BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia (Ditjen HKI) meningkat pesat. Namun jumlah permohonan patendari dalam negeri masih sedikit dibandingkan dengan jumlah permohonanpaten dari luar negeri.Data statistik yang diterbitkan oleh Ditjen HKI menunjukkan jumlahpermohonan paten PCT lebih dari 80% dari keseluruhan permohonan patenyang setiap tahunnya mencapai sekitar 5000 invensi bila merujuk pada datastatistik permohonan paten di atas selama 3 (tiga) tahun terakhir.Di sisi lain, kebanyakan permohonan paten yang diajukan olehinventor lokal dengan kemampuan ekonomi yang masih sangat terbatas padapaten sederhana yaitu invensi dibidang teknologi yang memiliki kegunaanpraktis, biaya lebih murah, dan proses pendaftarannya relatif singkat. Namuntetap saja biaya pemeliharaan paten sederhana yang berjumlah puluhan juta itumerupakan kendala bagi pemohon paten dalam negeri karena kemampuanekonomi yang terbatas dan hasil penerapan paten yang belum bisamemberikan keuntungan yang memadai.Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik yang diantaranya memberi perlindungandan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilaksanakan melalui sistemelektronik. Perkembangan hukum baru itu selayaknya mampu meningkatkanpelayanan Pemerintah dibidang paten dengan menggunakan transaksielektronik atau e-filing. Hal itu telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal6