Download (3657Kb) - ePrints Sriwijaya University - Universitas ...

1 

Universitas Indonesia

2 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataalla, dengan 

rakhmat dan karunia-Nya penelitian dan penulisan disertasi ini akhirnya dapat 

diselesaikan. Akan tetapi, dalam penyelesaian disertasi ini banyak pihak yang 

terlibat. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

Pertama-tama ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada Rektor Universitas 

Indonesia, Bapak. Prof. Dr. Sos. Gumilar S. M.Si, yang telah memberi 

kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu pada program doktor dalam ilmu 

sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Selanjutnya, terima kasih juga saya 

sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Bapak. Dr. 

Bambang Wibawarta, yang telah berkenan menerima saya sebagai bagian dari 

fakultas ini untuk belajar di program S3. 

Kepada ketua Departemen Ilmu Sejarah, sekaligus sebagai Ko- 

Promotor Bapak. Dr. Priyanto Wibowo, saya menghaturkan ucapan terima kasih 

yang setinggi-tingginya atas kesediaan beliau menerima saya sebagai mahasiswa 

bimbingannya. Beliau telah memberikan masukan, arahan dan dukungan yang 

sangat besar terhadap saya agar terus menapak dalam usaha menyelesaikan studi 

ini. Sungguh semua itu merupakan bantuan yang sangat berarti bagi saya. 

Disertasi ini tidak akan mampu saya jalani tanpa bimbingan, arahan dan dorongan 

dari promotor dan promotor. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menghaturkan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Magdalia Alfian. 

Sebagai ketua PPKB dan dosen inti, beliau memiliki kesibukan yang luar biasa. 

Akan tetapi, di tengah kesibukan tersebut, beliau tetap meluangkan waktu untuk 

membimbing dan mengarahkan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini. 

Dukungan besar yang beliau berikan, telah memberikan kekuatan kepada saya 

untuk terus berjuang demi mencapai tujuan mengakhiri studi di departemen Ilmu 

Sejarah. 

Kepada para penguji saya, Dr. Moh. Iskandar saya menyampaikan 

ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan beliau untuk membaca 

naskah disertasi saya dengan teliti, sehingga memberikan masukan-masukan yang 

sangat berharga bagi perbaikan disertasi ini. Di samping itu, Bp. Iskandar juga 


3 

berfungsi sebagai pembimbing akademik yang telah mengarahkan saya dalam 

mengikuti perkuliahan, sehingga dapat berjalan lancar. 

Kepada Bapak Prof. Dr. Maswadi Rauf, saya juga menghaturkan 

terima kasih yang tidak terhingga. Dengan tingkat ketelitian yang tinggi, beliau 

telah mengingatkan saya bahwa kehati-hatian itu sangat penting dalam penelitian 

dan penulisan ilmiah. Masukan-masukan dari beliau sangat berharga dalam 

perbaikan disertasi ini. 

Kepada Prof. Dr. susanto Zuhdi, saya juga menyampaikan ucapan 

terima kasih atas semua sapaan dan dorongan beliau agar saya terus semangat 

melanjutkan penyelesaian disertasi ini. Perhatian-perhatian kecil yang beliau 

berikan, sangat besar pengaruhnya pada saya dalam menapak jalan panjang dalam 

ilmu sejarah. Begitu pula, kepada almarhum Prof Dr. R.Z. Leirissa, saya haturkan 

terima kasih yang sedalam-dalamnya atas ilmu yang telah beliau ajarkan dan 

diskusi-diskusi dengan beliau, telah menginspirasi saya terus menimba ilmu. Saya 

juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. I Ketut Suradjaja 

yang sempat menjadi dosen pembimbing akademik. Di tengah kesibukan beliau, 

masih menyempatkan diri untuk membimbing saya walau pun melalui e-mail. 

Semua itu memberi saya pelajaran berharga untuk diterapkan dalam membimbing 

mahasiswa-mahasiswi saya nantinya. 

Kepada Prof. Riris K. Toha-Sarumpaet, Ph.D, yang telah 

memberikan penguatan kepada saya dalam usaha untuk terus melanjutkan tahap 

akhir dari studi saya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ini. Semua itu sangat 

bermakna dan berharga bagi saya, hanya ucapan terima kasih yang sedalamdalamnya 

yang dapat saya haturkan kepada Ibu. Ucapan terima kasih juga saya 

tujukan kepada Prof. Dr. N. Jenny M.T. Hardjatno atas dukungan beliau kepada 

saya. 

Kepada Prof. Dr. Djoko Marihandono, saya menyampaikan ucapan 

terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua bimbingan, bantuan, masukan 

dan kritikan yang telah beliau berikan kepada saya. Semua itu sangat bermanfaat 

bagi perbaikan disertasi ini. 

Kepada semua dosen yang telah memberikan kuliah selama saya menimba ilmu 

pada program S3 FIB Universitas Indonesia, saya menghaturkan ucapan terima 


4 

kasih yang setinggi-tinggi. Kedalaman ilmu yang telah bapak, ibu sampaikan telah 

membuat saya ―membuka mata dan hati‖ untuk terus mengasah diri dalam 

pengembangan ilmu, khususnya ilmu sejarah. 

Kepada Rektor Universitas Sriwijaya, Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, 

M.B.A, yang memberikan izin dan bantuan kepada saya, sehingga dapat menimba 

ilmu sejarah di Universitas Indonesia. Saya haturkan terima kasih yang sebesarbesarnya. 

Tanpa bantuan ibu, saya tidak mungkin dapat menjadi bagian dari 

keluarga besar universitas terbaik ini. Begitu pula, saya sampaikan ucapan terima 

kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan beliau dalam penyelesaian studi saya 

kepada Pembantu Rektor I Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Zulkifli Dahlan, 

M.Si., DEA. 

Kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sriwijaya, Bapak Prof. Drs. Tatang Suhery, M.A.,Ph.D, saya haturkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya atas izin yang telah diberikan, sehingga saya dapat 

dengan tenang mengikuti program S3 ilmu sejarah. Ucapan terima kasih juga saya 

sampaikan kepada Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas /Sriwijaya, atas semua dukungan dan dorongan beliau selama saya 

menimba ilmu di universitas ini. 

Kepada semua rekan sejawat sesama pengajar pada Program Studi 

Ilmu Sejarah, khususnya kepada Ibu Dr. Murni, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

IPS, Bapak Drs. Supriyanto, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Sejarah, Ibu Dra. Hj. Yunani, M.Pd, Bapak Syafruddin Yusuf, M.Pd, Ibu Dra. 

Isputaminingsih, M.SiI, Ibu Dra. Yetty Rahelly, M.Pd, Ibu Dr. Retno Susanti, Ibu 

Dra. Sani Safitri, M.Hum, Bapak Drs. Dedi Irwanto, M.Hum, Ibu Dra. Sri 

Kartika, Ibu Hudaidah, S.Pd., M.Pd, dan Bapak Syarifuddin, S.Pd., M.Pd. 

Kepada rekan-rekan saya, Dr. Rosmaida Sinaga, Bapak Dr. Harto 

Jowono, Abdurakhman, Abdul Syukur, Dr. Muslimin AR. Effendi, Linda Sudarti, 

Setia Gumilar, Ari Harapani, Tuti Muas, Erliza, Ahzainul Milal, Dr. Bernarda 

Meterai, Said D (alm). Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan atas 

semua bantuan, kebersamaan dengan penuh persahabatan yang telah terjalin 

selama ini. Sungguh, semua itu adalah momen-momen yang tak terlupakan. 


5 

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, juga saya sampaikan 

kepada pimpinan dan seluruh staf Arsip Nasional yang telah meminjamkan 

khazanah sebagai data sumber bagi penelitian dan penulisan disertasi ini. Kepada 

seluruh staf ruang baca, khususnya kepada Ibu Senjakala Yahya dan stafnya. 

Kepada semua pimpinan dan staf Perpustakaan Nasional RI, saya haturkan terima 

kasih yang tak terhingga, khususnya kepada Bapak M. Rosyid, M.Si, Ibu Atikah, 

M.Hum. Begitu pula pada semua pimpinan dan staf yang membidangi surat kabar 

lama, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Dalam usaha menelusuri kembali sebagian dari jejak sejarah 

Kesultanan Palembang di ibu kota Palembang ke dusun Bailangu, dan Sungsang, 

saya menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sultan 

Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja, Bapak Adenin, dan para sesepuh di dusun 

Sunsang Sumatera Selatan. 

Kepada staf pegawai FIB, khususnya Ibu Wiwi, Mba Ari, Mas Budi, 

Mba Mumun, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas semua bantuan 

yang telah diberikan selama penyelesaikan pendidikan. 

Kepada Bapak Suwoto sekeluarga dan Ibu Acih sekeluarga, selaku 

―keluarga asuh‖ tempat saya tinggal selama pendidikan, saya haturkan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal kebaikan Bapak dan Ibu 

mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah aamiin. 

Kepada seluruh keluarga saya, kakak-kakak, Reni dan keponakankeponakan 

yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan. Tiada kata yang 

terucap selain terima kasih yang tak terhingga, diiringi doa semoga Allah SWT 

senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua aamiin. Kepada Bapak 

almarhum H. Muhammad Yusuf. RWD, dan almarhumah Bunda Hj. Kalsoem, 

semoga ananda dengan segala keterbatasan yang ada dapat terus mengemban 

amanah yang diberikan untuk terus tawadduk dan istiqomah, aamiin. Begitu pula 

hatur terima kasih yang mendalam kepada kedua mertua, almarhum Ayahanda 

H.M. Dinah Zainuri dan Ibu Hj. Darma atas semua doa, bimbingan, dukungan 

dan kasih sayang kedua beliau khususnya kepada putera-puteri kami salama saya 

meninggalkan keluarga. Tak lupa kepada adik-adik kami, terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas semua doa, bantuan, dukungan khususnya selama saya 


6 

meninggalkan keluarga. Kebersamaan adalah momen-momen yang tak terlupakan 

dalam kebersamaan kita selama ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. 

Terakhir kepada suami tercinta, Aryanto Dina, tiada kata terucap 

selain betapa lelah dan butuh kesabaran yang tinggi hari-hari yang dilalui dalam 

menjaga anak-anak selama kepergian saya. Untuk itu, terimalah permohonan maaf 

saya atas semua kekhilafan dan kealfaan selama ini. Semoga Sang Khalik 

mengampuni dan memberikan keberkahan pada hari-hari kita mendatang. Kepada 

buah hati kami Annada Nasyaya, Rangga Azza Harby, dan Zhafir Naufal Afif. 

Kita semua mendapat pelajaran sangat berharga dari ―perpisahan‖ ini, kita 

menjadi semakin solid dan kalian makin mandiri. Betapa kebersamaan itu adalah 

anugerah terindah dari Allah yang Maha segalanya. Mohon maafkan ibu dan 

terimalah rasa syukur serta terima kasih tak terhingga atas doa, pengertian, 

dukungan tiada henti yang telah kalian berikan kepada ibumu. Allah pasti 

mengijabah doa dan upaya setiap makhluk-Nya, aamiin. 

Kober, April 2012 

Farida R.Wargadalem. 


7 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

Nama : Farida R. Wargadalem 

NPM : 0706222006 

Program Studi : Ilmu Sejarah 

Departemen : Ilmu Sejarah 

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya 

Jenis karya : Disertasi 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-ekslusive Royalty- 

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

Perebutan Kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804—1825) 

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti 

Noneksklusif ini Universitas berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan 

memublikasikan tugas akhir saya selama tetap menyantumkan nama saya 

sebagai/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

Demimikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat di : Depok 

Pada tanggal : 11 April 2012 

Yang menyatakan, 

Farida R. Wargadalem 


8 

ABSTRAK 

Nama : Farida R. Wargadalem 

Program Studi : Ilmu Sejarah 

Judul : Perebutan kekuasaan di Kesultanan Palembang (1804—1825) 

Disertasi ini menguraikan tentang terjadinya perebutan kekuasaan di Kesultanan 

Palembang. Dalam perebutan kekuasaan tersebut melibatkan dua saudara kandung 

(Sultan Badaruddin II dan Sultan Najamuddin II), juga melibatkan dua negara 

asing yaitu Inggris dan Belanda. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

Narativisme untuk menjelaskan terjadinya konflik (internal dan eksternal) di 

Kesultanan tersebut. Kajian ini menemukan bahwa kehadiran Inggris pada April 

1812 di Kesultanan Palembang, memunculkan permusuhan antara dua orang 

kakak beradik tersebut, sehingga Palembang jatuh ke tangan Inggris. Sejak itu 

permusuhan dua bersaudara terus berlangsung sampai keduanya wafat. Sesuai isi 

Traktat London (1814), dinyatakan Inggris harus keluar dari Palembang, sehingga 

Palembang kembali berada di bawah pengaruh pemerintah kolonial Belanda. 

Kehadiran Belanda di Kesultanan Palembang, menyebabkan Belanda membagi 

tiga kekuasaan yairu Belanda, Sultan Badaruddin II, dan adiknya Sultan 

Najamuddin II. Kembalinya pasukan Inggris dari Bengkulu, menyebabkan konflik 

di Palembang menjadi semakin rumit. Konflik yang terjadi tidak saja antara dua 

saudara kandung, tetapi juga antara Sultan Najamuddin II dan Belanda, serta 

Belanda dan Inggris. Perang, merupakan alternatif penting yang terjadi di 

Kesultanan Palembang. Dua kali peperangan (1819) dimenangkan oleh 

Palembang, namun pada peperangan ketiga (1821), Palembang harus mengakui 

keunggulan kekuatan militer Belanda. Sejak itu Kesultanan Palembang berada di 

bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Usaha Sultan Najamuddin III untuk 

melakukan perlawanan mengalami kegagalan, sehingga kesultanan itu dihapuskan 

(1825). 

Kata kunci: konflik, Kekuasaan, perang. 


9 

ABSTRACT 

Name : Farida R. Wargadalem 

Study Program : History 

Title : The Seizure of Power in Palembang Sultanate 

This dissertation describes about the occurrence of. The seizure involved two 

brothers (Sultan Badaruddin II dan Sultan Najamuddin II) and two foreign 

countries, those are England and Netherland. This research used Narrativism 

approach in order to explain the occurrence of conflict (external and internal) in 

that Sultanate. It was found that the attendance of British in 

April 1812 in Palembang Sultanate led to a hostility between the two brothers 

(Sultan 

Badaruddin II dan Sultan Najamuddin II). It made Palembang was under the 

power of British. The hostility between the two brothers continued until both of 

them passed away. Based on the London Treaty (1814), it was stated that British 

had to leave out Palembang so that Palembang was returned back to the power of 

Dutch colonial. The Dutch then divided Palembang Sultanate into three powers, 

the Dutch, Sultan Badaruddin II, and his brother Sultan Najamuddin II. However, 

the return of British from Bengkulu led to a more complicated conflict in 

Palembang. The conflict was not only between the two brothers, but also between 

Sultan Najamuddin II and the Dutch and between the Dutch and the British. 

Finally, the war was the only option for the conflict in Palembang Sultanate. The 

war happened three times, the first and second war (1819) were won by 

Palembang, however the Dutch military power conquered the power of 

Palembang Sultanate in the third war (1821). Since then, the Palembang Sultanate 

was under the control of the Dutch colonial government. It was Sultan 

Najamuddin III who continued fighting against the Dutch, however the struggle 

failed. Finally, Palembang Sultanate was completely removed (1825). 

Key words: conflict, power, war. 


10 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

HALAMAN PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR UKURAN 

DAFTAR ISTILAH 

i 

ii 

iii 

iv 

ix 

x 

xi 

xii 

xv 

xvi 

xvii 

xviii 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 1 

1.2 Permasalahan Penelitian 7 

1.3 Tujuan Penelitian 8 

1.4 Kontribusi Penelitian 8 

1.5 Batasan Penelitian 9 

1.6 Tinjauan Pustaka 10 

1.7 Kerangka Konseptual 15 

1.8 Metodologi 21 

1.9 Sistematika Penelitian 26 

2. KESULTANAN PALEMBANG PADA AKHIR ABAD XVIII 

DAN AWAL ABAD XIX 

2.1 Pemerintahan 28 

2.2 Perekonomian 36 

2.3 Hubungan Kesultanan Palembang dengan Belanda dan Inggris 39 

2.3.1 Awal Pemerintahan Sultan Badaruddin II 49 

2.3.2 Strategi Raffles untuk Menguasai Palembang 54 

2.3.3 Pendudukan Loji Belanda (1811) dan Menolak Dominasi Inggris 64 

2.3.4 Keterlibatan Raffles dalam Pendudukan Loji Belanda 74 

3. SUKSESI DI KESULTANAN PALEMBANG 


11 

3.1 Ekspedisi Inggris (1812)dan Pemerintahan Sultan Badaruddin II 

di Uluan 80 

3.2 Pergantian Kekuasaan 106 

3.3 Pemerintahan Inggris (1812-1816) di Palembang 114 

4. PEMBAGIAN KEKUASAAN 

4.1 Pemeritahan Belanda yang Kedua di Kesultanan Palembang 125 

4.2 Pembagian Kekuasaan 137 

4.3 Konflik Inggris dan Belanda di Kesultanan Palembang 143 

4.4 Rancangan Muntinghe untuk Kesultanan Palembang 161 

4.5 Akhir Pemerintahan Sultan Ratu Ahmad Najamuddin II 168 

4.6 Konflik Baru di Muara Bliti 171 

5. PERANG PALEMBANG 

5.1 Menjelang Perang dan Perang Palembang Pertama 190 

5.2 Persiapan Ekspedisi Belanda 204 

5.3 Perlawanan Bangka 208 

5.4 Persiapan Kesultanan Palembang 219 

5.5 Perang Palembang Kedua dan Akibatnya 224 

5.6 Persiapan Menghadapi Perang Palembang 253 

5.7 Perang Palembang (1821) 260 

6. KERUNTUHAN KESULTANAN PALEMBANG 

6.1 Pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin III 274 

6.2 Perlawanan Sultan Ahmad Najamuddin III 290 

6.3 Keruntuhan Kesultanan Palembang 297 

7. KESIMPULAN 

301 

DAFTAR PUSTAKA 309 

LAMPIRAN 319 


12 

DAFTAR TABEL 

Tabel 

1. Produksi Timah Bangka (1813-1815) 

115 2.Total Pengeluaran dan Keuntungan dari 

Produksi Timah (1812-1815) 116 


13 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Keraton Kesultanan Palembang 

Lampiran 2, Cap Kerajaan Masa Sultan Mahmud Badaruddin II 

Lampiran 3. Ekspedisi Belanda Tahun 1821 

Lampiran 4. Lokasi Loji Sungai Aur 

Lampiran 5. Peta Wilayah Kesultanan Palembang (Palembang-Bangka) 

Lampiran 6. Peta wilayah Kesultanan Palembang (Palembang-Bngkulu) 

Lampiran 7. Peta wilayah Kesultanan Palembang (Palembang-Lampung) 

Lampiran 8. Peta wilayah Kesultanan Palembang (Palembang-Jambi) 


14 

DAFTAR UKURAN 

A. Ukuran Berat 

1 pikul 61,76 kilogram 

1 gantang 3,125 kilogram 

1 koyang 2.400 kilogram=40 pikul 

1 pon 0, 5 kilogram 

B. Ukuran Panjang/Luas 

1 mil 1609 meter 

1 inci 2,54 sentimeter 

1 kaki 0,3048 meter 

1 vadem 1,88 meter 

C.Mata Uang 

1 duit = 5/6 sen 

4 duit = 1 stuiver 

1 Stuiver = 5 sen Real 

1 Gulden (atau florin,f) = 100 sen 

1 Ringgit = Rijksdaalder = 2,40 Gulden 

1 Rupee = 1,20 Gulden 

1 Dollar`Spanyol = 2,56 Gulden 

320 Picis buntu = 1 dollar Spanyol 

4000 Picis teboh = 1 dollar Spanyol 


15 

DAFTAR ISTILAH 

Alingan : : Para pekerja yang bertugas membantu matagawe atau yang 

berada di bawah ―alingan‖ yaitu perlindungan matagawe 

Atur-atur (rubo-rubo): Hadiah yang diberikan oleh sultan kepada para penguasa 

Sindang yang milir sebo ke ibu kota Palembang 

Batanghari Sembilan : Sungai-sungai yang mengalir di Kesultanan Palembang 

Batin 

: Kepala daerah di Pulau Bangka 

Buluarti 

: Empat sudut pagar keraton Kuto Besak tempat meletakkan 

meriam 

Depati/Pasirah : Kepala marga 

Elanong (Lanun) : Bajak laut atau perompak laut 

Iliran 

: Daerah dataran rendah (Banyuasin dan Iliran) 

Jenang/Raban : Wakil pemerintah pusat yang bertugas memungut pajak dari 

rakyat 

Kapanjing : Orang-orang atau kelompok yang membangkang terhadap 

kebijakan sultan 

Kepungutan : Daerah yang langsung diperintah oleh sultan 

Kongsi 

: Petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan para 

pekerja tambang timah 

Lila 

: Senapan letup 

Marga 

: Gabungan enam sampai dua belas dusun 

Matagawe : Para pekerja yang diwajibkan membayar pajak 

Miji 

: Penduduk yang menyerahkan tenaganya untuk kepentingan 

sultan 

Milir Seba/sebo : Para penguasa Sindang yang datang ke ibu kota untuk 

mempersembahkan upeti kepada sultan 

Orang Abdi : Sebutan untuk budak di Kesultanan Palembang, umumnya 

orang-orang asing yang diperjualbelikan 

Pangeran Adipati : Pejabat pertama kerajaan 

Pembarab/Kria : Kepala dusun 

Perwatin (Proatin) : Orang-orang yang bertugas membantu pekerjaan 

Depati/pasirah 

Picis 

: koin timah yang berfungsi sebagai alat tukar. 

Rumah Rakit : Rumah tradisional Palembang yang mengapung di kiri-kanan 

Sungai Musi, yang terbuat dari bambu, papan, dan lainnya. 

Sikap 

: Dusun-dusun yang sebagian penduduknya bertugas 

membantu keraton. 

Sindang : Daerah perbatasan yang diperintah secara tidak langsung oleh 

sultan 

Susuhunan 

Teko/Tiko 

: sultan yang telah menyerahkan kekuasaannya kepada putera 

mahkota. 

: Petugas yang mengurus pertambangan antas nama sultan 


16 

Tibang/Tiban : Pertukaran wajib produk dari pedalaman dengan barangbarang 

impor. 

Tukong/Tukon : Penukaran wajib barang dari pedalaman dengan uang 

UangSemuhan (Saomahan): Sistem pajak yang diterapkan oleh pemerintah 

kolonial Belanda 

Uluan 

: Daerah dataran tinggi (bagian barat) yaitu diluar daerah iliran 

Undang-Undang simbur Cahaya : Peratuan-peraturan yang dikeluarkan oleh Ratu 

Sinuhun 

Undang-Undang Sindang Mardika : Peraturan-peraturan yang diberikan sultan 

Palembang untuk penduduk Sindang 


17 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesultanan Palembang didirikan oleh Ki Mas Hindi yang bergelar Sultan Abdul 

Rahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (1659--1702). Kesultanan ini 

sebelumnya merupakan sebuah kerajaan yang sudah berdiri sejak abad XVI. 

Untuk memutus hubungan kevazalan dengan Mataram 1 , dan sekaligus 

menyesuaikan struktur kesultanan dengan ajaran Islam yang dijadikan sebagai 

agama kerajaan 2 , kerajaan Palembang diubah namanya menjadi kesultanan. 

Wilayah kesultanan Palembang pada awal abad XIX meliputi: Komering 

Ilir, Komering Ulu, Ogan Ilir, Ogan Ulu, Musi Ilir, Musi Ulu, Banyuasin, 

Lematang Ilir, Lematang Ulu, Buai Bawan, Blalau, Ranau, Buai Pemaca, 

Makakau, Bual Runjung, Kisam Saka I, Kisam Saka II, Semendo Ulu Luas, 

Semendo Darat, Enim, Mulak Ulu, Kikim, Ulu Manna, Pasumah Lebar, Pasumah 

Ulu Lintah, Pasumah Ulu Ayer Kroe, Ampat Lawang, Rejang Tengah atau Musi, 

1 Keterkaitan Palembang dengan Mataram sudah terjalin sejak Majapahit terus pada masa 

Demak/Pajang sampai Mataram (Abdullah, 1996:208). 

2 Kerajaan Palembang muncul pada abad XVI di bawah pimpinan Ki Gede Ing 

Suro. Dari sinilah Palembang berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Naik 

tahtanya Sultan Abdul Rahman setelah peristiwa perang antara Palembang melawan 

VOC (Verenigde Oost-indische Compgnie) (1659) mengakibatkan Pangeran Sideng Rajak 

mundur ke pedalaman (Inderalaya). Bukti terakhir hubungan antara Palembang dan 

Mataram yaitu Sultan Abdul Rahman mengirimkan sebanyak sepuluh kapal ke Mataram 

untuk membantu Mataram membasmi pemberontakan Trunojoyo (1677), setelah itu, 

hubungan terputus. Hal itu disebabkan makin kuatnya posisi Palembang secara politik 

dan ekonomi, juga karena makin eratnya hubungan antara Palembang dan VOC, 

sedangkan Mataram makin lemah. Sebelumnya, Palembang diperintah oleh raja-raja 

dengan gelar Ki Gede, Kemas/Ki Mas dan Pangeran. (Abdullah,1996: 202; Woelders, 

1975:74; Stibbe, 1932: 265; Faille, 1971:24). 


18 

Musi Ulu, Musi Ilir, Rawas, Lebong, dan Bangka-Belitung. 3 Dengan demikian, 

batas-batas Kesultanan Palembang adalah sebelah timur dan timur laut dengan 

laut, di sebelah utara dan barat laut dengan Kerajaan Jambi, di sebelah barat dan 

selatan dengan wilayah Bengkulu dan di sebelah tenggara dengan Lampung 

(ANRI, Bundel Palembang No. 62.2). Menurut Veth (1869: 651), Palembang 

berbatasan di sebelah utara dengan Jambi, di sebelah barat laut dan barat dengan 

Bengkulu, di selatan dengan Lampung dan di tenggara dengan selat Bangka, yang 

luasnya mencapai 1340 mil (2.156.060 meter) persegi. Dari kedua pendapat 

tersebut tidak satupun yang memasukkan Bangka-Belitung sebagai bagian dari 

wilayah Kesultanan Palembang. Hal itu disebabkan kedua pulau tersebut secara 

geografis terpisah dari daratan Sumatera bagian selatan, diperkuat pula dengan 

adanya potensi tambang timah dan hasil perkebunan lada yang dihasilkannya. 

Walaupun demikian, pihak kolonial mengakui keabsahan pemilikan kedua pulau 

itu berada di tangan Palembang. Dengan demikian, batas-batas wilayah dari 

Kesultanan Palembang terdiri sebelah utara dengan Jambi, di sebelah barat barat 

dengan Bengkulu, di selatan dengan Lampung dan di timur dengan Laut Cina 

Selatan. Dilihat dari luas wilayah tersebut, dapat ditegaskan bahwa wilayah 

Kesultanan Palembang saat itu meliputi Provinsi Sumatera Selatan, sebagian 

Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka-Belitung sekarang ini (Lihat lampiran 

peta 1). 

Sejak awal berdirinya, Kerajaan Palembang berpusat di kota Palembang 4 . 

Sebagai pusat kerajaan, jarak Palembang dari pantai timur Sumatra (muara 

Comment [DKM1]: Jangan menggunakan kata 

kesimpulan di sini, gunakan kata ditegaskan! 

Kesimpulan berada di akhir bab. 

3 Wilayah inilah yang nantinya menjadi wilayah keresidenan Palembang pada seperempat 

pertama abad XIX , sedangkan Bangka sejak tahun 1615 sudah berada di bawah raja-raja 

Palembang. Posisi ini diperkokoh dengan terjadinya perkawinan politik antara Sultan Abdul 

Rahman dan janda penguasa Bangka (Kielstra, 1892: 129). Sementara itu, Clerq (1846: 130) 

memiliki pendapat berbeda, bahwa bukan janda penguasa Bangka yang dinikahi oleh Sultan Abdul 

Rahman melainkan puteri Bupati Nusantara (penguasa Bangka). Setelah Bupati Nusantara wafat, 

puterinya mewarisi tahta Bangka dan Bangka ditempatkan di bawah Palembang. Untuk Istilah Ilir 

(Iliran) dan Ulu (Uluan), istilah ini biasa digunakan oleh masyarakat Palembang untuk 

membedakan wilayah berdasarkan aliran sungai yang dikenal dengan nama Batanghari Sembilan, 

yang terdiri dari Sungai Musi, Sungai Klingi, Sungai Bliti, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai 

Rupit, Sungai Batang Ari Leko, Sungai Ogan dan Sungai Komering. Di samping itu, istilah ini 

juga untuk membedakan kawasan dataran tinggi (bagian barat) dan daerah dataran rendah (bagian 

timur). Pembagian wilayah ini didasarkan pada aliran sungai sudah terjadi sejak masa Sultan 

Abdul Rahman (Falle,1971: 16; Veth,1869: 651-652; Zet,2003: 43; Stibbe,1932: 265-266). 

4 Nama ‗Palembang‘ atau aslinya ‘Palimbang‘ berasal dari bahasa Jawa yang berarti 

―tanah yang tergenangi air‖, karena tanah di sekitar ibu kota Palembang terdiri atas endapan 

lumpur. Pendapat lain mengartikan kata Palembang sebagai ―tempat tanah yang dihanyutkan ke 


19 

Sungai Musi) mencapai 52 mil 5 (83.668 meter), dan berada pada posisi 2 o 58‘ 

Lintang Selatan (ANRI, Bundel Palembang No.62.2), atau pada posisi 2 o 59‘27‘‘ 

Lintang Selatan dan 104 o 43‘52‖ Bujur Timur. Kota ini dilewati oleh dua puluh 

sampai tiga puluh anak sungai terutama di aliran kiri yang bermuara ke Sungai 

Musi. Itulah sebabnya Palembang disebut juga ―Kota dua puluh Pulau‖ yang 

terletak di kedua sisi Sungai Musi yang luasnya mencapai lima mil (8045 meter). 

Sungai itu membelah ibu kota dengan lebar 1.012 kaki (3085 meter) dan 

kedalaman delapan sampai sembilan vadem (15,04- 16,92 meter). Sungai Musi 

pada waktu itu dimanfaatkan untuk perdagangan. Kapal-kapal dagang tidak 

hanya dapat berlayar sampai ibu kota tetapi terus masuk jauh ke uluan 

(pedalaman). Komunikasi umumnya menggunakan perahu. 6 Perahu-perahu lalu 

lalang di Sungai Musi tanpa henti dalam jumlah mencapai ratusan. Di sungai itu 

terdapat banyak rumah rakit yang diikatkan dengan tali rotan di tonggak-tonggak 

kayu bertumpu pada rakit bambu 7 . Di daratan, rumah-rumah umumnya dibangun 

tepi‖. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian lain dari nama Palembang berasal dari kata 

―lemba‖ yang berarti tanah tergenang. Secara umum kesemuanya menggambarkan Palembang 

sebagai tanah yang berair (lebak) (Sevenhoven,1971: 12; Veth, 1869: 654; Stibbe,1932: 270). 

Sumber lain menyebutkan bahwa nama ini diperoleh dari kata kerja Lembang (‗mengalir‘, 

‗mencuci‘, ‗tergenang‘) yang artinya mencuci emas, Limbang mas, yang biasanya disebut dengan 

istilah Limbang. Dahulu di Bukit Sibutang (Bukit Siguntang) di dekat ibu kota Palembang, di tepi 

sebuah sungai ditemukan tambang emas. Di sekitar ibu kota kadang-kadang masih ditemukan jenis 

logam ini. Tempat itu mendapatkan prefiks/awalan /pa-/, sehingga menjadi Palimbang (yang 

berarti ‗dicuci‘), yang kemudian menjadi Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2). Luas 

kota Palembang mencapai sekitar 80 mil (128720 meter) di sepanjang tepian Sungai Musi (Java 

Gouvernement Gazette, 2 Mei 1812 No. 10). 

5 Menurut Sevenhoven (1971: 11) yang menjadi komisaris pemerintah Belanda tahun 1821- 

1823, jarak ibu kota Palembang dengan muara Sungai Musi (yang disebut sebagai Sungai Sunsang 

/Sungsang di pantai timur Palembang mencapai sekitar lima belas mil, sedangkan Wolters (1975: 

33) berpendapat jarak kedua tempat itu mencapai lima puluh mil. Data dari Java Gouvernement 

Gazette (2 Mei 1812 No. 10), jarak Palembang dari laut mencapai enam puluh mil, sedangkan ‗S 

Gravesande (1856: 449) menyatakan bahwa jaraknya mencapai 52 mil (83668 meter) dari 

Sunsang. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak antara ibu kota 

Palembang dan muara Sungai Musi berkisar antara lima belas mil sampai enam puluh mil. 

6 Untuk ibu kota Palembang, sebagian besar tanahnya yang terletak ditepi Sungai 

Musi tergenang air (lebak), sehingga sulit untuk melakukan hubungan darat. Selain itu, 

untuk wilayah Kesultanan Palembang dihubungkan oleh sungai-sungai yang dikenal 

dengan nama Batanghari Sembilan. Lancarnya hubungan melalui jalur sungai, 

menyebabkan penduduk Palembang tidak mengembangkan jalur darat yang sebagian 

besar masih terdiri dari hutan-hutan yang lebat 

7 Rumah tradisional dibuat dengan menggunakan bahan bangunan yang terdiri atas bambu, 

papan dan atap. Lantainya terbuat dari papan, begitu pula dindingnya. Atapnya terbuat dari daun 

kelapa, membentang menutupi beranda yang dimanfaatkan dapat digunakan untuk berdagang atau 

menukang. Rakit umumnya terdiri atas beberapa bagian yaitu rumah, toko dan gudang (ANRI, 

Bundel Palembang No. 62.2; Java Guovernement Gazette, tanggal 2 Mei 1812 No.10; Paulus, 


20 

di atas tonggak, yang terbuat dari papan kayu atau bambu yang tersusun rapi, 

dikelilingi pagar, dihuni oleh penduduk pribumi. 8 Semua bangunan terbuat dari 

kayu atau bambu kecuali keraton dan masjid yang terbuat dari batu (ANRI, Bundel 

Palembang No. 62.2; Java Gouvernement Gazette, tanggal 2 Mei 1812 No.10; 

Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812; Paulus, 1918: 182). 

Penduduk Kesultanan Palembang secara umum adalah orang Melayu 

bercampur dengan orang-orang Jawa. Di daerah uluan mereka selalu 

menghubungkan asal usul mereka dengan Majapahit/Jawa. Di sekitar pusat 

pemerintahan Palembang banyak penduduk yang berasal dari keturunan Jawa 

(pada abad XVI Palembang berhasil dikuasai oleh Mataram). Mereka bercampur 

dengan orang-orang Melayu dari Malaka dan orang-orang yang berasal dari 

pulau-pulau di sekitarnya, termasuk dengan orang-orang Melayu dari pantai timur 

Sumatera. Orang Timur Asing yang tinggal di sekitar ibu kota terdiri dari orang 

Cina 9 , Arab 10 dan orang asing lainnya. Di daerah pedalaman terdapat suku 

terasing yaitu Kubu dan Gugu. Sebagian besar penduduk yang berada di daerah 

uluan umumnya hidup berkelompok di tepi-tepi sungai sehingga pola pemukiman 

penduduk di wilayah itu tidak sama. Sementara itu, di daerah iliran, yaitu wilayah 

1918: 182). Beberapa rakit diikat satu sama lain dengan tali rotan, yang dihubungkan dengan 

papan yang berfungsi seperti jembatan. Rumah rakit berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang 

Cina dan orang asing lainnya. Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu tembesu yang mahal 

harganya dan menggunakan atap genting. Ditempatkannya orang-orang Cina dan orang asing 

lainnya di rumah-rumah rakit karena Sultan takut jumlah mereka akan semakin berkembang, yang 

dapat membahayakan Palembang. Sementara itu, banyak orang Eropa lebih memilih tinggal di 

rakit daripada di daratan, karena kenyamanannya (udaranya sejuk) (Veth, 1869 :656; ‗S 

Gravesande, 1856: 454; Paulus, 1918: 182). 

8 Tahun 1812 penduduk kota Palembang berjumlah dari 20 ribu sampai 30 ribu jiwa 

(Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812). 

9 Orang-orang Cina di Palembang umumnya berprofesi sebagai pedagang 

perantara, yang berkedudukan tetap di ibu kota. Mereka tidak berani masuk ke daerah 

uluan karena takut dirampok. Pada 1812 jumlah mereka mencapai 700 jiwa (Java 

Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812) 

10 

Orang-orang Arab yang terdapat di Palembang umumnya berasal dari 

Hadramaud, jumlah mereka di kesultanan ini merupakan terbesar kedua setelah Aceh di 

Sumatra. Pada masa pemerintahan Sultan Badaruddin II, Sultan memberi kemudahan 

bagi kelompok itu untuk menetap di Palembang. Mereka tinggal di rumah-rumah 

panggung besar terbuat dari papan di sepanjang Sungai Musi. Pada saat itu jumlah 

mereka mencapai 500 jiwa, umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha 

(Berg, 2010: 108-109) 


21 

timur yang terdiri dari dataran rendah dan pantai (rawa-rawa dan paya-paya 

sehingga tidak cocok untuk pertanian). Penduduknya sangat jarang. Mereka 

menghuni wilayah yang sangat luas, hampir separuh luas keseluruhan wilayah 

Kesultanan Palembang pada awal abad XIX. 11 

Setelah masa pemerintahan Sultan Abdul Rachman, terjadi pergantian 

kekuasaan beberapa kali. Sultan Abdul Rachman digantikan oleh puteranya yaitu 

Sultan Muhammad Mansur (1702--1714). Sultan Muhammad Mansur 

menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Komaruddin (1714--1724). Pengganti 

Komaruddin adalah Sultan Mahmud Badaruddin I (1724--1757). Selanjutnya, 

Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Ahmad Najamuddin I (1757--1776), 

yang dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Bahauddin (1776--1804). 

Di penghujung abad XVIII banyak terjadi perdagangan bebas. Maraknya 

perdagangan bebas ini disebabkan karena mundurnya VOC 12 . Dampak positif dari 

maraknya perdagangan bebas ini, Palembang semakin kaya sebagai akibat dari 

dilakukannya ekspor gelap oleh kerajaan (ekspor gelap kerajaan Palembang ke 

Makau Cina mencapai 20.000 pikul lada dan 27.655 pikul timah per tahun, 

sedangkan perdagangan dengan pemerintah Belanda pada 1800 hanya 

mengekspor sebanyak 5000 pikul untuk masing-masing komoditi lada dan timah. 

Kondisi itulah yang dialami oleh putera mahkota yaitu Raden Hasan Pangeran 

Ratu yang saat naik tahta bergelar Sultan Ratu Mahmud Badaruddin II (1804-- 

1821) (Woelders, 1975: 75-85; Veth, 1869: 657). 

Pada awal masa pemerintahan Sultan Badaruddin II (1804), di Hindia 

Timur sedang terjadi perang antara Belanda dan Inggris. Hal itu tidak bisa 

11 Sampai pertengahan abad XIX yang dimaksud dengan daerah iliran adalah daerah 

dataran rendah di pantai, meliputi Banyuasin dan Iliran. Sementara itu, di luar wilayah itu 

dimasukkan ke dalam daerah uluan (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2). 

12 Hubungan resmi pertama antara Palembang dan VOC terjadi pada 1641 yang 

menyatakan bahwa VOC diizinkan berdagang di Palembang. Kontrak itu diperbaharui pada 1642 

yang menetapkan VOC berhak atas monopoli perdagangan lada di Palembang. Timah ditemukan 

di Bangka 1709/1710 (tambang timah tertua terdapat di wilayah Belo). Belanda sangat 

berkeinginan menguasai perdagangan komoditi ini. Peluang itu terbuka dengan terjadinya perang 

saudara antara Pangeran Anom dengan Pangeran Jayawikrama yang terjadi pada 1719. Peperangan 

itu dimenangkan oleh Pangeran Jayawikrama setelah memperoleh bantuan dari VOC. Setelah naik 

tahta, Pangeran Jayawikrama bergelar Sultan Mahmud Badaruddin I. Sebagai imbalannya Belanda 

memperbaharui kontrak pada 1722 yang memiliki hak untuk memonopoli timah, hak mendirikan 

loji di muara Sungai Aur (Ricklefs, 2005: 154, 157; Kielstra, 1892:79; Faille,1971: 28; Bleeker, 

1848: 397). 


22 

dilepaskan dari situasi di Eropa yang sedang terjadi peperangan antara Prancis 

bersama sekutunya (Belanda dan Spanyol) dan negara-negara penganut monarki 

seperti Inggris, Austria dan Prusia sebagai akibat dari meletusnya Revolusi 

Prancis. Ketika Prancis berperang melawan Inggris, Prancis berhasil menduduki 

Belanda, kemudian mendirikan Republik Bataf di Belanda pada 1795--1806. 

Pendudukan tersebut menyebabkan penguasa Belanda saat itu melarikan diri ke 

Inggris, dan mengeluarkan ketentuan agar koloni-koloni Belanda di Hindia Timur 

diserahkan kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. (Marihandono, 

2005: 9-13). 

Akibatnya, Inggris memblokade dan memutuskan untuk menguasai Pulau 

Jawa. Dalam rangka merealisasikan maksud tersebut Thomas Stamford Raffles 13 , 

melakukan pendekatan terhadap raja-raja Melayu khususnya penguasa Palembang 

yaitu Sultan Ratu Mahmud Badarudddin II. Memanfaatkan situasi pada waktu itu 

dan dukungan aktif dari Raffles, Sultan Badaruddin II menyerang, membunuh 

sebagian besar penghuni loji Belanda dan menghancurkan bangunanbangunannya 

(ANRI¸Bundel Palembang No. 67; Baud, 1853: 10-12; Bastin, 1953: 

306-314; Kielstra, 1892:81). 

Konsekuensi dari tindakan tersebut, membawa Kesultanan Palembang 

pada kemelut berkepanjangan yang melibatkan dua negara besar yaitu Belanda 

dan Inggris. Di samping itu, melibatkan pula dua saudara kandung yaitu 

Badaruddin II dan Najamuddin II, serta usaha yang dilakukan oleh Sultan 

Najamuddin III untuk mempertahan kekuasaannnya. Akhirnya, berbagai konflik 

itu membawa Kesultanan Palembang pada kehancurannya. Perubahan-perubahan 

yang terjadi di Kesultanan Palembang selama 21 tahun (1804--1821) merupakan 

persoalan yang unik dan menarik untuk diteliti. Dengan penelitian ini, diharapkan 

akan mampu mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan konflik di 

kerajaan itu ―bersegi banyak‖ dengan melibatkan dua orang bersaudara kandung 

13 Raffles, adalah perwira intelijen militer. Sejak 1805 ia sudah menjadi Ajun 

Sekretaris di Penang. Dari Juli 1810 Raffles mengusulkan dirinya kepada Lord Minto 

(Gubernur Jenderal EIC di Calcutta) agar ditempatkan di daerah Melayu. Ia berjanji akan 

melepaskan pengaruh Belanda di kerajaan-kerajaan Melayu, khususnya Palembang 

(Woelders, 1975: 5). 


23 

dan dua bangsa asing yaitu Inggris dan Belanda. Berbagai konflik itu 

menyebabkan Kesultanan Palembang mengakhiri eksistensinya. 

1.2 Permasalahan Penelitian. 

Perebutan kekuasaan yang terjadi di Kesultanan Palembang, disebabkan oleh 

berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang membawa kesultanan ini 

pada kehancuran yaitu dihapuskan pada 1825. Faktor internal terjadi karena 

keinginan adik Sultan Machmud Badaruddin II yaitu Pangeran Dipati untuk 

menjadi sultan dan mempertahankan kekuasaannya dengan cara melibatkan 

Inggris dan Belanda. Sementara itu, faktor eksternal adalah keinginan Belanda 

dan Inggris yang tetap ingin berkuasa bahkan terlibat dalam konflik internal, 

dalam usaha untuk menguasai Kesultanan Palembang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, sangatlah menarik untuk membahas 

keberadaan Kesultanan Palembang tersebut. Ada pun permasalahan penelitiannya 

adalah ―Bagaimana proses keruntuhan Kesultanan Palembang (1825)?‖. Untuk 

mengkaji lebih dalam tentang permasalahan di atas, permasalahan penelitian ini 

dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini : 

1) Apa yang mendasari konflik antara Sultan Mahmud Badaruddin II dan 

Sultan Ahmad Najamuddin II, dikaitkan dengan situasi dan kondisi di Kesultanan 

Palembang pada akhir abad XVIII hingga awal abad XIX; 

2) Mengapa Inggris melakukan ekspedisi terhadap Kesultanan Palembang 

pada 1812, dan bagaimana pelaksanaan pelaksanaan pemerintahan mereka di sana 

(1812-1816)?; 

3) Apa dampak dari pembagian kekuasaan di Kesultanan Palembang, baik 

bagi Palembang, Belanda, dan Inggris?; 

4) Bagaimanakah pelaksanaan perang antara Kesultanan Palembang dan 

Belanda (1819 dan 1821)?; 

5) Apa yang menyebabkan penghapusan Kesultanan Palembang oleh 

pemerintah kolonial Belanda? 

1.3 Tujuan Penelitian 


24 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan situasi dan kondisi Kesultanan Palembang pada akhir abad XVIII 

dan awal abad XIX. Selanjutnya, diharapkan dapat menjelaskan penyebab Inggris 

melakukan ekspedisi terhadap Kesultanan Palembang pada 1812, sekaligus 

memaparkan pelaksanaan pemerintahan Inggris dari 1812 sampai 1816 di 

kesultanan itu. Kehadiran Inggris di Kesultanan Palembang, juga diharapkan 

dapat mengungkapkan penyebab munculnya konflik antara Sultan Mahmud 

Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II. 

Setelah berakhirnya pemerintahan Inggris, dilanjutkan oleh pemerintah 

kolonial Belanda di Kesultanan Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengungkapkan pelaksanaan pemerintahan Belanda di Palembang, dan dampak 

dari pembagian kekuasaan yang terjadi di kesultanan itu terhadap Palembang, 

sekaligus untuk menjelaskan dampak lainnya yaitu terjadinya konflik antara 

Belanda dan Inggris di wilayah Kesultanan Palembang. Selama masa 

pemerintahan Belanda yang kedua di Kesultanan Palembang, terjadi tiga kali 

peperangan antara pihak Palembang di satu sisi, dan Belanda di sisi lain. 

Diharapkan, penelitian ini dapat menjelaskan apa penyebab dan pelaksanaan dari 

ketiga peperangan tersebut. Dengan pengungkapan ini, diharapkan pula untuk 

memperkaya khazanah penulisan sejarah lokal Palembang khususnya tentang 

Kesultanan Palembang, dan sejarah Palembang secara keseluruhan sampai 

sekarang dan yang akan datang. 

Pada 1825 pemerintah kolonial Belanda menghapuskan Kesultanan 

Palembang. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan ―apa yang 

menyebabkan dihapuskannya Kesultanan Palembang. 

1.4 Kontribusi Penelitiaan 

Penelitian ini setidaknya memiliki dua manfaat yakni manfaat praktis dan 

akademis. Manfaat praktis penelitian ini adalah menggali peran Kesultanan 


25 

Palembang dalam mempertahankan eksistensinya di hadapan bangsa-bangsa 

kolonial Inggris dan Belanda. Penelitian ini sekaligus juga mengungkap 

permasalahan yang terjadi pada lapisan elite Kesultanan. Hal ini akan 

bermanfaat untuk membantu memahami peran Kesultanan Palembang pada 

masa perempat pertama abad XIX, sebagai bagian dari perlawanan rakyat di 

Nusantara terhadap kolonial. Dengan pemahaman tersebut, bermanfaat bagi 

para pengambil keputusan di Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengakomodir 

dan mendorong semua elemen masyarakat yang berperan dalam melestarikan, 

dan membina nilai-nilai sejarah, dan kebudayaan di Provinsi Sumatera Selatan. 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

kontribusi pada historiografi Indonesia khususnya memperkaya khazanah 

penulisan sejarah lokal. Disertasi tentang peran Kesultanan Palembang di awal 

abad XIX sampai dihapuskannya pada 1825, dapat dijadikan sebagai titik tolak 

pengkajian dan penelitian sejarah Palembang baik sebelum abad XIX, mau pun 

setelah penghapusannya. Sebab era pascakeruntuhannya di wilayah bekas 

Kesultanan Palembang terjadi pergolakan panjang sampai sebagian besar 

wilayah uluan berhasil dikuasai pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1860- 

an. Begitu pula untuk era sebelum abad XIX. Berbagai penelitian yang telah 

dilakukan oleh para mahasiswa dan penelitian selama ini, umumnya belum 

menggunakan arsip sebagai sumber penting dalam mengkaji sejarah Palembang. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga batasan: tematis, spasial, dan temporal. Batasan 

tematis dalam penelitian ini adalah tentang perebutan kekuasaan di Kesultanan 

Palembang (1804--1825) yang melibatkan Belanda dan Inggris serta konflik 

internal di kesultanan itu. Perebutan tersebut dikarenakan Kesultanan Palembang 

memiliki sumber daya alam yang sangat dibutuhkan pada waktu itu yaitu timah, 

juga karena ketidaktaatan kongsi dagang Inggris (EIC) terhadap negara induknya. 

Mereka merasa dirugikan atas adanya perjanjian sepihak antara Inggris dan 


26 

Belanda di Eropa tanpa melibatkan kongsi dagang tersebut, yang selama ini telah 

berjuang untuk menguasai sumber daya alam di Pulau Bangka. 

Batasan spasial penelitian ini adalah wilayah geografis tempat peristiwa 

itu berlangsung yaitu mencakup wilayah Kesultanan Palembang yang terbentang 

dari Ampat Lawang dan Rejang 14 di sebelah barat, Rawas di sebelah utara, Kisam 

dan Makakau di selatan dan pulau Bangka-Belitung di sebelah timur. (Veth, 1869: 

651). Penelitian ini diawali pada tahun 1804 yaitu tahun awal masa 

pemerintahan Sultan Badaruddin II. Pada masa pemerintahan Sultan Badaruddin 

II Kesultanan Palembang menjadi ajang perebutan antara dua kekuatan Eropa 

yaitu Inggris dan Belanda. Penghapusan Kesultanan Palembang pada tahun 1825 

dijadikan akhir penelitian ini. Masa pemerintahan Sultan Badaruddin II 

merupakan awal intervensi pihak asing terhadap Palembang, sehingga terjadi 

berbagai konflik sampai akhirnya Sultan Badaruddin II dibuang ke Ternate akibat 

kekalahan dalam pertempuran 1821. Selanjutnya penguasa Palembang 

memerintah di bawah kendali Belanda, ditandai penyerahan kekuasaan pada 1823. 

Usaha Sultan Najamuddin III Prabu Anom melakukan perlawanan tidak 

membawa hasil, sehingga Kesultanan Palembang dihapuskan pada 1825. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Comment [DKM2]: Kalimat ini ditata kembali 

Awal tahun penelitian merupakan awal intervensi 

sementara tahun 1825 adalah dihapuskannya 

kesultanan Palembang. Dipisah dan jangan dijadik 

satu. 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian arsip sebagai sumber primer. Arsip yang 

digunakan diambil dari lembaga penyimpanan arsip resmi negara, yakni Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pusat penyimpanan arsip ini menyimpan 

semua arsip keresidenan yang ada di wilayah Indonesia. Penelitian ini 

memanfaatkan Bundel Palembang, dan Bundel Bangka. Dalam katalog Bundel 

Palembang dan Bangka, arsip-arsip yang diperlukan untuk penulisan ini terdiri 

dari koleksi akhir abad XVIII, dari 1800 sampai 1825 bahkan sesudahnya. 

Sumber lain yang tidak kalah penting adalah naskah peninggalan 

Kesultanan Palembang, seperti Sejarah Nageri Palembang, Silsilah Kesultanan 

14 Batas alami antara Bengkulu dan Palembang terletak 4 derajat Lintang Selatan 

dengan ketinggian sekitar 2000 kaki. Daerah yang berbatasan langsung adalah Rejang 

(Rejang terbagi antara Rejang Bengkulu dan Rejang Palembang (Kemp, 1900: 435-436). 


27 

Palembang, Silsilah Keturunan Sultan Badaruddin II, Silsilah Raja-Raja 

Palembang, Undang-Undang Simbur Cahaya, dan Syair Perang Menteng. Sebagai 

Sultan, Sultan Badaruddin II memiliki sejumlah besar naskah. Badaruddin II juga 

dikenal sebagai pengarang sejumlah karya puisi seperti Hikayat Martalaya, Syair 

Nuri, Sinyor Kosta dan pantun. Sebagian naskah tersebut tersimpan di 

Perpustakaan Nasional Jakarta, sebagian lagi masih disimpan oleh ahli waris 

sultan maupun anggota masyarakat Palembang. 

Penelitian ini menggunakan pula beberapa sumber sekunder yang terdiri 

atas majalah sezaman dan beberapa ensiklopedi Belanda. Dalam majalahmajalah 

ini dimuat artikel baik sebagai laporan, kesaksian maupun tinjauan 

ilmiah yang antara lain ditulis oleh para peneliti, saksi peristiwa, birokrat, 

akademisi sampai dengan para perwira militer. Meskipun sudah diolah menjadi 

suatu tulisan ilmiah yang diterbitkan, karya-karya ini sangat bermanfaat dalam 

memahami permasalahan penelitian, karena melengkapi informasi yang 

diperoleh yang berasal dari sumber primer. Di antara majalah-majalah yang 

digunakan adalah Indische Gids, de Gids, Tijdschrift voor Nederlandsch Indie 

(TNI), Indisch Militair Tijdschrift (IMT), Bijdrage van Koloniaal Instituut (BKI), dan 

Koloniaal Weekblad. Majalah-majalah ini tersimpan di berbagai perpustakaan 

seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budya Universitas Indonesia, Perpustakaan Kolese Santo Ignasius 

Yogyakarta. Beberapa perpustakaan daerah juga menyimpan naskah-naskah baik 

Kerajaan Palembang maupun Kesultanan Palembang. Perpustakaan daerah yang 

menyimpan naskah Palembang antara lain Perpustakaan Daerah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di 

Palembang. Sementara itu, penggunaan ensiklopedi Belanda bertujuan untuk 

memahami peristilahan, konsep atau tokoh yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Dalam hal ini yang diambil dari ensiklopedia adalah berbagai hal yang 

berkaitan dengan Kesultanan Palembang dan Belanda. Ensiklopedia yang 

digunakan adalah Encyclopaedie van Nederlandsch Indie (ENI), Aardrijskundige 

Woordenboek van Nederlansch Indie. Kedua ensiklopedi ini dapat dilihat di di 


28 

Arsip Nasional Republik Indonesia atau di Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia. Digunakan pula Ensiklopedi Islam Indonesia untuk merujuk konsep 

sultan dalam melihat asal penggunaan gelar tersebut dalam dunia Islam. 

Koleksi lain dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar sezaman. Di antaranya adalah 

Bataviasche Courant (1819,1821,1824) dan Java Gouvernement Gazette (1812). 

Meskipun diterbitkan di Batavia, kedua surat kabar ini, menyajikan berita dari 

seluruh wilayah di Hindia Timur. 

Buku dan artikel majalah yang membahas tentang Kesultanan Palembang 

pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX sangat terbatas. Di antaranya adalah 

buku karangan J.L. Van Sevenhoven (komisaris pemerintah Belanda di 

Palembang 1821), yang berjudul Beschrijving van de Hooodplaats van 

Palembangsche. Buku ini diterjemahan oleh Sugarda Purwakawaca dengan 

jusul ―Lukisan Tentang Ibukota Palembang‖ (1971). Terjemahan ini diterbitkan 

oleh penerbit Bhratara di Jakarta tahun 1971. 

Dalam buku ini digambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh 

Sevenhoven dalam menerapkan sistem pajak pertama kali di Kesultanan 

Palembang. Digambarkan pula tentang kekuasaan sultan, strastifikasi sosial 

masyarakat Palembang, kondisi alam, iklim dan perekonomian. Sevenhoven juga 

menggambarkan konflik tahun 1819 dan 1821 antara Palembang dan Belanda. Hal 

lain yang perlu dicatat adalah bahwa orang Palembang yang mendiami ibu kota 

bukan sebagai petani. Mata pencaharian mereka bukan bertani. Mereka 

mengembangkan berbagai seni kerajinan tangan, antara lain seni lukis, seni ukir, 

tenun dan industri persenjataan. Pekerjaan utama mereka adalah berdagang. 

Penduduk Palembang berdagang dengan pedagang lain yang berasal dari Pulau 

Jawa, Bangka, Cina, Riau, Pulau Penang, Malaka, Singapura, Lingga dan Siam. 

Sebagai penulis dan seorang pelaku sejarah pada waktu itu, buku 

Sevenhoven ini sangat penting untuk mengetahui kondisi sosial politik 

Palembang. Namun, karena buku ini ditulis oleh petinggi pemerintahan Belanda 

di Palembang, penggambarannya hanya selintas. Sebagaimana dinyatakan oleh 

Taufik Abdullah dalam pengantarnya, Sevenhoven dengan menggunakan ukuranukurannya 

sendiri telah menguraikan apa yang dilihat dan dialaminya dalam 


29 

kurun waktu singkat keberadaannya di ibu kota Palembang tanpa meneliti lebih 

lanjut, apa yang menyebabkan semua peristiwa itu terjadi. 

Buku lain adalah karya P. Roo de la Faille. Ia pernah menjadi anggota 

Dewan Hindia (Raad Van Indie). Penulis buku ini mencoba membandingkan 

kondisi Palembang dengan daerah lain, sehingga lebih informatif. Tulisan Faille 

penting paling tidak untuk memahami corak hubungan dan konflik antarkerajaan 

di Indonesia, pada saat munculnya kekuatan senjata dan ekonomi yang lebih kuat 

yaitu VOC. Contoh konflik Palembang dengan VOC pada 1659 yang 

menyebabkan penguasa Palembang Sido Ing Rajek lari ke pedalaman. Dalam 

buku ini juga terdapat kontrak-kontrak yang digambarkan secara umum antara 

raja kemudian sultan Palembang dengan VOC, pembangkangan Palembang 

terhadap VOC, Hindia Belanda maupun Inggris. Hal yang juga penting dalam hal 

buku ini adalah pemaparan tentang ciri kerajaan maritim yang berbeda dengan 

kerajaan agraris. Salah satunya yang terpenting adalah peranan para syahbandar 

dan saudagar serta pola hubungan antara sultan dan saudagar. Letak ibu kota 

Palembang sangat strategis sehingga mampu mengendalikan daerah uluan melalui 

sungai-sungai yang dikenal dengan nama Batanghari Sembilan. Daerah ini 

dikenal sebagai daerah penghasil perkebunan untuk komoditi ekspor. Buku ini 

penting pula untuk mengetahui sistem pemerintahan, perekonomian, sosial dan 

budaya, dan hubungan Palembang dengan daerah-daerah lain baik dalam bentuk 

sekutu (Mataram, Jambi, VOC/Hindia Belanda ) maupun seteru (Banten, 

Mataram, VOC/Hindia Belanda). Sebagai salah satu sumber, buku ini cukup 

penting untuk melihat kondisi Palembang sebelum abad XIX, namun buku ini 

kurang memunculkan kondisi Palembang pada awal abad XIX, dan 

penggambarannya dalam buku ini hanya selintas. 

Sumber ketiga adalah disertasi bidang sastra karya M.O. Woelders 

berjudul ―Het Sultanaat Palembang 1811-1825‖. Disertasi ini membahas naskahnaskah 

Melayu yang berasal dari tulisan tangan (manuskrip) yang berkaitan 

dengan sejarah Kesultanan Palembang kurun waktu 1811-1825. Sesuai kurun 

waktunya, maka disertasi ini membahas konflik yang terjadi di Kesultanan 

Palembang. Menurut Woelders Sejarah dinasti ini menunjukkan gambaran 

pergantian tahta berulang kali (enam kali) sebagai akibat tindakan para penguasa 


30 

asing (Belanda dan Inggris) dan konflik internal yang terjadi di Kesultanan 

Palembang. Pelbagai hal di atas membawa Palembang pada kehancurannya pada 

1825. Disertasi ini tidak menggunakan arsip sebagai sumber primernya. Woelders 

juga hanya menganjurkan bahan bacaan yang terdapat dalam Daftar Pustakanya. 

Hal ini dapat dimaklumi karena disertasi ini adalah disertasi di bidang ilmu 

kesusastraan. Walaupun demikian, buku ini banyak membantu dalam usaha 

memperdalam pemahaman tentang Palembang pada perempat pertama abad XIX. 

Sesuai dengan kurun waktunya (1811-1825), otomatis tidak mampu 

menggambarkan kondisi sebelum itu yang merupakan salah satu bagian penting 

dalam sejarah Kesultanan Palembang. Berbagai konflik yang membawa 

kesultanan itu pada kehancuran tidak dapat dilepaskan pada berbagai faktor yang 

mendahuluinya yang terjadi pada awal abad XIX. 

Kekosongan inilah yang dijadikan titik tolak dari disertasi ini. Di samping 

itu, disertasi Woelders yang mengandalkan manuskrip sangat sedikit membahas 

masa pemerintahan Inggris di Palembang dan pergolakan di Pulau Bangka 

pascaperang Palembang pada 1819. Hal lain yang tidak kalah penting adalah 

berbagai peristiwa yang terjadi di Kesultanan Palembang pada masa pemerintahan 

Sultan Najamuddin III. Woelders hanya memaparkan kejadian-kejadian penting di 

Palembang yang menyebabkan kesultanan itu harus diakhiri keberadaaannya oleh 

pemerintah kolonial Belanda. Di dalam disertasinya Woelders tidak banyak 

menyentuh berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pihak Belanda dalam rangka 

memperkokoh kekuasaan di Kesultanan Palembang. Kekurangan itu dilengkapi 

dengan berbagai data dan fakta seputar berbagai rancangan dan keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian, sejarah Kesultanan 

Palembang akan tergambar secara utuh. 

Buku-buku lain yang membahas seputar Palembang pada masa 

Kesultanan, antara lain buku Husni Rahim membahas tentang Sistem Otonomi 

dan Adminsitrasi Islam, Studi tentang Pajabat Agama Masa Kesultanan dan 

Kolonial di Palembang yang merupakan disertasinya yang telah diterbitkan oleh 

PT. Logis Wacan Ilmu tahun 1998. Buku ini lebih banyak memaparkan tentang 

peran penghulu sebagai pejabat dalam bidang agama Islam, sebagai konsekuensi 

logis dengan diterapkannya hukum Islam di Kesultanan Palembang, dan 


31 

perubahannya setelah masa kolonial. Tesis S2 Masyhuri dari Universitas 

Indonesia, berjudul Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di 

Palembang 1790-1825.Tesis yang ditulis tahun 1983 ini belum diterbitkan. 

Artikel yang membahas seputar Palembang awal abad XIX jumlahnya 

cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah karya P.H. Van der Kemp 

―Geschiedenis van Een Engelschen Raid of Hollandsch Grondgebeid‖, dalam de 

Gids, jilid I terbitan tahun 1898, dan ―Palembang en Banka in 1816 – 1820‖, 

dalam BKI terbitan 1900. E.B. Kielstra dalam de Gids ―De Ondergang Van Het 

Palembangsche Rijk‘‘tahun 1892. 

Naskah peninggalan Kesultanan Palembang jumlahnya cukup banyak, 

seperti naskah yang terhimpun dalam Naskah Palembang BR 157 yang terdapat di 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam disertasi ini, naskah yang 

digunakan adalah ―Syair Perang Menteng‖, atau ―Syair Perang Palembang‖, 

‖Syair Nuri‖, dan ―Undang-Undang Simbur Cahaya‖. Naskah ―Undang-undang 

Simbur Cahaya‖ telah diterbitkan beberapa kali, baik masa pemerintahan Hindia 

Belanda. Naskah paling muda yang telah diterbitkan, dan digunakan pada 

penlitian ini terbitan 1984. Ketiga naskah tersebut berkaitan erat dengan 

penelitian ini. Naskah-naskah lokal ini digunakan sebagai data sekaligus 

dimaksudkan sebagai pembanding terhadap naskah-naskah kolonial yang banyak 

digunakan dalam disertasi ini. 

1.7 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini membahas Kesultanan Palembang pada perempat pertama abad 

XIX. Untuk memperjelas penulisan ini, akan digunakan konsep-konsep berikut. 

Kesultanan Palembang, sebelum menjadi kesultanan, merupakan sebuah kerajaan. 

Kata ―kerajaan‖ dan ―raja‖ berasal dari bahasa Sansekerta yaitu raiya yang berarti 

‗kerajaan‘ atau ‗pemerintahan‘. Kata ―raja‖ berasal dari raj yang berarti ‗raja‘. 

Dengan demikian, kerajaan adalah suatu wilayah pemerintahan yang dipimpin 

oleh raja (Moedjanto, 2001: ix). 

