Anas: Ada Politik Sengkuni - ScraperOne

More documents

Recommendations

Info

RABU, 6 FEBRUARI 2013 Perbaikan Jalan Kurang Maksimal TAMBALLUBANG : Pekerja menambal lubang di jalur pantura Kota Tegal, tepatnya di Jl Kolonel Sugiyono, Selasa (5/2). (48) Ingin Terus Ulang Prestasi PERJUANGAN menjadi juara memang berat, tetapi setelah cita-cita tercapai, semua jerih payah saat latihan terlupakan. Di atas podium, yang ada hanya rasa bahagia dan bangga, sehingga ingin mengulang prestasi itu. Kalimat itu keluar dari bibir Jessica Ayuning Rarastri, atlet anggar Banyumas. Gelar juara kali pertama dia raih di Pekan Olah Raga Wilayah Kedu, Pekalongan dan Banyumas (Porwil Dulongmas) Juli 2011. Multievent itu meliputi setengah wilayah Jateng. Kini, siswi kelas VIII SMP 1 Purwokerto itu mengincar prestasi lebih tinggi lagi, yakni di Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jateng 2013, di Kabupaten Banyumas (8-13 Oktober). Demi meraih prestasi lebih baik, bungsu dari dua bersaudara pasangan Triono dan Wahyu Kartikawati itu siap berlatih keras. Dia bertekad memberikan yang terbaik bagi Banyumas, target medali emas Porprov 2013. Kelahiran Banyumas 1 April 1999 itu mengatakan yang disukai di olahraga beladiri memakai pedang itu adalah mendapat banyak teman. ‘’Dukanya hampir tak ada, paling sakit jika kena pedang. Ada pelindung, jadi tak apa-apa.’’ Pada Porwil Dulongmas, Jessica meraih perak di nomor floret. Di final dia dikalahkan atlet Purworejo, Lelyana Fitriani. Di floret beregu, Jessica ikut andil pada tim Banyumas saat merebut medali emas mengalahkan Batang. Saat sukses menjadi juara, remaja bertinggi badan 157 cm dan berat 41 kg itu baru berlatih anggar secara intensif sekitar empat bulan. ‘’Maret 2011 baru pengenalan pedang, bagaimana cara memegang.’’ ( B u d i Hartono-17,15) SM/Budi Hartono Kejari Fokus ke Dana BLU 2012 ● Dugaan Korupsi di Unsoed PURWOKERTO- Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Purwokerto, Hasan Nurodin Achmad SH MH, mengatakan pihaknya menfokuskan penangaan kasus dugaan korupsi di Unsoed terkait pengelolaan dana Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2012. ‘’Kita fokus ke penggunaan dana BLU, terutama yang terkait dengan penggunaan DIPA dari pemerintah pusat, sumbangan SM/Riyono Toepra masyarakat serta hasil kerja sama yang banyak masuk ke Unsoed,’’ kata dia, kemarin. Dia menjelaskan, dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan dana BLU itu di antaranya untuk remunerasi atau insentif pendapatan para pimpinan Unsoed dan dana yang dikeluarkan untuk program Career and Entrepreneurship Advisory Center (CEAC). Ditanya bentuk penyimpangan seperti apa, dia belum bersedia menjelaskan. ‘’Nanti pada saatnya akan kita jelaskan persoalannya,’’katanya. Dijelaskan, dalam minggu ini tim jaksa akan melakukan ekspose internal guna memutuskan siapa saja pelaku serta modus dari kasus tersebut. Soal anggaran yang diindikasikan ada penyimpangan, Hasan belum bisa menjelaskan angka pastinya. Itu akan kelihatan setelah diketahui hasil audit BPKB. Dia tidak menepis, khusus untuk pengelolaan dana BLU dinilianya mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. (G22-17,15) TEGAL - Perbaikan jalur pantura dari Pekalongan hingga Losari Brebes, dinilai kurang maksimal dan setengah hati. Hal itu dapat dilihat di sepanjang Jl Kolonel Sugiyono Kota Tegal. Tepatnya mulai lampu bangjo perempatan Pos Maya, ke arah barat menuju Brebes. Lubang besar di tengah jalan dan sejumlah ruas jalan yang bergelombang serta aspal