Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

More documents

Recommendations

Info

dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya (Rahardjo, Kompas, 2003: 225). Hakim seyogianya bertugas untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya, dalam hubungan ini pekerjaan hakim menjadi semakin kompleks. Hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga subjektif, tetapi juga dengan ”telinga sosial”. Seorang hakim bukan hanya teknisi undang-undang, tetapi juga makhluk sosial, karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena itu bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Hakim demikian itu, menjadikan dirinya bagian dari masyarakat dan akan selalu menanyakan ”apakah peran yang bisa saya berikan bagi masyarakat? Pendek kata hakim model ini akan senantiasa meletakkan telinganya ke degup jantung rakyatnya. Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dijelaskan argumen akhir sebagai berikut: a. Putusan ini apabila dikaji secara filosofis/ filsafat hukum sama sekali tidak memiliki dasar (Grundlos), Majelis Hakim tidak mampu menguji pertentangan Norma (Hukum dengan Kode Etik) dan tidak mampu membuktikan adanya konflik norma di dalamnya, baik secara hirarkhis (relasi horizontal maupun vertikal dalam relasi norma), juga secara faktual dalam realitas atau kenyataannya: b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/ Hum Tahun 2011 juga memperlihatkan relasi kuasa dan arogansi kelembagaan daripada sebuah upaya perbaikan bagi kehidupan hakim dan peradilan sehingga memperlihatkan atau merupakan gambaran realitas bahwa putusan hakim seringkali menjadi tempat bersembunyi bagi perilaku-perilaku tidak etis. Putusan ini mendekonstruksi dirinya melalui petitum dan pertimbangannya. c. Semangat untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas hakim dan sistem peradilan juga tidak tercermin dalam putusan itu, tetapi malah sebaliknya, menciptakan situasi ketidakmenentuan, kecemasan dan juga suasana yang semakin semerawut (upaya pembiaran terjadinya kevakuman kode etik). Sementara di satu sisi hakim terus mengalami kemerosotan moral sangat tajam. SIMPULAN Problematika Nalar dan Kekuasaan (Anthon F. Susanto) | 131 IV. Sebagai uraian akhir dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: Peradaban modern sebagaimana dikatakan Ali Harb (2003: 210), bertumpu pada kekuasaan nalar, namun ia melahirkan kegilaan dan kesia-siaan. Peradaban modern berusaha keras untuk membebaskan pemikiran dari otoritas spiritual dan metafisik, dan peradaban ini menciptakan Tuhan baru. Peradaban ini bertumpu pada manusia, akan tetapi ia membiarkannya menjadi mangsa hawa nafsu dan permainannya. Peradaban modern juga ingin membebaskan kehendak, tetapi mengakibatkan bertambah terbelenggu, dan mengantarkan kita pada era kekerasan dan keseimbangan rasa takut, dengan menyitir Roger Garaudy, saya dapat mengatakan bahwa hakim hidup di tengah peradaban yang bertambah namun semakin tak terkendali sehingga dapat dikatakan bahwa jurnal agustus 2012-arnis.indd 131 7/27/2012 3:11:24 PM
penegakan hukum dan etika adalah semacam merentangkan benang basah, yang tidak mungkin terentang dengan sendirinya, dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Benang basah hanya dapat ditarik dengan kuat oleh (minimal) dua lembaga, sehingga benang basah akan terentang. Ini tidaklah berkait dengan kompromi kelembagaan, namun menyangkut komitmen yang kuat dari lembaga yudisial untuk merentangkannya. Artinya masingmasing memegang ujung talinya dengan sangat kuat, bahwa masing-masing saling percaya dan memiliki visi untuk memperbaiki, sehingga egoisme kekuasaan dapat dikekang. Apabila itu dapat dilakukan maka diharapkan penegakan hukum dan etika menjadi lebih mudah, dan efekefek yang muncul dapat diminimalisir. Penegak hukum yaitu para hakim harus mampu menjalankan fungsi yang lebih baik ketika harus memilih kepentingan pribadi atau orang lain, memilih kejujuran atau kekuasaan, etika dan moralitas atau gemerincing emas? Hakim jenis ini apabila memutus, terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan nuraninya dan kemudian mencari hukum untuk menopang nuraninya tersebut, hakim tipe ini merupakan hakim progresif. Situasi saat ini memperlihatkan bahwa masyarakat, pengadilan atau hakim kita mengalami problem filosofis? Atau lebih khusus dikatakan problem moralitas? Problem etika di lingkungan penegak hukum? Kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup dalam situasi saat itu dapat menyeret pemahaman dan pengetahuan kita kepada kondisi ketidak menentuan -kondisi ketidakstabilan, dan dalam situasi itu penting diperhatikan berbagai ancaman yang saat ini berlangsung yang dapat menghancurkan, merusak moralitas dan etika kehidupan kita. DAFTAR PUSTAKA Rich On lies, Adrienne Cecile. 