Sebagai penguasa tertinggi di seluruh kerajaan, kekuasaan raja tidak 

terbatas. Dalam konsep politik Melayu, raja menduduki posisi yang sangat 


32 

penting. Hal itu tercermin dalam Sejarah Melayu yang menempatkan raja 

setingkat nabi dan pengganti Tuhan di dunia, sebagaimana tergambar dari kutipan 

berikut: 

―Hendaklah tuluskan hatimu pada berbuat kebaktian kepada Allah 

subhanahu taala dan rasulnya, dan jangan kamu sekalian lupa pada 

berbuat kebaktian kepada raja kamu. Maka kata hukuma, ‗Adalah 

raja yang adil itu dengan nabi salla‘llah u‘alaihi wasallam umpama 

dua buah permata pada sebentuk cincin; lagipun raja itu umpama 

ganti Allah di dalam dunia, kerana ia zulli ‘llahu fi ‘l-‘alam. Apabila 

berbuat kebaktian kepada raja, seperti berbuat kebaktian kepada 

Allah subhanahu wataala.Yakni berbuat kebaktian kamu akan Allah 

dan rasulnya dan akan raja inilah wasiatku kepada kamu semua. 

Hendaklah jangan kamu lupai. Supaya kebesaran dunia akhirat kamu 

peroleh‖ (Shellabear, 1989: 141). 

Dari kutipan di atas, menempatkan raja ―sejajar‖ dengan nabi bermakna 

bahwa seorang raja di samping memegang kekuasaan duniawi, juga kekuasaan 

agama. Dua kekuasaan di tangan satu penguasa inilah yang harus dimaknai 

sebagai ―sejajar‖ dengan nabi. Hal itu dapat dilihat pula pada kata zulli ‘llahu fi ‘l- 

‘alam yang bermakna pengganti Allah atau bayangan Allah di dunia. Dengan 

posisi demikian, maka manusia wajib beribadah kepada Allah, taat kepada sunnah 

rasul dan mengabdi kepada raja. Begitu pula sebaliknya, yaitu raja harus berbuat 

adil kepada rakyatnya. Lebih lanjut dalam Sejarah Melayu disebutkan pula bahwa 

―rakyat itu umpama akar, yang seperti raja itu umpama pohon, jikalau tiada akar 

nescaya pohon tiada dapat berdiri demikian lagi raja itu dengan segala rakyatnya‖ 

(Shellabear, 1989). Penggambaran tentang hubungan yang saling berkaitan antara 

raja dan rakyatnya. Betapa tidak, sebatang pohon tidak akan mampu berdiri tanpa 

akar, begitu pula sebaliknya akar tidak akan hidup tanpa pohon (Hashim, 1990: 

160). 

Dalam konsep Islam, raja adalah Khalifah 15 (pengganti) Tuhan di bumi, 

sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur‘an berikut: 

15 Kata khalifah berasal dari kata takhallafa yang berarti mengikuti (di belakang 

orang lain) dan menggantikan tempatnya. Dengan demikian, Khalifah Allah berarti 

“pengganti Allah di muka bumi. (Rahim,1998:19-22). Sebagai penggati Allah di muka 

bumi, maka pengertian Khalifah adalah raja yang menguasai urusan politik (dunia) dan 

urusan agama (akhirat). Konsep ini sudah berkembang di dunia Islam sejak zaman 

Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. 


33 

(Allah berfirman), ―Wahai Dawud. Sesungguhnya engkau Kami 

jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikan keputusan 

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah Engkau 

mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari 

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 

hari perhitungan.‖ (Qs. 38:26) 

Sebagai khalifah, raja harus bertindak adil terhadap rakyatnya. 

Konsep ―wakil Tuhan‖ di bumi ini, dalam pelaksanaannya telah 

menempatkan raja sebagai penguasa mutlak yang menjadi satu-satunya 

penghubung antara manusia dan Tuhan. Hal ini bertujuan agar manusia selamat di 

dunia dan di akhirat, melalui satu-satunya jalan, yaitu dengan tunduk kepada 

raja. Pemahaman demikian dapat dirujuk pada sejarah Islam klasik. Disebutkan 

bahwa para penguasa Abbasyiyah di Irak telah menempatkan dirinya sebagai 

―bayangan Tuhan di bumi.‖ Maknanya adalah para penguasa tersebut adalah 

wakil Tuhan yang mendapat perlindungan dari-Nya. Hal itu disebabkan 

Abbasyiyah mendapat pengaruh budaya Parsi sebelum Islam. (Rahim, 1998:23) 

Pada perkembangannya, raja juga disebut sultan. Kata sultan merupakan 

derivatif dari kata kerja salata yang berarti menguasai atau memimpin 

(Ensiklopedi Islam Indonesia,1992). Penggunaan gelar itu mulai dipakai oleh 

para penguasa muslim secara resmi sejak abad ke-5 Hijriyah (abad XI). Dengan 

demikian sultan adalah orang yang diamanahi untuk memimpin atau menguasai 

sebuah kerajaan Islam. Perubahan tersebut tidak menyebabkan kekuasaan seorang 

raja yang berkuasa sebagai sultan berubah. Sultan tetap sebagai khalifah di bumi, 

yang menguasai pemerintahan dan agama. 

Di Palembang, penggunaan gelar sultan pertama kali digunakan pada masa 

pemerintahan Abdul Rahman, yang bergelar Khalifatul Mukminin Sayidul Imam. 

Perubahan bentuk tersebut menandai lepasnya Palembang dari pengaruh 

Mataram. Dalam Babad Tanah Jawi disebutkan bahwa Raden Fatah (Raja 

Demak) juga menyebut dirinya dengan nama Senapati Jimbun Ngabdu-Rahman 


34 

Panembahan Palembang Sayidin Panatagama 16 (Ras,1990:115-116). Ternyata 

gelar sayidin sudah digunakan sebelum lahirnya kesultanan Palembang. 

Di Kesultanan Palembang sultan juga menggunakan gelar susuhunan. 

Susuhunan artinya adalah yang dipuji (ditaruh di atas kepala) (Moedjanto dalam 

Antlov& Sven Cederrotl, 2001:x). Dalam kaitannya dengan Kesultanan 

Palembang, yang dimaksud dengan susuhunan adalah sultan yang telah 

menyerahkan kedudukannya kepada Pangeran Ratu yang telah mencapai usia 

dewasa. Susuhunan dapat disamakan fungsinya sebagai orang tua, namun, 

walaupun demikian, pengaruhnya masih sangat besar. Pada masalah penting 

posisi susuhunan masih kuat dan sultan hanya sebagai pelaksana dari perintahperintah 

susuhunan. 17 (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6). 

Badaruddin II (1804-1821) merupakan sultan ketujuh dalam sejarah 

Kesultanan Palembang. Sebagai penerus, ia juga berfungsi sebagai pemimpin 

dunia dan agama. Titah sultan bersifat mutlak baik di daerah kepungutan 18 

maupun sindang. 19 Meskipun demikian, sultan juga melibatkan para tokoh 

masyarakat yang terdapat di kedua wilayahnya, apabila tengah dihadapkan pada 

masalah besar yang harus melibatkan semua penduduk. Contohnya, Sultan 

mengumpulkan semua penguasa/elite di pusat maupun di uluan, bersumpah setia 

kepada sultan di Bukit Siguntang dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi 

Inggris maupun Belanda. 

16 Hubungan Palembang dengan Raden Fatah, disebutkan bahwa Raden Fatah adalah 

putera raja Majapahit Prabu Brawijaya dari ibu seorang perempuan Cina (Putri Cempa) yang 

diserahkan kepada penguasa Palembang Ario Damar. Raden Fatah lahir dan besar di Palembang 

(De Graaf dan TH. Pigeaud,1985:247). 

17 Hal itu dapat dibuktikan pada saat Sultan Badaruddin II mengangkat Pangeran 

Ratu sebagai sultan pascakemenangan melawan Belanda yang kedua (1819), namun, 

dalam kenyataannya semua ketentuan tetap di bawah kendali sultan. Sumber-sumber 

luar tidak satupun yang menyebutkan Sultan Badaruddin menyerahkan posisinya kepada 

Pangeran Ratu, kecuali Woelders dalam disertasinya “Het Sultanaat Palembang 1811- 

1825”. Sementara itu, penyerahan kekuasaan dari Sultan Najamuddin II kepada Prabu 

Anom yang berlangsung dalam kesepakatan antara keduanya dan Belanda di Bogor April 

1821, ternyata dalam pelaksanaannya semua keputusan setelah kesepakatan itu 

ditentukan oleh Najamuddin II, sampai ia dibuang tahun 1824. 

18 Kepungutan adalah daerah yang langsung berada di bawah pemerintahan 

sultan (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6) . 

19 Sindang meliputi daerah perbatasan Palembang sepanjang Jambi, Bengkulu 

dan Lampung. (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6) 


35 

Sebagai penguasa, sultan didampingi oleh benda-benda pusaka (regalia) 

yang berfungsi mendukung kekuasaan raja. Pusaka juga berfungsi sebagai tanda 

pemberian mandat kepada pembawa atau penerimanya. Untuk memperkuat 

legitimasi kekuasaannya, biasanya seorang raja akan mengumpulkan pusaka di 

keraton. Benda-benda pusaka biasanya berupa tombak, keris, atau bendera ini 

biasanya dikeramatkan (Selosoemardjan,1962: 17-18; Moedjanto dalam Antlo, 

Sven Cederroth, 2001:xxi). Keberadaan benda-benda pusaka ini sangat penting, 

sehingga timbul kepercayaan bahwa hilang pusaka berarti hilang pula kekuasaan. 

Dalam kaitannya dengan Kesultanan Palembang, pada saat Palembang 

diserang Inggris tahun 1812, Sultan Mahmud Badaruddin II mengamankan semua 

pusaka kerajaannya ke pedalaman (Blida). Berpindahnya pusaka kerajaan berarti 

berpindah pula kekuasaan. Hal ini menunjukkan kesiapan Badaruddin II untuk 

melanjutkan perjuangan di daerah uluan. Pusaka Kesultanan Palembang itu 

berupa: Keris, Pedang Hulu Kencana, Tombak, Tunggul Tulis Perada, Tunggul 

Payung (payung kerajaan), Bedil Seri Padah, Cap Stempel Sultan Machmud 

Badaruddin II (Woelders, 1975: 91,130, 184; Syair Perang…). 

Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh para priyayi 20 yang 

membidangi masalah pemerintahan, agama, kehakiman dan syahbandar. Di 

daerah uluan terdapat pemerintahan marga 21 yang dipimpin oleh pasirah dengan 

gelar Depati. Penghubung antara sultan dan penguasa uluan adalah para Jenang 

atau Raban. Para Depati membawahi Proatin yang berkedudukan di dusun-dusun. 

Kelompok Proatin inilah yang berhubungan langsung dengan rakyat (matagawe). 

Golongan terkemuka dalam suatu kelompok disebut elite (Kartodirdjo, 

1983:vii). Kelompok ini menurut Pareto (1973: 26-27), terbagi dua yaitu elite 

yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (nongoverning 

elite). Tetapi Pareto lebih memusatkan perhatiannya pada elite yang 

memerintah. Kelompok ini mencakup individu yang langsung atau tidak langsung 

20 Priyayi (golongan ningrat) adalah keturunan raja atau sultan. Golongan ini 

dapat disebabkan karena keturunan atau atas restu raja, yang terdiri dari pangeran, 

raden, dan masagus (Sevenhoven, 1971: 25). 

21 Marga adalah sekumpulan dusun yang agak luas, yang terdiri dari sekitar 

enam sampai sebelas dusun dipimpin oleh seorang depati/pasirah. Pada mulanya marga 

terbentuk karena faktor genealogis yang berkembang secara geografis (ANRI, Bundel 

Palembang No. 62.2). 


36 

memainkan peranan penting dalam pemerintahan. Kelompok ini mempunyai 

jabatan politik pada tingkat tertentu, umumnya bersifat turun temurun. Sedangkan 

Mosca (1973: 210-212) berpendapat bahwa elite adalah klas yang memegang 

kekuasaan yang umumnya berjumlah sedikit. Kelompok ini menjalankan semua 

fungsi politik dan memonopoli kekuasaan. 

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan elite di Kesultanan 

Palembang adalah kelompok penguasa yang terdiri dari sultan dan golongan 

bangsawan yang memerintah baik yang ada di pusat pemerintahan maupun di 

uluan. Kelompok ini berhadapan dengan elite yang terdiri dari pemimpin pusat 

dan daerah/residen, tokoh militer Belanda dan Inggris. Di dalam kesultanan itu 

terjadi konflik, sehingga kaum elite kerajaan ini terbelah, yaitu antara pendukung 

Badaruddin II dan Najamuddin II. Akibat dari konflik-konflik tersebut terjadi 

pergantian (sirkulasi) elite. Pareto mengembangkan konsep pergantian elite yaitu 

selalu ada ―pergerakan‖ yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elite 

kelas atas hingga kelas bawah, begitu pula sebaliknya, sehingga terjadi perubahan 

yang menurunkan posisi elite dan memunculkan elite baru. Pergantian ini dapat 

terjadi pada kelompok-kelompok elite yang sedang memerintah atau antarelite dan 

penduduk, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Mosca juga 

mengembangkan teori pergantian elite. Lebih lanjut dikatakannya bahwa apabila 

elite sudah tidak mampu memberikan pelayanan kepada rakyatnya, misalnya 

muncul ―keyakinan/agama‖ baru, atau terjadi perubahan kekuatan-kekuatan sosial 

dalam masyarakat, maka telah terjadi pergantian elite penguasa (Varma,2003: 

200-203). 

Perebutan antarelite di Kesultanan Palembang yang melibatkan elite dalam 

(Badaruddin II dan Najamuddin II) dan elite luar (Inggris dan Belanda). Perebutan 

dan pergantian elite menjadi bahasan dalam penelitian tentang Kesultanan 

Palembang pada kurun waktu 1804--1825. 

1.8 Metodologi 

Dalam bagian ini akan dibahas tentang metode penelitian dan Narativisme. 

Metode penelitian sejarah digunakan untuk membedah sejarah Kesultanan 

Palembang mulai dari pengumpulan data sampai dengan rekonstruksi. Sementara 


37 

itu, Narativisme dijadikan landasan dalam menafsirkan sejarah kesultanan ini 

dengan mengaitkan berbagai fakta dari masa lalu agar menjadi satu kesatuan yang 

utuh. Kedua bentuk tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh 

tentang gerak sejarah Kesultanan Palembang dalam kurun waktu 1804--1825. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mengacu 

pada empat tahap, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, 

interpretasi sumber dan rekonstruksi (Notosusanto, 1978: 11-12). Tahap 

heuristik adalah tahap penelusuran dan pengumpulan data. Data adalah sumber 

informasi utama dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini dilakukan penelusuran 

arsip, naskah, kajian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi dan 

wawancara. Arsip tersimpan di lembaga penyimpanan arsip resmi Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI). Di pusat penyimpanan arsip, disimpan arsip 

keresidenan yaitu Bundel Palembang, dan Bundel Bangka. Dalam katalog Bundel 

Palembang, arsip-arsip yang diperlukan untuk penulisan ini terdiri dari koleksi 

akhir abad XVIII, tahun 1800 sampai tahun 1825 bahkan sesudahnya, untuk 

melihat kondisi Palembang pascapenghapusan kesultanan. 

Di antara arsip yang diperoleh terdapat kumpulan surat, seperti Surat- 

Surat Keputusan Gubernur Jenderal VOC dan Hindia Belanda yang berkaitan 

dengan Kesultanan Palembang, surat-surat Residen Palembang kepada Gubernur 

Jenderal, surat-surat Residen Palembang kepada Komisaris Jenderal, surat-surat 

Komandan Militer kepada Residen Palembang, surat-surat Asisten Residen 

kepada Komisaris Jenderal, surat-surat wakil Inggris di Malaka kepada Sultan 

Palembang, memori jabatan dari para pejabat Belanda baik dalam hubungan 

mereka dengan pemerintah pusat di Batavia atau antara pejabat Belanda di 

Palembang dan pejabat Inggris di Bengkulu. 

Di samping arsip sebagai sumber primer, penelitian ini menggunakan 

beberapa sumber sekunder yang terdiri atas majalah-majalah dari masa lalu. 

Dalam majalah-majalah ini dimuat artikel-artikel baik sebagai laporan, kesaksian 

maupun tinjauan ilmiah yang ditulis oleh para peneliti, saksi peristiwa, perwira 

militer atau mereka yang tidak mencantumkan nama (anonim). Meskipun sudah 

diolah menjadi suatu tulisan ilmiah yang diterbitkan, karya-karya ini sangat 

Comment [DKM3]: Natarivisme digunakan 

untuk menulis dan bukan menafsirkan sejarah!! 


38 

bermanfaat karena memberikan informasi yang memadai, baik sebagai 

pelengkap maupun pembanding dari informasi yang diperoleh dari arsip. 

Majalah-majalah ini tersimpan di berbagai perpustakaan seperti koleksi 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budya Universitas Indonesia, Perpustakaan Kolese Santo Ignasius 

Yogyakarta, dan Perpustakaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 

Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Koleksi lain dari PNRI yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat 

kabar yang diterbitkan sezaman dengan peristiwa ini. Di antaranya adalah 

Bataviaasch Courant (1819,1821,1824) dan Java Gouvernement Gazette (1812). 

Meskipun diterbitkan di Batavia, kedua surat kabar ini menyajikan berita dari 

seluruh wilayah Hindia Belanda. 

Arsip lainnya adalah Regeeringsalmanak, atau agenda pemerintah. Data 

ini terbit dalam dua jilid sejak 1816 sampai dengan 1941. Pada periode 1816 

sampai 1876 Regeeringsalmanak hanya terbit satu jilid. Di dalamnya terdapat 

informasi tentang rujukan berbagai peraturan dan nama semua orang yang 

menduduki jabatan dalam dinas dan instansi pemerintahan kolonial Belanda. 

Aturan-aturan ini kemudian dicari dalam berbagai sumber lainnya, sehingga 

nama-nama orang tersebut bisa diketahui termasuk tanggal pengangkatan dan 

penempatan mereka. 

Langkah berikutnya adalah melakukan kritik terhadap data-data yang 

ada. Kritik terdiri dari kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern meliputi usaha 

untuk mengetahui tingkat orisinilitas, otentisitas, kredibilitas dan integritas data. 

Orisinilitas yaitu apakah data itu dibuat pada masa yang sama. Otentisitas adalah 

menyangkut keaslian data. Sedangkan Kredibilitas adalah apakah data itu layak 

dipercaya (tulis tangan/diketik, tinta yang digunakan, kertas dan lain-lain)? 

Integritas berkaitan dengan kualitas dan kelengkapan data. Berikutnya yang 

dilakukan adalah kritik Intern, tujuannya untuk mengetahui kebenaran data dan 

relevansinya dengan penelitian ini. Tahap penting berikutnya dalam penelitian 

dan penulisan sejarah adalah Interpretasi. Data-data yang telah dikritik dapat 


39 

diinterpretasikan dalam rangka menguak “makna” yang terkandung dari 

tumpukan data. Makna inilah yang disebut dengan fakta sejarah (Bunzl, 1997: 

39). Fakta-fakta tersebut ditafsirkan dan dianalisis untuk dijadikan dasar bagi 

rekonstruksi. Terakhir yang harus dilakukan adalah rekonstruksi, yaitu 

penyusunan fakta-fakta dalam usaha menemukan satu kesatuan utuh dari faktafakta 

yang terpisah, untuk mengetahui keterkaitan antara peristiwa satu dengan 

lainnya. Sehingga menjadi suatu karya sejarah ilmiah. 

Untuk membedah sejarah Kesultanan Palembang pada kurun waktu 1804- 

-1825, penelitian ini menggunakan Narativisme. Narativisme adalah metodologi 

dalam filsafat sejarah yang digunakan untuk merekonstruksi masa silam. 

Menafsirkan masa lampau, yang dilakukan adalah mengaitkan berbagai fakta dari 

masa silam yang semula tidak koheren dan tanpa struktur, menjadi satu kesatuan 

yang menyeluruh. (Ankersmit, 1987: 222-226; Lemon, 2003: 300-301). Dalam 

menginterpretasikan masa lampau, naratif menggunakan kata-kata yang terpilih 

(bahasa yang mudah difahami), sehingga menarik perhatian pembacanya. Jadi, 

linguistik mempunyai peran penting dalam narativisme (Ankersmit, 1994: 81-83) 

Dalam konteks keterlibatan Inggris dan Belanda di dalam sistem 

pemerintahan dan perekonomian Kesultanan Palembang, melalui kajian terhadap 

peran Sultan Muhammad Badaruddin II pada dasawarsa kedua abad XIX, 

pengaturan konfigurasi merupakan cara yang representatif untuk memunculkan 

konsep ―keberkaitan‖ dalam menciptakan detail fakta pada suatu relasi sebagai 

gambaran yang komprehensif dari suatu naratif. Dalam mewujudkan pengaturan 

konfigurasi dimaksud, fakta-fakta yang digunakan harus memiliki kecocokan 

dengan keseluruhan narasi historis untuk menopang keberkaitan konfigurasional. 

Menurut Ankersmit, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam 

mewujudkan sejarah naratif yaitu: pertama, harus menggambarkan seluruh bidang 

kehidupan, yang disusun berdasarkan rangkaian peristiwa sehingga tampak 

perubahannya. Kedua, naratif menghubungkan minimal dua peristiwa (situasi) 

yang berbeda, sehingga menjadi koheren (saling berhubungan) dan mampu 

menjelaskan keseluruhan peristiwa (Ankersmit, 1987: 226; Lemon. 2003: 299- 

300). 

Comment [DKM4]: Untuk menulis, bukan 

membedah!! Anda tidak membedah tetapi menelit 

dan menulsikannya. Salah persepsi! 


40 

Narativisme juga berusaha membuktikan adanya pola hubungan kausalitas 

antara peristiwa yang satu dan yang lain. Hal ini tidak terlepas dari sifat kedua 

dari metodologi ini yaitu bahwa peristiwa yang terjadi merupakan suatu 

rangkaian, tidak berdiri sendiri. Sebagai konsekuensi dari paradigma tersebut, 

metodologi narativisme tidak dapat dilepaskan dari unsur kronologis dalam 

peristiwa yang saling berkaitan. Sifat ini membedakan penulisan sejarah 

narativisme dengan penulisan suatu kronik yang tidak menunjukkan keterkaitan 

antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya. 

Lebih lanjut Kuntowijoyo (2003: 149-150) menyebutkan tiga syarat yang 

harus dipenuhi dalam menulis sejarah naratif yaitu colligation, plot dan struktur 

sejarah. Pada syarat pertama, disebutkan bahwa dalam menulis sejarah harus 

menemukan inner conection (hubungan dalam) dari berbagai peristiwa sejarah. 

Syarat kedua, yaitu merangkai fakta hingga menjadi satu kesatuan yang utuh 

sekaligus melakukan interpretasi dan eksplanasi. Syarat ketiga, perlunya struktur 

sejarah sebagai ―rekonstruksi yang akurat‖. Lebih khusus akan dibahas tentang 

poin kedua yaitu interpretasi dan eksplanasi. Interpretasi yang dimaksudkan 

adalah menafsirkan jiwa dan pengalaman manusia yang tidak tampak, dengan cara 

menempatkan diri sendiri pada diri orang lain. Dengan demikian, akan mampu 

mengungkapkan apa makna dari simbol-simbol yang tampak. Eksplanasi adalah 

keteraturan yang saling berkait. Jadi, kausalitas yang terdapat di dalam teori 

Ankersmit merupakan bagian dari eksplanasi. Eksplanasi juga dimaksud untuk 

membuat suatu generalisasi. Meskipun pada kenyataannya sejarah itu 

mendeskripsikan gejala tunggal, namun sejarah juga mengenal konsep-konsep 

umum, contohnya ―peodalisme, pergerakan nasional‖ yang sudah diterima oleh 

masyarakat umum. 

Hal yang penting dalam narativisme adalah adanya istilah ―ini terjadi‖ 

(this happened) dan ―kemudian itu terjadi‖ (then that happened) dan seterusnya. 

Kekuatan operasional dari istilah ―then‖ dalam narativisme hanya berarti 

sepenuhnya apabila hal tersebut berhubungan dengan kejadian-kejadian (actions 

or occurences). Narativisme dapat dilakukan, apabila terdapat kejadian-kejadian 

yang menjelaskan adanya suatu perubahan. Dalam pemahaman tersebut naratisme 

adalah kisah yang memiliki hakekat suatu perubahan sebagai hakekat dari sejarah. 

Comment [DKM5]: Naratif itu 

metodologi?????????????????? 


41 

Bentuk ini mampu memberikan eksplanasi yang kuat dan menyeluruh tentang 

sesuatu yang ―menyebabkan terjadi, kejadian itu sendiri dan apa yang akan 

terjadi‖. Dengan demikian, suatu peristiwa (kejadian, tindakan, peristiwa) 

dijelaskan dari peristiwa sebelumnya yang menunjukkan adanya suatu perubahan 

yang merupakan hakikat dari sejarah (Lemon, 2003: 299-301). 

Menurut Lemon, ada tiga hal pokok yang merupakan komponen 

narativisme, sebagai berikut: 

1. Narativisme tidak mengisahkan suatu peristiwa tunggal, melainkan 

menghubungkan dua atau lebih dari peristiwa-peristiwa dengan rumusan 

‗ini terjadi, kemudian itu terjadi‘, yang menyebabkan terjadinya 

perubahan. 

2. Adanya hubungan kausalitas antarperistiwa, bahwa suatu peristiwa 

disebabkan oleh peristiwa sebelumnya dan mengakibatkan peristiwa 

berikutnya. 

3. Narativisme berbeda dengan kronik yang hanya mendeskripsikan urutan 

kronologis sekelompok fenomena dari yang lebih awal ke yang lebih 

akhir. Sementara itu narativisme lebih menekankan kronologi dalam arti 

pembedaan waktu (periodisasi) yang sangat ketat. 

Naratif yang digunakan untuk merangkai berbagai peristiwa harus 

kronologis dalam menjelaskan rangkaian yang dipaparkan. Intinya adalah 

merangkai berbagai peristiwa untuk menjelaskan pada setiap tahap dengan 

mengacu pada fakta yang relevan dan signifikan dari data (Lemon, 2003: 301- 

302; 347-349). Cara ini digunakan untuk menjelaskan konflik yang terjadi di 

Kesultanan Palembang, baik yang disebabkan oleh faktor ekstenal maupun 

internal yang mengakhiri eksistensi Kesultanan Palembang. Dengan demikian, 

narativisme sebagai metodologi untuk eksplanasi terhadap permasalahan tersebut 

dapat dipandang sebagai suatu upaya rekonstruksi masa silam. 


42 

1.9 Sistematika Penulisan 

Disertasi ini terdiri atas tujuh bab. Bab pertama merupakan pendahuluan terdiri 

dari latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi 

penelitian, batasan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi, 

dan sistemetika penulisan. 

Bab kedua, akan mendiskripkan tentang kondisi Kesultanan Palembang 

akhir abad XVIII dan awal pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II. Di 

dalamnya tercakup pula tentang sistem pemerintahan, dan ekonomi. Awal 

pemerintahn Sultan Mahmud Badaruddin II Kesultanan Palembang berlangsung 

dengan baik, kondisi itu mulai mempunyai warna lain sejak kasak kusuk yang 

dilakukan oleh Raffles untuk mendapatkan dukungan dari sultan dalam rangka 

mengusir Belanda dari kepulauan Nusantara. Pendudukan Inggris atas Batavia 

dimanfaatkan oleh sultan untuk mengusir Belanda dari bumi Palembang. Inilah 

awal pemicu keterlibatan Inggris secara langsung di Kesultanan Palembang. 

Bab ketiga, akan membahas tentang perebutan suksesi di Kesultanan 

Palembang antara kedua bersaudara yang disutradarai oleh Inggris. Pada bab ini 

juga dibahas masa pendudukan Inggris di Kesultanan Palembang. 

Bab keempat, meliputi pembagian kekuasaan antara Sultan Badaruddin II, 

Sultan Najamuddin II dan pemerintah kolonial Belanda. Pembagian itu 

merupakan skenario Belanda untuk memperkokoh kekuasaan di wilayah ini. 

Keberadaan Belanda juga harus berhadapan dengan Inggris sebagai konsekuensi 

dari saling dukung antara Inggris yang mendukung Sultan Najamuddin II dan 

Belanda yang mendukung Sultan Badaruddin II. 

Bab kelima, menguraikan tentang perang Palembang yang terjadi sebanyak 

tiga kali antara pihak kesultanan dan Belanda. Dari ketiga peprangan tersebut, 

dua kali peperang dimenangkan oleh Kesultanan Palembang, sedangkan pada 

peperangan yang ketiga Palembang harus mengakui keunggulan armada dan 

pasukan Belanda yang telah disiapkan dengan sangat matang. Apa yang terjadi di 


43 

Palembang berimbas secara langsung maupun tidak langsung terhadap Bangka, 

sehingga selama kurun waktu itu di Pulau Bangka juga terjadi pergolakan 

melawan Belanda. 

Bab keenam, menguraikan kondisi pascadibuangnya Sultan Badaruddin II, 

yaitu masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin III. Pada masa itu 

kedudukan Belanda makin kuat ditandai dengan penyerahan kekuasaan pada 1823 

kepada pemerintah Belanda. Perasaan tersingkir dan tidak puas menyebabkan 

Sultan Najamuddin III melancarkan perlawanan dan mundur ke uluan. Akan 

tetapi, perlawanan itu tidak banyak berarti karena minimnya sarana pendukung, 

sementara Belanda makin kokoh. Dengan dibuangnya Sultan ke Banda, jabatan 

sultan ditiadakan. Mewakili pemerintahan asli dijalankan oleh Pangeran Perdana 

Menteri. 

Bab tujuh adalah bab terakhir yang merupakan kesimpulan penelitian ini. 


44 

BAB 2 

KESULTANAN PALEMBANG 

AKHIR ABAD XVIII DAN AWAL ABAD XIX 

Kesultanan Palembang pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX, mengalami 

kemajuan khususnya di bidang ekonomi. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari 

mundur dan hancurnya organisasi dagang kolonial VOC. Di bidang politik 

pemerintahan juga mengalami kestabilan. Kondisi demikian diterima oleh 

Pangeran Ratu pada saat dirinya ditasbihkan sebagai sultan Palembang dengan 

gelar Sultan Ratu Mahmud Badaruddin II. Dalam kondidi demikian, kesultanan 

ini dihadapkan pada situasi perang Eropa yang berlanjut di kawasan ini yaitu 

keinginan Inggris menduduki Pulau Jawa. Untuk itu, Raffles mengadakan 

―pendekatan‖ kepada Sultan Badaruddin II. Keberhasilan Inggris menduduki 

Batavia, dimanfaatkan oleh Sultan untuk menduduki dan menghancur Loji Sungai 

Aur dan para penghuninya. 

Penolakan Sultan Badaruddin II atas keinginan Inggris menggantikan 

Belanda, membawa kawasan ini menjadi sasaran ekspedisi Inggris. Ekspedisi 

tersebut merupakan awal terjadinya konflik internal di kesultanan tersebut. 

Konflik tersebut terus berlangsung dan melibatkan berbagai pihak. Inggris dan 

Belanda menjadi bagian penting dalam berbagai konflik tersebut, sampai nantinya 

membawa kehancuran bagi Palembang. Dengan pembahasan pada bab ini, akan 

tergambar bagaimana kondisi awal Kesultanan Palembang, dan kehadiran Inggris 

di kawasan ini, serta akibat yang ditimbulkannya. 

2.1 Pemerintahan 

Penguasa tertinggi di pusat pemerintahan Kesultanan Palembang adalah sultan. 

Kekuasaan sultan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Sultan dibantu oleh 

putera mahkota yaitu Pangeran Ratu. Pangeran Ratu berperan sebagai calon raja, 


45 

wakil sultan yang berkuasa penuh apabila sultan berhalangan, dan penasehat 

sultan. Dalam menjalankan tugasnya, Pangeran Ratu berada di bawah perwalian 

Pangeran Adipati (nantinya menjadi Sultan Najamuddin II) (Java Gouvernement 

Gazette, 2 Mei 1812 No. 10; Sturler, 1855:71). 

Sultan Muhamad Bahauddin memiliki empat orang putera, yaitu Raden 

Hasan Pangeran Ratu (putera mahkota), Pangeran Adi Menggala, Pangeran Adi 

Kesumo, dan Pangeran Nata Kesumo. Setelah Sultan Muhamad Bahauddin wafat, 

digantikan oleh Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Ratu Mahmud Badaruddin II. 

Selanjutnya, Sultan Badaruddin II mengangkat adik-adiknya sebagai 

pembantunya, yaitu adik pertamanya yang bernama Pangeran Adi Menggala 

diangkat sebagai Pangeran Adipati. Dua adiknya yang lain yaitu Pangeran Adi 

Kesuma diangkat dengan gelar Pangeran Aryo Kesuma, dan Pangeran Nata 

Kesuma diangkat dengan gelar Pangeran Suryo Kesuma. Keduanya menduduki 

posisi sebagai pejabat kerajaan, sedangkan Pangeran Adipati berkewajiban 

membimbing Pangeran Ratu dalam rangka mempersiapkan diri menjadi sultan. 

