Z OOM

More documents

Recommendations

Info

A Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara Syarat berdirinya suatu negara adalah jika negara tersebut me miliki rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain. Setiap negara yang telah me menuhi syarat-syarat tersebut meman dang penting adanya dasar negara sebagai cita-cita dan tujuan sebuah negara. Setiap negara termasuk Indonesia harus memiliki cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, para pendiri Negara Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia mem butuhkan sebuah dasar negara bagi penyeleng garaan negara. Dasar negara tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai. Dengan demi kian, dasar negara dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. 1. Pancasila sebagai Dasar Negara Dalam sidang BPUPKI pertama, Mohammad Yamin berpidato tentang dasar negara. Dalam pidatonya tersebut, Mohammad Yamin menyatakan hal berikut. “….rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang pada kebudayaan timur”. “….kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia termasuk yang beradab dan kebudayaan nya beribu-ribu tahun umurnya”. Dalam pengertian ini Pancasila ditetapkan sebagai dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain Panca sila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tersebut harus di jabar kan dalam segala peraturan perundang-undangan termasuk proses informasi dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara memuat suasana kebatinan dan cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Sebagai dasar negara, Pancasila harus memiliki ke kuatan me ngikat secara hukum. Z <strong>OOM</strong> 1. Undang-Undang Dasar 2. Konvensi Tokoh Mohammad Yamin ialah tokoh yang berpidato tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI I. Sumber: Ensiklopedi Populer Anak, 2003 Nilai-Nilai Pancasila 3
4 CIVIC INFO Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang- Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar tertulis. 4. Mengandung norma yang harus dijalankan. 5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 Sumber: Pendidikan Pancasila, 2003 Spirit Agar bangsa Indonesia mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka semangat dan nilai-nilai Pancasila harus tetap tertanam dalam diri bangsa Indonesia serta dilaksanakan dalam kehidupan. Secara formal, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut “....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan ber dasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kema nusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujud kan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pengertian “...dengan berdasarkan kepada...” secara yuridis (hukum) Pancasila memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara tersurat namun anak kalimat “...dengan berdasarkan kepada...” ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis (sejarah) sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan No. XX/MPRS/1966 (Jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang hakikatnya adalah sebuah pandangan hidup. Di era reformasi seperti sekarang ini, MPR melalui sidang istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap No. XVII/MPR/1998. Oleh karena itu, semangat dan agenda reformasi harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyim pang dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk Kelas VIII
Page 3 and 4: Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6: Panduan untuk Pembaca Materi-materi
Page 7 and 8: Daftar Isi Kata Sambutan • iii Pa
Page 9 and 10: viii
Page 11: Pancasila 2 Peta Konsep meliputi ni
Page 15 and 16: 6 Diskusi Diskusikan dalam kelompok
Page 17 and 18: 8 Sumber: Atlas Indonesia Dunia dan
Page 19 and 20: 10 Tokoh Soepomo ialah salah seoran
