Anas: Ada Politik Sengkuni - ScraperOne

More documents

Recommendations

Info

RABU, 6 FEBRUARI 2013 Warga Diminta Ikut Menjaga Selasar Kartini SIDOMUKTI - Peresmian Selasar Kartini direncanakan dalam bulan ini. Peresmian berbarengan dengan peresmian pembangunan lainnya, seperti gedung Perpustakaan Daerah dan Masjid Raya Darul Amal. ‘’Dalam waktu dekat akan diresmikan Wali Kota bersamaan dengan proyek lainnya,’’ ujar Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tedjo Supriyanto, Selasa (5/2). Dia berharap, Selasar Kartini dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh semua masyarakat. Peran serta masyarakat menjaga fasilitas publik mengacu kepada hilangnya lima lampu sorot di Selasar Kartini. Meski hilangnya lampu tersebut menjadi tanggung jawab kontraktor karena masih dalam masa pemeliharaan, namun peran serta masyarakat sangat diharapkan. ‘’Selain memanfaatkan fasilitas publik ini, saya berharap masyarakat juga ikut menjaga agar hilangnya lima lampu, tidak terulang,’’harapnya. Dalam waktu dekat masyarakat semakin termanjakan dengan fasilitas free hot spot. Sembari bermain, masyarakat dapat berselancar di dunia maya dengan bebas. Selasar Kartini juga akan digunakan untuk pelayanan publik. Nanti terdapat petugas kesehatan yang berjaga di sana untuk melayani masyarakat, misalnya, mengecek tensi darah. Palang Merah Indonesia juga telah menjalin komunikasi memanfaatkan Selasar Kartini bila ada kegiatan sumbang darah. Selain itu, kepolisian juga telah menjalin komunikasi untuk memanfaatkan fasilitas publik tersebut guna melayani masyarakat. ‘’Tempat tersebut dapat digunakan polisi untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat, misalnya, tempat pendidikan polisi sahabat anak,’’terang Tedjo. (J21, H32-85) Teddy Setuju Lelang Lurah Camat GEDUNG DEWAN - Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistio berpendapat, ide Gubernur DKI Jokowi tentang lelang camat dan lurah baik kalau diterapkan di Salatiga. Dari proses itu akan didapatkan personel berkualitas. “Usulan saya tidak hanya untuk posisi lurah dan camat, tetapi juga untuk eselon II dan III, sehingga jabatan-jabatan strategis tidak hanya diduduki oleh orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan,” katanya. Dijelaskan, dari proses ini akan meniadakan isu jualbeli jabatan yang sudah menjadi rahasia umum. Pihaknya akan mengajak teman-teman DPRD dan BKD untuk belajar ke Jakarta, sebab bulan ini lelang tersebut akan dilaksanakan. Seperti wacana yang dihembuskan Jokowi, lelang yang dimaksud adalah seleksi terbuka untuk jabatan lurah dan camat di DKI. Setiap PNS yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri dan diseleksi secara profesional. (H32, J21-85) Dibutuhkan Niat Baik SM/Moch Kundori MENUNGGU DAGANGAN : Penjual tahu di Pasar Raya I menunggu dagangan. (85) Pemerintah Diimbau Turun Tangan ● Harga Kedelai Tak Menentu TINGKIR - Pemerintah diimbau untuk segera mengatur tata niaga kedelai. Sebab, hingga saat ini harga kedelai masih tak menentu, bahkan di luar kewajaran hingga menembus harga Rp 7.400 per kilogram. Padahal, harga normal seharusnya dalam kisaran Rp 6.500 per kilogram. Ketua Primkopti Salatiga, Sutrisno Supriyantoro, mengatakan, pasar bebas dalam impor kedelai yang selama ini diterapkan oleh pemerintah, ternyata hanya menguntung pihak tertentu, dalam hal ini importir. Sementara Puskopti atau Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) di daerah, tidak mampu bersaing karena kesulitan modal. “Kami dari Primkopti Salatiga mendesak kepada pemerintah untuk segera mengatur tata niaga kedelai. Sebab, belakangan ini harga kedelai sudah di luar batas kewajaran, karena sempat mencapai Rp 7.400/kg. Jika begini terus para perajin tempe akan kelimpungan,” kata