BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

More documents

Recommendations

Info

1. Permohonan Paten dalam NegeriImplementasi pemanfaatan perlindungan paten di Indonesia belummaksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari datayang disajikan pada tabel jumlah pemohon paten di Indonesia yang dibuatoleh Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Data tersebutmenunjukkan pemohon paten Indonesia masih sedikit jika dibandingkandengan negara Malaysia, Cina dan Singapura. Pemohon paten itu pun lebihdidominasi oleh pemohon paten dari luar negeri. Keadaan tersebutdisebabkan karena masyarakat belum memahami pentingnya suatuperlindungan paten terhadap hasil invensi. Disamping itu pemberdayaanpaten yang kurang maksimal, untuk pendaftaran paten masih mewajibkaninventor datang langsung ke Ditjen HKI untuk mendaftarkan invensinya,adanya kekhawatiran para investor dalam menggunakan teknologi dalamnegeri yang dipatenkan dan juga cara pandang masyarakat Indonesia.2. Paten SederhanaData statistik permohonan paten di Indonesia menunjukanpermohonan paten dari dalam negeri masih minoritas dibandingkan dariluar negeri baik untuk paten (biasa), dan paten sederhana. Permohonan22
paten sederhana lebih banyak dibandingkan paten (biasa) namun secarakeseluruhan, masih minoritas.Hal itu disebabkan untuk mengajukan permohonan paten relatif lamadan biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masihdianggap mahal bagi para inventor nasional yang pada umumnya bukanpara pengusaha besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan permohonanpaten sederhana diperlukan perubahan makna kepentingan nasionalsebagaimana dilakukan oleh administrator paten di negara-negara lain.Upaya untuk mendorong peningkatan permohonan paten sederhana harusdilakukan dengan cara yang elegan dan tidak kasat mata dengan mengubahperilaku administrator paten dalam memproses permohonan paten daridalam negeri dengan mengutamakan efisiensi dan efektif dalam penerapanundang-undang paten.Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 perludipertimbangkan biaya pemeliharaan paten sederhana agar dihapus,sehingga mendorong inventor nasional untuk mengajukan paten-patensederhana. Dengan demikian jumlah permohonan paten dari dalam negeriterutama yang diajukan para inventor nasional semakin berkembang.Kondisi tersebut akan meningkatkan nilai kompetitif Negara Indonesia danmemperoleh penghargaan dari negara-negara lain.23
Page 1 and 2: BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangAl
Page 3 and 4: mengesahkan undang-undang baru dibi
Page 5 and 6: sejak awal organisasi itu berdiri d
Page 7 and 8: Administrasi Hukum Umum, Kementrian
Page 9 and 10: lebih efektif dan efisien serta dap
Page 11 and 12: primer, bahan-bahan hukum sekunder
Page 13 and 14: BAB IIKAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK E
Page 15 and 16: yang menyediakan barang dan/atau ja
Page 17 and 18: erdampak negatif bagi masyarakat ti
Page 19 and 20: dimilikinya sebagai alat mengambil
Page 24 and 25: 3. PendaftaranPermasalahan pemohona
Page 26 and 27: dapat dipatenkan sehingga meningkat
Page 28 and 29: D. Perbandingan dengan Negara lain
Page 30 and 31: Perilaku tidak akan dianggap bersif
Page 32 and 33: yang seharusnya jelas diketahui bag
Page 34 and 35: dengan pihak pelanggar atau orang y
Page 36 and 37: yang ahli di bidang yang bersangkut
Page 38 and 39: dapat dimanfaatkan oleh negara tida
Page 40 and 41: halnya Cina, India juga memasukkan
Page 42 and 43: individu, serta memberikan jaminan
Page 44 and 45: BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATU
Page 46 and 47: 1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran
Page 48 and 49: dari Paten menjadi Paten Sederhana
Page 50 and 51: e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200
Page 52 and 53: . Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 te
Page 54 and 55: c. Undang-Undang No 7 Tahun 1994 te
Page 56 and 57: tenaga untuk melaksanakan penelitia
Page 58 and 59: ahwa kedua subjek undang-undang ter
Page 60: ada sebelum dan setelah undang-unda
Page 63 and 64: n. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahu
Page 65 and 66: filosofis yang terkandung di dalam
Page 67 and 68: Analisis undang-undang diteliti dar
Page 69 and 70: proses birokrasi untuk mendapatkan
Page 71 and 72:
erfungsinya ketentuan dimaksud,maka
Page 73 and 74:
tepat; (ii) Undang-undang lain yang
Page 75 and 76:
melaksanakan lisensi wajib artinya
Page 77 and 78:
C. Matriks Masukan Materi MuatanMAT
Page 79 and 80:
NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 81 and 82:
NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 83 and 84:
NO UU NO. 14 TH 2001 RUU PENGGANTIA
Page 85 and 86:
Bandingkan dengan negaratetangga ya
Page 87 and 88:
Negara.Catatan:Disarankan untuk tid
Page 89 and 90:
Pasal 107(1) Kecuali dalam hal seba
Page 91 and 92:
BAB VIPENUTUPA. SimpulanDari kajian
Page 93 and 94:
3. Hal-hak yang menjadi pertimbanga
Page 95:
Trade Organization (Persetujuan Pem
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?