum masih harus dielaborasi lebih lanjut. 

SIMPULAN 


IV. 

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari 

analisis terhadap pokok permasalahan penelitian 


1. Pertimbangan hakim dalam membentuk 

argumentasi hukumnya telah didasarkan 

atas logika silogisme sebagai berikut: 

Sebagai premis mayor: hakim berlandaskan 

pada surat perjanjian No. 511.23/500- 

Ek tertanggal 14 Desember 2004 antara 

Pemerintah Kota Bandung dengan CV. UM 

dan FS selaku Pemilik Gedung eks Toko 

Ria sebagai pihak ketiga, dan di dalam surat 

perjanjian tersebut telah disepakati hak-dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

Sebagai premis minor: jika terjadi kerugian 

bagi Pemerintah Kota Bandung karena 

tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut 

oleh salah satu pihak, maka prosedur yang 

harus ditempuh adalah melalui penagihan 

kepada pengelola, yaitu terdakwa agar 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

perjanjian yang mereka telah sepakati, dan 

bilamana tidak memenuhi janjinya, dapat 

dikategorikan telah melakukan perbuatan 

wanprestasi. Sebagai simpulan maka 

dengan demikian, kerugian yang timbul 

sebagai akibat adanya wanprestasi adalah 

bukan perbuatan melawan hukum (pidana). 

2. Namun hakim dalam membangun 

argumentasi hukumnya telah terjadi 

falsifikasi logika berpikir dalam memahami 

lingkup cakupan substansi yang terdapat 

dalam proposisi premis mayor. Hakim hanya 

mendasarkan pemahaman dan lingkup 

cakupan substansi dari premis mayor 

tersebut dari hukum perdata. Pemahaman 


terhadap “kewajiban hukum” harus pula 

dimaknai dari optik hukum pidana, karena 

secara dogmatis terdapat aturan hukum 

pidana yang menyatakan keharusan 

untuk menjalankan “kewajiban hukum” 

tertentu. Apabila “kewajiban hukum” 

yang diharuskan itu tidak dilaksanakan 

oleh si pengemban kewajiban, maka yang 

bersangkutan dikatakan telah melakukan 

suatu PMH (TP/delik). Di dalam doktrin 

hukum pidana, perbuatan demikian 

disebut dengan omimssie delict (delicta 

ommissionis). 

3. Hakim dalam pertimbangannya yang 

menyatakan, bahwa “perbuatan terdakwa 

secara formal tidak mencocoki rumusan 

delik menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 

Tahun 1999, sehingga perbuatan terdakwa 

tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana”, sama sekali tidak dikaitkan dengan 

fakta hukum yang terdapat dalam salah 

satu diktum dari surat perjanjian tersebut 

yang menyatakan, bahwa “pihak kedua 

(dalam hal ini terdakwa) berkewajiban 

mengembalikan dana talangan yang 

diterimanya sebesar Rp.2.500.000.000,dalam 

2 tahap, yaitu pada bulan April 

sebesar Rp.1.250.000.000,- dan pada bulan 

September Rp.1.250.000.000,- kepada 

Pemerintah Kota Bandung”. Ternyata surat 

perjanjian yang dibuat pada tanggal 14 

Desember 2004 sampai dengan diadilinya 

perkara ini, terdakwa belum memenuhi 

kewajibannya tersebut. Akibat hukum apa 

yang dapat dikenakan terhadap terdakwa 

ternyata tidak diatur pula dalam surat 

perjanjian tersebut, sementara kerugian 

keuangan negara sebesar disebutkan di 

atas itu telah nyata-nyata terjadi. Dalam 

situasi dan kondisi seperti ini hakim 

harus menerapkan ajaran SMH Materiil 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 

(1) UU No. 31 Tahun 1999. 

Mengingat yang dinyatakan tidak mengikat 

secara hukum adalah penjelasan Pasal 2 ayat 

(1) UU No. 31 Tahun 1999, tidak termasuk 

keberadaan dan substansi dari Pasal 2 ayat 

(1), maka SMH Materiil yang substansinya 

dirumuskan dalam ketentuan pasal dimaksud 

masih tetap berlaku. Ini berarti, PMH yang telah 

benar-benar terjadi sebagaimana dibuktikan oleh 

hakim dalam putusannya bukanlah PMH dalam 

lingkup cakupan Hukum Perdata, sebenarnya 

termasuk dalam lingkup cakupan hukum pidana. 

Sehubungan dengan hal di atas, maka oleh 

hakim proposisi yang dibentuk dalam bangunan 

premis minor substansinya secara imperatif 

seharusnya menyatakan: “menimbang, bahwa oleh 

karena terdakwa sebagai pihak kedua telah tidak 

memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana 

yang diharuskan dalam surat perjanjian tersebut, 

maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan 

melawan hukum yang dapat dituntut secara 

pidana”. 

Premis minor dimaksud dibentuk adalah 

atas dasar alasan yuridis yang dapat dibenarkan 

menurut norma-norma hukum pidana, yakni 

suatu perbuatan melawan hukum secara materiil 

telah terjadi, jika perbuatan terdakwa yang tidak 

bersifat melawan hukum secara formal yang 

telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

atau negara itu, dilakukan tidak dalam kerangka 

memenuhi “kewajiban hukum”, dan tidak 

dipenuhinya “kewajiban hukum” bukan karena 

keadaan memaksa, tetapi semata-mata untuk 

kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi”. 



Berdasarkan premis minor demikian 

itu, maka simpulan yang seharusnya diambil 

oleh hakim adalah: “Perbuatan terdakwa yang 

menimbulkan kerugian negara, dalam hal ini 

Pemerintah Kota Bandung, merupakan perbuatan 

melawan hukum yang dapat dituntut secara 

pidana”. 

Mengingat putusan pengadilan merupakan 

babak akhir dari suatu penegakan dan penerapan 

hukum, maka secara normatif di samping 

harus mengimperasikan kebenaran materiil, 

merefleksikan nilai-nilai keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan hukum, sudah sepatutnya 

tidak boleh melupakan prinsip kecermatan serta 

kehati-hatian, terutama dalam memformulasikan 

proposisi hukum dalam amar putusan hakim. 


Adji, Indriyanto Seno. 2004. Tindak Pidana 

Ekonomi, Bisnis dan Korupsi Perbankan. 

Bandung: Program Pascasarjana Magister 

Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran 

Bandung. 

Arief, Barda Nawawi. 1998. Bunga Rampai 

Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra 

Aditya. 

--------. 2004. “Konsepsi Ajaran Sifat Melawan 

Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana” 

Makalah pada Seminar Nasional Aspek 

Pertanggungjawaban Pidana Dalam 

Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana 

Korupsi, Kerjasama Kejaksaan Agung RI 

dengan FH. UNDIP, Semarang. 

---------. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana 

Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. 

Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Emong Sapardjaja, Komariah. 2002. Ajaran Sifat 

Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum 

Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang 

Penerapan dan Perkembangannya dalam 

Yurisprudensi. Bandung: Alumni. 

Fuady, Munir. 2002. Perbuatan Melawan Hukum. 

Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 

Kusumaatmadjam, Mochtar, dan Sidharta, B. 

Arief. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Suatu 

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup 

Berlakunya 

Alumni. 

Ilmu Hukum. Bandung: 

Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum 

Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 

L.B., Curzon. 1979. Jurisprudence, Estover, 

PlymouTahun: Macdonald & Evans. 

Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggunganjawab 

Pidana dalam Hukum Pidana, Pidato 

Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada 

tgl. 19 Desember 1955. 

_________. 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. 

Jakarta: Bina aksara. 

Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Materiil 

Indonesia di Masa Datang. Pidato 

Pengukuhan Guru Besar, dalam Ilmu 

Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, Semarang, 24 

Februari 1990. 

Poernomo, Bambang. 1981. Asas-asas Hukum 

Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Reksodiputro, Mardjono. 1995. Pembaharuan 

Hukum Pidana. Buku Keempat. Jakarta: 

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian 

Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) 



Universitas Indonesia. 

Sahetapy, JE. (Editor). 1995. Hukum Pidana, 

Kumpulan Bahan Penataran Hukum 

Pidana , Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. 

Dr. Nico Keiijzer dan Mr. E. PH. Sutorius. 

Yogyakarta: Liberty. 

Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana Dan 

Pertanggungjawaban Pidana. Dua 

Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. 

Jakarta: Aksara Baru. 

