RENCANA PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH - Embassy of The ...

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
WASHINGTON DC
RENCANA PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH
PENDAHULUAN
Karena kondisi dan situasi tertentu, terdapat banyak perkawinan WNI yang beragama Islam di
Amerika Serikat yang dilakukan di bawah tangan (sirri) yang biasanya dilakukan di hadapan
‘ulama-ulama’ tertentu dan atau perkawinan yang dilakukan di Pengadilan di Amerika Serikat.
Jenis-jenis pernikahan dimaksud selanjutnya tidak pernah dicatat baik di Perwakilan RI maupun
di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan
hukum bagi pasangan yang telah menikah tersebut, termasuk terhadap keturunan/anak mereka,
mengingat perkawinan dimaksud dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia
Untuk menjamin hak dan kepastian hukum bagi pasangan-pasangan suami istri dimaksud dan
juga bagi keturunan mereka, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 08-KMA/SK/V/2011 tertanggal 25 Mei 2011
tentang Ijin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik
Indonesia.
Untuk merealisasikan keputusan dimaksud, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington
DC merencanakan program Itsbat Nikah yang akan diselenggarakan di KBRI. Program
dimaksud akan berupa proses pengadilan untuk mengesahkan pernikahan-pernikahan
sebagaimana disebutkan di atas.

APAKAH PERNIKAHAN ANDA SAH MENURUT HUKUM INDONESIA?
• Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya.
• Pernikahan yang dianggap sah menurut hukum Indonesia adalah Pernikahan yang dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MENGAPA PERNIKAHAN ANDA HARUS DICATAT?
• Sebagai bukti sah-nya Pernikahan anda.
• Untuk menjamin hak-hak anda dalam Pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak
memperoleh warisan dan pensiun.
• Untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, pengurusan
passport, dan hak waris.
DIMANA PERNIKAHAN ANDA HARUS DICATAT?
• Bagi yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di KUA
• Bagi yang beragama selain Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Catatan Sipil
BAGAIMANA JIKA PERNIKAHAN ANDA BELUM DICATAT?
• Pernikahan yang tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan buku/akta nikah, tidak
mempunyai kekuatan hukum.
• Untuk itu dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah agar Pernikahan tersebut mempunyai
kekuatan hukum.
APA ITU ITSBAT NIKAH?
Itsbat Nikah adalah penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama atas pernikahan yang
dilakukan menurut Syariat Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang
berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki dokumen/akta (surat) pernikahan yang
sah yang berimplikasi tidak diakuinya pernikahan tersebut menurut hukum positif Indonesia,
termasuk anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.
MENGAPA ANDA PERLU MENGAJUKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH?

• Untuk mendapatkan Akta Nikah yang merupakan satu-satunya bukti pernikahan sah yang
diakui oleh Hukum Positif Indonesia kepada pasangangan suami istri yang menikah di luar
negeri.
• Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi keluarga WNI di luar negeri
serta demi meningkatkan akses terhadap keadilan kepada segenap Warga Negara Indonesia
SIAPAKAH YANG BERWENANG MELANGSUNGKAN ITSBAT NIKAH?
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 08-KMA/SK/V/2011
tertanggal 25 Mei 2011 tentang Ijin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor
Perwakilan Republik Indonesia ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat diberikan ijin
untuk melaksanakan sidang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan
Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.
BAGAIMANA CARANYA MENGAJUKAN ITSBAT NIKAH DI AMERIKA SERIKAT?
Mengajukan surat permohonan itsbat nikah melalui KBRI dan atau KJRI dengan menyampaikan
formulir isian (terlampir), surat permohonan, surat pernyataan (kedua contoh surat terlampir) dan
membayar biaya sebesar Rp. 116.000,- (eqv USD 14)
Berikut kutipan pedoman Itsbat Nikah dari Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat:
1. Permohonan Itsbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami
istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut
kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum pemohon bertempat tinggal, dan
permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta
konkrit.
2. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat
volunteer, produknya berupa Penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan
itsbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing
dapat mengajukan kasasi.
3. Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau
istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan

permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan
tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3)
tersebut di atas diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan sah dengan
perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika
Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai
pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali, dan pihak lain yang
berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau
ahli waris sebagai pihak.
6. Suami istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan
permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai
pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan
banding dan kasasi.
7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ahli waris lain selain
dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa
penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan kasasi.
8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara penetapan
itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada
Pengadilan Agama yang memutuskan setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara
permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5) dapat mengajukan intervensi
kepada Pengadilan Agama yang memeriksa itsbat nikah tersebut selama perkara belum
diputus.
10. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara
permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4), dan (5) sedangkan permohonan
tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan
perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
11. Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima Penetapan Majelis Hakim (PMH),
membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti (JSP)
untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik, atau
sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.
12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah
berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera
menetapkan hari sidang.
13. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah sepanjang
perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak
melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang No.
1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
14. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara ……… dengan ……… yang dilangsungkan pada
tanggal ……… di ………
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 116.000,- (eqv USD 14)
JADWAL PROSESI PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH
• April s/d Juli 2012
Sosialisasi dan Penerimaan permohonan Itsbat Nikah
• Agustus/September 2012 (tbc)
Pelaksanaan sidang itsbat nikah (disesuaikan dengan ketersediaan waktu Hakim dari
Pengadilan Agama Jakarta Pusat).
Pemohon harus hadir untuk melaksanakan persidangan yang akan dilangsungkan di premis
Perwakilan RI di AS.
PENUTUP
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Yusron B Ambary – Sekretaris Pertama Protkons
Telp: 202 – 775 5277; Cell: 202 390 6798; Email: ybambary@embassyofindonesia.org
Washington DC, April 2012
Fungsi Protkons