Sutrisno. Aktifkan Fungsi Bulog Sutrisno berharap, pemerintah kembali mengaktifkan fungsi Bulog (Badan Urusan Logistik), baik di pusat maupun di daerah, agar lembaga ini bisa menangani tata niaga kedelai. Pasar bebas dalam impor kedelai hanya menguntungkan pihak importir. Dia menyebut, para importir bisa memainkan harga kedelai di pasaran. “Akibat persaingan itu, Primkopti yang menjadi tulang punggung para perajin bisa bubar, karena kalah bersaing harga kedelai. Harapan kami, ada pengaturan tata niaga kedelai yang jelas,” tegasnya. Menurut Sutrisno yang juga Ketua Puskopti Jateng itu, pada pertengahan Januari 2013, pihaknya selaku ketua Puskopti diundang untuk ikut rakor di gedung DPR RI bersama pihak terkait, seperti Menteri Koperasi, Menteri Perdagangan, dan Bulog. Dalam rakor itu telah disepakati pemerintah akan segera mengatur tata niaga kedelai melalui Bulog. (H32, J21-85) ● Penyelesaian Kasus Pasar Raya II GEDUNG DEWAN - Permasalahan Pasar Raya II yang berlarut-larut disebabkan Pemkot Salatiga dan PT Matahari Mas Sejahtera (MMS) sama-sama menyumbang niat tidak baik. Selain itu, perjanjian yang ditandatangani tahun 1991 yang diperbaiki melalui berbagai adendum, dinilai cacat hukum. Dalam perjanjian itu, banyak pasal yang dipertanyakan, saling bertentangan, demikian pula dengan keabsahannya, bahkan bisa batal demi hukum. Hal tersebut termaktub dalam pendapat hukum tim dari Fakultas Hukum UKSW yang diungkapkan dalam rapat koordinasi Tim Koordinator Kerja Sama Daerah Salatiga dengan DPRD Salatiga, Selasa (5/2). Sumbangan niat tidak baik Pemkot setidak-tidaknya ada dua, yaitu pembangunan bekas Ruko Hasil tanpa izin dari PT MMS. Lalu Pemkot belum menunjuk lahan bongkar muat pengganti Pasar Blauran. Sementara PT MMS tidak memenuhi beberapa kewajiban, sehingga menimbulkan kerugian Pemkot. ‘’Akibatnya, kedua belah pihak saling menyomasi, tapi hingga saat ini belum ada penyelesaian yang baik, yang berpihak kepada rakyat,’’ ungkap Haryanto, ketua tim penyusun legal opinion. Untuk mengurai masalah itu, dia mengusulkan DPRD memediasi kedua belah pihak guna menjalin komunikasi intensif, yang dibatasi jangka waktu agar tidak semakin berlarut-larut. Bila tidak ada solusi seperti itu, maka tidak akan diketahui sampai kapan Pasar Raya II mangkrak. Jefferson Kameo, yang juga menjadi anggota tim, mengatakan, diteliti lebih rinci perjanjian Pemkot dengan PT MMS bisa disimpulkan, batal demi hukum. Konsekuensinya perjanjian dianggap tidak ada, sehingga Pemkot bisa mengambil alih pemanfaatan Pasar Raya II tanpa perlu mengindahkan PT MMS. Berbagai Pertimbangan Asisten I Pemkot Salatiga Tri Priyo Nugroho mengungkapkan, pembangunan bekas Ruko Hasil dahulu dilakukan karena berbagai pertimbangan dan ketidakmampuan PTMMS. Jadi, pembangunan itu bukan tanpa seizin PT MMS. Bila dirunut ke belakang, memang ditemukan banyak masalah, dan itu sudah diketahui Pemkot. Namun yang terpenting, bagaimana kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik untuk masyarakat Salatiga. ‘’Kalau solusinya seperti itu, kami sudah tahu dan bisa mengambil alih, namun kami ingin solusi yang pas,’’ungkapnya. Anggota Komisi II Elysabeth Dwi Kurniasih mengusulkan agar Pemkot atau Dewan mengirimkan surat kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait Pasar Raya II. Hal ini untuk menegaskan temuan BPK sebelumnya. Langkah ini guna mengetahui secara pasti berapa kerugian yang diderita Pemkot terkait kasus tersebut. Wakil Ketua DPRD Muhammad Fathur Rahman yang memimpin rapat sependapat dengan niat dan upaya semua pihak agar permasalahan Pasar Raya II dapat diselesaikan cepat dan tidak berlarut-larut. (J21, H32-85) Dapat Ilmu dari KPU MENJADI anggota Komisi Pemilhan Umum Kota Salatiga selama dua periode sejak 2003, banyak ilmu