Undang Nomor 22 Tahun 2009 - Bphn

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidakbergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkanpengemudinya.16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerakuntuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalanyang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atauperpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yangmeliputi peralatan atau tanda yang membentuk garismembujur, garis melintang, garis serong, serta lambangyang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas danmembatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkatelektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapatdilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur LaluLintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan ataupada ruas Jalan.20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda duadengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpakereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tigatanpa rumah-rumah.21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yangmenyediakan jasa angkutan orang dan/atau barangdengan Kendaraan Bermotor Umum.22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukumyang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan KendaraanBermotor di Jalan yang telah memiliki Surat IzinMengemudi.24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkanKendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yangmengakibatkan korban manusia dan/atau kerugianharta benda.25. Penumpang . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraanselain Pengemudi dan awak Kendaraan.26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di RuangLalu Lintas Jalan.27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalanuntuk berlalu lintas.28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khususdigunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi,dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuaidengan standar yang ditetapkan.29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalahserangkaian usaha dan kegiatan yang meliputiperencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, danpemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangkamewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan,keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatukeadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atauKendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum,dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalahsuatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risikokecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan olehmanusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatukeadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratursesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatukeadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yangbebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yangsaling berhubungan dengan melalui penggabungan,pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian datayang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.35. Penyidik . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yangdiberi wewenang khusus oleh undang-undang untukmelakukan penyidikan.36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang karena diberi wewenangtertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diaturdalam Undang-Undang ini.37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpinkementerian negara dan bertanggung jawab atas urusanpemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidangindustri, bidang pengembangan teknologi, atau bidangpendidikan dan pelatihan.40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalahpemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia danpenanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisianyang meliputi bidang keamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakan hukum, perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan denganmemperhatikan:a. asas transparan;b. asas akuntabel;c. asas berkelanjutan;d. asas . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -d. asas partisipatif;e. asas bermanfaat;f. asas efisien dan efektif;g. asas seimbang;h. asas terpadu; dani. asas mandiri.Pasal 3Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengantujuan:a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu denganmoda angkutan lain untuk mendorong perekonomiannasional, memajukan kesejahteraan umum,memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, sertamampu menjunjung tinggi martabat bangsa;b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; danc. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukumbagi masyarakat.BAB IIIRUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANGPasal 4Undang-Undang ini berlaku untuk membina danmenyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangaman, selamat, tertib, dan lancar melalui:a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barangdi Jalan;b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, danfasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; danc. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasiKendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalulintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sertapenegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.BAB IV . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -BAB IVPEMBINAANPasal 5(1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan olehPemerintah.(2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. perencanaan;b. pengaturan;c. pengendalian; dand. pengawasan.(3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansipembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yangmeliputi:a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, olehkementerian negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan;b. urusan pemerintahan di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, olehkementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas danAngkutan Jalan;c. urusan pemerintahan di bidang pengembanganindustri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, olehkementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri;d. urusan pemerintahan di bidang pengembanganteknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, olehkementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi; dane. urusan pemerintahan di bidang Registrasi danIdentifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi,Penegakan Hukum, Operasional Manajemen danRekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas,oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pasal 6 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 9 -Pasal 6(1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangdilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:a. penetapan sasaran dan arah kebijakanpengembangan sistem Lalu Lintas dan AngkutanJalan nasional;b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, danprosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang berlaku secara nasional;c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakanfungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalansecara nasional;d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi,pemberian izin, dan bantuan teknis kepadapemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;dane. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar,pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan olehPemerintah Daerah.(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagianurusannya kepada pemerintah provinsi dan/ataupemerintah kabupaten/kota.(3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukanpembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LaluLintas dan Angkutan Jalan provinsi dankabupaten/kota yang jaringannya melampaui bataswilayah kabupaten/kota;b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izinkepada perusahaan angkutan umum di provinsi; danc. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas danAngkutan Jalan provinsi.(4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukanpembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LaluLintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yangjaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;b. pemberian . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 11 -Pasal 8Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatanpengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasanprasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2) huruf a, yaitu:a. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan danpermasalahannya;b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya sertapenetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasipemanfaatan ruas Jalan;d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpanganJalan;e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanandan keselamatan berlalu lintas; dang. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidangprasarana Jalan.Pasal 9Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintasdan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) huruf b meliputi:a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan AngkutanJalan;b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;d. perizinan angkutan umum;e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara saranadan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dang. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutanumum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan KendaraanBermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatankhusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini.Pasal 10 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -Pasal 10Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:a. penyusunan rencana dan program pelaksanaanpengembangan industri Kendaraan Bermotor;b. pengembangan industri perlengkapan KendaraanBermotor yang menjamin Keamanan dan KeselamatanLalu Lintas dan Angkutan Jalan; danc. pengembangan industri perlengkapan Jalan yangmenjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Pasal 11Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologisebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf dmeliputi:a. penyusunan rencana dan program pelaksanaanpengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;b. pengembangan teknologi perlengkapan KendaraanBermotor yang menjamin Keamanan dan KeselamatanLalu Lintas dan Angkutan Jalan; danc. pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yangmenjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Pasal 12Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan IdentifikasiKendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum,Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sertapendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (2) huruf e meliputi:a. pengujian dan penerbitan Surat Izin MengemudiKendaraan Bermotor;b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi KendaraanBermotor;c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajiandata Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi danKomunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli LaluLintas;f. penegakan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 13 -f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggarandan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;g. pendidikan berlalu lintas;h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dani. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.Pasal 13(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukansecara terkoordinasi.(2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugasmelakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yangmemerlukan keterpaduan dalam merencanakan danmenyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsurpembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.BAB VIJARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuRencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 14(1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LaluLintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkansemua wilayah di daratan.(2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaRencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansesuai dengan kebutuhan.(3) Rencana . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 14 -(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Nasional;b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Provinsi; danc. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Kabupaten/Kota.Pasal 15(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanNasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)huruf a disusun secara berkala denganmempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruangkegiatan berskala nasional.(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanNasional memuat:a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barangmenurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas danAngkutan Jalan nasional dalam keseluruhan modatransportasi;c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dand. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.Pasal 16(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanProvinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)huruf b disusun secara berkala denganmempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemperhatikan:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; danc. Rencana . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 15 -c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Nasional.(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanProvinsi memuat:a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barangmenurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas danAngkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan modatransportasi;c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dand. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.Pasal 17(1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (3) huruf c disusun secara berkala denganmempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas danAngkutan Jalan serta ruang kegiatan berskalakabupaten/kota.(2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan memperhatikan:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Nasional;c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Provinsi; dane. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.(3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanKabupaten/Kota memuat:a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barangmenurut asal tujuan perjalanan lingkupkabupaten/kota;b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas danAngkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhanmoda transportasi;c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpulkabupaten/kota; dand. rencana . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 16 -d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintaskabupaten/kota.Pasal 18Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapanRencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalandiatur dengan peraturan pemerintah.Bagian KeduaRuang Lalu LintasParagraf 1Kelas JalanPasal 19(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentinganpengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran LaluLintas dan Angkutan Jalan; danb. daya dukung untuk menerima muatan sumbuterberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.(2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yangdapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuranlebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus)milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000(delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatansumbu terberat 10 (sepuluh) ton;b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, danlingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotordengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribulima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran palingtinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, danmuatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;c. jalan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 17 -c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, danlingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotordengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribuseratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatansumbu terberat 8 (delapan) ton; dand. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapatdilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebarmelebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter,ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu)milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu duaratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebihdari 10 (sepuluh) ton.(3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas IIIsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapatditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8(delapan) ton.(4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaanprasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang Jalan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusussebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 20(1) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukanoleh:a. Pemerintah, untuk jalan nasional;b. pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;c. pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; ataud. pemerintah kota, untuk jalan kota.(2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelasjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tatacara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.Paragraf 2 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -Paragraf 2Penggunaan dan Perlengkapan JalanPasal 21(1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yangditetapkan secara nasional.(2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasanpermukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, danjalan bebas hambatan.(3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangankhusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkanbatas kecepatan paling tinggi setempat yang harusdinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.(4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebashambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enampuluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 22(1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratanlaik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.(2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikanfungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.(3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsiJalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkaladalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahundan/atau sesuai dengan kebutuhan.(4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsiJalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.(5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud padaayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansiyang bertanggung jawab di bidang sarana dan PrasaranaLalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.(6) Hasil . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 19 -(6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan danditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.(7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 23(1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasiJalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajibmenjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, danKelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasidengan instansi yang bertanggung jawab di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pasal 24(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untukmemperbaiki Jalan yang rusak yang dapatmengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yangrusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambupada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinyaKecelakaan Lalu Lintas.Pasal 25(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umumwajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:a. Rambu Lalu Lintas;b. Marka Jalan;c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;d. alat penerangan Jalan;e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;f. alat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 20 -f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandangcacat; danh. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luarbadan Jalan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan pemerintah.Pasal 26(1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:a. Pemerintah untuk jalan nasional;b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;c. pemerintah kabupaten/kota untuk jalankabupaten/kota dan jalan desa; ataud. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.(2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 27(1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentudisesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volumeLalu Lintas.(2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalanpada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturandaerah.Pasal 28(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yangmengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsiJalan.(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yangmengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapanJalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).Bagian Ketiga . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 21 -Bagian KetigaDana Preservasi JalanPasal 29(1) Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kondisiJalan harus dipertahankan.(2) Untuk mempertahankan kondisi Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), diperlukan Dana PreservasiJalan.(3) Dana Preservasi Jalan digunakan khusus untuk kegiatanpemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan.(4) Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari PenggunaJalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 30Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakanberdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas,transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.Pasal 31Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola DanaPreservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri dibidang Jalan.Pasal 32Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelolaDana Preservasi Jalan diatur dengan peraturan Presiden.Bagian KeempatTerminalParagraf 1Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe TerminalPasal 33(1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orangdan/atau barang serta keterpaduan intramoda danantarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dandiselenggarakan Terminal.(2) Terminal . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 22 -(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupaTerminal penumpang dan/atau Terminal barang.Pasal 34(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkandalam tipe A, tipe B, dan tipe C.(2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagidalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraanyang dilayani.Pasal 35Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badanusaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminalbarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pasal 36Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajibsinggah di Terminal yang sudah ditentukan, kecualiditetapkan lain dalam izin trayek.Paragraf 2Penetapan Lokasi TerminalPasal 37(1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan denganmemperhatikan rencana kebutuhan Terminal yangmerupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LaluLintas dan Angkutan Jalan.(2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan denganmemperhatikan:a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata RuangWilayah Nasional, Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi, dan Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten/Kota;c. kesesuaian . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 23 -c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ataukinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringanlintas;d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/ataupusat kegiatan;e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;f. permintaan angkutan;g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan; dan/ataui. kelestarian lingkungan hidup.Paragraf 3Fasilitas TerminalPasal 38(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakanfasilitas Terminal yang memenuhi persyaratankeselamatan dan keamanan.(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.(3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimanadimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajibmelakukan pemeliharaan.Paragraf 4Lingkungan Kerja TerminalPasal 39(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yangdiperuntukkan bagi fasilitas Terminal.(2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dandigunakan untuk pelaksanaan pembangunan,pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.(3) Lingkungan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 24 -(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerahkabupaten/kota, khusus Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan DaerahProvinsi.Paragraf 5Pembangunan dan Pengoperasian TerminalPasal 40(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:a. rancang bangun;b. buku kerja rancang bangun;c. rencana induk Terminal;d. analisis dampak Lalu Lintas; dane. analisis mengenai dampak lingkungan.(2) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:a. perencanaan;b. pelaksanaan; danc. pengawasan operasional Terminal.Pasal 41(1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikanpelayanan jasa Terminal sesuai dengan standarpelayanan yang ditetapkan.(2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Paragraf 6Pengaturan Lebih LanjutPasal 42Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe,penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan,dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian Kelima . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 25 -Bagian KelimaFasilitas ParkirPasal 43(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapatdiselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai denganizin yang diberikan.(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang MilikJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesiaatau badan hukum Indonesia berupa:a. usaha khusus perparkiran; ataub. penunjang usaha pokok.(3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapatdiselenggarakan di tempat tertentu pada jalankabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harusdinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau MarkaJalan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitasParkir, perizinan, persyaratan, dan tata carapenyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 44Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untukumum dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmemperhatikan:a. rencana umum tata ruang;b. analisis dampak lalu lintas; danc. kemudahan bagi Pengguna Jasa.Bagian KeenamFasilitas PendukungPasal 45(1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas danAngkutan Jalan meliputi:a. trotoar;b. lajur . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 26 -b. lajur sepeda;c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;d. Halte; dan/ataue. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusiausia lanjut.(2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diselenggarakan oleh:a. Pemerintah untuk jalan nasional;b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten danjalan desa;d. pemerintah kota untuk jalan kota; dane. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.Pasal 46(1) Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung LaluLintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 45 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihakswasta.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan,pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknisfasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalandiatur dengan peraturan pemerintah.BAB VIIKENDARAANBagian KesatuJenis dan Fungsi KendaraanPasal 47(1) Kendaraan terdiri atas:a. Kendaraan Bermotor; danb. Kendaraan Tidak Bermotor.(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:a. sepeda motor;b. mobil . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 27 -b. mobil penumpang;c. mobil bus;d. mobil barang; dane. kendaraan khusus.(3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkanberdasarkan fungsi:a. Kendaraan Bermotor perseorangan; danb. Kendaraan Bermotor Umum.