BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangAlinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranyamenyatakanbahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsaIndonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupanbangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat(1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhakmendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan danteknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia.” Sudah selayaknya ketentuan tersebut sebagaibahan perimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentangPaten. Ketentuan tersebut juga sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal20 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menjadilandasan hukum pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2001 tentang Paten.1

Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berkaitan erat denganpengaturan paten karena paten terjadi dari hasil olah kemampuan intelektualmanusia yang memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi sebagai invensi atau penemuan dibidang teknologi baru yangmemiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri.Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila negara memberikanperlindungan kepada (para) inventor atau pemegang hak penemuan agarinvensi atau patennya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan tingkatkesejahteraannya. Pencantuman pasal itu merupakan pengakuan NegaraRepublik Indonesia bahwa perlindungan hak asasi manusia juga mencakupperlindungan terhadap pemegang paten.Indonesia telah mengimplementasikan sistem paten melalui Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 dan efektif berlaku sejak tanggal 1Agustus 1991 dan telah beberapa kali diubah. Undang-Undang Paten itu perludirevisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 karena Indonesia ikutserta menjadi anggota WTO, dan agar menyesuaikan sistem paten dengankonvensi-konvensi internasional dibidang hak kekayaan intelektual termasukTRIP’s Agreement. 1 Undang-Undang Paten itu direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 seiring dengan kewajiban Indonesia sebagainegara berkembang yang diberi waktu mengharmonisasikan dan atau1 Tim Naskah Akademik RUU Paten, Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008,BPHN-Kemenkumham, hlm. 32

mengesahkan undang-undang baru dibidang hak kekayaan intelektual sampaidengan akhir tahun 2000. 2Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia telahmeratifikasi World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang No. 7Tahun 1984. Dalam ketentuan tersebut diatur pula Aspek-aspek Dagangdibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rights/TRIP’s) yang telah diratifikasi dan disahkanmelalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah menjadi bagian darisistem hukum Indonesia namun belum dimanfaatkan untuk meningkatkankesadaran, kemampuan, dan perlindungan inovasi atau invensi berbasis patenserta peningkatan kesejahteraan para inventor atau para pemegang Paten,apalagi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itudisebabkan jumlah permohonan paten yang diajukan dari dalam negeri olehpara inventor lokal masih sangat sedikit.Kehadiran Undang-Undang Paten yang telah dilaksanakan sejak tahun1991, belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan permohonanpaten dalam negeri. Hal itu disebabkan kehadiran undang-undang tersebutbelum dimanfaatkan secara efektif oleh para peneliti kalangan swasta danpemerintah, para pelaku usaha serta aparat pemerintah baik sebagai pelaksanaundang-undang itu, dan elite pemerintah sehingga undang-undang paten2 Ibid. Hlm. 53

elum bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Disampingitu, masih ada beberapa Peraturan Pemerintah yang belum ada padahalperaturan itu sangat diperlukan, misal: Peraturan Pemerintah tentang Lisensi,Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Wajib, dan sebagainya.Rendahnya permohonan paten dalam negeri dapat dilihat dari tabelpermohonan paten berikut ini:Data Permohonan Paten Tahun 2009 – 2011NoNegara2009 2010 2011Lokal Asing Jumlah Lokal Asing Jumlah Lokal Asing Jumlah1 Cina 877611 99075 976686 293066 98111 391177 467120 905788 23729082 Thailand 4196 5534 9730 3539 2000 5539 2728 2077 48053 Malaysia 1234 4503 5737 1275 5189 6464 1136 5423 65594 Singapore 827 7909 8736 892 8881 9773 1056 8738 97945 Indonesia 684 4145 4829 795 5485 6280 777 5353 61306 Filipina 22 1657 1679 13 1140 1153 6 1129 1135Dari data di atas menunjukkan jumlah permohonan paten di Indonesiamasih sangat sedikit jumlah permohonan paten dalam negeri yang diajukanapabila dibandingkan dengan pemohon paten di negara Cina, Thailand,Malaysia, dan Singapura. Padahal Indonesia telah menjadi anggota WTO4

sejak awal organisasi itu berdiri dan telah berusaha mengharmonisasikansistem hak kekayaan intelektualnya dengan ketentuan paten internasionalsejak akhir tahun 1999.Dengan jumlah populasi lebih dari 200 juta jiwa permohonan patenyang masih di bawah 800/tahun invensi, menunjukkan bahwa kesadaran danpemahaman sistem paten di Indonesia masih rendah. Undang-Undang PatenNomor 14 Tahun 2001 (UUP) yang merupakan revisi Undang-Undang PatenNomor 13 Tahun 1997 masih belum dipahami dan dimanfaatkan secaramaksimal.Dengan menjadi anggota WTO, sebenarnya telah mempercepat eraglobalisasi yang membuka sekat kendala perdagangan antar Negara menjadiera perdagangan bebas. Hal tersebut akan memberi manfaat bagi Indonesiaapabila kita mampu menghasilkan inovasi dan invensi yang dipatenkan,memiliki kemampuan penerapan teknologi yang efektif dan kemampuanberbisnis yang efisien sehingga produk-produk barang, dan atau jasaIndonesia yang berbasis paten memiliki daya saing yang kuat di pasar mancaNegara. Dan tentunya diharapkan ekspor produk Indonesia tidak sekedarmengandalkan sumber daya alam yang tidak tergantikan.Meskipun Indonesia telah menjadi anggota WTO dan meratifikasiberbagai konvensi internasional dibidang HaKI terutama Patent CooperationTreaty (PCT) melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997,permohonan paten melalui “PCT route” yang diterima oleh Direktorat5

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia (Ditjen HKI) meningkat pesat. Namun jumlah permohonan patendari dalam negeri masih sedikit dibandingkan dengan jumlah permohonanpaten dari luar negeri.Data statistik yang diterbitkan oleh Ditjen HKI menunjukkan jumlahpermohonan paten PCT lebih dari 80% dari keseluruhan permohonan patenyang setiap tahunnya mencapai sekitar 5000 invensi bila merujuk pada datastatistik permohonan paten di atas selama 3 (tiga) tahun terakhir.Di sisi lain, kebanyakan permohonan paten yang diajukan olehinventor lokal dengan kemampuan ekonomi yang masih sangat terbatas padapaten sederhana yaitu invensi dibidang teknologi yang memiliki kegunaanpraktis, biaya lebih murah, dan proses pendaftarannya relatif singkat. Namuntetap saja biaya pemeliharaan paten sederhana yang berjumlah puluhan juta itumerupakan kendala bagi pemohon paten dalam negeri karena kemampuanekonomi yang terbatas dan hasil penerapan paten yang belum bisamemberikan keuntungan yang memadai.Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik yang diantaranya memberi perlindungandan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilaksanakan melalui sistemelektronik. Perkembangan hukum baru itu selayaknya mampu meningkatkanpelayanan Pemerintah dibidang paten dengan menggunakan transaksielektronik atau e-filing. Hal itu telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal6

Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Ditjen AHU) dalam memberikan pelayanan dibidang pendirian badanhukum. Permohonan paten melalui e-filing sudah diterapkan oleh Negaranegaralain, misal: Jepang, Uni Eropa, dan sebagainya.Penerapan e-filing dalam permohonan paten sangat sesuai dengankondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang mempunyai kondisigeografis yang luas sehingga memerlukan pelayanan secara e-filing karenasistem pelayanan itu akan sangat efisien dan efektif untuk meningkatkanjumlah permohonan dan perlindungan paten di tanah air. Permohonan patensecara e-filing merupakan suatu kebutuhan yang belum diatur secara tegasdalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka BadanPembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM memandangperlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik RancanganUncang-Undang tentang Paten dalam rangka mempersiapkan revisi RUUPaten.B. Identifikasi MasalahBerdasarkan pokok masalah, dan harapan di atas, Undang-UndangPaten Nomor 14 Tahun 2001 (UUP) yang berlaku sekarang ini masih adasebagian materi yang sudah kurang memadai, dan diperlukan peraturan baru7

yang dapat meningkatkan implementasinya yang sesuai denganperkembangan zaman.Dalam rangka memberikan landasan ilmiah dalam menyusun RUUPaten, maka dalam menyusun Naskah ini telah dilakukan penelitian danpengajian berbagai permasalahan yaitu:1. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dalam perlindungan patendi Indonesia berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001, sehingga undangundangtersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif danefisien serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia?2. Hal-hal apa saja yang dapat dijadikan masukan untuk merevisi UU PatenNo. 14 Tahun 2001?3. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis dan yuridis dalam pembentukan RUU Paten?4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauandan arah pengaturan pembentukan RUU Paten?C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah AkademikTujuan menyusun Naskah Akademik RUU tentang Paten adalahsebagai berikut:1. Merumuskan Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalamperlindungan paten di Indonesia berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001, agarperubahan undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan yang8

lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan pertumbuhanperekonomian Indonesia;2. Merumuskan hal-hal lain yang dapat menjadi rujukan dalam rangkapenyusunan revisi UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten;3. Merumuskan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukanRevisi RUU Paten;4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang-lingkup pengaturan,jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Revisi RUU tentang Paten;D. MetodeMetode penelitian dalam penyusunan Naskah menggunakan metodependekatan deskriptif-analisis, pendekatan secara interdisipliner, danmultidisipliner dengan pengelolaan secara terpadu.Melalui pendekatan interdisipliner akan diketahui hukum dan ilmuhukum yang mengatur tentang paten, dan akan diketahui ilmu pengetahuanlainyang mendukung pengaturan penyusunan Naskah Akademik RUUtentang Paten. Naskah ini disusun dengan melakukan pendekatan secarainterdisipliner dan multidisipliner sehingga akan diketahui Ilmu-ilmuPengetahuan lainnya yang mendukung pengaturan penyusunan Naskah ini.Selain itu, metode pendekatan sistemik ini digunakan sebagaikonsekuensi dari pengertian dan pemahaman tentang paten, danpenelitianini harus pula mendekati permasalahan tersebut di atas secara futuristik,9

karena penelitian ini menyangkut pembangunan yang berkelanjutan, sertaperbandingan hukum secara substanstif dengan negara lain yangberdampingan, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum yangserupa dan negara yang menganut sistem hukum yang berbeda sebagaipembanding.Pada dasarnya penyusunan Naskah ini dilakukan dengan menggunakanmetode penelitian yuridis-normatif [Soeryono Soekanto, dan Sri Mamudji,2003] dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berasal dari data sekunderyang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan-peraturan yangberkaitan dengan paten) dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier(hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah hukum dan sebagainya) serta datadatayang diperoleh dari anggota tim.Selain hal di atas, penelitian diawali dengan melakukan inventarisasihukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentangpaten. Hasil inventarisasi ini kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkannorma-norma hukum yang berlaku, dan disusun menjadi suatu sub sistemsebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional, 3 dan diperlukannya bahanbahanhukum untuk mempersiapkan RUU Paten.Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum3 Munir Fuady, 2007, Perbandingan Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, hlm 15.10

primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan tertier. 4 Bahan-bahanhukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh langsung darisumber yang berwenang yaitu interdep, baik berupa peraturan perundangundangan,dokumen, risalah-risalah rapat, termasuk dalam bentuk elektronikmelalui media internet.Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang tidakdiperoleh langsung dari sumbernya, namun menerangkan atau menjelaskanhal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian, baik langsung maupun tidaklangsung. Sedangkan bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahankepustakaan non hukum yang mempunyai kaitan, baik secara langsungmaupun tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahanhukum tertier berupa hasil-hasil penelitian bidang ilmu hukum, dan kemudiandilakukan pengumpulan data.Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, datakepustakaan ini diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi yangdiperkirakan memiliki kompetensi di bidang hukum paten. Juga pada instansiatau lembaga-lembaga penelitian yang berkaitan dengan hak kekayaanintelektual, khususnya paten baik di Indonesia maupun di manca Negaradengan cara menelusuri melalui website, dan sumber-sumber tertulis lainnya.Pengumpulan informasi dilakukan pula dengan wawacara dengan4 [Lili Rasyidi, Op Cit, hlm 1].11

nara sumber terpilih, wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancarayang telah disusun dan nara sumber yang telah ditetapkan terlebih dahulu,sesuai dengan data dan informasi yang diharapkan, narasumber dari konsultanHKI.Data dan informasi yang diperoleh, baik yang diperoleh melalui studikepustakaan maupun wawancara, akan dianalisis secara kualitatif. Adapunanalisis kualitatif dilakukan terhadap data dan informasi tersebut ditentukanberdasarkan asas dan norma yang telah diterima umum, dan atau merupakannilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Penelitian lebih banyak dilakukan di Badan Pembinaan HukumNasional, dan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia, dan pembahasan terakhir dilakukan padatanggal 25 Oktober 2012 di Hotel Seraton Media Hotel12

