Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

More documents

Recommendations

Info

pandangan ini moral mungkin tidak bermanfaat sebab berupaya mengubah alam yang sudah tetap. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kebohongan, ketidakjujuran, perilaku manipulatif, kekerasan, koruptif merupakan kegiatan yang lazim kita dapati, dan seolah-olah memperlihatkan bahwa kita menjalani kehidupan dengan ketidakberdayaan dan kesia-siaan. (6) Tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal; tentang hal ini kita dapat membahasnya paling tidak dari dua hal. Pertama, misalnya mari kita lihat moralitas yang berpusat pada sekumpulan aturan yang sederhana namun abstrak “janganlah berdusta”, renungkanlah, maka kita cenderung untuk menyetujuinya. Namun kedua, bagaimana dengan “dusta putih” yaitu dosa yang diterima dan diampuni secara sosial, semacam dusta keputusasaan yang diucapkan karena jika kebenaran disampaikan akan mengakibatkan bencana; semisal berbohong kepada seorang pembunuh gila bahwa anak kita sedang tidak ada di rumah. Atau misalnya ketika pramugari dan pilot mengatakan kepada penumpang (untuk membuatnya tenang dan tidak panik), bahwa pesawat hanya mengalami guncangan kecil, sekalipun kondisinya pesawat itu sebentar lagi jatuh. Atau seorang suster dan dokter atau seorang istri yang berkata kepada suaminya bahwa kankernya bukan kanker yang ganas padahal dapat membunuhnya; Oleh karena itu penting bagi moralitas bahwa hendaknya etika memuat apa saja yang kita tuntut harus masuk akal satu sama lain. Artinya kita ingin merespon tuntunantuntunan yang masuk akal, karena kita tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan dunia, tetapi penting bagi kita untuk melakukan langkah terbaik guna mengatasi persoalan-persoalan yang sanggup kita selesaikan. Sepertinya optimis namun itu sangat mengganggu. (7) Kesadaran palsu. Pada tataran ini kita menemukan banyak argumen tentang etika yang berfunngsi lain, misalnya bagi seorang feminis, etika dalam banyak hal adalah instrumen penindasan, terutama melihat perspektif lakilaki yang memperlakukan wanita sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi adalah upaya pelemahan wanita itu sendiri; atau dalam perspektif Marxis, dikatakan bahwa etika sebagai sebuah alat perlindungan kelas, khususnya kelas yang berkuasa, bahkan dalam banyak kasus etika merupakan sarana yang ampuh untuk menahan intervensi hukum terhadap profesi tertentu. Sekalipun terdapat kebenaran di dalamnya namun kita menyadari bahwa hal itu adalah aspek minor atau lokal dari persoalan yang tengah kita bahas sesungguhnya. Analisis Putusan No. 36P/Hum/2011 memperlihatkan sesuatu yang menarik untuk dikaji karena secara substantif, putusan itu tidak saja memperlihatkan cara bernalar yang keliru, namun lebih dari itu memperlihatkan suasana batin dua kelembagaan tinggi negara yang ada di wilayah yudikatif, dengan kewenangan yang berbeda berselisih paham yaitu Komisi Yudisial dan MARI. Sekalipun di permukaan persoalan itu tidak mencuat, namun hampir dapat dipastikan kedua lembaga masih belum berjalan harmonis dalam upaya pengembangan hakim di Indonesia. Komisi Yudisial, paling tidak memiliki tujuan Pertama; melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat; Kedua; meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring Problematika Nalar dan Kekuasaan (Anthon F. Susanto) | 125 jurnal agustus 2012-arnis.indd 125 7/27/2012 3:11:23 PM
perilaku hakim. Ketiga; menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Keempat; menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman. Di samping tujuan sebagaimana Komisi Yudisial dibentuk, terdapat beberapa tugas utama mulai sebagai berikut: (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, yang mencakup (a) melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; (b) melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; (c) menetapkan calon Hakim Agung; dan; (d) mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim, dengan cakupan tugas: (a) menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, (b) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan (c) membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Komisi Yudisial tidak sendiri dalam melaksanakan tugasnya, ada dua lembaga formal lain yang terkait, yaitu Mahkamah Agung (sudah lebih dulu menjalankan fungsi pengawasan perilaku hakim) dan Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif yang berperan sebagai sarana kontrol untuk merekrut para hakim. Di samping kelembagaan formal sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat unsur lain yang sangat penting yaitu masyarakat dan media yang tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol, namun juga sekaligus penekan yang dapat mempengaruhi relasi keseluruhan tugas-tugas Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR. Ada kemungkinan (sangat terbuka), muncul persoalan dalam ruang lingkup tugas antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, karena keduanya menjalankan fungsi yang sama dalam penegakan etika, sebagaimana yang terjadi di dalam substansi putusan Nomor 36P/ Hum/2011. Permohonan