Ketiga adik sultan berkewajiban memberikan nasehat kepada sultan, dan 

membantu tugas-tugas sultan. Sebagai pejabat penting kesultanan, mereka 

sewaktu-waktu dapat mewakili sultan dalam berbagai pertemuan atau perjanjian. 

Sultan juga didampingi oleh para pejabat lain yang mengurusi masalah 

pemerintahan dan keamanan, agama, peradilan dan bidang perdagangan. Pertama, 

bidang pemerintahan dan keamanan dipegang oleh Pangeran Notodirojo. Ia 

bertugas mengurus masalah pemerintahan dan keamanan. Dalam menjalankan 

tugasnya Pangeran Notodirojo dibantu oleh Tumenggung Kerto, tugasnya 

menangani masalah pemerintahan dan keamanan. Dalam kondisi perang, 

Pangeran Notodirojo dan jajarannya bertanggungjawab untuk memobilisasi 

penduduk dari ibu kota hingga ke uluan. Tumenggung Kerto membawahi empat 

pegawai yang bertanggungjawab di bidangnya masing-masing, yaitu Tumenggung 

(urusan administrasi), Ronggo (urusan keluarga istana), Demang (mengangani 

masalah keamanan dan pengaduan masyarakat) dan Ngabehi/Ingabehi (bertugas 

sebagai mata-mata pemerintah). Kedua, urusan agama dipegang oleh Pangeran 

Penghulu Nato Agamo (umumnya berasal dari keluarga sultan). Tugas utamanya 

adalah melaksanakan upacara keagamaan di masjid Agung, penasehat sultan dan 

Comment [DKM6]: Apakah orang ini yang 

nantinya menjadi Sultan Najamuddin II??) 

Comment [DKM7]: Apakah istilah negara di s 

tepat? Ataukah perlu digantikan dengan kesultana 

Comment [DKM8]: Perdana Menteri sekarang 

Ingat istilah Perdana Menteri untuk negara 

Anglosakson dan Francofon sangat berbeda 

konsepnya. 


46 

mengawasi peradilan agama. Pejabat di bawah Pangeran Penghulu Nato agamo 

adalah Penghulu, Penghulu Kecil/Khatib Penghulu, Lebih/Lebai Penghulu dan 

Khatib. Tugas mereka menangani masalah warisan, perkawinan, perceraian dan 

peribadatan. Ketiga, Urusan peradilan dipegang oleh Pangeran Kerto Negoro. 

Peradilan di Kesultanan Palembang didasarkan pada hukum adat yang ditetapkan 

oleh sultan. Pangeran Kerto Negoro dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu 

oleh pejabat yang bergelar Tanda. Tanda dan aparatnya menangani para pelaku 

kejahatan sebelum diajukan ke pengadilan dan melaksanakan hukuman yang 

sudah diputuskan oleh pihak pengadilan. Masalah-masalah besar yang tidak dapat 

ditangani oleh aparat di uluan dan ibu kota diserahkan kepada sultan melalui 

Pangeran Kerto Negoro dan aparatnya. Keempat, bidang perdagangan 

dipercayakan kepada syahbandar yang menangani masalah perdagangan dan 

pelabuhan. Syahbandar menangani masalah penting di bidang perdagangan, 

menangani perselisihan yang terjadi antarawak kapal atau perahu. Dalam 

menjalankan tugasnya syahbandar dibantu oleh tiga sampai empat orang pegawai. 

Para pembantu Syahbandar membidangi perdagangan (sistem tiban dan tukon) 

dan bea cukai (cukai atas komoditi impor tetap seperti perak, kain, garam, sutra, 

benang emas). Selain para pegawai tersebut, masih ada lagi pegawai-pegawai lain 

di istana yang bertugas membantu dan memperlancar jalannya pemerintahan 

(Java Gouvernement Gazette, 2 Mei 1812 No. 10; Masyhuri, 1983: 42-44; 

Peeters, 1997: 11-12; Sevenhoven, 1971: 25-29; Woelders, 1975: 85). 

Wakil pemerintah pusat di uluan (pedalaman) antara lain jenang (jeneng) 

dan raban. Jenang berasal dari golongan rakyat biasa yang berkedudukan di 

uluan, sedangkan raban berkedudukan di ibu kota kerajaan. Kelompok ini 

berasal dari golongan bangsawan. Kedua pejabat itu bertugas untuk menarik 

pajak dari rakyat, dan menjalankan pemerintahan di pedalaman (membawahi para 

depati). Walaupun demikian, para jenang tidak berwenang dalam bidang 

peradilan di uluan. Bidang peradilan di uluan menjadi hak para depati dan proatin 

(ANRI, Bundel Palembang No. 15.7; No. 62.2). 

Pemerintahan di daerah pedalaman dijalankan oleh Pasirah dengan gelar 

Depati. Depati adalah kepala marga. Mereka bebas menjalankan pemerintahan 

sendiri di uluan.. Depati dibantu oleh beberapa proatin (anak buah), Beginda, dan 

Comment [DKM9]: Apa maksudnya masalah 

vital di sini??? 

Comment [DKM10]: Jadi antara Jenag dan 

Raban berbeda. Dengan demikian tidak bisa 

digunakan kata ‗atau‘ 

Comment [DKM11]: Bandingkan tugasnya 

dengan Depati. Semua menjalankan pemerintahan 

di pedalaman. Jadi bedanya apa? 


47 

Kria. Tugas mereka adalah menjalankan pemerintahan, peradilan dan menjaga 

tradisi. Para Depati yang telah lama memegang jabatannya mendapat gelar 

Pangeran, contohnya gelar Pangeran dari daerah Komering. Pertimbangan 

pemberian gelar adalah karena orang-orang dari daerah itu dipersiapkan untuk 

ikut dalam peperangan (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6; No. 15.7; Sturler, 

1855:76). 

Kepala dusun disebut Kria, dan Pembarab. Ia disebut pembarab jika 

dusun tersebut menjadi pusat pemerintahan Marga. Kria, Beginda, Lurah atau 

Ingabehi/Ngabehi secara bersama-sama disebut Proatin atau Anak Beras 22 dengan 

pakaian kebesaran berupa kopiah dari rotan (resam) yang dijahit dengan benang 

emas atau perak. Tugas utama mereka adalah menegakkan keamanan dan hukum 

serta mempertahankan adat kebiasaan lama. Beberapa masalah kecil (pencurian, 

penipuan, pelanggaran adat) diselesaikan oleh proatin dan para pembantunya di 

tingkat dusun. Hukuman itu dalam bentuk denda (uang ringgit, real Spanyol 

maksimal dua belas real atau benda/binatang). Denda-denda tersebut menjadi 

sumber pendapatan Depati dan proatin (Undang-Undang Simbur Cahaya, 1994). 

Untuk masalah yang lebih besar, seperti pemberontakan atau pembunuhan yang 

dilakukan terhadap seorang depati, penyelesaiannya dilakukan oleh para depati 

bersama-sama dengan proatin di bale-bale marga. Apabila kasus ini tidak dapat 

diselesaikan di tingkat marga, permasalahan itu dilimpahkan ke pusat 

pemerintahan di Palembang (ANRI, Bundel Palembang No.15.7; No. 62.7). 

Di tingkat Marga, kepala urusan agama dipegang oleh Lebai Penghulu, 

sedangkan di tingkat dusun dipegang oleh Khatib dan tingkat yang paling bawah 

yaitu kampung dipegang Kaum. Para pejabat tersebut mengurus masalah-masalah 

yang berkaitan dengan agama Islam, seperti perkawinan, perceraian, talak, rujuk, 

zakat, fitrah dan kematian. Mengajar mengaji ditangani oleh Lebai Penghulu. 

Kaum bertugas memelihara masjid, langgar, padasan, tempat-tempat keramat, 

22 Pada prinsipnya nama-nama tersebut mempunyai kedudukan yang sama yaitu 

sebagai kepala dusun. Perbedaan nama lebih disebabkan oleh lokasi atau kebiasaan 

masyarakat pendukungnya secara turun temurun. Contohnya, kepala dusun Sunsang 

disebut Ingabehi/Ngabehi, karena lokasinya berada di muara Sungai Musi (pintu masuk 

ke ibukota Palembang) yang berfungsi sebagai mata-mata dan menjadi dusun sikap 

(menjadi pendayung sultan dan penjaga muara sungai). 


48 

memandikan mayat, mengajar mengaji dan menulis. Para Kaum menjalankan 

tugasnya secara sukarela (Undang-undang Simbur Cahaya, Bab III, 1994). 

Di setiap kampung terdapat Panagawe, yaitu para pelaksana tugas harian. 

Panagawe, terbagi atas empat bidang yaitu: Natakasuma, Natakarti, Wangsaguna, 

dan Martonagoro. Natakasuma mengurusi masalah perkebunan, Natakarti 

bertugas menerima dan melayani tamu-tamu dari dusun lain, Wangsaguna 

menangani masalah keamanan dan ketertiban, dan Martonagoro membantu 

Depati (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7). Kedudukan Panagawe sangat 

strategis, karena mereka berhubungan langsung dengan rakyat dan merupakan 

bagian dari rakyat itu sendiri (lihat diagram Struktur Pemerintahan Kesultanan 

Palembang). 

Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang 

Sultan 

P.Ratu 

Ratu 

P.N.A P.KN P.N D Syb 

NNNNa 

toAgam 

a Phl Tnd T Kr Sdg 

P Kc 

L.Ph 

Jng/Rbn 

Dpt/Psr 

Kht 

Proatin 

matagawe 

Keterangan 

Sultan : Penguasa tertinggi. 

P. Ratu : Pangeran Ratu (Putera Mahkota) 

P.N.A : Pangeran/ Penghulu Nato Agamo (Keagamaan) 

P.K.N : Pangeran Kerto Negoro (Kehakiman) 

Comment [DKM12]: Mungkin singkatannya 

PKN (tiga digit) 


49 

P.Nd :Pangeran Notodirojo/ Pangeran Perdana Menteri (Pemerintahan dan 

Keamanan) 

Syb : Syahbandar (Perdagangan) 

Sdg/P : Saudagar/Pegawai 

Phl : Penghulu 

Tdn : Tanda 

T Kr : Tumenggung Kerto 

Sdg : Saudagar 

P Kc : Penghulu Kecil 

L.Ph : Lebih Penghulu/ Lebai Penghulu 

Jng/Rbn : Jenang/Raban 

Dpt/Psr : Depati 

Kh : Khatib 

Sumber : Masyhuri, 1983: 47; Undang-Undang Simbur Cahaya, 1994. 

Apabila seorang Kria atau Baginda wafat, para Panagawe bersama-sama 

Matagawe (rakyat) dusun bersidang, dan mereka memilih orang yang selanjutnya 

akan diangkat sebagai kepala dusun (umumnya yang diangkat adalah putera atau 

kerabat dekat/saudara kepala dusun yang meninggal). Pemilihan ini akan 

dilaporkan kepada Depati, yang kemudian diumumkan kepada seluruh penduduk 

(ANRI, Bundel Palembang No.15.7). 

Penduduk uluan dibagi dalam dua kelompok yaitu matagawe dan alingan. 

Pengelompokan ini sudah ada sejak zaman Sultan Abdul Rahman yang dikenal 

juga dengan nama Cinde Balang. Matagawe adalah penduduk yang terdapat di 

susun-dusun dan marga yang bekerja dan memiliki kewajiban membayar pajak. 

Jumlahnya tidak tetap, tetapi secara umum sekitar sepuluh persen dari jumlah 

penduduk. Apabila seorang matagawe meninggal dunia, posisinya digantikan oleh 

puteranya. Kecuali bila tidak memiliki keturunan anak laki-laki, akan diangkat 

seorang matagawe baru. Alingan adalah para pekerja yang bekerja di bawah 

perlindungan (aling). Mereka bertugas membantu menyelesaikan tugas-tugas 

matagawe. Jadi, alingan adalah bagian dari matagawe (ANRI, Bundel Palembang 

No. 15.7; No. 62.2; Bijdrage tot…, 1877:97; Faille, 1971: 44). 

Untuk wilayah Bangka-Belitung yang menjadi bagian dari Kesultanan 

Palembang, Sultan mengangkat wakilnya sebagai pemimpin di daerah tersebut 

yang bergelar depati atau batin. Mereka umumnya berasal dari penduduk 

setempat atau bangsawan dari ibu kota Palembang. Para depati atau batin bertugas 

menjalankan pemerintahan lokal atas nama sultan Palembang, sedangkan masalah 

Comment [DKM13]: Istilah Anon tidak ada 

dalam kamus, yang ada adalah Anonim. 


50 

penambangan timah diserahkan kepada para teko/tiko. Teko adalah petugas yang 

mengurusi masalah pertambangan timah yang berkedudukan di ibu kota 

Palembang. Dalam menjalankan tugasnya, teko memberikan wewenang kepada 

kongsi. Kongsi bertugas melakukan pembukuan, mengirimkan laporan dan 

menetap di Pulau Bangka. Kelompok inilah yang berhubungan langsung dengan 

para pekerja tambang timah di Pulau Bangka. Jadi, teko merupakan wakil sultan 

yang menangani semua urusan pertambangan timah di ibu kota Palembang. 

Hanya pada waktu-waktu tertentu saja teko melakukan kunjungan ke tambangtambang 

timah di Pulau Bangka (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Clercq, 1845: 

125; Korten Schets…, 1846: 132-133). 

Wilayah kekuasaan sultan dibagi dua, yaitu Kepungutan dan Sindang. 

Kepungutan asal katanya pungut, adalah daerah utama yang diperintah langsung 

oleh sultan. Di wilayah tersebut, sultan menetapkan (memungut) pajak dan 

bantuan tenaga manusia. Sindang adalah daerah perbatasan yang penduduknya 

bertugas untuk menjaga perbatasan 23 . Karena terletak jauh dari ibu kota kerajaan, 

daerah sindang memiliki kebebasan yang luas. Mereka bebas dari semua beban 

dan pajak/setoran kepada pemerintah pusat. Meskipun demikian, mereka 

mengakui pertuanan kepada sultan yang diwujudkan dengan cara milir sebo (seba) 

yaitu ke ibu kota untuk mempersembahkan upeti berupa makanan kepada sultan. 

Sebaliknya, mereka akan memperoleh atur-atur atau rubo-rubo (hadiah) seekor 

ayam pupu (sejenis ayam aduan) sebagai bukti perkenan sultan. Milir Sebo adalah 

simbol keterikatan dan bukti tunduk serta patuh kepada sultan yang dibalas sultan 

dengan penghormatan yang sama kepada rakyatnya. Sultan menganugerahkan 

piagam kepada mereka yang dikenal dengan nama Undang-Undang Sindang 

Mardika (Peraturan Penjaga Perbatasan yang Bebas). Tugas yang diberikan oleh 

raja kepada penduduk tersebut adalah menjaga perbatasan dari serangan musuh, 

menangkap pelarian dan mengusir musuh (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6; 

No. 62.6; Stibbe, 1932: 353; Brauw, 1855: 187). Sebagai penjaga perbatasan, 

Comment [DKM14]: Halaman sudah berubah 

23 Wilayah Sindang terdiri dari Kikim, Marga Gumai Ulu, Gumai Talang, Gumai 

Lembak d Mulak, Ampat Lawang, Rejang, Kisam, Makakau dan Rawas (Brauw, 1855: 

187). Hal ini berarti di luar Sindang , merupakan daerah kepungutan yang diperintah 

langsung oleh Sultan. Kedua wilayah itu secara geografis tidak tidak memiliki batasbatas 

yang jelas dan tidak ditemukan di dalam peta-peta peninggalan kolonial. 


51 

posisi kelompok Sindang sangat strategis. Mereka adalah kelompok terdepan yang 

harus mempertahankan kewibawaan sultan dari serangan penduduk dari daerah 

lain. Hal itu terbukti pada saat Kesultanan Palembang telah dihapuskan oleh 

Belanda, mereka berjuang mempertahankan eksistensinya hingga pertengahan 

abad XIX. 

Untuk berhubungan dengan rakyatnya di pedalaman, sultan mengangkat 

wakilnya yang disebut raban atau jenang (jeneng). Raban adalah pejabat yang 

berasal dari golongan bangsawan dan berkedudukan di ibu kota, sedangkan 

jenang adalah pejabat yang berasal dari rakyat biasa dan berkedudukan di uluan. 

Mereka bertugas mewakili sultan untuk menarik pajak pada rakyat dan 

menegakkan pemerintahan sultan di pedalaman. para jenang tidak memiliki 

wewenang di bidang peradilan di daerahnya masing-masing. Di uluan bidang 

peradilan menjadi wewenang para depati dan proatin (ANRI, Bundel Palembang 

No. 15.7; No. 62.2). Apabila ada beberapa kelompok atau suku menolak 

kebijakan pusat dan melakukan pemberontakan, para pemberontak dikenai 

hukuman Kapanjing, yaitu dengan cara diasingkan ke daerah lain. Daerah yang 

dijadikan tempat Kapanjing adalah Marga Pegagan Ilir (Ogan) dan Sunsang. 

Hukuman ini mengakibatkan rakyat tunduk kepada Jenang. Undang-undang yang 

mengatur tentang hukuman kepada penduduk yang bersalah, terdapat di dalam 

undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-undang Ratu Sinuhun 24 atau 

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja (Undang-Undang Susuhunan Cinde Balang) 

(ANRI, Bundel Palembang No. 62.2; No. 15.7). 

Di wilayah Kepungutan terdapat pula kesatuan wilayah yang disebut Sikap. 

Pembentukannya untuk memenuhi kebutuhan istana. Sikap adalah dusun yang 

sebagian penduduknya mendapat tugas dari keraton. Pada waktu-waktu tertentu 

mereka bekerja untuk kepentingan keraton, misalnya mengangkut hasil bumi, 

menyediakan tenaga pendayung perahu keraton, menggarap sawah dan 

membangun rumah untuk sultan. Sebagai imbalannya mereka bebas membayar 

pajak. Contohnya penduduk Blida (Musi Ilir), mereka bekerja di dalam keraton 

Comment [DKM15]: Maksud Anda??? 

Comment [DKM16]: Kalimat ini bisa 

menimbulkan mis interpretation! 

24 Undang-Undang Simbur Cahaya dikeluarkan oleh Ratu Sinuhun (abad XVII) 

yang mengatur tentang kehidupan penduduk Palembang, terdiri dari “Aturan Bujang 

Gadis (39 pasal), Aturan Marga (33 pasal), Aturan Dusun (17 pasal), dan Aturan 

Berladang dan Ambil Ikan (13 pasal) (Gersen, 1876: 110-131). 


52 

untuk mengambil air. Pada kurun waktu 1818-1819 jumlah mereka berkisar 500- 

600 orang. Daerah lain yang juga termasuk ke dalam kelompok sikap adalah 

penduduk daerah Sunsang, Sukarami (Musi Ulu) dan daerah-daerah yang terdapat 

di aliran sungai-sungai besar. Tugas mereka adalah mendayung perahu sultan. Di 

samping itu, terdapat orang miji (orang yang disetorkan) yaitu penduduk yang 

menyerahkan tenaganya untuk kepentingan sultan (ANRI, Bundel Palembang No. 

62.2; No. 15.7; No. 47.6; Sturler, 1855:243). 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa kelompok 

masyarakat yang mempunyai kewajiban mengabdikan dirinya kepada sultan dan 

keluarganya. Pengabdian tersebut bukan merupakan beban bagi penduduk. Hal 

tersebut disebabkan beban yang diberikan hanya pada sebagian kecil penduduk 

pada waktu-waktu tertentu, juga pengabdian tersebut dikaitkan dengan bakti 

kepada sultan, karena sultan adalah seorang khalifah. Itulah sebabnya bekerja 

untuk sultan merupakan ―anugerah‖ bagi mereka karena akan mendapat berkah. 

2.2 Perekonomian 

Mata pencaharian penduduk Palembang adalah bertani, menangkap ikan, 

mengumpulkan hasil hutan, dan tambang serta berdagang. Pada saat itu sistem 

pertanian masih sederhana, hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan 

sebagian dari hasil pertanian mereka dijual. Untuk mengolah lahan pertaniannya, 

mereka menggunakan pawang atau kapak, beliung atau kapak ringan Komoditi 

yang berupa hasil pertanian Palembang adalah lada. 25 Sementara itu, hasil alam 

25 Awal abad XV kebutuhan lada Eropa meningkat tiga kali lipat. Kebutuhan ini 

menyebabkan tanaman lada berkembang pesat di Nusantara. Di Pulau Sumatera lada 

banyak dihasilkan di wilayah Pidi, Pasai, Indragiri, Kampar, Pariaman, Indrapura, Silebar, 

Jambi, Palembang dan Lampung. Abad XVII lada merupakan produk paling laku di pasar 

Eropa. Harga lada pada tahun 1662 mencapai empat real per pikul. Tingginya harga lada 

di pasaran dan kewajiban menjualnya kepada VOC sesuai dengan kontrak, menyebabkan 

raja-raja Palembang mewajibkan rakyatnya menanam lada di daerah uluan, Bangka dan 

Belitung (terbesar di daerah Rawas) (lihat Laporan Muntinghe dalam Bundel Palembang 

No. 15.7). Akibatnya, Kesultanan Palembang merupakan salah satu penghasil lada 

terpenting di Nusantara. Konsekuensinya, Kesultanan Palembang makin menarik 

perhatian bangsa Eropa khususnya Belanda dan mengikat kontrak dengan sultan-sultan 

di sana. Perjanjian itu dituangkan dalam berbagai kontrak. Hal itu mendorong para 

penguasa Palembang melakukan perdagangan illegal dengan pihak asing seperti Inggris, 


53 

dari Palembang adalah timah 26 . selain hasil pertanian lada, masih banyak produk 

pertanian lainnya yang dihasilkan oleh Palembang, seperti kapas (ditanam di 

lokasi bekas tanaman padi yang telah dipanen), gambir, nila, tembakau (tembakau 

Ranauw/Ranau sangat laku baik di Palembang maupun diluar Palembang karena 

disukai oleh konsumen sehingga memiliki nilai jual yang tinggi), sirih, buah 

pinang, gambir, rami, dan pisang. Buah-buahan yang terkenal adalah mangga, 

durian, cempedak, jeruk nipis, nanas, jambu bol, jambu biji, pepaya, srikaya, buah 

nona, langsat, prambeh, duku, rambutan, delima dan bidara. (ANRI, Bundel 

Palembang No. 62.2; No. 62.7; Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812). 

Keberadaan komoditi lada dan timah yang sangat dibutuhkan dan laku di 

pasaran, telah meningkatkan peran Kesultanan Palembang dalam bidang 

perdagangan dan pelayaran. Jika pada zaman Sriwijaya wilayah Palembang 

dikenal hanya sebagai kawasan yang strategis dan salah satu pusat perdagangan, 

pada abad XVIII wilayah itu berkembang menjadi kawasan yang menghasilkan 

timah dan lada. Keduanya mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kondisi 

itu menyebabkan Palembang menjadi salah satu kesultanan yang masyhur. 

Keuntungan dari hasil perdagangan itu menyebabkan Kesultanan Palembang 

mampu membangun keraton yang besar dan kokoh, masjid yang terindah di 

Hindia Timur, benteng-benteng dan kuburan keluarga sultan (Kawah Tengkurep) 

(Faille, 1971: 52). 

Sebagai komoditi yang sangat penting pada waktu itu, timah dijadikan 

bahan dasar untuk berbagai barang kebutuhan hidup sehari-hari, antara lain kaca, 

cangkir teh,tempat lilin, bejana altar leluhur, kertas dupa (Cina memproduksi 

kertas timah terbesar dan mengekspornya ke kawasan Asia Tenggara), pematri 

kapal-kapal bocor, pelapis peti kayu (canisters) kemasan untuk dibawa ke Eropa. 

Comment [DKM17]: Oleh siapa. Siapa yang 

menyukai tembakau Ranau ini? 

Comment [DKM18]: Tiba-tiba nyelip di sini?? 

Comment [DKM19]: Apakah istilah Hindia 

Belanda sudah ada pada abad XVIII? 

Amerika, Prancis, Cina dan pedagang pribumi lainnya. Di sisi lain, pihak Belanda terus 

berusaha melakukan berbagai macam cara agar lada dari Palembang tetap dimonopoli 

oleh Belanda (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2; Leur, 1967:125). 

26 Timah ditemukan pada 1709/1710 di Pulau Bangka. Belanda yang sejak 1642 

secara resmi menjalin hubungan dengan Palembang, berusaha keras untuk menguasai 

penambangan dan perdagangan timah. Untuk mewujudkan maksud tersebut, Belanda 

memperbaharui kontrak pada 1722. Dengan dilaksanakannya pembaharuan kontrak 

tersebut, Belanda menjadi pemegang monopoli lada dan timah. Penambangan timah di 

Pulau Bangka mengalami perkembangan pesat sehingga Bangka menjadi salah satu 

penghasil timah terbesar di dunia (Stapel. 1940: 97). 


54 

Timah juga digunakan sebagai bahan campuran kuningan dan timbel (lead). 

Timah juga menjadi komoditi eksklusif karena menjadi bahan membuat senjata 

dan uang logam.. Di Kesultanan Palembang dan Banten, produk olahan dari timah 

dijadikan alat tukar (koin) yang disebut picis/pitis 27 (Erman, 2009: 75; 

Heidhues,2008:4-5). Begitu banyak yang dapat dibuat dengan menggunakan 

bahan dasar timah, sehingga sangat wajar apabila timah menjadi komoditi yang 

sangat dicari oleh bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. 

Sebagai pemilik timah, ditopang oleh lada dan komoditi dagang lainnya, 

menjadikan posisi Kesultanan Palembang dilematis, Di satu sisi kekayaan 

Kesultanan Palembang telah membawanya pada kemasyhuran. Di sisi lain, 

kekayaan itu membawa bencana, karena bangsa-bangsa di dunia khususnya 

Belanda dan Inggris bersaing ketat untuk menguasainya. Persaingan itu 

menyebabkan konflik baik antara Kesultanan Palembang dan Belanda, 

Kesultanan Palembang dan Inggris maupun Belanda dan Inggris (Java 

Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812; Ricklefs, 2005: 154, 157; Woelders, 1975: 

75-80; Kielstra, 1892:79; Faille,1971: 28). 

Wilayah Palembang terdiri atas kawasan dataran tinggi dan rendah. 

Daerah Kesultanan Palembang banyak dialiri oleh sungai-sungai besar dan kecil, 

rawa-rawa dan laut/selat. Sungai-sungai besar yang terdapat di wilayah 

Palembang dikenal dengan nama Batanghari Sembilan. Kondisi demikian 

menyebabkan Kesultanan Palembang sangat kaya akan hasil perikanannya 28 . Oleh 

Comment [DKM20]: Maksudnya apa??? 

Comment [DKM21]: Tidak jelas maksud And 

27 Picis terdiri dari dua macam yaitu uang buntu (tanpa lobang) dan uang teboh 

(berlobang di tengah) dengan diameter berkisar 12mm-21mm. Bentuknya dua macam 

yaitu bulat dan segi delapan. Uang buntu sudah mulai beredar di kalangan penduduk 

sejak awal abad XVII. Nilai mata ini adalah 320 keping uang buntu sama dengan satu 

dollar Spanyol, sedangkan uang teboh nilainya lebih rendah dari uang buntu yaitu 4000 

keping uang teboh sama nilainya dengan satu dollar Spanyol (Oorspronkelijke…, 1856: 

278). 

28 Jenis-jenis ikan yang dihasilkan dari sungai-sungai Palembang antara lain tapa, lemak, 

lais, tembakang, patin, bandeng, kluyu, pareh, dalum, blidah, sagaret, arok, toman, tongkol, delak, 

buju, lele, juara, blutulang, tebangkang dan masih banyak lagi jenis lainnya. Ikan-ikan yang 

menjadi primadona adalah lemak, lais, patin, jangutan, delek, dan kali. (ANRI, Bundel Palembang 

No. 62.7; No. 62.2). Dari sumber di atas, jelas terlihat bahwa sebagian ikan-ikan yang disebutkan 

adalah ikan-ikan sungai. Hal ini disebabkan wilayah Kesultanan Palembang banyak dialiri oleh 

sungai-sungai besar yang dikenal dengan nama ―Batanghari Sembilan‖ yang mampu menghasilkan 

ikan berlimpah untuk dikonsumsi atau diperdagangkan. Sampai dengan sekarang, penduduk 

Sumatera Selatan tetap mengandalkan ikan sungai untuk konsumsi dan diperdagangkan. 


55 

karena itu, salah satu sumber mata pencaharian utama penduduk di wilayah itu 

adalah menangkap ikan. Sebagai contoh penduduk Sunsang menggantungkan 

hidup mereka dari menangkap ikan. Ikan dan udang kering, terasi dijual ke Pulau 

Jawa dan pulau-pulau lainnya (ANRI, Bundel Palembang No. 62.7; No. 62.2). 

Dari berbagai produk yang dihasilkan Palembang, sebagian dimanfaatkan 

untuk ekspor, antara lain rotan, getah, damar, damar wangi, kayu laka, lilin, 

gading gajah, tanduk kerbau, emas pasir, kopi, gula aren, gambir, pinang, lilin, 

kayu manis, nila, lada, tembakau, rami, tebu, getah naga, sarang burung, katun 

mentah, katun murni, kemenyan, tikar rotan, karet, lada, beras, emas, kain, baju, 

berbagai kerajinan tangan, tembaga olahan, kuningan dan tembikar. Produk 

tambang selain timah adalah emas (banyak terdapat di Rawas, Pasumah), sulfur, 

besi dan baja 29 . Komoditi di atas dibawa oleh penduduk dari uluan ke ibu kota 

dengan perahu atau rakit. Semua produk yang telah terkumpul di ibu kota 

Palembang, dijual kepada pedagang perantara yaitu para pedagang Cina dan Arab. 

Kedua kelompok etnis tersebut memperdagangkannya kembali kepada para 

pedagang asing dan daerah lainnya di Nusantara. Barang-barang tersebut 

diperjualbelikan atau ditukar dengan berbagai produk impor, antara lain garam, 

kain linen, wol, sutera, tembaga, gula, minyak kelapa, kacang, candu, kertas, 

genting, tembikar Cina, alat-alat rumah tangga yang terbuat dari besi, benang 

emas, obat-obatan, teh, bahan makanan dan minuman. Selanjutnya, berbagai 

produk Palembang diekspor ke berbagai wilayah seperti Tiongkok, Siam, Jawa, 

pantai timur Sumatera, Lingga dan pulau-pulau lain di Nusantara. Satu-satunya 

barang impor dari Eropa yang sangat diminati di Asia Tenggara selama berabadabad 

adalah senapan. (ANRI, Bundel Palembang No. 62.7; No. 15.7; Java 

Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812; Reid, 2004: 327; Sevenhoven, 1971: 47; 

s‘Gravesande, 1856: 459-460). 

Banyaknya jenis produk komersial yang dihasilkan oleh Kesultanan 

Palembang membuat kesultanan itu menjadi rebutan antara bangsa-bangsa Eropa, 

Comment [DKM22]: Maksudnya kotak apa?? 

Comment [DKM23]: Kain linen maksudnya?? 

29 Baja dan besi terdapat di Pulau Belitung, keduanya dipakai untuk membuat 

senjata dan peralatan lainnya (Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812; Baud, 1853: 42). 


56 

khususnya Belanda dan Inggris 30 . Berdasarkan kontrak-kontrak yang dibuat oleh 

Belanda sejak abad XVII dan Inggris abad XIX dengan Kesultanan Palembang 

membuktikan bahwa Kesultanan Palembang sangat penting di mata bangsabangsa 

Eropa. Kesultanan Palembang juga terkenal sebagai penghasil berbagai 

kerajinan, seperti: ukir gading, ukir kayu, pandai besi, tembaga, emas, tenun 31 , 

sulam, , dan kaligrafi. Mereka mengolah emas menjadi sarung keris (pendok), 

batang keris (kara) yang indah. Mereka juga mencampur emas dengan tembaga 

sehingga menjadi logam yang indah yang disebut swasa. Dari campuran ini dibuat 

berbagai barang kebutuhan rumah tanggah (ANRI, Bundel Palembang No, 62.2; 

Paulus, 1918: 182). 