BAB IIKAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRISA. Kajian TeoretisTeori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI, antara lain: 5a. Teori Hak Alami (natural right theory)Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukumalam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. MenurutJohn Locke (1632-1704), secara alami manusia adalah agen moral.Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendirisebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. 6 Hal utamayang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya.Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukantindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya, namuntetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang dimiliki orang lain.Kebebasan membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya,mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatuyang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha5 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju,Cetakan ke I, Bandung, 2011, hlm. 49-51.6 Ibid hlm. 49. Teori ini bisa dibaca dalam Oentung Soeropati, Hukum KekayaanIntelektual Dan Alih Teknologi, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1999, hlm. 9.13

mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan,desain atau invensi baru dan selanjutnya secara alami dan otomatismerupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligusjuga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupunbudaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbultersebut.b. Teori Karya (Labor Theory)Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hakalami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukansesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkansesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namuntidak semua orang mendayagunakan fungsi otaknya untuk melakukansesuatu. 7Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh DavidMcClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memangmemiliki motivasi untuk berprestasi.c. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory)Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teorisosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang7 Ibid, hlm. 50. Teori ini dapat juga dibaca dalam Adam I. Indrawijaya, PerilakuOrganisasi, Sinar Baru Algensindo, Cetakan VI, Jakarta, 2000, hlm. 5214

yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkanmemperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Halyang perlu dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata(tangible), misalnya dengan uang, barang atau jasa adakalanya justru yanglebih berharga adalah hal yang tidak nyata (intangible), sepertipenghormatan, persahabatan. 8 Kaitannya dengan HKI adalah perlunyakepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atau karyayang dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat dari karya HKItersebut, namun juga harus memberikan sesuatu kepada pencipta,pendesain atau inventornya. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atauhubungan timbal balik yang saling menguntungkan pencipta, pendesainatau inventor akan merasa dihargai hasil karya atau jerih payahnyasehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baruyang bermanfaat lainnya.d. Teori Fungsional (Functional Theory)Penganut teori ini antara lain Talcot Parson dan Robert K. Merton. Kajianteori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yangmenyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskanmengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku.8 Ibid, hlm. Teori ini dapat dibaca dalam Margaret M Poloma, ContemporraySociology Theory ( SosialKontemporer), Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 5215

Eksistensi atau keberlangsungan struktur atau pola yang sudah adadijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang pentingatau bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul danberkembang dalam kehidupan masyarakat para fungsional berusahamenunjukan suatu pola yang telah memenuhi kebutuhan sistem yang vitaluntuk menjelaskan eksistensi pola tersebut. 9 Objek kajiannya adalahmasyarakat. Marion J. Levi 10 mendevinisikan masyarakat sebagai suatusistem tindakan dengan ciri-ciri yaitu melibatkan suatu pluralitas(kemajemukan) individu yang saling berinteraksi, merupakan unsurpemenuhan diri, kemampuan eksistensinya lebih lama dari kehidupanindividu. Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatifmengelola sumberdaya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupunsumber daya manusia yang menghasilkan cipta, desain atau invensi baru.Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teorifungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsionaldalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberikan kontribusi positiftehadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistematau masyarakat yang sudah ada. Suatu ciptaan atau invensi yang9 Ibid, hlm. 51 Teori ini dapat dibaca dalam Irving M. Zetlin, Memahami KembaliSosiologi-Kritik terhadap Teori sosiologi Kontemporer (diterjemahkan oleh Anshori danjuhanda), UGM Pers, 1998, hlm. 3-4, dan George Ritzer, A Multiple Paradigma Sociology(disadur oleh Alimandan, Rajawali Pers, 1992, hlm. 25-2910 Ibid, hlm. 416

erdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapatdiabaikan keberadaannya. Salah satu syarat perlindungan HKI harusbermanfaat (fungsional) bagi manusia.Selain teori-teori di atas, Anthony D’Amao dan Doris Estella Longmengemukakan beberapa teori mengenai HKI sebagai berikut: 111. Prospect TheoryTeori prospek merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidangPaten. Dalam seorang inventor menemukan invensi besar yang sekilas tidakbegitu memiliki manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yangmengembangkan invensi tersebut menjadi suatu invensi yang berguna danmengandung unsur inovatif, inventor pertama berdasarkan teori ini akanmendapat perlindungan hukum atas invensi yang pertama kaliditemukannya.2. Trade secret avoidance theoryMenurut teori ini, apabila perlindungan terhadap hak paten tidak eksisi,perusahaan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungiinvensi mereka melalui Rahasia Dagang. Berdasarkan teori ini,perlindungan hak paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomissangat efisien.11 Anthony D’Amato & Doris Estelle Long, International Intellectual Property Law,Kluwer Law Internasional, London 1997, hlm. 1817

3. Rent dissipation theoryTeori ini juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada inventorpertama atas invensinya. Seorang inventor pertama harus mendapatperlindungan dari invensi yang dihasilkannya walaupun kemudian invensitersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untukmematenkan invensi yang telah disempurnakan tersebut.B. Kajian Terhadap Asas-asas Dalam Perlindungan PatenUntuk mendorong peningkatan permohonan paten dalam negeri, makadalam perubahan UU No. 14 Tahun 2001 perlu dimasukkan asas-asas atauprinsip-prinsip yang mendukung keinginan tersebut. Asas-asas atau prinsipprinsipyang perlu dimasukkan dalam perubahan UU No. 14 Tahun 2001adalah sebagai berikut:1. Asas Manfaat:Yang dimaksud dengan Asas Manfaat dalam undang- undang ini adalahperlindungan paten yang memberikan manfaat bagi para inventorpemegang hak dan pengguna hak paten. Konteks manfaat yang dimaksuddisini yaitu setiap invensi yang dihasilkan harus memiliki unsur kebaikandan kemanfaatan serta dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Prinsipini memperbolehkan inventor untuk memperoleh manfaat ekonomi dariinvensi yang diciptakannya sepanjang tidak menggunakan hak paten yang18

dimilikinya sebagai alat mengambil keuntungan yang berlebihansehingga merugikan orang banyak.2. Asas Rasional:Yang dimaksud Asas Rasional dalam undang-undang ini adalahperlindungan paten yang mempertimbangkan nilai ekonomis dari invensi,berdasarkan sifat alamiah dari perkembangan pengetahuan manusia itusendiri, mempertimbangkan ketahanan nasional, kesejahteraan masyarakatdan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat.3. Asas Efisien:Yang dimaksud Asas Efisien dalam undang-undang ini adalahperlindungan paten yang mempertimbangkan pengelolaan hak pada biayayang layak.4. Asas Optimal:Yang dimaksud Asas Optimal dalam undang-undang ini adalah invensiyang menggunakan seluruh sumberdaya dan pengetahuan yang ada didalam negeri.5. Asas Ekonomis:Yang dimaksud Asas Ekonomis dalam undang-undang ini adalahperlindungan paten memberikan manfaat, secara efisien, optimal, yangmenghasilkan nilai tambah.6. Asas Peningkatan Nilai Tambah:Yang dimaksud Asas Peningkatan Nilai Tambah dalam undang-undang ini19

adalah perlindungan paten yang menciptakan nilai tambah di dalamnegeri.7. Asas Berkelanjutan:Yang dimaksud Asas Berkelanjutan dalam undang-undang iniadalah pengelolaan hak yang memperhatikan perkembangan teknologi dansosiologi agar pemanfaatannya dapat diteruskan dalam waktumendatang.8. Asas Berkeadilan:Yang dimaksud Asas Berkeadilan dalam undang-undang iniadalahPerlindungan paten yang menjamin aksesibilitas informasi seluruh lapisanmasyarakat.9. Asas Kesejahteraan Masyarakat:Yang dimaksud Asas Kesejahteraan Masyarakat dalam undang-undangini adalah perlindungan paten yang berorientasi pada kesejahteraanseluruh lapisan masyarakat.10. Asas Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat:Perlindungan hak dan kewajiban pemegang paten denganmempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban.11. Asas Transparansi Pelayanan dan PemeriksaanPerlunya ada transparansi dalam pelayanan dan pemeriksaan paten.Transparansi pemeriksaan di sini yaitu adanya publikasi ataupemberitahuan hasil pemeriksaan paten kepada inventor.20

1. Permohonan Paten dalam NegeriImplementasi pemanfaatan perlindungan paten di Indonesia belummaksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari datayang disajikan pada tabel jumlah pemohon paten di Indonesia yang dibuatoleh Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Data tersebutmenunjukkan pemohon paten Indonesia masih sedikit jika dibandingkandengan negara Malaysia, Cina dan Singapura. Pemohon paten itu pun lebihdidominasi oleh pemohon paten dari luar negeri. Keadaan tersebutdisebabkan karena masyarakat belum memahami pentingnya suatuperlindungan paten terhadap hasil invensi. Disamping itu pemberdayaanpaten yang kurang maksimal, untuk pendaftaran paten masih mewajibkaninventor datang langsung ke Ditjen HKI untuk mendaftarkan invensinya,adanya kekhawatiran para investor dalam menggunakan teknologi dalamnegeri yang dipatenkan dan juga cara pandang masyarakat Indonesia.2. Paten SederhanaData statistik permohonan paten di Indonesia menunjukanpermohonan paten dari dalam negeri masih minoritas dibandingkan dariluar negeri baik untuk paten (biasa), dan paten sederhana. Permohonan22

paten sederhana lebih banyak dibandingkan paten (biasa) namun secarakeseluruhan, masih minoritas.Hal itu disebabkan untuk mengajukan permohonan paten relatif lamadan biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masihdianggap mahal bagi para inventor nasional yang pada umumnya bukanpara pengusaha besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan permohonanpaten sederhana diperlukan perubahan makna kepentingan nasionalsebagaimana dilakukan oleh administrator paten di negara-negara lain.Upaya untuk mendorong peningkatan permohonan paten sederhana harusdilakukan dengan cara yang elegan dan tidak kasat mata dengan mengubahperilaku administrator paten dalam memproses permohonan paten daridalam negeri dengan mengutamakan efisiensi dan efektif dalam penerapanundang-undang paten.Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 perludipertimbangkan biaya pemeliharaan paten sederhana agar dihapus,sehingga mendorong inventor nasional untuk mengajukan paten-patensederhana. Dengan demikian jumlah permohonan paten dari dalam negeriterutama yang diajukan para inventor nasional semakin berkembang.Kondisi tersebut akan meningkatkan nilai kompetitif Negara Indonesia danmemperoleh penghargaan dari negara-negara lain.23

