BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

mengesahkan undang-undang baru dibidang hak kekayaan intelektual sampaidengan akhir tahun 2000. 2Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia telahmeratifikasi World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang No. 7Tahun 1984. Dalam ketentuan tersebut diatur pula Aspek-aspek Dagangdibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rights/TRIP’s) yang telah diratifikasi dan disahkanmelalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah menjadi bagian darisistem hukum Indonesia namun belum dimanfaatkan untuk meningkatkankesadaran, kemampuan, dan perlindungan inovasi atau invensi berbasis patenserta peningkatan kesejahteraan para inventor atau para pemegang Paten,apalagi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itudisebabkan jumlah permohonan paten yang diajukan dari dalam negeri olehpara inventor lokal masih sangat sedikit.Kehadiran Undang-Undang Paten yang telah dilaksanakan sejak tahun1991, belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan permohonanpaten dalam negeri. Hal itu disebabkan kehadiran undang-undang tersebutbelum dimanfaatkan secara efektif oleh para peneliti kalangan swasta danpemerintah, para pelaku usaha serta aparat pemerintah baik sebagai pelaksanaundang-undang itu, dan elite pemerintah sehingga undang-undang paten2 Ibid. Hlm. 53