yang meleleh, hanya diratakan dan ditambal. ’’Kalau hanya ditambal dengan batu kecil dicampur aspal curah, jelas akan cepat rusak. Sebab begitu selesai diperbaiki dan dilewati kendaraan besar, maka akan rusak lagi,’’ terang pemerhati hukum dan lalu-lintas, Eddhie Praptono SH MH. Dia juga mengamati hal serupa di sepanjang jalur pantura di Kramat, Suradadi, dan Warurejo yang masuk wilayah Kabupaten Tegal. Perbaikan jalan yang dikerjakan, kualitasnya jauh di bawah harapan. Hal sama juga terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang hingga Pekalongan. Harus Dicor Menurut dia, perbaikan yang dilakukan untuk jalan yang rusak berat seharusnya dicor beton. Atau menggunakan sistem rigid. Yakni, jalan dikeruk, kemudian dilakukan pengecoran seperti yang pernah dikerjakan di Jl Gajah Mada Kota Tegal tahun 2012 lalu dan di Demangharjo, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal. ’’Tapi kalau sekadar untuk mengurangi angka kecelakaan akibat pengendara terjungkal karena menerjang lubang di jalur Jalur Pantura Minim Penerangan ● Kasus Perampasan Mobil SLAWI- Penerangan jalan yang minim di jalur pantura menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Seperti kasus perampasan mobil yang dialami Doni Hermansah (39), warga Bekasi Jawa Barat, Senin (4/2) lalu, pukul 02.00. Dengan demikian dibutuhkan kewaspadaan yang ekstratinggi untuk pengemudi, terutama ketika melintas pada saat kondisi lalu lintas sepi. Hingga kemarin, polisi belum menemukan titik terang kasus tersebut. ‘’Kami sudah menerjunkan anggota beberapa saat setelah kejadian. Sampai sekarang belum ada titik terang,’’ kata Kapolres AKBP Nelson Pardamaean Purba didampingi Kasatreskrim AKPSugeng. Menurut dia, aksi pelaku yang membawa kabur Avanza B- 1516-KQ milik korban berlangsung sangat cepat. Dalam kejadian ini, pelaku yang diduga empat orang berhasil menghentikan korban dengan modus berpura-pura menjadi korban kecelakaan lalu lintas. ‘’Korban dituduh menabrak motor yang kemudian terjadi aksi perampasan mobil,’’paparnya. Perbatasan Ia juga belum berani menyimpulkan apakah pistol yang digunakan pelaku itu asli atau hanya ● Pantura Hanya Ditambal mainan untuk menakut-nakuti korban. Semua serba berjalan cepat dan situasi saat itu sepi. Kasatlantas AKP Padli menambahkan, sepanjang jalur pantura mulai perbatasan Pemalang, tepatnya Warureja hingga Kramat (perbatasan Kota Tegal) sangat minim penerangan. ‘’Itu salah satu pemicu timbulnya kejahatan. Dengan kondisi tersebut perlu kewaspadaan yang ekstra bagi pengendara,’’ ungkapnya. Agar kasus serupa tidak terulang kembali, pihaknya kini kembali menempatkan personel di Pos Polisi Kedungkelor. Ia mengakui beberapa minggu ini, polisi yang berjaga di pos tersebut ditarik ke Pos Polisi Babadan karena kekurangan personel. ‘’Mulai saat ini kami aktifkan kembali untuk patroli.’’ Ia menyatakan, ada beberapa ruas jalan pantura Kabupaten Tegal yang rawan kejahatan, di pantura, perbaikan dengan sistem penambalan dapat dimaklumi. Hanya saja pekerjaan seperti ini menjadikan pemborosan anggaran,’’papar dosen Hukum dan Pengangkutan Fakultas Hukum UPS Tegal itu. Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan Nasional (PPKPJN) PU Bina Marga Wilayah Kota Tegal, Sumarjono mengatakan, pekerjaan perbaikan yang dilakukan merupakan pekerjaan rutin. Untuk perbaikan rutin, instansinya mendapat anggaran Rp 100 juta untuk kerusakan jalan sepanjang satu kilometer. ’’Sejak awal Januari, kami melakukan perbaikan secara bertahap. Kami belum bisa mengerjakan secara serentak. Mengingat terkendala pasokan aspal, tenaga kerja, dan peralatan yang tersedia. Tapi untuk jalan yang rusak berat, sudah ada rencana untuk dilakukan pengecoran atau rigid. Seperti di Jl Martoloyo dan Jl Mayjen Sutoyo di Kota Tegal,’’ terang dia. Hal sama juga diungkapkan PPKPJN wilayah Tegal- Pekalongan Ir Agung Sutarjo dan PPKPJN wilayah Tegal- Brebes Henugroho Puji Pamungkas. Untuk tahun 2013, sudah ada program perbaikan. (D12-48,15) antaranya Warureja, Demangharjo, dan Kramat. ‘’Penerangan hanya ada di Pasar Suradadi dan sebagian Kramat. Selain daerah itu, penerangan mini, bahkan nyaris tanpa penerangan.’’(G12-48,15) Pilkades Serentak Kemungkinan Diundur PURWOKERTO- Kabag Pemerintahan Setda Banyumas, Agus Supriyanto, kemarin, mengatakan sebanyak 270 pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2013 di Banyumas berpeluang diundur. Peluang tersebut, kata dia, sangat terbuka lebar. Pasalnya, kemungkinan diundur tersebut muncul justru dari aspirasi pemerintah desa yang akan menyelenggarakan pilkades. Hanya saja, belum ada keputusan resmi dari Pemkab Banyumas. ’’Kalau bicara peluang sangat terbuka untuk ditunda atau diundur dari jadwal, dan itu sifatnya aspirasi dari bawah yang kemudian kita simpulkan. Hanya keputusan resmi belum ada, masih butuh proses,’’katanya. Terkait alasan, dia menyebutkan karena dua hal. Yakni persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dan keresahan di tengah masyarakat. Dua hal tersebut dalam beberapa bulan ini termasuk rawan, karena adanya Pilkada Bupati Banyumas dan Pilkada Gubernur Jateng yang berdekatan. ’’Persoalannya memang kekhawatiran kamtibmas dan keresahan masyarakat, karena tahun 2013 ini ada Pilbup dan Pilgub. Dua hal itu dalam kondisi rawan dan konsentrasi pengamanan terpecah,’’lanjutnya. Pilbup Banyumas akan dilaksanakan 17 Februari, sementara Pilgub Jateng Maret 2013. Dalam prosesnya, dua pesta rakyat tersebut membutuhkan back up keamanan, serta kerja fisik esktra. Jadi peluang menunda atau mengundur pilkades menjadi terbuka dan merupakan alternatif terbaik. Lebih baik kalau Pilbup dan Pilgub selesai baru pilkades. ’’Artinya, konsentrasi tidak terpecah, baik soal keamanan maupun persoalan lain,’’kata Agus sambil menyebutkan, sudah melakukan studi banding ke salah satu lembaga survei di Yogyakarta bersama sejumlah desa dari Banyumas. Mengingat berbagai kemungkinan potensi tertundanya pilkades, sejumlah desa belum melaksanakan pemilihan panitia. (K37,K38-17,15) Mardjoko Janjikan Kemajuan Desa ● Husein ke Perajin PURWOKERTO- Pasangan calon bupati dan wakil bupati pada kampanye hari keenam, turun ke desa-desa melakukan berbagai kegiatan untuk mencari simpati masyarakat. Berbagai kelompok masyarakat yang ada di desa dikunjungi. Seperti dilakukan Mardjoko pada Selasa kemarin (5/2), melakukan kampanye tertutup di Desa Kanding, Kecamatan Somagede. SM/Susanto BERINTERAKSI DENGAN WARGA: Calon Bupati Achmad Husein saat berinteraksi dengan warga di Sentra perajin genteng Desa Pancasan kemarin.(17). Di hadapan masyarakat yang memenuhi tempat pertemuan, dia menjanjikan akan memajukan desa-desa yang ada di Kabupaten Banyumas, tak terkecuali yang ada di wilayah Somagede. Karena itu ia mengharapkan masyarakat di Somagede menggunakan hak pilihnya secara baik dengan memilih calon bupati/ wakil bupati yang telah terbukti melaksanakan pembangunan hingga Banyumas bisa maju. Adapun calon wakil bupati Gempol Suwandono pada hari yang sama melakukan kegiatan pengobatan gratis di Balai Desa Klinting, Kecamatan Somagede. Dibantu tim tenaga medis dari RS Wisnu Husada, Gempol melayani pengobatan gratis ratusan warga desa setempat. Pada saat melakukan pengobatan gratis, Gempol sekaligus memberi pengarahan agar warga senantiasa menjaga kesehatannya. ‘’Menjaga kesehatan itu lebih penting daripada mengobati.’’ SM/dok DIALOG:Calon Bupati Mardjoko berdialog dengan warga saat melakukan kampanye tertutup di Somagede, kemarin.(17) Koordinator Djempol Media Center, Edy Sarwono, menambahkan pasangan Djempol masih konsentrasi melakukan kampanye tertutup dengan mendatangi warga di pedesaan. Bagikan Stiker Sementara calon bupati Achmad Husein pada kampanye Selasa kemarin berkunjung ke sentra perajin genteng di Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang. Bersama timnya dia mengunjungi sejumlah perajin genteng Pancasan yang saat itu sedang bekerja. Saat berkeliling dan berkomunikasi dengan warga Pancasan, timnya membagikan stiker dan kartu sehat kepada warga yang dia temui. Kartu sehat itu dapat dimanfaatkan warga untuk berobat gratis saat Husein terpilih menjadi Bupati Banyumas 2013. (K37,H48-17,15)
RABU, 6 FEBRUARI 2013 Kuota City Gas Blora Bertambah BLORA - Pemerintah pusat menyetujui penambahan kuota gas bagi warga Blora dalam proyek city gas. Sebelumnya kuota ditetapkan untuk 2.000 kepala keluarga. Setelah ada perubahan, kuotanya menjadi 4.000 kepala keluarga. Berubah kuota itu diikuti pula penambahan desa yang masyarakatnya bakal menikmati gas dengan harga murah. Yakni menjadi tujuh desa. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Kunto Aji, menerangkan saat ini Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) tengah mengupayakan berproduksinya gas di Blok Gundih yang ada di wilayah Blora. Proyek itu, antara lain berada di Desa Sumber Kecamatan Kradenan. Produksi gas dari sumur di Desa Sumber itu diperkirakan mencapai 65 million cubic feet per day (mmscfd). Gas yang dihasilkan, antara lain akan disalurkan melalui pipa menuju pembangkit listrik Tambaklorok di Semarang. Menurut Kunto Aji, Pemkab Blora mendapatkan bagian 1 mmscfd gas. Dia menyebutkan pemerintah pusat telah menetapkan Blora sebagai salah satu pilot project city gas. ''Dalam program city gas inilah pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun jaringan gas (jargas) di Blora,'' ujarnya, kemarin. Kunto Aji mengungkapkan belum lama ini digelar rapat antarinstansi terkait sebagai persiapan pelaksanaan program city gas tersebut. Dalam rapat itu, Blora mendapatkan kepastian mendapat tambahan kuota warga yang nantinya bisa menikmati gas dari proyek city gas. ''Warga yang mendapatkan gas dengan harga murah yang bermukim di ring satu proyek PPGJ dan desa lainnya yang wilayahnya menjadi jalur utama jargas dari Sumber ke Cepu,'' tandasnya. Hanya saja, Kunto Aji menegaskan tidak semua warga di desa itu bakal menikmati gas. Sebab jangkauan jargas yang akan dibangun cukup terbatas. Jadi warga yang bermukim di wilayah terdekat jargas itulah yang akan mendapatkan gas. ''Proyek city gas yang antara lain diwujudkan dengan pembangunan jargas didanai pemerintah pusat melalui dana yang dianggarkan dalam APBN. Anggarannya sekitar Rp 40 miliar,'' katanya. (H18-32,88) Permak Minta Kasus Aborsi Disidik KUDUS - Perhimpunan Masyarakat Kudus (Permak) akan mengawal kasus dugaan aborsi agar berjalan sesuai prosedur hukum. Kasus itu telah mengakibatkan janin berumur 8 bulan meninggal di mes karyawan BPR Agung Sejahtera, Semarang pada September 2011. Karena itu, Polrestabes Semarang harus menyidik kembali kejadian itu secara profesional dan transparan. ''Penanganan peristiwa itu secara jujur harus dilakukan. Tujuannya, agar tidak menimbulkan spekulasi yang makin luas. Apalagi misterinya jauh lebih berat dari kasus yang menimpa Bupati Garut, Aceng Fikri,'' tutur pendiri Permak, Hadi Paryono dibenarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Permak Susanto sebagaimana siaran pers, kemarin. Drs Sudirman MPd, Kepala SMK tempat tersangka yang juga ibu bayi, yakni NAA(18) meralat tentang keberadaan NAAdi mes BPR Agung Sejahtera di Jalan Candi Mutiara Selatan Nomor 55, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Semarang. ''Jadi, dia (NAA) waktu itu tidak PKL (Praktik Kerja Lapangan). Tapi sedang magang,'' ujarnya kepada Suara Merdeka. NAA disebutnya menjalani magang di BPR itu, karena saat itu sudah lulus atau lepas dari sekolah. SMK yang dia pimpin, menerapkan program magang, di samping program PKL bagi siswa untuk salah satu syarat mengikuti ujian akhir sekolah. ''Yang mengikuti tes magang di BPR itu, ada 20 anak, semuanya perempuan. Namun yang diterima magang selama tiga bulan 15 anak. Program magang ini, di bawah pemantauan sekolah. Memang beda dengan PKL yang dilakukan saat anak-anak masih menjadi siswa dan harus dilakukan di dalam kota,'' paparnya. Penjelasan itu, dia kemukakan untuk menarik pernyataannya kalau NAA berada di mes BPR Agung Sejahtera, karena menjalani PKL. Pemilik mes yang juga Bupati Kudus Musthofa S Wardoyo menyatakan, NAA tinggal di situ, karena menjalani PKL di BPR miliknya. Fasilitas itu diberikan, karena didasari sifat menolong warga asal Kudus. (yit-32,88) SM/Akhmad Efendi MEDIASI GALIAN: Petugas dari Polsek, Koramil, dan Satpol PP Kecamatan Nalumsari, Jepara memimpin mediasi soal galian C antara warga dan perangkat desa di Kantor Polsek Nalumsari, kemarin.(36) Warga Tunggulpandean Datangi Polsek Kalinyamatan NALUMSARI- Langkah warga Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari, Jepara untuk memprotes praktik galian C di sekitar lingkungan terus dilakukan hingga kemarin. Setelah beberapa waktu lalu mengadu ke Pemkab Jepara, DPRD Jawa Tengah, dan Polres Jepara, perwakilan warga meneruskan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Nalumsari untuk mediasi. Namun, hasilnya masih buntu alias belum ada kepastian berhenti. Dalam pertemuan itu, empat orang perwakilan warga orang meminta agar tanah bengkok untuk perangkat desa modin, Zulfa Kamal agar tak lagi dijadikan areal penambangan galian C. Warga menilai modin telah melakukan tindakan keliru dengan mengeruk tanah bengkok yang menyebabkan dampak langsung terhadap lingkungan warga. ''Kami sudah datang ke kantor dengan 10 orang warga pada Senin (4/2), namun tidak membuahkan hasil,'' kata Zubaedah, perwakilan warga RT 2 RW 3. Dia menjelaskan, bengkok tanah modin seluas sekitar 2,5 hektare berada di RT 2 RW 3 Desa Tunggulpandean sangat dekat dengan permukiman warga. Zubaedah menambahkan, galian C tidak pernah meminta izin kepada warga terdekat yang dinilainya tindakan tersebut tidak memiliki izin resmi dan payung hukum. Selain jalan menjadi rusak, dampak lain adalah warga kesulitan sumber air. ''Kami minta yang sudah digali itu dikembalikan seperti semula dan tidak boleh digali lagi. Modin harus bikin surat pernyataan dan saya sudah siapkan dua materainya. Yang dilakukan Modin dengan menjual tanah merupakan pencurian aset desa,'' kata Zubaedah. Sementara itu, Modin Zulfa Kamal yang mendengarkan aspirasi warga mengatakan, yang dilakukan sudah sesuai peraturan desa (perdes). Dengan adanya payung itu, Zulfa kemudian mempersilakan penggalian di tanah bengkok. Tetapi, saat diminta menunjukkan perdes oleh pihak mediator yakni Kanit Reskrim Polsek Nalumsari, Arwan bersama perwakilan Koramil Sutarno, serta Mantri Satpol PP Ali Mansyur, tak bisa menunjukkan. (H75-36,88) SM/Saiful Annas PADATI PANTAI : Para wisatawan memadati TRPK Rembang pada musim liburan tahun baru lalu. Pemkab berencana membahas ulang kontrak pengelolaan tempat wisata aset pemerintah.