yang didapat dari Dyah Sari Marhaeny. Sebagai anggota termuda, wanita kelahiran 15 Juli 1979, ini merasa mendapatkan ilmu dari pengalaman yang dijalani. “Saya jadi mengerti dunia politik dari menjadi anggota KPU. Tentu ini pengalaman berharga bagi diri saya sendiri,” kata alumnus Fakultas Hukum Unissula Semarang ini. Dyah mengaku, banyak tawaran untuk masuk partai politik meski aktif menjadi anggota KPU. Namun itu ditolak dengan alasan ingin netral. Dia pun tak berminat untuk terjun ke politik praktis. “Saya ingin semua kader parpol berteman dengan saya. Jadi, dengan tidak ikut parpol, saya lebih netral,” kata wanita berkerudung ini. Wanita yang beralamat di Jalan Kendali Sodo 31, Salatiga, ini merasa sudah cukup dua periode menjadi anggota KPU. Masa baktinya akan berakhir tahun ini dan ibu tiga anak ini tidak berminat lagi mendaftar untuk periode mendatang. “Saya merasa, pengabdian saya di KPU ini sudah cukup. Mungkin saya akan mengabdi kepada masyarakat lagi dengan bentuk yang lain,” kata alumnus SMA3 Salatiga ini. Beberapa waktu lalu, istri Taufiq Nurhidayanto, seorang pengusaha, ini diwisuda S-2 pada Kenotariatan Undip. Mungkin ini menjadi bekal untuk menjadi notaris selepas tidak di KPU lagi. “Ya inginnya ke arah sana. Terpenting, saat ini menjalankan tugas-tugas di KPU dulu hingga akhir jabatan. Tentu saya ingin melaksanakan tugas dengan baik,” kata wanita lemah lembut ini. (Moch Kundori- 85) SM/Moch Kundori 15.000 Nama Dicoret dari DP4 ARGOMULYO - Sekitar 15.000 nama dicoret dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada Mei mendatang di Salatiga. Data tersebut dihimpun dari kegiatan pencocokkan dan penelitian (coklit) yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang sudah berakhir pada Senin (4/1). Divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih KPU Kota Salatiga Dyah Sari Marhaeny SH MKn mengatakan, kegiatan coklit sudah rampung. Namun, pihaknya hingga kini belum bisa mengumumlam nama-nama dan jumlah secara pasti, karena penetapan daftar pemilh sementara (DPS) baru akan dilakukan 8 Februari. “Berdasarkan data DP4 Salatiga sebagai acuan coklit dari Jateng, berjumlah 139.554 orang. Setelah kami melakukan coklit, jumlahnya tidak sebanyak itu. Logikanya, dalam Pilwakot 2011 jumlah pemilih SALATIGA - Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK 1 Salatiga bekerja sama dengan PTSubang Autocomp Indonesia (SAI) menggelar seleksi penerimaan karyawan baru, belum lama ini. PT SAI yang merupakan anak perusahaan PT Astra merupakan produsen komponen kabel pada mobil produksi PT Toyota Astra Motor dan PT Daihatsu Astra Motor. Sebanyak 256 siswa kelas XII dan lulusan SMK di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Magelang, mencoba peruntungan dalam proses seleksi penerimaan karyawan itu. Silvia Utami, HRD dan General Affair PTSAI, mengatakan, dalam Salatiga adalah 124.309 orang. Jadi, perkiraan saya, ada 15.000 nama dari DP4 yang dicoret,” katanya. Menurut Dyah, hasil temuan dalam coklit itu, di antaranya ada beberapa orang meninggal dunia, pindah domisili, pemilih bersatatus TNI/Polri, pemilih terganggu jiwa, dan pemilih tidak dikenal. Nama-nama itu sebelumnya tercatat dalam DP4 dari Provinsi Jateng. “Kemungkinan jumlah pemilih Pilgub saat ini tidak jauh dari jumlah pemilih dalam Pilwakot 2011. Tentu ada penambahan karena banyak pemilih pemula dan juga para pendatang,” katanya. Cermati DPS Dyah menjelaskan, dalam mendukung kelancaran tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, diharapkan kepada semua pihak untuk mencermati daftar pemilih sementara (DPS) yang diumumkan pada 9 Februari di setiap kantor kelurahan. Apabila nama atau keluarga tiga tahun ini perusahaan membutuhkan 3.000 pekerja. Selama kurun waktu setahun akan