BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

Dengan diratifikasinya ketentuan ini, Indonesia berkewajibanmengimplementasikannya kedalam berbagai aspek (hak kekayaanintelektual), baik dalam aspek legislasi (perundang-undangan) maupunaspek lainnya seperti organisasi/administrasi, sosialisasi, kerja sama, sertapenegakkan hukum.Terkait Paten, TRIPs mensyaratkan dipatuhinya Art. 1 s/d 12 dan art.19 Paris Convention. Oleh karena itu berdasarkan hukum internasional,maka ketentuan Paris Convention tersebut berlaku pula di Indonesia.Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah dicakup Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatPengaturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi paten dan hakkekayaan intelektual pada umumnya cenderung memberikan alas hakuntuk terjadinya monopoli. Hak Paten memberikan kepada inventor hakhakeksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memanfaatkaninvensi tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-haktersebut tanpa izin.Perlindungan Paten bertujuan agar inventor terdorong untukmelakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan teknologibarudan memiliki rasa aman dalam menghabiskan waktu, uang dan55