(40) Mangkir, Petinggi Tunggulpandean Ditahan JEPARA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jepara, Soesilo Atmoko SH, Boy Syailendra SH, dan Etik Purwaningsih SH MH yang memimpin persidangan kasus penggelapan melakukan penahanan terhadap terdakwa Parmono (34), petinggi Desa Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari pada Senin (4/2). Penghuni PinggirJuwana Ditampung di Rusunawa PATI - Mengingat pentingnya kelanjutan normalisasi Kali Juwana, maka lebih dari 100 kepala keluarga (KK) yang berdiam di pinggir alur kali itu, akan ditampung di rumah susun sistem sewa (rusunawa). Lahan calon lokasi rumah itu sudah tersedia, yaitu di pinggir jalan raya Juwana-Rembang, tepatnya di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, Pati. Rencana pembiayaan pembangunan akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Jadi ke depan, permasalahan kelanjutan normalisasi Kali Juwana tidak lagi menjadi kendala. Bupati Pati Haryanto mengungkapkan hal itu kepada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo saat berkunjung ke Pati, Itu dilakukan karena terdakwa sudah tiga kali tak datang dalam persidangan sehingga dinilai tidak kooperatif dan mempersulit proses persidangan. Parmono disidangkan sejak 3 Desember 2012 lalu dengan dakwaan melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP. Setelah itu pada persidangan kedua, ketiga, dan keempat, terdakwa tak datang. Pada persidangan kelima saat terdakwa hadir dilanjutkan dengan penahanan di Rumah Tahanan Jepara. Hakim Boy Syailendra yang juga humas PN Jepara menjelaskan, keputusan menahan terdakwa dengan pertimbangan utama mangkir dalam sidang. ''Terdakwa tidak hadir itu tanpa disertai keterangan. Pada agenda sidang kelima yang semestinya adalah pembacaan eksepsi dari terdakwa tetapi tidak siap kemudian diputuskan untuk ditahan. Terdakwa akhirnya memutuskan tak jadi eksepsi. Dalam persidangan itu, terdakwa mengaku tidak didampingi penasihat hukum,'' terang Boy. Boy mengatakan, terdakwa sebelumnya tak ditahan saat masih Selasa (5/2). Sebelum meninjau lokasi alur kali di Desa Doropayung, Gubernur menyempatkan ke Desa Sembaturagung, Kecamatan Jakenan. Di tempat itu, dia meninjau usaha pengeringan padi. Saat kembali dari desa itu, Gubernur meninjau alur Kali Juwana dan menerima penjelasan dari Bupati Haryanto didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pati, Suharyono. Bupati menyampaikan rusun merupakan jalan pemecahan bagi warga yang sampai saat ini masih berdiam di pinggir alur kali itu. Disebutkan, mereka bersedia pindah dari lokasi pinggir kali, sehingga harus dicarikan tempat tinggal pengganti. ''Alternatifnya, diproses di Polres Jepara dan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. ''Terdakwa seharusnya sudah mendapat banyak kelonggaran. Namun saat di PN justru melakukan tindakan yang menghambat persidangan,'' kata Boy. Pengajuan Sertifikat Untuk itu, majelis hakim, lanjut Boy langsung mengambil tidakan diskresi dengan didukung pasalpasal yang