(4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; danb. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.Bagian KeduaPersyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan BermotorPasal 48(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalanharus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:a. susunan;b. perlengkapan;c. ukuran;d. karoseri;e. rancangan teknis kendaraan sesuai denganperuntukannya;f. pemuatan;g. penggunaan;h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/ataui. penempelan Kendaraan Bermotor.(3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotoryang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:a. emisi gas buang;b. kebisingan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 28 -b. kebisingan suara;c. efisiensi sistem rem utama;d. efisiensi sistem rem parkir;e. kincup roda depan;f. suara klakson;g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;h. radius putar;i. akurasi alat penunjuk kecepatan;j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dank. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap beratKendaraan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis danlaik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) diatur dengan peraturan pemerintah.Bagian KetigaPengujian Kendaraan BermotorPasal 49(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan keretatempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalamnegeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukanpengujian.(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. uji tipe; danb. uji berkala.Pasal 50(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor,kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor,dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasiKendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknisdan laik jalan yang dilakukan terhadap landasanKendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalamkeadaan lengkap; danb. penelitian . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 29 -b. penelitian rancang bangun dan rekayasa KendaraanBermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah,bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, danKendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.(3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unitpelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) diatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 51(1) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotordalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberisertifikat lulus uji tipe.(2) Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, keretatempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yangtelah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusanpengesahan rancang bangun dan rekayasa.(3) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporanlandasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotordalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan,kereta gandengan dan kereta tempelan, serta KendaraanBermotor yang dimodifikasi harus meregistrasikan tipeproduksinya.(4) Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksisebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tandabukti sertifikat registrasi uji tipe.(5) Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seriproduksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan ujisampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipediatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 52 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 30 -Pasal 52(1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi,mesin, dan kemampuan daya angkut.(2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatanberlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, sertamerusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yangdilalui.(3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehinggamengubah persyaratan konstruksi dan material wajibdilakukan uji tipe ulang.(4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulangsebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukanregistrasi dan identifikasi ulang.Pasal 53(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat(2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum,mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan keretatempelan yang dioperasikan di Jalan.(2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan:a. pemeriksaan dan pengujian fisik KendaraanBermotor; danb. pengesahan hasil uji.(3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adilaksanakan oleh:a. unit pelaksana pengujian pemerintahkabupaten/kota;b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yangmendapat izin dari Pemerintah; atauc. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkanizin dari Pemerintah.Pasal 54 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 31 -Pasal 54(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpangumum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus,kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputipengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.(2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. susunan;b. perlengkapan;c. ukuran;d. karoseri; dane. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai denganperuntukannya.(3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;b. tingkat kebisingan;c. kemampuan rem utama;d. kemampuan rem parkir;e. kincup roda depan;f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;g. akurasi alat penunjuk kecepatan; danh. kedalaman alur ban.(4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan keretagandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuanrem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.(5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujianfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupapemberian kartu uji dan tanda uji.(6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5)memuat keterangan tentang identifikasi KendaraanBermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasiluji, dan masa berlaku hasil uji.(7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5)memuat keterangan tentang identifikasi KendaraanBermotor dan masa berlaku hasil uji.Pasal 55 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 32 -Pasal 55(1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat (2) huruf b diberikan oleh:a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkanoleh Menteri yang bertanggung jawab di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan AngkutanJalan atas usul gubernur untuk pengujian yangdilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintahkabupaten/kota; danb. petugas swasta yang memiliki kompetensi yangditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas danAngkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan olehunit pelaksana pengujian agen tunggal pemegangmerek dan unit pelaksana pengujian swasta.(2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan danpelatihan.Pasal 56Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diaturdengan peraturan pemerintah.Bagian KeempatPerlengkapan Kendaraan BermotorPasal 57(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalanwajib dilengkapi dengan perlengkapan KendaraanBermotor.(2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagiSepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.(3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagiKendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurangkurangnyaterdiri atas:a. sabuk keselamatan;b. ban cadangan;c. segitiga . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 33 -c. segitiga pengaman;d. dongkrak;e. pembuka roda;f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi PengemudiKendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yangtidak memiliki rumah-rumah; dang. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan LaluLintas.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapanKendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturanpemerintah.Pasal 58Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalandilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggukeselamatan berlalu lintas.Pasal 59(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapatdilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.(2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas warna:a. merah;b. biru; danc. kuning.(3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirenesebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagaitanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.(4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatankepada Pengguna Jalan lain.(5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakanuntuk Kendaraan Bermotor petugas KepolisianNegara Republik Indonesia;b. lampu . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 34 -b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakanuntuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalanTentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran,ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; danc. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakanuntuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol,pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas danAngkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitasumum, menderek Kendaraan, dan angkutan barangkhusus.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur,dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirenesebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan pemerintah.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaanlampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia.Bagian KelimaBengkel Umum Kendaraan BermotorPasal 60(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untukmemperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajibmemenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.(2) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitastertentu dapat melakukan pengujian berkala KendaraanBermotor.(3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang industri.(4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintahkabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dariKepolisian Negara Republik Indonesia.(5) Pengawasan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 35 -(5) Pengawasan terhadap bengkel umum KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penyelenggaraan bengkel umum diatur denganperaturan pemerintah.Bagian KeenamKendaraan Tidak BermotorPasal 61(1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan diJalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan,meliputi:a. persyaratan teknis; danb. persyaratan tata cara memuat barang.(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sekurang-kurangnya meliputi:a. konstruksi;b. sistem kemudi;c. sistem roda;d. sistem rem;e. lampu dan pemantul cahaya; danf. alat peringatan dengan bunyi.(3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnyameliputi dimensi dan berat.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratankeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 62(1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintasbagi pesepeda.(2) Pesepeda . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 36 -(2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan,keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalulintas.Pasal 63(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis danpenggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnyasesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaanKendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaanKendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diaturdengan peraturan daerah provinsi.Bagian KetujuhRegistrasi dan Identifikasi Kendaraan BermotorPasal 64(1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotordan pemilik;c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor;dan/ataud. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.(3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bertujuan untuk:a. tertib administrasi;b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotoryang dioperasikan di Indonesia;c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/ataukejahatan;d. perencanaan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 37 -d. perencanaan, operasional Manajemen dan RekayasaLalu Lintas dan Angkutan Jalan; dane. perencanaan pembangunan nasional.(4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan olehKepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistemmanajemen registrasi Kendaraan Bermotor.(5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotormerupakan bagian dari Sistem Informasi dan KomunikasiLalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untukforensik kepolisian.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia.Pasal 65(1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputikegiatan:a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor danpemiliknya;b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; danc. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotordan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.(2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telahdiregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik KendaraanBermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, danTanda Nomor Kendaraan Bermotor.Pasal 66Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untukpertama kali harus memenuhi persyaratan:a. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor yang sah;danc. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor.Pasal 67 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 38 -Pasal 67(1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor,pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, danpembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaluLintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secaraterintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem AdministrasiManunggal Satu Atap.(2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan SistemAdministrasi Manunggal Satu Atap sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PemerintahDaerah.(3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem AdministrasiManunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh KepolisianNegara Republik Indonesia.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan danprosedur serta pelaksanaan Sistem AdministrasiManunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan peraturan Presiden.Pasal 68(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalanwajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat data KendaraanBermotor, identitas pemilik, nomor registrasi KendaraanBermotor, dan masa berlaku.(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomorregistrasi, dan masa berlaku.(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhisyarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan carapemasangan.(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda NomorKendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda NomorKendaraan Bermotor rahasia.(6) Ketentuan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 39 -(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor dan Tanda Nomor KendaraanBermotor diatur dengan peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia.Pasal 69(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapatdioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengandilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor danTanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.(2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda CobaNomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia kepada badan usaha di bidang penjualan,pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemberian dan penggunaan Surat Tanda CobaKendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor KendaraanBermotor diatur dengan peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia.Pasal 70(1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selamakepemilikannya tidak dipindahtangankan.(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan TandaNomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima)tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.(3) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajibdiajukan permohonan perpanjangan.Pasal 71(1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepadaKepolisian Negara Republik Indonesia jika:a. bukti registrasi hilang atau rusak;b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi KendaraanBermotor diubah;c. kepemilikan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 40 -c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; ataud. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmeneruslebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayahKendaraan diregistrasi.(2) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikankepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempatKendaraan Bermotor tersebut terakhir diregistrasi.(3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d disampaikan kepada KepolisianNegara Republik Indonesia di tempat KendaraanBermotor tersebut dioperasikan.Pasal 72(1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara NasionalIndonesia diatur dengan peraturan Panglima TentaraNasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataankepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.(2) Registrasi Kendaraan Bermotor Kepolisian NegaraRepublik Indonesia diatur dengan peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia.(3) Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asingdan lembaga internasional diatur dengan peraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pasal 73(1) Kendaraan Bermotor Umum yang telah diregistrasi dapatdihapus dari daftar registrasi dan identifikasi KendaraanBermotor Umum atas dasar:a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor Umum; ataub. usulan pejabat yang berwenang memberi izinangkutan umum.(2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang tidak lagidigunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskandari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan BermotorUmum.Pasal 74 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 41 -Pasal 74(1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus daridaftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotoratas dasar:a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; ataub. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakanregistrasi Kendaraan Bermotor.(2) Penghapusan registrasi dan identifikasi KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdapat dilakukan jika:a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidakdapat dioperasikan; ataub. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukanregistrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahunsetelah habis masa berlaku Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor.(3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.Pasal 75Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik KendaraanBermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73,dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia.Bagian KedelapanSanksi AdministratifPasal 76(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1),Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3)dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembayaran denda;c. pembekuan izin; dan/ataud. pencabutan izin.(2) Setiap . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 42 -(2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umumyang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (3) dikenaisanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembayaran denda; dan/atauc. penutupan bengkel umum.(3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggarketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksiadministratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembayaran denda;c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/ataud. pencabutan sertifikat pengesah.(4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yangmelanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3)dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur denganperaturan pemerintah.BAB VIIIPENGEMUDIBagian KesatuSurat Izin MengemudiParagraf 1Persyaratan PengemudiPasal 77(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuaidengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.(2) Surat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 43 -(2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas 2 (dua) jenis:a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotorperseorangan; danb. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.(3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calonPengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yangdapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan ataubelajar sendiri.(4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi KendaraanBermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikutipendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud padaayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memilikiSurat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotorperseorangan.Paragraf 2Pendidikan dan Pelatihan PengemudiPasal 78(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakanoleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dariPemerintah.(2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanmengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PemerintahDaerah.(3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanmengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakanberdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia.(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal 79 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 44 -Pasal 79(1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudiatau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajibdidampingi instruktur atau penguji.(2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud padaayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atauKecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calonPengemudi belajar atau menjalani ujian.Paragraf 3Bentuk dan Penggolongan Surat Izin MengemudiPasal 80Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotorperseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)huruf a digolongkan menjadi:a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikanmobil penumpang dan barang perseorangan denganjumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tigaribu lima ratus) kilogram;b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikanmobil penumpang dan barang perseorangan denganjumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tigaribu lima ratus) kilogram;c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikanKendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau KendaraanBermotor dengan menarik kereta tempelan ataugandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkanuntuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000(seribu) kilogram;d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikanSepeda Motor; dane. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikankendaraan khusus bagi penyandang cacat.Pasal 81(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhipersyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulusujian.(2) Syarat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 45 -(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan paling rendah sebagai berikut:a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat IzinMengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan SuratIzin Mengemudi D;b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat IzinMengemudi B I; danc. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat IzinMengemudi B II.(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;b. pengisian formulir permohonan; danc. rumusan sidik jari.(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter;danb. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. ujian teori;b. ujian praktik; dan/atauc. ujian keterampilan melalui simulator.(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap PengemudiKendaraan Bermotor yang akan mengajukanpermohonan:a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat IzinMengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas)bulan; danb. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat IzinMengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas)bulan.Pasal 82 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 46 -Pasal 82Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf bdigolongkan menjadi:a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untukmengemudikan kendaraan bermotor umum dan barangdengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untukmengemudikan mobil penumpang dan barang umumdengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500(tiga ribu lima ratus) kilogram; danc. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untukmengemudikan Kendaraan penarik atau KendaraanBermotor dengan menarik kereta tempelan ataugandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk keretatempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu)kilogram.Pasal 83(1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapatmemiliki Surat Izin Mengemudi untuk KendaraanBermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia danpersyaratan khusus.(2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin MengemudiKendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat IzinMengemudi A Umum;b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat IzinMengemudi B I Umum; danc. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat IzinMengemudi B II Umum.(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:a. lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:1. pelayanan angkutan umum;2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;3. pengujian Kendaraan Bermotor;4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;5. tempat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 47 -5. tempat penting di wilayah domisili;6. jenis barang berbahaya; dan7. pengoperasian peralatan keamanan.b. lulus ujian praktik, yang meliputi:1. menaikkan dan menurunkan penumpangdan/atau barang di Terminal dan di tempattertentu lainnya;2. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;3. mengisi surat muatan;4. etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan5. pengoperasian peralatan keamanan.(4) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap PengemudiKendaraan Bermotor yang akan mengajukanpermohonan:a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki SuratIzin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas)bulan;b. untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harusmemiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat IzinMengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (duabelas) bulan; danc. untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harusmemiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat IzinMengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (duabelas) bulan.(5) Selain harus memenuhi persyaratan usia danpersyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonanuntuk memperoleh Surat Izin Mengemudi KendaraanBermotor Umum harus memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat(4).Pasal 84Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapatdigunakan sebagai Surat Izin Mengemudi KendaraanBermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah,sebagai berikut:a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untukmengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnyamenggunakan Surat Izin Mengemudi A;b. Surat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 48 -b. Surat Izin Mengemudi B I dapat berlaku untukmengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnyamenggunakan Surat Izin Mengemudi A;c. Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untukmengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnyamenggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat IzinMengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I;d. Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untukmengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnyamenggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat IzinMengemudi B I; ataue. Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untukmengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnyamenggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat IzinMengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat IzinMengemudi B I Umum, dan Surat Izin Mengemudi B II.Pasal 85(1) Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik ataubentuk lain.(2) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dandapat diperpanjang.(3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.(4) Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateralantara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negaralain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesiadapat pula berlaku di negara lain dan Surat IzinMengemudi yang diterbitkan oleh negara lain berlaku diIndonesia.(5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksudpada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudiinternasional yang diterbitkan oleh Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Paragraf 4 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 49 -Paragraf 4Fungsi Surat Izin MengemudiPasal 86(1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai buktikompetensi mengemudi.(2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasiPengemudi Kendaraan Bermotor yang memuatketerangan identitas lengkap Pengemudi.(3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untukmendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, danidentifikasi forensik kepolisian.Bagian KeduaPenerbitan dan Penandaan Surat Izin MengemudiParagraf 1Penerbitan Surat Izin MengemudiPasal 87(1) Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calonPengemudi yang lulus ujian mengemudi.(2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajibmenyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat IzinMengemudi.(4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedurpenerbitan Surat Izin Mengemudi.Pasal 88Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan,pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diaturdengan peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia.Paragraf 2 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 50 -Paragraf 2Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin MengemudiPasal 89(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenangmemberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SuratIzin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukanpelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untukmenahan sementara atau mencabut Surat IzinMengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda ataudata pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia.Bagian KetigaWaktu Kerja PengemudiPasal 90(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi danmemberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktuistirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan BermotorUmum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.(2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8(delapan) jam sehari.(3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelahmengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jamberturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengahjam.(4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan palinglama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahatselama 1 (satu) jam.Bagian Keempat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 51 -Bagian KeempatSanksi AdministratifPasal 91(1) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penerbitan Surat Izin Mengemudi yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat(4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplindan/atau etika profesi kepolisian.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedurpengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia.Pasal 92(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidakmematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenaiwaktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian PengemudiKendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal90 dikenai sanksi administratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:a. peringatan tertulis;b. pemberian denda administratif;c. pembekuan izin; dan/ataud. pencabutan izin.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.BAB IX . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 52 -BAB IXLALU LINTASBagian KesatuManajemen dan Rekayasa Lalu LintasParagraf 1Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasPasal 93(1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakanuntuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dangerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan,Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan.(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:a. penetapan prioritas angkutan massal melaluipenyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamananPejalan Kaki;c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus LaluLintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, danaksesibilitas;e. pemaduan berbagai moda angkutan;f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atauh. perlindungan terhadap lingkungan.(3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:a. perencanaan;b. pengaturan;c. perekayasaan;d. pemberdayaan; dane. pengawasan.Pasal 94 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 53 -Pasal 94(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:a. identifikasi masalah Lalu Lintas;b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orangdan barang;d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau dayatampung jalan;e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau dayatampung Kendaraan;f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran danKecelakaan Lalu Lintas;g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;h. penetapan tingkat pelayanan; dani. penetapan rencana kebijakan pengaturanpenggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal93 ayat (3) huruf b meliputi:a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dangerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; danb. pemberian informasi kepada masyarakat dalampelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.(3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 ayat (3) huruf c meliputi:a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/ataupersimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidakberkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, danpemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitanlangsung dengan Pengguna Jalan; danc. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalamrangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, danefektivitas penegakan hukum.(4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:a. arahan;b. bimbingan;c. penyuluhan;d. pelatihan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 54 -d. pelatihan; dane. bantuan teknis.(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;b. tindakan korektif terhadap kebijakan; danc. tindakan penegakan hukum.Pasal 95(1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dangerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan,peringatan, atau petunjuk diatur dengan:a. peraturan Menteri yang membidangi sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukjalan nasional;b. peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;c. peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupatendan jalan desa; ataud. peraturan daerah kota untuk jalan kota.(2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuksebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakandengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas.Paragraf 2Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasPasal 96(1) Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab ataspelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i,Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat(4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untukjaringan jalan nasional.(2) Menteri . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 55 -(2) Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab ataspelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a,huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, sertaPasal 94 ayat (3) huruf a untuk jalan nasional.(3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesiabertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen danRekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalamPasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, danhuruf i, Pasal 94 ayat (3) huruf c, dan Pasal 94 ayat (5).(4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsisetelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.(5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/ataujalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansiterkait.(6) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaanManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kotasetelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.Pasal 97(1) Dalam hal terjadi perubahan arus Lalu Lintas secaratiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara RepublikIndonesia dapat melaksanakan Manajemen dan RekayasaLalu Lintas kepolisian.(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi IsyaratLalu Lintas, serta alat pengendali dan pengamanPengguna Jalan yang bersifat sementara.(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikanrekomendasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas kepada instansi terkait.Pasal 98 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 56 -Pasal 98(1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan RekayasaLalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis,evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dankinerjanya.(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan AngkutanJalan.Bagian KeduaAnalisis Dampak Lalu LintasPasal 99(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkangangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, danKelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajibdilakukan analisis dampak Lalu Lintas.(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas danAngkutan Jalan;b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan denganadanya pengembangan;c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganandampak;d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang ataupembangun dalam penanganan dampak; dane. rencana pemantauan dan evaluasi.(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syaratbagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturanperundang-undangan.Pasal 100(1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembagakonsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.(2) Hasil . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 57 -(2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkanpersetujuan dari instansi yang terkait di bidang LaluLintas dan Angkutan Jalan.Pasal 101Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisisdampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.Bagian KetigaPengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang BerwenangParagraf 1Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,Rambu Lalu Lintas, dan Marka JalanPasal 102(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas,dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan,peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalanpemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enampuluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturanMenteri yang membidangi sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas,dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas,dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturanpemerintah.Paragraf 2 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 58 -Paragraf 2Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu LintasPasal 103(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintahatau larangan harus diutamakan daripada Rambu LaluLintas dan/atau Marka Jalan.(2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau laranganharus diutamakan daripada Marka Jalan.(3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yangtidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi markakotak kuning harus diutamakan daripada Alat PemberiIsyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas,Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri yang bertanggung jawab di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Paragraf 3Pengutamaan PetugasPasal 104(1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban danKelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugasKepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukantindakan:a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atauPengguna Jalan;b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;c. mempercepat arus Lalu Lintas;d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/ataue. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdiutamakan daripada perintah yang diberikan oleh AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas,dan/atau Marka Jalan.(3) Pengguna . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 59 -(3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikanoleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1).(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalamperaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bagian KeempatTata Cara Berlalu LintasParagraf 1Ketertiban dan KeselamatanPasal 105Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:a. berperilaku tertib; dan/ataub. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakanKeamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.Pasal 106(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajardan penuh konsentrasi.(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kakidan pesepeda.(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratanteknis dan laik jalan.(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib mematuhi ketentuan:a. rambu perintah atau rambu larangan;b. Marka Jalan;c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;d. gerakan Lalu Lintas;e. berhenti dan Parkir;f. peringatan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 60 -f. peringatan dengan bunyi dan sinar;g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atauh. tata cara penggandengan dan penempelan denganKendaraan lain.(5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor diJalan setiap orang yang mengemudikan KendaraanBermotor wajib menunjukkan:a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau SuratTanda Coba Kendaraan Bermotor;b. Surat Izin Mengemudi;c. bukti lulus uji berkala; dan/ataud. tanda bukti lain yang sah.(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotorberoda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yangduduk di sampingnya wajib mengenakan sabukkeselamatan.(7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotorberoda empat atau lebih yang tidak dilengkapi denganrumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan danmengenakan helm yang memenuhi standar nasionalIndonesia.(8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor danPenumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yangmemenuhi standar nasional Indonesia.(9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpakereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari1 (satu) orang.Paragraf 2Penggunaan Lampu UtamaPasal 107(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakanlampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan diJalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.(2) Pengemudi . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 61 -(2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakanlampu utama pada siang hari.Paragraf 3Jalur atau Lajur Lalu LintasPasal 108(1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harusmenggunakan jalur Jalan sebelah kiri.(2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapatdilakukan jika:a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan didepannya; ataub. diperintahkan oleh petugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia untuk digunakan sementarasebagai jalur kiri.(3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannyalebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan TidakBermotor berada pada lajur kiri Jalan.(4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkanbagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akanmembelok kanan, mengubah arah, atau mendahuluiKendaraan lain.Pasal 109(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewatiKendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalurJalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati,mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersediaruang yang cukup.(2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalansebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(3) Jika . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 62 -(3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyaratakan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan,Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarangmelewati Kendaraan tersebut.Pasal 110(1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dariarah berlawanan pada jalan dua arah yang tidakdipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerakyang cukup di sebelah kanan Kendaraan.(2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jikaterhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan laindi depannya wajib mendahulukan Kendaraan yangdatang dari arah berlawanan.Pasal 111Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidakmemungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan,Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberikesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.Paragraf 4Belokan atau SimpanganPasal 112(1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalikarah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, disamping, dan di belakang Kendaraan serta memberikanisyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarattangan.(2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur ataubergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintasdi depan, di samping, dan di belakang Kendaraan sertamemberikan isyarat.(3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat PemberiIsyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilaranglangsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain olehRambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.Pasal 113 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 63 -Pasal 113(1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikandengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudiwajib memberikan hak utama kepada:a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/ataudari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itudinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau MarkaJalan;b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebutdatang dari cabang persimpangan yang lebih kecilatau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;c. Kendaraan yang datang dari arah cabangpersimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan4 (empat) atau lebih dan sama besar;d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiridi persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; ataue. Kendaraan yang datang dari arah cabangpersimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga)tegak lurus.(2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendaliLalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harusmemberikan hak utama kepada Kendaraan lain yangdatang dari arah kanan.Pasal 114Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan,Pengemudi Kendaraan wajib:a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu keretaapi sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;b. mendahulukan kereta api; danc. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebihdahulu melintasi rel.Paragraf 5 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 64 -Paragraf 5KecepatanPasal 115Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatanpaling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21; dan/ataub. berbalapan dengan Kendaran Bermotor lain.Pasal 116(1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuaidengan Rambu Lalu Lintas.(2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambatkendaraannya jika:a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yangsedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yangditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atauhewan yang digiring;c. cuaca hujan dan/atau genangan air;d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belumdinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidangkereta api; dan/atauf. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akanmenyeberang.Pasal 117Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harusmengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakangKendaraan dengan cara yang tidak membahayakanKendaraan lain.Paragraf 6 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 65 -Paragraf 6BerhentiPasal 118Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiapKendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalanyang bergaris utuh;b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakankeamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban danKelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atauc. di jalan tol.Pasal 119(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bussekolah yang sedang berhenti untuk menurunkandan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarattanda berhenti.(2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakangKendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yangsedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib menghentikan kendaraannya sementara.Paragraf 7ParkirPasal 120Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar ataumembentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.Pasal 121(1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasangsegitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya,atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalamkeadaan darurat di Jalan.(2) Ketentuan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 66 -(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa keretasamping.Paragraf 8Kendaraan Tidak BermotorPasal 122(1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarikoleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yangdapat membahayakan keselamatan;b. mengangkut atau menarik benda yang dapatmerintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain;dan/atauc. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jikatelah disediakan jalur jalan khusus bagi KendaraanTidak Bermotor.(2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jikasepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempatPenumpang.(3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalanberiringan harus memberikan ruang yang cukup bagiKendaraan lain untuk mendahului.Pasal 123Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenalyang ditempatkan pada bagian depan dan belakangsepedanya.Paragraf 9Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor UmumPasal 124(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutanorang dalam trayek wajib:a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuaidengan tarif yang telah ditetapkan;b. memindahkan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 67 -b. memindahkan penumpang dalam perjalanan keKendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang samatanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraanmogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintahpetugas;c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan ataumenggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akanmendahului atau mengubah arah;d. memberhentikan kendaraan selama menaikkandan/atau menurunkan Penumpang;e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; danf. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untukangkutan umum.(2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutanorang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajibmengangkut anak sekolah.Pasal 125Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajibmenggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yangditentukan.Pasal 126Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orangdilarang:a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telahditentukan;b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentiandan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut danmendesak; dan/ataud. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izintrayek.Bagian Kelima . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 68 -Bagian KelimaPenggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu LintasParagraf 1Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang DiperbolehkanPasal 127(1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalanprovinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.(2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkanuntuk kepentingan umum yang bersifat nasional.(3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkanuntuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah,dan/atau kepentingan pribadi.Paragraf 2Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu LintasPasal 128(1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapatdiizinkan jika ada jalan alternatif.(2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakandengan Rambu Lalu Lintas sementara.(3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh KepolisianNegara Republik Indonesia.Paragraf 3Tanggung jawabPasal 129(1) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawabatas semua akibat yang ditimbulkan.(2) Pejabat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 69 -(2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung jawabmenempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjagaKeamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan KelancaranLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 130Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selainuntuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalamPasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan peraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bagian KeenamHak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu LintasPasal 131(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitaspendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan,dan fasilitas lain.(2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saatmenyeberang Jalan di tempat penyeberangan.(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhakmenyeberang di tempat yang dipilih denganmemperhatikan keselamatan dirinya.Pasal 132(1) Pejalan Kaki wajib:a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagiPejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; ataub. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.(2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yangditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan danKelancaran Lalu Lintas.(3) Pejalan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 70 -(3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tandakhusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalanlain.Bagian KetujuhManajemen Kebutuhan Lalu LintasPasal 133(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitaspenggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikanpergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemenkebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:a. perbandingan volume Lalu Lintas KendaraanBermotor dengan kapasitas Jalan;b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutanumum; danc. kualitas lingkungan.(2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseoranganpada koridor atau kawasan tertentu pada waktu danJalan tertentu;b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang padakoridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalantertentu;c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridoratau kawasan tertentu pada waktu dan Jalantertentu;d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umumsesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentudengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atauf. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak BermotorUmum pada koridor atau kawasan tertentu padawaktu dan Jalan tertentu.(3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan denganpengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yangdiperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas danpeningkatan pelayanan angkutan umum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Manajemen . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 71 -(4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dandievaluasi secara berkala oleh Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan PrasaranaLalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi,dan pemerintah kabupaten/kota sesuai denganlingkup kewenangannya dengan melibatkan instansiterkait.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemenkebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian KedelapanHak Utama Pengguna Jalan untuk KelancaranParagraf 1Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak UtamaPasal 134Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untukdidahulukan sesuai dengan urutan berikut:a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedangmelaksanakan tugas;b. ambulans yang mengangkut orang sakit;c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan padaKecelakaan Lalu Lintas;d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing sertalembaga internasional yang menjadi tamu negara;f. iring-iringan pengantar jenazah; dang. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentumenurut pertimbangan petugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Paragraf 2Tata Cara Pengaturan KelancaranPasal 135(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugasKepolisian Negara Republik Indonesia dan/ataumenggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyisirene.(2) Petugas . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 72 -(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesiamelakukan pengamanan jika mengetahui adanyaPengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintastidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hakutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.Bagian KesembilanSanksi AdministratifPasal 136(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1),dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif.(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara pelayanan umum;c. penghentian sementara kegiatan;d. denda administratif;e. pembatalan izin; dan/atauf. pencabutan izin.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturanpemerintah.BAB XANGKUTANBagian KesatuAngkutan Orang dan BarangPasal 137(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakanKendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.(2) Angkutan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 73 -(2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotorberupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajibmenggunakan mobil barang.(4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang,kecuali:a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang,kondisi geografis, dan prasarana jalan diprovinsi/kabupaten/kota belum memadai;b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara NasionalIndonesia dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia; atauc. kepentingan lain berdasarkan pertimbanganKepolisian Negara Republik Indonesia dan/atauPemerintah Daerah.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yangdigunakan untuk angkutan orang sebagaimanadimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian KeduaKewajiban Menyediakan Angkutan UmumPasal 138(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upayamemenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman,nyaman, dan terjangkau.(2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraanangkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanyadilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.Pasal 139(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umumuntuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkotaantarprovinsi serta lintas batas negara.(2) Pemerintah . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 74 -(2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianyaangkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ataubarang antarkota dalam provinsi.(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamintersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orangdan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.(4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan olehbadan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Bagian KetigaAngkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor UmumParagraf 1UmumPasal 140Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan BermotorUmum terdiri atas:a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umumdalam trayek; danb. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidakdalam trayek.Paragraf 2Standar Pelayanan Angkutan OrangPasal 141(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standarpelayanan minimal yang meliputi:a. keamanan;b. keselamatan;c. kenyamanan;d. keterjangkauan;e. kesetaraan; danf. keteraturan.(2) Standar . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 75 -(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yangdiberikan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayananminimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan AngkutanJalan.Paragraf 3Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam TrayekPasal 142Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan BermotorUmum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140huruf a terdiri atas:a. angkutan lintas batas negara;b. angkutan antarkota antarprovinsi;c. angkutan antarkota dalam provinsi;d. angkutan perkotaan; ataue. angkutan perdesaan.Pasal 143Kriteria pelayanan angkutan orang dengan KendaraanBermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalamPasal 140 huruf a harus:a. memiliki rute tetap dan teratur;b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan ataumenurunkan penumpang di Terminal untuk angkutanantarkota dan lintas batas negara; danc. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempatyang ditentukan untuk angkutan perkotaan danperdesaan.Pasal 144Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umumdisusun berdasarkan:a. tata ruang wilayah;b. tingkat permintaan jasa angkutan;c. kemampuan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 76 -c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;e. kesesuaian dengan kelas jalan;f. keterpaduan intramoda angkutan; dang. keterpaduan antarmoda angkutan.Pasal 145(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan BermotorUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disusundalam bentuk rencana umum jaringan trayek.(2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasidengan instansi terkait.(3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri atas:a. jaringan trayek lintas batas negara;b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;d. jaringan trayek perkotaan; dane. jaringan trayek perdesaan.(4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5(lima) tahun.Pasal 146(1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasanperkotaan.(2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang saranadan Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukkawasan perkotaan yang melampaui batas wilayahprovinsi;b. gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampauibatas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;atauc. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yangberada dalam wilayah kabupaten/kota.Pasal 147 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 77 -Pasal 147(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan BermotorUmum lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjianantarnegara.(2) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 148Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3)huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringantrayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umumantarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampauibatas 1 (satu) provinsi;b. gubernur untuk jaringan trayek dan kebutuhanKendaraan Bermotor Umum antarkota dalam provinsidan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu)kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatpersetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan AngkutanJalan; atauc. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhanKendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu)wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuandari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 149Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umumperdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3)huruf e ditetapkan oleh:a. bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1(satu) daerah kabupaten;b. gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1(satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;atauc. Menteri . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 78 -c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukkawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi.Pasal 150Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang denganKendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur denganperaturan pemerintah.Paragraf 4Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam TrayekPasal 151Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan BermotorUmum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalamPasal 140 huruf b terdiri atas:a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dand. angkutan orang di kawasan tertentu.Pasal 152(1) Angkutan orang dengan menggunakan taksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harusdigunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu kepintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.(2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat:a. berada dalam wilayah kota;b. berada dalam wilayah kabupaten;c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupatendalam 1 (satu) daerah provinsi; ataud. melampaui wilayah provinsi.(3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhantaksi ditetapkan oleh:a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya beradadalam wilayah kota;b. bupati . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 79 -b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya beradadalam wilayah kabupaten;c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinyamelampaui wilayah kota atau wilayah kabupatendalam 1 (satu) wilayah provinsi; ataud. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuktaksi yang wilayah operasinya melampaui wilayahprovinsi.Pasal 153(1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkandan/atau menurunkan Penumpang di sepanjangperjalanan untuk keperluan lain di luar pelayananangkutan orang dalam trayek.(2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakandengan menggunakan mobil penumpang umum ataumobil bus umum.Pasal 154(1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisatasebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c harusdigunakan untuk pelayanan angkutan wisata.(2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluanpariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmenggunakan mobil penumpang umum dan mobil busumum dengan tanda khusus.(3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidakdiperbolehkan menggunakan Kendaraan BermotorUmum dalam trayek, kecuali di daerah yang belumtersedia angkutan khusus untuk pariwisata.Pasal 155(1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melaluipelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.(2) Angkutan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 80 -(2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobilpenumpang umum.Pasal 156Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orangtidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekalidalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.Pasal 157Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang denganKendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur denganperaturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang saranadan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Paragraf 5Angkutan MassalPasal 158(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massalberbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutanorang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasanperkotaan.(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus didukung dengan:a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;b. lajur khusus;c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitandengan trayek angkutan massal; dand. angkutan pengumpan.Pasal 159Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur denganperaturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang saranadan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Bagian Keempat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 81 -Bagian KeempatAngkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor UmumParagraf 1UmumPasal 160Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiriatas:a. angkutan barang umum; danb. angkutan barang khusus.Paragraf 2Angkutan Barang UmumPasal 161Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelasJalan;b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untukmemuat dan membongkar barang; danc. menggunakan mobil barang.Paragraf 3Angkutan Barang Khusus dan Alat BeratPasal 162(1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khususwajib:a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengansifat dan bentuk barang yang diangkut;b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yangdiangkut;c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;d. membongkar . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 82 -d. membongkar dan memuat barang di tempat yangditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuaidengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;e. beroperasi pada waktu yang tidak menggangguKeamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan KetertibanLalu Lintas dan Angkutan Jalan; danf. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat beratdengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatpengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.(3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi KendaraanBermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajibmemiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat danbentuk barang khusus yang diangkut.Pasal 163(1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, ataupengirim yang menyerahkan barang khusus wajibmemberitahukan kepada pengelola pergudangandan/atau penyelenggara angkutan barang sebelumbarang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.(2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukankegiatan pengangkutan barang khusus wajibmenyediakan tempat penyimpanan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan prosedurpenanganan barang khusus dan/atau berbahaya selamabarang tersebut belum dimuat ke dalam KendaraanBermotor Umum.Pasal 164Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang denganKendaraan Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteriyang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan.Bagian Kelima . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 83 -Bagian KelimaAngkutan MultimodaPasal 165(1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagianangkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukumangkutan multimoda.(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimodadilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antarabadan hukum angkutan Jalan dan badan hukumangkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.(3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secarasistem dan mendapat izin dari Pemerintah.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda,persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian KeenamDokumen Angkutan Orang dan Barangdengan Kendaraan Bermotor UmumPasal 166(1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umumyang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkotaantarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harusdilengkapi dengan dokumen.(2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalamtrayek;b. tanda pengenal bagasi; danc. manifes.(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umumwajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:a. surat perjanjian pengangkutan; danb. surat muatan barang.Pasal 167 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 84 -Pasal 167(1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:a. menyerahkan tiket Penumpang;b. menyerahkan tanda bukti pembayaranpengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepadaPenumpang; dand. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.(2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yangnamanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumenidentitas diri yang sah.Pasal 168(1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barangwajib membuat surat muatan barang sebagai bagiandokumen perjalanan.(2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barangwajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.Bagian KetujuhPengawasan Muatan BarangPasal 169(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umumbarang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata carapemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelasjalan.(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanpengawasan muatan angkutan barang.(3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan denganmenggunakan alat penimbangan.(4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)terdiri atas:a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; ataub. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.Pasal 170 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 85 -Pasal 170(1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf adipasang pada lokasi tertentu.(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alatpenimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehPemerintah.(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yangdipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksanapenimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.(4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetapwajib mendata jenis barang yang diangkut, beratangkutan, dan asal tujuan.Pasal 171(1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b digunakandalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan danpenyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.(2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaanKendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksaKendaraan Bermotor.(3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugasKepolisian Negara Republik Indonesia.Pasal 172Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatanangkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah.Bagian Kedelapan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 86 -Bagian KedelapanPengusahaan AngkutanParagraf 1Perizinan AngkutanPasal 173(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakanangkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalamtrayek; dan/atauc. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus ataualat berat.(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak berlaku untuk:a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakanambulans; ataub. pengangkutan jenazah.Pasal 174(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1)berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yangterdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartupengawasan.(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupaizin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayekdalam satu kawasan.Pasal 175(1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untukjangka waktu tertentu.(2) Perpanjangan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 87 -(2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi ataupelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat(2).Paragraf 2Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam TrayekPasal 176Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf adiberikan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukpenyelenggaraan angkutan orang yang melayani:1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjianantarnegara;2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah1 (satu) provinsi;3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1(satu) provinsi; dan4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu)provinsi.b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yangmelayani:1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu)kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1(satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu)kabupaten dalam satu provinsi.c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untukpenyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayekyang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yangmelayani:1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayahkabupaten; dan2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayahkabupaten.e. walikota . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 88 -e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yangmelayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu)wilayah kota.Pasal 177Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayekwajib:a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yangdiberikan; danb. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuaidengan standar pelayanan minimal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).Pasal 178Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraanangkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturanMenteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Paragraf 3Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam TrayekPasal 179(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf bdiberikan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukangkutan orang yang melayani:1. angkutan taksi yang wilayah operasinyamelampaui 1 (satu) daerah provinsi;2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau3. angkutan pariwisata.b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayahoperasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untukangkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yangwilayah operasinya berada dalam wilayah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta; dand. bupati . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 89 -d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasantertentu yang wilayah operasinya berada dalamwilayah kabupaten/kota.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara danpersyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan.Paragraf 4Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat BeratPasal 180(1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf cdiberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalandengan rekomendasi dari instansi terkait.(2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan olehMenteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara danpersyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutanbarang khusus dan alat berat diatur dengan peraturanMenteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Bagian KesembilanTarif AngkutanPasal 181(1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarifbarang.(2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;danb. tarif . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 90 -b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalamtrayek.Pasal 182(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayekterdiri atas:a. tarif kelas ekonomi; danb. tarif kelas nonekonomi.(2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh:a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untukangkutan orang yang melayani trayek antarkotaantarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutanperdesaan yang wilayah pelayanannya melampauiwilayah provinsi;b. gubernur untuk angkutan orang yang melayanitrayek antarkota dalam provinsi serta angkutanperkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satukabupaten/kota dalam satu provinsi;c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayekantarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaandan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalamkabupaten; dand. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayekangkutan perkotaan yang wilayah pelayanannyadalam kota.(3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelasnonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan AngkutanUmum.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri yang bertanggung jawab di bidangsarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 183(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalamtrayek dengan menggunakan taksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan olehPerusahaan Angkutan Umum atas persetujuanPemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masingberdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.(2) Tarif . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 91 -(2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalamtrayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkanberdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa danPerusahaan Angkutan Umum.Pasal 184Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatanantara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.Bagian KesepuluhSubsidi Angkutan Penumpang UmumPasal 185(1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomipada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidiangkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.Bagian KesebelasKewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan UmumParagraf 1Kewajiban Perusahaan Angkutan UmumPasal 186Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orangdan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutandan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan olehPenumpang dan/atau pengirim barang.Pasal 187Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biayaangkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/ataupengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.Pasal 188 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 92 -Pasal 188Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yangdiderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalaidalam melaksanakan pelayanan angkutan.Pasal 189Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikantanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.Pasal 190Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkanpenumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempatpemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barangyang diangkut dapat membahayakan keamanan dankeselamatan angkutan.Pasal 191Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab ataskerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yangdipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.Pasal 192(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab ataskerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggaldunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan,kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapatdicegah atau dihindari atau karena kesalahanPenumpang.(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungberdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami ataubagian biaya pelayanan.(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.(4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugianbarang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpangdapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkanoleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.(5) Ketentuan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 93 -(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugiandiatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 193(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab ataskerugian yang diderita oleh pengirim barang karenabarang musnah, hilang, atau rusak akibatpenyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwamusnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan olehsuatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindariatau kesalahan pengirim.(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungberdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkandi tempat tujuan yang disepakati.(4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawabjika kerugian disebabkan oleh pencantuman keteranganyang tidak sesuai dengan surat muatan angkutanbarang.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugiandiatur dengan peraturan pemerintah.Pasal 194(1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawabatas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jikapihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugiantersebut disebabkan oleh kesalahan PerusahaanAngkutan Umum.(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan gantikerugian pihak ketiga kepada Perusahaan AngkutanUmum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hariterhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.Paragraf 2 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 94 -Paragraf 2Hak Perusahaan Angkutan UmumPasal 195(1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahanbarang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidakmemenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkansesuai dengan perjanjian angkutan.(2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biayatambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambilsesuai dengan kesepakatan.(3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barangyang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan jika pengirim ataupenerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengankesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Pasal 196Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim ataupenerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati,Perusahaan Angkutan Umum berhak memusnahkan barangyang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalampenyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Bagian Kedua BelasTanggung Jawab PenyelenggaraPasal 197(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaipenyelenggara angkutan wajib:a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasaangkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;b. memberikan perlindungan kepada PerusahaanAngkutan Umum dengan menjaga keseimbanganantara penyediaan dan permintaan angkutan umum;danc. melakukan pemantauan dan pengevaluasianterhadap angkutan orang dan barang.(2) Ketentuan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 95 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawabpenyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan.Bagian Ketiga BelasIndustri Jasa Angkutan UmumPasal 198(1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadiindustri jasa yang memenuhi standar pelayanan danmendorong persaingan yang sehat.(2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persainganyang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;b. menetapkan standar pelayanan minimal;c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;d. mendorong terciptanya pasar; dane. mengendalikan dan mengawasi pengembanganindustri jasa angkutan umum.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan danpersaingan yang sehat diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian Keempat BelasSanksi AdministratifPasal 199(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, danPasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif;c. pembekuan izin; dan/ataud. pencabutan izin.(2) Ketentuan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 96 -(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan.BAB XIKEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuKeamanan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 200(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawabatas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan danmemelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembinaLalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.(3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan LaluLintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan kegiatan:a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan;b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas danperlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan AngkutanJalan;c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan,penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalamrangka meningkatkan kesadaran hukum dan etikamasyarakat dalam berlalu lintas;d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas danAngkutan Jalan;e. manajemen keamanan Lalu Lintas;f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/ataupatroli;g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor danPengemudi; danh. penegakan hukum Lalu Lintas.Pasal 201 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 97 -Pasal 201(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat,melaksanakan, dan menyempurnakan sistem keamanandengan berpedoman pada program nasional KeamananLalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi denganalat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksiankejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.Pasal 202Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan program nasionalKeamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 200 dan Pasal 201 diatur denganperaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bagian KeduaKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 203(1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnyaKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkanrencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan, meliputi:a. penyusunan program nasional kegiatan KeselamatanLalu Lintas dan Angkutan Jalan;b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas danperlengkapan Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan;c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan; dand. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan.Pasal 204(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat,melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemenkeselamatan dengan berpedoman pada rencana umumnasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Kendaraan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 98 -(2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi denganalat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintaske Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Pasal 205Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umumnasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dankewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat,melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemenkeselamatan serta persyaratan alat pemberi informasiKecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal204 diatur dengan peraturan pemerintah.Bagian KetigaPengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 206(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanandan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanmeliputi:a. audit;b. inspeksi; danc. pengamatan dan pemantauan.(2) Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukanoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(3) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukanoleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(4) Inspeksi bidang Keamanan Lalu Lintas dan AngkutanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritasoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.(5) Inspeksi . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 99 -(5) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritasoleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(6) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secaraberkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas danAngkutan Jalan.(7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/ataupenegakan hukum.Pasal 207Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) diatur dengan peraturanpemerintah.Bagian KeempatBudaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 208(1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertangggungjawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanandan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanandan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etikaberlalu lintas serta program Keamanan danKeselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;c. pemberian penghargaan terhadap tindakanKeamanan dan Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan;d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yangmendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dane. penegakan hukum secara konsisten danberkelanjutan.(3) Pembina . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 100 -(3) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkankebijakan dan program untuk mewujudkan budayaKeamanan dan Keselamatan berlalu lintas.BAB XIIDAMPAK LINGKUNGANBagian KesatuPerlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 209(1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiapkegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harusdilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaranlingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan bakumutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan danpenanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.Bagian KeduaPencegahan dan PenanggulanganDampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 210(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalanwajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gasbuang dan tingkat kebisingan.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan,dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buangdan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh KendaraanBermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan peraturan pemerintah.Pasal 211Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor danPerusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinyapencemaran udara dan kebisingan.Pasal 212 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 101 -Pasal 212Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor danPerusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikanterhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapatmengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.Bagian KetigaHak dan KewajibanParagraf 1Kewajiban PemerintahPasal 213(1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalanuntuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalampenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah wajib:a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi,dan program pembangunan Lalu Lintas danAngkutan Jalan yang ramah lingkungan;b. membangun dan mengembangkan sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangramah lingkungan;c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadapPerusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atauPengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi dijalan; dand. menyampaikan informasi yang benar dan akurattentang kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan.Paragraf 2Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan UmumPasal 214(1) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperolehkemudahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas danAngkutan Jalan yang ramah lingkungan.(2) Perusahaan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 102 -(2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperolehinformasi mengenai kelestarian lingkungan di bidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 215Perusahaan Angkutan Umum wajib:a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas danAngkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telahditetapkan oleh Pemerintah;b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangramah lingkungan;c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenaikondisi jasa angkutan umum;d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan,dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dane. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.Paragraf 3Hak dan Kewajiban MasyarakatPasal 216(1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintasyang ramah lingkungan.(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentangkelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan AngkutanJalan.Pasal 217Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang LaluLintas dan Angkutan Jalan.Bagian Keempat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 103 -Bagian KeempatSanksi AdministratifPasal 218(1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampaklingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dikenai sanksiadministratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif;c. pembekuan izin; dan/ataud. pencabutan izin.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteriapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.BAB XIIIPENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANADAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuUmumPasal 219(1) Pengembangan industri dan teknologi sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:a. rancang bangun dan pemeliharaan KendaraanBermotor;b. peralatan penegakan hukum;c. peralatan uji laik kendaraan;d. fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, danKelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;e. peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan danPengemudi;f. teknologi serta informasi Lalu Lintas dan AngkutanJalan;g. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel LaluLintas dan Angkutan Jalan; danh. komponen pendukung Kendaraan Bermotor.(2) Pemberdayaan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 104 -(2) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologiLalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan melalui:a. pengembangan riset dan rancang bangun KendaraanBermotor;b. pengembangan standardisasi Kendaraan dan/ataukomponen Kendaraan Bermotor;c. pengalihan teknologi;d. penggunaan sebanyak-banyaknya muatan lokal;e. pengembangan industri bahan baku dan komponen;f. pemberian kemudahan fasilitas pembiayaan danperpajakan;g. pemberian fasilitas kerja sama dengan industrisejenis; dan/atauh. pemberian fasilitas kerja sama pasar pengguna didalam dan di luar negeri.Bagian KeduaPengembangan Rancang Bangun Kendaraan BermotorPasal 220(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf adan pengembangan riset rancang bangun sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:a. Pemerintah;b. Pemerintah Daerah;c. badan hukum;d. lembaga penelitian; dan/ataue. perguruan tinggi.(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemperhatikan:a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;b. kesesuaian material;c. kesesuaian motor penggerak;d. kesesuaian daya dukung jalan;e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;f. dimensi . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 105 -f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;g. posisi lampu;h. jumlah tempat duduk;i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dank. fasilitas keluar darurat.(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yangbertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan.Pasal 221Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi LaluLintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkansumber daya nasional, menerapkan standar keamanan dankeselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.Bagian KetigaPengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintasdan Angkutan JalanPasal 222(1) Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologiprasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan,Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan AngkutanJalan.(2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadudengan dukungan semua sektor terkait.(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas:a. pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;b. penegakan hukum;c. uji kelaikan Kendaraan;d. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, sertaKelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;e. pengawasan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 106 -e. pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;f. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor danPengemudi;g. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan; danh. keselamatan Pengemudi dan/atau Penumpang.(4) Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi:a. pemahaman teknologi;b. pengalihan teknologi; danc. fasilitasi riset teknologi.(5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahandari instansi terkait.Bagian KeempatPemberdayaan Industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 223(1) Untuk mengembangkan industri Prasarana Lalu Lintasdan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal222 ayat (2), Pemerintah mendorong pemberdayaanindustri dalam negeri.(2) Untuk mendorong pengembangan industri dalam negerisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melaluipemberian fasilitas, insentif bidang tertentu, danmenerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Pasal 224(1) Pengembangan industri Prasarana Lalu Lintas danAngkutan Jalan terdiri atas:a. rekayasa;b. produksi;c. perakitan; dan/ataud. pemeliharaan dan perbaikan.(2) Pengembangan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 107 -(2) Pengembangan industri Prasarana Lalu Lintas danAngkutan Jalan mencakup alih teknologi yangdisesuaikan dengan kearifan lokal.Bagian KelimaPengaturan Lebih LanjutPasal 225Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industri danteknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diaturdengan peraturan pemerintah.BAB XIVKECELAKAAN LALU LINTASBagian KesatuPencegahan Kecelakaan Lalu LintasPasal 226(1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakanmelalui:a. partisipasi para pemangku kepentingan;b. pemberdayaan masyarakat;c. penegakan hukum; dand. kemitraan global.(2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan polapenahapan yang meliputi program jangka pendek, jangkamenengah, dan jangka panjang.(3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintasdilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bagian Kedua . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 108 -Bagian KeduaPenanganan Kecelakaan Lalu LintasParagraf 1Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu LintasPasal 227Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas KepolisianNegara Republik Indonesia wajib melakukan penangananKecelakaan Lalu Lintas dengan cara:a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;b. menolong korban;c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;d. mengolah tempat kejadian perkara;e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;f. mengamankan barang bukti; dang. melakukan penyidikan perkara.Pasal 228Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangananKecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia.Paragraf 2Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu LintasPasal 229(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atauc. Kecelakaan Lalu Lintas berat.(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yangmengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yangmengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraandan/atau barang.(4) Kecelakaan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 109 -(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yangmengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan,ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalandan/atau lingkungan.Pasal 230Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalamPasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acaraperadilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Paragraf 3Pertolongan dan Perawatan KorbanPasal 231(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat KecelakaanLalu Lintas, wajib:a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;b. memberikan pertolongan kepada korban;c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia terdekat; dand. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadiankecelakaan.(2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaanmemaksa tidak dapat melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb, segera melaporkan diri kepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia terdekat.Pasal 232Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahuiterjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib:a. memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan LaluLintas;b. melaporkan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 110 -b. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia; dan/atauc. memberikan keterangan kepada Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.Paragraf 4Pendataan Kecelakaan Lalu LintasPasal 233(1) Setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir dataKecelakaan Lalu Lintas.(2) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan bagian dari data forensik.(3) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilengkapi dengan data yang berasaldari rumah sakit.(4) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikelola oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan dapat dimanfaatkan oleh pembina LaluLintas dan Angkutan Jalan.Bagian KetigaKewajiban dan Tanggung JawabParagraf 1Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi,Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan AngkutanPasal 234(1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atauPerusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab ataskerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilikbarang dan/atau pihak ketiga karena kelalaianPengemudi.(2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor,dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalankarena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.(3) Ketentuan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 111 -(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tidak berlaku jika:a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkanatau di luar kemampuan Pengemudi;b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihakketiga; dan/atauc. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupuntelah diambil tindakan pencegahan.Pasal 235(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan LaluLintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1)huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau PerusahaanAngkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahliwaris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biayapemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutanperkara pidana.(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatankorban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c,pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan AngkutanUmum wajib memberikan bantuan kepada korbanberupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkantuntutan perkara pidana.Pasal 236(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan LaluLintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajibmengganti kerugian yang besarannya ditentukanberdasarkan putusan pengadilan.(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antarapara pihak yang terlibat.Pasal 237(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti programasuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnyaatas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.(2) Perusahaan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 112 -(2) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikanorang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.Paragraf 2Kewajiban dan Tanggung Jawab PemerintahPasal 238(1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaikipengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yangmenjadi penyebab kecelakaan.(2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahandan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.Pasal 239(1) Pemerintah mengembangkan program asuransiKecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi KecelakaanLalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.Bagian KeempatHak KorbanPasal 240Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atauPemerintah;b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atasterjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; danc. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaanasuransi.Pasal 241 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 113 -Pasal 241Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperolehpengutamaan pertolongan pertama dan perawatan padarumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB XVPERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT,MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKITBagian KesatuRuang Lingkup Perlakuan KhususPasal 242(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau PerusahaanAngkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepadapenyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak,wanita hamil, dan orang sakit.(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. aksesibilitas;b. prioritas pelayanan; danc. fasilitas pelayanan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuankhusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalankepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anakanak,wanita hamil, dan orang sakit diatur denganperaturan pemerintah.Pasal 243Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatankepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenaipemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal 242 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bagian Kedua . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 114 -Bagian KeduaSanksi AdministratifPasal 244(1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhikewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanankepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anakanak,wanita hamil, dan orang sakit sebagaimanadimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksiadministratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif;c. pembekuan izin; dan/ataud. pencabutan izin.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.BAB XVISISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASILALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuPenyelenggaraan Sistem Informasi dan KomunikasiPasal 245(1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban,dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalandiselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yangterpadu.(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LaluLintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan olehPemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Sistem . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 115 -(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan,pengendalian, dan pengawasan serta operasional LaluLintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:a. bidang prasarana Jalan;b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas danAngkutan Jalan; danc. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotordan Pengemudi, penegakan hukum, operasionalManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sertapendidikan berlalu lintas.Pasal 246(1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasidan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas danAngkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yangmengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi darisetiap subsistem.(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembinaLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Bagian KeduaPengelolaan Sistem Informasi dan KomunikasiPasal 247(1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan KomunikasiLalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas danAngkutan Jalan wajib mengelola subsistem informasi dankomunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuaidengan kewenangannya.(2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun olehsetiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalanterintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi danKomunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(3) Pusat . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 116 -(3) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.Bagian KetigaPengembangan Sistem Informasi dan KomunikasiPasal 248(1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagaipemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasidan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangmeliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringankomunikasi, dan pusat data.(2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringankomunikasi, dan pusat data meliputi:a. perencanaan;b. perumusan kebijakan;c. pemantauan;d. pengawasan;e. pengendalian;f. informasi geografi;g. pelacakan;h. informasi Pengguna Jalan;i. pendeteksian arus Lalu Lintas;j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor;dan/atauk. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di RuangLalu Lintas.Bagian KeempatPusat Kendali Sistem Informasi dan KomunikasiPasal 249(1) Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi LaluLintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat:a. kendali;b. koordinasi;c. komunikasi;d. data . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 117 -d. data dan informasi terpadu;e. pelayanan masyarakat; danf. rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.(2) Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi danKomunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untukmewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.