BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berkaitan erat denganpengaturan paten karena paten terjadi dari hasil olah kemampuan intelektualmanusia yang memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi sebagai invensi atau penemuan dibidang teknologi baru yangmemiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri.Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila negara memberikanperlindungan kepada (para) inventor atau pemegang hak penemuan agarinvensi atau patennya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan tingkatkesejahteraannya. Pencantuman pasal itu merupakan pengakuan NegaraRepublik Indonesia bahwa perlindungan hak asasi manusia juga mencakupperlindungan terhadap pemegang paten.Indonesia telah mengimplementasikan sistem paten melalui Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 dan efektif berlaku sejak tanggal 1Agustus 1991 dan telah beberapa kali diubah. Undang-Undang Paten itu perludirevisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 karena Indonesia ikutserta menjadi anggota WTO, dan agar menyesuaikan sistem paten dengankonvensi-konvensi internasional dibidang hak kekayaan intelektual termasukTRIP’s Agreement. 1 Undang-Undang Paten itu direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 seiring dengan kewajiban Indonesia sebagainegara berkembang yang diberi waktu mengharmonisasikan dan atau1 Tim Naskah Akademik RUU Paten, Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008,BPHN-Kemenkumham, hlm. 32