Hasil-hasil kerajinan ini diekspor ke Siam. Nilai jual ekspor itu mencapai 

500-1000 ringgit Spanyol atau setara dengan f 3500-f 7000 per tahun. Tembaga 

hitam adalah campuran tembaga murni dengan emas. Dari campuran ini 

dihasilkan perhiasan yang sangat berkualitas. Penduduk Kesultanan Palembang 

telah mengenal teknik perekatan yang baik, sehingga mampu mengolah tembaga 

dan timah menjadi kuningan, yang nantinya dioleh kembali untuk dijadikan bahan 

dasar pembuatan lila (meriam kecil), kotak sirih, nampan, ketel teh dan berbagai 

jenis peralatan rumah tangga. Mereka juga ahli mengolah perak, permata dan 

gading. Keahlian lainnya adalah melukis, bertukang, pengrajin sepatu, dan 

pembuat perahu. Berdasarkan laporan de Kock kepada Gubernur Jenderal pada 

1821 (seusai penaklukan Palembang) bahwa orang Palembang ahli membuat 

amunisi 32 , meriam, pengecor kuningan dan pembuat senapan. Pengecor kuningan 

dan pembuat senapan umumnya dilakukan oleh orang Cina (ANRI, Bundel 

Palembang No. 47.6; No. 62.2; Veth, 1869: 654). 

Comment [DKM24]: Mengapa muncul istilah 

Kolonialis??? Anda sedang membahas bangsabangsa 

dan bukan menganalisis apa yang mereka 

lakukan!! 

Comment [DKM25]: Apa itu loker? 

Comment [DKM26]: Maksud Anda apa? 

Comment [DKM27]: Apa itu bunga emas??? 

Comment [DKM28]: Apa itu pertukang kayu? 

30 Kerajaan Jambi adalah contoh daerah yang ditinggalkan oleh Inggris tahun 

1679. Akibatnya, para pedagang maritim nusantara dari Jawa, Makasar, dan Eropa 

lainnya tidak lagi berlabuh di pelabuhan Jambi pada awal abad XIX. Sejak pertengahan 

Abad XVIII sampai Abad XIX Belanda mengabaikan posnya di Jambi (Ricklefs, 2008: 158; 

Locher-Scholten, 2008: 44, 48). 

31 Palembang sangat terkenal penghasil kain tenun, baik yang menggunakan 

benang katun, sutera maupun emas. Sampai sekarang Palembang dikenal sebagai 

penghasil kain songket yang potensial dan diminati baik oleh masyarakat yang berasal 

dari dalam maupun dari luar negeri. 

31 Bahan utama mesiu adalah campuran saltpeter dan belerang, bahan-bahan ini 

banyak ditemukan di daerah Rejang (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2). 


57 

Para perempuan umumnya membuat bahan pakaiannya sendiri dengan 

membuat sarung, penutup kepala, dan pakaian dengan menggunakan katun yang 

berasal dari Eropa yang dihiasi dengan berbagai motif bunga. Produk mereka 

sangat menonjol karena berkualitas tinggi. Para pengrajin Palembang sangat 

terkenal dengan keahlian menenun baju dan kopiah Arab dengan benang emas, 

pelet (prada) dan bordir, seperti jenis trawangan dan katun putih sulam kait yang 

indah. Bahkan benang yang indah yang terdapat di Padang dan bagian Sumatra 

lainnya berasal dari Palembang. Di daerah uluan juga terdapat kerajinan katun 

tetapi bahan dan cara pembuatannya masih kasar (ANRI, Bundel Palembang No. 

62.2; Veth, 1869: 654). 

Sultan Palembang dalam menjalankan perdagangan dengan rakyat 

memberlakukan sistem tibang (tiban) 33 dan tukong (tukon). 34 Sistem itu sekaligus 

berfungsi sebagai pajak. Oleh karena itu, harga untuk barang-barang yang akan 

diserahkan kembali kepada penduduk yang menyerahkan komoditi dari uluan 

dinaikkan harganya sebesar seratus hingga dua ratus persen. Sebaliknya, produk 

dari uluan yang dijual kepada sultan harganya diturunkan. Dengan demikian, 

penduduk uluan membeli barang dari sultan dengan harga telah dinaikkan dan 

menerima uang dari hasil penjualan produk mereka dengan harga yang lebih 

rendah. Di luar produk tersebut, sultan tidak memungut tibang-tukong, antara lain 

untuk produk lada, kopi, lilin, gading gajah, kapas, tembakau, gambir dan beras. 

Kedua sistem perdagangan tersebut, menyebabkan sultan mampu menumpuk 

kekayaan. Keuntungan lain yang sangat potensial bagi Kesultanan Palembang 

adalah produk timah, yang merupakan komoditi yang paling diminati saat itu. Hal 

lain yang dapat dijelaskan bahwa dengan adanya sistem perdagangan tukong, 

berarti penggunaan uang sudah merata di Kesultanan Palembang. Uang yang 

beredar umumnya dollar Spanyol, dan mata uang lokal yang dikeluarkan oleh 

pihak kesultanan. Koin Palembang dikenal dengan nama pitis/picis dan dukaton 

(ANRI, Bundel Palembang No. 62.2; No. 15.7; Marsden, 2008: 333). 

Comment [DKM29]: Apa itu Katun Eropa?? 

Apa bedanya dengan kain linen, atau katun biasa? 

Comment [DKM30]: Formulasi kalimat Anda 

tidak jelas! 

33 Tibang adalah hak sultan untuk mendapatkan komoditi dari pedalaman, yang 

ditukar dengan barang-barang impor. Barang-barang tersebut antara lain baju Jawa, 

kain Bengala putih, kapak/parang besi dan garam (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7). 

34 Tukong adalah hak sultan untuk membeli komoditi dari pedalaman dengan 

harga yang telah ditentukan (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7). 


58 

Pada masa pemerintahan Sultan Najamuddin II, pemungutan tibangtukong 

dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Sultan 35 , menetapkan agar tiap 

marga menyetorkan beberapa komoditi yang sebelumnya tidak termasuk ke 

dalam tibang dan tukong, antara lain: beras, lada, kopi gambir, lilin, rotan, dan 

kerbau. Di samping jumlah komoditinya bertambah, harga barang impor yang 

berfungsi sebagai tibang dinaikkan antara 50 dan 100 dollar Spanyol dari harga 

sebelumnya. Sebaliknya, dalam bentuk tukong harga komoditi dari pedalaman 

diturunkan. Hal lain yang memberatkan adalah frekuensi pelaksanaan tibangtukong 

menjadi dua sampai empat kali setahun dari sebelumnya yang hanya dua 

kali setahun. Berbagai ketentuan tersebut, menyebabkan beban rakyat semakin 

berat. Pelaksanaan kewajiban tersebut secara hirarki diserahkan oleh Jenang 

kepada Depati, selanjutnya Depati mendelegasikannya kepada para proatin, dan 

terakhir para proatin membebankannya kepada setiap matagawe dan alingan 

(ANRI, Bundel Palembang No. 15.7; No. 47.6). Dengan demikian, yang paling 

berat memikul beban tersebut adalah kelompok matagawe dan alingan. Dampak 

negatifnya masih mereka rasakan meskipun Sultan Najamuddin II tidak berkuasa 

lagi. 

2.3 Hubungan Kesultanan Palembang dengan Belanda dan Inggris 

Abad XVIII merupakan masa kemunduran VOC sampai akhirnya dilikuidasi pada 

31 Desember 1799. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebabnya antara lain 

mundurnya perdagangan, penyelundupan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat 

VOC. Begitu parahnya korupsi dan kolusi yang tumbuh di VOC, sehingga VOC 

dari Vereenigde Oost Indische Compagnie oleh beberapa orang diplesetkan 

singkatannya dari VOC menjadi Vergaan Onder Corruptie (Hancur karena 

korupsi). Padahal pada abad sebelumnya VOC mempunyai kontribusi besar pada 

Comment [DKM31]: Singkatannya apa VOC? 

35 

Najamuddin II sebagai sultan tidak memiliki kekayaan, sebab dengan 

mundurnya Sultan Badaruddin II ke uluan (1812), Sultan Badaruddin II membawa harta 

kekayaan ke pedalaman. Najamuddin II juga kehilangan sumber pendapatan utama (lada 

dan timah Bangka) dengan diserahkannya Pulau Bangka-Belitung kepada Inggris. Kondisi 

itu diperparah dengan adanya blokade dan gangguan keamanan yang dikerahkan oleh 

Sultan Badaruddin II dari daerah Rawas (Woelders, 1975: 8; Kielstra, 1892 : 82; 

Kemp,1898: 255). 


59 

negara induk dengan kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya. Saat itu VOC 

mengkonsentasikan aktivitasnya hanya di daerah Jawa Barat, pantai utara Pulau 

Jawa dan Maluku. VOC hanya bersaing dengan orang-orang Inggris di 

Palembang. Pos-pos VOC di Palembang, Timor, Makassar, Padang, dan 

Kalimantan Selatan pada dasarnya hanya sekedar lambang, kekuasaannya sudah 

sangat lemah, sehingga VOC berusaha menutupinya dengan cara menambah 

hutang. Pada tahun 1783 hutang VOC sudah mencapai f 55 juta, dan menjelang 

akhir abad XVIII hutang itu membengkak mencapai 12 milyar gulden. Dengan 

demikian, akhir abad XVIII VOC sebagai kongsi dagang besar terbelit hutang 

yang besar, ketidakefisiensian dan krisis keuangan yang membawanya pada 

kebangkrutan. (Furnivall, 2009: 51-52; Ricklefs, 2008: 238; Hoek, 1862: 1; Hall, 

1988:294). 

Perdagangan dan pelayaran VOC di Kesultanan Palembang juga 

mengalami kemunduran pada 1780-an. Menurunnya peran VOC sebagai badan 

dagang milik Belanda, menyebabkan terjadi pula penurunan penyerahan timah 

oleh pihak Kesultanan Palembang kepada VOC. Hal ini disebabkan VOC tidak 

mampu lagi membeli timah, lada dan komoditi ekspor lainnya. Sebagaimana 

dilaporkan oleh Residen Palembang pada 5 April 1788, VOC hanya mampu 

membeli lada sebesar 2.000 pikul, sedangkan jumlah yang dijual oleh para 

pedagang Palembang ke Negeri Cina mencapai 20.000 pikul tiap tahun. Di 

samping itu, sejak 1787 produksi timah menurun, disebabkan terjadinya perang 

antara VOC dan gabungan kekuatan raja-raja Riau dan Lingga yang didukung 

dukungan oleh para bajak laut. Akibatnya, terjadi penjarahan, penghancuran, dan 

pembunuhan di Bangka. Pada 1796 VOC hanya mampu membeli timah sebanyak 

1.400 pikul setahun. (ANRI, Bundel Palembang No.49; Veth, 1869: 162-163; 

Erman, 2009: 77). 

Di tengah kemerosotan VOC di berbagai bidang, tambahan pula, 

peperangan yang dilakukannya melawan Inggris dalam Perang Inggris IV 

(1783—1787), yang tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal tersebut 

berimbas pula pada Pulau Bangka dalam menyediakan timah dan lada. Dalam 

hubungan ini, sejak dahulu ―hubungan‖ antara Riau-Lingga dan Bangka sangat 

erat. Bangka-Belitung merupakan kawasan yang tidak terpisahkan dari jaringan 

Comment [DKM32]: Maksudnya apa kata 

―mundur‖ di sini? Bisa menimbulkan interpretasi 

ganda! 

Comment [DKM33]: Ini perlu catatan kaki! A 

maksudnya Perang Inggris IV???? 


60 

perompakan dan penjarahan para bajak laut. Oleh karena itu, pertempuran yang 

berkecamuk di Riau-Lingga berdampak negatif bagi Bangka. Keadaan itu 

memperparah kondisi VOC dalam usaha mendapatkan timah dan lada. Kesultanan 

Palembang, juga menerima dampaknya dari peristiwa tersebut, karena 

keuntungan terbesar Kesultanan Palembang diperoleh dari perdagangan timah. 

Dalam kondisi demikian, Belanda harus menjalankan sistem hutang untuk 

mendapatkan timah dari Palembang, tetapi permintaan itu ditolak oleh Sultan 

Muhammad Bahauddin. Sultan juga menolak memberikan pinjaman kepada pihak 

Belanda. Sultan tetap mempertahankan penjualan secara tunai sesuai kontrakkontrak 

dagang antara Palembang dan Kompeni. Penurunan volume dagang VOC, 

dapat pula dilihat dari perbandingan antara kapal-kapal berbendera VOC dan 

kapal-kapal pribumi atau kapal-kapal asing yang merapat di pelabuhan 

Palembang. Tercatat hanya dua puluh kapal milik VOC yang merapat di 

Pelabuhan Palembang. Sebaliknya, kapal milik pribumi dan kapal asing lainnya 

mencapai 374 buah kapal dalam kurun waktu 1790--1792 (ANRI, Bundel 

Palembang No. 24; Masyhuri, 1983: 107). 

Dari uraian di atas tampak bahwa perdagangan dan pelayaran Palembang 

sangat berkembang dengan masuknya kapal-kapal dan perahu-perahu baik 

domestik maupun asing yang mencapai 200-an setiap tahun. Volume perdagangan 

yang besar, membawa keuntungan berlipat ganda bagi Palembang, sehingga 

Kesultanan Palembang terkenal kaya. Hal itu dapat dilihat dari usaha Raffles yang 

menjadikan Palembang sebagai kerajaan pertama yang didekatinya, dalam rangka 

mendapatkan dukungan dalam upaya melemahkan posisi Belanda sebelum 

penaklukan pulau Jawa. Kekayaan Palembang dapat dibuktikan dari kemampuan 

sultan membangun pertahanan dan membiayai pertempurannya selama di uluan 

(Bailangu dan Muara Bliti). Dengan kekayaannya pula Sultan Badaruddin II 

mampu mempersiapkan pertahanan yang kuat dan memperoleh kemenangan 

dalam dua kali pertempuran melawan Belanda (1819). 

Maraknya perdagangan gelap disinyalir oleh para pejabat di negeri 

Belanda menyebabkan VOC semakin terpuruk. Perdagangan gelap itu dilakukan 

Comment [DKM34]: Anda Gunakan Machmu 

atau Muhhamad Bahauddin??) 


61 

oleh pegawai-pegawai VOC, para pedagang Palembang 36 (Pedagang-pedagang 

Palembang terdiri dari orang-orang Bangka dan para pemasok timah), pedagangpedagang 

dari Lingga Riau, orang-orang Bone 37 dan para pedagang kecil pribumi 

lainnya. VOC tidak mampu lagi memaksa daerah-daerah yang berada di bawah 

pengaruhnya, untuk mematuhi aturan-aturan monopoli sehingga penyelundupan 

semakin lama semakin marak. Penyelundupan makin hebat sejak Inggris 

menguasai Penang (1786). Inggris menjadi fakor eksternal lemahnya VOC 38 . 

Menurut Marsden (2008: 330), pada 1780-an hanya sepertiga dari seluruh hasil 

lada dan timah yang berhasil dibawa ke Batavia, selebihnya dijual ke Cina secara 

gelap. Lada dan timah dibawa dari Bangka ke Malaka dan tempat-tempat lain 

khususnya ke Cina. Dalam kondisi demikian, VOC juga lebih memperhatikan 

kekuatan darat, sehingga armada lautnya 39 terbengkalai. Lemahnya VOC 

36 Sebagai kerajaan yang mata pencaharian utamanya berdagang, hubungan 

antara raja dan pedagang merupakan salah satu aspek penting. Raja sering menjadi 

pemodal bagi pedagang bahkan tidak jarang raja hidup dari hutang-hutang yang 

diterimanya dari para saudagar. Syahbandar diistilahkan sebagai “kas sultan”. 

Perdagangan gelap ini juga dipicu oleh perbedaan harga yang cukup tinggi antara harga 

VOC dan Inggris di Palembang (Faille, 1971: 6; Woelders, 1975: 84). 

37 Yang dimaksudkan adalah orang-orang Bugis pada umumnya. Mereka tidak 

hanya berasal dari Bone, melainkan dari wilayah lain. Hal itu disebabkan sejak Arung 

Palakka (1634--1696) berhasil menjadi penguasa di Sulawesi Selatan, ia memerintah 

secara otoriter. Akibatnya, banyak orang Makassar dan Bugis meninggalkan daerah 

mereka, menyebar ke wilayah-wilayah di Nusantara. Di wilayah barat penyebaran 

mereka sampai Sumatera, Semenanjung Malaya dan Thailand. Para petualang itu 

dikenal sangat terkenal keberaniannya sehingga membuat takut daerah-daerah di 

Nusantara yang didatanginya. (Ricklefs, 2008: 145-146). 

38 Sebagai penguasa perdagangan di Asia, Inggris memiliki kekuatan armada 

yang kuat untuk menopang keinginannya meluaskan jangkauan ke wilayah timur dari 

India sampai Cina. Dalam jalur tersebut Selat Malaka menduduki posisi yang sangat 

strategis. Ambisi tersebut memperoleh pijakan kuat dengan ditandatanganinya 

perjanjian antara Inggris dan Belanda pada 1784., yang memuat jaminan bagi Inggris 

untuk berlayar dan berdagang ke Timur. Jaminan tersebut memberi keluasaan bagi 

Inggris, untuk ikut aktif dalam maraknya “perdagangan gelap” khususnya timah Bangka 

di kawasan itu (Tarling, 1994: 13-14). 

39 Dengan didudukinya Belanda oleh Prancis dan mendirikan Republik Bataf (1795), 

Raja Willem V yang melarikan diri ke Inggris mengeluarkan maklumat bahwa koloni-koloni 

Belanda di Timur diserahkan kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Perancis. Oleh sebab itu, 

Inggris memblokade laut Jawa, dan menghancurkan armada dan galangan kapal milik Belanda. 

Pada awal 1807 Pulau Jawa sudah berhasil dikepung ole Inggris. Di Batavia tidak terdapat satu 

pun kapal Belanda berlabuh, sisa-sisa armada Belanda telah dihancurkan oleh armada Inggris. 

(Marihandono, 2005:73-77). Kelemahan angkatan laut Belanda sengaja dihancurkan angkatan laut 

Inggris sejak perang laut tujuh tahun, akibatnya hingga menyerah kepada kekuasaan Inggris (1811) 


62 

menyebabkan Sultan Palembang secara bertahap mengabaikan setoran wajib 

kepada pemerintah Belanda. Tahun 1803 setoran dari Palembang terhadap 

pemerintah Belanda merosot tajam, sampai akhirnya hilang sama sekali (ANRI, 

Bundel Palembang No.19; No. 24; Faille, 1971: 50; Hoek, 1862: 108; Woelders, 

1975: 4). 

VOC kuat (sampai pertengahan abad XVIII), serikat dagang itu memiliki 

armada laut yang besar, sehingga mampu menghalau para bajak laut dan 

mengamankan jalur perdagangan laut antara Palembang-Bangka dan Batavia 

bahkan di perairan Nusantara pada umumnya. Dengan demikian, VOC mampu 

pula mengamankan monopoli perdagangan timah, lada dan komoditi lainnya di 

Palembang. Hal ini berarti Kesultanan Palembang terikat ketat dengan semua 

kontrak dengan Belanda, yang intinya sulit bagi Palembang untuk menjual 

komoditinya di pasar bebas dengan harga kompetitif. Selanjutnya, ketika 

Kompeni dalam keadaan lemah, Kompeni tidak mampu lagi mengontrol jalur 

perdagangan laut mereka, sehingga pihak Palembang dapat leluasa menjual 

komoditinya di pasar internasional. Dengan demikian ―lemahnya VOC memberi 

keuntungan besar bagi Palembang‖. 

Kurangnya kontrol yang dilakukan oleh Kompeni di Selat Bangka 

menyebabkan perairan itu seolah ―tak bertuan,‖ sehingga terjadi banyak 

perompakan yang dilakukan oleh para bajak laut (elanong). 40 Kompeni tidak 

Comment [DKM35]: Ini kapan??? Pemerintah 

kolonial bari ada sejak awal abad XIX, sementara 

zaman VOC disebut zaman kompeni. 

Comment [DKM36]: Kapan maksud Anda??? 

kekuasaan Belanda tidak pernah sekuat sebelumnya. Kondisi itu mendesak Belanda untuk 

mengalihkan perhatiannya pada kekuatan angkatan darat 

40 Elanong (Lanun, Ilanun, Iranun) adalah Bajak laut atau perompak laut, berasal dari 

bahasa Mangindano ―I-lanao-en‖ yang berarti orang dari danau Lanao yang terletak di tengah 

pulau Mangindanao. Orang-orang ini meninggalkan tanah kelahirannya sejak abad XVIII. Daerah 

persebarannya adalah Kepulauan Sulu, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan pulau-pulau di 

Nusantara untuk mencari nafkah dengan cara merompak khususnya menangkap orang untuk 

dijadikan budak. Keberadaan kelompok ini di kawasan pantai timur Sumatra sudah berlangsung 

sejak abad XIV atau bahkan jauh sebelum itu. Dalam kaitannya dengan Palembang, dikatakan 

bahwa berdasarkan sumber Cina pada Abad XV Palembang terkenal sebagai ―pusat bajak laut‖ 

(Lapian, 2009:127, 137-138). Tokoh bajak laut awal Abad XIX yang paling terkenal di Kesultanan 

Palembang adalah Raden Jafar (bangsawan Palembang). Kekuatan dan kebangsawanannya 

menyebabkan sebagian bangsawan segan untuk menangkapnya, bahkan pihak Belanda 

mensinyalir diam-diam sultan mempunyai ―hubungan‖ dengan Pangeran ini. Sumber arsip 

menyebutkan, dibutuhkan kekuatan besar untuk menaklukkannya (sampai ribuan serdadu). 

Kekuasaannya tidak saja di perairan Selat Bangka dan pantai timur Sumatra tetapi sampai pantai 

laut Jawa. Pos-posnya terdapat di Bangka dan Belitung. Komoditi yang dirampas tidak saja timah 

atau lada tetapi juga beras yang sangat diperlukan oleh para pekerja tambang di Bangka. Tindak 

kejahatan yang dilakukan oleh Raden Jafar dan komplotannya telah berulang kali diberantas baik 


63 

dapat mengontrol wilayah itu lagi. Residen VOC di Palembang telah berulang kali 

mengajukan protes kepada Sultan Muhamad Bahauddin (1776--1804) mengenai 

hal tersebut. Sesungguhnya, pihak Sultan telah berulang kali menghalau elanong 

dari kawasan perairan Palembang. Agaknya, tindakan itu belum mampu 

mengatasi perompakan di laut. Akibatnya, Sultan Palembang hanya mampu 

menjual 4.280 pikul timah dan 500 pikul lada ke Cina. Hasil yang diperoleh dari 

penjualan timah yang disetorkan kepada Belanda hanya sebesar 16.000 ringgit. 

Terbatasnya timah yang diperoleh juga disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja 

untuk bekerja di tambang-tambang timah (para elanong membawa wabah 

penyakit menular ke Pulau Bangka, sehingga banyak penduduk yang meninggal 

dunia akibat penyakit menular itu) (ANRI, Bundel Palembang No. 24; Een en 

Ander…, 1914: 397-398; Kaiser, 1857: 85). 

Kontrol VOC yang lemah, tidak cukup membuat Sultan Bahauddin ingin 

melepaskan diri dari Belanda. Dari data yang ada, tampak bahwa Sultan tidak 

memiliki cukup kemampuan atau keinginan untuk melepaskan diri. Hal ini tidak 

terlepas dari ―hubungan baik‖ yang selama ini terjalin antara Palembang dan 

wakil pemerintah Belanda di Palembang. Terbukti dari pengakuan residen 

Belanda tentang sultan Palembang yang ―baik hati, tiada yang mampu 

menyamainya‖. Bagi Sultan Bahauddin pada waktu itu, hubungan antara dirinya 

dan wakil pemerintah Belanda berjalan sebagai ―mitra‖ dalam bidang ekonomi 

perdagangan. sehingga seolah-olah terjadi ―perdagangan bebas‖ yang membawa 

keuntungan bagi Palembang, akibat lemahnya VOC. Di samping itu, Sultan juga 

―sibuk‖ dengan masalah perompakan dan penyakit yang memaksa Palembang 

untuk lebih fokus pada urusan di dalam kerajaan. Jadi, jelaslah bahwa sosok 

Sultan Bahauddin bukan tipe orang yang ambisius untuk merebut ―kemerdekaan‖ 

dari Belanda. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah bentuk hubungan 

Palembang dan Belanda pada waktu itu adalah hubungan dagang, tidak 

melibatkan diri dalam pemerintahan apalagi dominasi teritorial. Kedaulatan sultan 

oleh sultan maupun VOC. Kekuatan Raden Jafar mampu mengalahkan armada laut 

PanglimaRahman pemimpin bajak laut dari Lingga. Pada 1802 Panglima Rahman berlayar dengan 

membawa armada sebanyak 70 perahu menyerang Muntok (pusat kekuasaan Raden Jafar). Tokoh 

bajak laut lainnya adalah Panglima Raja yang berasal dari Belitung, wilayah jelajahannya Pulau 

Belitung, Pulau Bangka,dan pulau-pulau di sekitarnya, pantai timur Sumatra dan pantai utara 

Pulau Jawa (Cirebon dan pantai utara Pulau Jawa) (ANRI. Bundel Palembang No.19; No. 24). 


64 

pada waktu itu dapat dilihat dari ―bebasnya‖ hubungan datang antara pedagangpedangan 

Palembang dan para pedagang lainnya, yang membawa keuntungan 

(ANRI, Bundel Palembang No. 38.1; Tarling, 1994:13) 

Maraknya perdagangan gelap juga dipicu oleh rendahnya harga yang 

ditetapkan oleh pihak Belanda 41 . Akibatnya, sultan melakukan berbagai cara agar 

tidak dirugikan oleh berbagai kontrak 42 antara Kesultanan Palembang dan VOC. 

Salah satunya yang cukup efektif untuk menaikkan pemasukan Kesultanan 

Palembang adalah melalui perdagangan gelap. Di sisi lain, para petualang Inggris 

sejak lama terus berusaha mendekati para sultan untuk menyelundupkan timah. 

Kapal-kapal milik Inggris membeli timah dan lada dengan harga yang lebih baik 

atas dasar komersil. Di samping itu, Inggris juga memperdagangkan lilin dan kayu 

cendana di pelabuhan-pelabuhan Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 19; 

Tarling, 1994: 13Ricklefs, 2008: 147). 

Pada awal abad XIX Inggris terus gencar memblokade Batavia dan 

pelabuhan-pelabuhan milik Belanda di pantai utara Pulau Jawa. Inggris berusaha 

menghancurkan perdagangan dan wilayah kolonial Belanda, juga menghasut 

orang-orang pribumi agar bangkit melawan Belanda dan mempengaruhi mereka 

agar bersedia berada di bawah pengaruh Inggris. Blokade Inggris itu 

menyebabkan barang-barang dari Palembang sulit masuk ke Batavia, sehingga 

Belanda sulit mendapatkan timah dan lada untuk memenuhi kebutuhannya (ANRI, 

Bundel Palembang No. 19). 

Gambaran tentang kondisi perdagangan dan perairan kawasan barat 

Nusantara akhir abad XVIII membawa dampak positif bagi perekonomian 

Kesultanan Palembang. Hal itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak 

VOC, sehingga Sultan Palembang memanfaatkan kondisi tersebut dengan 

Comment [DKM37]: Istilah pemerintah kolon 

Belanda digunakan setelah VOC dibubarkan! Pada 

masa VOC pemerintahannya disebut Kompeni. 

Harap Konsisten! 

Comment [DKM38]: VOC atau pemerintah 

kolonial??? 

Comment [DKM39]: Kapan?? Blokade 

dilakukan pada awal abad XIX dan bukan 

sebelumnya! 

Comment [DKM40]: Kapan ini?? 

41 Harga monopoli VOC untuk timah 6,5 sampai 7 dollar Spanyol perpikul, 

sedangkan harga di pasaran bebas mencapai 12 sampai 13 dolar Spanyol setiap pikul. 

Komoditi dari Palembang dijual ke Riau (berada di bawah kendali pedagang-pedagang 

Bugis), dari Riau dibawa ke Cina (Masyhuri, 1983:104). Woelders menyatakan bahwa 

harga yang ditetapkan oleh VOC 8 ringgit per pikul, sedangkan harga Inggris 16 ringgit 

per pikul (Woelders, 1975: 84). 

42 Kontrak-kontrak yang terjadi antara Palembang dan VOC terjadi pada Tahun 

1642, 1662, 1678, 1679, 1681, 1722, 1755, 1763, 1775 dan 1791 (Paulus, 1918: 162). 


65 

melakukan perdagangan gelap. Perdagangan gelap itu menyebabkan Kesultanan 

Palembang memperoleh keuntungan yang besar (Kielstra, 1892: 80). 

2.3.1 Awal Pemerintahan Sultan Ratu Mahmud Badaruddin II 

Sultan Badaruddin II mewarisi tahta dari ayahnya Sultan Muhamad Bahauddin 

pada 1804. Secara ekonomi dan politik, Kesultanan Palembang pada waktu itu 

berada dalam kondisi mapan dan stabil. Di bidang ekonomi, sejak akhir abad 

XVIII Palembang mengalami keuntungan besar melalui perdagangan gelap. Hal 

itu disebabkan lemah dan kemudian hancurnya armada laut VOC, sehingga tidak 

mampu melakukan pengawasan di perairan di Palembang khususnya di Selat 

Bangka. Kondisi itu dimanfaatkan secara maksimal oleh sultan untuk mengeruk 

keuntungan dengan mengabaikan setoran wajib ke Batavia sesuai kontrak. Situasi 

menguntungkan itu terus berlangsung, sehingga pada masa pemerintahan 

Daendels (1808-1811) semua peraturan tentang perdagangan yang diterapkan 

semasa VOC dihapuskan. Pada masa ini kondisi Palembang ditinjau dari segi 

politik dalam keadaan stabil (ANRI, Bundel Palembang No. 19). 

Pada masa mudanya, Sultan Badaruddin II yang bergeralr Pangeran Ratu 

belum menunjukkan sifat-sifat kedewasaannya. Ia memiliki sifat mudah 

tersinggung, kurang tertarik pada urusan pemerintahan, dan sering berlindung di 

belakang para bangsawan dan para pembantunya. Sewaktu Sultan Bahauddin 

wafat, Pangeran Ratu diangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Ratu Mahmud 

Badaruddin II dan adiknya Pangeran Adi Menggala diangkat menjadi Pangeran 

Adipati. 43 Pengangkatan itu sesuai dengan ketentuan bahwa yang berhak naik 

tahta adalah putera mahkota. Akan tetapi, tampaknya Pangeran Adipati kurang 

berkenan atas pengangkatan tersebut. Hal itu mendapat dukungan dari 

sekelompok orang, yang kemungkinan adalah golongan bangsawan (ANRI, 

Bundel Palembang No. 38.1). 

Comment [DKM41]: Daendels memerintah da 

1808—1811!!! 

Comment [DKM42]: Maksudnya apa bidang 

politik?? 

Comment [DKM43]: Kena apa???? Jelaskan?? 

43 Gelar ‗Pangeran Adipati‘ dalam beberapa naskah Melayu berarti ‗Menteri Pertama‘ 

atau ‗Perdana Menteri‘. Di Kesultanan Palembang, Pangeran Adipati berarti pejabat pertama 

kerajaan (Bataviaasch Courant, Sabtu, 4 Agustus 1821). 


66 

Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan hal tersebut. 

Berdasarkan sumber kolonial disebutkan bahwa setelah Sultan Badaruddin II 

dilantik, Pangeran Adipati menunjukkan sikap menolak, dengan cara menutup diri 

dan mengumpulkan orang-orang Bugis di kediamannya, seolah menyusun 

kekuatan. Perilaku Pangeran Adipati itu mendapat dukungan dari sebagian 

bangsawan. Menurut residen Belanda di Palembang Aarquim Palm, sikap diam 

yang ditunjukkan oleh Pangeran Adipati merupakan indikasi adanya 

persekongkolan politik antara Pangeran Adipati, sebagian bangsawan, dan orangorang 

Bugis 44 . Lebih lanjut dikatakan bahwa kehadiran orang-orang Bugis akan 

mempengaruhi Pangeran Adipati untuk menentang Sultan. Dalam situasi 

demikian, Residen Aarquim Palm menasehati Sultan Badaruddin II untuk lebih 

berhati-hati terhadap Pangeran Adipati yang menunjukkan sikap mencurigakan. 

Walaupun demikian, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh residen Belanda itu 

tidak terbukti karena kedatangan orang-orang Bugis hanya merupakan kunjungan 

persahabatan biasa. Sejauh tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepada 

penentangan, Sultan Badaruddin II tidak melakukan tindakan apapun (ANRI, 

Bundel Palembang No. 22.1). Walaupun tidak terjadi hal-hal sebagaimana yang 

dikhawatirkan oleh pihak Belanda, namun dengan adanya sumber tersebut dapat 

diindikasikan bahwa sejak awal Pangeran Adipati telah menunjukkan sikap 

menentang Sultan. 