Page 21 and 22: 12 Diskusi Diskusikan dalam kelompo
Page 23 and 24: 14 Good to Know Baik untuk Diketahu
Page 25 and 26: Diskusikan dalam kelompok belajarmu
Page 27 and 28: 18 Telaah Dalam bidang hukum, salah
Page 29 and 30: 20 Kupas Tuntas Buatlah kelompok be
Page 31 and 32: 22 Rangkuman Apa yang Belum Kamu Pa
Page 33 and 34: 24 7. Peri kebangsaan, peri kemanus
Page 35 and 36: C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan b
Page 37 and 38: 28 Peta Konsep Konstitusi terdiri m
Page 39 and 40: 30 Gambar 2.1 Suasana Sidang Umum M
Page 41 and 42: 32 Telaah Dalam sejarah konstitusi
Page 47 and 48: Akibat dari buruknya kinerja konsti
Page 49 and 50: 40 Good to Know Baik untuk Diketahu
Page 51 and 52: 42 Gambar 2.4 Suasana disalah Satu
Page 57 and 58: 48 Diskusi Diskusikan dalam teman s
Page 59 and 60: 50 Gambar 2.9 Susilo Bambang Yudoyo
Page 61 and 62: 52 Gambar 2.10 Suasana Kegiatan Bel
Page 63 and 64:
54 Rangkuman 1. Konstitusi berasal
Page 65 and 66:
56 7. Kedaualatan yang dianut negar
Page 67 and 68:
Kajian Empirik 1. Buat kelompok kec
Page 69 and 70:
60 Peta Konsep Perundang-Undangan N
Page 71 and 72:
62 Telaah Manusia merupakan makhluk
Page 73 and 74:
64 CIVIC INFO Dalam Undang-Undang D
Page 75 and 76:
66 Diskusi Diskusikan dalam kelompo
Page 77 and 78:
68 Diskusi Diskusikan dengan teman
Page 79 and 80:
70 Telaah Penyusunan peraturan peru
Page 81 and 82:
72 Gambar 3.6 Pelantikan Presiden M
Page 83 and 84:
74 CIVIC INFO Undang-Undang selain
Page 85 and 86:
1. Legislatif 2. Eksekutif 76 Z OOM
Page 87 and 88:
78 Good To Know Baik untuk Diketahu
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
82 Gambar 3.9 Suasana Pemilihan Umu
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
86 Sumber: Tempo, 13 November 2005
Page 97 and 98:
88 Z OOM 1. Instrumen 2. Money laun
Page 99 and 100:
90 Telaah Perilaku korupsi, kolusi,
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
94 Rangkuman • Menurut UU No. 10
Page 105 and 106:
10. Hak bagi anggota DPR untuk meng
Page 107 and 108:
98 Uji Kemampuan Semester 1 Kerjaka
Page 109 and 110:
22. Pancasila disahkan menjadi dasa
Page 111 and 112:
102 Portofolio Buatlah kelasmu menj
Page 113 and 114:
104 Peta Konsep Demokrasi meliputi
Page 115 and 116:
106 Diskusi Diskusikan dalam kelomp
Page 117 and 118:
108 Gambar 4.2 Suasana Rapat dalam
Page 119 and 120:
110 1. Demokratis 2. Aspirasi Z OOM
Page 121 and 122:
112 Sebelum kamu melanjutkan materi
Page 123 and 124:
114 CIVIC INFO Sanusi (1984) mengid
Page 125 and 126:
116 Telaah Demokrasi memberikan kes
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
120 CIVIC INFO Ciri-ciri pemimpin y
Page 131 and 132:
122 Rangkuman Kerja Mandiri 4.3 Dis
Page 133 and 134:
124 a. parokial b. kaula c. partisi
Page 135 and 136:
Kajian Empirik 1. Buat kelompok kec
Page 137 and 138:
128 Peta Konsep Kedaulatan Rakyat d
Page 139 and 140:
130 Tokoh John Locke dikenal juga s
Page 141 and 142:
132 CIVIC INFO Kedaulatan merupakan
Page 143 and 144:
134 Good to Know Baik untuk Diketah
Page 145 and 146:
136 SOAL Pengayaan Asas umum dalam
Page 147 and 148:
138 Sumber: Pembangunan Indonesia,
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
142 Z OOM 1. Komunikasi politik 2.
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
146 Uji Kemampuan Bab 5 Kerjakan pa
Page 157 and 158:
20. Sikap yang harus dilandasi dala
Page 159 and 160:
150 c. musyawarah desa d. aspirasi
Page 161 and 162:
29. Sikap yang selalu mengutamakan
Page 163 and 164:
154 Uji Kemampuan Akhir Tahun Kerja
Page 165 and 166:
23. Pelaku tindak pidana korupsi da
Page 167 and 168:
C. Analisis 1. Pelajari dan pahami
Page 169 and 170:
Otoriter : kekuasaan yang dilakukan
Page 171 and 172:
A 162 Indeks Amandemen 27, 30, 31,
Page 173:
⎯
show all

Z OOM

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?