(3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan KomunikasiLalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnyameliputi:a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dankomunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran,kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yangberdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan,dan Kecelakaan Lalu Lintas;d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronikdan secara langsung;e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku PemilikKendaraan Bermotor;f. pemberian informasi hilang temu KendaraanBermotor;g. pemberian informasi kualitas baku mutu udara;h. dukungan pengendalian Lalu Lintas denganpengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli;i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas danAngkutan Jalan; danj. pemberian informasi tentang kondisi Jalan danpelayanan publik.Pasal 250Data dan informasi pada pusat kendali Sistem Informasi danKomunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapatdiakses dan digunakan oleh masyarakat.Pasal 251 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 118 -Pasal 251Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan AngkutanJalan dapat digunakan untuk penegakan hukum yangmeliputi:a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintasdan Angkutan Jalan atau kejahatan lain;b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dankemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia; dan/atauc. pengejaran, penghadangan, penangkapan, danpenindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yangterlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.Bagian KelimaPengaturan Lebih LanjutPasal 252Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi danKomunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur denganperaturan pemerintah.BAB XVIISUMBER DAYA MANUSIAPasal 253(1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajibmengembangkan sumber daya manusia untukmenghasilkan petugas yang profesional dan memilikikompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang LaluLintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihanoleh:a. Pemerintah;b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atauc. lembaga swasta yang terakreditasi.Pasal 254 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 119 -Pasal 254(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikanlayanan dan kemudahan serta menjaminterselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenagamekanik dan Pengemudi.(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukanpembinaan terhadap manajemen Perusahaan AngkutanUmum untuk meningkatkan kualitas pelayanan,Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan KelancaranLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 255Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber dayamanusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diaturdengan peraturan pemerintah.BAB XVIIIPERAN SERTA MASYARAKATPasal 256(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalampenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa:a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan,Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan AngkutanJalan;b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggaraLalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dandaerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman,dan standar teknis di bidang Lalu Lintas danAngkutan Jalan;c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembinadan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditingkat pusat dan daerah terhadap kegiatanpenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang menimbulkan dampak lingkungan; dand. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.(3) Pemerintah . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 120 -(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahmempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan,pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan olehmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Pasal 257Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,organisasi profesi, badan usaha, atau organisasikemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dankemitraan.Pasal 258Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan saranadan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalulintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan,Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan.BAB XIXPENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARANLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANBagian KesatuPenyidikanPasal 259(1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan AngkutanJalan dilakukan oleh:a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; danb. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberiwewenang khusus menurut Undang-Undang ini.(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a terdiri atas:a. Penyidik; danb. Penyidik Pembantu.Paragraf 1 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 121 -Paragraf 1Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik IndonesiaPasal 260(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikantindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undangtentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:a. memberhentikan, melarang, atau menundapengoperasian dan menyita sementara KendaraanBermotor yang patut diduga melanggar peraturanberlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasilkejahatan;b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keteranganberkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan;c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilikKendaraan Bermotor, dan/atau PerusahaanAngkutan Umum;d. melakukan penyitaan terhadap Surat IzinMengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat TandaCoba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus ujisebagai barang bukti;e. melakukan penindakan terhadap tindak pidanapelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurutketentuan peraturan perundang-undangan;f. membuat dan menandatangani berita acarapemeriksaan;g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukupbukti;h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindakpidana kejahatan Lalu Lintas; dan/ataui. melakukan tindakan lain menurut hukum secarabertanggung jawab.(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikantindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Pasal 261 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 122 -Pasal 261Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenaipenahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1)huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenangdari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidangLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Paragraf 2Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri SipilPasal 262(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaranpersyaratan teknis dan laik jalan KendaraanBermotor yang pembuktiannya memerlukan keahliandan peralatan khusus;b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinanangkutan orang dan/atau barang dengan KendaraanBermotor Umum;c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatandan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempatpenimbangan yang dipasang secara tetap;d. melarang atau menunda pengoperasian KendaraanBermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknisdan laik jalan;e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilikKendaraan Bermotor, atau Perusahaan AngkutanUmum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laikjalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan;dan/atauf. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atausurat izin penyelenggaraan angkutan umum ataspelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c dengan membuat danmenandatangani berita acara pemeriksaan.(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminaldan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secaratetap.(3) Dalam . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 123 -(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipilwajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi olehPetugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Paragraf 3Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri SipilPasal 263(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selakukoordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaandan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipildi bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik PegawaiNegeri Sipil wajib berkoordinasi dengan PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesia.(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasilpenyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalanbeserta barang bukti kepada pengadilan melalui PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesia.(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bagian KeduaPenindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan JalanParagraf 1Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di JalanPasal 264Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; danb. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Pasal 265 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 124 -Pasal 265(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor,Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda CobaKendaraan Bermotor;b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;c. fisik Kendaraan Bermotor;d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;dan/ataue. izin penyelenggaraan angkutan.(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkalaatau insidental sesuai dengan kebutuhan.(3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KepolisianNegara Republik Indonesia berwenang untuk:a. menghentikan Kendaraan Bermotor;b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atauc. melakukan tindakan lain menurut hukum secarabertanggung jawab.Pasal 266(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukansecara insidental oleh petugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampaidengan huruf e dapat dilakukan secara insidental olehPenyidik Pegawai Negeri Sipil.(3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secaraberkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2)dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan olehpetugas Kepolisian Negara Republik Indonesia danPenyidik Pegawai Negeri Sipil.(4) Penyidik . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 125 -(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakanpemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugasKepolisian Negara Republik Indonesia.Paragraf 2Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 267(1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepatdapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapanpengadilan.(2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.(3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yangditunjuk oleh Pemerintah.(4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yangdikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan.(5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalamberkas bukti pelanggaran.Pasal 268(1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidanadenda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan,sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggaruntuk diambil.(2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejakpenetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.Pasal 269(1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kasnegara sebagai penerimaan negara bukan pajak.(2) Sebagian . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 126 -(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagipetugas Kepolisian Negara Republik Indonesia danPenyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakanpenegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Bagian KetigaPenanganan Benda SitaanPasal 270(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesiaberwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, danpenitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengantindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.(2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan bendasitaan negara.(3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaannegara di tempat yang bersangkutan, penyimpananbenda sitaan dapat dilakukan di kantor KepolisianNegara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, dikantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksadi tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semulabenda itu disita.(4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan bendasitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmenurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana.Pasal 271(1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkanbenda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahuipemiliknya melalui media massa.(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempatpenyimpanan, dan tanggal penyitaan.(3) Pengumuman . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 127 -(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan.(4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu)tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelanguntuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.Pasal 272(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakanperalatan elektronik.(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alatbukti di pengadilan.BAB XXKETENTUAN PIDANAPasal 273(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera danpatut memperbaiki Jalan yang rusak yangmengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkankorban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraandan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dendapaling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat jutarupiah).(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah).(4) Penyelenggara . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 128 -(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda ataurambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaikisebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidanadengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan ataudenda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah).Pasal 274(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yangmengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsiJalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (duapuluh empat juta rupiah).(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukanperbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsiperlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (2).Pasal 275(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yangmengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu LaluLintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan ataudenda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, MarkaJalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas PejalanKaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidakberfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).Pasal 276Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan BermotorUmum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyakRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 277 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 129 -Pasal 277Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, keretagandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah RepublikIndonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi KendaraanBermotor yang menyebabkan perubahan tipe, keretagandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yangdioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajibanuji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahunatau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah).Pasal 278Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotorberoda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapidengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitigapengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatanpertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyakRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 279Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggukeselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).Pasal 280Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan ataudenda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Pasal 281 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 130 -Pasal 281Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudisebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan ataudenda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).Pasal 282Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yangdiberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan ataudenda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah).Pasal 283Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain ataudipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkangangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataudenda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah).Pasal 284Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotordengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki ataupesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulanatau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah).Pasal 285(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalanyang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalanyang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampurem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alatpengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur bansebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) junctoPasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda palingbanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh riburupiah).(2) Setiap . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 131 -(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotorberoda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhipersyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson,lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batasdimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampurem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alatpengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan,spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, ataupenghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda palingbanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Pasal 286Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotorberoda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhipersyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyakRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Pasal 287(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan perintah atau laranganyang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau MarkaJalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4)huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan perintah atau laranganyang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf cdipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf datau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan ataudenda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).(4) Setiap . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 132 -(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaanatau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yangmenggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat(4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda palingbanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh riburupiah).(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan batas kecepatan palingtinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf adipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang melanggar aturan tata cara penggandengandan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan ataudenda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).Pasal 288(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotordi Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat TandaNomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda CobaKendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh KepolisianNegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidanakurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda palingbanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan yang tidak dapat menunjukkan Surat IzinMengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau dendapaling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh riburupiah).(3) Setiap . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 133 -(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpangumum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dankereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan suratketerangan uji berkala dan tanda lulus uji berkalasebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf cdipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).Pasal 289Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atauPenumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidakmengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyakRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 290Setiap orang yang mengemudikan dan menumpangKendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidakdilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakansabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyakRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 291(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidakmengenakan helm standar nasional Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah).(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yangmembiarkan penumpangnya tidak mengenakan helmsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 292 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 134 -Pasal 292Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa keretasamping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu)orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulanatau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).Pasal 293(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam haridan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan palinglama 1 (satu) bulan atau denda paling banyakRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalantanpa menyalakan lampu utama pada siang harisebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (limabelas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah).Pasal 294Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yangakan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyaratdengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan ataudenda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah).Pasal 295Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yangakan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpamemberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 296 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 135 -Pasal 296Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor padaperlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhentiketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudahmulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyakRp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 297Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotorberbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah).Pasal 298Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yangtidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatanbahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkirdalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyakRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Pasal 299Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotoryang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotoruntuk ditarik, menarik benda-benda yang dapatmembahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakanjalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidanakurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda palingbanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Pasal 300Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulanatau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan BermotorUmum yang:a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidakmenggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akanmendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;b. tidak . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 136 -b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkandan/atau menurunkan Penumpang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atauc. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraanberjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1)huruf e.Pasal 301Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotorangkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalansesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyakRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 302Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan BermotorUmum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempatyang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpangselain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalanselain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimanadimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurunganpaling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyakRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 303Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untukmengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, danhuruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah).Pasal 304Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orangdengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkanPenumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakanKendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untukkeperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah).Pasal 305 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 137 -Pasal 305Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yangmengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuantentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang,Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasidari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruff dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulanatau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah).Pasal 306Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutanbarang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumenperjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulanatau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah).Pasal 307Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan BermotorAngkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuanmengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensikendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulanatau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah).Pasal 308Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulanatau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah), setiap orang yang mengemudikan KendaraanBermotor Umum yang:a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orangdalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173ayat (1) huruf a;b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orangtidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal173 ayat (1) huruf b;c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barangkhusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal173 ayat (1) huruf c; ataud. menyimpang . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 138 -d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 173.Pasal 309Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnyauntuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang,pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksuddalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau denda paling banyakRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).Pasal 310(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ataubarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakanKendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan KecelakaanLalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah).(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah).Pasal 311 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 139 -Pasal 311(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikanKendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yangmembahayakan bagi nyawa atau barang dipidana denganpidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau dendapaling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengankerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataudenda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah).(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengankorban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ataubarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3),pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah).(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengankorban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjarapaling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda palingbanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakudipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah).Pasal 312Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yangterlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidakmenghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan,atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepadaKepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, danhuruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyakRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).Pasal 313 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 140 -Pasal 313Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraandan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulanatau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah).Pasal 314Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindakpidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupapencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yangdiakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.Pasal 315(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh PerusahaanAngkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakanterhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/ataupengurusnya.(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukanPerusahaan Angkutan Umum, selain pidana yangdijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda palingbanyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yangditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapatdijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementaraatau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagikendaraan yang digunakan.Pasal 316(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274,Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, danPasal 313 adalah pelanggaran.(2) Ketentuan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 141 -(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273,Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, danPasal 312 adalah kejahatan.Pasal 317Dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalamipenurunan, besaran nilai denda sebagaimana dimaksuddalam Bab XX dapat ditetapkan dengan peraturanpemerintah.BAB XXIKETENTUAN PERALIHANPasal 318Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pendidikan danpelatihan Pengemudi yang diselenggarakan oleh lembagapendidikan dan pelatihan Pengemudi tetap berlangsungsesuai dengan izin yang diberikan dengan ketentuan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib disesuaikandengan Undang-Undang ini.Pasal 319Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, audit yangsedang dilaksanakan oleh auditor Pemerintah tetap dijalankansampai dengan selesainya audit.BAB XXIIKETENTUAN PENUTUPPasal 320Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkanpaling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulaiberlaku.Pasal 321Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk palinglama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.Pasal 322 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 142 -Pasal 322Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintasdan Angkutan Jalan harus dibentuk paling lama 2 (dua)tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.Pasal 323Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan harus berfungsi palinglama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.Pasal 324Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaperaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan ataubelum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undangini.Pasal 325Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-UndangNomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3480) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 326Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 143 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakartapada tanggal 22 Juni 2009PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di JakartaPada tanggal 22 Juni 2009MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Perekonomian dan Industri,Setio Sapto Nugrohowww.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAP E N J E L A S A NA T A SUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 22 TAHUN 2009TENTANGLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANI. UMUMBerkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan RepublikIndonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atasberibu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antaradua benua dan dua samudera, mempunyai posisi dan peranan yangsangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi,pemantapan integrasi nasional guna memperkukuh ketahanan nasional,serta menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa danbernegara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimanadiamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalammendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dariupaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan olehUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaibagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalanharus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkankeamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalandalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembanganilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitaspenyelenggaraan negara.Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan AngkutanJalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait(stakeholders) sebagai berikut:1) urusan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -1) urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerianyang bertanggung jawab di bidang Jalan;2) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;3) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang industri;4) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan5) urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi KendaraanBermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, OperasionalManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintasoleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dantanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanterlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib,lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalamUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya,dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci denganmaksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidakmemerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturanpelaksanaannya.Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang-Undangini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain,juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional,mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, sertamampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan jugamendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang-Undang ini jugaditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (justculture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikanberlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yangberkesinambungan.Dalam . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -Dalam Undang-Undang ini juga disempurnakan terminologi mengenaiLalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas dan Angkutan Jalanadalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas danAngkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, sertapengelolaannya.Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis globalyang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalampersaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yangmendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, danakuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosanyang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkandengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Undang-Undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan LaluLintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakansecara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangkukepentingan (stakeholders) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yangsangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forumLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hocyang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok danfungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalandalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukansolusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparatpenegak hukum.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugasmelakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukanketerpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LaluLintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiriatas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.Untuk mempertahankan kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan angkakecelakaan, dalam Undang-Undang ini telah dicantumkan pula dasarhukum mengenai Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan hanyadigunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, danrekonstruksi . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -rekonstruksi jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan berdasarkanprinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dankesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola DanaPreservasi Jalan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepadaMenteri yang membidangi jalan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuaidengan ketentuan perundang-undangan.Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang LaluLintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwaPemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara laindengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standarproduk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembanganindustri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan AngkutanJalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, danpemeliharaan serta perbaikan.Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangattinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secarakomprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan,pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukanmelalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhanhukum serta pembinaan sumber daya manusia.Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikanjalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasukpengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif.Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas danmodernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukumdilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yanglebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.Dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuankhusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanitahamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan olehPemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisikatau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitaspelayanan.Untuk . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur danmengamanatkan adanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintasdan Angkutan Jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun olehsetiap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Pengelolaan SistemInformasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan olehPemerintah atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuanperaturan perundang-undangan, sedangkan mengenai operasionalisasiSistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalandilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data.Undang-Undang ini juga menegaskan keberadaan serta prosedurpelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untukmenjamin kelancaran pelayanan administrasi Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang meliputi registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor danPengemudi serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan SumbanganWajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL).Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasionalmengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuhsehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional.Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayahIndonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalanperintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi.Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraanbermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkanKecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajibdilakukan uji berkala.Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamintersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, danterjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaanyaPemerintah dapat melibatkan swasta.Dalam . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen danRekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaanjaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjaminkeamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatanperencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, danpengawasan.Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahankecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan,pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global.Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan polapenahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangkapanjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaandilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang inidiatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agarselalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaikoordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal inidimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanyakepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan,antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP).Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidanadiatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakansanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun,terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakansanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapatmenimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalumembebani masyarakat.Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenaisanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupaperingatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda.Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pulakepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangkameningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistempenghargaan dan hukuman (reward and punishment) berupa pemberianinsentif bagi petugas yang berprestasi.Undang-Undang . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -Undang-Undang ini pada dasarnya diatur secara komprehensif danterperinci. Namun, untuk melengkapi secara operasional, diatur ketentuansecara teknis ke dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri, danperaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dandinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semuaperaturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.II.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Huruf aYang dimaksud dengan ”asas transparan” adalah keterbukaandalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepadamasyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas,dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatanberpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan AngkutanJalan.Huruf bYang dimaksud dengan ”asas akuntabel” adalahpenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapatdipertanggungjawabkan.Huruf cYang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalahpenjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturanpersyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umumpembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Huruf d . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Huruf dYang dimaksud dengan ”asas partisipatif” adalah pengaturanperan serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan,pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganankecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait denganLalu Lintas dan Angkutan Jalan.Huruf eYang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semuakegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangdapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangkamewujudkan kesejahteraan masyarakat.Huruf fYang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalahpelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan AngkutanJalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjangpemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.Huruf gYang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalahpenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harusdilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana danprasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasadan penyelenggara.Huruf hYang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraanpelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukandengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungankewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.Huruf iYang dimaksud dengan ”asas mandiri” adalah upayapenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaluipengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4Cukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 9 -Pasal 6Cukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untukmenyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansipenyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:a. menganalisis permasalahan;b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkankualitas pelayanan; danc. bukan sebagai aparat penegak hukum.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 14 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 10 -Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Cukup jelas.Pasal 16Cukup jelas.Pasal 17Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” adalah dalam halberikut:a. Lalu Lintas yang membutuhkan Prasarana Jalan adalahLalu Lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8(delapan) ton; dan/ataub. Penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaanPrasarana Jalan untuk Lalu Lintas dengan muatan sumbuterberat paling berat 8 (delapan) ton.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 20Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 11 -Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 12 -Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalurkeberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang,tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papaninformasi, kantor pengendali terminal, dan loket.Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalahfasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitasumum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alatpemadam kebakaran.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 39Ayat (1)Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalahlingkungan yang berkaitan langsung dengan fasiltas Terminaldan dibatasi dengan pagar.Ayat (2)Yang dimaksud dengan ”penyelenggara Terminal” adalah unitpelaksana teknis dari Pemerintah Daerah.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 13 -Pasal 43Ayat (1)Yang dimaksud dengan “Parkir untuk umum” adalah tempatuntuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “tempat penyeberangan” dapatberupa zebra cross dan penyeberangan yang berupajembatan atau terowongan.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAAyat (2)Huruf aCukup jelas.- 14 -Huruf bYang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalahKendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempatduduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untukPengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tigaribu lima ratus) kilogram.Huruf cYang dimaksud dengan “mobil bus” adalah KendaraanBermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduklebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudiatau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)kilogram.Huruf dYang dimaksud dengan “mobil barang” adalah KendaraanBermotor yang digunakan untuk angkutan barang.Huruf eYang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalahKendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memilikifungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara RepublikIndonesia;c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas(stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; sertad. Kendaraan khusus penyandang cacat.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 48Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 15 -Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “susunan” terdiri atas:a. rangka landasan;b. motor penggerak;c. sistem pembuangan;d. sistem penerus daya;e. sistem roda-roda;f. sistem suspensi;g. sistem alat kemudi;h. sistem rem;i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:1. lampu utama dekat, warna putih, atau kuningmuda;2. lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda;3. lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengansinar kelap-kelip;4. lampu rem, warna merah;5. lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda;6. lampu posisi belakang, warna merah; dan7. lampu mundur, warna putih atau kuning muda;j. komponen pendukung, yang terdiri atas:1. pengukur kecepatan (speedometer);2. kaca spion;3. penghapus kaca kecuali sepeda motor;4. klakson;5. spakbor; dan6. bumper kecuali sepeda motor.Huruf bYang dimaksud dengan “perlengkapan” terdiri atas:a. sabuk keselamatan;b. ban cadangan;c. segitiga pengaman;d. dongkrak;e. pembuka roda;f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudiKendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yangtidak memiliki rumah-rumah; dang. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.Huruf c . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 16 -Huruf cHuruf dYang dimaksud dengan “ukuran” adalah dimensi utamaKendaraan Bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi,julur depan (front over hang), julur belakang (rear overhang), dan sudut pergi (departure angle).Yang dimaksud dengan “karoseri” adalah badan kendaraan,antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempatpemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempatkeluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobilbus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).Huruf eYang dimaksud dengan “rancangan teknis kendaraansesuai dengan peruntukannya” adalah rancangan yangsesuai dengan fungsi:a. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; ataub. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.Huruf fYang dimaksud dengan “pemuatan” adalah tata cara untukmemuat orang dan/atau barang.Huruf gYang dimaksud dengan “penggunaan” adalah caramenggunakan Kendaraan Bermotor sesuai denganperuntukannya.Huruf hYang dimaksud dengan ”penggandengan KendaraanBermotor” adalah cara menggandengkan KendaraanBermotor dengan menggunakan alat perangkai.Huruf iYang dimaksud dengan “penempelan Kendaraan Bermotor”adalah cara menempelkan Kendaraan Bermotor dengan:a. menggunakan alat perangkai;b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alatpengunci; danc. dilengkapi kaki-kaki penopang.Ayat (3) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 17 -Ayat (3)Ayat (4)Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 49Cukup jelas.Pasal 50Cukup jelas.Pasal 51Cukup jelas.Pasal 52Cukup jelas.Pasal 53Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Pasal 54Cukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “izin dari Pemerintah” adalah izindari kementerian negara yang membidangi sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkanrekomendasi dari kementerian yang membidangi industri,dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Huruf cCukup jelas.Pasal 55 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 18 -Pasal 55Cukup jelas.Pasal 56Cukup jelas.Pasal 57Cukup jelas.Pasal 58Yang dimaksud dengan “perlengkapan yang dapat mengganggukeselamatan berlalu lintas” adalah pemasangan peralatan,perlengkapan, atau benda lain pada Kendaraan yang dapatmembahayakan keselamatan lalu lintas, antara lain pemasanganbumper tanduk dan lampu menyilaukan.Pasal 59Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalahKendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyaratberwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utamauntuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagaitanda yang memerlukan perhatian khusus dari Pengguna Jalanuntuk keselamatan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor yang memiliki hakutama” adalah Kendaraan Bermotor yang mendapat prioritasdan wajib didahulukan dari Pengguna Jalan lain.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Pasal 60 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 19 -Pasal 60Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan ”mempunyai kualitas tertentu” adalahbengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaanperawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, sertaperbaikan sasis dan bodi.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 61Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “dimensi” adalah ukuran muatan yangdidasarkan pada panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan yangmemenuhi persyaratan keselamatan Kendaraan, Pengemudi,dan Pengguna Jalan lain.Yang dimaksud dengan “berat” adalah beban yang sesuaidengan kemampuan penarik atau pendorong, kemampuan rem,dan daya dukung sumbu roda sesuai dengan daya dukungJalan.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 62Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 20 -Ayat (2)Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” antara lain berupalajur khusus sepeda, fasilitas menyeberang khusus dan/ataubersamaan dengan Pejalan Kaki.Pasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Cukup jelas.Pasal 66Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “cek fisik Kendaraan Bermotor” adalahcek fisik yang disesuaikan dengan dokumen hasil uji tipe dandokumen pendukung lain.Pasal 67Cukup jelas.Pasal 68Cukup jelas.Pasal 69Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” meliputi:a. memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor,atau pabrikan ke tempat tertentu untuk mengganti ataumelengkapi komponen penting dari Kendaraan yangbersangkutan atau ke tempat pendaftaran KendaraanBermotor;b. memindahkan dari satu tempat penyimpanan di suatu pabrikke tempat penyimpanan di pabrik lain;c. mencoba Kendaraan Bermotor baru sebelum kendaraantersebut dijual;d. mencoba Kendaraan Bermotor yang sedang dalam tarafpenelitian; ataue. memindahkan . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 21 -e. memindahkan Kendaraan Bermotor dari tempat penjual ketempat pembeli.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 70Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalahsebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasiKendaraan Bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajibpajak Kendaraan Bermotor.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 71Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan “bukti registrasi hilang atau rusak”adalah kehilangan atau kerusakan Buku Pemilik KendaraanBermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan/atauTanda Nomor Kendaraan Bermotor.Huruf bYang dimaksud dengan “spesifikasi teknis KendaraanBermotor diubah” adalah perubahan yang terjadi padaspesifikasi teknis Kendaraan Bermotor, antara lain perubahanmesin penggerak, perubahan karoseri, dan modifikasi.Yang dimaksud dengan “fungsi Kendaraan Bermotor diubah”adalah terjadinya perubahan fungsi Kendaraan BermotorUmum menjadi Kendaraan Bermotor perseorangan atausebaliknya.Huruf cYang dimaksud dengan “beralih” adalah Kendaraan Bermotoryang telah dijual atau dihibahkan.Huruf dCukup jelas.Ayat (2) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 22 -Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 72Cukup jelas.Pasal 73Cukup jelas.Pasal 74Cukup jelas.Pasal 75Cukup jelas.Pasal 76Cukup jelas.Pasal 77Cukup jelas.Pasal 78Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Yang dimaksud dengan “akreditasi” mencakup kelembagaan,instruktur, kurikulum, kendaraan, pelatihan, dan sarana lain.Pasal 79Cukup jelas.Pasal 80Huruf aCukup jelas.Huruf b . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 23 -Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “Kendaraan alat berat” antara laintraktor, stoomwaltz, forklift, loader, excavator, buldozer, dancrane.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Pasal 81Cukup jelas.Pasal 82Cukup jelas.Pasal 83Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aCukup jelas.Huruf bAngka 1Yang dimaksud dengan “tempat tertentu lainnya”antara lain, Halte, pusat distribusi barang, pusatpemerintahan, pusat pendidikan, dan pusatperekonomian.Angka 2Cukup jelas.Angka 3Cukup jelas.Angka 4Cukup jelas.Angka 5 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAAyat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 84Cukup jelas.Angka 5Cukup jelas.- 24 -Pasal 85Ayat (1)Yang dimaksud dengan “Surat Izin Mengemudi bentuk lain”adalah Surat Izin Mengemudi yang bentuknya disesuaikandengan perkembangan teknologi.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 86Cukup jelas.Pasal 87Cukup jelas.Pasal 88Cukup jelas.Pasal 89Cukup jelas.Pasal 90Cukup jelas.Pasal 91Cukup jelas.Pasal 92 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 25 -Pasal 92Cukup jelas.Pasal 93Cukup jelas.Pasal 94Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hYang dimaksud dengan ”tingkat pelayanan” adalah ukurankuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yangmenggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan,waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan,keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus LaluLintas serta penilaian Pengemudi terhadap kondisi arusLalu Lintas.Huruf iCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 26 -Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan ”perbaikan geometrik ruas jalan”adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan,antara lain radius, kemiringan, alinyemen (alignment), lebar,dan kanalisasi.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 95Cukup jelas.Pasal 96Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Yang dimaksud dengan “jalan kota” adalah seluruh JaringanJalan yang berada dalam wilayah administratif kota, kecualijalan nasional dan jalan provinsi.Pasal 97Cukup jelas.Pasal 98 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 27 -Pasal 98Cukup jelas.Pasal 99Ayat (1)Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan,permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru,perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata gunalahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahanintensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahantertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal,Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisianbahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain.Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapatdiintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 100Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “instansi terkait di bidang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan” adalah instansi yang membidangi Jalan,instansi yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas danAngkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.Pasal 101Cukup jelas.Pasal 102Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari adalahwaktu yang disediakan untuk memberikan informasi kepadaPengguna Jalan.Ayat (3) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 28 -Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 103Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “marka kotak kuning” adalah MarkaJalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsiuntuk melarang Kendaraan berhenti di suatu area.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 104Ayat (1)Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” adalah keadaansistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintasyang disebabkan, antara lain, oleh:a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tidak berfungsi;c. adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;d. adanya pekerjaan jalan;e. adanya bencana alam; dan/atauf. adanya Kecelakaan Lalu Lintas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 105Cukup jelas.Pasal 106 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 29 -Pasal 106Ayat (1)Yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” adalah setiap orangyang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuhperhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah,mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atauvideo yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minumanyang mengandung alkohol atau obat-obatan sehinggamemengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan “tanda bukti lain yang sah” adalahsurat tanda bukti penyitaan sebagai pengganti Surat TandaNomor Kendaraan Bermotor, atau Surat Tanda CobaKendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, dan kartu ujiberkala.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Cukup jelas.Ayat (8)Cukup jelas.Ayat (9)Cukup jelas.Pasal 107 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 30 -Pasal 107Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi jarakpandang terbatas karena gelap, hujan lebat, terowongan, dankabut.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 108Cukup jelas.Pasal 109Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah jika lajursebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet, antaralain akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pohon tumbang, jalanberlubang, genangan air, Kendaraan mogok, antrean mengubaharah, atau Kendaraan bermaksud berbelok kiri.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 110Cukup jelas.Pasal 111Cukup jelas.Pasal 112Cukup jelas.Pasal 113Cukup jelas.Pasal 114Cukup jelas.Pasal 115Cukup jelas.Pasal 116 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 31 -Pasal 116Cukup jelas.Pasal 117Cukup jelas.Pasal 118Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “tempat tertentu yang dapatmembahayakan” adalah:a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempatpenyeberangan sepeda yang telah ditentukan;b. jalur khusus Pejalan Kaki;c. tikungan;d. di atas jembatan;e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang danpersimpangan;f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau AlatPemberi Isyarat Lalu Lintas; atauh. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumberair untuk pemadam kebakaran.Huruf cCukup jelas.Pasal 119Ayat (1)Yang dimaksud dengan “isyarat tanda berhenti” dapat berupaperalatan elektronik atau mekanik yang menunjukkan isyaratdengan tulisan berhenti.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 120Cukup jelas.Pasal 121 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 32 -Pasal 121Ayat (1)Yang dimaksud dengan “isyarat lain” antara lain lampu daruratdan senter.Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah Kendaraandalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan menggantiban.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 122Cukup jelas.Pasal 123Cukup jelas.Pasal 124Cukup jelas.Pasal 125Yang dimaksud dengan “jaringan Jalan” adalah satu kesatuanjaringan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringanJalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.Pasal 126Cukup jelas.Pasal 127Ayat (1)Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan di luarfungsinya” antara lain:a. kegiatan keagamaan;b. kegiatan kenegaraan;c. kegiatan olahraga; dan/ataud. kegiatan budaya.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “kepentingan pribadi” antara lain untukpesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain.Pasal 128 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 33 -Pasal 128Cukup jelas.Pasal 129Cukup jelas.Pasal 130Cukup jelas.Pasal 131Ayat (1)Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” antara lain lampu yangada tandanya bagi Pejalan Kaki.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 132Cukup jelas.Pasal 133Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “retribusi pengendalian Lalu Lintas”adalah dana yang dipungut dari Pengguna Jalan yang akanmemasuki ruas jalan atau kawasan yang telah ditetapkan.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 134Huruf aCukup jelas.Huruf b . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 34 -Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gYang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalahkepentingan yang memerlukan penanganan segera, antaralain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom,Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untukpenanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penangananbencana alam.Pasal 135Cukup jelas.Pasal 136Cukup jelas.Pasal 137Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf c . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 35 -Huruf cYang dimaksud dengan “kepentingan lain” adalahkepentingan yang dilakukan untuk mengatasipermasalahan keamanan, sosial, dan keadaan darurat yangdisebabkan tidak dapat menggunakan mobil penumpangatau mobil bus.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 138Cukup jelas.Pasal 139Cukup jelas.Pasal 140Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan BermotorUmum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dantujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupuntidak berjadwal.Pasal 141Cukup jelas.Pasal 142Huruf aYang dimaksud dengan ”angkutan lintas batas negara” adalahangkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batasnegara dengan menggunakan mobil bus umum yang terikatdalam trayek.Huruf bYang dimaksud dengan ”angkutan antarkota antarprovinsi”adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerahkabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikatdalam trayek.Huruf cYang dimaksud dengan ”angkutan antarkota dalam provinsi”adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antardaerahkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalamtrayek.Huruf d . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 36 -Huruf dYang dimaksud dengan ”angkutan perkotaan” adalah angkutandari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yangterikat dalam trayek.Kawasan perkotaan yang dimaksud berupa:a. kota sebagai daerah otonom;b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atauc. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebihdaerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciriperkotaan.Huruf eYang dimaksud dengan “angkutan perdesaan” adalah angkutandari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupatenyang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.Pasal 143Cukup jelas.Pasal 144Cukup jelas.Pasal 145Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansipembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 146Cukup jelas.Pasal 147Cukup jelas.Pasal 148Cukup jelas.Pasal 149 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 37 -Pasal 149Cukup jelas.Pasal 150Cukup jelas.Pasal 151Cukup jelas.Pasal 152Ayat (1)Yang dimaksud dengan “dari pintu ke pintu” adalah pelayanantaksi dari tempat asal ke tempat tujuan (door to door).Yang dimaksud dengan “wilayah operasi” adalah kawasantempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yangdiberikan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 153Ayat (1)Yang dimaksud dengan “keperluan lain” adalah angkutan yangdigunakan untuk karyawan dan keperluan sosial, antara lain,melayat, olahraga, dan hajatan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 154Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “tanda khusus” antara lain adalahtulisan pariwisata dan nama perusahaan.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 155Cukup jelas.Pasal 156 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 38 -Pasal 156Cukup jelas.Pasal 157Cukup jelas.Pasal 158Ayat (1)Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis Jalan”adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil busdengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkanpeningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasanperkotaan megapolitan, kawasan metropolitan, dan kawasanperkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Pasal 159Cukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yangdisediakan untuk angkutan massal berbasis jalan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Huruf cYang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayekangkutan umum memiliki kesamaan dengan trayekangkutan massal sehingga memungkinkan timbulnyapersaingan yang tidak sehat.Huruf dYang dimaksud dengan “angkutan pengumpan (feeder)”adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutandengan trayek angkutan massal.Pasal 160Huruf aYang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalahangkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidakberbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.Huruf b . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 39 -Huruf bYang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalahangkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancangkhusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair,dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat beratserta membawa barang berbahaya, antara lain:a. barang yang mudah meledak;b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atautemperatur tertentu;c. cairan mudah menyala;d. padatan mudah menyala;e. bahan penghasil oksidan;f. racun dan bahan yang mudah menular;g. barang yang bersifat radioaktif; danh. barang yang bersifat korosif.Pasal 161Cukup jelas.Pasal 162Cukup jelas.Pasal 163Cukup jelas.Pasal 164Cukup jelas.Pasal 165Ayat (1)Yang dimaksud dengan “angkutan multimoda” adalah angkutanbarang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) modaangkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yangmenggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu)tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimodake suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barangtersebut.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 166 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 40 -Pasal 166Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “tiket Penumpang” adalah dokumenyang memuat informasi paling sedikit:a. nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;b. nama Penumpang dan nama pengangkut;c. tempat, tanggal, dan waktu pemberangkatan sertatujuan perjalanan;d. nomor pemberangkatan; dane. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuandalam Undang-Undang ini.Huruf bYang dimaksud dengan “tanda pengenal bagasi” adalahtanda yang paling sedikit memuat informasi tentang:a. nomor tanda pengenal bagasi;b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; danc. berat bagasi.Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan “surat perjanjian pengangkutanbarang” adalah bukti pembayaran sah antara pengangkutbarang dan pengirim barang.Pasal 167Cukup jelas.Pasal 168Cukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “surat muatan barang” adalah suratyang menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dantujuan pengiriman. Pengangkutan barang dengan suratmuatan barang tidak termasuk angkutan untuk barangpribadi.Pasal 169 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 41 -Pasal 169Cukup jelas.Pasal 170Ayat (1)Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” adalah tempatpengawasan angkutan barang yang dilakukan secara efektif danefisien.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 171Cukup jelas.Pasal 172Cukup jelas.Pasal 173Cukup jelas.Pasal 174Cukup jelas.Pasal 175Ayat (1)Yang dimaksud dengan ”jangka waktu tertentu” adalah masaberlaku izin penyelenggaraan angkutan umum.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 176Cukup jelas.Pasal 177Cukup jelas.Pasal 178 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 42 -Pasal 178Cukup jelas.Pasal 179Cukup jelas.Pasal 180Cukup jelas.Pasal 181Cukup jelas.Pasal 182Cukup jelas.Pasal 183Cukup jelas.Pasal 184Cukup jelas.Pasal 185Ayat (1)Yang dimaksud dengan “trayek tertentu” adalah trayek angkutanpenumpang umum orang yang secara finansial belummenguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 186Cukup jelas.Pasal 187Cukup jelas.Pasal 188Cukup jelas.Pasal 189Cukup jelas.Pasal 190Cukup jelas.Pasal 191 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 43 -Pasal 191Cukup jelas.Pasal 192Cukup jelas.Pasal 193Cukup jelas.Pasal 194Cukup jelas.Pasal 195Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “memungut biaya tambahan” adalahpengenaan biaya tambahan di luar biaya yang telah disepakatioleh pengirim atau penerima barang kepada PerusahaanAngkutan Umum karena adanya biaya penyimpanan barangsebagai akibat keterlambatan pengambilan barang.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 196Cukup jelas.Pasal 197Cukup jelas.Pasal 198Cukup jelas.Pasal 199Cukup jelas.Pasal 200Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 44 -Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan “program nasional Keamanan LaluLintas dan Angkutan Jalan” antara lain:a. Polisi Sahabat Anak;b. Cara Aman ke Sekolah;c. Patroli Keamanan Sekolah;d. Pramuka Saka Bhayangkara Krida Lalu Lintas;e. Kemitraan Lalu Lintas; danf. Pedoman Sistem Keamanan bagi Perusahaan AngkutanUmum.Huruf bYang dimaksud dengan “fasilitas dan perlengkapanKeamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain:a. pusat manajeman Lalu Lintas (traffic managementcentre);b. pusat komunikasi dan sambungan langsung (call centreand hotline);c. sirkuit televisi terbatas (closed circuit television);d. alat pemberi isyarat terjadinya bahaya;e. Pos Polisi;f. sarana peraga; dang. tombol untuk pemberitahuan keadaan panik (panicbutton);Huruf cYang dimaksud dengan “pelaksanaan pendidikan danpelatihan” antara lain:a. cara aman dan selamat ke sekolah; danb. cara aman dan selamat berkendara.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Pasal 201 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 45 -Pasal 201Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “alat pemberi informasi” adalahperangkat elektronik yang berisi informasi dan komunikasidengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/ataugelombang satelit untuk memberikan informasi dan komunikasiterjadinya tindak pidana, antara lain lampu isyarat, alatpelacakan, dan alat petunjuk posisi geografis (global positioningsystem).Pasal 202Cukup jelas.Pasal 203Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aYang dimaksud dengan “program nasional KeselamatanLalu Lintas dan Angkutan Jalan” antara lain:a. Polisi Mitra Kampus (Police Goes to Campus);b. Cara Berkendara dengan Selamat (Safety Riding);c. Forum Lalu Lintas (Traffic Board);d. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas;e. Taman Lalu Lintas;f. Sekolah Mengemudi; dang. Kemitraan Global Keselamatan Lalu Lintas (Global RoadSafety Partnership).Huruf bYang dimaksud dengan “fasilitas dan perlengkapanKeselamatan Lalu Lintas” antara lain alat pemantaukecepatan dan alat pemantau kemacetan.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Pasal 204 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 46 -Pasal 204Cukup jelas.Pasal 205Cukup jelas.Pasal 206Cukup jelas.Pasal 207Cukup jelas.Pasal 208Cukup jelas.Pasal 209Cukup jelas.Pasal 210Cukup jelas.Pasal 211Cukup jelas.Pasal 212Cukup jelas.Pasal 213Cukup jelas.Pasal 214Cukup jelas.Pasal 215Cukup jelas.Pasal 216Cukup jelas.Pasal 217Cukup jelas.Pasal 218 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 47 -Pasal 218Cukup jelas.Pasal 219Cukup jelas.Pasal 220Ayat (1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan(perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakuisebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dankewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, danlembaga.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 221Cukup jelas.Pasal 222Cukup jelas.Pasal 223Cukup jelas.Pasal 224Cukup jelas.Pasal 225 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 48 -Pasal 225Cukup jelas.Pasal 226Cukup jelas.Pasal 227Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “menolong korban” adalah upaya yangdilakukan untuk membantu meringankan beban penderitaankorban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, antara lain memberikanpertolongan pertama di tempat kejadian dan membawa korbanke rumah sakit.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Pasal 228Cukup jelas.Pasal 229Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 49 -Ayat (3)Yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yangmengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukanperawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikandalam luka berat.Ayat (4)Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yangmengakibatkan korban:a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali ataumenimbulkan bahaya maut;b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugasjabatan atau pekerjaan;c. kehilangan salah satu pancaindra;d. menderita cacat berat atau lumpuh;e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; ataug. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebihdari 30 (tiga puluh) hari.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 230Cukup jelas.Pasal 231Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancamkeselamatan diri Pengemudi, terutama dari amukan massa dankondisi Pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikanpertolongan.Pasal 232Cukup jelas.Pasal 233Cukup jelas.Pasal 234 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 50 -Pasal 234Ayat (1)Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalahpertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahanakibat kelalaian.Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah :a. orang yang berada di luar Kendaraan Bermotor; ataub. instansi yang bertanggung jawab di bidang Jalan sertasarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan “keadaan memaksa” termasukkeadaan yang secara teknis tidak mungkin dielakkan olehPengemudi, seperti gerakan orang dan/atau hewan secaratiba-tiba.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Pasal 235Ayat (1)Yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatanadalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasukpengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 236Cukup jelas.Pasal 237Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “awak kendaraan” adalah Pengemudi,Pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu Pengemudi.Pasal 238 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 51 -Pasal 238Cukup jelas.Pasal 239Cukup jelas.Pasal 240Cukup jelas.Pasal 241Cukup jelas.Pasal 242Ayat (1)Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberiankemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisikyang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagipenyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanitahamil, dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraankesempatan.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalahpengutamaan pemberian pelayanan khusus.Huruf cCukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 243Cukup jelas.Pasal 244Cukup jelas.Pasal 245Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 52 -Ayat (3)Huruf aYang dimaksud dengan “bidang prasarana Jalan” antaralain informasi tentang:1. jaringan Jalan;2. kondisi Jalan dan jembatan;3. tingkat pelayanan Jalan dan jembatan;4. bangunan pelengkap;5. pemeliharaan Jalan; dan6. pembangunan Jalan;Huruf bYang dimaksud dengan “bidang sarana dan Prasarana LaluLintas dan Angkutan Jalan” antara lain informasi tentang:1. jaringan angkutan;2. Terminal;3. izin trayek;4. perlengkapan jalan;5. aturan perintah dan larangan;6. pengujian Kendaraan Bermotor;7. alat penimbang Kendaraan Bermotor; dan8. fasilitas pendukung.Huruf cYang dimaksud dengan “bidang registrasi dan identifikasiKendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum,Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, sertapendidikan berlalu lintas” antara lain informasi tentang:1. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;2. Kecelakaan Lalu Lintas;3. pelanggaran Lalu Lintas;4. situasi dan kondisi Lalu Lintas;5. administrasi manunggal satu atap;6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian;7. manajemen operasional lalu lintas kepolisian;8. pendidikan berlalu lintas; dan9. pelayanan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat.Yang dimaksud dengan “manajemen operasional” adalahpengelolaan pergerakan dalam sistem Lalu Lintas danAngkutan Jalan, antara lain pengaturan, penjagaan,pengawalan, patroli, kendali, koordinasi, komunikasi, daninformasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Pasal 246 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 53 -Pasal 246Cukup jelas.Pasal 247Cukup jelas.Pasal 248Cukup jelas.Pasal 249Ayat(1)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eYang dimaksud dengan “pusat pelayanan masyarakat”adalah wadah yang berfungsi sebagai penyedia informasidan sarana berkomunikasi masyarakat di bidang LaluLintas dan Angkutan Jalan.Huruf fCukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 250Cukup jelas.Pasal 251Cukup jelas.Pasal 252 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 54 -Pasal 252Cukup jelas.Pasal 253Cukup jelas.Pasal 254Cukup jelas.Pasal 255Cukup jelas.Pasal 256Cukup jelas.Pasal 257Cukup jelas.Pasal 258Cukup jelas.Pasal 259Cukup jelas.Pasal 260Cukup jelas.Pasal 261Cukup jelas.Pasal 262Cukup jelas.Pasal 263Cukup jelas.Pasal 264Cukup jelas.Pasal 265Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2) . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAAyat (2)- 55 -Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pemeriksaan yangdilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitasagar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang danmerugikan masyarakat.Yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakanpetugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan,pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan,Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas danAngkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 266Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah adanyapeningkatan antara lain:a. angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan;b. angka kejahatan yang menyangkut Kendaraan Bermotor;c. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhipersyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;d. tingkat ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutanuntuk melakukan pengujian Kendaraan Bermotor padawaktunya;e. tingkat pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atauf. tingkat pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 267Cukup jelas.Pasal 268Cukup jelas.Pasal 269 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 56 -Pasal 269Cukup jelas.Pasal 270Cukup jelas.Pasal 271Cukup jelas.Pasal 272Ayat (1)Yang dimaksud dengan ”peralatan elektronik” adalah alatperekam kejadian untuk menyimpan informasi.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 273Cukup jelas.Pasal 274Cukup jelas.Pasal 275Cukup jelas.Pasal 276Cukup jelas.Pasal 277Cukup jelas.Pasal 278Cukup jelas.Pasal 279Cukup jelas.Pasal 280Cukup jelas.Pasal 281Cukup jelas.Pasal 282 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 57 -Pasal 282Cukup jelas.Pasal 283Cukup jelas.Pasal 284Cukup jelas.Pasal 285Cukup jelas.Pasal 286Cukup jelas.Pasal 287Cukup jelas.Pasal 288Cukup jelas.Pasal 289Cukup jelas.Pasal 290Cukup jelas.Pasal 291Cukup jelas.Pasal 292Cukup jelas.Pasal 293Cukup jelas.Pasal 294Cukup jelas.Pasal 295Cukup jelas.Pasal 296 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 58 -Pasal 296Cukup jelas.Pasal 297Cukup jelas.Pasal 298Cukup jelas.Pasal 299Cukup jelas.Pasal 300Cukup jelas.Pasal 301Cukup jelas.Pasal 302Cukup jelas.Pasal 303Cukup jelas.Pasal 304Cukup jelas.Pasal 305Cukup jelas.Pasal 306Cukup jelas.Pasal 307Cukup jelas.Pasal 308Cukup jelas.Pasal 309Cukup jelas.Pasal 310 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 59 -Pasal 310Cukup jelas.Pasal 311Cukup jelas.Pasal 312Cukup jelas.Pasal 313Cukup jelas.Pasal 314Cukup jelas.Pasal 315Cukup jelas.Pasal 316Cukup jelas.Pasal 317Cukup jelas.Pasal 318Cukup jelas.Pasal 319Cukup jelas.Pasal 320Cukup jelas.Pasal 321Cukup jelas.Pasal 322Cukup jelas.Pasal 323Cukup jelas.Pasal 324 . . .www.bphn.go.id

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 60 -Pasal 324Cukup jelas.Pasal 325Cukup jelas.Pasal 326Cukup jelas.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025www.bphn.go.id