Sejak Sultan Badaruddin II naik tahta, pihak Belanda terus berusaha 

mendekati Sultan, agar kontrak-kontrak yang telah disetujui sebelumnya dengan 

para pendahulu Sultan dapat diamankan. Salah satu langkah yang mereka tempuh 

adalah dengan memberikan berbagai informasi kepada Sultan Badaruddin II, 

Comment [DKM44]: Residen di mana?? 

Comment [DKM45]: Maksudnya???? 

44 Orang-orang Bugis dalam jumlah yang cukup banyak, dengan menggunakan 

perahu dari Jawa tiba di ibu kota Palembang. Mereka ditempatkan oleh Pangeran 

Adipati di dekat kediamannya (ANRI, Bundel Palembang No. 22.1). Di pesisir utara Pulau 

Jawa, migrasi besar-besar orang-orang terjadi pada 1674 pascaperang Bone (1669). 

Mereka aktif terlibat dalam perang Trunajaya. Kehadiran orang-orang Bugis yang ahli 

dalam pelayaran akan berdampak terganggunya perdagangan VOC khususnya beras dan 

kayu di kawasan itu. Untuk itu, pada 1676 VOC memutuskan untuk mengusir 

pemukiman Bugis di sana. Jadi, Belanda sudah banyak belajar dari pengalaman bahwa 

kehadiran orang-orang Bugis di wilayah-wilayah yang menjadi “garapannya” akan 

menjadi batu sandungan bagi kelancaran usahanya (Nagtegaal, 1996: 21). Dengan 

demikian, dimana pun kehadiran orang-orang Bugis, merupakan ancaman di mata para 

penguasa Belanda. 


67 

misalnya tentang adiknya, Pangeran Adipati, yang membangkang dan masalah 

lain yang berkaitan dengan perdagangan. Mereka tetap ragu tentang masa depan 

hubungan kedua bangsa. Mereka mencurigai sultan sebagai orang yang tidak 

patuh terhadap pemerintah kolonial. Berdasarkan surat-surat Residen Belanda di 

Palembang kepada Gubernur Jenderal di Batavia, dinyatakan bahwa Sultan 

Badaruddin II berupaya untuk melepaskan diri dari pemerintah kolonial. 

Dibuktikan dengan hasil pengamatan terhadap dari sikap-sikap sultan, yang 

menunjukkan keengganan untuk menjalin hubungan harmonis dengan mereka. 

Terlihat pula dari pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati sebelumnya 

antara sultan Palembang dan Kompeni. Kontrak terakhir antara Palembang dan 

Belanda terjadi pada 1791 45 dan faktanya Sultan Badaruddin II tetap melakukan 

pelanggaran. Tampaknya ada usaha pihak Belanda untuk membenahi berbagai 

pelanggaran terhadap isi kontrak yang ada, namun tidak mendapat respon dari 

Sultan. Dalam konteks ini, mereka malah membandingkan antara Sultan 

Badaruddin II dan ayahnya. Dapat diketahui dari pernyataan Residen Aartquim 

Palm yang membandingkan Sultan Badaruddin II dengan ayahnya. Menurutnya, 

Sultan Muhamad Bahauddin sangat baik, tidak ada yang mampu menyamainya 

(ANRI, Bundel Palembang No. 38.1). 

Kebaikan Sultan Bahauddin tentunya tidak terlepas dari hubungan baik 

yang terjalin antarkeduanya, namun sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Sultan 

Badaruddin II membuat mereka meragukan tetap terbinanya hubungan yang ada. 

Sebagai contoh, semasa Sultan Badaruddin II masih sebagai Pangeran Ratu, 

terjadi peristiwa penjarahan terhadap kapal Belanda yang mengangkut kebutuhan 

bahan oleh penduduk Palembang. Residen melaporkan peristiwa tersebut 

kepadanya, akan tetapi laporan itu tidak dihiraukan, sehingga harus diserahkan 

kepada Sultan Bahauddin II. 

Setelah naik tahta, Sultan Badaruddin II dala usia 38 atau 39 tahun, usia 

yang cukup matang untuk memegang tampuk pemerintahan atas Kesultanan 

Palembang. Sultan cepat belajar mengenai segala sesuatu tentang pemerintahan di 

Comment [DKM46]: Surat yang mana?? 

Comment [DKM47]: Kapan kontrak itu 

dibuat???? 

Comment [DKM48]: Berikan catatan kaki 

tentang perjanjian itu??? Jangan hanya deskriptif 

semacam ini! 

45 Kontrak 1791 menyebutkan antara lain bahwa VOC adalah pemegang 

monopoli timah dan lada di Kesultanan Palembang, larangan keras bagi kapal-kapal 

asing untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Palembang, dan perdagangan gelap harus 

dicegah (Kaiser, 1857:85). 


68 

Kesultanan itu, dan Sultan mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik. Dia 

dikenal sebagai sultan yang sangat teguh pada pendiriannya. Akan tetapi di sisi 

lain, putra mahkota sultan yang bergelar Pangeran Ratu 46 melemahkan citra 

pemerintahannya karena tingkah lakunya yang buruk seperti hidup bebas dan 

tinggi hati. Meskipun demikian, di sisi lain Pangeran Ratu juga mempunyai sikap 

positif yaitu mudah bergaul (ANRI, Bundel Palembang No. 38.1; Java 

Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812). 

Disebutkan pula bahwa sejak awal pemerintahannya, Sultan Badaruddin II 

telah bercita-cita akan masa depan negerinya yang lepas dari cengkeraman 

pemerintah kolonial. Oleh karena itu Sultan mempersiapkan diri untuk 

melepaskan diri dari pengaruh kolonial Belanda, Daendels hadir sebagai 

pemimpin baru di wilayah Hindia Timur. Daendels melakukan berbagai 

perubahan yang tentunya berpengaruh terhadap Kesultanan Palembang. Dalam 

perdagangan timah, Daendels menetapkan sistem hutang atau dibayar dengan 

beras (pemerintah Belanda mengalami krisis keuangan akibat berbagai 

pertempuran dan blokade Inggris) dalam pembayarannya. Padahal sebelumnya 

pembayaran dilakukan secara tunai. Apabila Sultan menolak kebijakan tersebut, 

harga timah akan diturunkan dan diancam dengan ekspedisi militer. Di samping 

itu, berbagai tindakan Daendels kepada para penguasa pribumi 47 di Pulau Jawa 

mengakibatkan citra pemerintah Belanda di Palembang jelek. Akibatnya, ancaman 

Daendels tersebut mendorong Sultan Badaruddin II melakukan persiapan dengan 

cara mengumpulkan para menteri, depati, penggawa dan rakyat dari uluan 

(Batangari Sembilan) dan iliran untuk bergotong-royong membuat benteng 

Borang. Benteng Borang merupakan benteng utama di Kesultanan Palembang. 

Sementara itu, di mata pemerintah kolonial Belanda, Sultan Badaruddin II 

merupakan sosok raja yang diperhitungkan. Sultan dikenal sebagai penguasa 


Comment [DKM50]: Lebih detil!! 

Comment [DKM51]: Apa maksud kalimat ini? 

Harap dielaborasi lagi. 

Comment [DKM52]: Maksudnya oleh siapa? 

Mengapa, dan bagaimana itu bisa terjadi? Jelaskan 

46 Sultan Badaruddin II memiliki tiga putera yang berasal dari permaisuri. Pada 

1812, ketiga pangeran itu adalah Pangeran Ratu (21 tahun), Pangeran Nadi (17 tahun), 

dan putera bungsu yaitu Pangeran Prabu/Rhabu (10 tahun) (Java Gouvernement 

Gazette, 4 Juli 1812; Thorn, 2004:161). 

47 Contohnya di Kesultanan Banten. Daendels memaksa sultan mengerahkan 

tenaga cuma-cuma sebanyak 1000 orang per hari untuk membangun pangkalan armada 

Belanda di Selat Sunda, mengancam akan memindahkan istana “Puri Intan” dan 

memaksa sultan Banten memindahkan keratonnya, sampai akhirnya pasukan Belanda 

menghancurkan keraton pada bulan November 1808 (Marihandono, 2005: 87-89) 


69 

yang kuat, cekatan, cerdik, berani, berwibawa, bersahabat dan ahli perang 48 . Di 

sisi lain, Sultan memiliki sifat negatif yaitu emosional dan keras kepala (menolak 

orang lain menentang kemauannya) (ANRI, Bundel Palembang No.38.1; Kemp, 

1900: 332; Woelders, 1975:15, 85-86; Kaiser, 1857: 86). 

Delapan tahun pertama masa pemerintahan Sultan Badaruddin II, 

Kesultanan Palembang sangat maju. Palembang merupakan salah satu kerajaan 

yang paling kaya di antara raja-raja Melayu lainnya, terutama di Sumatra. 

Sebagian besar kekayaannya diperoleh dari timah 49 . Hal itu dapat diketahui dari 

laporan Raffles kepada Gubernur Jenderal Lord Minto yang menyatakan bahwa 

Kesultanan Palembang sangat makmur. Berkaitan dengan itu, Raffles 

menempatkan Sultan Badaruddin II sebagai raja yang paling awal didekatinya 

dalam upaya mendapat dukungan menaklukkan Pulau Jawa. Di samping itu, di 

mata Inggris Kesultanan Palembang juga sangat penting karena letaknya yang 

strategis antara Jawa dan semenanjung Malaya (ANRI, Bundel Palembang No. 

62.2; Kielstra, 1892: 81). Dengan demikian, sangat wajar apabila Raffles 

menempatkan Kesultanan Palembang pada urutan pertama kerajaan yang harus 

didekati. 

Comment [DKM53]: Dari mana Sultan 

Palembang bisa tahu kalau tindakan Daendels 

terhadap pribumi mengakibatkan citra Pemerintah 

Belanda menjadi terpuruk!! 

Comment [DKM54]: Sumber! 

Comment [DKM55]: Kalimat ini menggantun 

2.3.2 Strategi Raffles untuk Menguasai Palembang 

Ketika Gubernur Jenderal India Lord Gilbert Elliot Minto memutuskan untuk 

menaklukkan Pulau Jawa, ia mengirim Raffles 50 berangkat ke Malaka. Pada 

Comment [DKM56]: Terbalik namanya! 

48 Sultan Badaruddin II digelari oleh ahli-ahli sejarah Belanda dengan nama 

“macan” dan “srigala”, karena pasukan Palembang berhasil menghancurkan bentengbenteng 

dan armada Belanda dalam dua kali peperangan pada 1819 (ANRI, Bundel 

Palembang No.38.1; Kemp, 1900: 332; Sevenhoven, 1971:6). 

49 Kondisi itu sangat berbeda dengan kerajaan tetangganya yaitu Jambi yang 

pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Raja Minangkabau dari Pagaruyung dan 

dihadapkan pada perang saudara antara Sultan Mohildin dan kerabatnya (Locher- 

Scholten, 2008: 45-46). 

50 Sejak Juli 1910 Raffles meminta kepada Lord Minto, agar ditempatkan di 

daerah Melayu yang saat itu berkedudukan sebagai Ajun Sekretaris di Penang. 

Tujuannya adalah untuk memuluskan ekspedisi Inggris ke Pulau Jawa. Menurutnya yang 

harus dilakukan adalah mendekati raja-raja Melayu, untuk melepaskan mereka dari 

pengaruh Belanda. Diantara kerajaan Melayu yang terdapat di Sumatra dan Kalimantan, 

yang terpenting adalah Kesultanan Palembang, karena Palembang adalah kerajaan yang 

sangat kaya. Jika berhasil mendekati Palembang dan membuat kontrak dengan kerajaan 


70 

Oktober 1810 Raffles ditugaskan sebagai Agen Politik Gubernur Jenderal Inggris 

untuk kerajaan-kerajaan Melayu. Dalam rangka melaksanakan tugas itu, Raffles 

berangkat ke Malaka dan tiba di sana pada 3 Oktober 1810 51 . Dalam rangka 

mempersiapkan ekspedisi ke Pulau Jawa, pemerintah Inggris membangun markas 

besar di Malaka pada 10 Oktober 1810 (ANRI, Bundel Palembang No.67; 

Woelders, 1975: 5; Bastin, 1953: 305; Wurtzburg, 1949: 38). Pembangunan 

markas besar di Malaka, merupakan awal dijadikannya Malaka sebagai basis 

kekuatan militer dalam rangka rencana penyerangan ke Batavia. 

Strategi yang ditempuh oleh Raffles adalah menjalin hubungan dengan 

raja-raja dan bangsawan Melayu. Hal itu dimaksudkan agar kepercayaan raja-raja 

tersebut kepada Inggris meningkat, sehingga memudahkan Inggris menanamkan 

pengaruhnya kepada raja-raja tersebut. Raffles mengharapkan agar para raja itu 

melakukan perlawanan kepada Belanda, dan minimal bersikap netral pada saat 

Inggris menyerang Pulau Jawa. Untuk keperluan itu Raffles berusaha 

mengamankan jalur ekspedisi ke Pulau Jawa. Jalur yang harus aman tentunya di 

samping Selat Malaka, adalah Selat Bangka, yang merupakan jalur terpendek 

menuju Batavia. Untuk itu jalur tersebut harus diamankan dengan menjalin 

hubungan baik dengan Sultan Palembang. (ANRI, Bundel Palembang No.67; 

Woelders, 1975: 5; Wurtzburg, 1949:39). 

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Inggris adalah memasok 

kerajaan-kerajaan Melayu dengan ―barang-barang berharga‖ berupa senjata dan 

amunisi sebagai bekal mereka menghadapi Belanda. Inggris juga memanfaatkan 

permusuhan antara raja-raja Melayu khususnya Palembang dan Belanda, dengan 

mendorong Sultan Palembang untuk memutuskan hubungan dengan Belanda. 

Menurut Raffles, apabila Sultan Palembang sepakat bersekutu dengan Inggris, 

Palembang akan terbebas dari dampak-dampak negatif perang di Eropa. Di 

Comment [DKM57]: Terputus idenya! 

tersebut, maka seluruh produksi timahnya akan jatuh ke tangan Inggris. Untuk itu, yang 

harus dijalankan adalah mengirimkan utusan. Utusan tersebut harus melakukan 

pendekatan kepada Sultan Palembang. Dalam pendekatan tersebut, strategi yang harus 

ditempuh adalah, bahwa kehadiran mereka di sana dalam rangka menyelidiki penyebab 

hilangnya kapal Inggris di lepas pantai Muntok (Bastin, 1953: 302-303; Woelders, 1975: 

5). 

51 Menurut Bastin tanggal 4 Desember 1810, sedangkan Kaiser menyatakan 

Raffles tiba di Malaka pada 1809. 


71 

samping itu, Inggris juga melakukan pendekatan dengan Belanda, agar Belanda 

melepaskan diri dari Perancis yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan 

Prancis. Artinya, pendudukan Belanda di Hindia Timur juga merupakan 

perpanjangan tangan kekuasaan Prancis. Hal itu terbukti adanya maklumat Raja 

Willem agar wilayah Belanda di Hindia Timur ―diselamatkan‖ Inggris (The 

Asiatic Journal, 1824, vol 17; Marihandono, 2005:9-13;Baud,1854:9-10; 

Bastin,1953:305). 

Di Malaka, Raffles mendapat informasi bahwa sejak September 1810, 

Daendels telah mengirimkan kapal perang di bawah pimpinan Letnan Kolonel 

Voorman untuk menyerang Palembang atau Lingga. Belanda telah menempatkan 

armadanya di lepas pantai muara Sunsang (Bastin, 1953: 306; Kaiser, 1857:86). 

Informasi tersebut mendorong Raffles untuk segera menjalin hubungan dengan 

Sultan Palembang. Ia mencoba meyakinkan Gubernur Jenderal Lord Minto 

tentang rencananya tersebut. Menurutnya membina hubungan dengan Sultan 

Palembang merupakan tindakan penting, mengingat kesultanan itu sangat kaya. 

Pendekatan itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan hak monopoli atas timah. 52 

Langkah yang ditempuh oleh Raffles terhadap Palembang adalah mengirim surat 

kepada Sultan Badaruddin II melalui utusannya yaitu Raden Muhamad (Tuanku 

Syarif Muhamad atau Raden Muhamad bin Hussein bin Shehal ed Din 53 ) dan Said 

Abubakar Rumi atau Sayed Abubakar bin Husein Roem (orang Arab) yang 

bermukim di Penang. Dalam menjalankan tugasnya mereka menyamar sebagai 

pedagang (Wolders, 1975: 5; Wurtzburg, 1949: 40-41, Baud, 1853: 10,28). 

Comment [DKM58]: Bagian ini juga tidak per 

ada di sini! Idenya loncat! 

52 Sejak abad XVIII Inggris sudah menjadi pesaing Belanda di Kesultanan 

Palembang. Inggris merupakan salah satu faktor dominan dalam berlangsungnya 

perdagangan gelap di kesultanan Palembang. Inggris pula yang menyebabkan 

terhalangnya pengiriman timah dari Palembang ke Batavia, akibat diblokadenya laut 

Jawa (Kielstra, 1892: 81; Baud, 1853: 17). 

53 Raden Muhamad adalah orang Palembang yang masih memiliki hubungan 

kerabat dengan Sultan Badaruddin II. Ayahnya orang Arab, sedangkan ibunya berasal 

dari kalangan ningrat Palembang. Ia menikah dengan perempuan Muntok dari 

keturunan Yang. Pernikahan itu tidak disetujui oleh Sultan Badaruddin II, karena yang 

berhak menikahi perempuan dari golongan itu hanya kerabat Sultan Palembang. Raden 

Muhamad merasa sakit hati karena perceraiannya dipaksakan. Raden Muhamad 

meninggalkan Palembang dan menetap di Kedah. Dari Kedah menuju Penang dan 

mengabdikan dirinya pada pemerintah Inggris di sana (Woelders, 1975: 90). 


72 

Raden Muhamad bersedia ditugaskan sebagai utusan Raffles, diduga 

karena merasa sakit hati kepada Sultan Badaruddin II. Raden Muhamad 

memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana untuk membalas dendam 

kepada Sultan. Raffles menyerahkan masalah tersebut kepada Raden Muhamad 

karena ia orang yang dipercaya oleh Raffles dan masih kerabat sultan Palembang, 

sehingga mengetahui tentang seluk beluk kesultanan tersebut. Semua itu akan 

memudahkan Raden Muhamad untuk mendekati keraton. Artinya, Raden 

Muhamad lebih mampu melakukan pendekatan dengan anggota keluarga 

Sultan/bangsawan dibandingkan Said Abubakar Rumi. Dalam perundinganperundingan 

dengan Sultan Badaruddin II, Said Abubakar Rumi hanya sebagai 

pendamping Raden Muhamad. 

Menurut Wurtzburg (1949: 41), surat pertama Raffles tidak diketahui 

kapan dikirimkan kepada Sultan Badaruddin II, sedangkan, surat kedua dibuat 

pada 17 Dzulkaidah 1224 Hijriyah (11 Desember 1809). Pendapat Wurtburg itu 

sejalan dengan Baud, tetapi berbeda dengan pendapat Kaiser. Menurut Kaiser 

(1857: 86), Raffles berhubungan dengan sultan Palembang setelah tiba di Malaka 

pada 1809. Bastin 54 (1953: 305-306) menyatakan bahwa surat pertama Raffles 

dibuat pada 10 Desember 1810 (isi surat itu sama dengan surat ke dua dari 

pendapat Wurtzburg dan Baud). Dalam suratnya Raffles menyatakan bahwa 

dirinya adalah utusan Gubernur Jenderal Lord Minto. Lebih lanjut ia menyatakan 

bahwa posisi Palembang dalam keadaan terancam, karena Belanda telah 

menempatkan armada bersenjatanya di muara Sungai Musi. Oleh sebab itu, sultan 

harus mencegah dan mengusir armada Belanda tersebut. Untuk itu Inggris 

menawarkan persahabatan dan bantuan militer, sekalipun jumlah pasukan Belanda 

mencapai sepuluh ribu orang. 55 Sebagai tindak lanjut, Raffles mengharapkan agar 

Comment [DKM59]: Hasilnya apa, belum 

dibahas lagi. Lanjutkan!! 

Comment [DKM60]: Pendapat yang mana??? 

Comment [DKM61]: Pendapat yang mana??? 

Comment [DKM62]: Maksudnya agen apa??? 

54 Tulisan Bastin berdasarkan pada tiga surat Raffles yang tidak diterbitkan oleh 

Baud. Isinya antara lain menyebutkan bahwa Inggris menawarkan persahabatan dan perlindungan karena 

adanya ancaman kapal-kapal Belanda di perairan Sungai Musi dan pendirian pos militer Belanda di Tulang 

Bawang Lampung. Raffles juga menyesalkan Sultan Badaruddin II tidak mengirimkan wakilnya ke Malaka 

untuk berunding dengannya (1953: 301-313) 

55 Tampaknya jumlah 10.000 orang serdadu yang dimaksudkan oleh Rafless, adalah 

untuk menunjukkan keseriusan Inggris membantu Palembang dalam usaha mengusir Belanda dari 

wilayah itu (sesuai pernyataan Raffles dalam suratnya bahwa Inggris adalah sahabat yang paling 


73 

sultan mengirimkan utusan resmi untuk berunding langsung dengan Raffles di 

Malaka. (Baud, 1853:10). 

Setelah Raffles mendapat kabar bahwa kapal-kapal Belanda sudah 

menyusuri Sungai Musi, kembali ia mengirimkan surat kepada Sultan Palembang 

pada 15 Desember 1810. Dalam suratnya Raffles menuliskan bahwa Belanda 

adalah bangsa yang jahat dan akan menyerang Palembang. Untuk itu Sultan perlu 

bersahabat dengan Inggris, Raffles juga meminta jawaban atas surat sebelumnya 

dan kembali menegaskan agar sultan mengirimkan utusan kepadanya. 56 Dalam 

waktu yang bersamaan, Raffles juga mengirim surat kepada Lord Minto. Dalam 

suratnya itu, ia menggambarkan sultan Palembang sebagai raja Melayu yang 

sangat kaya, kekayaan itu jangan sampai dijarah oleh Daendels. Dikatakan bahwa 

Daendels tidak main-main dengan ancamannya kepada Sultan Badaruddin II. 

Terbukti dengan pengiriman armada bersenjata di dekat perbatasan antara 

Lampung dan Palembang (Tulang Bawang). Kondisi itu memaksa Raffles 

mendesak Sultan Palembang untuk berlindung kepada Inggris (Bastin, 1953: 306- 

307). 

Januari 1811 Raffles mengirim Kapten James Bowen ke Palembang 

dengan membawa tiga kapal perang. Tujuannya mengusir armada Belanda dari 

daerah tersebut. Pada kesempatan itu Bowen juga menyerahkan surat Raffles 

dapat diandalkan). Terbukti jumlah penghuni Loji Belanda di Sungai Aur pada saat diduduki (14 

September 1814) penghuninya hanya sebanyak 110 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan laporan 

Daendels kepada Kaisar Napoléon Bonaparte pada 20 april 1811, yang menyebutkan bahwa 

jumlah serdadu Belanda yang terkumpul pada bulan Mei 1811 sebanyak 17.774 orang serdadu., 

Semua terkonsentrasi di Jawa, kecuali sebanyak 400 orang yang tersebar di Palembang, Makasar 

dan Timor (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Marihandono, 2005:94; Bastin, 1953: 305-306; 

Baud, 1854:10; Stapel, 1940: 95; Kielstra, 1892: 81). 

56 Isi surat yang ditelaah oleh Bastin dan Kielstra hampir sama, tetapi waktunya 

berbeda satu tahun (Bastin menyatakan surat itu merupakan surat kedua tertanggal 15 

Desember 1810, sedangkan Baud, Kielstra, Stapel dan Wurtzburg berpendapat surat itu 

dibuat pada Desember 1809). Tahun surat menyurat antara Sultan Badaruddin II dan 

Raffles dapat dipastikan terjadi tahun 1810-1811, berdasarkan surat jawaban Sultan 

Badaruddin II tanggal 10 Januari 1811 dalam versi Bahasa Inggris dibuat pada 3 Maret 

1811 atau dalam versi Robison pada 4 Maret 1811 (Bastin, 1954: 81). Dalam hal ini agak 

mustahil kalau jarak antara surat pertama tahun 1809, surat-surat berikutnya tahun 

1811. Jarak Palembang ke Malaka cukup jauh padahal kondisi saat itu mendesak 

sehingga Raffles berkali-kali mengirim surat. Hal itu dikaitkan pula dengan peristiwa 

pendudukan Inggris atas Mauritius pada Oktober 1810 (milik Belanda-Prancis) (Furnivall, 

2009: 59). 


74 

kepada Sultan dan kepala kampung Sunsang pada 13 Januari 1811. Dalam 

suratnya kepada penguasa Sunsang, Raffles meminta agar penduduk Sunsang 

tidak berhubungan lagi dengan Belanda. Manuver kapal perang Inggris di 

Sunsang juga dimaksudkan agar penduduk Sunsang menuruti permintaannya. 

Dalam laporannya kepada Raffles, Bowen menginformasikan bahwa armada 

Belanda terdiri dari tiga kapal jelajah, empat kapal meriam dan sepuluh kapal 

dagang 57 telah meninggalkan Palembang pada 10 Januari 1811. Armada-armada 

itu tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena Sultan 

Palembang menolak menyerahkan timah tanpa uang kontan. Sultan Badaruddin II 

juga telah mengetahui bahwa Belanda telah menyelundupkan senjata-senjata ke 

Palembang untuk persiapan menduduki Palembang, akibatnya Sultan menolak 

armada mereka lebih jauh masuk ke Sungai Musi (uluan) (Bastin, 1953: 308-309; 

Wurtzburg, 1949: 41-42). 

Sampai awal Februari 1811 Raden Muhamad tetap berada di Palembang 

dalam rangka menunggu jawaban dari Sultan Badaruddin II, ia juga belum 

mengirimkan kabar lanjutan kepada Raffles. Atas dasar itu, Raffles mengirim 

Kapten Mac Donald ke Palembang untuk menemui Raden Muhamad sekaligus 

menyelidiki kekuatan pasukan Belanda di Lampung dan Palembang. Dari hasil 

pertemuan keduanya diperoleh informasi bahwa misi Raden Muhamad gagal, 

sebab Sultan Badaruddin II menolaknya sebagai wakil Raffles karena tidak 

mempunyai bukti resmi, ia hanya berbekal surat Raffles yang ditujukan kepada 

sultan. Sultan akan menerimanya sebagai wakil Raffles apabila telah memperoleh 

surat keterangan resmi tentang penunjukannya. Meskipun demikian, sultan tetap 

membalas surat Raffles. Dalam suratnya Sultan Badaruddin II menyatakan bahwa 

hendaknya Raffles tidak mengkhawatirkan keberadaan orang-orang Belanda di 

Palembang. Sultan akan segera menyelesaikannya apabila orang-orang Belanda 

melakukan kesalahan. Kesalahan itulah yang akan dijadikan alasan untuk 

mengenyahkan loji Belanda dari Palembang. Menanggapi surat sultan tersebut, 

pada 3 Maret 1811 Raffles membuat surat penunjukan resmi Raden Muhamad 

sebagai agen resmi dan rancangan perjanjian yang harus disodorkan Raden 

Comment [DKM63]: Surat Sultan yang mana? 

57 Menurut Wurtzburg (1949: 48), armada Belanda terdiri dari tiga kapal jelajah 

dengan masing-masing empat meriam, empat perahu meriam dan sepuluh kapal 

dagang. 


75 

Muhamad kepada Sultan Badaruddin II (Bastin, 1953: 309-310; Wutrzburg, 1949: 

50). 

Sebelumnya, pada 2 Maret 1811 (8 Sapar 1225), Raffles kembali 

mengirimkan surat kepada Sultan. Dalam pernyataannya, Raffles terus mendesak 

Sultan Badaruddin II untuk segera bertindak tegas kepada orang-orang Belanda di 

Palembang. Ia juga menekankan adanya ancaman ekspedisi yang tengah disiapkan 

oleh Belanda di daerah Tulang Bawang (perbatasan antara Palembang dan 

Lampung bagian utara). Oleh sebab itu, Sultan harus memutuskan kontrak dengan 

Belanda, dan meminta bantuan kepada Inggris. Tujuannya adalah untuk mengusir 

semua orang Belanda.. Dalam versi Bahasa Melayu, di dalam surat tersebut 

terdapat kata-kata ―buang dan habiskan sekali-kali‖, yang bermakna semua orang 

Belanda harus dienyahkan dari bumi Palembang. Dalam surat itu pula Raffles 

mengemukakan kekecewaannya karena sampai saat itu Sultan Badaruddin II 

belum mengirimkan utusan ke Malaka. 58 Selain itu, Raffles juga menekankan 

bahwa apabila perjanjian antara keduanya terwujud sebelum penaklukan Pulau 

Jawa, berarti semua kontrak yang selama ini berlaku antara Palembang dan 

Belanda dibatalkan. Sebaliknya, hal itu tidak berlaku apabila kesepakatan 

terwujud setelah Inggris menduduki Pulau Jawa. (Baud, 1853: 11-12; Kielstra, 

1892: 81; Stapel, 1940:95; Wurtzburg, 1949:42-43; Bastin, 1953: 311-312). Jadi, 

jelas bahwa semua tawaran Raffles hanya demi kepentingan memperlancar 

pendudukan atas Pulau Jawa. Untuk itu, Sultan Badaruddin II benar-benar dituntut 

untuk sesegera mungkin mengusir Belanda dari Palembang. 

Pada saat itu waktu semakin mendesak bagi Inggris untuk segera 

mewujudkan misinya menyerang Pulau Jawa. Oleh sebab itu, Raffles melalui 

utusannya Raden Muhamad menuntut sultan untuk membuat kontrak penting 

yang akan mengatur hubungan antara Palembang dan Inggris. Raffles 

mengusulkan agar perjanjian itu dibuat di Palembang dan diserahkan kepadanya 

untuk disahkan dengan cap kerajaan. Selanjutnya, surat perjanjian itu segera 

Comment [DKM64]: Ini sultan yang mana ??? 

Comment [DKM65]: Berikan naskah aslinya! 

58 Bastin (1953: 310) menyatakan bahwa Inggris menuntut Sultan untuk 

mengalihkan kontrak penjualan timah, lada dari Belanda kepada pemerintah Inggris. 

Untuk mengurus segala sesuatunya, sultan sepakat akan mengirimkan seorang wakil ke 

Malaka (sebelumnya tidak pernah terwujud walaupun berulang kali Raffles 

memintanya). 


76 

dibawa kembali kepada Sultan (sebulan sejak tanggal dicap, diperkirakan pada 

akhir Maret 1811). Semua yang telah dilakukannya dalam usaha mempengaruhi 

sultan, dilaporkannya kepada Gubernur Jenderal Lord Minto di Calcutta. Dalam 

laporannya itu, ia meyakini bahwa perundingannya dengan Sultan Palembang 

akan menghasilkan hal positif yaitu sultan menyetujui usul-usul yang diajukannya 

(Bastin, 1953: 313). 

Isi perjanjian itu antara lain menyebutkan bahwa apabila sultan 

Badaruddin II mengalami kesulitan untuk mengusir Belanda dari Palembang, 

Raffles akan mengusir mereka, dan atas izin sultan, Raffles akan menguasai loji 

Belanda. Selanjutnya, ia akan mengamankan muara Sungai Musi. Raffles juga 

menawarkan harga baru yang lebih tinggi untuk pembelian timah, dan akan 

mengeluarkan peraturan perdagangan Inggris seperti yang berlaku di Riau, Siak, 

dan Trengganu. Harga ini fluktuatif sebagaimana terjadi dalam perdagangan 

internasional. Kenyataannya, apa yang diharapkan oleh Raffles tidak terwujud, 

Sultan Badaruddin II tidak mengesahkan kesepakatan tersebut. 59 Raden Muhamad 

mengirimkan penolakan tersebut kepada Raffles di Malaka (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; Baud, 1853: 12; Wurtzburg, 1949:43). 

Jawaban Sultan Badaruddin II pada 2 Maret 1811 antara lain menyatakan 

bahwa mengenai keberadaan orang-orang Belanda di Palembang, akan 

ditanganinya dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Langkah nyata yang akan diambil adalah mendesak Gubernur Jenderal Belanda 

di Batavia agar segera menarik pulang orang-orang mereka dari Palembang. 

