Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

More documents

Recommendations

Info

UDC: 343.221 Widowaty Y (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Sus/2010 Putusan MA Nomor 862K/Pid. Jurnal Yudisial 2012 5(2), 154-169 Pihak yang paling menderita akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah para korban. Oleh karena itu setiap pihak yang melakukan kegiatan yang merugikan korban harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dari kasus yang dianalisis, dapat ditunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung masih berfokus pada pelaku kejahatan (offender) sebagai fokus utama dari sanksi pidana. Dengan hanya menjatuhkan pidana pada diri pelaku, dalam hal ini direktur PT DEI, sisi perlindungan terhadap korban belum diberikan. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dikatakan ideal apabila korban tindak pidana lingkungan hidup juga mendapatkan perlindungan hukum berbentuk pemberian ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Salah satu cara agar korban mendapat perlindungan hukum yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, adalah dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam tindak pidana lingkungan hidup dengan syaratsyarat tertentu. (Yeni Widowaty) Kata kunci: pertanggungjawaban pidana VII korporasi, tanggung jawab mutlak, tindak pidana lingkungan hidup. UDC: 347.243 Nuzul A (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Watampone) Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan Dalam Kasus Gadai yang Terindikasi “Sanra Putta” Kajian Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. WTP Jurnal Yudisial 2012 5(2), 170-188 Pelaksanaan perjanjian gadai tanah (Bugis: sanra tanah) di masyarakat Kab. Bone pada kenyataannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, di mana pemilik barang gadai tetap berkewajiban mengembalikan uang tebusan. Begitu pula perjanjian gadai atas tanah dilaksanakan hanya secara lisan (tidak ada bukti tertulis) dan tidak adanya saksi. Lazim pula pelaksanaan gadai atas tanah kemudian berubah (diteruskan) menjadi jual beli, yang dalam istilah adat kebiasaan masyarakat setempat disebut dengan sanra putta (jual putta). Jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, misalnya salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji) atau mengingkari kesepakatan yang pernah mereka lakukan, maka penyelesaian secara kekeluargaan biasanya ditempuh walau tidak mudah diatasi, sehingga harus juga dibawa ke pengadilan. Hakim yang menangani kasus demikian seyogianya mencermati adanya latar belakang perjanjian demikian. Dalam putusan No. 34/Pdt.G/2007/ PN.WTP ini, penulis mengindikasikan adanya jual beli tanah yang disebut sanra putta. (A. Nuzul) Kata kunci: perjanjian gadai tanah, sanra tanah, sanra putta. jurnal agustus 2012-arnis.indd 7 7/27/2012 3:11:20 PM
UDC: 347.42 Gunakaya Bandung) W (Sekolah Tinggi Hukum Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN. Bdg. Jurnal Yudisial 2012 5(2), 189-223 Tindak pidana korupsi di Indonesia pada dewasa ini perkembangannya sudah sangat sistemik dengan tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi juga telah merampas hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan menetapkan ajaran “sifat melawan hukum material” dalam fungsinya yang positif ke dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya, kaidah hukum tersebut oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang “kepastian hukum yang adil” sebagai salah satu prinsip negara hukum. Padahal dalam rangka pemberantasan korupsi, penerapan kaidah hukum dimaksud dapat dibenarkan sekaligus juga efektif. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam putusan No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg yang dibahas dalam artikel ini seharusnya juga menerapkan kaidah hukum tersebut, karena terdakwa tidak memenuhi kewajiban hukum yang harus dilakukan sehingga secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa itu sebagai ingkar janji (wanprestasi) sehingga VIII tidak dapat dituntut menurut hukum pidana. (Widiada Gunakaya) Kata kunci: korupsi, sifat melawan hukum pidana, wanprestasi, kerugian keuangan negara. UDC: 343.22 Yulia R (Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten) Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011 Jurnal Yudisial 2012 5(2), 224-240 Banyak kasus-kasus sederhana yang berakhir di pengadilan dan diselesaikan dengan melanggar rasa keadilan masyarakat kecil. Sepertinya keadilan tidak pernah berpihak kepada mereka. Keadilan lebih banyak didekati dari perspektif prosedural bukan keadilan substansial. Sebagaimana ditunjukkan dalam putusan yang dianalisis di dalam artikel ini, penjatuhan putusan untuk kasus yang terbilang “sederhana” ini akan lebih tepat jika didasarkan pada filosofi pemidanaan keadilan restoratif. Penulis yakin bahwa pilihan keadilan restoratif ini sudah saatnya dipertimbangkan, dimulai dari kasuskasus sederhana seperti ini. (Rena Yulia) Kata kunci: masyarakat kelas bawah, keadilan restoratif, kasus pidana sederhana. jurnal agustus 2012-arnis.indd 8 7/27/2012 3:11:21 PM
