BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

More documents

Recommendations

Info

halnya Cina, India juga memasukkan pasal-pasal yang bertujuanmelindungi kepentingan nasional dalam Undang-Undang Paten.India juga memanfaatkan waktu tenggang yang diberikan oleh WTOuntuk mempersiapkan diri memperkuat sistem pengembangan IPTEKsebelum tanggal 1 Januari 2005. India selalu berargumen bahwaperlindungan HKI yang ketat memang penting, tetapi harus dilaksanakansecara bertahap sesuai dengan kebutuhan negara. Di India, longgarnyaperlindungan HKI selama ini memberi peluang berkembangnya industridan IPTEK, termasuk juga membuka lapangan kerja. Kesempatan tersebutdigunakan untuk memperkuat industri farmasi, industri software,penguatan lembaga penelitian dan pengembangan. 18 Denganmemanfaatkan waktu tenggang tersebut India meningkatkan Industri danIPTEK, sehingga dalam kurun waktu dari 1992-1998 salah satu lembagapenelitian dan pengembangan IPTEK di India yaitu the council ofScientific and Industrial Research (CSIR) berhasil mengajukan aplikasi920 paten dari dalam negeri dan 230 aplikasi dari luar negeri. 1918 Ibid. Hlm. 16819 Data diperoleh dari Anita Ramanna, India Patent Policy and Negotiation In TRIPs:Future Options for India and Developing Countries, Melalui40
Dari ketiga negara yang dipaparkan di atas, baik Singapura, Cina maupunIndia telah memiliki undang-undang yang memenuhi ketentuan TRIPsAgreementnamun ketiganya juga menambahkan pasal-pasal tertentu demikepentingan nasional. Ketiganya juga memanfaatkan masa-masa sebelummeratifikasi Konvensi TRIPs Agreement tersebut dengan menyiapkan ataumemantapkan diri dan mengembangkan bidang industri dan IPTEK, pada saatkonvensi tersebut diratifikasi negara telah siap mendaftarkan berbagai teknologiyang telah dikembangkan tersebut untuk dipatenkan sehingga jumlah pemohonpaten yang berasal dalam negeri tentu akan lebih banyak jika dibandingkandengan pemohon paten yang berasal dari luar negeri. Dengan begitu dapatmeningkatkan dan menunjang perekonomian negara.E. Kajian implikasi RUU Paten Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat DanAspek Keuangan Negara1. Beban Keuangan NegaraImplikasi RUU Paten terhadap keuangan negara dapat dilihat dari harapanharapandari kondisi yang akan datang. Adapun kondisi yang diinginkandimuat dalam naskah akademik ini yaitu peningkatan pemohon paten yangberasal dari dalam negeri. Untuk meningkatkan pemohon paten tersebut,upaya-upaya perlu dilakukan yaitu meningkatkan pelayanan pendaftaranpaten dengan meningkatkan fasilitas teknologi e-filing, memberikan insentifberupa beasiswa bagi lembaga-lembaga peneliti, perguruan tinggi dan41
Page 1 and 2: BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangAl
Page 3 and 4: mengesahkan undang-undang baru dibi
Page 5 and 6: sejak awal organisasi itu berdiri d
Page 7 and 8: Administrasi Hukum Umum, Kementrian
Page 9 and 10: lebih efektif dan efisien serta dap
Page 11 and 12: primer, bahan-bahan hukum sekunder
Page 13 and 14: BAB IIKAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK E
Page 15 and 16: yang menyediakan barang dan/atau ja
Page 17 and 18: erdampak negatif bagi masyarakat ti
Page 19 and 20: dimilikinya sebagai alat mengambil
Page 22 and 23: 1. Permohonan Paten dalam NegeriImp
Page 24 and 25: 3. PendaftaranPermasalahan pemohona
Page 26 and 27: dapat dipatenkan sehingga meningkat
Page 28 and 29: D. Perbandingan dengan Negara lain
Page 30 and 31: Perilaku tidak akan dianggap bersif
Page 32 and 33: yang seharusnya jelas diketahui bag
Page 34 and 35: dengan pihak pelanggar atau orang y
Page 36 and 37: yang ahli di bidang yang bersangkut
Page 38 and 39: dapat dimanfaatkan oleh negara tida
Page 42 and 43: individu, serta memberikan jaminan
Page 44 and 45: BAB IIIEVALUASI DAN ANALISIS PERATU
Page 46 and 47: 1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran
Page 48 and 49: dari Paten menjadi Paten Sederhana
Page 50 and 51: e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 200
Page 52 and 53: . Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 te
Page 54 and 55: c. Undang-Undang No 7 Tahun 1994 te
Page 56 and 57: tenaga untuk melaksanakan penelitia
Page 58 and 59: ahwa kedua subjek undang-undang ter
Page 60: ada sebelum dan setelah undang-unda
Page 63 and 64: n. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahu
Page 65 and 66: filosofis yang terkandung di dalam
Page 67 and 68: Analisis undang-undang diteliti dar
Page 69 and 70: proses birokrasi untuk mendapatkan
Page 71 and 72: erfungsinya ketentuan dimaksud,maka
Page 73 and 74: tepat; (ii) Undang-undang lain yang
Page 75 and 76: melaksanakan lisensi wajib artinya
Page 77 and 78: C. Matriks Masukan Materi MuatanMAT
Page 79 and 80: NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 81 and 82: NO PERMASALAHAN PENGATURANNYA PERUB
Page 83 and 84: NO UU NO. 14 TH 2001 RUU PENGGANTIA
Page 85 and 86: Bandingkan dengan negaratetangga ya
Page 87 and 88: Negara.Catatan:Disarankan untuk tid
Page 89 and 90: Pasal 107(1) Kecuali dalam hal seba
Page 91 and 92:
BAB VIPENUTUPA. SimpulanDari kajian
Page 93 and 94:
3. Hal-hak yang menjadi pertimbanga
Page 95:
Trade Organization (Persetujuan Pem
show all

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Alinea IV Pembukaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?