3. PendaftaranPermasalahan pemohonan paten yang relatif lama dan mewajibkaninventor untuk datang langsung ke Ditjen HKI bila ingin mendaftarkaninvensinya, menjadi salah satu hambatan dalam meningkatakan jumlahpemohon paten dalam negeri. Seperti diketahui bahwa indonesiamerupakan negara kepulauan. Jarak antara satu pulau dengan pulau lainnyacukup memakan waktu dan biaya. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuantentu lebih banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan danmenghasilkan suatu invensi baik di universitas yang ada di berbagaiprovinsi maupun invensi yang dihasilkan oleh individu yang ada di pulaupulauterpencil sekalipun. Pendaftaran yang relatif lama dan mewajibkaninventor untuk datang langsung ke Ditjen HKI bila ingin mendaftarkaninvensinya menjadi hambatan bagi inventor yang berada di pulau-pulaulain. Untuk itu dalan naskah akademik RUU paten ini memberikanmasukkan dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran paten danmeningkatkan jumlah pemohon paten lokal maka diperlukan suatupengaturan administrasi dengan menggunakan e-filing.4. Pemanfaatan Teknologi Yang DipatenkanBila dilihat dari data pemohon paten Indonesia yang dikeluarkan olehDitjen HKI hanya 10% pemohon lokal yang mengajukan paten.Permasalahan lain yang dihadapi yaitu adanya kekhawatiran para investor24

untuk menggunakan teknologi lokal yang dipatenkan. Kekhawatirantersebut yaitu bila memakai teknologi lokal yang sudah dipatenkan danteknologi yang dipakai untuk usaha tersebut gagal maka tidak ada yangbertanggung jawab atas kegagalan tersebut sehingga menimbulkankerugian di pihak investor. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukanpenjaminan resiko usaha, dimana penjaminan teknologi tersebut dijaminoleh pemerintah, sehingga investor yang memakai teknologi buatan lokalmerasa aman dan mau memakai teknologi lokal yang sudah dipatenkan.Dengan keinginan investor memakai teknologi lokal yang dipatenkan makadengan sendirinya inventor pun mau mendaftarkan invensinya.Peneliti-peneliti yang mendaftarkan invensinya tidak hanya berasaldari suatu lembaga pemerintah namun juga ada dari lembaga swasta danpeneliti individu. Kurangnya pemohon paten yang berasal dari dalamnegeri juga dikarenakan keengganan peneliti dari lembaga pemerintah danindividu untuk mendaftarkan invensinya, selain itu juga tidak adanyapenghargaan atau reward bagi peneliti tersebut yang menghasilkan suatuinvensi sehingga semangat untuk terus melakukan penelitian yangmenghasilkan invensi yang bermanfaat pun berkurang. Untuk itudiperlukan suatu insentif baik berupa penghargaan ataupun beasiswa yangdiberikan kepada lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelakuusaha yang mampu menghasilkan invensi yang dapat dipatenkan agarsemangat untuk terus melakukan penelitian dan menghasilkan invensi yang25

dapat dipatenkan sehingga meningkatkan jumlah pemohon paten dalamnegeri.Pemberdayaan paten saat ini belum maksimal, teknologi-teknologiyang dipatenkan biasanya hanya untuk diikutsertakan pada pameranpameranteknologi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga. Jarang sekaliteknologi yang dipatenkan tersebut digunakan oleh industri terutamainvensi yang diajukan oleh usaha kecil menegah. Adanya kekhawatiranakan gagal bila menggunakan teknologi dalam negeri atau invensi yangdiajukan oleh inventor UKM dan kurangnya komersialitas terhadapteknologi atau invensi yang dipatenkan merupakan alasan dari kurangnyapemberdayaan paten tersebut. Pemberdayaan paten ini dimaksudkan untukmengkomersialkan teknologi yang dipatenkan oleh inventor terutamainvensi yang diajukan oleh usaha kecil menengah. Dalam pemberdayaanpaten ini sangat diperlukan peran aktif dari Direktorat Kerjasama yangberada dalam Ditjen HKI. Bukan hanya sosialisasi mengenai pendaftaranpaten tetapi juga pengkomersialan teknologi atau invensi yang dipatenkanagar dapat digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri.Selain hal di atas, beberapa masalah yang berkembang saat ini dimasyarakat dan perlu diatur dalam UU Paten mendatang adalah:1. Apakah pemerintah mampu menyediakan anggaran sebagai beasiswayang diberikan kepada lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi,pelaku usaha yang mampu menghasilkan invensi yang dapat26

dipatenkan agar meningkatkan jumlah permohonan paten dari dalamnegeri;2. Karena permohonan paten dari dalam negeri yang berasal dari lembagapenelitian nirlaba, inventor individu cukup banyak maka perludipertimbangkan agar biaya pemeliharaan paten untuk paten sederhanadihapus;3. Mengapa diperlukan pengungkapan dalam permohonan tentangsumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari GeneticRecouses?4. Oleh karena sikap cepat dan tanggap Pemerintah sangat diperlukandalam hal Pemerintah ingin melaksanakan paten tertentu yang sangatdiperlukan oleh masyarakat, bangsa atau negara pada saat itu makakeputusan melaksanakan sendiri Paten tertentu cukup disahkan olehMenteri terkait bekerja sama dengan Menteri yang membawahipemberian paten;5. Sebagai negara kepulauan dan agar memberi kesempatan kepadaseluruh inventor dari seluruh Nusantara dengan biaya yang terjangkaumaka Pemerintah harus segera menerapkan pendaftaran paten secaraelectronic filing (e-filing) yang sesuai juga dengan perkembanganteknologi informasi pada saat ini dan telah banyak juga dilakukan olehnegara-negara lain.27

D. Perbandingan dengan Negara lain terhadap Praktik Penyelenggaraantentang paten.Dalam pembentukan suatu perundang-undangan sangat disarankanuntuk melakukan Banch Marking yaitu dengan membandingkan suatu hal yangingin diatur dalam undang-undang dengan negara lain yang mengatur hal yangsama. Tetapi negara yang direkomendasikan adalah negara yang mempunyaikemiripan dengan Indonesia baik dari sistem pemerintahan maupunpermasalahan yang dihadapi. Untuk praktik penyelenggaraan Paten negarayang dijadikan perbandingan yaitu:1. Paten Singapura 13a. Sumber HukumPenemuan dilindungi di Singapura berdasarkan Undang-UndangPaten/Patents Act (Cap 221, 2002 Reved) (PA). Undang-undang iniberdasarkan Undang-Undang Paten Inggris/UK Patents Act 1977,meskipun ada beberapa perbedaan yang penting.b. FormalitasPendaftaran dapat diperoleh dengan dua cara: melalui (i) permohonandi dalam negeri yang diajukan ke Kantor Pendaftaran Paten/Registry ofPatents di Intellectual Property Office of Singapore ('IPOS'), atau (ii)13 www.singaporelaw.sing , 3 September 201228

permohonan skala internasional yang diajukan berdasarkan PerjanjianKerjasama Paten/Patent Cooperation Treaty, dimana KantorPendaftaran bertindak sebagai Kantor Penerima permohonanpendaftaran tersebut.Seseorang yang sebelumnya telah mengajukan permohonanpendaftaran di suatu negara Konvensi Paris/WTO, apabila iamengajukan pendaftaran di Singapura dalam waktu 12 bulan sejaktanggal permohonan tersebut, ia dapat mengklaim hak prioritas.Penting diperhatikan bahwa penduduk Singapura dianggap melakukankejahatan apabila yang bersangkutan, tanpa izin tertulis dari KantorPendaftaran, mengajukan atau memastikan diajukannya permohonanpaten di luar Singapura tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonanuntuk penemuan yang sama di Singapura, sekurang-kurangnya duabulan sebelum mengajukan permohonan paten di luar Singapura.c. Subyek PerlindunganPaten dapat diberikan untuk penemuan berupa produk atau proses.Penemuan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:a. baru;b. melibatkan langkah inventif;c. dapat diterapkan dalam industri; dand. publikasi atau eksploitasi penemuan umumnya tidak diharapkanuntuk mendorong perilaku keras, tak bermoral atau anti-sosial.29

Perilaku tidak akan dianggap bersifat keras, tidak bermoral atau antisosialsemata-mata karena perilaku tersebut dilarang oleh segalahukum yang berlaku di Singapura.(1) BaruPenemuan dianggap ‘baru’ apabila bukan bagian dari State OfThe Art yang merujuk pada segala hal (baik produk, proses,informasi mengenai produk atau proses atau sesuatu yang lain)yang setiap saat sebelum tanggal prioritas penemuan telahtersedia bagi masyarakat umum (baik di Singapura atau ditempat lain) melalui penjelasan baik secara tertulis ataupun lisan,melalui penggunaan atau cara lainnya. Suatu hal yang termuatdalam permohonan paten sebelumnya juga disertakan. Suatu haltidak perlu tersedia luas bagi masyarakat umum agar dapatmenjadi bagian dari state of the art (perkara WindsurfingInternational Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd [1985] RPC 59).Baru tidaknya suatu penemuan akan dinilai sejak tanggalpermohonan pendaftaran diajukan. Apabila pemohon mengklaimhak prioritasmaka tanggal permohonannya adalah tanggalpermohonannya di negara asing.(2) Langkah InventifSuatu penemuan memiliki langkah inventif apabila penemuan itutidak jelas diketahui bagi mereka yang ahli. Orang yang ahli30

tersebut tidak berarti memiliki kemampuan inventif tetapidianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis untukjenis pekerjaan dimana penemuan tersebut akan digunakan(perkara Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong [2001] 3 SLR 487). Iadapat berupa tim yang terdiri dari para peneliti yangberkualifikasi tinggi yang keahlian-keahliannya biasa digunakandi bidang yang bersangkutan (perkara Optical CoatingLaboratory v Pilkington [1995] RPC 145 pada hal 156).Untuk mengetahui apakah suatu penemuan dianggap jelasdiketahui atau tidak, pengadilan akan melakukan beberapatindakan, yaitu:a. pertama-tama akan mengidentifikasi konsep inventif yangtercakup dalam paten;b. kemudian meminta orang yang ahli tetapi tidak berimajinatif dibidang itu pada tanggal prioritas dari paten dan menanyakanpadanya apa yang sudah menjadi pengetahuan umum di bidangitu;c. mengidentifikasi perbedaan apa, jika ada, yang terdapat antarapengetahuan tersebut dengan penemuan yang dipatenkan; danterakhird. mempertimbangkan apakah, tanpa memperhatikan penemuan,perbedaan-perbedaan tersebut merupakan langkah-langkah31

yang seharusnya jelas diketahui bagi mereka yang ahli dibidangnya atau apakah perbedaan-perbedaan itu memerlukansegala tingkatan penemuan.Perkara Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd[1985] RPC 59 pada hal 73-74 yang diterapkan di perkara Merck& Co. Inc. v Pharmaforte Singapore Pte Ltd [2000] 3 SLR 717.Fakta bahwa suatu penemuan bersifat sederhana bukan berarti haltersebut jelas diketahui (perkara Peng Lian Trading Co. vContour Optik Inc. [2003] 2 SLR 560). Keberhasilan komersialadalah faktor yang dapat diperhitungkan dalam menentukanunsur jelas diketahui atau tidak meskipun tidak bersifat konklusif(perkara Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong [2001] 3 SLR 487).(3) Aplikasi Dalam IndustriSuatu penemuan harus dianggap dapat diaplikasikan dalamindustri apabila dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industriapapun, termasuk pertanian. Namun, metode pengobatan tubuhmanusia atau hewan melalui tindakan bedah atau terapi ataudiagnosa yang dipraktekkan pada tubuh manusia atau hewantidak dianggap dapat diaplikasikan dalam industri meskipun halini tidak menghalangi pematenan obat yang akan digunakandalam pengobatan atau diagnosa tersebut.32

(4) Kepemilikan dan PengaturanPaten atas penemuan biasanya diberikan kepada perancangsebenarnya (penemu) dari penemuan, kecuali apabila patentersebut harus diberikan kepada orang lain atau pengganti haknyaberdasarkan suatu undang-undang, aturan hukum, perjanjianinternasional, konvensi internasional atau ketentuan yang dapatdiberlakukan dari suatu perjanjian yang diadakan denganinventor sebelum dibuatnya penemuan.Paten atau permohonan paten adalah harta pribadi, dengandemikian, paten dan setiap hak dalam atau berdasarkan patentersebut dapat dialihkan, dapat dijaminkan, diberikan lisensi ataudiberikan berdasarkan penerapan hukum dengan cara yang samasebagaimana harta pribadi lainnya. Pengalihan permohonanpaten atau setiap hak dalam paten dan setiap persetujuan terkaitdengan paten, dinyatakan batal kecuali dibuat secara tertulis danditandatangani oleh atau atas nama para pihakyang terlibatdalam invensi.Setiap orang yang menyatakan telah memperoleh kepemilikanatas paten atau permohonan paten berdasarkan suatu transaksi,instrumen atau peristiwa (secara keseluruhan disebut ‘transaksi’)harus menyatakan transaksi tersebut ke Ditjen HKI, yang apabilahal ini tidak dilakukan maka mengikat haknya ketika berhadapan33

