Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

More documents

Recommendations

Info

I. PENDAHULUAN Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan atau badan hukum di samping membawa pengaruh positif, juga dapat membawa pengaruh negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Wisnu Arya Wardana (2004: 24-25) bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dikatakan dampak langsung apabila kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang bersifat positif memang diharapkan, akan tetapi dampak langsung yang bersifat negatif, yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: (1). pencemaran udara, (2). pencemaran air dan (3). pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran tersebut di atas akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Pendapat senada dikemukakan oleh Sonny Keraf bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang, baik lingkungan hidup global maupun lingkungan nasional, sebagian besar bersumber dari manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan seperti di laut, hutan, air, tanah dan seterusnya bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab (Keraf, 2006: viii). Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan. Kerugian yang diderita korban sebagai akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, telah menimbulkan korban yang secara langsung diderita oleh masyarakat, baik kerugian harta benda, kesehatan baik fisik maupun psikis bahkan nyawa (Amrullah, 2008: 8). Bertolak dari alasan tersebut, penulis menganggap setiap pihak yang melakukan kegiatan yang merugikan korban harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini termasuk lingkungan yang rusak. Salah satu putusan Pengadilan Negeri yang belum berpihak pada korban adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/ Pid.B/2008/PN Bks. tentang kasus PT DEI . Kasus ini bermula pada bulan Oktober 2005 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Juni 2006 sekitar jam 13 warga masyarakat yang tinggal di sekitar Kampung Sempu Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara mencium bau asam yang pahit dan menyengat akibat dari pembuangan limbah PT DEI. Bahwa akibat dari bau asam pembuangan limbah tersebut masyarakat di sekitar Kampung Sempu Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara mengalami kepala pusing, tenggorokan kering, dada sesak, perut mual dan muntah-muntah dan sebagian masyarakat mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri. Selanjutnya masyarakat yang mengalami sakit dibawa ke RS Medika Cikarang di mana hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penyebab sakitnya warga Kampung Sempu Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara adalah karena mencium bahan gas Ammonia (NH3), Hydrogen Sulphide (H2SO) dan Methane. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana (Yeni Widowaty) | 155 jurnal agustus 2012-arnis.indd 155 7/27/2012 3:11:26 PM
Putusan Pengadilan Negeri: (1). Menyatakan terdakwa PT DEI (DEI) yang dalam hal ini diwakili oleh KYW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh orang melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair. (2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. (3). Perampasan keuntungan dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang dijual kepada saksi AW dan Penutupan PT DEI. Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/ PT.Bdg tanggal 3 Desember 2009. Oleh karena Terdakwa belum puas atas putusan Pengadilan Tinggi maka kemudian mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 862K/Pid.Sus/2010 mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa KYW dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa PT DEI yang dalam hal ini diwakili oleh KYW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran lingkungan hidup secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair”. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa denngan pidana denda Rp.650.000,- dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. 3. Perampasan yang diperolah dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang dijual kepada saksi AW cs dan Penutupan PT DEI. Walaupun Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri namun ternyata dalam putusan tidak jauh berbeda bahkan denda lebih tinggi. RUMUSAN MASALAH 156 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 154 -169 II. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah: 1. Apakah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup sudah terwujud dalam putusan Mahkamah Agung No. 862K/Pid. Sus/2010? 2. Bagaimanakah idealnya bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup? III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS A. Studi Pustaka Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu dari persoalan dasar dalam hukum pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari asas hukum pidana yang keberadaannya sangat diperlukan. Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kebijakan pembaruan hukum pidana membawa konsekuensi pada asas hukum pidana, yakni korporasi dapat dipertanggungjawabkan jurnal agustus 2012-arnis.indd 156 7/27/2012 3:11:26 PM