_________. 1987. Sifat Melawan Hukum 

Dari Perbuatan Pidana. Jakarta: Sinar 

Grafika. 

Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. 

Bandung: Alumni. 

_________. 1998. Hukum Pidana 1. Semarang: 

Fakultas Hukum UNDIP. 



PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN 

HAKIM:UPAyA PENyELESAIAN KONFLIK MELALUI 

SISTEM PERADILAN PIDANA 

ABSTRAK 

Banyak kasus-kasus sederhana yang berakhir di 

pengadilan dan diselesaikan dengan melanggar rasa 

keadilan masyarakat kecil. Sepertinya keadilan tidak 

pernah berpihak kepada mereka. Keadilan lebih 

banyak didekati dari perspektif prosedural bukan 

keadilan substansial. Sebagaimana ditunjukkan 

dalam putusan yang dianalisis di dalam artikel ini, 

penjatuhan putusan untuk kasus yang terbilang 

“sederhana” ini akan lebih tepat jika didasarkan 

pada filosofi pemidanaan keadilan restoratif. Penulis 

yakin bahwa pilihan keadilan restoratif ini sudah 

saatnya dipertimbangkan, dimulai dari kasus-kasus 

sederhana seperti ini. 

Kata kunci: masyarakat kelas bawah, keadilan 

restoratif, kasus pidana sederhana. 


THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTIcE IN THE 

VERDIcT: AN EFFORT TO RESOLVE THE cONFLIcT THROUgH 

THE cRIMINAL JUSTIcE SySTEM 

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 653/K/Pid/2011 

Rena Yulia 

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang Banten 

Email: rena_yulia@yahoo.co.id 

Diterima tgl 7 Mei 2012/Disetujui tgl 18 Juli 2012 

abstract 

Many trivial cases have been sent to the courts 

so far with some of them ended with non-populist 

verdicts. Such court rulings have been disturbing 

the common sense showing that justice never takes 

the side of the poor. Justice is approached only 

from the procedural perspective. As shown in this 

article, one of the trivial cases was not handled in 

appropriate way since the restorative philosophy 

of punishment had never been considered to apply. 

The author of this article believes that it is time to 

start implementing such a philosophy of punishment 

beginning from trivial cases as in the case under 

discussion. 

Keywords: lower class society, restorative justice, 

trivial criminal case. 



I. 

PENDAHULUAN 

Masyarakat telah disajikan dengan 

berbagai peristiwa hukum dalam penegakannya 

dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. 

Misalnya saja, peristiwa pencurian tiga buah 

kakao, pencurian buah semangka, pencurian 

setandan pisang, pencurian sendal jepit dan yang 

paling baru adalah pencurian piring dan buntut 

sapi yang dilakukan oleh “R“ yang telah diputus 

bersalah oleh Mahkamah Agung. Putusan 

hakim pada peristiwa-peristiwa hukum di atas, 

dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi 

masyarakat. Putusan tersebut dianggap terlalu 

mudah dijatuhkan pada rakyat miskin di tengah 

putusan kasus korupsi yang seolah-olah lamban 

dan tersendat-sendat penegakannya. 

Kasus R, seorang pembantu rumah tangga 

yang sudah bekerja selama sepuluh tahun di 

rumah majikannya SA di Tangerang, Banten. 

Kasus R berawal dari kejadian pada sekitar tahun 

2007, di rumah majikannya yang beralamat di 

Perumahan GP Sawah Lama kecamatan Ciputat 

Tangerang Selatan telah terjadi banjir, dan pada 

saat itulah R dituduh telah mengambil barangbarang 

milik majikannya berupa satu kantong 

plastik daging buntut sapi, satu buah gelas, satu 

botol Hair Tonic Hadi Suwarno dan shampo, 

satu lembar baju muslim, sapu tangan, satu botol 

Listerin, satu kaleng racun nyamuk Force Magic, 

satu buah tempat tisu, satu buah piring keramik 

merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring 

Geshen Kartikel, dua buah piring merek Royal 

Province dan satu buah piring merek Taichi. 

Majikan tersebut melaporkan R ke 

kepolisian, dan selanjutnya jaksa penuntut umum 

menuntut R telah melakukan tindak pidana 

pencurian. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 

No. 775/Pid.B/2010/PN.TNG. Tanggal 22 

Desember 2010 memutuskan nasib R sebagai 

berikut: 

Menyatakan Terdakwa R binti RA tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepada Terdakwa; 

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim (Rena Yulia) | 225 

• 

• 

• 

• 

• 

Membebaskan oleh karena itu terhadap 

Terdakwa R binti RA tersebut di atas dari 

dakwaan tersebut; 

Memulihkan hak Terdakwa dalam 

kemampuan, 

martabatnya; 

kedudukan, harkat serta 

Memerintahkan terhadap barang bukti 

berupa: 

Satu kantong plastik daging buntut sapi, 

satu buah gelas, satu botol Hair Tonic Hadi 

Suwarno dan shampo, satu lembar baju 

muslim, sapu tangan, satu botol Listerin, 

satu kaleng racun nyamuk Force Magic, 

satu buah tempat tisu, satu buah piring 

keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) 

buah piring Geshen Kartikel, dua buah 

piring merek Royal Province dan satu buah 

piring merek Taichi, dikembalikan kepada 

Terdakwa R binti RA serta satu buah 

mangkok dan tiga buah piring kecil/cawan 

dikembalikan kepada saksi SM melalui 

Terdakwa; 

Membebankan 

negara. 

biaya perkara kepada 

Terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut 

Umum tidak puas sehingga mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung 

inilah yang kemudian menyita perhatian publik. 

Bagaimana tidak, amar putusan tersebut berbalik 

arah bagi terdakwa R. 


Mahkamah Agung terdakwa diputus 

melalui Putusan No. 653/K/Pid/2011 yang 

amarnya pokoknya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa R binti RA, telah 


melakukan tindak pidana “pencurian“; 

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu 

dengan pidana penjara selama 4 (empat) 

bulan 10 (sepuluh) hari; 

3. Menetapkan bahwa masa penahanan 

yang telah dijalani oleh Terdakwa akan 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan; 

4. Memerintahkan agar barang bukti 

dikembalikan kepada saksi SA; 

5. Membebankan 

terdakwa. 

biaya perkara kepada 

Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu 

saja mengundang kontroversial masyarakat. 

Secara yuridis formal, R sudah diputus tidak 

bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang. 

Dia bebas dari segala tuduhan jaksa. Hakim 

menimbang kasus yang diduga dilakukan oleh 

R juga merupakan kasus yang nilai kerugiannya 

kecil dan sifat perbuatannya masih bisa diperbaiki 

jika melihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, 

yaitu perbaikan bukan saja penghukuman. 

Perkara seperti yang terjadi pada kasus 

R justru menghabiskan dana yang lebih besar 

dibandingkan kerugian saksi. Apalagi dengan 

putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang 

memvonis tidak bersalah dan terdakwa diharuskan 

mengembalikan sejumlah barang yang telah 

diambil, toh kerugian korban sudah dipulihkan. 

Tentu hal itu sudah memberikan rasa keadilan 

bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. 

Dalam putusannya hakim sudah 

menerapkan keadilan restoratif. Dengan 

berbagai pertimbangan, terdakwa divonis tidak 

bersalah melakukan pencurian. Semua barang 

yang menjadi milik terdakwa dikembalikan, 

hal itu sudah merupakan pemulihan kerugian 

bagi korban. Dengan kata lain, perbaikan atas 

kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan yang 

terjadi sudah dilakukan. 

Pelaku tidak diberikan pembalasan 

dengan berupa hukuman, tetapi kerugian korban 

dipulihkan dengan mengembalikan semua 

barang milik korban. Hal ini sesuai dengan teori 

pemidanaan yaitu teori tujuan. Inilah keadilan yang 

diagung-agungkan orang pada zaman sekarang, 

ya, keadilan restoratif yang “digadangkan” bisa 

memberikan keadilan kepada semua pihak. 

Baik itu keadilan bagi pelaku, korban, maupun 

masyarakat. 

Putusan kasus R, Mahkamah Agung 

memutuskan keadilan yang berbeda yaitu 

menggunakan pendekaran keadilan prosedural 

bagi pelanggar tanpa memperhatikan rasa keadilan 

masyarakat. Putusan Mahkamah Agung masih 

menggunakan keadilan retributif dengan teori 

pemidanaan berupa teori pembalasan sehingga 

lebih mengedepankan pembalasan bagi pelaku 

walaupun kerugian korban sudah dipulihkan. 