direkrut 1.600 pekerja. ‘’Kami berusaha memenuhi tenaga kerja dari lulusan SMK, karena dinilai terampil menjadi pekerja guna menunjang produksi. Selain di Kota Salatiga, juga dilakukan proses perekrutan di daerah lain,’’kata Silvia. Saat seleksi tersebut, peserta mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Bila diterima, akan langsung ditraining perusahaan agar siap dan mengetahui bidang kerja yang akan dilakukan. Termasuk mengetahui prosedur operasi standar kerja yang selama belum tercantum dalam DPS, sedangkan yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk memilih, maka bisa dilaporkan pada panitia pemungutan suara (PPS) kelurahan setempat, atau orang yang tidak memilih atau namanya terdaftar ganda dalam daftar pemilih agar dilaporkan kepada PPS untuk diperbaiki sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tanggapan masyarakat mengenai DPS ini ditunggu hingga 1 Maret. Berkaitan temuan Panwaslu Salatiga tentang laporan adanya pelanggaran para petugas PPDP, Dyah menyatakan, telah menindaklanjuti temuan itu. Langkah yang dilakukan yaitu meneruskan ke PPK dan PPS yang bersangkutan untuk dilakukan pengecekan lapangan. “Temuan Panwas sebagian benar dan sebagian salah. Namun kami mengapresiasi berbagai temuan itu untuk koreksi kami. Yang pasti, saat ini proses coklit berjalan lancar sesuai juknis,” katanya. (H32, J21-85) PT Subang Serap 1.600 Lulusan SMK ini telah diterapkan PT SAI. Kepala SMK 1 Drs Bambang DH MPd didampingi Ketua BKK Drs Indriantono Nugroho menjelaskan, pihaknya mengundang perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan perekrutan di sekolahnya. Pihaknya juga bekerja sama dengan Forum BKK dari beberapa kabupaten/kota agar mengundang SMK mengirimkan lulusannya dalam perekrutan tersebut. Kegiatan itu sebagai tindak lanjut ditetapkannya Salatiga sebagai Kota Vokasi, di mana SMK sebagai pilar pelaksanaan Kota Vokasi harus dapat mendukung program penyaluran lulusan SMK. (H2-85) SM/Wahyu Wijayanto GEDUNG SETDA : Salah satu Gedung Setda Salatiga yang digunakan saat ini tidak lagi mencukupi untuk menampung pegawai. (85) Gedung Setda Butuh Rp 23 M SIDOMUKTI - Gedung Sekretariat Daerah Kota Salatiga akan dibangun empat lantai. Pembangunan dilaksanakan tahun ini dengan biaya Rp 23 miliar. ‘’Nanti direnovasi dan dibangun empat lantai,’’tutur Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tedjo Supriyanto, Selasa (5/2). Pembangunan gedung tersebut, menurutnya, mendesak, karena saat ini gedung lama sudah tidak mencukupi menampung pegawai Setda Salatiga. ‘’Kondisinya memang penuh, uyel-uyelan, tidak sehat,’’ katanya. Detail engineering design (DED) gedung tersebut juga sudah diselesaikan. ‘’Kebetulan saya tidak bawa, nanti saya jelaskan rinci bagaimana DED-nya.’’ Pembangunan Gedung Setda merupakan salah satu proyek tahun ini dengan nilai besar. Proyek lainnya adalah pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (Rp 12,5 miliar), pembangunan di bekas Terminal Soka (Rp 10 miliar), lalu penyelesaian Jalan Lingkar Selatan (Rp 5 miliar). Saat sosialisasi APBD beberapa waktu lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga Priyono Soedharto mengungkapkan, penyelesaian berbagai dokumen kontrak pembangunan fisik paling lambat disusun Februari. Lalu pelelangan paling lambat sebulan kemudian, kecuali kegiatan pembangunan yang telah siap. (J21, H32-85) SM/dok TES WAWANCARA : Staf HRD dan General Affair PT SAI mewawancarai siswa lulusan SMK saat perekrutan di SMK 1 Salatiga. (85)
RABU, 6 FEBRUARI 2013 SM/Ranin Agung OLAH TKP: Petugas Unit Identifikasi Polres Semarang mengambil gambar salah satu lokasi di mana warga melakukan aksi massa yang mengakibatkan Kuat Rahmadi tewas, Selasa (5/2).(75) SUMOWONO - Kuat Rahmadi (37) warga Desa Mendongan RT 2 RW 1, Kecamatan Sumowono, Selasa (5/2) dini hari tewas setelah menjadi bulanbulanan tetangganya yang geram karena sering berbuat onar di kampung. Usai aksi massa, oleh warga jasad korban selanjutnya langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat pukul 05.30. Informasi yang berhasil dihimpun dari warga menyebutkan, korban memang terkenal berani kepada warga. Karena ulahnya, tidak sedikit warga yang mengalami luka akibat sabetan parang, rantai serta sabitnya. Aksi massa tersebut, menurut Kades Mendongan Mutaqin, berawal ketika Kuat Rahmadi kembali berbuat onar melempari rumah saudaranya, Alimun (40) Sering Berbuat Onar, Tewas Diamuk Penduduk dengan batu. Aksi yang terjadi sekitar pukul 03.00 tersebut sontak membuat kalang kabut seisi rumah. Supaya tidak menjadi korban, Alimun memutuskan untuk mengajak keluarganya berlindung ke luar rumah sembari berteriak meminta pertolongan. "Setibanya di rumah Pak Alimun, ternyata Kuat sudah tidak berada di tempat. Saat dicari ke gubuk tempat persembunyiannya di sekitar sendang, Pak Alimun justru mendapat luka pada telapak tangan karena sabetan sabit dari korban yang terus melawan," jelasnya. Atas perlakukan korban, lanjutnya, warga yang geram sempat melempari batu ke arah gubuk dengan maksud agar yang bersangkutan keluar dari tempat persembunyian. Karena terus melawan dengan mengayunkan sabit, warga kemudian memutuskan menghakimi korban hingga tewas. "Atas kesepakatan warga, kami langsung memakamkan korban yang mengalami luka di sekujur tubuh. Semua proses selesai pukul 06.00," ujarnya. Usai pemakaman, massa yang berjumlah mencapai ratusan orang terlihat berkumpul di depan Balai Desa Mendongan untuk mendengar pernyataan dari pihak keluarga korban agar tidak menuntut. Situasi kembali memanas setelah warga mengetahui ada wartawan yang datang ke lokasi untuk keperluan peliputan. Massa sempat menarik kamera dan memaksa wartawan keluar dari desa. Beruntung aksi tersebut bisa diredam oleh tokoh agama bersama anggota Polres Semarang dan Polsek Sumowono yang berada di sekitar balai desa. Selama proses mendengarkan pernyataan, petugas kepolisian, baik berpakaian dinas maupun sipil terlihat berjaga-jaga memantau situasi. Samri (56), kakak korban dalam keterangannya menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut secara hukum. "Saya ikhlas sekaligus meminta maaf jika adik kami telah membuat resah masyarakat," tuturnya. Tidak Menuntut Dihubungi terpisah, Kapolres Semarang AB Pangaribuan saat dikonfirmasi membenarkan telah terjadi aksi massa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan keterangan di lapangan, korban memang suka membuat onar di lingkungan masyarakat. Bahkan terakhir sebelum dikeroyok, korban sempat menganiaya salah satu warga menggunakan sabit. "Saat kejadian, memang mendekati waktu salat subuh. Warga yang berkerumun kemudian berusaha mengejar dan memukuli korban menggunakan tangan kosong dan benda tumpul," tuturnya. Setelah dikeroyok hingga tewas, lanjut Kapolres, pihak keluarga korban diketahui tidak menuntut. Menyusul keluarga sudah mengerti bila korban sering berulah dan meresahkan masyarakat. "Kami sudah akan lakukan autopsi tetapi keluarga tidak mau, dan pukul 05.30 korban langsung dikuburkan di pemakaman setempat tidak menunggu keluarga yang lain," lanjutnya. Terkait kejadian ini, Kapolres mengaku tidak ada laporan. Terlebih ketika petugas datang ke TKP, posisi jasad sudah dikuburkan oleh masyarakat. "Awalnya kami tidak tahu karena tidak ada laporan yang masuk. Meski demikian, semua langkah tetap diambil sesuai dengan prosedur, termasuk mengintensifkan patroli untuk menjaga kondusivitas lingkungan setelah kejadian," tandas Kapolres. (H86-75) Kodim Gelar Maulud Nabi GROBOGAN - Di aula Makodim 0717 