BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

More documents

Recommendations

Info

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia (Ditjen HKI) meningkat pesat. Namun jumlah permohonan patendari dalam negeri masih sedikit dibandingkan dengan jumlah permohonanpaten dari luar negeri.Data statistik yang diterbitkan oleh Ditjen HKI menunjukkan jumlahpermohonan paten PCT lebih dari 80% dari keseluruhan permohonan patenyang setiap tahunnya mencapai sekitar 5000 invensi bila merujuk pada datastatistik permohonan paten di atas selama 3 (tiga) tahun terakhir.Di sisi lain, kebanyakan permohonan paten yang diajukan olehinventor lokal dengan kemampuan ekonomi yang masih sangat terbatas padapaten sederhana yaitu invensi dibidang teknologi yang memiliki kegunaanpraktis, biaya lebih murah, dan proses pendaftarannya relatif singkat. Namuntetap saja biaya pemeliharaan paten sederhana yang berjumlah puluhan juta itumerupakan kendala bagi pemohon paten dalam negeri karena kemampuanekonomi yang terbatas dan hasil penerapan paten yang belum bisamemberikan keuntungan yang memadai.Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik yang diantaranya memberi perlindungandan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilaksanakan melalui sistemelektronik. Perkembangan hukum baru itu selayaknya mampu meningkatkanpelayanan Pemerintah dibidang paten dengan menggunakan transaksielektronik atau e-filing. Hal itu telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal6
Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Ditjen AHU) dalam memberikan pelayanan dibidang pendirian badanhukum. Permohonan paten melalui e-filing sudah diterapkan oleh Negaranegaralain, misal: Jepang, Uni Eropa, dan sebagainya.Penerapan e-filing dalam permohonan paten sangat sesuai dengankondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang mempunyai kondisigeografis yang luas sehingga memerlukan pelayanan secara e-filing karenasistem pelayanan itu akan sangat efisien dan efektif untuk meningkatkanjumlah permohonan dan perlindungan paten di tanah air. Permohonan patensecara e-filing merupakan suatu kebutuhan yang belum diatur secara tegasdalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka BadanPembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM memandangperlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik RancanganUncang-Undang tentang Paten dalam rangka mempersiapkan revisi RUUPaten.B. Identifikasi MasalahBerdasarkan pokok masalah, dan harapan di atas, Undang-UndangPaten Nomor 14 Tahun 2001 (UUP) yang berlaku sekarang ini masih adasebagian materi yang sudah kurang memadai, dan diperlukan peraturan baru7
Page 1 and 2: BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangAl
Page 3 and 4: mengesahkan undang-undang baru dibi
Page 5: sejak awal organisasi itu berdiri d
Page 9 and 10: lebih efektif dan efisien serta dap
Page 11 and 12: primer, bahan-bahan hukum sekunder
Page 13 and 14: BAB IIKAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK E
Page 15 and 16: yang menyediakan barang dan/atau ja
Page 17 and 18: erdampak negatif bagi masyarakat ti
Page 19 and 20: dimilikinya sebagai alat mengambil
Page 22 and 23: 1. Permohonan Paten dalam NegeriImp
Page 24 and 25: 3. PendaftaranPermasalahan pemohona
Page 26 and 27: dapat dipatenkan sehingga meningkat
Page 28 and 29: D. Perbandingan dengan Negara lain
Page 30 and 31: Perilaku tidak akan dianggap bersif
Page 32 and 33: yang seharusnya jelas diketahui bag
Page 34 and 35: dengan pihak pelanggar atau orang y
Page 36 and 37: yang ahli di bidang yang bersangkut
Page 38 and 39: dapat dimanfaatkan oleh negara tida
Page 40 and 41: halnya Cina, India juga memasukkan
Page 42 and 43: individu, serta memberikan jaminan
Page 44 and 45: BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATU
Page 46 and 47: 1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran
Page 48 and 49: dari Paten menjadi Paten Sederhana
Page 50 and 51: e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200
Page 52 and 53: . Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 te
Page 54 and 55: c. Undang-Undang No 7 Tahun 1994 te
Page 56 and 57:
tenaga untuk melaksanakan penelitia
Page 58 and 59:
ahwa kedua subjek undang-undang ter
Page 60:
ada sebelum dan setelah undang-unda
Page 63 and 64:
n. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahu
Page 65 and 66:
filosofis yang terkandung di dalam
Page 67 and 68:
Analisis undang-undang diteliti dar
Page 69 and 70:
proses birokrasi untuk mendapatkan
Page 71 and 72:
erfungsinya ketentuan dimaksud,maka
Page 73 and 74:
tepat; (ii) Undang-undang lain yang
Page 75 and 76:
melaksanakan lisensi wajib artinya
Page 77 and 78:
C. Matriks Masukan Materi MuatanMAT
Page 79 and 80:
NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 81 and 82:
NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 83 and 84:
NO UU NO. 14 TH 2001 RUU PENGGANTIA
Page 85 and 86:
Bandingkan dengan negaratetangga ya
Page 87 and 88:
Negara.Catatan:Disarankan untuk tid
Page 89 and 90:
Pasal 107(1) Kecuali dalam hal seba
Page 91 and 92:
BAB VIPENUTUPA. SimpulanDari kajian
Page 93 and 94:
3. Hal-hak yang menjadi pertimbanga
Page 95:
Trade Organization (Persetujuan Pem
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?