Sultan juga menjelaskan tentang sejarah panjang hubungan leluhurnya dengan 

59 Bastin (1953: 314; 1954: 68) berpendapat lain, ia menyatakan bahwa Sultan 

Badaruddin II menerima perjanjian tersebut dan membubuhkan capnya. Pernyataan itu terbukti 

pada saat komisi yang diutus oleh Raffles tiba di Palembang pada Nopember 1811. Komisi itu 

bertugas mengambil alih Bangka dan memperbaharui perjanjian dengan sultan, pada saat itu 

mereka menyerahkan Surat Perjanjian antara Sultan Badaruddin II dan Raffles yang telah dibubuhi 

cap, yang membuktikan surat perjanjian itu telah sah, padahal, Raffles belum menerima surat itu 

kembali dan isinya berbeda dari rancangan semula. Sehubungan dengan hal tersebut Bastin (1954: 

75-78) memberikan argumennya, bahwa telah terjadi konspirasi yang dilakukan oleh utusan 

Raffles (Raden Muhamad dan Said Abubakar Rumi), sehingga seolah-olah perjanjian itu telah 

diratifikasi oleh sultan. Hal itu dapat dilacak dari pendapat Robison yang menyatakan bahwa 

utusan Raffles bukanlah orang-orang yang jujur. Robison menekankan bahwa telah terjadi 

rekayasa yang dirancang oleh utusan Raffles demi kepentingan Inggris. 


77 

Belanda yang umumnya berlangsung baik. Pengusiran terhadap orang-orang 

Belanda dari Palembang tinggal menunggu waktu yang tepat. Apabila orang 

Belanda melakukan suatu kesalahan, hal tersebut akan dijadikan alasan untuk 

mengusir mereka dengan kekerasan. Dalam bidang perdagangan Sultan tetap 

membuka pintu kepada bangsa manapun, seperti halnya selama ini berlangsung 

dengan baik. Semua itu ditempuh agar tidak terjadi konflik baik dengan Belanda 

maupun Inggris (Bastin, 1953: 313-16; Woelders, 1975: 6). 

Langkah-langkah yang diambil segera dilaporkannya kepada Gubernur 

Jenderal Lord Minto di Calcutta. Raffles menyampaikan hasil positif dari 

perundingannya dengan Sultan pada 7 Maret 1811. Ia meyakini Sultan akan 

menyetujui kesepakatan yang mereka buat dan itu artinya akan menguntungkan 

Inggris. Sementara itu, selama berlangsungnya surat-menyurat antara Sultan 

Badaruddin II dan Raffles (waktu yang dibutuhkan untuk membawa surat dari 

Palembang ke Malaka sekitar tiga pekan), agen-agen Raffles yang tetap tinggal di 

ibu kota Palembang, sesuai dengan misinya mereka terus mendesak sultan agar 

segera mengambil tindakan tegas terhadap loji Belanda. Menghadapi tuntutan itu, 

Sultan Badaruddin II menjelaskan sikapnya bahwa ia akan mengusir orang-orang 

Belanda dari Palembang dengan cara yang benar agar tidak menimbulkan masalah 

dikemudian hari (Bastin, 1953: 313-315). Dari jawaban-jawaban yang diberikan 

oleh Sultan, dapat disimpulkan bahwa Sultan bertindak hati-hati dalam menangani 

berbagai permasahan yang ada, mengingat selama masa pemerintahannya tidak 

pernah terjadi konflik terbuka antara Palembang dan Belanda. Baginya segala 

sesuatu membutuhkan alasan yang kuat. Walaupun, Raffles telah memberikan 

jaminan akan memberikan apapun bantuan yang dibutuhkan dalam usaha 

mengenyahkan Belanda dari Palembang. 

Misi Raffles berikutnya adalah mengirim Kapten Teak pada April 1811, 

dengan tujuan membeli timah Bangka. Permintaan itu dipenuhi oleh Sultan dan 

membalas surat Raffles pada 19 April 1811. Mengingat penaklukkan Pulau Jawa 

sudah makin mendesak, sedangkan komitmen dari Sultan Badaruddin II belum 

diperoleh, akhirnya Raffles mengambil kebijakan mengirimkan Kapten Mac 

Donald ke Palembang untuk kembali menyerahkan surat darinya dan surat dari 

Gubernur Jenderal Lord Minto. Dalam suratnya, kembali Raffles memaksa Sultan 


78 

Badaruddin II memberikan jawaban pasti. Menurutnya karena kondisinya 

mendesak untuk segera menyerang Pulau Jawa. utusannya hanya dapat merapat di 

pelabuhan Palembang maksimal 24 jam. Pada kesempatan itu Raffles juga 

menyampaikan bahwa ia tidak menerima jawaban dari Sultan dan menyertakan 

salinan surat-surat yang telah dikirimkannya selama ini kepada sultan. Ia tidak 

yakin surat-surat yang dikirimkannya diterima oleh Sultan. Kembali Raffles 

menekankan komitmen Inggris dengan menyatakan bahwa apabila Sultan berhasil 

mengusir Belanda sebelum Inggris menaklukkan Jawa, artinya, Sultan akan 

dianggap sebagai raja yang merdeka, namun, apabila Jawa telah ditaklukkan, 

otomatis seluruh pangkalan Belanda menjadi milik Inggris. Sebagai wujud nyata 

dari dukungannya kepada Sultan Badaruddin II, Raffles mengirimkan empat kotak 

masing-masing berisi 80 senapan dan 10 keranjang berisi peluru dan mesiu. 

Raffles akan mengirimkan apa pun yang dibutuhkan sultan baik berupa kapal, 

prajurit atau senjata demi terealisasinya pengusiran terhadap orang-orang Belanda 

di Palembang (Baud, 1853: 12-3; Bastin, 1853: 316-318; Wutrzburg, 1949: 43; 

Kaiser, 1857: 87; Stapel, 1940: 95; Woelders, 1975: 6). 

Surat tersebut dibalas Sultan Badaruddin II pada 23 Mei 1811 60 , Sultan 

menyampaikan penghargaan atas hadiah yang diterimanya, yang dianggapnya 

sebagai hutang budi. Sultan juga menegaskan bahwa masalah orang-orang 

Belanda di Palembang telah diselesaikan dengan baik melalui wakil sah dari 

pemerintah masing-masing, yaitu Belanda akan menarik anggota garnizunnya. 

Sultan juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang masalah 

tersebut (Bastin, 1953: 318). 

Dalam posisi dilematis itu, Sultan Badaruddin II terus berusaha mengulurulur 

waktu dengan perundingan yang panjang, dan tidak mengirimkan wakilnya 

kepada Raffles. Sultan tidak tertarik pada konspirasi politik Inggris dengan cara 

mengusir Belanda dari Palembang tanpa sebab yang jelas. Sultan Badaruddin II 

meyakini bahwa menuruti keinginan Raffles hanya akan menghambat 

60 Menurut Baud (1853;13-14), setelah surat Raffles yang terakhir (pengiriman 

senapan dan mesiu), tidak ada lagi komunikasi antara Sultan Badaruddin II dan Raffles. 

Raffles kecewa pada Sultan Badaruddin II, karena Sultan tidak merespon permintaan 

Raffles untuk meresmikan rancangan perjanjian yang disodorkannya. Langkah 

selanjutnya yang ditempuh oleh adalah Raffles memerintahkan utusannya untuk 

melakukan peneliti kekayaan alam, pemerintahan, dan penduduk. 


79 

keberhasilannya merebut kebebasan, lepas dari pengaruh Belanda maupun Inggris 

(Kaiser, 1857: 86). Usaha gigih Raffles untuk memanfaatkan Sultan Badaruddin II 

agar menuruti keinginannya, dengan mengusir Belanda dari Palembang tidak 

berhasil. 

Melihat respon dari Sultan Badaruddin II tidak seperti yang diharapkan, 

langkah yang diambil oleh Raffles adalah mengirimkan wakil-wakilnya (Raden 

Muhamad dan Said Abubakar) ke Bangka pada 22 Juli 1811 untuk menyelidiki 

pulau itu. Mereka bermaksud untuk menetap sementara di Muntok Bangka kalau 

diizinkan oleh sultan. Seandainya tidak mendapat izin mereka harus ikut ambil 

bagian dalam ekspedisi penaklukan Pulau Jawa. Pada kenyataannya justru Sultan 

Badaruddin II mengundang mereka ke ibu kota Palembang. Pada saat mereka 

masih berada di ibu kota Palembang, peristiwa pendudukan Loji Belanda di 

Sungai Aur 14 September 1811 (Wurtzburg, 1949: 44; Baud, 1853: 14). Dengan 

demikian, keduanya mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap para penghuni 

dan penghancuran loji Belanda. Berdasarkan kesaksian mereka di depan Komite 

Pengadilan Malaka, dinyatakan bahwa setelah mereka mengetahui perahu-perahu 

yang membawa penghuni loji Belanda ke muara Sunsang, mereka menemui 

Sultan Badaruddin II dan memintanya agar para penghuni loji tidak dibunuh tetapi 

mengirimkannya ke Batavia. Mereka juga meminta agar tidak menghancurkan 

komplek loji Belanda karena hal itu dianggap sebagai tindakan pelanggaran, 

sebab setelah kejatuhan Batavia ke tangan Inggris, semua daerah bekas kedudukan 

loji Belanda akan dianggap sebagai milik Inggris (ANKL, House of Lord, vol. 19, 

1835). 

Comment [DKM66]: Apa yang dimaksudkan 

dengan agen2 di sini? Mereka dikirim kembali ole 

Raffles?? 

Comment [DKM67]: Apa maksudnya?? 

2.3.3 Pendudukan Loji Belanda (1811) dan Menolak Dominasi Inggris 

Kabar tentang pendudukan Inggris atas Batavia pertama kali diketahui oleh Sultan 

pada 3 September 1811. Akan tetapi, informasi itu tidak digubris oleh sultan 

karena ia tidak yakin akan kebenarannya. Informasi kedua diterima sultan pada 11 

September 1811, berasal dari Sayid Sin Bil Pake (Said Zain Bafakih, menantu dari 

Pangeran Syarif Umar, tokoh orang Arab di Palembang), yang baru kembali dari 

Semarang dan menyaksikan langsung peristiwa menyerahnya Gubernur Jenderal 

Comment [DKM68]: Ini siapa? Tiba-tiba mun 

silsilah seperti itu. Perlu keterangan yang relevan! 


80 

Janssens dan pengiringnya di sana. Informasi itu diperolehnya langsung dari 

Gubernur Jenderal Janssens. Dengan terjadinya perubahan tersebut, Sultan 

Badaruddin II berusaha mewujudkan cita-citanya untuk melepaskan diri dari 

belenggu bangsa asing. Keinginan sultan mendapat dukungan penuh dari 

Pangeran Ratu dan Demang Usman (seorang Cina yang telah masuk Islam dan 

besar pengaruhnya terhadap Sultan Badaruddin II). Langkah berikutnya yang 

diambil sultan adalah mengumpulkan kerabat dan rakyat untuk mengusir para 

penghuni loji Belanda di pinggir Sungai Aur (ANRI, Bundel Palembang No. 67; 

Woelders, 1975: 6, 88; Baud, 1853; 28). 

Dalam pemikiran Sultan Badaruddin II saat itu, bahwa dengan kekalahan 

Belanda di Pulau Jawa, berarti pemerintahan Belanda di Palembang sudah 

kehilangan kekuasaannya. Jika demikian, mereka tidak akan mendapat bantuan 

dari Batavia apabila lojinya diduduki. Sultan juga memegang janji Raffles yang 

disampaikan melalui surat-suratnya yang mendukung usaha Palembang untuk 

bebas dari cengkeraman Belanda. Sudah lama sultan berada dalam tekanan 

Raffles untuk bertindak tegas kepada Belanda dan kesempatan itu pun tiba. 

Selanjutnya, sultan mengerahkan beberapa bangsawan 61 pada 14 September 1811 

(27 Sya‘ban), untuk menemui Residen Jacob Groenhof van Woortman. Tujuannya 

untuk memberitahukan tentang penyerahan Batavia kepada Inggris dan meminta 

mereka meninggalkan loji. Residen Belanda menolak permintaan tersebut dengan 

alasan tidak ada instruksi dari Batavia. Residen dan staffnya tengah menunggu 

kedatangan Inggris sebagai penguasa baru di Palembang. Untuk itu, mereka 

meminta agar diberi waktu selama tiga hari. Atas permohonan tersebut, para 

bangsawan mempersilahkan mereka memintanya langsung kepada Sultan. 

Langkah yang diambil Residen adalah mengirim Hangabehi Reksosadono 

(berdasarkan kesaksian Raden Muhamad, bahwa yang diutus residen pada waktu 

Comment [DKM69]: Tahun berapa?? 

Comment [DKM70]: Untuk urusan apa? 

Bukankan Belanda dan Inggris bermusuhan. Kena 

apa mesti menunggu??? 

61 Menurut kesaksian Louisa van de Wateringe Buys (istri Wakil Residen), yang 

datang ke loji pada jam 7.00 adalah Raden Ngabehi Carik, Tumenggung Lanang, Raden 

Muhamad. Sedangkan berasarkan kesaksian Najamuddin II, mereka adalah Pangeran 

Citradireja, Pangeran Natawikrama, Pangeran Suradilaga, Pangeran Syarif Usman, Kyai 

Mas Tumenggung Notonegoro dan Kyai Demang Usman. Willem van de Wateringe Buys 

bersaksi bahwa yang datang ke loji pada jam 9.00 adalah Tumenggung Suronindito, 

empat bangsawan rendahan, dan 160 orang bersenjata Mereka melucuti senjata para 

prajurit jaga dan menduduki loji (Baud, 1853: 29-32). 


81 

itu sebanyak dua orang tanpa menyebutkan nama) untuk menemui Sultan 

Badaruddin II. Sementara itu, para petinggi kerajaan juga mengirim utusan 

menghadap sultan untuk memberitahukan maksud kedatangan utusan residen 

tersebut. Permohonan itu disambut baik oleh sultan. Sultan segera mengutus dua 

orang bangsawan untuk mengawal residen, asisten residen, komandan pasukan 

dan sekretaris residen menghadap sultan. Dalam perjalanan menuju keraton, 

Residen Jacob Groenhof van Woortman dan rombongan disambut oleh para para 

bangsawan dan menanyakan maksud dari keinginan mereka menghadap Sultan 62 . 

Residen menjelaskan bahwa mereka meminta disiapkan perahu yang akan 

membawa mereka ke Batavia. Mendengar hal itu, para petinggi kerajaan itu 

menawarkan dua perahu dan memaksa para penghuni loji menaikinya. 

Selanjutnya semua penghuni loji diperintahkan untuk menaiki perahu pancalang 

hingga sore hari 63 , kecuali perempuan. 64 Malam harinya mereka dibawa ke muara 

Sunsang dan dibunuh (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 62.2; No. 5.1; 

ANKL, House of Lord, vol.109, 1819; Woelders, 1975: 6, 88). 

Kejadian itu begitu cepat berlangsung, sehingga tidak ada kesempatan para 

penghuni loji mempersiapkan diri. Keinginan residen dan para pengawalnya untuk 

menemui sultan gagal, padahal sultan telah mengirimkan kurir untuk menjemput 

mereka. Tampaknya pada saat itu sultan hanya mengikuti keinginan para 

bangsawan untuk membawa mereka secepatnya keluar dari ibu kota Palembang. 

Sultan sendiri melihatnya sebagai saat yang tepat untuk mengenyahkan Belanda 

62 Versi lain dapat dilihat dari laporan Gillespie kepada Raffles, disebutkan bahwa Sultan 

mengirim pesan melalui Pangeran Ratu kepada residen, komandan dan para perwira garnizun agar 

mereka menghadapnya. Dengan alasan menyampaikan pesan inilah Pangeran Ratu bersama 

sejumlah besar pasukan memasuki loji, mereka terlebih dahulu meredam semua meriam yang 

terdapat di loji itu. Selanjutnya, mereka dibawa para penghuni loji ke Sunsang untuk dibunuh 

(Java Gouvernement Gazette, 18 Juni 1812 No.16). 

63 Berdasarkan laporan Komandan Malaka kepada Lord Minto, diketahui bahwa para 

penghuni loji ditempatkan di atas perahu selama dua hari, sedangkan, kesaksian Loisa van de 

Watering Buys dalam Baud (1853:36) menyebutkan bahwa para penghuni loji berada di atas 

perahu selama tiga hari. 

64 Kesaksian Louisa van de Wateringe Buys dalam lampiran 8 menyebutkan 

bahwa perempuan-perempuan yang berhasil meloloskan diri ke kampung Cina dan 

rumah orang Arab adalah istri juru tulis Folkers, istri Kopral Reinwits dan istri 

Katsenbeitzer. Dari sana mereka dibawa Pangeran Wiradinata menuju Pulau Seribu, 

Padang Rura dan Pancalang Lampon. Di sana mereka dibawa ke tempat lain yang tidak 

disebutkan namanya dalam pengawasan petugas secara bergantian (Baud, 1853: 36-37). 


82 

dari bumi Palembang. Terlalu lama keinginan untuk mengusir mereka, apalagi 

sultan selama sekitar Sembilan bulan dalam tekanan Raffles untuk mengusir 

Belanda. 

Dari Java Gouvernement Gazette, 18 Juni 1812 No.16 diperoleh data 

bahwa terdapat seorang perempuan Eropa yang diikutsertakan dalam salah satu 

perahu, ia dibunuh dan dibuang ke sungai bersama korban-korban lainnya. Dari 

sumber Thorn (2004: 145; 1816:147) diketahui bahwa ada seorang perempuan 

bersama bayinya mengikuti suaminya naik ke atas geladak kapal. Baud (1853:36) 

mendukung pendapat di atas dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah 

istri Sersan Scheffer. Dari sumber-sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat korban perempuan dalam peristiwa pembunuhan di Sunsang. 

Dalam peristiwa itu disebutkan bahwa sebanyak 110 orang diperintahkan 

keluar loji dengan alasan akan dibawa ke Jawa. Di muara Sunsang mereka 

diserang dan dibunuh, dan yang selamat hanyalah Willem van de Wateringbuis 65 . 

Para bangsawan yang melakukan eksekusi adalah Pangeran Wirakusuma, 

Pangeran Wiradiwangsa, Wirasentika, Tumenggung Kertonegoro, Demang 

Usman, Tumenggung Suroyudo, Ngabehi Wiroyudo, Ngabehi Kepinding, 

Ngabehi Kreto dan Ngabehi Jalil (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 62.2; No. 

5.1; Baud, 1853: 39). 

Sebelum peristiwa 14 September 1811, Willem van de Weteringuis 

(Willem van de Wateringe Buys) 66 telah memperingatkan residen Palembang agar 

waspada. Kondisi tenang pada waktu itu tidak akan berlangsung lama karena 

masyarakat Palembang tidak suka kepada Belanda. Akan tetapi, karena hubungan 

Comment [DKM71]: Bukankah pada paragraf 

sebelumnya mereka sudah dibunuh??? 

Comment [DKM72]: Apa relevansinya??? 

65 Selain Willem van de Wateringe Buys, terdapat Antonius dan ibunya (orang 

pribumi) yang selamat. Selama Sembilan bulan mereka bersembunyi di hutan dan atas 

usaha ibu Antonius mereka berhasil menemui pasukan Inggris yang tiba di Palembang 

pada April 1812 (Baud, 1853: 33,35). 

66 Sumber arsip ( ANRI, Bundel Palembang No.67) menyebutkan bahwa Willem 

van de Weteringuis adalah seorang bujangan. Posisinya pada waktu itu sebagai juru tulis 

di loji Belanda. Hubungannya dengan penduduk asli Palembang terdapat dua pendapat 

yaitu, menurut Waey (1875: 100), istrinya orang Palembang asli, sedangkan menurut 

Woelders (1975:6), ibunya orang Palembang asli. Pendapat ini sama dengan Kemp 

(1900:371), bahwa ibunya pribumi, itulah sebabnya wajahnya hitam dan dengan 

memakai busana pribumi berhasil menyelamatkan diri. Pada saat tertangkap, ia 

menyatakan akan memeluk agama Islam dan ia mengajar di salah satu dusun, sampai 

akhirnya berhasil diselamatkan oleh Gillespie. 


83 

baik Residen Jacob Groenhof van Woortman dengan Perdana Menteri (Pangeran 

Adipati), peringatan itu ditepisnya. Willem van de Weteringe Buys juga 

mengetahui akan ada penyerangan terhadap loji, dan ia berhasil meloloskan diri 

ke pedalaman. Selain Willem van de Weteringuis terdapat beberapa perempuan 

yang berhasil meloloskan diri, termasuk Louise (istri dari wakil residen 

Haarvlegter) (Waey, 1875: 100-101; Woelders, 1975: 6). Menurut Wurtzburg 

(1949: 44), yang selamat hanya Willem van de Weteringuis dan Louise. Jadi, dari 

sumber-sumber di atas dapat disimpulkan bahwa hanya satu orang laki-laki dan 

beberapa perempuan yang berhasil meloloskan diri. 

Dari berbagai sumber diketahui sebanyak 24 orang Eropa, 63 orang 

pribumi penghuni loji yang dibunuh di muara Sunsang. Orang-orang Eropa 

dibunuh di atas perahu, sedangkan, orang-orang Jawa dibunuh dengan cara perahu 

mereka dilobangi dasarnya dan dihanyutkan. Berdasarkan sumber arsip (ANRI, 

Bundel Palembang No. 67) disebutkan bahwa loji Belanda dihuni oleh 110 orang, 

sedangkan yang terbunuh 87 orang. Berarti sebanyak 27 orang yang berhasil 

meloloskan diri. Menurut sumber-sumber yang dapat dilacak, disebutkan bahwa 

hanya beberapa perempuan dan seorang laki-laki yang lolos (jumlah yang tidak 

mewakili untuk 27 orang yang lolos). Langkah selanjutnya yang diambil pihak 

Sultan pada 17 September 1811 (16 September 1811 menurut kesaksian Raden 

Muhamad dan Said Abubakar bin Husein Roem) adalah membongkar loji dan 

meratakannya dengan tanah, serta menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan 

seolah-olah kondisi tersebut sudah lama terjadi (Baud, 1853: 14; Kielsra, 1892: 

81; Kaiser, 1857: 86; Woelders, 1975: 6; Wurtzburg, 1949: 44). 

Tindakan kejam oleh para bangsawan, kemungkinan disebabkan adanya 

kesempatan untuk melenyapkan orang-orang Belanda yang terlalu lama bercokol 

di Palembang. Faktor lain adalah adanya dukungan yang besar dari Raffles, 

melalui agen-agennya (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; Bataviaasch Courant, 

Sabtu, 4 Agustus 1821). Hasil penelitian Kolonel Gillespie yang dilaporkan oleh 

Lady Raffles (1835: 173), menyebutkan bahwa Pangeran Ratu berperan besar 

dalam aksi pembantaian tersebut. Hal senada dikemukakan oleh Baud (1853: 18), 

yang menyatakan bahwa pembunuhan itu terjadi karena kebencian Pangeran Ratu 


Comment [DKM74]: Dari sini mundur sampa 

red mark sebelumnya, tidak ada relevansinya deng 

disertasi. Ada kesan hanya mau memanjangmanjangkan 

halaman di bab II. 


84 

terhadap orang-orang Belanda, tetapi tidak ada saksi-saksi yang membenarkan hal 

tersebut. 

Sejarah Palembang mencatat bahwa para elite Palembang telah mengambil 

keputusan membunuh para penghuni loji dan menghancurkan bangunannya, 

seolah-olah di lokasi tersebut tidak pernah ada bangunan sebelumnya. Semua itu 

dilakukan untuk mengelabuhi pihak Inggris, apabila mempertanyakan keberadaan 

Belanda di Palembang. Dari apa yang dilakukan, tampak bahwa semua dilakukan 

demi menutupi peristiwa tersebut dari Inggris. Hal ini karena peran Raffles yang 

berusaha dengan berbagai cara agar sultan mengusir Belanda dari Palembang. 

Setelah berhasil mengusir Belanda dan sadar akan adanya ancaman dari 

Inggris, langkah yang diambil oleh Sultan Badaruddin II adalah mempersiapkan 

diri dengan cara memperbaiki dan membangun benteng-benteng pertahanan di 

titik-titik strategis di Sungai Musi. Benteng-benteng itu terdapat di Sunsang, 

Muntok, Pulau Anyar, Palembang Lamo, Batu Ampar, dan Gunung Meru. Kubukubu 

pertahanan itu dipersenjatai meriam dan penjagaannya diserahkan kepada 

para pangeran, menteri, depati, hulubalang, penggawa, dan rakyat. Palembang 

juga menyiapkan meriam-meriam, perahu-perahu bersenjata dan rakit-rakit yang 

mudah terbakar. Keraton sebagai pusat pemerintahan dipertahankan dengan 

menempatkan sebanyak 242 meriam (Woelders, 1975: 7, 86-91). 

Awal Nopember 1811 Raffles mengirim komisi ke Palembang 

berdasarkan Surat Perintah No. 1, 3 Nopember 1811. Komisi itu dipimpin oleh 

Kapten Richard Phillips dengan anggota Alexander Hare dan Willem 

Wardenaar 67 . Mereka bergerak meninggalkan Batavia pada 6 Nopember 1811, 

memasuki muara Sungai Musi pada 14 Nopember 1811. Sebelumnya mereka 

singgah di Muntok. Di Muntok komisi yang dikirim oleh Raffles menerima dua 

67 Willem Wardenaar adalah orang Belanda, anggota Dewan Agung Batavia 

yang dimanfaatkan oleh Raffles untuk mempermudah pelaksanaan penerimaan berkasberkas 

loji dari Residen Jacob Groenhof van Woortman kepada pihak Inggris. Kehadiran 

Wadenaar di Palembang dipertanyakan oleh Tumenggung. Ia menolak kehadiran orang 

Belanda dalam komisi yang dikirimkan oleh Raffles. Pada saat utusan Raffles tiba di ibu 

kota Palembang, Tumenggung keberatan Wardenaar ikut naik ke darat. Menurut 

Tumenggung, Wardenaar tidak berhak sebagai wakil Inggris. Akan tetapi keberatan 

tersebut ditolak oleh Phillips dengan menegaskan bahwa kehadiran Wardenaar penting 

dalam pertemuan-pertemuan, dan Wardenaar adalah utusan resmi pemerintah Inggris 

(ANKL, House of Lord, vol. 109, 1835). 

Comment [DKM75]: Kalimatnya lucu! 

Comment [DKM76]: Di sini berarti di atas 

kapal?? 

Comment [DKM77]: Mereka itu siapa??? 


85 

surat yang ditujukan kepada Raffles dari agen-agennya (Raden Muhamad dan 

Said Abubakar). Keduanya menyatakan bahwa Belanda telah meninggalkan 

Palembang sebelum Batavia jatuh ke tangan Inggris dan loji telah diratakan 

dengan tanah 68 . 

Ketika mereka memasuki muara Sungai Musi, kehadiran mereka sempat 

ditolak oleh wakil sultan yang menyambut mereka. Setelah dijelaskan maksud 

kedatangan mereka untuk menyerahkan surat Raffles kepada Sultan, mereka 

diperkenankan mengirimkan kurir ke keraton. Selama dalam pelayaran menelusuri 

Sungai Musi menuju ibu kota, mereka menemukan banyak orang yang sedang 

membangun kubu pertahanan. Pada hari keempat, masih dalam pelayaran (hari ke 

empat), mereka disambut tiga orang utusan Sultan dan pengawal mereka dengan 

membawa hadiah berupa makanan, buah-buahan dan sayuran serta menyampaikan 

salam dari Sultan Badaruddin II. Ketiganya adalah Tumenggung, Ronggo dan 

Demang. Ketiganya menanyakan maksud kedatangan mereka, yang dijawab 

bahwa tujuan mereka adalah untuk mengambil alih loji Belanda sesuai kapitulasi 

Gubernur Jenderal Janssens dan membujuk Sultan Badaruddn II mengubah 

kontrak. Pada kesempatan itu komisi menyerahkan surat dan hadiah dari Raffles 

sebagai lambang persahabatan. Raffles juga menawarkan bantuan kepada Sultan 

untuk melumpuhkan para perompak dan melawan musuh-musuh Palembang. 

Kepada Sultan Badaruddin II mereka juga menyampaikan tentang perubahan 

pemerintahan dari Belanda kepada Inggris, dan menuntut semua dokumen kontrak 

untuk diserahkan kepada pejabat residen yang baru yaitu Letnan Thomas C. 

Comment [DKM78]: Ini dimasukkan dalam 

kalimat! 

68 Dalam laporan Raffles kepada Gubernur Jenderal Lord Minto dinyatakan bahwa 

Pangeran Ratu mengatasnamakan Sultan Badaruddin II, yang pada 22 atau 23 September 1811 

memaksa Raden Muhamad dan Said Abubakar yang berada di Palembang saat peristiwa 

pendudukan loji Belanda, untuk membuat dan menandatangani laporan palsu di atas sumpah 

tentang para penghuni loji Belanda yang telah meninggalkan Palembang sebelum Inggris 

menduduki Jawa. Apabila mereka melanggar janji, maka mereka akan dibunuh, begitu pula 

seluruh keluarga mereka yang ada di Palembang. Setelah itu, mereka diperkenankan tinggal di 

Sunsang. Setelah tiga hari di sana, mereka didatangi oleh utusan Sultan (Kyai Mas Hahil dan 

Ngabehi Jilal) untuk membawa mereka kembali ke Palembang, namun mereka menolak. Akhirnya 

mereka memutuskan untuk berlayar menuju Malaka guna menghindari ancaman Sultan. Di 

Malaka mereka membuat kesaksian di depan anggota Pengadilan Tinggi Malaka di bawah 

pimpinan Mayor Farquhar. Kesaksian mereka ditandatangani oleh J.H. Stocken, A. Koeck dan C. 

Walbechim (anggota Pengadilan Tinggi). Diterjemahkan oleh van Beuchem (Java Gouvernement 

Gazette, 2 Mei 1812 No.10; Baud, 1853: 14, 30; Thorn, 2004: 147). 


86 

Jackson (ANKL, House of Lord, vol. 109, 1819; Java Gouvernement Gazette, 2 

Mei 1812 No.10; Woelders, 1975, 7; Lady Raffles, 1835: 156;). 

Di balik dari semua alasan yang telah dikemukakan, intinya adalah 

―menempatkan Pulau Bangka di bawah kekuasaan Inggris secara permanen.‖ 

Dengan menguasai Bangka-Belitung yang kaya timah dan pangkalanpangkalannya, 

berarti Inggris akan mendapat keuntungan besar. Di samping itu, 

Inggris juga akan mengamankan perairan Bangka-Palembang yang selama ini 

rawan perompakan. Keamanan perairan itu mutlak dipertahankan demi lancarnya 

perdagangan dan perairan (ANKL, House of Lord, vol. 109, 1819). 

Setibanya di kota Palembang, mereka ditemui oleh Tumenggung (pejabat 

pemerintah yang bertanggungjawab dalam masalah tersebut). Pada kesempatan itu 

Tumenggung menjelaskan proses pengusiran orang-orang Belanda yang ada di 

Palembang pada 14 September 1811. Tumenggung juga menyatakan bahwa 

Sultan telah melaksanakan kesepakatannya dengan Raffles, yaitu mengusir 

orang-orang Belanda sebelum Inggris menduduki Pulau Jawa (18 September 

1811). Dengan demikian, sejak saat itu Kesultanan Palembang bebas, lepas dari 

ikatan Belanda. Sebagai kerajaan yang merdeka, pihak Palembang menyatakan 

sepakat hanya akan mengirimkan timah ke Malaka dan Penang sebagai wujud 

persahabatan dengan Inggris (ANKL, House of Lord, vol. 19, 1835; Bastin, 1854: 

67; Lady Raffles, 1835: 156-157). 

Komisi bertemu dengan Sultan Badaruddin II pada 23 Nopember 1811. 

Pada kesempatan itu kembali mereka mengemukakan tentang misinya untuk 

mengambilalih loji Belanda sebagai konsekuensi berakhirnya kekuasaan Belanda 

di Hindia Timur. Mereka juga menawarkan perubahan kontrak, dengan 

menawarkan harga timah 12 dollar Spanyol per pikul, dari harga sebelumnya 

senilai 10 dollar Spanyol per pikul. Apabila Sultan Badaruddin II menolak usulan 

pertama, hendaknya Sultan Badaruddin II menyerahkan pengelolaan tambang 

timah Bangka kepada mereka dengan ganti rugi sebesar 20 ribu dollar Spanyol 

tiap tahunnya. Menghadapi kondisi tersebut, sultan bertahan dengan pendapat 

bahwa kini negerinya telah bebas dan merdeka. Ia telah mengusir Belanda sesuai 

permintaan Raffles. Sultan juga mengemukakan mengapa ia tidak melaporkan 

perihal telah diusirnya orang-orang Belanda, karena Raffles tidak menuntut hal 

Comment [DKM79]: Tidk logis! 

Comment [DKM80]: Apakah sudah tepat dise 

negara?? 


87 

tersebut. Di samping itu, Sultan Badaruddin II tidak yakin Inggris akan berhasil 

menaklukkan Pulau Jawa. Jadi jelaslah bahwa Sultan Palembang menolak untuk 

berunding dengan komisi yang dikirimkan oleh Raffles dan mempertahankan 

kebebasannya. Bagi Sultan Badaruddin II, mengusir orang-orang Belanda bukan 

bertujuan untuk menjadikan Inggris sebagai penggantinya. Sultan juga melarang 

mereka berhubungan dengan penduduk dan mengusir mereka dari Palembang. 

