BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya; tentangPenarikan Kembali Permohonan; tentang Tata Cara dan Syarat-syaratPermohonan Pemeriksaan Substantif; tentang Tata cara Permohonan,Pemeriksaan, serta Penyelesaian Banding.Ketiadaan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun2001 Tentang Paten memengaruhi efektifitas implementasipenegakan hukum Undang-Undang Paten.Penetapan sementara Pengadilan Niaga dalam prakteknya belum dapatdilaksanakan karena Pengadilan Niaga tidak memiliki acuan tentang TataCara pelaksanaan Penetapan Sementara.B. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan RUU PatenUndang-undang Paten tidaklah berdiri sendiri, namun terkait dengansistem hukum lainnya, baik yang diatur dalam aturan hukum nasionalmaupun internasional,khususnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.Adapun undang-undang dan peraturan yang terkait dengan paten antara lainmeliputi:Pengaturan Trip’s:Dalam TRIP’s Agreement bagian-bagian yang berkaitan denganstandar pengaturan HAKI diatur dalam Part II yaitu Standard Concerning theAvailability, Scope and Use of Intellectual Property Rights, dan tercantum48