dengan pihak pelanggar atau orang yang memperoleh hak yangberbenturan atas penemuan tersebut.Penerima lisensi eksklusif paten dapat memiliki hak yang samaseperti pemilik paten dalam mengajukan proses perkarapelanggaran paten.a. Jangka WaktuJangka waktu hak eksklusif adalah selama-lamanya 20 tahunsejak tanggal permohonan dan akan menjadi publik domainsetelah jangka waktu itu berakhir.b. Hak Eksklusif dan PelanggaranDalam Sistem Paten Singapura pemilik terdaftar memiliki hakeksklusif untuk mencegah orang/pemilik lain melakukansalah satu yang tersebut di bawah dalam hubungannya denganinvensi yang dipatenkan: apabila invensi tersebut berupa produk, membuat,menjual, menawarkan untuk menjual, menggunakan ataumengimpor produk atau menyimpan produk baik untukdijual atau yang lainnya; apabila invensi tersebut berupa proses, menggunakanproses atau menawarkan penggunaannya di Singapuraapabila orang tahu, atau jelas terlihat bagi orang biasa34

dalam situasi tersebut, bahwa penggunaannya adalahtanpa seijin dari pemilik merupakan pelanggaran paten;dan apabila invensi tersebut berupa proses, menjual,menawarkan untuk menjual, menggunakan ataumengimpor produk yang didapat langsung melalui prosesatau menyimpan produk baik untuk dijual atau yanglainnya.Apakah hak-hak ini telah dilanggar atau tidak tergantung padaperbandingan antara produk atau proses yang didugamelanggar paten dengan klaim paten. Klaim harus ditafsirkansesuai tujuan (perkara Catnic Components Ltd v Hill & SmithLtd [1982] RPC 183) dan pendekatan perbandingan berikutini telah digunakan oleh Pengadilan Banding Singapuradalam perkara Genelabs Diagnostics Pte Ltd v InstitutPasteur & anor. [2001] 1 SLR 121: Apakah varian memiliki dampak material pada cara kerjapenemuan? Jika ya, berarti varian tersebut berada di luarklaim. Jika tidak – ini (yaitu varian yang tidak memiliki dampak material)jelas diketahui pada tanggal publikasi paten bagi pembaca35

yang ahli di bidang yang bersangkutan. Jika tidak, berartivarian berada di luar klaim. Jika ya – Apakah pembaca yang ahli di bidang ini bagaimanapunmemahami dari isi klaim bahwa yang dimaksud penerimapaten adalah bahwa pemenuhan secara sungguh-sungguhdengan artian utama merupakan persyaratan dasar daripenemuan. Jika ya, berarti varian berada diluar klaim.c. Tindakan Yang DiijinkanAda beberapa tindakan yang dianggap bukan merupakanpelanggaran terhadap paten, yaitu:tindakan yang dilaksanakan secara pribadi dan bukanuntuk tujuan komersial;tindakan yang dilaksanakan untuk tujuan percobaanterkait dengan subyek penemuan; dantindakan yang meliputi penyiapan seketika suatu obatuntuk orang sesuai dengan resep obat atau gigi atau yangmeliputi penanganan terhadap obat tersebut.d. Upaya HukumBentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditetapkan olehPengadilan dalam proses perkara pelanggaran meliputipenetapan, baik ganti rugi atau perhitungan keuntungan,36

perintah penyerahan dan/atau pemusnahan barang yangmelanggar paten terdaftar dan pernyataan bahwa paten adalahsah dan telah dilanggar.2. Paten CinaHKI sudah dikenal di Cinasejak tahun 1840-an, pada DinastiKing.Undang-undang pertama kali mengenai HKI yaitu tentang Patenpada tahun 1889. 14 Cina sangat responsif dalam merevisi undang-undangHKI agar sesuai dengan standar Trips Agreement. Namun Cina jugamembuat pasal-pasal tertentu dalam undang-undang HKI khususnya Patensecara eksplisit untuk melindungi kepentingan nasional. Adapun pasalpasaltersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Paten Tahun 2000yaitu: 15(1) Undang-undang Paten bertujuan untuk mendorong lahirnya invensi,menyebarkan dan menerapkannya sebagai upaya pengembanganIPTEK dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan sosialismoderen (Pasal1)(2) Dalam hal paten berkaitan dengan keamanan negara dan kepentinganlainnya diperlakukan sesuai dengan ketentuan negara (Pasal 4). Paten14 Op Cit. Candra Irawan. Hlm. 15315 Ibid . Hlm. 15637

dapat dimanfaatkan oleh negara tidak hanya berkaitan dengankepentingan keamanan semata, tetapijuga berkaitan dengankepentingan lain (kepentingan pembangunan IPTEK, ekonomi dansebagainya).(3) Paten tidak diberikan terhadap invensi yang bertentangan denganundang-undang, moralitas dan kepentingan umum (Pasal 5).(4) Setiap paten yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang penting bagi kepentingan negara atau kepentingan umum dapatdisebarkan dan diterapkan berdasarkan keputusan pemerintah (Pasal14).(5) Dalam hal keadaan yang genting (darurat) dan kepentingan umumsangat memerlukan, pemerintah dapat memberi lisensi wajib untukmengeksploitasi paten tertentu (Pasal 49).Selain memasukkan pasal-pasal untuk kepentingan negara dalam undangundangHKI, pemerintah Cina memberikan syarat kepada pemodal asingyang menanamkan modalnya di Cina untuk melakukan alih teknologi.Bagi pemodal asing yang memenuhi syarat tersebut dan dapat diterapkansampai pada tingkat dasar, akan diberikan insentif dan fasilitas yangsangat bagus.38

Cina juga memberikan toleransi terhadap tindakan pelanggaran HKIkhususnya paten sepanjang dianggap akan mampu mendorong warganegara atau perusahaan lokal menguasai dan mengembangkan ilmupengetahuan dan teknologi. Cina memainkan politik dua muka, satu sisimemberikan toleransi yang cukup kepada pelanggar HKI namun di sisilain melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggar HKI. 16Sekalipun Cina telah mengenal undang-undang HKI semenjak tahun1840-an, tetapi tidak terburu-buru menjadi anggota WTO dan/ataumeratifikasi TRIPs Agreement, sebelum menyiapkan diri secara cukup dandipandang mampu bersaing dengan HKI yang dimiliki dengan negaranegaramaju. Cina sebelumnya menyiapkan diri dengan memantapkanpenguasaan IPTEK dan kemandirian ekonomi. Sehingga pendaftaranpaten lebih banyak dilakukan oleh pendaftar dalam negeri dari pada luarnegeri.3. Paten IndiaSejarah HKI di India diawali ketika pemerintah kolonial Inggrismemberlakukan Undang-Undang Paten Tahun 1856 untuk tujuanmengamankan kepentingan kolonial dan investasi di India. 17 Seperti16 Ibid. Hlm. 16017 Ibid. Hlm. 16239

halnya Cina, India juga memasukkan pasal-pasal yang bertujuanmelindungi kepentingan nasional dalam Undang-Undang Paten.India juga memanfaatkan waktu tenggang yang diberikan oleh WTOuntuk mempersiapkan diri memperkuat sistem pengembangan IPTEKsebelum tanggal 1 Januari 2005. India selalu berargumen bahwaperlindungan HKI yang ketat memang penting, tetapi harus dilaksanakansecara bertahap sesuai dengan kebutuhan negara. Di India, longgarnyaperlindungan HKI selama ini memberi peluang berkembangnya industridan IPTEK, termasuk juga membuka lapangan kerja. Kesempatan tersebutdigunakan untuk memperkuat industri farmasi, industri software,penguatan lembaga penelitian dan pengembangan. 18 Denganmemanfaatkan waktu tenggang tersebut India meningkatkan Industri danIPTEK, sehingga dalam kurun waktu dari 1992-1998 salah satu lembagapenelitian dan pengembangan IPTEK di India yaitu the council ofScientific and Industrial Research (CSIR) berhasil mengajukan aplikasi920 paten dari dalam negeri dan 230 aplikasi dari luar negeri. 1918 Ibid. Hlm. 16819 Data diperoleh dari Anita Ramanna, India Patent Policy and Negotiation In TRIPs:Future Options for India and Developing Countries, Melalui40

Dari ketiga negara yang dipaparkan di atas, baik Singapura, Cina maupunIndia telah memiliki undang-undang yang memenuhi ketentuan TRIPsAgreementnamun ketiganya juga menambahkan pasal-pasal tertentu demikepentingan nasional. Ketiganya juga memanfaatkan masa-masa sebelummeratifikasi Konvensi TRIPs Agreement tersebut dengan menyiapkan ataumemantapkan diri dan mengembangkan bidang industri dan IPTEK, pada saatkonvensi tersebut diratifikasi negara telah siap mendaftarkan berbagai teknologiyang telah dikembangkan tersebut untuk dipatenkan sehingga jumlah pemohonpaten yang berasal dalam negeri tentu akan lebih banyak jika dibandingkandengan pemohon paten yang berasal dari luar negeri. Dengan begitu dapatmeningkatkan dan menunjang perekonomian negara.E. Kajian implikasi RUU Paten Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat DanAspek Keuangan Negara1. Beban Keuangan NegaraImplikasi RUU Paten terhadap keuangan negara dapat dilihat dari harapanharapandari kondisi yang akan datang. Adapun kondisi yang diinginkandimuat dalam naskah akademik ini yaitu peningkatan pemohon paten yangberasal dari dalam negeri. Untuk meningkatkan pemohon paten tersebut,upaya-upaya perlu dilakukan yaitu meningkatkan pelayanan pendaftaranpaten dengan meningkatkan fasilitas teknologi e-filing, memberikan insentifberupa beasiswa bagi lembaga-lembaga peneliti, perguruan tinggi dan41

individu, serta memberikan jaminan resiko terhadap invensi atau teknologiyang dipatenkan. Upaya-upaya tersebut diperlukan anggaran yang cukupbesar bagi pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.2. Aspek kehidupan masyarakata. Aspek BudayaCara pandang masyarakat Indonesia yang sebagian besar dipengaruhioleh faktor budaya masyarakat yang bersifat komunal, menyebabkanmereka sulit menerima konsep-konsep HKI yang menonjolkan hak-hakpribadi. Masyarakat asli Indonesiapada umumnya tidak mengenalkonsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hakkekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernahmembayangkan bahwa buah pikiran (intellectual creation)adalahkekayaan (property) sebagaimana cara berpikir orang-orang Barat. 20Dalam sebuah penelitian 21 yang dilakukan dibeberapa daerah Lombok,Bali dan Jawa tengah membuktikan bahwa tidak ada satupun pengobatantradisional berniat memonopoli atau melarang pihak lain menggunakanpengetahuan mengenai ramuan obat yang bersangkutan. Yang terjadi20 Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Cetakan Pertama, CV. Nuansa Aulia,Bandung, hlm. 29, 200921 Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH., CN dalam rangkamenyusun disertasi tentang HKI dan Pengetahuan Tradisional, 200442

justru sebaliknya mereka yang memiliki pengetahuan tersebutmemberikan kepada pihak lain dengan pertimbangan agar pihak lainitudapat memanfaatkan pengetahuan tersebut.Mereka tidak peduliapakah orang lain akan mengkomersialkan pengetahuan tersebut atautidak 22 . Cara pandang seperti inilahyang dapat menghambatperkembangan paten, terlebih lagi dengan adanya RUU Paten menuntutmasyarakat untuk aktif dalam mengajukan perlindungan paten. Dengancara pandang tersebut kemungkinan akan sulit mengharapkan peran aktifmasyarakat dalam permohonan perlindungan paten.22 Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH., CN dalam rangkamenyusun disertasi tentang HKI dan Pengetahuan Tradisional, 200443

BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANTERKAITA. Evaluasi dan Analisisi UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PatenSecara umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Patenantara lain mengatur tentang hak (Paten), cara memperoleh danmempertahankan hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkankeseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten.Walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten telahdiberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001, namun dalam waktu satu dekade,keberadaan Undang-Undang Paten tersebut belum mampu meningkatkanperekonomian nasional Indonesia dan juga belum dapat meningkatkanpermohonan paten yang berasal dari dalam negeri.Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentangPaten dapat ditinjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:a. Ditinjau dari aspek substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001Tentang PatenProses pelaksanaan Persetujuan TRIPs di Indonesia masih terhambatbeberapa kendala yang merupakan kelemahan, yaitu:1. Ketentuan mengenai lingkup perlindungan Patensehubungandengan penggunaan baru dari Paten yang sudah ada,44

aik mencakup proses maupun produk, khususnya Paten di bidangfarmasi.2. Ketentuan mengenai Penetapan Sementara Pengadilan Niagawalaupun sudah diatur dalam Undang-undang Paten tetapi masihbelum dapat diterapkan karena belum ada hukum acara yangmengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan prosespengajuan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga.3. Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Wajib yang belum disahkanmenyebabkan pencatatan lisensi wajib belum dilakukan.4. Ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan dalampermohonanPaten tentang sumber teknologi apabila teknologitersebut berasal dari sumber daya genetik dari masyarakat lokal.Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaatbagi masyarakat di lingkungan dimana sumber daya genetik tersebutberasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat invensi bagi pemiliksumber daya genetik (benefit sharing).b. Ditinjau dari aspek Prosedural Substansi Undang-Undang Nomor 14Tahun 2001 Tentang PatenBeberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat dan perlumendapat perlindungan hukum antara lain adalah:45

1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Paten secara elektronik (sistem E-filing). Sistem pendaftaran paten ini sudah dikenal oleh Negaranegaramaju termasuk penataan sistem pendaftaran Paten yangbersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, karena Pasal 20 menentukan"Paten diberikan atas dasar Permohonan", sesuai ketentuan Pasal 24"Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada DirektoratJenderal. Permohonan itupun harus dilampiri sejumlah dokumen lainseperti Surat Kuasa (jika Permohonan diajukan melalui Kuasa),dan uraian mengenai invensi yang dipatenkan.2. Ketentuan mengenai penyelesaian proses permohonan Patensupayatepat waktu, dan memberikan batasan waktu terhadappemeriksaan substantif yang sudah melewati jangka waktu 3 (tiga)tahun proses pemeriksaan substantif, makadiambil yang palingmenguntungkan terhadap pihak yang dirugikan.3. Direktorat Paten masih sering mengeluarkan Surat KekuranganPemenuhan Persyaratan Pendaftaran, padahal persyaratan tersebutsudah dilengkapi;a) Hasil pemeriksaan substantif beberapa permohonan Paten telahmelampaui waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;b) Penerbitan Sertifikat Paten yang relatif lama;c) Informasi pengalihan konsultan tidak sampai ke pihak46

PemeriksaPaten sehingga Hasil Pemeriksaan Substantif masihdikirimkan kepada konsultan lama.Pelaksanaan lisensi wajib Paten masih sulit dilakukan di Indonesia,karena industri farmasi di Indonesia masih bersifat non-research basedyang berakibat Indonesia masih tergantung pada impor bahan baku obatdari negara lain untuk memproduksi sendiri obat-obatan yang diperlukan.Sebagaimana Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor14 Tahun 2001 Tentang Paten yang merupakan penyempurnaan dariundang-undang sebelumnya, oleh karena dirasakan masih ada beberapaaspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum diakomodasi, oleh karena itu,Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 perlu disempurnakan lagi.Belum lengkapnya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor14 Tahun 2001 Tentang Paten dapat mempengaruhi pula pada sistemadministrasi pendaftaran Paten dan juga menghambat implementasidan penegakan hukum di bidang Paten, yaitu Peraturan Pemerintahtentang Tata Cara untuk Memperoleh Pengakuan Pemakai Terdahulu;Syarat-syarat mengenai Pengecualian dan Tata Cara PengajuanTertulis mengenaiPengecualian Kewajiban Pemegang Patenmembuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten diIndonesia; tentang Perjanjian Lisensi; tentang lisensi-wajib; tentangPermohonan melalui Patent Cooperation Treaty (Traktat Kerja SamaPaten); dan juga Keputusan Presiden tentang Perubahan Permohonan47

dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya; tentangPenarikan Kembali Permohonan; tentang Tata Cara dan Syarat-syaratPermohonan Pemeriksaan Substantif; tentang Tata cara Permohonan,Pemeriksaan, serta Penyelesaian Banding.Ketiadaan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun2001 Tentang Paten memengaruhi efektifitas implementasipenegakan hukum Undang-Undang Paten.Penetapan sementara Pengadilan Niaga dalam prakteknya belum dapatdilaksanakan karena Pengadilan Niaga tidak memiliki acuan tentang TataCara pelaksanaan Penetapan Sementara.B. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan RUU PatenUndang-undang Paten tidaklah berdiri sendiri, namun terkait dengansistem hukum lainnya, baik yang diatur dalam aturan hukum nasionalmaupun internasional,khususnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.Adapun undang-undang dan peraturan yang terkait dengan paten antara lainmeliputi:Pengaturan Trip’s:Dalam TRIP’s Agreement bagian-bagian yang berkaitan denganstandar pengaturan HAKI diatur dalam Part II yaitu Standard Concerning theAvailability, Scope and Use of Intellectual Property Rights, dan tercantum48

dari Section 1, Article 9 sampai dengan Section 8, Article 40. Hal tersebutmeliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:1. Copyright and Related Rights2. Trademarks3. Geographical Indications4. Industrial Designs5. Patents6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits7. Protection of Undisclosed Information8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual LicencesBerdasarkan TRIP’s Agreement, ketentuan-ketentuan paten diatur padaSection 5, dari Article 27 sampai dengan Article 34. Dan seluruh ketentuan itutelah diharmonisasikan atau dicakup kedalam Undang-Undang Paten Nomor14 Tahun 2001.a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian danRancangan Undang-Undang Penggantian UU No. 5 Tahun 1984 tentangPerindustrianc. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lampiran PersetujuanTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat49

e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan VarietasTanamanf. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem NasionalPenelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan DanTeknologig. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunanh. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanani. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronikj. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan IsiSurat Patenk. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata CaraPelaksanaan Paten oleh Pemerintahl. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten olehPemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral.m. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2005 tentang SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten.n. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan PatentCooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PC50

C. Harmonisasi dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkaita. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesiaantara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia. Pembukaan (Preambule) UUD 1945tersebut mengandung banyak dimensi antara lain meliputi kemanusiaan,sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harusdipelihara dan dikembangkan sesuai kebutuhan nasional.Oleh karena itu dalam rangka turut serta dalam pergaulan internasional,maka keterlibatan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasionaltidak dapat dikesampingkan. Terkait dengan perdagangan internasional,pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatanganipersetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan PerdaganganMultilateral Putaran Uruguay (Uruguay Round of Multilateral TradeNegotiation) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (AgreementEstablishing the World Trade Organization).51

. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian danRancangan Undang-Undang Revisi UU No. 5 Tahun 1984 tentangPerindustrianDalam rangka membina dan mengembangkan industri di Indonesia,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 mengatur teknologi industri. Pasal16 mengatur bahwa dalam menjalankan dan/atau mengembangkan bidangusaha industri, perusahaan industri menggunakan dan menciptakanteknologi industri yang tepat guna dengan memanfaatkan perangkat yangtersedia dan telah dikembangkan di dalam negeri. Apabila perangkatteknologi industri yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup tersediadi dalam negeri, Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologiindustri dari luar negeri yang diperlukan dan mengatur pengalihannya kedalam negeri. Namun pemilihan dan pengalihan teknologi yang diaturoleh Pemerintah mensyaratkan teknologi industri yang bersifat strategisdan diperlukan bagi pengembangan industri dalam negeri.Lebih jauh dalam pengaturan teknologi industri, sesuai denganRancangan Undang-Undang Perindustrian (RUU Perindustrian) yang akanmengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, arah pembangunanindustri menuju kepada pembangunan dan pengembangan industri hijauyang meliputi antara lain proses produksi dan produk. Sehingga hasilpengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentukteknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan52

perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatanindustry harus mengarah kepada pembangunan dan pengembanganindustri hijau yakni mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitaspenggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan inovasi masyarakatsehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarianfungsi lingkungan hidup.Dalam RUU Perindustrian mengatur juga peningkatan kreativitas daninovasi masyarakat dalam pembangunan industri dengan memanfaatkankearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Peningkatan kemampuanpengembangan teknologi industri menjadi tanggung jawab Pemerintah,yang meliputi pengaturan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatanteknologi industri. Pengadaan teknologi industry oleh Pemerintahdilakukan dengan penelitian dan pengembangan teknologi, kontrakpenelitian dan pengembangan, usaha bersama, dan pengalihan hak melaluilisensi dan akuisisi teknologi, serta apabila diperlukan melalui proyekputar kunci.Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 maupun RUUPerindustrian telah sejalan dengan semangat lisensi dalam Undang-Undang Paten.53

c. Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Lampiran PersetujuanTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights (PersetujuanTRIPs)Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memuat LampiranPersetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlakusecara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). PersetujuanTRIPs memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yangterkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberiperlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkantindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari PersetujuanTRIPs mengatur tentang obyek HKI secara luas, yaitu:Hak cipta dan hak terkait (copyright and related rights)Merek (trademarks)Indikasi geografis (geographical indications)Desain industri (industrial designs)Paten (patents)Desain tata letak sirkuit terpadu (layout-designs of IntergratedCircuits; dan Perlindungan rahasia dagang (protection of undisclosedinformation).54

Dengan diratifikasinya ketentuan ini, Indonesia berkewajibanmengimplementasikannya kedalam berbagai aspek (hak kekayaanintelektual), baik dalam aspek legislasi (perundang-undangan) maupunaspek lainnya seperti organisasi/administrasi, sosialisasi, kerja sama, sertapenegakkan hukum.Terkait Paten, TRIPs mensyaratkan dipatuhinya Art. 1 s/d 12 dan art.19 Paris Convention. Oleh karena itu berdasarkan hukum internasional,maka ketentuan Paris Convention tersebut berlaku pula di Indonesia.Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah dicakup Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatPengaturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi paten dan hakkekayaan intelektual pada umumnya cenderung memberikan alas hakuntuk terjadinya monopoli. Hak Paten memberikan kepada inventor hakhakeksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memanfaatkaninvensi tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-haktersebut tanpa izin.Perlindungan Paten bertujuan agar inventor terdorong untukmelakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan teknologibarudan memiliki rasa aman dalam menghabiskan waktu, uang dan55

tenaga untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan tersebut yangakan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga tercipta adanya keberlanjutanhubungan yang saling menguntungkan antara inventor dengan masyarakat.Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hakmonopoli atas HKI dikecualikan dari ketentuan undang-undang tersebut,tetapi monopoli tersebut sebatas sampai dengan masa perlindungannya,yakni 20 tahun dan untuk paten sederhana 10 tahun, karena apabila telahhabis masa perlindungannya invensi tersebut merupakan domain publikdan semua orang bebas menggunakannya.e. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan VarietasTanamanUndang-Undang RI No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietastanaman memuat aturan-aturan yang terkait dengan Naskah AkademikRUU tentang Paten, yaitu:(1) Ketentuan UmumDalam ketentuan umum UU PVT terdapat beberapa ketentuanyang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan RUU Paten. Pasal 1angka 12 mengatur Hak Prioritas dalam hal ini merupakan hak bagipemohon hak perlindungan varietas tanaman. Hal yang sama jugadapat di temui dalam RUU Paten yaitu dalam pasal 1 angka 12dimana Hak Prioritas ini merupakan hak bagi pemohon paten yang56

32LA DESCENDANCEDE L'HOMME[["! PARTIE]nir myopes, tandis que les gens vivant en plein air et surtout lessauvages ont ordinairement une vue très )ongue* La myopie et lapresbytie tendent certainement à devenir héréditaires". L'inférioritédes Européens, comparés aux sauvages, sous le rapport de laperfection de la vue et des autres sens, est sans aucun doute uneffet du défaut d'usage, accumulé et transmis pendant un grandnombre de générations; car Rengger" dit avoir observé à plusieursreprises des Européens, élevés chez les Indiens sauvages et ayantvécu avec eux toute leur vie, qui cependant ne les égalaient paspar la subtilité de leurs sens. Le même naturaliste fait remarquerque les cavités du crâne, occupées par les divers organes des sens,sont plus grandes chez les indigènes américains que chez les Européensce qui, sans doute, correspond à une différence de mêmeordre dans les dimensions des organes eux-mêmes. Blumenbach aaussi constaté la grandeur des cavités nasales dans le crâne desindigènes américains, et rattache à ce fait la finesse remarquable deleur odorat. Les Mongots qui habitent les plaines de l'Asie septentrionaleont, d'après Pallas, des sens d'une perfection étonnnante;Prichard croit que la grande largeur de leurs crânes sur les zigomasrésulte du développement considérable qu'acquièrent chez euxles organes des sens".Les Indiens Quechuas habitent les hauts plateaux du Pérou, etAlcide d'Orbigny" assure que leur poitrine et leurs poumons ontacquis des dimensions extraordinaires, obligés qu'ils sont à respirercontinuellement une atmosphère très raréfiée. Les cellules de leurspoumons sont aussi plus grandes et plus nombreuses que. cellesdes Européens. Ces observations ont été contestées, mais M. D.Forbes, qui a mesuré avec soin un grand nombre d'Aymaras, racevoisine, vivantàune altitude comprise entre dix et quinze mille pieds,29. Il est très singulier, et c'est là unfait absolument inattendu, que lesmatelotsont en moyenneune moins bonne vueque les soldats.Ledocteur13. A.Gould(Sanilary ~emo:rs o/' the war of the t'e&eMMK, 1869.p. 530)a prouvé cependantle bien fondé de cette assertion; il est facile selon lui d'expliquer ce fait,car la vue chez les.matelots se borne à la longueur du vaisseau et à la hauteurdes mâts.30. Variations, etc., vol. I, p. 8.31. -MM~

ahwa kedua subjek undang-undang tersebut dapat diserahkan kepadaorang ke dua.(4) PermohonanPermohonan Tata Cara dan Syarat dalam Pasal 11 UU PVTmemiliki keterkaitan dengan paten yaitu sama-sama mensyaratkanpermohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia danmemuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; nama dan alamatlengkap pemohon; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan ahliwaris yang ditunjuk serta surat kuasa. Selain itu juga mencantumkandeskripsi dari hal-hal yang ingin dimohonkan. Kuasa yangdimaksudkan oleh kedua undang-undang ini adalah konsultan yangahli dibidang yang diatur dalam masing-masing kedua undang-undangini.f. Undang-Undang No. 18 Th 2002 Tentangg Sistem NasionalPenelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan DanTeknologiKebijakan Sistem Nasional Penelitian, Penelitian, Pengembangan danPenerapan Iptek (Sisnas P3 Iptek) yang disahkan oleh pemerintahberdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2002 merupakan bentukkepedulian dan perhatian pemerintah terhadap iptek di Indonesia. Namun,kurang implementatif.58

Hal ini ditandai dengan masih kurang dikenalnya kebijakan ini olehsebagian responden (yang terdiri atas perguruan tinggi, lembaga litbangpemerintah daerah/balitbangda, dan industri/badan usaha). Sebagai sebuahundang-undang ”payung” produk kebijakan ini harusnya lebih banyakmemuat atau menerbitkan kelengkapan dalam bentuk turunan produkperundang-undangan yang sesuai dengan asas tata urutan hukumadministrasi negara yang menjadi keharusan, bahkan petunjuk teknik danpelaksanaan dari undang-undang belum dimiliki.Penguatan kelembagaan iptek sebagai unsur penting dalam Sisnas P3Iptek tidak diikuti oleh kebijakan pendukung lainnya. Sehingga yangterjadi justru bagian-bagian lainnya difungsikan terlebih dahulu sepertijaringan dan tanpa adanya penguatan kelembagaan. Pengalaman dibeberapa negara seperti, Singapura, Filipina, Australia, dan India dalammenghadirkan kebijakan nasional berkaitan dengan iptek, menunjukkanbahwa masing-masing negara tersebut lebih terfokus dalam mengarahkanbidang-bidang yang menjadi tujuan dari kebijakan yang dibuat.Kelembagaan serta dukungan dana sangat dibutuhkan dalam menjalankanfungsi serta aktivitas kelembagaan, dan sistem renumerasi merupakanbentuk penghargaan bagi para pelaku litbang. Bahkan diantara empatnegara, undang-undang iptek berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakanbidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, keuangan dan lainnya, yang59

ada sebelum dan setelah undang-undang tersebut terbentuk.Menghubungkan antara inventor-pemerintahg. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang PerkebunanDalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan salahsatunya mengatur mengenai penelitian dan pengembangan perkebunan.Keterkaitannya dengan Undang-Undang tentang Paten yaitu dalamundang-undang tentang perkebunan mengatur mengenai penelitian,penelitian tersebut tentunya akan menghasilkan suatu ide atau invensiyang merupakan objek dari Undang-Undang tentang Paten. Selain itu jugadalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal37 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hakkekayaan intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang perkebunan.h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi ElektronikDengan adanyaUndang-Undang tentang ITE yang memberikanperlindungan terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronikmemberikan perkembangan baru terhadap pelayanan pendaftaran paten.Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara elektronik atau e-filing sehinggapemohon nasional dari berbagai daerah dapat memperbanyak permohonan60

disahkan, maka berdasarkan ketentuan peralihan (Pasal 136) PP 11 Tahun1993 masih berlaku.k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata CaraPelaksanaan Paten oleh PemerintahPeraturan Pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dariUU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dengan adanya RUU perubahantentang UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ini maka PeraturanPemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan paten oleh pemerintah ini harusdiubah juga.l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2005 tentang SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten.Merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 14Tahun 2001.m. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang PelaksanaanPaten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral.Merupakan pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.62

n. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang PengesahanPatent Cooperation Treaty ( PCT) And Regulations Under The PCTPCT merupakan kerjasama dalam bidang pendaftaran patenyang memberikan kemudahan bagi inventor yang berasal dari negaraanggota dapat mengajukan permohonan patennya ke beberapa Negaralain yang merupakan anggota dengan rute PCT. Telah diatur dalam Pasal109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Namun peraturanpemerintah sebagai pelaksanaanya belum disahkan.63

BAB IVLANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 23A. Landasan FilosofisCita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila yang oleh pendiriNegara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasankefilsafatan/filosofis. 24Landasan filosofis yang dimaksud dalam NaskahAkademik ini adalah daya tarik isi dari pembentukan Undang-Undang Patenterhadap nilai-nilai filosofis yang terkandungan dalam filsafat Pancasila.Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukumyangdiidealkan (ideal norm) oleh suatu masyarakat menuju cita-cita luhurkehidupan bermasyarakat dan bernegara yang hendak diarahkan. Karena itu,undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatumasyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkandalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yangbersangkutan dalam kenyataan. Karena itu cita-cita sebagai landasan filosofisyang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah sejalan dengan cita-citafilosofis yang dianut bangsa Indonesia. Karena itu, dalam konteks kehidupanbernegara, Pancasila sebagai falsafah suatu negara haruslah menjadi landasan23 Opcit . Tim Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008. Hlm 5024 Ibid. Hlm. 5164

filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Tidak bolehmelandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain.Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka landasan filosofis dalammelakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001tentang Paten, yang merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh Negarakepada inventor dan/atau pemegang hak, dan merupakan intangible assets(benda tidak berwujud) yang disamakan dengan barang berwujud bergerakyang dapat dialihkan hak kebendaannya, atau dimanfaatkan untuk jangkawaktu tertentu oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi dan pembayaranroyalti. Selain itu karena paten sebagai barang bergerak yang tidak berwujudjuga dapat dialihkan dengan cara jual-beli, hibah, pewarisan, putusanpengadilan, atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan oleh undang-undang.Paten diberikan oleh negara terhadap setiap invensi yang memenuhisyarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dibidang industri.Persyaratan ini berlaku secara universal meski dengan gaya bahasa masingmasingnegara. Dan paten –yang merupakan hak ekslusif atau hak monopoliterbatas– diberikan Negara sebagai penghargaan atau insentif kepada inventorterhadap invensinya sekaligus perlindungan hukum agar inventor bermotivasiterus-menerus melakukan penelitian, mencari solusi atas masalah yangdihadapi masyarakat dibidang teknologi, dan memperoleh penemuan yangdapat dipatenkan. Tujuan dari itu semua agar inventor mampu meningkatkankesejahteraannya, dan secara maka dapat meningkatkan pertumbuhan65

ekonomi suatu negara.B. Landasan SosiologisBahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman padasuatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karenamerupakan pegangan baginya. Hubungan antar manusia serta antara manusiadan masyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dankaidah dan perikelakuannya lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat.Jadi sejak dilahirkan di dunia ini manusia telah mulai sadar bahwa diamerupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagidan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan. Selain itu, manusiasebetulnya telah mengetahui bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat padahakikatnya terikat oleh bermacam-macam, nilai dan etika. Dengan demikian,seorang awam secara tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapatmengetahui apa yang sebenarnya menjadi objek atau ruang lingkup darisosiologi.Hak Kekayaan Intelektual milik seseorang diatur oleh Undang-undangdan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yangdimilikinya dan yakin ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengaturinteraksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Analisa di pusatkan padastruktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan budaya dalammasyarakat.66

Analisis undang-undang diteliti dari proses-proses peradilan, konsepkonsepkeadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pengendali sosial.Bahas yang dipakai dan kerangka pemikiran dalam menafsirkan pasal-pasaldalam undang-undang dalam masyarakat dengan struktur sosial yang berbedadapat menimbulkan salah persepsi. Hal ini yang menjadi landasan untuk perludilakukannya perubahan-perubahan dalam pasal-pasal undang-undang.Penelitian terhadap efek suatu peraturan perundang-undangan didalammasyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah undangundangtersebut berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-undanganyang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratanpersyaratanfilosofis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tadijuga harus berlaku. Hal ini bukan berarti setiap peraturan perundangundanganharus segera diganti apabila ada gejala bahwa peraturan tadi tidakhidup. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agarmeresap dalam diri masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaranpelanggaran(tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, makahal itu belum tentu berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlakudalam masyarakat.Dalam perspektif landasan sosiologi kenyataannya bermanfaatdalam hal:a) Berguna untuk memberi kemampuan-kemampuan bagipemahaman terhadap undang-undang dalam konteks sosial.67

) Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikankemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadapefektivitas undang-undang dalam masyarakat baik sebagai sranapengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan saranauntuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosialtertentu.c) Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untukmengadakan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang dalammasyarakat.Landasan sosilogi, setiap norma hukum yang dinyatakan dalamundang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakatsendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukummasyarakat. Karena itu, harus dirumuskan dengan baik pertimbanganpertimbanganyang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatifyang dinyatakan dalam undang-undang benar-benar didasarkan ataskenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.Orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkanperkembangan dinamika masyarakat, dan kecenderungan penilaiannyaterhadap pengalaman empiris pada Undang-undang Paten sebelumnya.Suasana masyarakat peneliti, perekayasa dan rekayasa yang pada dasarnyapara investor dan inventor menghendaki perbaikan-perbaikan dalam68

proses birokrasi untuk mendapatkan sertifikat Paten, tak terkecualiperbaikan di bidang komersialisasi Paten dengan terhantarnya invensi keIndustri, yang pada dasarnya komersialisasi Paten menuju pasar. Hal-halyang diinginkan diantaranya adalah kesempatan untuk mempercepatproses pemberian paten, sehingga inovasi akan berkembang pesat, daninvensi berbasis Paten dapat terwujud.Perubahan dan perkembangan perlindungan paten yang disuatusisi membawa dampak yang sangat baik dalam perkembangan teknologi,sehingga mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalamsegala aspek kehidupan baik berupa sarana maupun prasarana. Di sisi lainperlindungan paten juga membawa dampak yang baik bagi investorsehingga lebih banyak lagi invensi-invensi yang dihasilkan, yang padagilirannya juga akan menjamin investasi dan penanaman modal, sehinggadengan investasi tersebut teknologi makin berkembang dan hal tersebutakan memacu perkembangan perekonomian yang pada akhirnya bermuarapada kesejahteraan umat manusia. Namunkondisi setiap negara tidaksama terutama negara-negara berkembang (developing countries) dannegara-negara yang tergabung least developed countries (negara-negarakurang berkembang) perlindungan paten membawa konsekuensi lainterhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, terutama karena teknologitersebut (paten) pada umumnya datang dari negara maju, terutama yangpaling dirasakan dalam kebutuhan dibidang farmasi khusus obat-obatan,69