Purwodadi dilaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diikuti seluruh anggota Kodim dan PNS Kodim serta Persit Kartika Candra Kirana Cabang XXXVIII Kodim 0717 Purwodadi, kemarin. Peringatan ini mengambil tema "Jadikan Keteladanan Nabi Muhammad sebagai Landasan Motivasi Juang dan Profesionalisme Prajurit TNI dalam Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara". Dalam sambutannya, Dandim 0717 Purwodadi berpesan bahwa sebagai umat muslim maka wajib memenuhi panggilan Allah. Selain itu juga harus siap menghadapi kematian untuk menghadap Sang Khalik. Karena itu, manusia harus memiliki bekal pahala berupa amal kebajikan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini menghadirkan penceramah KH Zainuri dari Purwodadi. (K11-75) SALAH seorang nelayan dari Desa Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak memperbaiki mesin perahu, Selasa (5/2). Kondisi cuaca yang masih Memperbaiki Mesin SM/Hartatik tidak menentu membuat nelayan tidak melaut. Waktunya digunakan untuk memperbaiki mesin dan jala. (75) Warga Kaliwungu Korban Tabrak Lari SM/dok TANDATANGANI KERJA SAMA : Kajari Demak Zairida SH MHum menandatangani nota kerja sama dengan Pemkab Demak disaksikan Bupati Drs HM Dachirin Said SH MSi.(75) Kejari Kuasa Hukum Pemkab Demak DEMAK - Pemerintah Kabupaten Demak memperpanjang kerja sama dengan Kejaksanaan Negeri (Kejari) Demak, terkait bantuan hukum. Kerja sama tersebut dimaksudkan jika sewaktu-waktu menghadapi masalah hukum, baik perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN), Pemkab Demak akan memperoleh bantuan hukum dari kejari. Menurut Kabag Hukum Setda Demak, H Windu Sunardi SH MH, kepastian tersebut menyusul telah ditandatangani nota kesepahamanan antara kedua belah pihak, belum lama ini. Penandatanganan dilakukan Bupati Drs HM Dachirin Said SH MSi dan Kajari Demak, Zairida SH MHum. Windu menjelaskan, penandatanganan kesepahaman itu merupakan pembaruan kesepakatan kerja sama antara kejaksaan dan Pemkab yang telah habis masa berlakunya. <strong>Ada</strong>pun kerja sama dimaksud pada intinya berisi kesanggupan kejaksaan untuk memberi bantuan hukum kepada pemkab menyangkut persoalan perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai tergugat ataupun penggugat. "Jika Pemkab menghadapi permasalahan hukum perdata atau TUN, kejaksaan yang menjadi kuasa hukumnya. Hal ini sesuai dengan UU No 16/2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia," kata Windu. Berdasar UU tersebut, lanjut Windu, jaksa berwenang melakukan penuntutan, melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum, serta wewenang lain seperti pengawasan bagi pidana bersyarat, penyidikan tindak pidana tertentu, dan melakukan pemeriksaan tambahan. Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Demak, Zairida mengatakan, seiring laju reformasi birokrasi, kesadaran dan pemikiran masyarakat semakin meningkat. Masyarakat cenderung kritis dalam memperjuangkan hakhak dan kepentingannya. Karena itu, sering kali muncul gugatan kepada pemerintah, terutama terkait berbagai kebijakan yang menyentuh rakyat. Disampaikan pula, kejaksaan tidak mengenal sukses fee. Kejaksaan menggratiskan setiap tindakan yang dilakukan untuk memberi pelayanan dan pertimbangan, serta bantuan pendampingan, atau untuk mengantisipasi dalam rangka menjaga kewibawaan pemerintah dan menjaga aset, baik berupa fisik maupun SDM. (H1-75) KENDAL - Nasib nahas dialami Aslori (40) warga Desa Sukomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Dia diduga menjadi korban tabrak lari di jalan arteri Lingkar Kaliwungu, Selasa (5/2) sekitar pukul 10.00. Aslori tewas dengan kondisi mengenaskan di lokasi kejadian, setelah tertabrak truk dari arah belakang. Korban juga terseret truk hingga 20 