yang dilakukan mantan Hakim Agung (menjadi pengacara) terhadap substansi/materi kode etik yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung barubaru ini tidak dapat dilihat hanya merupakan perselisihan substansi kode etik. Majelis hakim dalam memutus perkara itu berpendapat bahwa SKB (yang dibuat antara MARI dan KY) dianggap/dipandang bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan yang dikemukakan oleh majelis hakim (dalam logika majelis hakim) bahwa SKB, tidak memuat norma etik, namun norma hukum, yang dalam prakteknya (diduga) dapat mengintervensi kebebasan hakim dalam memutus perkara (penjelasan dapat dilihat hal. 48-dst Putusan MA Nomor 36P/HUM/2011). Majelis hakim menyatakan bahwa wilayah SKB khususnya pasal yang diuji ternyata sudah masuk soal pengetahuan dan pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif bukan masalah perilaku (lihat secara panjang lebar dalam hal. 49-dst putusan tersebut). Majelis hakim juga berpendapat bahwa frasa-frasa yang ada dalam SKB dapat menimbulkan persoalan yang mengarah kepada persoalan teknis hukum yang bukan kewenangan Komisi Yudisial (lihat hal. 51-dst). 126 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 117 -133 jurnal agustus 2012-arnis.indd 126 7/27/2012 3:11:23 PM
Page 1 and 2: Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat Te
Page 3 and 4: DISCLAIMER Jurnal Yudisial adalah j
Page 5 and 6: TIM PENYUSUN Penanggung Jawab : Drs
Page 7 and 8: JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506 Vol.
Page 9 and 10: UDC: 347.42 Gunakaya Bandung) W (Se
Page 11 and 12: UDC: 343.221 Widowaty Y (Fakultas H
Page 13 and 14: DAFTAR ISI Jurnal Yudisial Vol. 5 N
Page 15 and 16: I. PENDAHULUAN Eksistensi penegak h
Page 17 and 18: yang panjang serta berdampak pada k
Page 19 and 20: Dari tiga ragaan di atas, terlihat
Page 21: wilayah yang sengaja ditutup untuk
Page 25 and 26: d. Melihat argumen hakim dalam putu
Page 27 and 28: fungsi laten dari hukum kebanyakan
Page 29 and 30: penegakan hukum dan etika adalah se
Page 31 and 32: ABSTRAK KETEPATAN HAKIM DALAM PENER
Page 33 and 34: • • • menyebabkan berkurangny
Page 35 and 36: perusakan lingkungan hidup dan meni
Page 37 and 38: dapat dibebankan tanggung jawab sec
Page 39 and 40: hukum internasional yang tergolong
Page 41 and 42: Apabila memang kemudian bisa dibant
Page 43 and 44: yang turut mempengaruhi seperti pem
Page 45 and 46: Dari hasil analisis dalih yang dike
Page 47 and 48: principle yang prospektif dalam ran
Page 49 and 50: encana alam Act of God. Dalam kasus
Page 51 and 52: ABSTRAK PERTANggUNgJAWABAN PIDANA K
Page 53 and 54: Putusan Pengadilan Negeri: (1). Men
Page 55 and 56: pidana yang dilakukan. Asas hukum t
Page 57 and 58: aik sebagai manajemen maupun sebaga
Page 59 and 60: 1. Apabila tindak pidana lingkungan
Page 61 and 62: mengabulkan permohonan kasasi dari
Page 63 and 64: Menurut Daud Silalahi jenis-jenis k
Page 65 and 66: aik secara fisik (luka berat dan me
Page 67 and 68: PENyELESAIAN SENgKETA TANAH PERSAWA
Page 69 and 70: ahwa, lokasi tanah persawahan yang
Page 71 and 72: Barat dikenal dengan istilah “Ado
Page 73 and 74:
hakim mencari kebenaran yang seteng
Page 75 and 76:
2. Keterangan Saksi Dalam hukum aca
Page 77 and 78:
D. Kekuatan Pembuktian terhadap Ala
Page 79 and 80:
3). Saksi III SA • • • •
Page 81 and 82:
hakim mutlak harus ada, karena haki
Page 83 and 84:
atau ketentuan hukumnya yang releva
Page 85 and 86:
Nasional Berdasarkan Sistem Bilater
Page 87 and 88:
B/2009/PN.Bdg analyzed in this arti
Page 89 and 90:
alik legalitas produk legislasi dae
Page 91 and 92:
Pelaksanaan relokasi dan pengelolaa
Page 93 and 94:
Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahu
Page 95 and 96:
demi mempertanggungjawabkan perbuat
Page 97 and 98:
aplikasinya, meminjam istilah Roesl
Page 99 and 100:
yang mempunyai arti yang sama denga
Page 101 and 102:
perbuatan TP, selain dikatakan perb
Page 103 and 104:
melawan hukumnya perbuatan. Akan te
Page 105 and 106:
Semua permasalahan tersebut jawaban
Page 107 and 108:
. Pandangan kedua: 1) kriteria mate
Page 109 and 110:
Anotasi: Pertimbangan hakim di atas
Page 111 and 112:
Di dalam putusan hakim, omimssie de
Page 113 and 114:
2. Jika kewajiban hukum tidak dapat
Page 115 and 116:
Law System, apalagi Inggris dan Ame
Page 117 and 118:
melakukan perbuatan yang dicela ole
Page 119 and 120:
Berdasarkan premis minor demikian i
Page 121 and 122:
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
Page 123 and 124:
Mahkamah Agung terdakwa diputus mel
Page 125 and 126:
terpidana, (hukuman) pidana dapat m
Page 127 and 128:
calon pelaku tetapi juga mempertimb
Page 129 and 130:
anyak negara yang menerapkannya dal
Page 131 and 132:
Bila disimak karakteristik keadilan
Page 133 and 134:
c. Circles (bernegosiasi); d. Victi
Page 135 and 136:
memutuskan suatu perkara pidana, ma
Page 137 and 138:
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum
Page 139 and 140:
2009. Sejak tahun 1991 sampai tahun
Page 141 and 142:
B. Abstrak Abstrak ditulis dalam du
Page 143:
jurnal agustus 2012-arnis.indd 246
show all

Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?