Page 1 and 2: Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat Te
Page 3 and 4: DISCLAIMER Jurnal Yudisial adalah j
Page 5 and 6: TIM PENYUSUN Penanggung Jawab : Drs
Page 7: JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506 Vol.
Page 11 and 12: UDC: 343.221 Widowaty Y (Fakultas H
Page 13 and 14: DAFTAR ISI Jurnal Yudisial Vol. 5 N
Page 15 and 16: I. PENDAHULUAN Eksistensi penegak h
Page 17 and 18: yang panjang serta berdampak pada k
Page 19 and 20: Dari tiga ragaan di atas, terlihat
Page 21 and 22: wilayah yang sengaja ditutup untuk
Page 23 and 24: perilaku hakim. Ketiga; menjaga kua
Page 25 and 26: d. Melihat argumen hakim dalam putu
Page 27 and 28: fungsi laten dari hukum kebanyakan
Page 29 and 30: penegakan hukum dan etika adalah se
Page 31 and 32: ABSTRAK KETEPATAN HAKIM DALAM PENER
Page 33 and 34: • • • menyebabkan berkurangny
Page 35 and 36: perusakan lingkungan hidup dan meni
Page 37 and 38: dapat dibebankan tanggung jawab sec
Page 39 and 40: hukum internasional yang tergolong
Page 41 and 42: Apabila memang kemudian bisa dibant
Page 43 and 44: yang turut mempengaruhi seperti pem
Page 45 and 46: Dari hasil analisis dalih yang dike
Page 47 and 48: principle yang prospektif dalam ran
Page 49 and 50: encana alam Act of God. Dalam kasus
Page 51 and 52: ABSTRAK PERTANggUNgJAWABAN PIDANA K
Page 53 and 54: Putusan Pengadilan Negeri: (1). Men
Page 55 and 56: pidana yang dilakukan. Asas hukum t
Page 57 and 58: aik sebagai manajemen maupun sebaga
Page 59 and 60:
1. Apabila tindak pidana lingkungan
Page 61 and 62:
mengabulkan permohonan kasasi dari
Page 63 and 64:
Menurut Daud Silalahi jenis-jenis k
Page 65 and 66:
aik secara fisik (luka berat dan me
Page 67 and 68:
PENyELESAIAN SENgKETA TANAH PERSAWA
Page 69 and 70:
ahwa, lokasi tanah persawahan yang
Page 71 and 72:
Barat dikenal dengan istilah “Ado
Page 73 and 74:
hakim mencari kebenaran yang seteng
Page 75 and 76:
2. Keterangan Saksi Dalam hukum aca
Page 77 and 78:
D. Kekuatan Pembuktian terhadap Ala
Page 79 and 80:
3). Saksi III SA • • • •
Page 81 and 82:
hakim mutlak harus ada, karena haki
Page 83 and 84:
atau ketentuan hukumnya yang releva
Page 85 and 86:
Nasional Berdasarkan Sistem Bilater
Page 87 and 88:
B/2009/PN.Bdg analyzed in this arti
Page 89 and 90:
alik legalitas produk legislasi dae
Page 91 and 92:
Pelaksanaan relokasi dan pengelolaa
Page 93 and 94:
Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahu
Page 95 and 96:
demi mempertanggungjawabkan perbuat
Page 97 and 98:
aplikasinya, meminjam istilah Roesl
Page 99 and 100:
yang mempunyai arti yang sama denga
Page 101 and 102:
perbuatan TP, selain dikatakan perb
Page 103 and 104:
melawan hukumnya perbuatan. Akan te
Page 105 and 106:
Semua permasalahan tersebut jawaban
Page 107 and 108:
. Pandangan kedua: 1) kriteria mate
Page 109 and 110:
Anotasi: Pertimbangan hakim di atas
Page 111 and 112:
Di dalam putusan hakim, omimssie de
Page 113 and 114:
2. Jika kewajiban hukum tidak dapat
Page 115 and 116:
Law System, apalagi Inggris dan Ame
Page 117 and 118:
melakukan perbuatan yang dicela ole
Page 119 and 120:
Berdasarkan premis minor demikian i
Page 121 and 122:
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
Page 123 and 124:
Mahkamah Agung terdakwa diputus mel
Page 125 and 126:
terpidana, (hukuman) pidana dapat m
Page 127 and 128:
calon pelaku tetapi juga mempertimb
Page 129 and 130:
anyak negara yang menerapkannya dal
Page 131 and 132:
Bila disimak karakteristik keadilan
Page 133 and 134:
c. Circles (bernegosiasi); d. Victi
Page 135 and 136:
memutuskan suatu perkara pidana, ma
Page 137 and 138:
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum
Page 139 and 140:
2009. Sejak tahun 1991 sampai tahun
Page 141 and 142:
B. Abstrak Abstrak ditulis dalam du
Page 143:
jurnal agustus 2012-arnis.indd 246
show all

Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?