Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

perbuatan TP, selain dikatakan perbuatan tersebut
dilarang dan diancam oleh peraturan perundangundangan,
harus juga bersifat melawan hukum
atau bertentangan dengan kesadaran hukum
masyarakat (vide Pasal 11 ayat (2) R-KUHP
2007). Jadi, untuk menyatakan suatu perbuatan
adalah TP digunakan istilah “melawan hukum”
atau istilah “bertentangan dengan kesadaran
hukum masyarakat”. Sedangkan yang dimaksud
dengan perbuatan yang “bertentangan dengan
hukum” adalah “perbuatan yang dinilai oleh
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut
dilakukan”. Perlu diketahui, digunakannya
istilah “bertentangan dengan hukum” oleh
Tim penyusun rancangan KUHP, adalah selain
mengikuti pendapat dari Moeljatno, dan Sudarto,
juga dari Roeslan Saleh yang menyatakan: “saya
lebih condong pada pendapat bahwa bersifat
melawan hukum harus diartikan bertentangan
dengan hukum”.
Secara etimologikal SMH di samping
maknanya “bertentangan dengan hukum”, juga
merupakan unsur mutlak (esensial) dari TP
yang berarti “tanpa adanya SMH dari sesuatu
perbuatan, maka tidak ada pula TP (perbuatan
pidana).
Roeslan Saleh mengatakan:
“Perbuatan pidana itu tidak boleh dilakukan,
karena bertentangan dengan atau akan
menghambat tercapainya tata pergaulan
di dalam masyarakat yang dicita-citakan.
Penafsiran seperti ini lebih luas daripada
“bertentangan dengan hak subyektif
orang lain” ataupun “tanpa hak sendiri”.
Penafsiran “bersifat melawan hukum”
adalah “bertentangan dengan hukum”,
batas lingkungannya atau wilayahnya
adalah lebih luas daripada penafsiranpenafsiran
yang lain, karena tidak hanya
berpusat pada individu-individu (hak
subyektif orang lain dan hak sendiri
menunjuk kepada individu) melainkan
pada masyarakat yang di dalamnya sudah
tercakup individu-individu. Di samping itu,
pendapat “bersifat melawan hukum” adalah
“bertentangan dengan hukum” ini lebih
sesuai dengan sifat dari hukum kita, yaitu
tidak individualistis-liberalistis, melainkan
lebih bersifat collectivistis”. (Saleh, 1983:
66-67).
Bertitik tolak pada pengertian tersebut,
dapat dikatakan bahwa TP pada hakikatnya adalah
suatu perbuatan yang selalu ber-SMH, sehingga
disebut ‘PMH’. Oleh karena itu, membicarakan
‘PMH’ pada hakikinya membicarakan masalah
TP. Jadi, dicantumkannya unsur melawan hukum
dalam suatu rumusan delik, pada hakikatnya
untuk menyatakan, bahwa perbuatan itu secara
yuridis adalah perbuatan yang dapat dipidana.
Persoalannya: ‘apakah suatu perbuatan
karena hanya telah mencocoki rumusan delik
yang ada di dalam UU, lalu perbuatan itu sudah
dapat dinyatakan sebagai TP’? Sesungguhnya,
suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai
TP, apabila perbuatan tersebut di samping telah
memenuhi unsur formal juga telah memenuhi
unsur materiil. Dengan perkataan lain perbuatan
dimaksud, pertama: harus telah mecocoki
rumusan delik yang ditetapkan dalam UU, dan
kedua: perbuatan itu oleh masyarakat dinyatakan
sebagai perbuatan tercela.
Jadi, perlu dilakukan kajian lebih lanjut
mengenai: “apakah perbuatan tersebut oleh
masyarakat benar-benar dirasakan sebagai suatu
perbuatan tercela, sehingga tidak patut dan tidak
boleh dilakukan. Jika jawabannya “perbuatan
tersebut adalah tidak tercela”, maka sekalipun
204 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 189 - 223
jurnal agustus 2012-arnis.indd 204 7/27/2012 3:11:31 PM