Menerapkan keadilan restoratif dalam 

putusan hakim diharapkan dapat memberikan 

keadilan yang membahagiakan bagi para pihak 

yang berkonflik, yaitu pelaku dan korban, bahkan 

keadilan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. 

Tulisan ini ingin mengkaji penerapan keadilan 

restoratif dalam tataran putusan hakim. Mengingat 

walau bagaimanapun putusan hakim merupakan 

jawaban untuk menyelesaikan konflik pidana 

yang terjadi antara pelanggar dengan korban. 



II. 


Bagaimana penerapan keadilan restoratif 

pada putusan hakim dalam menyelesaikan konflik 

pidana melalui sistem peradilan pidana. 

III. 


A. Tujuan Pemidanaan bagi Pelanggar 

Hukum 

Berbicara mengenai sanksi yang diberikan 

bagi pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana, 

maka tidak akan lepas berbicara mengenai tujuan 

daripada pemberian sanksi tersebut atau disebut 

tujuan pemidanaan. 

Sebelum sampai pada tujuan pemidanaan, 

maka perlu disampaikan terlebih dahulu tujuan 

hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk melindungi 

kepentingan orang perorangan (individu) 

atau hak-hak asasi manusia dan melindungi 

kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara 

dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/ 

tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan 

penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. 

Akan tetapi mengenai persoalan dan perwujudan 

tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya 

telah mengalami proses yang lama dan lamban 

(Sianturi, 1996: 54). 

Pada zaman sebelum Revolusi Perancis 

misalnya, ketika hukum pidana pada umumnya 

belum tertulis, dalam banyak hal, baik/buruknya 

atau dapat tidaknya di pidana suatu tindakan, 

tergantung kepada kebijaksanaan hakim sebagai 

alat dari raja. Dalam banyak peristiwa, terjadi 

kesewenang-wenangan dari penguasa mengenai 

penentuan sesuatu tindakan yang dapat dipidana, 

maupun mengenai jenis dan beratnya pidana, 

demikian juga mengenai pengayunannya. Bahkan 

kesewenang-wenangan itu sering menjelma 

menjadi kekejaman atau kebuasan (Sianturi, 

1996: 54). 

Di daerah-daerah di Indonesia sebelum 

kedatangan penjajah Belanda, pada umumnya 

hukum adat tidak tertulis. Hukum adat tidak 

mengenal sistem “praeextintente”. Seluruh 

lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa 

yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Tiap-tiap 

perbuatan atau tiap-tiap situasi yang tidak selaras 

dengan atau yang memperkosa keselamatan 

masyarakat, keselamatan golongan, keluarga, dan 

sebagainya dapat merupakan pelanggaran hukum. 

Sedang reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran 

hukum adat di berbagai lingkungan hukum 

antara lain adalah: mengganti kerugian imaterial, 

pembayaran uang adat, selamatan, permintaan 

maaf, pelbagai rupa hukuman badan hingga 

hukuman mati, pengasingan dari masyarakat. 

Sekalipun tidak dikenal pembedaan hukum 

perdata dan hukum pidana dalam hukum adat, 

namun dapat tergambarkan bahwa tujuan hukum 

(pidana) adalah untuk menjamin keselamatan 

orang dan masyarakat (Sianturi, 1996: 54). 

Penjatuhan pidana bukan semata-mata 

sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting 

adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. 

Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan 

kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan 

dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. 

Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan 

yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun 

juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut 

pemasyarakatan (Waluyo, 2004: 3). 

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku 

suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat 

hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa 

hukuman pidana. Ditinjau dari sudut kerugian 



terpidana, (hukuman) pidana dapat mengenai 

(Sianturi, 1996: 54): 

a. jiwa pelaku: pidana mati. 

b. badan pelaku: pencambukan dengan 

rotan sekian kali, pemotongan bagian 

badan (misalnya jari tangan), dicap-bara 

(brandmerk) dan lain sebagainya. 

c. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, 

pidana tutupan, pidana kurungan, 

pembuangan (verbanning), pengasingan 

(deportatie), pengusiran, penginterniran, 

penawanan dan sebagainya. 

d. Kehormatan pelaku: pencabutan hakhak 

(tertentu), pencabutan surat izin 

mengemudi, pengumuman putusan hakim, 

tegoran dan lain sebagainya. 

e. Harta benda/kekayaan: pidana denda, 

perampasan barang (tertentu), membayar 

harga suatu barang yang tidak/belum 

dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya. 

Akan tetapi adakalanya dikenakan suatu 

hukuman yang sebenarnya tidak merupakan 

pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau 

suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman 

perdata. Suatu tindakan tertentu atau yang mirip 

dengan hukuman perdata antara lain ialah: 

a. Mewajibkan ganti rugi. 

b. Tindakan tata-tertib seperti menempatkan 

perusahaan pelaku di bawah pengampunan, 

mewajibkan pembayaran uang jaminan, 

mewajibkan membayar sejumlah uang 

sebagai pencabutan keuntungan, melakukan 

jasa-jasa, pembubaran suatu organisasi dan 

lain sebagainya. 

c. Perintah hakim untuk memasukkan 

seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke 

rumah sakit jiwa. 

d. Perintah hakim untuk pengobatan paksa 

(narkotik, psychopath). 

e. Perintah hakim untuk pendidikan paksa 

(anak di bawah umur). 

Bahkan dalam hal tertentu, tidak dikenakan 

suatu hukuman. 

Definisi pidana itu sendiri adalah suatu 

penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara 

kepada seseorang yang telah melakukan suatu 

tindakan pidana (Sastrawidjaja, 1995: 25). 

Rumusan lain menyebutkan pidana adalah reaksi 

atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa 

yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada 

pembuat delik (Waluyo, 2004: 9). 

Melihat itu, maka seringkali wujud sanksi 

pidana itu memang memberikan penderitaan bagi 

orang tersebut. Betapa tidak, narapidana atau 

warga binaan dirampas hak-hak kemerdekaannya 

sehingga harus terpenjara di balik jeruji besi. Itu 

belum dihitung dengan efek stigmatisasi setelah 

keluar dari penjara. 

Dalam sistem hukum Indonesia yang 

menganut asas praduga tak bersalah (presumption 

of ennocence), pidana sebagai reaksi atas delik 

yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis 

hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya 

perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila 

tidak terbukti bersalah maka tersangka harus 

dibebaskan (Waluyo, 2004: 9). 

Sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini, 

tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk 

melindungi kepentingan orang perseorangan 

(individu) atau hak-hak asasi manusia dan 

melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat 



dan negara dengan perimbangan yang serasi dari 

kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari 

tindakan penguasa yang sewenang-wenang di 

lain pihak (Sianturi, 1996: 54). 

Tujuan penjatuhan pidana adalah 

pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, 

perlindungan terhadap umum dan memperbaiki si 

penjahat (Wahid dan Irfan, 2001: 98-99). Tujuan 

hukum pidana, menurut aliran klasik melindungi 

individu dari kekuasaan penguasa atau negara. 

Sedangkan menurut aliran modern mengajarkan 

tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi 

masyarakat terhadap kejahatan (Poernomo, 

1994: 23-34). Oleh karena itu, ketika dalam 

memutuskan vonis kepada terdakwa, tentu hakim 

harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan 

yang mana yang akan dicapai melalui vonis 

tersebut. 

Secara teori, ada tiga teori pemidanaan 

yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori 

tujuan dan golongan teori gabungan (Sianturi, 

1996: 58). 

a. Teori Pembalasan 

Teori pembalasan membenarkan 

pemidanaan karena seseorang telah 

melakukan suatu tindak pidana. Terhadap 

pelaku tindak pidana mutlak harus 

diadakan pembalasan berupa pidana. Tidak 

dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi 

terpidana. Bahan pertimbangan untuk 

pemidanaan hanyalah masa lampau, 

maksudnya masa terjadinya tindak 

pidana itu, masa yang akan datang yang 

bermaksud untuk memperbaiki pelaku 

tidak dipersoalkan. 

b. Teori Tujuan 

Teori tujuan membenarkan pemidanaan 

berdasarkan tujuan pemidanaan yaitu 

perlindungan masyarakat atau pencegahan 

terjadinya kejahatan. Ancaman pidana dan 

dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan 

untuk menakut-nakuti calon penjahat 

atau penjahat yang bersangkutan, 

untuk memperbaiki penjahat, untuk 

menyingkirkan penjahat, menjamin 

ketertiban hukum atau prevensi umum. 

