BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

More documents

Recommendations

Info

c. Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Lampiran PersetujuanTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights (PersetujuanTRIPs)Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memuat LampiranPersetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlakusecara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). PersetujuanTRIPs memperjelas kedudukan perlindungan HKI sebagai isu-isu yangterkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberiperlindungan HKI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkantindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari PersetujuanTRIPs mengatur tentang obyek HKI secara luas, yaitu:Hak cipta dan hak terkait (copyright and related rights)Merek (trademarks)Indikasi geografis (geographical indications)Desain industri (industrial designs)Paten (patents)Desain tata letak sirkuit terpadu (layout-designs of IntergratedCircuits; dan Perlindungan rahasia dagang (protection of undisclosedinformation).54
Dengan diratifikasinya ketentuan ini, Indonesia berkewajibanmengimplementasikannya kedalam berbagai aspek (hak kekayaanintelektual), baik dalam aspek legislasi (perundang-undangan) maupunaspek lainnya seperti organisasi/administrasi, sosialisasi, kerja sama, sertapenegakkan hukum.Terkait Paten, TRIPs mensyaratkan dipatuhinya Art. 1 s/d 12 dan art.19 Paris Convention. Oleh karena itu berdasarkan hukum internasional,maka ketentuan Paris Convention tersebut berlaku pula di Indonesia.Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah dicakup Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatPengaturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi paten dan hakkekayaan intelektual pada umumnya cenderung memberikan alas hakuntuk terjadinya monopoli. Hak Paten memberikan kepada inventor hakhakeksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memanfaatkaninvensi tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-haktersebut tanpa izin.Perlindungan Paten bertujuan agar inventor terdorong untukmelakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan teknologibarudan memiliki rasa aman dalam menghabiskan waktu, uang dan55
Page 1 and 2:
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangAl
Page 3 and 4: mengesahkan undang-undang baru dibi
Page 5 and 6: sejak awal organisasi itu berdiri d
Page 7 and 8: Administrasi Hukum Umum, Kementrian
Page 9 and 10: lebih efektif dan efisien serta dap
Page 11 and 12: primer, bahan-bahan hukum sekunder
Page 13 and 14: BAB IIKAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK E
Page 15 and 16: yang menyediakan barang dan/atau ja
Page 17 and 18: erdampak negatif bagi masyarakat ti
Page 19 and 20: dimilikinya sebagai alat mengambil
Page 22 and 23: 1. Permohonan Paten dalam NegeriImp
Page 24 and 25: 3. PendaftaranPermasalahan pemohona
Page 26 and 27: dapat dipatenkan sehingga meningkat
Page 28 and 29: D. Perbandingan dengan Negara lain
Page 30 and 31: Perilaku tidak akan dianggap bersif
Page 32 and 33: yang seharusnya jelas diketahui bag
Page 34 and 35: dengan pihak pelanggar atau orang y
Page 36 and 37: yang ahli di bidang yang bersangkut
Page 38 and 39: dapat dimanfaatkan oleh negara tida
Page 40 and 41: halnya Cina, India juga memasukkan
Page 42 and 43: individu, serta memberikan jaminan
Page 44 and 45: BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATU
Page 46 and 47: 1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran
Page 48 and 49: dari Paten menjadi Paten Sederhana
Page 50 and 51: e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200
Page 52 and 53: . Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 te
Page 56 and 57: tenaga untuk melaksanakan penelitia
Page 58 and 59: ahwa kedua subjek undang-undang ter
Page 60: ada sebelum dan setelah undang-unda
Page 63 and 64: n. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahu
Page 65 and 66: filosofis yang terkandung di dalam
Page 67 and 68: Analisis undang-undang diteliti dar
Page 69 and 70: proses birokrasi untuk mendapatkan
Page 71 and 72: erfungsinya ketentuan dimaksud,maka
Page 73 and 74: tepat; (ii) Undang-undang lain yang
Page 75 and 76: melaksanakan lisensi wajib artinya
Page 77 and 78: C. Matriks Masukan Materi MuatanMAT
Page 79 and 80: NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 81 and 82: NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 83 and 84: NO UU NO. 14 TH 2001 RUU PENGGANTIA
Page 85 and 86: Bandingkan dengan negaratetangga ya
Page 87 and 88: Negara.Catatan:Disarankan untuk tid
Page 89 and 90: Pasal 107(1) Kecuali dalam hal seba
Page 91 and 92: BAB VIPENUTUPA. SimpulanDari kajian
Page 93 and 94: 3. Hal-hak yang menjadi pertimbanga
Page 95: Trade Organization (Persetujuan Pem
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?