karena persediaannya terbatas dan harganya relatif cukup mahal bagimasyarakat kedua golongan tersebut, sekalipun dalam traktat-traktat dankonvensi-konvensi internasional sebelumnya sudah diatur mekanismeuntuk mempermudah untuk mendapatkan akses obat yang mudah danterjangkau baik melalui mekanisme lisensi wajib maupun melaluimekanisme pelaksanaan paten oleh pemerintah ketentuan tersebut belumdapat mengatasi permasalahan tersebut di negara dimaksud, karenakemampuan untuk memproduksi obat terutama pada Negara-negaraterbelakang yang tidak mampu untuk memproduksi obat sendiri.Dampak dari hal tersebut tingkat kematian di negara-negaradimaksud sangat tinggi, hal ini membuat ketidakadilan, karena sistempaten tersebut cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju.Oleh karena itu sistem paten diharapkan mampu mengatasi permasalahantersebut, karena pelaksanaan lisensi wajib khusus dibidang produk farmasidimungkinkan melalui impor dan ekspor, asal dilakukan sesuai denganmekanisme kesepakatan internasional (Deklarasi Doha).Penetapan Sementara Pengadilan (injunction) merupakan saranapenting bagi pemegang hak yang ingin dilindungi haknya dari pihak-pihakyang sengaja menggunakan patennya tanpa hak beredar di wilayahIndonesia, apabila terjadi pelanggaran paten.Hal itu, sangat merugikan pemegang paten yang mungkin sudahmengeluarkan banyak biaya dalam rangka riset atas invensi, dengan tidak70

erfungsinya ketentuan dimaksud,maka hak pemegang paten tidak dapatsegera terlindungi dari hasil pelanggaran.Impor atas suatu produk farmasi yang dilakukan oleh bukanpemegang paten dapat dianggap sah saja sepanjang yang memproduksibarang tersebut di luar negeri adalah pemegang hak yang sah dandipasarkan juga olehnya, hal ini untuk mengurangi proteksi/monopoliyang berlebihan, hal ini sangat penting agar persaingan usaha lebihkompetitip dan masyarakat pengguna obat-obatan membeli dengan hargayang layak sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tercipta rasakeadilan, dengan demikian mekanisme impor yang demikian harusdibebaskan dari tuntutan pemegang paten baik secara perdata maupunpidana.Izin untuk suatu produk obat memakan waktu hampir dua tahunkarena untuk beredarnya suatu obat harus melalui uji klinis, denganadanya waktu uji klinis yang demikian panjang, maka penggunaanpaten oleh pihak lain yang bukan pemegang paten pada tahun ke-18dengan tujuan untuk uji klinis dibenarkan dan hal tersebut tidakmerupakan pelanggaran sehingga yang bersangkutan terbebas darituntutan pidana maupun perdata, hal ini lazim dilakukan perlindunganpaten hanya 20 tahun. Apabila pihak lain baru dapat menggunakan patentersebut setelah masa perlindungan selesai maka perlindungan paten akanmenjadi 22 tahun.71

C. Landasan YuridisDalam penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentangPaten keberadaannya adalah dalam rangka mengakomodasi beberapaketentuan TRIPs Agreement yang dalam Undang-undang Paten Nomor 6Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 13 Tahun 1997 belum diatur. Ketentuan TRIPs yang merupakanlampiran dari persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (World TradeOrganization/WTO) yang dikenal dengan Uruguay Round, yang memuatstandar minimum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk Paten,telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undangNomor 7 Tahun 1994. Sesuai dengan hasil perkembangan perundinganperdagangan dunia WTO di Doha pada tahun 2001 dimana negara-negaraberkembang dan negara yang tergolong Least Developing Countries (LDC)berhasil merundingkan pengadaan produk farmasi untuk tujuan kemanusiaan,hasil kesepakatan DOHA tersebut diikuti dengan perubahan pada tahun 2005dengan mengamandemen hasil persetujuan TRIPs khususnya Article 31bishuruf f.Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang- undang haruslahditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam konsideranmengingat ini disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan Undang-undangDasar 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat ataubagian tertentu dari Undang-undang Dasar 1945 harus ditentukan secara72

tepat; (ii) Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentukundang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya,judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara danTambahan Lembaran Negara.Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran“Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat.Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-undangDasar saja. Misalnya, mengingat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya,Undangundangitu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagaisuatu kesatuan system norma.Dalam kaitan itu, walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undangPaten Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989Nomor 39) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 30), Undang-undang Paten-lama) dan pelaksanaan Paten(selanjutnya disebut Undang-Undang Paten-lama) dan pelaksanaan Patentelah berjalan, namun masih dipandang perlu menyesuaikan dan melakukanperubahan terhadap Undang-Undang Paten-lama tersebut. Di samping itu,masih ada beberapa aspek dalam Agreement on Trade-Related Aspecte ofIntellectual PropertyRights (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs) yangbelum diatur dalam Undang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui,Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade73

Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnyadisebut World Trade Organization, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World TradeOrganization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan PersetujuanTRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini.Ketentuan yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Patenadalah ketentuan yang diatur pada Article 31bis TRIPs Agreement mengenaipengadaan obat atau produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakatdalam ketentuan lisensi wajib, selain itu Article 7 TRIPs Agreement yangmengatur Paten obat, dijelaskan bahwa jika ada wabah penyakit disuatuNegarayang sifatnya sudah emergensi maka dapat dimungkinkanmenerapkan lisensi wajib, artinya Paten tersebut dapat digunakan denganmenerapkan lisensi wajib, dimana izin yang diberikan oleh Pemegang Patenkepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untukmenikmatimanfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangkawaktu dan syarat tertentu, dapat dilaksanakan/dipaksakan untukkeadaandarurat/emergency.Kemudian yang disepakati dalam deklarasi Doha yang isinya setiapnegara yang sedang mengalami emergensi karena mendapat wabah penyakit,maka Negara tersebut dapat memperbanyak dan memproduksi langsung obatuntuk mengantisipasi penyakit yang mengakibatkan wabah tersebut, tanpasepengetahuan pemegang paten artinya negara dibenarkan untuk74

melaksanakan lisensi wajib artinya mengindustrikan suatu invensi tanpa harusmeminta persetujuan dari investor, namun demikian tetap memperhitungkankepentingan yang layak terhadap inventor.75

BAB VJANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERIMUATAN RUU PATENA. SasaranDalam penyusunan naskah akademik revisi RUU Paten ini sasaran untukmeningkatkan jumlah permohonan paten khususnya permohonan paten yangberasal dari dalam negeri. Upaya untuk meningkatkan jumlah pemohon patentersebut diantaranya dengan cara, yaitu e-filing, pemberian insentif, prosespemeriksaan yang efisien dan penghapusan biaya pemeliharaan patensederhana.B. Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU PatenSedangkan jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah AkademikRUU paten ini adalah mengatur mengenai perlindungan terhadap sumber dayagenetik yang wajib mencantumkan informasi asal sumber daya genetiktersebut.76

C. Matriks Masukan Materi MuatanMATRIKS MATERI MUATAN RUANG LINGKUPNASKAH AKADEMIK RUU PATENNO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUBAHAN YANGDI INGINKAN1. Jumlah permohonanpaten dalam negericukup rendah, lebih didominasi olehpemohon luarnegeri2. Belum mengatursecara jelasketentuan tentangpersyaratan minimumyang dapat diberikantanggal penerimaan3. Perlu ditinjau kembalipengaturanmenyangkutpengumuman tentanginvensi yang berkaitandengan pertahanandan keamanannegara4. Belum adanya nilaikompeitif dalampersaingan teknologiberbasis patensehingga kurang diminati oleh investorPasal permohonan- Digunakan e-fiiling- Pemberian insentifPermohonan paten Perlu diatur secarajelas ketentuantentang persyaratanminimum yang dapatdiberikan tanggalpenerimaanPengumumanyang77

NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUBAHAN YANGDI INGINKAN5. Pemeriksaan - Usulan terhadapSubstantifpermohonanpercepatanpemeriksaansubstantif denganmembayar biaya- Pemeriksaan patendilakukan olehDirektorat patenyangpelaksanaannyadilakukan olehpemeriksa patenyang ditunjuk-6. Paten sederhana - Tidak diperlukanlagi pemeriksaansubstantif7. Pengalihan danLisensi Paten8. Pelaksanaannyadirasakan terlalutinggi dan prosesnyamemakan waktu lamaPelaksanaanpaten olehPemerintah9. Penggantian rumusan - Pasal 114“Pembayaran biayatahunan untukpertama kali harusdilakukan palinglambat setahunterhitung sejaktanggal pemberianPaten”- Ketentuan lisensiwajib harus adapengecualian- Digunakan untukmemenuhikebutuhan pasardalam negeri- keputusan inicukup dengankeputusan menteri1) untuk pembayarantahun-tahunberikutnya,selamapaten itu berlakuharus dilakukanpaling lambat padatanggal yang samadengan tanggalPemberian Patenatau pencatatan78

NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUBAHAN YANGDI INGINKANLisensi yangbersangkutan2) untuk pembayarantahun-tahunberikutnya, selamapaten itu berlakuharus dilakukanpaling lambat padatanggal yang samadengan tanggalserifikat paten10. fungsi dari direktorat- Perlunyakerjasama yangpenguatankurang melakukandirektoratkomersialisasikerjasama Dikjenterhadap Paten.HKI dalammelakukankomersialisasipaten Paten- Fungsi direktoratkerja sama perluditambahkan yaitumengkomersialkanteknologi yangdipatenkan olehindustri , terutamainvensi yangdiajukan oleh UKMdan individu- Direktoratkerjasama jugahendaknyamenjemput boladalam halkomersialisasiPaten.11. Genetic resources,- Ketika mengajukankeanekaragamankeanekaragamanhayati seringhayati perlu di79

NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUBAHAN YANGDI INGINKANdigunakan untuksebutkansuatu invensi.sumbernya.12. Penambahan Asas - Asas ditambahkandengan AsasTransparansipelayanan danpemeriksaan13. - Pengumuman - Adanya pengaturantentangpemberitahuantertulis kepadapemohon/inventortentang mulainyapengumuman ataspermohonan patenyang diajukan14. - Tidak dianggap - Grace perioddiumumkanmenjadi 12 (duabelas) bulan15. - Invensi yang tidak - Mengatur invensidapat diberi paten yang berbasissumber dayagenetik atauPTSDG yang tidakmengungkapkanasal-usulnya “tidakdapat diberi paten”16. - Invensi yang - Paten yang terkaitdapat diberi paten dengan programkomputer danpermainan (gamebuilder)17. Sumber DayaGenetika belum diatur- Pemeriksaan - Ditambahformalitas terkait ketentuan adanyadengan SDG danPTSDGkewajiban untuk “MengungkapkanAsal-Usul” dariSDG dan PTSDG80

NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUBAHAN YANGDI INGINKANdalam suratpermohonan paten- Apabila tidaak ada“PengungkapanAsal-Usul” makapaten tidak bisadiproses/ditunda.18. - Pemeriksaan - DipertimbangkanSubstantifadanya progresreport daripemeriksa kepadapemohon/Inventor- Perlumengefektifkanbantuan ahlidalammelakukanpemeriksaansubstantif agardapatmempercepatpemeriksaan,menghindariBacklog danmempersingkatwaktu- Membuat sistempemeriksaanDOUBLE TRACK- FIRST TRACKuntuk permohonanPCT/Luar Negeridan SECONDTRACK untukpemohon lokal19. - Persetujuan atau - Harus diaturPenolakanpembatasanmaksimal waktu20. - Salinan dokumenpaten- Harus adakebijakan untuk81

NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUBAHAN YANGDI INGINKANmendigitalisasiseluruh dokumenpaten yang ada21. - PembatalanPaten- Perludipertimbangkanuntuk mengadopsikonsep pembatalanyang dilakukanoleh Ditjen HKIdalam RUU DesainIndustri sebelum kepengadilan- Perlu dibuat “Invalidity Court” didalam Ditjen HKI22. - Biaya - Ketentuan yangmewajibkanpemohon patenmembayar biayatahunan ataumemberikan dendaatas keterlambatanpembayaran biayapaten untuk DIHAPUS. Karenaketerlambatanpemeriksaan patenbukan kesalahandaripemohon/Inventor.82