Teori tujuan mempersoalkan akibatakibat 

dari pemidanaan kepada penjahat 

atau kepada kepentingan masyarakat dan 

untuk masa mendatang. Teori tujuan lebih 

humanis. Selain memikirkan efek jera 

kepada penjahat atau pun calon penjahat. 

Juga mempertimbangkan akibat dari 

pemidanaan ini untuk pelaku tindak pidana 

atau pun kepentingan masyarakat di masa 

yang akan datang. Dalam kenyataannya 

sedikit sekali putusan yang menyiratkan 

hal yang demikian. 

c. Teori Gabungan 

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan 

kepada perpaduan teori pembalasan 

dengan teori tujuan yang tidak saja hanya 

mempertimbangkan masa lalu (seperti yang 

terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga 

harus bersamaan mempertimbangkan masa 

datang (seperti yang dimaksudkan pada teori 

tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu 

pidana harus memberikan rasa kepuasan 

baik bagi hakim maupun kepada penjahat 

itu sendiri di samping kepada masyarakat. 

Jadi harus ada keseimbangan antara pidana 

yang dijatuhkan dengan kejahatan yang 

telah dilakukan. 

Seyogianya teori inilah yang dipakai oleh 

para hakim dalam menentukan pemidanaan bagi 

pelaku kejahatan. Dalam putusannya, haruslah 

mencerminkan penjeraan bagi pelaku atau pun 



calon pelaku tetapi juga mempertimbangkan 

akibat yang akan terjadi baik itu pada pelaku, 

korban maupun masyarakat. 

Kini, pergeseran paradigma pemidanaan 

itu sudah beralih pada rasa keadilan yang harus 

diperoleh semua pihak. Konsep ini hakim tidak 

hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau 

korban yang merasa puas terhadap vonis hakim, 

melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan 

untuk memperbaiki diri dan masyarakat 

terpuaskan dengan putusan hakim. Artinya seluruh 

pihak yang terlibat dalam konflik pidana merasa 

memperoleh keadilan yang (mungkin) setara. 

Apabila dikaitkan dengan sistem 

pemasyarakatan seyogianya setiap masyarakat 

yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, 

tentunya setiap pemberian sanksi pidana harus 

memperhatikan unsur-unsur yang bersifat: 

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa 

pemidanaan tersebut menjunjung 

tinggi harkat martabat seseorang; 

2. Edukatif, dalam arti bahwa 

pemidanaan itu mampu membuat 

orang sadar sepenuhnya atas 

perbuatan yang dilakukan dan 

menyebabkan ia mempunyai sikap 

jiwa yang positif dan konstruktif bagi 

usaha penanggulangan kejahatan; 

3. Keadilan, dalam arti bahwa 

pemidanaan tersebut dirasakan adil, 

baik oleh terhukum oleh korban 

ataupun masyarakat (Ravena, 2009: 2). 

Begitu pula setiap penjatuhan sanksi 

pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhatihati, 

karena masalah pemberian pidana apapun 

bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan 

sifat orang yang dijatuhi sanksi pidana. Sanksi 

pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan 

tetapi bahwa pidana harus bersifat prospektif 

dan berorintasi ke depan. Oleh karena itu, antara 

pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak 

pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) 

tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut dapat 

tercapai, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana harus mempertahankan sifat-sifat atau 

karakter dari si pelaku tindak pidana (Ravena, 

2009: 2-3). 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana 

sebagaimana telah diutarakan di atas, yaitu: 

(RUU KUHP, 2008: Pasal 55) 

1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 

2. Motif dan tujuan melakukan tindak 

pidana; 

3. Sikap batin pembuat tindak pidana; 

4. Apakah tindak pidana dilakukan 

dengan berencana; 

5. Cara melakukan tindak pidana; 

6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah 

melakukan tindak pidana; 

7. Riwayat hidup dan keadaan sosial 

ekonomi pembuat tindak pidana; 

8. Pengaruh pidana terhadap korban 

dan/atau keluarganya dan/atau 

9. Pandangan masyarakat terhadap 

tindak pidana yang dilakukan. 

Selain hal-hal di atas, dalam ayat (2)-nya 

disebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan 

pribadi pembuat, atau yang terjadi kemudian, 

dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak 



menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan 

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 

kemanusiaan. 

Walaupun RUU KUHP ini belum disahkan, 

tetapi tidak ada salahnya hakim berpedoman pada 

hal-hal yang telah disebutkan di atas sebagai 

acuan dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku 

tindak pidana. 

Begitu pula sistem peradilan pidana 

berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik 

yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hal ini sesuai 

dengan pandangan bahwa tujuan pemidanaan 

yang bersifat integratif, yang mempunyai sarana 

perlindungan masyarakat, resosialisasi, serta 

penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh 

perbuatan pidana serta aspek psikologis untuk 

menghilangkan rasa bersalah bagi terpidana 

(Ravena, 2009: 3). 

Tujuan pemidanaan dalam Rancangan 

KUHP tahun 2008 disebutkan sebagai berikut: 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana 

dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan 

mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna; 

c. Menyelesaikan konflik yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan 

mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan 

d. Membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana. 

Selain itu dalam ayat 2 disebutkan 

bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat 

manusia. Jika hakim dalam memutuskan vonis 

mempertimbangkan tujuan daripada pemidanaan, 

maka kasus-kasus seperti kasus R ini tentu 

mendapatkan porsi layak sehingga keadilan yang 

diberikan tidak hanya berupa keadilan prosedural 

melainkan juga keadilan substansial yang dapat 

mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. 

Berbeda dengan pertimbangan hakim 

majelis di tingkat Mahkamah Agung yang lebih 

banyak mempertimbangkan aspek formil atau 

pun yurisdis dari pada mengedepankan tujuan 

dari pemidanaan itu sendiri. Alasan kasasi yang 

diajukan oleh jaksa penuntut umum lebih menonjol 

dibanding dengan alasan pemidanaan bagi R. 

Jika alasan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah 

Agung, maka itu tentu tidak akan berpengaruh 

langsung terhadap vonis bagi terdakwa. Hal itu 

dikarenakan vonis terdakwa terkait dengan tujuan 

pemidanaan, yaitu, yang paling penting adalah 

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan 

mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, banyak 

hal yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan 

putusan, di antaranya pandangan masyarakat 

terhadap tindak pidana yang dilakukan. Perhatian 

dalam hal ini bukan berarti tidak independen dan 

harus mengikuti opini publik, melainkan putusan 

tersebut harus peduli dan tidak mencederai rasa 

keadilan masyarakat. 

B. Penerapan Keadilan Restoratif dalam 

Menyelesaikan Konflik Pidana Oleh 

Hakim 

Keadilan restoratif diterima sebagai salah 

satu konsep penyelesaian kasus pidana oleh PBB 

pada tahun 2000. Setelah pengakuan itu, semakin 



anyak negara yang menerapkannya dalam 

menangani perkara pidana. Keadilan restoratif 

adalah model penyelesaian perkara pidana yang 

mengedepankan pemulihan korban, pelaku dan 

masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif 

adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, 

partisipasi warga sebagai sukarelawan mediator 

atau fasilitator penyelesaian kasus (Buletin 

Komisi Yudisial, 2012: 18). 

Untuk memaknai keadilan restoratif, berikut 

ini diberikan beberapa pendapat ahli tentang 

keadilan restoratif. Agustinus Pohan, misalnya, 

mengemukakan keadilan restoratif adalah konsep 

keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang 

kita kenal saat ini dalam Sistem Hukum Pidana 

Indone sia yang bersifat retributif, keadilan 

restoratif (restorative justice) adalah sebuah 

pendekatan untuk membuat pemindahan dan 

pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. 

Keadilan restoratif dibangun atas dasar 

nilai-nilai tradisional komunitas yang po sitif dan 

sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak 

asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan restoratif 

adalah, mem buat pelaku bertanggung jawab 

untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan 

karena kejahatannya, memberikan ke sempatan 

pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan 

kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya 

dengan cara yang konstruktif, melibatkan 

korban, o rang tua, keluarga, sekolah atau teman 

bermainnya, membuat forum kerjasama, juga 

dalam masalah yang berhubungan dengan 

kejahatan untuk mengatasinya (Melani, 2005: 

225). 