objektif. Penahanan terdakwa ini juga sesuai dengan Pasal 21 KUHAP, bahwa terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun penjara bisa ditahan. Adapun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jepara, Muhammad Wachid Addrian mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada majelis hakim. Sebab, Parmono saat ini sudah berstatus terdakwa dan kewenangan ada di pengadilan negeri. Terkait dakwaan, Parmono didakwa melakukan penipuan dan penggelapan pada Proyek Nasional Agraria (Prona) pada 2009 untuk pengajuan sertifikat masal di Desa Tunggulpandean. (H75- 32,88) pembangunan rumah susun,'' ujarnya. Berkelanjutan Selain itu, Bupati mengakui tengah mempersiapkan penanganan kapal penangkap ikan yang selama ini melakukan tambat di dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan demikian, kapalkapal itu berada di alur kali, tapi lokasinya tidak di sini, melainkan berada di hilir. Khusus masalah tersebut, dia menegaskan akan segera dibuatkan kolam parkir kapal. Saat ini sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk pembebasan lahan. Namun sampai ini belum dilaksanakan, karena lahan seluas satu hektare, prosesnya harus ke tingkat provinsi. Menanggapi hal itu, Gubernur Bibit Waluyo mempertanyakan, apa benar ketentuannya seperti itu. Berkait dengan normalisasi Kali Juwana, itu menjadi skala prioritas di Jawa Tengah, sehingga akan terus berlanjut, dan biayanya cukup besar. Dengan pelaksanaan normalisasi, maka kondisi alur kali di hulu tidak akan lagi terkena genangan banjir. Jadi, banyak tanaman padi petani di sepanjang alur kali itu akan bisa panen. Dengan begitu, warga di Juwana akan bisa terbebas dari banjir, dan ke depan Pati akan lebih baik, maju, dan lebih makmur. (ad- 32,88) Penanganan Kerusakan Jalan Diminta Diprioritaskan SM/ Anton WH PERBAIKAN JALAN : Sejumlah pekerja menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalan di sekitar Kecamatan Mejobo. (32) ● Terutama di Daerah Langganan Banjir KUDUS- Warga di daerah langganan banjir, seperti beberapa desa di Kecamatan Mejobo dan Jekulo berharap perbaikan jalan tetap menjadi prioritas utama. Pasalnya, itu sangat berdampak pada berbagai aktivitas yang dilakukan publik setiap hari. ''Wilayah kami sering menjadi langganan banjir, karena itu jalan sering rusak,'' kata Husaini (37), penduduk Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Selasa (5/2). Padahal jalan rusak identik dengan ketidaknyamanan bagi warga saat melintas. Tidak hanya itu, kondisi itu juga dapat memicu terjadinya kecelakaan. ''Kami hanya dapat meminta agar pihak terkait terus menjadikan Pemkab Siapkan Renegosiasi Kontrak Aset Wisata REMBANG - Pemkab Rembang berencana melakukan renegosiasi pengelolaan sejumlah aset wisata oleh pihak ketiga. Renegosisasi itu untuk memuluskan rencana pemkab untuk mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Rembang Sunarto mengatakan, pengelolaan Taman Rekreasi Pantai Kartini (TRPK) Rembang paling potensial untuk direnegosiasi kontraknya. ''Selama setahun, objek wisata paling ramai di Rembang itu hanya berkewajiban menyetor PAD sebesar Rp 950 juta. Tahun ini kontrak pengelolaan dengan pihak ketiga sudah akan habis. Kami siap melakukan negosiasi ulang untuk mengoptimalkan aset wisata milik pemkab,'' katanya, Senin (4/3). Disebutkan, sektor pariwisata kabupaten itu mampu menyetor pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,353 miliar. Padahal selama tahun lalu pendapatan di sektor itu ditargetkan hanya Rp 1,012 miliar. ''Target pendapatan