Page 1 and 2: Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat Te
Page 3 and 4: DISCLAIMER Jurnal Yudisial adalah j
Page 5 and 6: TIM PENYUSUN Penanggung Jawab : Drs
Page 7 and 8: JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506 Vol.
Page 9 and 10: UDC: 347.42 Gunakaya Bandung) W (Se
Page 11 and 12: UDC: 343.221 Widowaty Y (Fakultas H
Page 13 and 14: DAFTAR ISI Jurnal Yudisial Vol. 5 N
Page 15 and 16: I. PENDAHULUAN Eksistensi penegak h
Page 17 and 18: yang panjang serta berdampak pada k
Page 19 and 20: Dari tiga ragaan di atas, terlihat
Page 21 and 22: wilayah yang sengaja ditutup untuk
Page 23 and 24: perilaku hakim. Ketiga; menjaga kua
Page 25 and 26: d. Melihat argumen hakim dalam putu
Page 27 and 28: fungsi laten dari hukum kebanyakan
Page 29 and 30: penegakan hukum dan etika adalah se
Page 31 and 32: ABSTRAK KETEPATAN HAKIM DALAM PENER
Page 33 and 34: • • • menyebabkan berkurangny
Page 35 and 36: perusakan lingkungan hidup dan meni
Page 37 and 38: dapat dibebankan tanggung jawab sec
Page 39 and 40: hukum internasional yang tergolong
Page 41 and 42: Apabila memang kemudian bisa dibant
Page 43 and 44: yang turut mempengaruhi seperti pem
Page 45 and 46: Dari hasil analisis dalih yang dike
Page 47 and 48: principle yang prospektif dalam ran
Page 49 and 50: encana alam Act of God. Dalam kasus
Page 51: ABSTRAK PERTANggUNgJAWABAN PIDANA K
Page 55 and 56: pidana yang dilakukan. Asas hukum t
Page 57 and 58: aik sebagai manajemen maupun sebaga
Page 59 and 60: 1. Apabila tindak pidana lingkungan
Page 61 and 62: mengabulkan permohonan kasasi dari
Page 63 and 64: Menurut Daud Silalahi jenis-jenis k
Page 65 and 66: aik secara fisik (luka berat dan me
Page 67 and 68: PENyELESAIAN SENgKETA TANAH PERSAWA
Page 69 and 70: ahwa, lokasi tanah persawahan yang
Page 71 and 72: Barat dikenal dengan istilah “Ado
Page 73 and 74: hakim mencari kebenaran yang seteng
Page 75 and 76: 2. Keterangan Saksi Dalam hukum aca
Page 77 and 78: D. Kekuatan Pembuktian terhadap Ala
Page 79 and 80: 3). Saksi III SA • • • •
Page 81 and 82: hakim mutlak harus ada, karena haki
Page 83 and 84: atau ketentuan hukumnya yang releva
Page 85 and 86: Nasional Berdasarkan Sistem Bilater
Page 87 and 88: B/2009/PN.Bdg analyzed in this arti
Page 89 and 90: alik legalitas produk legislasi dae
Page 91 and 92: Pelaksanaan relokasi dan pengelolaa
Page 93 and 94: Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahu
Page 95 and 96: demi mempertanggungjawabkan perbuat
Page 97 and 98: aplikasinya, meminjam istilah Roesl
Page 99 and 100: yang mempunyai arti yang sama denga
Page 101 and 102: perbuatan TP, selain dikatakan perb
Page 103 and 104:
melawan hukumnya perbuatan. Akan te
Page 105 and 106:
Semua permasalahan tersebut jawaban
Page 107 and 108:
. Pandangan kedua: 1) kriteria mate
Page 109 and 110:
Anotasi: Pertimbangan hakim di atas
Page 111 and 112:
Di dalam putusan hakim, omimssie de
Page 113 and 114:
2. Jika kewajiban hukum tidak dapat
Page 115 and 116:
Law System, apalagi Inggris dan Ame
Page 117 and 118:
melakukan perbuatan yang dicela ole
Page 119 and 120:
Berdasarkan premis minor demikian i
Page 121 and 122:
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
Page 123 and 124:
Mahkamah Agung terdakwa diputus mel
Page 125 and 126:
terpidana, (hukuman) pidana dapat m
Page 127 and 128:
calon pelaku tetapi juga mempertimb
Page 129 and 130:
anyak negara yang menerapkannya dal
Page 131 and 132:
Bila disimak karakteristik keadilan
Page 133 and 134:
c. Circles (bernegosiasi); d. Victi
Page 135 and 136:
memutuskan suatu perkara pidana, ma
Page 137 and 138:
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum
Page 139 and 140:
2009. Sejak tahun 1991 sampai tahun
Page 141 and 142:
B. Abstrak Abstrak ditulis dalam du
Page 143:
jurnal agustus 2012-arnis.indd 246
show all

Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?