Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

More documents

Recommendations

Info

Menurut penulis, pertimbangan hakim sudahlah benar, di mana memang Precautionary Principle dapat diterapkan dalam kasus ini. Memang pada UU Nomor 23 Tahun 1997 belum dianut Precautionary Principle sebagaimana telah dianut UU Nomor 32 Tahun 2009. Namun, hukum lingkungan pada umumnya memang banyak mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Lagipula sebagaimana dikatakan oleh hakim Precautionary Principle ini telah dipandang sebagai ”ius cogen”, yaitu sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan serta sebagai norma yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama (Deville, 1997: 567). Dengan demikian, hakim tepat dalam menerapkan hukum apabila hakim mengadopsi ketentuan hukum Internasional, yaitu Precautionary Principle. IV. SIMPULAN 1. Pembedaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Strict Liability terkait kasus Mandalawangi, putusan hakim untuk menjatuhkan vonis dikenakannya tanggung jawab mutlak kepada tergugat adalah tepat. Hal ini berdasarkan kepada: a. Konsekuensi dari penerapan Precautionary Principle, mendasarkan pada suatu keadaan di mana suatu akibat dari suatu perbuatan telah diperkirakan sebelumnya walaupun tidak ada bukti ilmiah. Perum Perhutani telah mengetahui keadaan dari hutan yang berpotensi terjadi longsor, tetapi tetap menggunakannya sebagai hutan produksi. Prinsip kehati-hatian telah dilanggar, pelanggaran terhadap prinsip tersebut akan melahirkan suatu tanggung jawab mutlak kepada Para Tergugat karena mereka telah mengetahui risiko yang akan terjadi sehingga ada atau tidaknya pembuktian dari Para Tergugat, maka mereka tetap harus bertanggung jawab. b. Penafsiran gramatikal dari Pasal 35 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997, yang mana seharusnya unsur-unsur dalam pasal tersebut berdiri sendiri. Pada faktanya ketentuan yang terdapat dalam pasal ini mengenai kegiatankegiatan yang bisa dikenakan kewajiban tanggung jawab mutlak adalah bersifat tanggung jawab mutlak, di mana unsur satu dan lainnya saling berkaitan dan harus terpenuhi semua. Pendapat penulis, seharusnya unsurunsur yang terdapat dalam pasal ini bersifat alternatif, bukan kumulatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu jenis kegiatan dalam pasal ini saja sudah bisa dikenakan sebagai suatu tanggung jawab mutlak. 2. Dalih bencana alam yang dapat digunakan dalam hal The Act of God Defence (force majeur) adalah bencana alam berat dalam arti bencana tersebut harus tidak dapat dihindari, tidak dapat diprediksi dan luar biasa. Jika di suatu tempat, suatu bencana alam terjadi namun bencana alam tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di sana, dalam hal bukan yang terjadi untuk pertama kali dan dapat diprediksi terjadinya, maka hal tersebut tidaklah termasuk kualifikasi Ketepatan Hakim dalam Penerapan Precautionary Principle sebagai “Ius Cogen” (Loura Hardjaloka) | 151 jurnal agustus 2012-arnis.indd 151 7/27/2012 3:11:26 PM
encana alam Act of God. Dalam kasus ini, banjir bandang dan longsor yang terjadi bukanlah bencana alam karena telah dapat diprediksi, berdasarkan keterangan ahli Dr. Chay Asdak, narasumber tim 11 yang merupakan peristiwa alam siklus tahunan dan adanya faktor campur tangan dari manusia sehingga menjadi faktor pendorong terjadinya bencana tersebut. 3. Terkait Precautionary Principle, Tergugat I tidak menerapkan prinsip tersebut karena walaupun telah ada bukti yang pasti dari hasil temuan yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik rawan longsor, namun Tergugat I tidak menanganinya secara khusus sehingga terlihat tidak ada upaya pencegahan yang disebabkan oleh Tergugat I. Prinsip ini walaupun dalam eksepsi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I didalilkan bahwa belum berlaku sebagai hukum positif di Indonesia tetapi Precautionary Principle ini telah dipandang sebagai ius cogen yaitu sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat Internasional secara keseluruhan serta sebagai norma yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma hukum dasar Internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama. SARAN 1. Terkait strict liability, sebaiknya Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997 maupun Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, diberi judul Strict Liability bukan tanggung jawab mutlak karena berarti tanggung jawab mutlak dapat diartikan Absolute Liability, sedangkan maksud dari ketentuan dalam pasal di atas adalah strict liability yang bersifat tidak absolute karena adanya pengecualian untuk bertanggung jawab dan adanya batasan besaran ganti rugi. 2. Dalam hal ini, dalil bencana alam itu sangat penting untuk dibuktikan karena itu merupakan defense yang dapat menyebabkan tergugat tidak dibebani tanggung jawab. Sehingga hakim seharusnya dalam putusannya menyatakan dengan jelas pertimbangan serta keputusan apakah menolak atau menerima dalih tersebut. 