BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

More documents

Recommendations

Info

elum bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Disampingitu, masih ada beberapa Peraturan Pemerintah yang belum ada padahalperaturan itu sangat diperlukan, misal: Peraturan Pemerintah tentang Lisensi,Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Wajib, dan sebagainya.Rendahnya permohonan paten dalam negeri dapat dilihat dari tabelpermohonan paten berikut ini:Data Permohonan Paten Tahun 2009 – 2011NoNegara2009 2010 2011Lokal Asing Jumlah Lokal Asing Jumlah Lokal Asing Jumlah1 Cina 877611 99075 976686 293066 98111 391177 467120 905788 23729082 Thailand 4196 5534 9730 3539 2000 5539 2728 2077 48053 Malaysia 1234 4503 5737 1275 5189 6464 1136 5423 65594 Singapore 827 7909 8736 892 8881 9773 1056 8738 97945 Indonesia 684 4145 4829 795 5485 6280 777 5353 61306 Filipina 22 1657 1679 13 1140 1153 6 1129 1135Dari data di atas menunjukkan jumlah permohonan paten di Indonesiamasih sangat sedikit jumlah permohonan paten dalam negeri yang diajukanapabila dibandingkan dengan pemohon paten di negara Cina, Thailand,Malaysia, dan Singapura. Padahal Indonesia telah menjadi anggota WTO4
sejak awal organisasi itu berdiri dan telah berusaha mengharmonisasikansistem hak kekayaan intelektualnya dengan ketentuan paten internasionalsejak akhir tahun 1999.Dengan jumlah populasi lebih dari 200 juta jiwa permohonan patenyang masih di bawah 800/tahun invensi, menunjukkan bahwa kesadaran danpemahaman sistem paten di Indonesia masih rendah. Undang-Undang PatenNomor 14 Tahun 2001 (UUP) yang merupakan revisi Undang-Undang PatenNomor 13 Tahun 1997 masih belum dipahami dan dimanfaatkan secaramaksimal.Dengan menjadi anggota WTO, sebenarnya telah mempercepat eraglobalisasi yang membuka sekat kendala perdagangan antar Negara menjadiera perdagangan bebas. Hal tersebut akan memberi manfaat bagi Indonesiaapabila kita mampu menghasilkan inovasi dan invensi yang dipatenkan,memiliki kemampuan penerapan teknologi yang efektif dan kemampuanberbisnis yang efisien sehingga produk-produk barang, dan atau jasaIndonesia yang berbasis paten memiliki daya saing yang kuat di pasar mancaNegara. Dan tentunya diharapkan ekspor produk Indonesia tidak sekedarmengandalkan sumber daya alam yang tidak tergantikan.Meskipun Indonesia telah menjadi anggota WTO dan meratifikasiberbagai konvensi internasional dibidang HaKI terutama Patent CooperationTreaty (PCT) melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997,permohonan paten melalui “PCT route” yang diterima oleh Direktorat5
Page 1 and 2: BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangAl
Page 3: mengesahkan undang-undang baru dibi
Page 7 and 8: Administrasi Hukum Umum, Kementrian
Page 9 and 10: lebih efektif dan efisien serta dap
Page 11 and 12: primer, bahan-bahan hukum sekunder
Page 13 and 14: BAB IIKAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK E
Page 15 and 16: yang menyediakan barang dan/atau ja
Page 17 and 18: erdampak negatif bagi masyarakat ti
Page 19 and 20: dimilikinya sebagai alat mengambil
Page 22 and 23: 1. Permohonan Paten dalam NegeriImp
Page 24 and 25: 3. PendaftaranPermasalahan pemohona
Page 26 and 27: dapat dipatenkan sehingga meningkat
Page 28 and 29: D. Perbandingan dengan Negara lain
Page 30 and 31: Perilaku tidak akan dianggap bersif
Page 32 and 33: yang seharusnya jelas diketahui bag
Page 34 and 35: dengan pihak pelanggar atau orang y
Page 36 and 37: yang ahli di bidang yang bersangkut
Page 38 and 39: dapat dimanfaatkan oleh negara tida
Page 40 and 41: halnya Cina, India juga memasukkan
Page 42 and 43: individu, serta memberikan jaminan
Page 44 and 45: BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATU
Page 46 and 47: 1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran
Page 48 and 49: dari Paten menjadi Paten Sederhana
Page 50 and 51: e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200
Page 52 and 53: . Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 te
Page 54 and 55:
c. Undang-Undang No 7 Tahun 1994 te
Page 56 and 57:
tenaga untuk melaksanakan penelitia
Page 58 and 59:
ahwa kedua subjek undang-undang ter
Page 60:
ada sebelum dan setelah undang-unda
Page 63 and 64:
n. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahu
Page 65 and 66:
filosofis yang terkandung di dalam
Page 67 and 68:
Analisis undang-undang diteliti dar
Page 69 and 70:
proses birokrasi untuk mendapatkan
Page 71 and 72:
erfungsinya ketentuan dimaksud,maka
Page 73 and 74:
tepat; (ii) Undang-undang lain yang
Page 75 and 76:
melaksanakan lisensi wajib artinya
Page 77 and 78:
C. Matriks Masukan Materi MuatanMAT
Page 79 and 80:
NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 81 and 82:
NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 83 and 84:
NO UU NO. 14 TH 2001 RUU PENGGANTIA
Page 85 and 86:
Bandingkan dengan negaratetangga ya
Page 87 and 88:
Negara.Catatan:Disarankan untuk tid
Page 89 and 90:
Pasal 107(1) Kecuali dalam hal seba
Page 91 and 92:
BAB VIPENUTUPA. SimpulanDari kajian
Page 93 and 94:
3. Hal-hak yang menjadi pertimbanga
Page 95:
Trade Organization (Persetujuan Pem
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?