You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
42<br />
Gambar 2.4<br />
Suasana disalah Satu<br />
Tempat Pemungutan<br />
Suara (TPS)<br />
Pemilihan Umum merupakan<br />
salah satu pelaksanaan<br />
kedaulatan rakyat.<br />
hukum lain yang merupakan produk konstitusional,<br />
seperti undangundang. Jadi dengan demikian, sistem<br />
konstitusional memperkuat sistem yang pertama.<br />
3) Kekuasaan negara yang tertinggi ada pada Majelis<br />
Per musyawaratan Rakyat<br />
Pasal 1 ayat 2 Amandemen UUD 1945 menegaskan<br />
bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan<br />
dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.”<br />
Amandemen UUD 1945 membawa pengaruh bahwa<br />
kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat sebagai<br />
pemegang kekuasaan negara ter tinggi di negara<br />
Republik Indonesia. MPR itu sendiri dapat diartikan<br />
tidak lagi sebagai lembaga yang memiliki atau memegang<br />
kedaulatan rakyat. Wujud dari pelaksanaan<br />
kedaulatan rakyat dapat di laksanakan dalam bentuk<br />
pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan<br />
presiden dan wakil presiden.<br />
Pendidikan Kewarganegaraan:<br />
Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk Kelas VIII<br />
Sumber: Tempo, 15 Agustus 2004<br />
4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi<br />
di bawah Majelis. Pasal 6 A ayat 1 Amandemen<br />
UUD 1945 menyatakan bahwa presiden<br />
dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat.<br />
Hal ini menyebabkan presiden tidak lagi diangkat<br />
oleh MPR dan dengan sendirinya presiden bukan<br />
mandataris MPR. Ber dasarkan hasil Amandemen<br />
UUD 1945, ditetapkan bahwa presiden adalah<br />
merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi<br />
di samping MPR dan DPR.
Change language