BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

tepat; (ii) Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentukundang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya,judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara danTambahan Lembaran Negara.Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran“Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat.Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-undangDasar saja. Misalnya, mengingat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya,Undangundangitu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagaisuatu kesatuan system norma.Dalam kaitan itu, walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undangPaten Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989Nomor 39) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 30), Undang-undang Paten-lama) dan pelaksanaan Paten(selanjutnya disebut Undang-Undang Paten-lama) dan pelaksanaan Patentelah berjalan, namun masih dipandang perlu menyesuaikan dan melakukanperubahan terhadap Undang-Undang Paten-lama tersebut. Di samping itu,masih ada beberapa aspek dalam Agreement on Trade-Related Aspecte ofIntellectual PropertyRights (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs) yangbelum diatur dalam Undang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui,Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade73