Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

. Pandangan kedua:
1) kriteria materiel tidak hanya
dapat digunakan untuk menilai
perbuatan yang telah ditetapkan/
dirumuskan sebagai delik
dalam UU, tetapi juga terhadap
perbuatan tercela lainnya di
luar UU (hukum tertulis); dan
2) dimungkinkan SMH Materiel
dalam fungsinya yang negatif
maupun positif.
Pandangan pertama seperti diidentifikasikan
di atas, nampaknya masih dilatarbelakangi oleh
keterkaitan atau orientasi pada asas legalitas
formal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang
bertolak dari paham”legisme” dan nilai/ide dasar
“kepastian hukum”.
Sedangkan pandangan kedua, nampaknya
sudah dipengaruhi oleh pandangan asas legalitas
materiel atau asas keseimbangan monodualistik
(antara kriteria/patokan formal dan materiel,
atau antara nilai kepastian hukum dan keadilan/
kelenturan), walaupun masih terbagi dalam
beberapa pendapat, yaitu:
a. Hanya menganut SMH Materiel
terbatas, (yaitu hanya dalam fungsinya
yang negatif), karena masih terikat
pada asas legalitas dalam Pasal 1 ayat
(1) KUHP.
b. Menganut SMH Materiel yang luas,
baik dalam fungsinya yang negatif
maupun yang positif.
c. Menganut SMH Materiel yang luas
tetapi terbatas, yaitu dalam fungsinya
yang negatif dan positif, tetapi yang
positif dibatasi untuk perbuatan-
perbuatan (kasus/kondisi) tertentu.
(Barda Nawawi Arief (2004: 27-
28)).
Mengenai ajaran SMH materiil dalam
fungsinya yang negatif Moeljatno mengatakan:
“Kiranya perlu ditegaskan, peraturanperaturan
hukum pidana kita sebagian
besar telah dimuat dalam KUHP dan lainlain
perundang-undangan, maka pandangan
tentang hukum dan sifat melawan hukum
materiil di atas, hanya mempunyai arti
dalam memperkecualikan perbuatan yang
meskipun masuk dalam perumusan UU,
toh tidak merupakan perbuatan pidana.
Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif
dari sifat melawan hukum yang materiil”.
(Kursif, pen).
Sedangkan mengenai ajaran sifat melawan
hukum materiil dalam fungsinya yang positif,
Moeljatno mengatakan sebagai berikut:
“Adapun fungsinya yang positif, yaitu
perbuatan tidak dilarang oleh UU, tetapi
oleh masyarakat perbuatan itu dianggap
keliru, berhubungan dengan adanya asas
legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dalam
hukum pidana lalu tidak mungkin. Lain
halnya di dalam hukum perdata, dengan
adanya Pasal 1365 BW (barang siapa dengan
perbuatan melawan hukum menimbulkan
kerugian pada orang lain harus mengganti
kerugian tersebut apabila diminta oleh yang
menderita kerugian tadi) fungsi positif
itu penting juga. Di sini bagaimanapun
macamnya perbuatan tidak ditentukan,
sehingga tiap-tiap perbuatan melawan
hukum termasuk di situ”. Moeljatno (1983:
133). (Kursif, pen.).
210 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 189 - 223
jurnal agustus 2012-arnis.indd 210 7/27/2012 3:11:32 PM