Selanjutnya W. Van Ness menyatakan bahwa 

keadilan restoratif hendak mencapai beberapa 

nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, 

yaitu; pertama, penyelesaian konflik (conflict 

resolution) yang mengandung muatan pemberian 

ganti kerugian (recompense) dan pemulihan 

nama baik (vindication); dan, kedua, rasa aman 

(safety) yang mengandung muatan perdamaian 

(peace) dan ketertiban (order) (Mudzakkir, 2005: 

26). 

Charles K.B. Barton (2003: 4) membagi 

restorative justice ke dalam restorative justice 

meeting dan restorative justice conference. A 

restorative justice meeting is a face-to-face 

encounter between the principal stakeholders. 

A restorative justice conference, for example, 

brings together the victim, the offender, and 

their respective communities of support (family 

member, friends, coleagues, neighbours, teachers, 

coach, etc) to discuss the wrongful, or offending 

behaviour in question. The focus is to address 

the causes and consequences and to find a 

satisfactory resolution to the incident in question 

through consensus decision making. 

Keadilan restoratif yang dikemukakan di 

atas merupakan sebuah proses mempertemukan 

para pihak. Para pihak tersebut duduk bersama 

untuk membicarakan kesalahan ataupun perilaku 

yang telah ditimbulkan. Namun fokus daripada 

pertemuan itu adalah untuk menemukan solusi 

yang nantinya akan diambil menjadi keputusan. 

Selanjutnya Charles (2003: 4) juga 

menyebutkan bahwa “in contexs unrelated to 

criminal justice, restorative justice processes can 

be used as an effective conflict resolution and 

problem solving tool. The principles, facilitation 

techniques and the democratic nature of these 

processes can be easily transferred to other areas 

with appropriate modification. 

Kelompok kerja Perserikatan Bangsa 

Bangsa (PBB) memberikan pengertian keadilan 

restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan 



semua pihak yang berhubungan dengan tindak 

pidana tertentu bersama-sama memecahkan 

masalah, dan memikirkan bagaimana menangani 

akibat di masa yang akan datang (Melani, 2005: 

223). 

Sebagai rasa tanggung jawab dari pelaku 

terhadap korban, pelaku didorong untuk 

memiliki rasa pertanggungjawaban dengan 

menunjukkan empati dan menolong untuk 

memperbaiki kerugian. Sebagai akibat dari 

perilaku menyakitkan pelaku bukan pada masa 

lalu pelaku. Sehingga stigma dapat dihilangkan 

melalui tindakan yang tepat yang didukung oleh 

penyesalan pelaku dan pemaafan dari korban. 

Proses penyelesaian bergantung pada keterlibatan 

langsung orang-orang yang terpengaruh oleh 

kejadian sehingga dimungkinkan prosesnya 

menjadi emosional (Yulia, 2009: 247). 

Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan 

retributif yang dianut sistem peradilan pidana 

sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat 

dalam beberapa hal, yaitu: pertama, melihat 

tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja 

mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran 

hukum semata, namun juga memahami bahwa 

pelaku merugikan korban, masyarakat dan bahkan 

dirinya sendiri. Kedua, melibatkan banyak pihak 

dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas 

urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, namun 

juga korban dan masyarakat. Ketiga, mengukur 

kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak 

hanya dari seberapa besar hukuman dijatuhkan, 

namun juga mengukur seberapa kerugian dapat 

dipulihkan atau dicegah (Hidayat, 2005: 26). 

Keadilan restoratif lebih menekankan 

kepada keterlibatan langsung pihak-pihak dan 

menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat 

serta pemerintah untuk menciptakan suatu 

lingkungan yang harmonis sehingga korban dan 

pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan 

menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu 

yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam 

masyarakat (Mudzakkir, 2005: 26). 

Melalui pendekatan keadilan restoratif 

diharapkan pemulihan bagi korban dapat 

terealisasi, tujuan pemidanaan bagi pelaku akan 

berhasil dan ketertiban masyarakat pun dapat 

tercapai. Keadilan restoratif merupakan salah 

satu alternatif untuk mewujudkan keadilan 

sesuai dengan tujuan hukum. Keadilan yang 

akan diperoleh semua pihak, baik pelaku, korban 

maupun masyarakat (Yulia, 2009: 248). 

Beberapa teori tentang tujuan hukum: 

Pertama, Teori Etis: tujuan hukum adalah 

keadilan. Kedua, Teori Utilitas: tujuan hukum 

adalah kebahagiaan. Ketiga, Teori Campuran: 

tujuan hukum adalah ketertiban. Pendapat lain, 

misalnya Mochtar Kusumaatmadja: tujuan 

hukum adalah keadilan secara berbeda-beda (baik 

isi maupun ukurannya) menurut masyarakat pada 

zamannya. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono 

Soekanto: tujuan hukum adalah demi kedamaian 

hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban 

ekstern antar pribadi dan ketenangan intern 

pribadi (Warassih, 2005: 24-25). 

Konsep kejahatan menurut konsep 

restorative justice diberi pengertian yang lebih 

nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar 

orang perseorangan. Kejahatan dipahami sebagai 

pelanggaran, pertama dan terutama melanggar 

hak perseorangan dan juga melanggar hak 

masyarakat (kepentingan publik), kepentingan 

negara, dan juga sesungguhnya secara tidak 

langsung melanggar kepentingan pelanggar itu 

sendiri (Mudzakkir, 2001: 210). 



Bila disimak karakteristik keadilan 

restoratif di atas dapat ditegaskan kembali 

bahwa pandangannya lebih dipengaruhi 

paham Abolisionis yang menganggap sistem 

peradilan pidana mengandung masalah atau 

cacat struktural sehingga secara realistis 

harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem 

tersebut (Sholehuddin, 2004: 66). 

Oleh karena itu, dalam perkara pidana, 

keadilan restoratif akan lebih efektif sebagai alat 

untuk penyelesaian konflik. Dalam penegakan 

hukum pidana, keadilan itu harus diperoleh 

melalui tahapan sistem peradilan pidana 

sehingga itu tidak menutup kemungkinan untuk 

menerapkan keadilan restoratif dalam semua 

tahapan sistem peradilan pidana. 

Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan 

pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian 

antara korban dan pelaku. Perdamaian itu 

dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program 

perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran 

(Braithwaite, 2002: 54). 

Dengan demikian, sistem peradilan 

pidana diharapkan dapat mewujudkan keinginan 

masyarakat untuk memperoleh keadilan. Akan 

tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat 

yang kecewa dengan hasil bekerjanya sistem 

peradilan pidana. Hal itu berkaitan dengan 

terlalu bergantungnya sistem peradilan terhadap 

kekuasaan dan penguasa, sehingga seolaholah 

hukum hanya milik penguasa bukan milik 

masyarakat. Dengan kondisi demikian, semakin 

menjustifikasi kelemahan rakyat kecil di hadapan 

penguasa sehingga sistem peradilan pidana 

berpihak pada penguasa. 

C. de Rover mengatakan bahwa para 

penegak hukum tidak boleh hanya mengetahui 

kekuasaan dan kewenangan yang diberikan 

kepada mereka oleh hukum, tetapi mereka juga 

harus memahami potensi akibat berbahaya 

(akibat merusak) dari kekuasaan dan kewenangan 

tersebut (Susanto, 2002: 27). Para penegak 

hukum harus mengembangkan sikap dan perilaku 

personal pada tingkat yang akan memungkinkan 

mereka untuk melaksanakan tugas dengan cara 

yang benar. Para petugas penegak hukum tidak 

hanya harus memiliki karakteristik tersebut 

secara perorangan, tetapi juga mereka harus 

bekerja secara kolektif untuk memperkuat dan 

memelihara citra organisasi penegak hukum 

sehingga menanamkan kepercayaan dan 

keyakinan ke dalam masyarakat yang mereka 

layani dan lindungi (Susanto, 2002: 27). 

Keadilan restoratif adalah respon yang 

sistematis atas tindak penyimpangan yang 

ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang 

dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat 

dari perbuatan kriminal. Keadilan restoratif lebih 

menekankan pada upaya pemulihan dan bukan 

untuk menghukum. Dalam pelaksanaannya, 

keadilan restoratif akan merespon tindak pidana 

dengan ciri-ciri sebagai berikut (Mansyur, 2010: 

121): 

a. Melakukan identifikasi dan mengambil 

langkah untuk memperbaiki kerugian yang 

diciptakan; 

b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait 

(stake holder); 

c. Adanya upaya untuk melakukan 

transformasi hubungan yang ada selama 

ini antara masyarakat dengan pemerintah 

dalam merespon tindak pidana. 

Tujuan utama dari keadilan restoratif itu 

sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadiladilnya 

terutama bagi semua pihak yang terlibat 



di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan 

penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, 

yang oleh kaum abolisionis disebut keadilan 

retributif, sangat berbeda dengan keadilan 

restoratif. menurut keadilan restributif, kejahatan 

dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, 

sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan 

dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang 

terhadap orang lain. Selain itu, keadilan retributif 

berpandangan bahwa pertanggungjawaban si 

pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka 

pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif 

berpandangan bahwa pertanggungjawaban si 

pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman 

terhadap perbuatan dan untuk membantu 

memutuskan mana yang paling baik. Dilihat 

dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih 

cenderung menerapkan penderitaan penjeraan 

dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif 

menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan 

para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai 

tujuan utama (Mansyur, 2010 : 124). 

Jika hal tersebut diterapkan dalam 

putusan hakim, maka hakim akan memberikan 

putusannya dengan mempertimbangkan halhal 

tersebut. Tidak hanya mengendepankan 

keadilan prosedural, melainkan efek dari putusan 

itu terhadap perbaikan diri terdakwa atau pun 

terhadap masyarakat. 

Pelaksanaan keadilan restoratif memiliki 

prinsip-prinsip dasar sebagai berikut (Mansyur, 

2010: 125): 

a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya 

pemulihan bagi pihak yang dirugikan. 

b. Siapapun yang terlibat dan terkena 

dampak dari tindak pidana harus mendapat 

kesempatan untuk berpartisipasi penuh 

menindaklanjutinya. 

c. Pemerintah berperan dalam menciptakan 

ketertiban umum, sementara masyarakat 

membangun dan memelihara perdamaian. 

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut di 

atas, terdapat empat nilai utama, yaitu (Mansyur, 

2010: 125): 

a. Encounter (bertemu satu sama lain), yaitu 

menciptakan kesempatan kepada pihakpihak 

yang terlibat dan memliki niat dalam 

melakukan pertemuan untuk membahas 

masalah yang telah terjadi dan pasca 

kejadian. 

b. Amends (perbaikan), di mana sangat 

diperlukan pelaku mengambil langkah 

dalam memperbaiki kerugian yang terjadi 

akibat perbuatannya. 

c. Reintegration (bergabung kembali dalam 

masyarakat), yaitu mencari langkah 

pemulihan para pihak secara keseluruhan 

untuk memberikan kontribusi kepada 

masyarakat. 

d. Inclusion (terbuka), di mana memberikan 

kesempatan kepada semua pihak yang 

terkait untuk berpartisipasi dalam 

penanganannya. 

Proses keadilan restoratif dapat dilakukan 

dalam beberapa mekanisme tergantung situasi 

dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang 

mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang 

lain. Adapun beberapa mekanisme yang umum 

diterapkan dalam keadilan restoratif adalah 

sebagai berikut (Mansyur, 2010: 126): 

a. Victim offender mediation (mediasi antara 

korban dan pelaku); 

b. Conferencing (pertemuan atau diskusi); 



c. Circles (bernegosiasi); 

d. Victim assistance (pendampingan korban); 

f. Ex-offender assistance (pendampingan 

mantan pelaku); 

g. Restitution (ganti rugi); 

h. Community service (layanan masyarakat). 

Menurut Adrianus Meliala, model hukuman 

restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan 

pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku 

menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan 

sekaang tujuan pemberian hukuman adalah 

penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian 

derita sebagai konsekuensi perbuatannya. 

Indikator penghukuman diukur dari sejauh 

mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan 

penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan 

(security approach). Selain pemenjaraan yang 

membawa akibat bagi keluarga napi, sistem 

yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan 

atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses 

hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, 

pada model keadilan restoratif yang ditekankan 

adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif 

melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain 

dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, 

menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung 

jawab untuk memperbaiki kerugian yang 

ditimbulkan perbuatannya (Mansyur, 2010: 126). 

Konsep keadilan restoratif yang didasarkan 

pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan 

konflik dan mendamaikan antara pelaku dan 

korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satusatunya 

pidana yang dapat diberikan pada pelaku, 

melainkan pemulihan kerugian, penderitaan 

yang dialami korban lah yang utama. Kewajiban 

merestorasi kejahatan dalam bentuk restitusi dan 

kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan 

sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep 

keadilan restoratif (Yulia, 2010: 167). 

Prinsip-prinsip keadilan restoratif 

sebagaimana telah dijelaskan di atas, tentu dapat 

diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan 

putusan. Terutama dalam kasus yang dianggap 

ringan ataupun kerugiannya dapat dipulihkan 

secara segera tanpa harus melibatkan pihak lain. 

Dalam Putusan MA No. 653K/Pid/2011 

hakim mempertimbangkan sedikitnya 3 hal 

dalam menjatuhkan amarnya. Pertama, alasan 

Jaksa untuk mengajukan kasasi. Jaksa dianggap 

dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang 

dijatuhkan Pengadilan Negeri Tangerang adalah 

bukan bebas murni sehingga dapat diajukan 

kasasi. Pengajuan kasasi tersebut sudah sesuai 

dengan cara dan tenggat waktu sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut pertimbangan Mahkamah 

Agung, jaksa penuntut umum dalam kasasinya 

dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang 

dijatuhkan pengadilan negeri adalah bebas tidak 

murni, sehingga masih bisa diajukan upaya 

hukum kasasi. 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 

amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa 

bebas dari segala dakwaan. Hal ini lah yang dijadikan 

alasan bahwa terdakwa diputus bebas tidak murni 

secara sempit. Alasan lain adalah penafsiran pasalpasal 

yang terkait dengan pasal pembuktian (harus 

ada saksi ketika terdakwa mengambil barang) dan 

unsur mengambil barang milik orang lain tidak 

terbukti secara melawan hukum. Alasan pengajuan 

kasasi adalah kesalahan hakim dalam menafsirkan 

pasal-pasal tersebut di atas. Sehingga Mahkamah 

Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi 



jaksa penuntut umum harus dikabulkan. 

Alasan pengajuan kasasi dengan 

menyatakan bahwa putusan kasus terdakwa R 

adalah putusan bebas tidak murni merupakan 

alasan dapat diterimanya kasasi. Akan tetapi 

dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung 

tidak serta merta harus juga mengabulkan 

permohonan kasasinya. Ada hal-hal yang harus 

masuk dalam pertimbangan juga. 

Kedua, alasan pertimbangan hakim 

terhadap unsur “mengambil barang” sesuai 

dengan Pasal 362 KUHP. Dalam putusan 

pengadilan negeri unsur mengambil barang tidak 

terbukti karena tidak ada saksi yang melihat pada 

saat pengambilan barang tersebut. Barang yang 

ada di tempat terdakwa tidak semuanya diambil 

tanpa izin melainkan ada beberapa barang yang 

diberikan oleh korban. Tidak ada saksi yang 

melihat pada saat mengambil barang sehingga 

perbuatan melawan hukum tidak terbukti. 

Ketiga, adanya kesalahan penafsiran dari 

hakim. Kesalahan dalam melakukan penafsiran 

tentang pasal pembuktian dan pencurian menurut 

jaksa penuntut umum harus ditinjau kembali oleh 

Mahkamah Agung. Untuk menemukan kebenaran 

materiil yang memberikan keadilan bagi semua 

pihak tentu selain melakukan penafsiran secara 

tekstual bunyi undang-undang, juga harus 

melakukan penafsiran kontekstual pada saat 

itu dilakukan dan pada saat sekarang terjadi 

perbuatannya. 

