You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BAB XIV<br />
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT<br />
Pasal 29<br />
(1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Propinsi <strong>Jambi</strong>,<br />
setiap hari kerja.<br />
(2) Setiap awal Tahun Anggaran Direktur Utama mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau<br />
nama lain atas recana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan<br />
dan alat kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut :<br />
a. Biaya operasional dan pemeliharaan sebesar 50 %<br />
b. Biaya pengembangan sumber daya manusia sebesar 5 %<br />
c. Biaya untuk jasa pelayanan sebesar 44 %<br />
d. Biaya kegiatan pembinaan manajemen sebesar 1 %<br />
(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh RSUD Raden Mattaher sesuai<br />
dengan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dalam APBD pada tahun<br />
yang berjalan.<br />
(4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. dikelola oleh Direktur Utama yang tujuannya<br />
untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Rumah Sakit, untuk jasa pelayanan<br />
dengan proporsi pembagiannya diatur oleh tim bersama Direktur Utama.<br />
(5) Penerimaan untuk pengembangan SDM dikelola oleh Direktur Utama.<br />
(6) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit yang tidak mencukupi dari<br />
penerimaan RSUD Raden Mataher <strong>Jambi</strong>, ditanggulangi oleh pemerintah daerah atas usulan<br />
Direktur Utama .<br />
BAB XV<br />
PEMBINAAN<br />
Pasal 30<br />
(1) Dalam rangka pembinaan Rumah Sakit dilakukan oleh Tim Pembina Daerah yang ditetapkan<br />
dengan Keputusan Gubernur.<br />
(2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasi serta<br />
melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan Rumah Sakit<br />
BAB XVI<br />
SANKSI ADMINISTRASI<br />
Pasal 31<br />
Dalam hal wajib retribusi tidak dapat melunasi tepat pada waktunya atau terdapat kekurangan dalam<br />
pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan<br />
dari retribusi yang terutang.<br />
BAB XVII<br />
PENUTUP<br />
Pasal 32<br />
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I <strong>Jambi</strong> Nomor 10 Tahun<br />
2001 tentang Biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher<br />
<strong>Jambi</strong>, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.<br />
(2) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya,<br />
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur<br />
12
Change language