awal sebelum ada pembahasan APBD Perubahan hanya sekitar Rp 950 jutaan. Namun kami bersyukur akhirnya bisa melewati target pendapatan yang sudah diperbarui,'' katanya. Selain TRPK Rembang, pemkab memiliki sejumlah aset, seperti persewaan kios di tempat wisata Pasujudan Sunan Bonang Lasem dan Makam Kartini Bulu. Museum Kartini dan Sanggar Seni Budaya juga menyumbang tak sedikit ke kas daerah. ''Pemkab juga mendapat bagi hasil sekitar 15 % dari hasil pengelolaan Wana Wisata Mantingan Bulu,'' katanya. Terpisah, Manajer TRPK Rembang Murwadi siap melakukan renegoisasi kontrak pengelolaan objek wisata bahari di pusat Kota Rembang itu. Hanya saja pihaknya meminta dukungan pemkab agar tidak buruburu menaikkan nilai kontrak yang ada. ''Tahun 2012, kami melewati tahun sulit karena ada pergantian manajemen. Kami tahun ini berencana menata ulang TRPK untuk mengoptimalkan pendapatan. Karena itu butuh dukungan dari pemkab,'' katanya. (H62-40,88) SM/Alman ED MENUJU LOKASI: Gubernur Jateng Bibit Waluyo didampingi Bupati Pati Haryanto saat menuju ke lokasi jembatan Juwana lama, sempat menyalami warga Doropayung, Kecamatan Juwana, Pati. (32) kegiatan tersebut sebagai prioritas utama,'' ungkapnya. Hanya saja, dia menyayangkan bila perbaikan jalan sering disebut terkendala akibat proses penganggaran. Bagaimana pun, semua pihak yang mempunyai kewenangan menuntaskan tahapan penganggaran harus menyadari mereka bekerja untuk rakyat. ''Jadi, parameternya tentu kepentingan masyarakat banyak,'' jelas warga lainnya, Suudi (45). Disayangkan Pihaknya sangat menyayangkan bila program perbaikan jalan berulang-ulang tertunda akibat alasan seperti itu. Bila kondisi itu dibiarkan berlarut-larut, yang dirugikan tentu masyarakat sendiri. Kadinas Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral, Sam'ani Intakoris, menyatakan alokasi untuk perbaikan jalan masih harus menunggu penganggaran. Diakuinya, institusinya berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, dinas harus secepatnya memperbaiki jalan yang rusak. Namun bila menggunakan alokasi di luar APBD, maka akan disalahkan. Sebaliknya bila tidak berbuat apa-apa, maka tudingan tidak aspiratif sering dialamatkan kepada institusinya. Solusinya, sambil menunggu dana APBD cair, pihaknya menggunakan material sisa perbaikan tahun lalu. ''Meski jumlahnya terbatas, kami tetap mengupayakan perbaikan,'' ujarnya. (H8-32,88)
Page 1 and 2: RABU LEGI, 6 FEBRUARI 2013 TAHUN 63
Page 3 and 4: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Uang Disetor
Page 5 and 6: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Omzet Perajin
Page 7 and 8: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Menanti UU Cu
Page 9 and 10: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Kuliah Umum K
Page 11 and 12: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Anas.... (Sam
Page 13 and 14: Pedrosa Ungguli Lorenzo Pembalap Re
Page 15 and 16: RABU, 6 FEBRUARI 2013 SM/Antara JAY
Page 17 and 18: 17 RABU, 6 FEBRUARI 2013 * TIKET *
Page 19 and 20: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Dulu Ganja, k
Page 21 and 22: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Ditertibkan,
Page 23 and 24: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Memadukan Ken
Page 25: RABU, 6 FEBRUARI 2013 SM/Wisnu Kisa
Page 29 and 30: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Keracunan, Pe
Page 31 and 32: RABU, 6 FEBRUARI 2013 SM/Ranin Agun

Anas: Ada Politik Sengkuni - ScraperOne

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?