meter. Musibah bermula sewaktu korban bersama dua rekannya, yakni Ngatman dan Sukriswanto akan pergi memancing. Mereka menaiki sepeda. Ketiga orang itu kemudian hendak menyeberang di jalan lingkar. Posisi korban ada di belakang, sedangkan dua rekannya di depan. Ngatman mengatakan, dirinya tidak tahu persis kejadiannya. Dia hanya mendengar suara benturan keras. DEMAK - Sejumlah anggota militer dan pegawai sipil Kodim 0716/Demak menjalani pemeriksaan kelengkapan berkendara motor, Selasa (4/2). Mereka yang tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan mendapatkan hukuman disiplin, seperti push up dan sit up. Razia tersebut dilakukan sejumlah Tamtama Provos dan diikuti sekitar 50 personel Kodim 0716. Dandim 0716/Demak Letkol Arm Rully Chandrayadi mengatakan, razia ini bagian dari penegakan disiplin anggota dalam berkendara motor. ”Saya tidak menginginkan anggota mengalami kejadian berbahaya akibat mengabaikan keselamatan. Sebagai panutan masyarakat, TNI wajib memberi contoh dan bila terbukti melanggar harus dihukum,” ujarnya, di Makodim, kemarin. TNI, lanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendasarkan pada Sapta Marga. Tidak hanya melaksanakan tugas sesuai dengan keterampilan di bidang masing-masing, tapi juga diikuti dengan kualitas moral yang tinggi agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan secara baik. Hukuman Disiplin Sementara itu, Kopral Satu Ngatman hanya melihat Aslori tertabrak truk boks dan terseret sekitar 20 meter. ”Saya saat itu berjalan di depan korban. Saya terkejut mendengar suara benturan keras. Saat saya melihat ke belakang, ternyata korban tertabrak dan terseret truk,” katanya. Korban Terseret Benturan keras itu menyebabkan korban dan sepeda tersangkut truk dan terseret. Aslori tewas dengan kondisi mengenaskan. Teman korban mencoba menghentikan truk, tetapi kendaraan yang tidak diketahui nomor polisinya kabur melarikan diri ke barat. ”Setelah menabrak, sopir truk tidak berhenti. Sopir tetap melajukan kendaraan ke barat,” tandasnya. Petugas Satlantas Polres Kendal yang menerima laporan, tidak berselang tiba di lokasi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk dua orang rekan korban yang melihat kejadian tersebut. Hasil penyidikan sementara di lapangan, korban ditabrak dari arah belakang dan terseret truk. Petugas juga mengejar truk boks tersebut. (H36-75) Masyarakat Harus Diprioritaskan ● Lelang Garapan Eks-Bengkok UNGARAN - Kalangan Dewan berharap sekaligus meminta Pemkab Semarang untuk memprioritaskan warga desa terkait lelang garapan lahan eks-bengkok desa yang kini menjadi kelurahan. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Achsin Ma'ruf menyebutkan, dirinya banyak mendapat keluhan dari warga tentang pemenang lelang untuk menggarap lahan eks-bengkok desa yang berasal dari luar desa. "Mereka mengeluhkan lahan eks-bengkok desa yang sekarang jadi aset Pemkab, antara lain lelang garap sewa lahan eks-bengkok Desa Bergas Lor yang dimenangi warga dari luar desa," katanya. Berdasarkan data, terdapat 27 desa yang menjadi kelurahan di Kabupaten Semarang. <strong>Ada</strong>pun pendapatan lelang tanah eks-bengkok diperkirakan mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Agar tidak berlarut, dia mendesak Bupati Semarang segera mengeluarkan kebijakan lelang lahan eks-bengkok. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang Maskur Abdullah saat dikonfirmasi menuturkan, bila lelang lahan eks bengkok desa telah ditawarkan secara umum kepada siapa pun yang memiliki KTP Kabupaten Semarang. "Artinya, warga di luar desa bisa mengikuti lelang asal dibuktikan dengan KTP Kabupaten Semarang," tuturnya. (H86-75) Anggota Kodim Dihukum Push Up ● Surat Kendaraan Tidak Lengkap Soejadi selaku Tamtama Provos Kodim Demak menambahkan, hukuman disiplin yang diterapkan pada anggota secara berjenjang. Mulai dari peneguran hingga sanksi disiplin seperti push up, sit up, dan lari. Namun jika anggota melakukan pelanggaran berkali-kali, satuan terkait akan menerapkan hukuman sel. ”Razia ini untuk menegakkan kedisiplinan anggota agar mematuhi kelengkapan dalam berkendara motor. Mereka harus memakai atribut keselamatan dan membawa kelengkapan surat seperti SIM, STNK, dan KTA,” urainya. (J9-75) GWB Adukan Kepala BKD ke Dewan ● Sembilan Bulan Tunjangan Tak Dibayar GROBOGAN- Guru wiyata bakti (GWB) Kabupaten Grobogan memprotes pencabutan Peraturan Bupati (Perbup) Grobogan No 233 Tahun 2012 tentang pemberian tunjangan kesejahteraan. Besarnya tunjangan kesejahteraan Rp 100.000 per bulan telah dihentikan sejak April 2012. "Yang mengherankan, mengapa pencabutan Perbup tersebut dilakukan Desember 2012, setelah para guru termasuk tenaga honorer di lingkungan Pemkab menunggu sembilan bulan. Karena itu, saya minta kepada DPRD Grobogan membantu nasib sekitar 1.000 tenaga honorer," kata Dewan Penasihat Forum Guru Wiyata Bakti (FGWB) Grobogan Sumitro SPd, kepada Suara Merdeka, Selasa (5/2). Surat pengaduan ke DPRD telah dikirim seminggu lalu. Menurut Sumitro, yang juga wakil ketua PGRI Kabupaten Grobogan ini, keterangan dari Badan Kepegawaian daerah (BKD) yang menyatakan tunjangan kesejahteraan kepada tenaga honorer yang masuk data K2 (pengabdian minimal satu tahun sebelum 31 Desember 2005) tidak ada dasar hukumnya, pemborosan, dikomplain masyarakat, dan belum ada uji publik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkesan mengadaada. "Itu hanya versi jawaban Kepala BKD yang tidak mempelajari dan mengetahui kronologi terbitnya Perbup No 233 Tahun 2012," katanya. Hal sama diutarakan Agung Budi utomo, guru tenaga honorer di SD Kuripan Kecamatan Purwodadi, yakni pencabutan Perbup merugikan para guru dan tenaga honorer lain. "Peraturan boleh dicabut, sepanjang tidak merugikan pihak lain yang berkompeten terhadap isi Perbup tersebut. Apalagi pencabutan Perbup tanpa memberitahukan lebih dulu kepada para tenaga honorer. Lain halnya jika pada April 2012 dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu," tandas Agung. Menanggapi keluhan para guru tersebut, Ketua Komisi A DPRD Grobogan Bukhori SH berjanji akan memanggil Kepala BKD Suhadi, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag Hukum, dan wakil tenaga honorer. (K11-75) SM/Hartatik DIHUKUM PUSH UP : Salah seorang anggota Kodim 0716/Demak menjalani hukuman push up karena tidak bisa menunjukkan surat kelengkapan berkendara motor, Selasa (5/2).(75)
Page 1 and 2: RABU LEGI, 6 FEBRUARI 2013 TAHUN 63
Page 3 and 4: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Uang Disetor
Page 5 and 6: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Omzet Perajin
Page 7 and 8: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Menanti UU Cu
Page 9 and 10: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Kuliah Umum K
Page 11 and 12: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Anas.... (Sam
Page 13 and 14: Pedrosa Ungguli Lorenzo Pembalap Re
Page 15 and 16: RABU, 6 FEBRUARI 2013 SM/Antara JAY
Page 17 and 18: 17 RABU, 6 FEBRUARI 2013 * TIKET *
Page 19 and 20: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Dulu Ganja, k
Page 21 and 22: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Ditertibkan,
Page 23 and 24: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Memadukan Ken
Page 25 and 26: RABU, 6 FEBRUARI 2013 SM/Wisnu Kisa
Page 27 and 28: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Kuota City Ga
Page 29: RABU, 6 FEBRUARI 2013 Keracunan, Pe

Anas: Ada Politik Sengkuni - ScraperOne

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?