3. Terkait Precautionary Principle, maka sebaiknya harus dipahami bahwa prinsip tersebut berbeda dengan prinsip pencegahan karena berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, Precautionary Principle telah dianut sebagai asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bukan prinsip pencegahan karena untuk lingkungan hidup, tidak dapat disebabkan penundaan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup hanya dikarenakan tidak adanya bukti atau bukti yang ada kurang lengkap. DAFTAR PUSTAKA Deville, A and R. Harding. 1997. Applying the Precautionary Principle. Annandale: The Federation Press. Fasoyiro, Laurencia. 2009. ”Invoking the Act of God Defense”. Environmental and Energy Law and Policy Journal. Vol.3(2), hal. 1-33. 152 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 134 -153 jurnal agustus 2012-arnis.indd 152 7/27/2012 3:11:26 PM
Page 1 and 2: Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat Te
Page 3 and 4: DISCLAIMER Jurnal Yudisial adalah j
Page 5 and 6: TIM PENYUSUN Penanggung Jawab : Drs
Page 7 and 8: JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506 Vol.
Page 9 and 10: UDC: 347.42 Gunakaya Bandung) W (Se
Page 11 and 12: UDC: 343.221 Widowaty Y (Fakultas H
Page 13 and 14: DAFTAR ISI Jurnal Yudisial Vol. 5 N
Page 15 and 16: I. PENDAHULUAN Eksistensi penegak h
Page 17 and 18: yang panjang serta berdampak pada k
Page 19 and 20: Dari tiga ragaan di atas, terlihat
Page 21 and 22: wilayah yang sengaja ditutup untuk
Page 23 and 24: perilaku hakim. Ketiga; menjaga kua
Page 25 and 26: d. Melihat argumen hakim dalam putu
Page 27 and 28: fungsi laten dari hukum kebanyakan
Page 29 and 30: penegakan hukum dan etika adalah se
Page 31 and 32: ABSTRAK KETEPATAN HAKIM DALAM PENER
Page 33 and 34: • • • menyebabkan berkurangny
Page 35 and 36: perusakan lingkungan hidup dan meni
Page 37 and 38: dapat dibebankan tanggung jawab sec
Page 39 and 40: hukum internasional yang tergolong
Page 41 and 42: Apabila memang kemudian bisa dibant
Page 43 and 44: yang turut mempengaruhi seperti pem
Page 45 and 46: Dari hasil analisis dalih yang dike
Page 47: principle yang prospektif dalam ran
Page 51 and 52: ABSTRAK PERTANggUNgJAWABAN PIDANA K
Page 53 and 54: Putusan Pengadilan Negeri: (1). Men
Page 55 and 56: pidana yang dilakukan. Asas hukum t
Page 57 and 58: aik sebagai manajemen maupun sebaga
Page 59 and 60: 1. Apabila tindak pidana lingkungan
Page 61 and 62: mengabulkan permohonan kasasi dari
Page 63 and 64: Menurut Daud Silalahi jenis-jenis k
Page 65 and 66: aik secara fisik (luka berat dan me
Page 67 and 68: PENyELESAIAN SENgKETA TANAH PERSAWA
Page 69 and 70: ahwa, lokasi tanah persawahan yang
Page 71 and 72: Barat dikenal dengan istilah “Ado
Page 73 and 74: hakim mencari kebenaran yang seteng
Page 75 and 76: 2. Keterangan Saksi Dalam hukum aca
Page 77 and 78: D. Kekuatan Pembuktian terhadap Ala
Page 79 and 80: 3). Saksi III SA • • • •
Page 81 and 82: hakim mutlak harus ada, karena haki
Page 83 and 84: atau ketentuan hukumnya yang releva
Page 85 and 86: Nasional Berdasarkan Sistem Bilater
Page 87 and 88: B/2009/PN.Bdg analyzed in this arti
Page 89 and 90: alik legalitas produk legislasi dae
Page 91 and 92: Pelaksanaan relokasi dan pengelolaa
Page 93 and 94: Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahu
Page 95 and 96: demi mempertanggungjawabkan perbuat
Page 97 and 98: aplikasinya, meminjam istilah Roesl
Page 99 and 100:
yang mempunyai arti yang sama denga
Page 101 and 102:
perbuatan TP, selain dikatakan perb
Page 103 and 104:
melawan hukumnya perbuatan. Akan te
Page 105 and 106:
Semua permasalahan tersebut jawaban
Page 107 and 108:
. Pandangan kedua: 1) kriteria mate
Page 109 and 110:
Anotasi: Pertimbangan hakim di atas
Page 111 and 112:
Di dalam putusan hakim, omimssie de
Page 113 and 114:
2. Jika kewajiban hukum tidak dapat
Page 115 and 116:
Law System, apalagi Inggris dan Ame
Page 117 and 118:
melakukan perbuatan yang dicela ole
Page 119 and 120:
Berdasarkan premis minor demikian i
Page 121 and 122:
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
Page 123 and 124:
Mahkamah Agung terdakwa diputus mel
Page 125 and 126:
terpidana, (hukuman) pidana dapat m
Page 127 and 128:
calon pelaku tetapi juga mempertimb
Page 129 and 130:
anyak negara yang menerapkannya dal
Page 131 and 132:
Bila disimak karakteristik keadilan
Page 133 and 134:
c. Circles (bernegosiasi); d. Victi
Page 135 and 136:
memutuskan suatu perkara pidana, ma
Page 137 and 138:
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum
Page 139 and 140:
2009. Sejak tahun 1991 sampai tahun
Page 141 and 142:
B. Abstrak Abstrak ditulis dalam du
Page 143:
jurnal agustus 2012-arnis.indd 246
show all

Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?