NO UU NO. 14 TH 2001 RUU PENGGANTIAN TENTANGPATEN1. Pasal 4Pasal 6(1) Dikecualikan dari ketentuan(1) Suatu Invensi tidak sebagaimana dimaksud dalamdianggap telah Pasal 5 ayat (2), Invensi tidakdiumumkan jika dalamjangka waktu palinglama 6 (enam) bulandianggap telah diumumkan jikadalam waktu paling lama 6(enam) bulan sebelum Tanggalsebelum Tanggal Penerimaan, Invensi tersebutPenerimaan:telah:a. Invensi tersebut a. dipertunjukkan dalam suatutelah dipertunjukkanpameran internasional didalam suatu pameranIndonesia atau di luarinternasional dinegeri yang resmi atauIndonesia atau di luardiakui sebagai resmi ataunegeri yang resmi ataudalam suatu pamerandiakui sebagai resminasional di Indonesia yangatau dalam suaturesmi atau diakui sebagaipameran nasional diIndonesia yang resmiresmi;b. digunakan di Indonesiaatau diakui sebagaioleh Inventornya dalamresmi;rangka percobaan denganb. Invensi tersebuttujuan penelitian dantelah digunakan dipengembangan;c. diumumkan di salah satujurnal ilmiah dan/ataupertemuan ilmiah baikIndonesia olehInventornya dalamrangka percobaandengan tujuanpenelitian danpengembangan.(2) Invensi juga tidakdianggap telahdiumumkan apabiladalam jangka waktu 12(dua belas) bulansebelum TanggalPenerimaan, ternyataada pihak lain yangmengumumkan dengancara melanggarkewajiban untuknasional maupuninternasional oleh Inventordan/atau Institusinya;dan/ataud. diumumkan olehInventornya dalam sidangilmiah dalam bentuk ujiandan/atau tahap-tahap ujianskripsi, tesis, disertasidan/atau forum ilmiah laindalam rangka pembahasanhasil penelitian diperguruan tinggi ataulembaga penelitian.83

menjaga kerahasiaanInvensi tersebut.(2) Invensi juga tidak dianggaptelah diumumkan apabila dalamwaktu 12 (dua belas) bulansebelum Tanggal Penerimaan,ada pihak lain yangmengumumkan dengan caramelanggar kewajiban untukmenjaga kerahasiaan Invensitersebut.2. Pasal 8Invensi dapat diterapkan dalamindustri sebagaimana diuraikan dalamPermohonan.Pasal 19Pemegang Paten wajib membuatproduk atau menggunakan prosesyang diberi Paten di Indonesia.Catatan: Tidak ada penjelasan lebihlanjut Dalam TRIPS Agreement,Patent Cooperation Treaty(PCT) dan sistem paten yangberlaku secara internasionaltidak ada kewajiban untukmenggunakan produk atauproses yang diberi Paten.Pasal 20Setiap Pemegang Paten atau penerimaLisensi Paten wajib membayar biayatahunan.Catatan: Tidak ada penjelasan lebih lanjut Bagaimana dengan pemegangpaten sederhana terutama darikalangan UKM Dipertimbangkan politik patennya,berapa jumlah permohonan paten?84

Bandingkan dengan negaratetangga yang lebih banyak(kompetitornya, biaya). Disarankan biaya pemeliharaanpaten sederhana dihapus, agarUKM atau inventorindividu/perseorangan, kalanganperguruan tinggi mampumengajukan permohonan paten,sehingga jumlah permohonanpaten sederhana dalam negeribertambah.Invensi yang Tidak Dapat DiberiPatenPasal 9Invensi yang tidak dapat diberi Patenmeliputi:a. proses atau produk yangpengumuman, dan penggunaanatau pelaksanaannyabertentangan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan,moralitas agama, ketertibanumum, atau kesusilaan;b. metode pemeriksaan,perawatan, pengobatan dan/ataupembedahan yang diterapkanterhadap manusia dan/atauhewan;c. teori dan metode di bidang ilmupengetahuan dan matematika;d. makhluk hidup, kecuali jasadrenik; atauproses biologis yang esensial untukmemproduksi tanaman atau hewan,kecuali proses nonbiologis atau prosesmikrobiologis. Bagaimana dengan usulan apabilapermohonan paten berasal dari85

ekayasa genetika, terutama yangtidak disertai dengan asal-usulgenetisnya Diatur dalam pasal 25 tetapi belummasuk dalam invensi yang tidakdiberikan patenPasal 47(1) Pengumuman berlaku selama 6(enam) bulan terhitung sejaktanggal diumumkannyaPermohonan.Catatan:-karena mengatur mengenai waktumaka sebaiknya dipilih kataberlangsung bukan berlaku.Pasal 50(1) Permohonan pemeriksaansubstantif diajukan secaratertulis kepada Menteri dengandikenai biaya.Catatan:Diusulkan dengan frasa “membayarbiaya”Pasal 49(1) Jika suatu Invensi dinilai dapatmengganggu atau bertentangandengan kepentingan pertahanankeamanan Negara, Menteridapat menetapkan Permohonanterhadap Invensi tersebut tidakdiumumkansetelahberkonsultasi dengan instansipemerintah yang tugas danfungsinya berkaitan denganpertahanan dan keamanan86

Negara.Catatan:Disarankan untuk tidak perlu sampaiMenteri yang menetapkanPermohonan terhadap Invensi tidakboleh diumumkan, tapi cukupsetingkat eselon II atau eselon I, agarlebih efisien.Pasal 66(1) Komisi Banding Paten mulaimelakukan pemeriksaanterhadap permohonan bandingdalam waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggalpenerimaan permohonanbanding.(2) Keputusan Komisi BandingPaten ditetapkan paling lama 9(sembilan) bulan terhitung sejaktanggal dimulainya pemeriksaanbanding sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(3) Dalam hal Komisi Banding Patenmemutuskan untuk menerimapermohonan banding, KomisiBanding Paten memerintahkanMenteri untuk :a. menerbitkan sertifikat Paten;ataub. melakukan pemeriksaanlanjutan apabila terdapat87

ketentuan lain yang belumdiperiksa terkait denganpesyaratan pemberian Patensebagaimana dimaksuddalam Pasal 53.(4) Menteri melaksanakankeputusan Komisi BandingPaten sebagaimana dimaksudpada ayat (3).(5) Dalam hal Komisi BandingPaten menolak permohonanbanding, Pemohon atauKuasanya dapat mengajukangugatan atas keputusan tersebutke pengadilan niaga dalamwaktu paling lama 3 (tiga) bulanterhitung sejak tanggalditerimanya keputusanpenolakan.(6) Terhadap putusan Pengadilansebagaimana dimaksud padaayat (5), hanya dapat diajukankasasi.Catatan:Dari ketentuan di atas khususnya ayat(3) dan ayat (4) timbul kesankedudukan Komisi Banding lebihtinggi dari Menteri padahal anggotaKomisi Banding hanya PemeriksaPaten Senior.88

Pasal 107(1) Kecuali dalam hal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 ayat(3), keterlambatan pembayaranbiaya tahunan dari batas waktuyang ditentukan dalam Undang-Undang ini dikenai biayatambahan sebesar 2,5% (duakoma lima perseratus) untuksetiap bulan dari biaya tahunanpada tahun keterlambatan.Catatan:Ketentuan mengenai biaya tambahansebaiknya diatur dalam PP danjumlahnya dikurangi menjadimaksimal setahun menjadi 6%,sebagaimana diatur dalam KUHPerdataPasal 93(1) Pemerintah dapat melaksanakansendiri Paten di Indonesiaberdasarkan pertimbangan:a. berkaitan denganpertahanan keamananNegara; ataub. kebutuhan sangatmendesak untukkepentingan masyarakat.(2) Pelaksanaan Paten olehPemerintah berdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf adiatur dengan PeraturanPresiden.89

Catatan:Perlu dipertimbangkanpenggunaan paten olehpemerintah diatur denganPeraturan Menteri, terutamaapabila terjadi keadaan daruratmisalnya terjadinya wabah ataubencana yang memerlukanteknologi yang telahdipatenkan.90

BAB VIPENUTUPA. SimpulanDari kajian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-babsebelumnya, Tim Naskah Akademik RUU Paten menyimpulkan yaitu :1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan paten diIndonesia berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 yaitu: belumdimanfaatkannya paten secara maksimal sehingga jumlah pemohon patendi Indonesia masih sedikit, pengajuan permohonan paten relatif lama danbiaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten masih dianggapmahal, adanya kekhawatiran para investor untuk menggunakan teknologilokal yang dipatenkan karena tidak ada jaminan ataupun asuransi bilaterjadi kegagalan dalam pemanfaatan teknologi tersebut.2. Hal-hal yang dapat dijadikan masukan untuk merevisi UU No. 14 Tahun2001 yaitu:a. Untuk meningkatkan jumlah pemohon paten di indonesia perludiambil langkah dengan cara penggunaan teknologi e- filing,pemberian insentif , proses pemeriksaan yang efisien dan penghapusanbiaya pemeliharaan paten sederhana;91

. Usulan terhadap permohonan percepatan pemeriksaan substantifdengan membayar biaya;c. Dalam pengaturan Sumber Daya Genetik perlu ditambah ketentuanadanya kewajiban untuk “Mengungkapkan Asal-Usul” dari SDG danPTSDG dalam surat permohonan, apabila tidak ada pengungkapanasal-usul maka paten tidak bisa di proses;d. Perlu dipertimbangkan adanya progres report dari pemeriksa kepadapemohon/inventor, perlu mengefektifkan bantuan ahli dalammelakukan pemeriksaan substantif agar dapat mempercepatpemeriksaan, menghindari Backlog dan mempersingkat waktu;e. Perlu adanya kebijakan untuk mendigitalisasi seluruh dokumen patenyang adaf. Ketentuan yang mewajibkan pemohon paten membayar biaya tahunanatau memberikan denda atas keterlambatan pembayaran biaya patenuntuk di hapus, karena keterlambatan pemeriksaan paten bukankesalahan dari pemohon/inventor.92

3. Hal-hak yang menjadi pertimbangan landasan filosofis, sosiologis danyuridis yaitu:a. Landasan FilosofisPaten diberikan oleh negara terhadap setiap invensi yang memenuhisyarat kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan di bidangindustri. Paten yang merupakan hak ekslusif atau hak monopoliterbatas, diberikan Negara sebagai penghargaan atau insentif kepadainventor terhadap invensinya sekaligus perlindungan hukum agarinventor bermotivasi terus-menerus melakukan penellitian, mencarisolusi atas masalah yang dihadapi masyarakat dibidang teknologi, danmemperoleh penemuan yang dapat dipatenkan.b. Landasan SosiologisKehidupan didalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yangsebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakanpegangan hidup baginya. Orientasi pemikiran sosioligis antaralainmenunjukkan perkembangan dinamika masyarakat, dankecenderungan penilaianya terhadap pengalaman empiris padaUndang-Undang Paten sebelumnya. Peneliti dan perekayasa sebagaiinventor menghendaki perbaikan-perbaikan dalam proses birokrasiuntuk mendapatkan sertifikat paten, tak tekecuali perbaikan di bidang93

komersialisasi paten dengan terhantarnya invensi ke industri. Hal-halyang diinginkan diantaranya adalah kesempatan untuk mempercepatproses pemberian paten sehingga inovasi akan berkembang pesat daninvensi berbasis paten dapat terwujud.Perlindungan paten jugamembawa dampak yang baik bagi inventor sehingga lebih banyak lagiinvensi-invensi yang dihasilkan, yang pada gilirannya juga akanmenjamin investasi dan penanaman modal, sehingga dengan investasitersebut teknologi maju sehingga akan memacu perkembanganperekonomian nasional.c. Landasan YuridisPengejawantahan alinea IV Pembukaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 diuraikan dalam pasal 28Cayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmenyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melaluimelalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni danbudaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia”. Ketentuan tersebut juga sebagaipelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan pasal 33 UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945, serat Undang-Undang No. 7Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing The World94

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan OrganisasiPerdagangan Duni) yan menjadi landasan yuridis penyusunanRancangan Undang-Undang Perubahan UU No. 14 Tahun 2001tentang Paten .4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Nasakah Akademik RUU Paten iniyaitu untuk meningkatkan jumlah pemohon paten yang berasal dari dalamnegeri. Sedangkan jangkauan dan arah pengaturan RUU paten adalahmengatur mengenai perlindungan terhadap sumberdaya genetik yangwajib mencantumkan informasi asal sumber daya genetik tersebut.B. RekomendasiDari hasil kajian dan pembahasan dalam Nasakah AkademikRancangan Undang-Undang tentang paten ini, Tim memberikan rekomendasiagar Undang-Undang No. 14 Tahun 2011 tentang Paten di revisi atau menjadiRancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001tentang Paten. Rekomendasi ini kami berikan dengan alasan bahwa selainadanya perubahan secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,juga ada beberapa hal yang perlu di tambahkan atau diatur selebihnya hal-halyang diatur mengenai paten dalam undang-undang tersebut masih dapatberlaku.95