BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

Hal ini ditandai dengan masih kurang dikenalnya kebijakan ini olehsebagian responden (yang terdiri atas perguruan tinggi, lembaga litbangpemerintah daerah/balitbangda, dan industri/badan usaha). Sebagai sebuahundang-undang ”payung” produk kebijakan ini harusnya lebih banyakmemuat atau menerbitkan kelengkapan dalam bentuk turunan produkperundang-undangan yang sesuai dengan asas tata urutan hukumadministrasi negara yang menjadi keharusan, bahkan petunjuk teknik danpelaksanaan dari undang-undang belum dimiliki.Penguatan kelembagaan iptek sebagai unsur penting dalam Sisnas P3Iptek tidak diikuti oleh kebijakan pendukung lainnya. Sehingga yangterjadi justru bagian-bagian lainnya difungsikan terlebih dahulu sepertijaringan dan tanpa adanya penguatan kelembagaan. Pengalaman dibeberapa negara seperti, Singapura, Filipina, Australia, dan India dalammenghadirkan kebijakan nasional berkaitan dengan iptek, menunjukkanbahwa masing-masing negara tersebut lebih terfokus dalam mengarahkanbidang-bidang yang menjadi tujuan dari kebijakan yang dibuat.Kelembagaan serta dukungan dana sangat dibutuhkan dalam menjalankanfungsi serta aktivitas kelembagaan, dan sistem renumerasi merupakanbentuk penghargaan bagi para pelaku litbang. Bahkan diantara empatnegara, undang-undang iptek berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakanbidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, keuangan dan lainnya, yang59