Dalam menjatuhkan putusan tidak hanya 

unsur yuridis yang dipertimbangkan tetapi unsur 

sosiologis juga menjadi bagian penting dalam 

sebuah putusan. Mengingat hakim wajib menggali 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Keadilan restoratif menawarkan sebuah 

mekanisme kerja yang diharapkan dapat 

memberikan keadilan bagi semua pihak yang 

berkonflik. Dengan menggunakan prinsipprinsip 

dalam restorative justice, hakim dalam 

putusannya dapat mengedepankan kepentingan 

para pihak. Hakim memberikan sebuah solusi 

yang semua pihak bisa menerima. Dalam kasus R 

misalnya, korban sudah dipulihkan kerugiannya 

dengan dikembalikannya barang-barang yang 

dianggap dicuri (dalam putusan pengadilan negeri 

tidak terbukti unsur mengambil barang). 

Melihat jumlah kerugian yang diderita dan 

kerugian sudah dipulihkan, maka pembalasan 

bagi pelaku juga sudah tidak diperlukan lagi. 

Apalagi pembalasan dengan berupa hukuman ini 

akan mengakibatkan terganggunya rasa keadilan 

masyarakat. 

Dalam proses mengadili terdakwa, tentu 

hakim dapat mempertimbangkan segala aspek dan 

setiap hal yang berkaitan dengan terdakwa. Baik 

itu yang meringankan maupun yang memberatkan 

terdakwa. Selain itu hakim juga harus 

memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan secara sosilogis harus melihat rasa keadilan 

yang dicari oleh masyarakat. Walaupun ini tidak 

berarti hakim harus terpengaruh oleh opini 

publik yang sudah terbangun dalam suatu kasus 

tertentu. 

Ketika menjatuhkan putusan, tidak sematamata 

keadilan prosedural yang sudah terpenuhi. 

Tidak hanya melulu mengedepankan formalitas 

hukum atau pun kepastian hukum berdasarkan 

teks undang-undang, tetapi juga harus 

memaknakan keadilan bagi seluruh masyarakat. 

Keadilan restoratif lebih mengusung keadilan 

substansial yang harus diperoleh semua pihak, 

baik itu korban, pelaku atau pun masyarakat. Jika 

hakim menggunakan keadilan restoratif dalam 



memutuskan suatu perkara pidana, maka rasa 

ketidakpuasan terhadap putusan yang dijatuhkan 

akan dapat diminimalisasi. Hal itu terkait dengan 

cara bekerjanya keadilan restoratif dalam 

menyelesaikan konflik pidana. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan di atas, bahwa konsep 

keadilan restoratif ini menghadirkan semua pihak 

dalam mencari solusi terbaik dengan difasilitasi 

oleh masyarakat (dalam konteks ini hakim dapat 

berfungsi sebagai mediator). 

Berbagai hal yang terkait dengan tujuan 

pemidanaan, kepentingan pelaku kejahatan, 

kepentingan korban dan kepentingan masyarakat 

harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

pertimbangan putusan hakim. Hakim harus 

mampu mencerna dampak yang ditimbulkan 

kepada pelaku kejahatan atas pidana yang 

dijatuhkan. Melalui putusannya itu pula hakim 

harus dapat memulihkan kerugian ataupun 

penderitaan korban, dan tidak kalah penting 

adalah, rasa keadilan masyarakat harus juga 

terakomodasi karena itu merupakan kontrol sosial 

dari penegakan hukum. 

Keadilan restoratif diharapkan dapat 

memberikan rasa tanggung jawab sosial pada 

pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di 

masa yang akan datang. Dengan demikian 

konsep keadilan restoratif ini diharapkan paling 

tidak, bisa membatasi perkara yang menumpuk 

di pengadilan (walaupun belum bisa diselesaikan 

melalui out of court settlement) dan bisa dijadikan 

solusi dalam pencegahan kejahatan (Yulia, 2010: 

167). 

Terkait dengan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 653K/Pid/2011, seyogianya spirit 

keadilan restoratif dapat dijadikan pertimbangan 

hakim untuk memutus terdakwa sesuai dengan 

rasa keadilan masyarakat. 

Seperti dapat dilihat dalam pertimbangan 

putusan hakim Pengadilan Negeri Tangerang 

yang memutus R tidak bersalah tetapi harus 

mengembalikan semua barang bukti kepada 

saksi pelapor. Mengingat situasi dan kondisi 

yang menyertai perbuatan itu sehingga dengan 

pengembalian sejumlah barang yang dilaporkan 

dicuri dianggap dapat memulihkan kerugian yang 

diderita oleh korban. 

Dalam hal ini, majelis hakim telah 

menerapkan keadilan restoratif. Konflik pidana 

yang terjadi diselesaikan dengan cara pemulihan 

kerugian yang diderita oleh korban. Yaitu 

pengembalian sejumlah barang yang dianggap 

telah dicuri oleh pelanggar dan pelanggar tidak 

dihukum pidana dengan berbagai pertimbangan. 

Berbeda jika melihat Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 653K/Pid/2011. Dalam Amar 

putusan tersebut menyatakan terdakwa R telah 


melakukan tindak pidana pencurian dan 

dijatuhkan vonis empat bulan sepuluh hari. Tentu 

saja putusan tersebut menimbulkan kegelisahan 

di mata hukum dan masyarakat. 

Secara yuridis formal, R sudah diputus 

tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang. 

Dia bebas dari segala tuduhan jaksa. Kasus 

yang diduga dilakukan olehnya juga merupakan 

kasus yang nilai kerugiannya kecil dan sifat 

perbuatannya masih bisa diperbaiki. Jika 

melihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri maka 

yang harus dilakukan adalah perbaikan bukan 

penghukuman. 

Pada sisi yang berbeda, pihak banyak 

perkara-perkara yang dianggap besar misalnya 

korupsi malahan penegakannnya lamban dan 

putusannya tidak memuaskan masyarakat. 



Beberapa terdakwa kasus korupsi bisa melenggang 

kangkung begitu saja selepas divonis bebas oleh 

hakim. 

Perkara yang terjadi pada kasus R ini, 

mungkin proses penyelesaiannya menghabiskan 

berkali-kali lipat biaya daripada kerugian saksi. 

Terlebih, putusan Pengadilan Negeri Tangerang 

yang memvonis tidak bersalah dan terdakwa 

diharuskan mengembalikan sejumlah barang yang 

telah diambil, kerugian korban sudah dipulihkan. 

Dalam hal itu sudah memberikan rasa keadilan 

bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. Sekali 

lagi, dengan kata lain, perbaikan atas kerusakan 

yang diakibatkan oleh kejahatan yang terjadi 

sudah dilakukan. 

IV. 

SIMPULAN 

Penerapan keadilan restoratif oleh 

hakim dalam menjatuhkan putusan dapat 

mulai dilaksanakan pada perkara-perkara yang 

dianggap dengan sifat kerugian kecil. Seperti 

kasus-kasus yang dicontohkan dalam tulisan ini 

oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Sebaliknya, 

Mahkamah Agung justru menggunakan prinsip 

hukum pemidanaan sehingga dua putusan itu 

berbeda. 

Hal ini merupakan terobosan hukum yang 

dianggap dapat lebih memberikan keadilan bagi 

para pihak, baik itu pelanggar, korban, maupun 

masyarakat. Hakim sebagai pemutus akhir suatu 

perkara, tentu dapat menggunakan konsep-konsep 

keadilan restoratif dalam mempertimbangkan 

berbagai hal di balik vonis yang dijatuhkan. Hal itu 

semata-mata untuk mewujudkan tujuan hukum, 

yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 

Buku-buku: 


Barton, Charles K..B. 2003. Restorative Justice 

(The Empowerment Model). Australia: 

Hawkins Press. 

Mansyur, Ridwan. 2010. Mediasi Penal Terhadap 

perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga). Jakarta: Yayasan Gema Yustisia 

Indonesia. 

Nawawi Arief, Barda. 2008. Mediasi Penal 

Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. 

Semarang: Pustaka Magister. 

Poernomo, Bambang. 1994. Asas-asas Hukum 

Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. 

Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. Hukum Pidana (Asas 

Hukum Pidana sampai dengan Alasan 

Peniadaan Pidana). Bandung: Armico. 

Sianturi, S.R. 1996. Asas-asas Hukum Pidana 

di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: 

Alumni Ahaem. 

Sholehuddin, M. 2004. Sistem Sanksi dalam 

Hukum Pidana (Ide Double Track System 

dan Implementasinya). Jakarta: Rajawali 

Pers. 

Yulia, Rena. 2010. Viktimologi (Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban Kejahatan). 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. 

Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Advokasi atas Hak Asasi 

Perempuan). Bandung: Refika Aditama. 

Waluyo, Bambang. 2004. Pidana dan 

Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. 



Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum 

Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT 

Suryandaru Utama. 

Makalah/jurnal: 

Buletin Komisi Yudisial, Hakim dan Penerapan 

Keadilan Restoratif, Vol. VI No 4, Januari- 

Pebruari 2012. 

Susanto, Anthon F. Membangun Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum 

Litigasi, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 

2002. 

Melani, “Membangun Sistem Hukum Pidana dari 

Retributif ke Restoratif”, Litigasi, Volume 

6 Nomor 3 Oktober 2005. 

Mudzakir, Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia, 

Penataran Nasional Hukum Pidana Dan 

Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 

2005. 

Taufik Hidayat, “Restoratif Justice Sebuah 

Alternatif”, Restorasi, Edisi IV/Vol 1 

2005. 

Ravena, Dey, Implementasi Kebijakan 

Berwawasan Restorative Justice Pembinaan 

Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana 

di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, 

Volume 10 Nomor 1 Februari 2009. 



BIODATA PENULIS 

Anthon F. Susanto, lahir di Bandung pada 17 Mei 1969. Sarjana Hukum dari Universitas 

Pasundan (1994), S2 Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Semarang (2001), S3 Program 

Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Beliau adalah dosen Program S1 dan Program Pascasarjana FH 

UNPAS Bandung. Aktif sebagai peneliti dan penulis, baik artikel untuk jurnal maupun buku, di 

antaranya Wajah Hukum di Era Reformasi dalam rangka menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto 

Rahardjo, dan Menyikapi dan Memaknai Syari’at Islam Secara Global dan Nasional (Refika 

Aditama, 2004). 

Laoura Hardjaloka, lahir di Jakarta, 21 Februari 1992, tercatat sebagai mahasiswa tingkat akhir 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia jurusan Hukum Perdata khususnya Hukum Ekonomi dan 

Perburuhan. Pernah menjadi staf peneliti Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 

dan melakukan penelitian tentang Hambatan dan Kelemahan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara 

di Indonesia, dan menulis di E-Voting: Kebutuhan Vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi 

yang diterbitkan di Jurnal Konstitusi Volume 8, No. 3 Tahun 2011. HP: 021 90325013. 

]Yeni widowati, lahir di Gunung Kidul, 17 Juni 1961. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas 

Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, S2 di Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 

dan memperoleh gelar doktor di Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Tercatat sebagai dosen 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pangkat Pembina/IVa sejak 

1 April 2006. HP: 081328119161. 

widiada Gunakaya, lahir di Singaraja, Bali 30 Agustus 1958. Dosen Sekolah Tinggi Hukum 

Bandung (STHB) dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala. Sarjana Hukum (S1) STHB (1977) 

lulus 1982, Magister Ilmu Hukum (S2) KPK UI-UNDIP (1991) lulus 1993, Doktor Ilmu Hukum 

Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) 2005 lulus tahun 2008. 

Andi Nuzul, lahir di Panyula, Kabupaten Bone Tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan tingkat 

Sekolah Dasar pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Panyula (1975), Pendidikan Guru Agama Negeri 

4 tahun (PGAN 4 Th) tahun 1979, serta PGAN Watampone (1981). Pada jenjang pendidikan tinggi, 

menyelesaikan Sarjana Muda (BA) tahun 1985 di IAIN (Fak. Syariah) Alauddin di Watampone; 

Sarjana lengkap (S1) (1987) di perguruan tinggi yang sama Jurusan Pidana dan Perdata Islam, serta 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada FH. Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar 

pada program studi keperdataan (1995). Kemudian pada tahun 1999 melanjutkan pendidikan di 

pascasarjana (S2) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan selesai tahun 2002 dalam bidang 

hukum keperdataan. September tahun 2006, kembali melanjutkan pendidikan doktornya (S3) di 

almamaternya (FH UGM) dalam program studi yang sama, dan selesai pada Desember tahun 


2009. Sejak tahun 1991 sampai tahun 1997, menjadi dosen tetap dalam bidang Ilmu Hukum di 

Fakultas Syariah IAIN Walauddin Watampone yang kini beralih status menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Pada tahun 1997 sampai sekarang menjadi dosen tetap 

dalam mata kuliah yang sama pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. 

Saat ini penulis pada jabatan Lektor Kepala (IV/b) dalam Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum 

di STAIN Watampone. Pernah menjadi Ketua Prodi Muamalah pada Jurusan Syariah STAIN 

Watampone (1997-1999), serta Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STAIN Watampone 

periode tahun 2002-2006. 

Selain sebagai dosen tetap dalam mata kuliah Ilmu Hukum di STAIN Watampone, juga memberi 

kuliah dalam bidang hukum, kewarganegaraan, dan Pancasila pada beberapa perguruan tinggi 

swasta yang ada di Kabupaten Bone, antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pengayoman 

Watampone, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung (STIA PRIMA) Bone, serta 

Sekolah Tinggi Agama Islam al-Gazali (STIA al-Gazali) Bone. 

Rena Yulia, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menyelesaikan 

S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dan Magister Ilmu Hukum di almamater yang 

sama. Saat ini sedang menempuh Program S3 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung. 

Penulis buku Viktimologi dan Hukum Pidana Ekonomi. Aktif menulis di jurnal ilmiah dan 

beberapa artikel hukumnya dimuat di surat kabar di Jawa Barat. HP: 0817226339. 


PEDOMAN PENULISAN 

Jurnal Yudisial menerima naskah hasil penelitian atas putusan pengadilan (court decision) suatu 

kasus konkret yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia 

maupun luar negeri. 

FORMAT NASKAH 

Naskah dituangkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan 

langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau 

Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi 

terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto (A-4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 

kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (font) Times New Roman berukuran 

12 poin. 

Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah. 

SISTEMATIKA NASKAH 

I. JUDUL NASKAH 

Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf Times New Roman 14 poin, 

diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (bold), dan diletakkan di tengah margin (center 

text). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan 

huruf Times New Roman 12 poin. Contoh: 

PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT 

DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU 

Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BTG 

A. Nama dan identitas penulis 

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. 

Setelah nama penulis, lengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga 

tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi! Nama penulis dicetak tebal (bold), 

tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf Times New 

Roman 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh: 

Mohammad Tarigan 

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman No. 1 Jakarta 11440, 

email mohtarigan@yahoo.co.id. 


B. Abstrak 

Abstrak ditulis dalam dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang 

abstrak dari masing-masing bahasa sekitar 200 kata, disertai dengan kata kunci (keywords) sebanyak 

3 s.d. 5 terma (legal terms). Jarak antar-spasi 1,0 dan dituangkan dalam satu paragraf. 

II. PENDAHULUAN 

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum 

(posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut. 

III. RUMUSAN MASALAH 

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab 

nanti melalui studi pustaka dan analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk 

pertanyaan. Setiap rumusan masalah harus diberi latar belakang yang memadai dalam subbab 

sebelumnya. 

IV. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS 

Subbab ini diawali dengan studi pustaka, yakni tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui 

bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga 

hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka 

tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. Bagian 

berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, 

yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita 

porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah. 

V. SIMPULAN 

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah. 

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA 

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (body note atau side note) 

dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya 


Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ... 

Dua penulis: (Abelson dan Friquegnon, 2010: 50-52); 

Lebih dari dua penulis: (Hotstede. Et.al., 1990: 23); 

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10). 

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata 

cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut: 


Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. Ethics for Modern Life. New York: 

St. Martin’s Press. 

Grassian, Victor. 2009. Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral 

Problems. New Jersey: Prentice-Hall. 

Cornell University Library. 2009. “Introduction to Research.” Akses 20 Januari 2010. . 

PENILAIAN 

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. 

Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan 

terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak 

mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut. 

CARA PENGIRIMAN NASKAH 

Naskah dikirim dalam bentuk digital (softcopy) ke alamat e-mail: 

jurnal@komisiyudisial.go.id 

dengan tembusan ke: 

a_nicedp@yahoo.com dan nuraguss@yahoo.com. 

Personalia yang dapat dihubungi (contact persons): 

Nur Agus Susanto (085286793322); 

Dinal Fedrian (085220562292); atau 

Arnis (08121368480). 

Alamat redaksi: 

Pusat Data dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta 

Pusat 10450, Fax. (021) 3906215.

Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?