1980. secrets, and silence; selected prose 1966-1978. London: Virago. Marxisme, Alan Hunt. 1987. Analisa Hukum; dalam Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara. Ali Harb. 2003. Hermeneutika Kebenaran. Jogyakarta: LKiS. Kurnianingsih, Ambarwati. 2008. Simulacra Bali; Ambiguitas Tradisionalisasi orang Bali. Insist. Tamanaha, Brian Z. 2001. General Jurisprudence of Law and Society. Oxford: UK Oxford University Press Hughes. Graham. 1962. Morals and the Criminal Law. 71 Yale Journal. Hart, HLA Law. 2009. Liberty and Morality; Hukum, Kebebasan, dan Moralitas. Jogyakarta: Genta Publishing. A Pack of Lies, JA Barnes. 2005. Sosiologi Kebohongan dan Psikologi Akal Bulus. Jogyakarta: Qalam. Baudrillard, Jean. 1983. Simulation, Semiotextce, New York (terj) Paul Foss, Paul Patton, dan Philip Beichman. Ekman, Paul. 2009. Mendeteksi kebohongan dalam hubungan bisnis, politik dan pernikahan. Jogyakarta: Penerbit BACA. Tallis, Raymond. 1988. Not Saussure; a Critique of Post-Saussurean literary theory. Basingstoke: Macmillan. 132 | Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 2012: 117 -133 jurnal agustus 2012-arnis.indd 132 7/27/2012 3:11:24 PM
Page 1 and 2: Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat Te
Page 3 and 4: DISCLAIMER Jurnal Yudisial adalah j
Page 5 and 6: TIM PENYUSUN Penanggung Jawab : Drs
Page 7 and 8: JURNAL YUDISIAL ISSN 1978-6506 Vol.
Page 9 and 10: UDC: 347.42 Gunakaya Bandung) W (Se
Page 11 and 12: UDC: 343.221 Widowaty Y (Fakultas H
Page 13 and 14: DAFTAR ISI Jurnal Yudisial Vol. 5 N
Page 15 and 16: I. PENDAHULUAN Eksistensi penegak h
Page 17 and 18: yang panjang serta berdampak pada k
Page 19 and 20: Dari tiga ragaan di atas, terlihat
Page 21 and 22: wilayah yang sengaja ditutup untuk
Page 23 and 24: perilaku hakim. Ketiga; menjaga kua
Page 25 and 26: d. Melihat argumen hakim dalam putu
Page 27: fungsi laten dari hukum kebanyakan
Page 31 and 32: ABSTRAK KETEPATAN HAKIM DALAM PENER
Page 33 and 34: • • • menyebabkan berkurangny
Page 35 and 36: perusakan lingkungan hidup dan meni
Page 37 and 38: dapat dibebankan tanggung jawab sec
Page 39 and 40: hukum internasional yang tergolong
Page 41 and 42: Apabila memang kemudian bisa dibant
Page 43 and 44: yang turut mempengaruhi seperti pem
Page 45 and 46: Dari hasil analisis dalih yang dike
Page 47 and 48: principle yang prospektif dalam ran
Page 49 and 50: encana alam Act of God. Dalam kasus
Page 51 and 52: ABSTRAK PERTANggUNgJAWABAN PIDANA K
Page 53 and 54: Putusan Pengadilan Negeri: (1). Men
Page 55 and 56: pidana yang dilakukan. Asas hukum t
Page 57 and 58: aik sebagai manajemen maupun sebaga
Page 59 and 60: 1. Apabila tindak pidana lingkungan
Page 61 and 62: mengabulkan permohonan kasasi dari
Page 63 and 64: Menurut Daud Silalahi jenis-jenis k
Page 65 and 66: aik secara fisik (luka berat dan me
Page 67 and 68: PENyELESAIAN SENgKETA TANAH PERSAWA
Page 69 and 70: ahwa, lokasi tanah persawahan yang
Page 71 and 72: Barat dikenal dengan istilah “Ado
Page 73 and 74: hakim mencari kebenaran yang seteng
Page 75 and 76: 2. Keterangan Saksi Dalam hukum aca
Page 77 and 78: D. Kekuatan Pembuktian terhadap Ala
Page 79 and 80:
3). Saksi III SA • • • •
Page 81 and 82:
hakim mutlak harus ada, karena haki
Page 83 and 84:
atau ketentuan hukumnya yang releva
Page 85 and 86:
Nasional Berdasarkan Sistem Bilater
Page 87 and 88:
B/2009/PN.Bdg analyzed in this arti
Page 89 and 90:
alik legalitas produk legislasi dae
Page 91 and 92:
Pelaksanaan relokasi dan pengelolaa
Page 93 and 94:
Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahu
Page 95 and 96:
demi mempertanggungjawabkan perbuat
Page 97 and 98:
aplikasinya, meminjam istilah Roesl
Page 99 and 100:
yang mempunyai arti yang sama denga
Page 101 and 102:
perbuatan TP, selain dikatakan perb
Page 103 and 104:
melawan hukumnya perbuatan. Akan te
Page 105 and 106:
Semua permasalahan tersebut jawaban
Page 107 and 108:
. Pandangan kedua: 1) kriteria mate
Page 109 and 110:
Anotasi: Pertimbangan hakim di atas
Page 111 and 112:
Di dalam putusan hakim, omimssie de
Page 113 and 114:
2. Jika kewajiban hukum tidak dapat
Page 115 and 116:
Law System, apalagi Inggris dan Ame
Page 117 and 118:
melakukan perbuatan yang dicela ole
Page 119 and 120:
Berdasarkan premis minor demikian i
Page 121 and 122:
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
Page 123 and 124:
Mahkamah Agung terdakwa diputus mel
Page 125 and 126:
terpidana, (hukuman) pidana dapat m
Page 127 and 128:
calon pelaku tetapi juga mempertimb
Page 129 and 130:
anyak negara yang menerapkannya dal
Page 131 and 132:
Bila disimak karakteristik keadilan
Page 133 and 134:
c. Circles (bernegosiasi); d. Victi
Page 135 and 136:
memutuskan suatu perkara pidana, ma
Page 137 and 138:
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum
Page 139 and 140:
2009. Sejak tahun 1991 sampai tahun
Page 141 and 142:
B. Abstrak Abstrak ditulis dalam du
Page 143:
jurnal agustus 2012-arnis.indd 246
show all

Jurnal Agustus 2012 - Komisi Yudisial

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?