Karena merasa terancam, ketiga orang anggota komisi Inggris itu secepatnya 

meninggalkan Palembang dan kembali ke Batavia (ANRI, Bundel Palembang No. 

67; ANKL, House of Lord, 109: 1819; Java Gouvernement Gazette, 2 Mei 1812 

No.10; 30 Mei 1812;, vol. 109, 1835; Lady Raffles, 1835:158; Bastin, 1954: 67- 

68; Kaiser, 1857: 92; Woelders, 1975:7; Baud, 1853:15). 

Ini menjadi awal konflik Palembang dengan Inggris, Sultan Badaruddin II 

bertahan dengan keputusannya bahwa Kesultanan Palembang adalah kerajaan 

yang bebas menolak intervensi dari mana pun. Hal itu ditopang pula pada 

keyakinan bahwa Raffles sebagai penguasa Inggris pada saat itu akan menepati 

janjinya untuk membebaskan Palembang dari segala ketentuan kontrak dengan 

Belanda. Dengan demikian, Sultan sudah menakar kemampuan kerajaan untuk 

menanggung berbagai resiko akibat menolak utusan Inggris dari Batavia, terbukti 

dari berbagai persiapan yang dilakukan sebelum kedatangan utusan Inggris. 

Setibanya komisi di Batavia pada 13 Desember 1811, mereka menjumpai 

beberapa orang Arab utusan Pangeran Adipati untuk menemui para pejabat 

Inggris di sana. Dari penjelasan mereka dapat diketahui langkah yang ditempuh 

oleh oleh penguasa Palembang untuk ―mengakhiri‖ keberadaan orang-orang 

Belanda di sana 69 . Versi lain menyebutkan bahwa rahasia itu terbongkar pada 12 

Desember 1811 dengan adanya laporan dari Raden Muhamad dan Said Abubakar 

dari Malaka. Dalam laporannya, agen-agen Raffles itu menyatakan bahwa mereka 

tengah berada di Palembang pada saat peristiwa pendudukan loji Belanda (Stapel, 

1940: 96; Lady Raffles, 1835: 157). 

Comment [DKM81]: Jangan menggunakan ka 

kesimpulan di sini!!!! 

69 Berdasarkan salinan surat dari komandan Malaka kepada Gubernur Jenderal Lord 

Minto di India tanggal 11 Desember 1811, diketahui bahwa informasi pertama tentang peristiwa 

pembunuhan di Palembang diterima beberapa hari sebelum salinan surat itu dibuat, pengakuan itu 

diterima dari Raden Muhamad. Selanjutnya, pada 12 Desember 1811 Raden Muhammad dan Said 

Abubakar membuat pengakuan tentang masalah tersebut di depan Komite Pengadilan (ANKL, 

House of Lord, vol. 109, th. 1819). 


88 

Dari sumber-sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemerintah 

Inggris di Batavia sudah mengetahui tentang pembantaian orang-orang Belanda 

sebelum komisi Raffles tiba di sana. Walaupun tidak diketahui kapan persisnya 

utusan Pangeran Adipati tiba di Batavia, namun, keberadaan utusannya telah ada 

di sana sebelum kedatangan komisi yang dikirim Raffles. Penjelasan utusan 

Pangeran Adipati dan surat dari agen-agen Raffles sudah cukup memberikan 

informasi tentang peristiwa yang terjadi di Palembang. Kehadiran utusan 

Pangeran Adipati menunjukkan bahwa pangeran itu terlibat dalam kemelut yang 

baru saja dimulai. Suatu bentuk konspirasi diduga muncul yang berakibat panjang 

terhadap hubungan kedua bersaudara dan antara Kesultanan Palembang dan 

Inggris. 

Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Sultan Badaruddin II mengirim 

utusan 70 ke Batavia. Utusan itu dipimpin Tumenggung Lanang (Towagong 

Louong) 71 . Mereka tiba di sana pada Januari 1812. Dalam suratnya, Sultan 

Badaruddin II menyambut baik tawaran kerjasama dari Raffles melalui utusannya 

ke Palembang. Sultan juga menjelaskan tentang peristiwa pengusiran terhadap 

orang-orang Belanda yang terjadi sebelum ekspedisi penaklukan Jawa. Jadi, 

sultan kembali menegaskan tentang status Palembang yang telah mengusir 

Belanda sebelum Inggris menduduki Jawa. Hal itu untuk menekankan pada janji 

Raffles yang akan membebaskan Palembang apabila berhasil mengenyahkan 

Belanda sebelum Jawa diduduki Inggris. Saat itu terjadi upaya sultan untuk 

meyakinkan Raffles tentang posisi Kesultanan Palembang. Sementara itu, selagi 

utusan Palembang masih di Batavia, Raden Muhamad dan Said Abubakar tiba di 

Batavia pada 5 Januari 1812. Di depan utusan Palembang mereka 

mengungkapkan semua peristiwa yang terjadi, menyangkut loji dan para 

Comment [DKM82]: Ini di catatan kaki saja! 

70 Menurut Woelders (1975: 89), yang diutus sultan adalah Tumenggung 

Suranandita dan Tumenggung Suradiraja. Pendapat ini agak mirip dengan sumber dari 

Bastin (1954: 69) yang menyatakan bahwa yang diutus sultan terdiri dari Tumenggung 

Suranandita, Demang Suara Derpa dan Derya Nata. Dari berbagai sumber itu, dapat 

dipastikan bahwa jabatan tertinggi yang diutus ke Batavia adalah tumenggung. 

71 Tumenggung Lanang adalah penasehat sultan dengan jabatan sebagai 

penghulu. Menurut Gillespie, Tumenggung Lanang adalah salah seorang yang berperan 

dalam penghancuran loji Belanda (Java Gouvernement Gazette, 18 Juni 1812 No.16). 


89 

penghuninya yang telah dibunuh. Keterangan kedua agen Raffles tersebut 

memperjelas isi laporan mereka sebelumnya, Perbedaan versi cerita seputar 

pendudukan loji Belanda dan penolakan Sultan Badaruddin II terhadap beberapa 

opsi yang ditawarkan oleh Raffles, membuatnya memutuskan untuk menghukum 

Palembang. Menurut Raffles, penolakan Sultan Badaruddin II terhadap komisi 

yang dikirimkannya adalah suatu penghinaan. Pernyataan itu disampaikan Raffles 

dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Lord Minto pada 7 Maret 1812 (Java 

Gouvernement Gazette, 30 Mei 1812; Lady Raffles, 1835: 157). 

Penolakan Sultan Palembang dan berita tentang pendudukan loji Belanda 

mendorong Raffles melakukan ekspedisi untuk mencapai ambisinya. Dalih yang 

digunakan oleh Raffles adalah menerapkan ―pengadilan moral‖ terhadap 

Palembang. Sesungguhnya, Raffles tidak menganggap pembunuhan pada 

September 1811 sebagai suatu tindak pidana karena yang menjadi korban adalah 

orang-orang Belanda dan pribumi. Motivasi sesungguhnya dari ekspedisi tersebut 

adalah mendapatkan Pulau Bangka-Belitung yang kaya timah dan lada. Dalam 

pengakuannya kepada Lord Minto (7 Maret 1812), Raffles menyatakan bahwa 

dirinya berani mengambil resiko dengan tanpa meminta persetujuan terlebih 

dahulu kepada Lord Minto karena yakin tindakannya akan direstui, mengingat 

keuntungan yang akan diperoleh dari Pulau Bangka-Belitung. (ANRI, Bundel 

Palembang No. 5.1; Baud, 1853: 17; Lady Raffles, 1835,158-159). 

Comment [DKM83]: Edit kalimat ini! 

2.3.4 Keterlibatan Raffles dalam Pendudukan Loji Belanda 

Baik secara langsung atau tidak langsung Raffles terlibat dalam peristiwa yang 

memakan korban 87 jiwa, yang terdiri dari orang-orang Belanda maupun pribumi 

(beberapa sumber menyebutkan 63 orang Jawa tetapi sumber lain menuliskan 

kata-kata pribumi). Berdasarkan surat-surat Raffles kepada sultan yang ditemukan 

oleh Baud, surat-surat itu dikirimkan oleh Sultan Badaruddin II kepada bekas 

sahabatnya di Batavia. Selanjutnya, surat-surat itu diserahkan kepada Komisaris 

Jenderal, sedangkan tembusannya disimpan. Tembusan ini diteliti oleh Baud 72 dan 

72 J.C. Baud adalah sekretaris pemerintah Hindia Belanda (1818). Ia lahir tahun 

1789, dididik di Inggris, selanjutnya masuk Angkatan Laut (AL) dan bersama-sama 


90 

beberapa dokumen penting lainnya. Baud (1853: 8,15-17) menyimpulkan bahwa 

Raffles adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pengusiran dan 

pembantaian terhadap para penghuni loji Belanda. Berkaitan dengan hal itu, 

Bastin (1954: 65) berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Sultan Badaruddin 

II sesuai dengan tuntutan Raffles dan terjadi empat hari sebelum Kapitulasi 

Tuntang. Sebaliknya, Wurtzburg (1949: 38, 50-51) menolak kedua pendapat 

sebelumnya. Menurutnya, Raffles tidak bisa dikatakan bersalah secara moral 

dalam pembantaian tersebut (pendapatnya itu mendapat dukungan dari Veth). 

Lebih lanjut, Wurtzburg menuding Baud dengan menyatakan bahwa berbagai 

tuduhan Baud dikarenakan perasaan bencinya kepada Raffles, sehingga, setiap 

bukti yang terdapat dalam surat-surat Raffles diinterpretasikan negatif oleh Baud. 

Hal itu bisa terjadi, mungkin karena adanya masalah pribadi antara Baud dan 

Raffles. 

Dalam surat-suratnya kata-kata yang digunakan oleh Raffles tidak jelas. 

Akibatnya, membingungkan pembacanya. Khususnya kalimat yang mengandung 

dorongan kepada Sultan Badaruddin II, tentang apa yang seharusnya 

dilakukannya terhadap orang-orang Belanda. Menurut penelitian Bastin (1954: 

65), ternyata surat-surat Raffles berbeda maknanya antara bahasa aslinya (Inggris) 

dan versi Melayunya. Kalau sebelumnya dalam Bahasa Inggris bermakna halus, 

berubah menjadi kasar dalam versi Melayu. Contohnya apa yang digunakan oleh 

Baud sebagai dasar menetapkan Raffles sebagai orang yang bertanggungjawab 

atas pembantaian orang-orang Belanda. Berdasarkan kalimat (versi Melayu) 

―misti sobat beta buang, abiskan sekali kali, segala orang Olanda‖ (ook moet mijn 

vriend (de Sultan) alle hollanders geheel en al uitwerpen, en maken dat zij er niet 

meer zijn). Intinya ―buang dan hancurkan‖. Menurut W. Ph. Coolhaas dan C. 

Hooykas, makna kalimat tersebut adalah ―akhiri semuanya, jangan ada yang 

tersisa‖. Sedangkan Richard Winstedt memaknainya dengan ―sultan harus 

mengusir semua orang Belanda dan Residen untuk menyelesaikan pekerjaannya‖. 

Menurut Bastin dalam versi Bahasa Inggrisnya, maknanya adalah ―saya akan 

mengusulkan kepada paduka untuk mengusir mereka (orang-orang Belanda) dari 

Comment [DKM84]: Tidak cocok artinya!!! 

Comment [DKM85]: Cantumkan bahasa 

Inggrisnya agar seimbang!!! 

dengan Janssens tiba di Batavia pada 1810. Setelah Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris, 

Baud menjadi asisten sekretaris. Puncak karirnya adalah sebagai Gubernur Jenderal 

(1833-1836) (Wurtzburg, 1949:38). 


91 

negeri anda sekaligus.‖ Kalimat tersebut setelah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Melayu oleh juru tulis Raffles pada waktu itu menjadi ―karena itu saya 

mengusulkan agar anda memukul mereka secara telak‖ (pukul buang sekali-kali). 

A.A. Cense, berpendapat bahwa makna kalimat tersebut adalah ―sultan harus 

mengusir orang-orang Belanda keluar dengan cara kekerasan‖ (pukul atau hantam 

dan buang) (Kaiser, 1857: 87). Surat yang diterima oleh sultan adalah versi 

Bahasa Melayu, yang bermakna ―usir Belanda dengan cara kekerasan.‖ 

Apabila dikaitkan dengan surat pertama Raffles tentang keberadaan 

armada Belanda di muara sungai Musi, menurut Bastin (1854: 65) kata-kata 

―pukul‖ dan ―buang‖ mungkin dimaksudkan untuk mengusir armada dan para 

penghuni loji Belanda. Akan tetapi, kata-kata ―usir orang Belanda‖ sering pula 

disebutkan oleh Raffles dalam surat-suratnya yang lain (sampai surat yang 

dikirimkan pada Maret 1811), ditambah pula, pengiriman senjata dan amunisi. Ini 

berarti Raffles secara nyata terlibat dalam usaha Sultan Palembang mengusir 

Belanda dari Palembang. Akan tetapi tentunya tidak dimaksudkan untuk 

―membantai‖ para penghuni loji. Mereka seharusnya diperlakukan dengan baik 

dan terhormat. Dari berbagai pendapat tersebut, tampak bahwa isi surat Raffles 

yang disitir Bastin, W. Ph. Coolhaas-C.Hooykaas dan Richard Winstedt, 

menggunakan kata ―usir semua orang Belanda‖, sedangkan, Baud dan Cense 

menggunakan ―usir/buang dengan kekerasan.‖ Walaupun demikian, semuanya 

sepakat bahwa kedudukan Belanda di Palembang ―harus diakhiri‖. (Baud, 1853: 

8,15-17; Bastin, 1954: 65; Kaiser, 1857: 87). 

Setelah mengetahui kejatuhan Batavia, Sultan Badaruddin II melakukan 

tindakan mengusir orang Belanda sesuai permintaan Raffles dalam berbagai 

suratnya, tambahan pula, dengan adanya pengiriman senapan dan amunisi yang 

dapat ditafsirkan sebagai bantuan langsung yang dikirimkan Raffles agar Sulan 

Badaruddin II mengusir Belanda dari Palembang. Raffles juga menjanjikan akan 

mengakui Sultan Palembang sebagai penguasa merdeka, apabila berhasil 

mengusir Belanda sebelum Pulau Jawa jatuh (secara de jure jatuh pada tangal 18 

September 1811 dengan ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang). Oleh sebab itu, 

Sultan menolak keinginan komisi yang dikirim oleh Raffles (Phillip, Wardenaar 

dan Hare) untuk menggantikan posisi Belanda di Palembang. Raffles juga tidak 

Comment [DKM86]: Paragraf ini menjadi tida 

jelas karena tidak disertakan bahasa Inggrisnya!! 

Comment [DKM87]: Tidak mungkin mengusi 

loji Belanda. Yang bisa diusir kapal atau orang, 

kalau loji kan benda mati, jadi tidak bisa diusir!! 

Comment [DKM88]: Selesaikan kalimat ini!!! 


92 

menuntut agar sultan melaporkan atas apa yang dilakukannya terhadap loji 

Belanda. 

Perdebatan tentang terlibat tidaknya Raffles dalam pembunuhan penghuni 

loji, membawa Kaiser (1857: 87-79) menuliskan pendapatnya, bahwa kata-kata 

Raffles sangat luas pengertiannya, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi, 

Oleh sebab itu, wajar apabila Sultan Badaruddin menafsirkannya dengan boleh 

melakukan apa saja, asal orang-orang Belanda berhasil dikeluarkan dari 

Palembang berupa pengusiran, penagkapan atau bahkan pembunuhan. Sultan 

Badaruddin II menerima dan memanfaatkan bujukan Raffles, terbukti dengan 

terjadinya peristiwa pembunuhan itu. Sturler sependapat dengan Kaiser yang 

mengatakan bahwa pembantaian itu merupakan bukti keberhasilan Raffles 

membujuk sultan. Sultan menerima bujukan Raffles dan memanfaatkan 

momentum yang ada secara tepat. Ternyata dengan cara ini Raffles yang cerdik 

telah terjebak oleh Sultan yang lebih cerdik lagi. Maksudnya Sultan menafsirkan 

semua bantuan Raffles untuk mengusir Belanda dari Palembang dengan cara 

apapun termasuk membunuh sebagian besar penghuni loji, yang mungkin tidak 

seperti itu yang diharapkan oleh Raffles. 

Dalam laporannya Gillespie menyampaikan bahwa Pangeran Ratu adalah 

orang yang sangat kejam dan berperan besar dalam pembunuhan terhadap orangorang 

Belanda. Pendapat itu dibantah oleh Baud (1853: 19) dan Bastin (1854: 65). 

Menurut keduanya, tudingan tersebut hanya merupakan konspirasi politik dari 

musuh-musuh Pangeran Ratu. Walaupun nama Pangeran Ratu disebut-sebut 

dalam berbagai laporan, tetapi perannya tidak penting. Dengan demikian, terlalu 

berlebihan apabila menerima pendapat Gillespie yang tidak didukung oleh data 

yang akurat. 

Untuk menentukan besar kecilnya pengaruh Raffles dalam perkara tersebut 

bukanlah perkara mudah, sebab tidak ada penjelasan lebih lanjut apa makna dari 

kata-katanya dan maksud pengiriman senapan dan amunisi dari Raffles. Sebagai 

wakil Lord Minto di bidang politik, Raffles wajib membangun persekongkolan 

dengan para penguasa pada waktu itu untuk melemahkan kedudukan Belanda, 

sehingga semua kesalahan ditimpakan kepada pemerintah Inggris. Menurut 

hukum Inggris penggunaan wakil-wakil dalam bidang politik dalam kondisi 

Comment [DKM89]: Tidak jelas maksud 

Anda!!! 

Comment [DKM90]: Kena apa muncul kata ag 

lagi??? 

Comment [DKM91]: ???? 


93 

seperti itu dibenarkan, namun, tetap diperlukan batas-batas yang jelas sehingga 

tidak menimbulkan masalah (Kaiser, 1857: 88). 

Dari uraian di atas, dalam menganalisis keterlibatan Raffles dalam 

peristiwa 14 September 1811 seolah-seolah terdapat pendapat yang berbeda atau 

bertolak belakang. Untuk itu perlu dilihat hubungan antara Sultan Badaruddin II 

dan Raffles. Baik motif, langkah-langkah yang telah dilakukannya dalam 

mempengaruhi Sultan sampai terjadinya ekspedisi (1812) menduduki Kesultanan 

Palembang. Sejak awal hubungan kedua tokoh tersebut, terlihat usaha keras yang 

dilakukan oleh Raffles untuk mempengaruhi Sultan melalui surat-surat dan 

utusannya. Raffles mempengaruhi dengan janji-janjinya kepada sultan. Dalam 

salah satu suratnya, Raffles berjanji akan memenuhi apapun yang diminta oleh 

sultan apabila mengalami kesulitan dalam usaha mengusir Belanda. Raffles juga 

memberikan penawaran lebih menguntungkan dalam perdagangan khususnya 

timah, berjanji akan mengakui kemerdekaan Palembang apabila berhasil mengusir 

Belanda sebelum Inggris menguasai Jawa dan mengirimkan senjata serta amunisi 

ke Palembang. Raffles berani mengambil resiko dengan bertindak sendiri dalam 

memutuskan menyerang dan menduduki Kesultanan Palembang. Berdasarkan 

bukti-bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa Raffles telah melakukan segala 

cara agar sultan memenuhi permintaannya untuk mengenyahkan Belanda dari 

Palembang. 

Meskipun Palembang merupakan kerajaan yang berdaulat, akan tetapi 

kehadiran loji Belanda di daerah itu sejak abad XVII telah membuat para 

penguasa Palembang tidak bebas bergerak dalam mengelola hasil buminya. Hal 

itu disebabkan mereka terikat dengan berbagai kontrak yang mengikat dengan 

Kompeni, dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Para raja dan sultan 

Palembang, dengan berbagai cara ―melanggar‖ ketentuan kontrak-kontrak 

tersebut. Bukan rahasia lagi kalau dikatakan bahwa Sultan terlibat aktif dalam 

berbagai penyelundupan komoditi perdagangan yang dihasilkan oleh Palembang, 

khususnya yang menjadi primadona dalam perdagangan internasional yaitu timah 

dan lada. Ancaman-ancaman Daendels juga ikut memicu ―buruknya‖ hubungan 

Palembang dengan Belanda. Jadi jelas bahwa mustahil Raffles tidak mempunyai 

andil besar dalam memicu didudukinya loji Belanda. Tanpa dorongan dan 

Comment [DKM92]: ??? 

Comment [DKM93]: ???? 

Comment [DKM94]: Kalimat ini tidak fokus! 

Jadikan dua kalimat! 


94 

tindakan nyata dari Raffles, tidak akan ada tindakan ―radikal‖ yang dilakukan oleh 

para bangsawan atas perintah Sultan pada tragedi September 1811. Terbukti 

Sultan selalu bersifat menunggu dan mengulur-ngulur waktu dan menolak 

perjanjian yang disodorkan oleh Raden Muhamad (utusan Raffles). Hal itu 

disebabkan ketidakyakinan sultan akan keberhasilan Inggris mengalahkan 

Belanda yang sudah bercokol di Nusantara sejak awal abad XVII. Sultan juga 

telah melakukan langkah-langkah persuasif dengan meminta pemerintah di 

Batavia untuk menarik residen dan semua perangkatnya dari Palembang. 

Sehubungan dengan peristiwa pembantaian penghuni loji, hal itu disebabkan 

―kondisi‖ yang memaksa pada waktu itu. Dari berbagai sumber yang telah 

diuraikan, terbukti pembunuhan dan pemusnahan loji Belanda adalah untuk 

menghilangkan jejak (seolah-olah peristiwa itu telah lama terjadi). Dapat pula 

diasumsikan adanya keinginan dari pihak Kesultanan Palembang untuk 

melupakan dan ―menghapus semua ingatan akan keberadaan Belanda di 

Palembang‖. 

Comment [DKM95]: Siapa lagi ini??? 


95 

BAB 3 

SUKSESI DI KESULTANAN PALEMBANG (1811-1816) 

Comment [DKM96]: Kapan? 

Inggris merupakan aktor penting dalam berbagai konflik yang terjadi di 

Kesultanan Palembang. Mulai dari pengiriman ekspedisi pada 1812, yang 

menenpatkan Kesultanan Palembang di bawah pengaruh Inggris, khususnya Pulau 

Bangka yang telah menjadi miliknya. Inggris juga menurunkan Sultan Badaruddin 

II dan menggantikannya dengan Najamuddin II. 

Perubahan itu membawa konsekuensi yang sangat besar bagi Kesultanan 

Palembang yaitu permusuhan antara dua bersaudara (Badaruddin II dan 

Najamuddin II) yang melibatkan pendukung masing-masing. Rakyat Palembang 

terbelah dan saling bermusuhan. Kondisi itu diperparah dengan kebijakan Inggris 

menaik dan menurunkan sultan Palembang antara Najamuddin II dan Badaruddin 

II. Penguasa Palembang pada waktu itu tidak berdaya menghadapi berbagai 

ketentuan Inggris atas wilayah mereka. Sementara itu, sesuai dengan tujuan utama 

Inggris di Kesultanan Palembang, perhatian mereka lebih tertuju pada Pulau 

Bangka yang kaya timah dan lada. Akibatnya, wilayah Palembang daratan kurang 

mendapat perhatian. Fokus yang mereka berikan terhadap semua wilayah 

Palembang adalah keamanan, sehingga pada masa pemerintahan Inggris di 

Kesultanan Palembang kondisi keamanan lebih baik. 

Setelah selama sekitar empat tahun, Inggris terpaksa keluar dari 

Palembang, sebagai akibat dari Traktat London (1814). Berbagai cara mereka 

tempuh untuk menolak isi kesepakatan tersebut, namun Inggris tetap harus tunduk 


96 

pada ketentuan tersebut. Akhirnya, pada Nopember 1816 Inggris melepaskan 

Kesultanan Palembang kepada Belanda. 

3.1 Ekspedisi Inggris (1812) dan Pemerintahan Sultan Badaruddin II di 

Uluan 

Pemerintah Inggris berketetapan hati untuk menghukum Sultan Badaruddin II atas 

pembunuhan yang terjadi pada 14 September 1811, alasan yang digunakan untuk 

―menghalalkan‖ tindakan tersebut, adalah karena penguasa Palembang 

memerintahkan untuk menduduki loji Sungai Aur dan menghancurkannya setelah 

Pulau Jawa dikuasai oleh pasukan Inggris 73 (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1). 

Menurut Raffles, loji Belanda pada waktu itu sudah berada di bawah 

perlindungan pemerintah Inggris, berdasarkan pendudukan Inggris atas Batavia 

(Agustus 1811). Sesungguhnya Raffles tidak terlalu mempermasalahkan hal 

tersebut, seandainya Sultan Badaruddin II tidak menolak usul-usul Raffles yang 

intinya bermaksud mengambil alih Pulau Bangka melalui komisi yang 

dikirimkannya ke Palembang pada Nopember 1811. Bagi Raffles, penolakan 

tersebut merupakan penghinaan terhadap martabat dan wibawa Inggris. 

Sebagai penguasa tertinggi, Gubernur Jenderal Lord Minto merestui 

ditegakkannya hak dan kekuasaan Inggris di Palembang. Sesungguhnya Lord 

Minto tidak terlalu mempermasalahkan ―pembantaian‖ terhadap para penghuni 

loji (isi surat Lord Minto kepada Raffles pada 15 Mei 1812). Lord Minto juga 

belum menemukan bentuk hukuman yang paling tepat untuk Palembang. Untuk 

itu, Lord Minto menyerahkan sepenuhnya kepada Raffles atas kebijakan yang 

akan diambilnya. Atas dasar ini, Raffles memutuskan untuk mengirim ekspedisi 

ke Palembang (Bastin, 1954: 72) 

Menyadari bahaya akan datangnya serangan Inggris, Sultan Badaruddin II 

mengumpulkan para mantri, bangsawan dan depati dari uluan untuk membahas 

persiapan menghadapi serangan Inggris. Semuanya dilibatkan untuk menyiapkan 

Comment [DKM97]: Catatan kaki! 

73 Klaim Inggris ini mendapat banyak bantahan, karena kapitulasi Janssens 

terjadi empat hari (18 September 1811) setelah peristiwa pendudukan loji. Dengan 

tegas Baud dalam Kaiser (1857:93) menyatakan bahwa “anakronisme beberapa hari 

diperlukan untuk membenarkan tindakan itu”. 


97 

armada berupa kapal, perahu-perahu bersenjata, juga meriam-meriam yang dapat 

dipindahkan, rakit-rakit yang mudah dibakar, dan persenjataan, serta keraton 

dipersenjatai sebanyak 242 meriam. Di samping itu, Sultan juga memerintahkan 

untuk memperbaiki dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti benteng 

di Muntok, Sunsang, dan lokasi-lokasi strategis (pulau-pulau) di sepanjang Sungai 

Musi sampai ibu kota Palembang. Para bangsawan dan penduduk iliran-uluan 

diperintahkan untuk mempersenjatai diri masing-masing guna menghadapi 

berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Di antara benteng-benteng tersebut, 

benteng terpenting adalah yang terdapat di Borang 74 (sebelah hilir Pulau 

Kembara). Benteng Borang dikendalikan oleh saudara-saudara Sultan (Pangeran 

Adipati, Pangeran Arya Kesuma dan Pangeran Surya Kesuma) secara langsung. 

Dengan penempatan orang-orang terdekatnya, Sultan Badaruddin II berharap 

benteng Borang dapat membendung serangan pasukan Inggris (Woelders, 1975: 

7, 90-91; The Asiatic Journal, 1820: 548). 

Pada 19 Maret 1812, Raffles mengeluarkan instruksi 75 kepada Kolonel 

Gillespie yang memimpin ekspedisi, dinyatakan bahwa jika peristiwa 

pembunuhan terhadap penghuni loji Belanda tidak diberi sanksi, martabat Inggris 

akan jatuh di mata Belanda dan raja-raja di Hindia Timur. Semua itu akan menjadi 

preseden buruk bagi raja-raja lainnya di kawasan itu. Oleh karena itu, ekspedisi 

terhadap Palembang menjadi penting yang akan mengakibatkan penguasaan atas 

Bangka sebagai penghasil timah dan lada akan terwujud. Dalam instruksi ini 

terdapat pula lampiran No.4, yang berisi tentang perlunya disampaikan kepada 

penduduk Palembang bahwa ekspedisi Inggris bertujuan untuk memberikan 

perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan membebaskan mereka dari 

kesewenang-wenangan Sultan Badaruddin II. Ditegaskan pula bahwa tindakan 

Inggris semata-mata untuk menghukum Sultan Palembang yang telah membunuh 

para penghuni loji dan menghancurkan bangunan-bangunannya. (ANRI, Bundel 

Comment [DKM98]: Mengapa begitu?? 

Comment [DKM99]: Kalimat ini harap ditata 

kembali 

74 Benteng Borang sengaja dijadikan benteng terpenting karena berada pada 

posisi yang strategis dan lokasinya jauh dari keraton, tetapi telah melewati Sunsang yang 

merupakan pintu masuk Sungai Musi. Maksudnya, Borang adalah pertahanan terkuat 

setelah musuh berhasil meruntuhkan pertahanan Sunsang. 

75 Instruksi No. 3 dan lampirannya dibuat di Dewan Negara Batavia, pada tanggal 19 

Maret 1812. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu oleh G. Kool (Java Gouvernement Gazette, 

30 Mei 1812). 


98 

Palembang No. 62.2; Java Gouvernement Gazette, 2 Mei 1812 No.10; Kaiser, 

1857: 93; Bastin, 1954: 70). Pengumuman kepada penduduk Palembang dianggap 

penting, agar rakyat tidak melakukan perlawanan pada saat armada Inggris 

memasuki wilayah Palembang. Suatu strategi untuk meminimalisir resiko pada 

saat menyerang Palembang. 

Pada 20 Maret 1812 Gillespie berangkat menuju Palembang dengan tujuan 

untuk menyelesaikan masalah dengan Sultan Palembang dan aparatnya. Tugas 

tersebut untuk menggulingkan Sultan Badaruddin II dan mengangkat adiknya 

Pangeran Adipati sebagai sultan. Ia juga harus menyingkirkan Pangeran Ratu 

(putera mahkota Sultan Badaruddin II). Ternyata, dalam penerapannya mandat 

tersebut tidak kaku, Kolonel Gillespie diberi kelonggaran dengan cara melihat 

situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jika, kondisi di Palembang tidak 

memungkinkan Sultan diturunkan dari tahta,, sebagian kekayaannya harus 

diserahkan kepada pemerintah Inggris (Lady Raffles, 1835:157; Bastin, 1954: 72- 

73). Hal ini berarti bahwa sampai saat itu belum ada kesepakatan langkah apa 

yang terbaik yang akan dilakukan terhadap Kesultanan Palembang. 

Armada Inggris berangkat meninggalkan Batavia menuju Palembang, 

membawa pasukan, yang terdiri dari tiga kompi dari kesatuan Resimen ke-59 di 

bawah komando Kapten Cambell, lima kompi dari Resimen ke-89 dipimpin 

Mayor Treuch, kesatuan artileri berkuda dan kesatuan Madras, kesatuan artileri 

Bengala yaitu kesatuan Sepoy dari batalyon ke-5 dan ke-6 76 di bawah komando 

Kapten Limond. Sisanya adalah pasukan Ambon dan Bali. Beberapa tokoh lain 

yang terlibat dalam ekspedisi itu, antara lain Mayor Butler berfungsi sebagai 

wakil ajudan jenderal, Mayor Thorn menjadi wakil Markas Besar Umum, dan 

Kapten Meares bertugas sebagai ajudan Gillespie sekaligus penerjemah (Lady 

Raffles, 1835:160; Thorn, 2004: 128; Woelders, 1975: 157). 

Armada Inggris yang dilibatkan dalam ekspedisi itu antara lain, kapal 

perang Proeri 77 dipimpin oleh Kapten Freeman, kapal penjelajah Teignmouth di 

Comment [DKM100]: Koreksi kalimat ini! 

Comment [DKM101]: s.d.a 

Comment [DKM102]: ini apa??? 

Comment [DKM103]: Terus bagaimana?? 

Comment [DKM104]: Catatan kaki 

76 Thorn (2004:128) berpendapat sedikit berbeda, yaitu kesatuan artileri 

berkuda Madras dan pasukan kaveleri, kesatuan artileri Bengala, perlengkapan dan 

kesatuan hussar Sepoy batalyon ke-5 dan ke-6. 

77 Kapal perang Proeri mungkin sama dengan kapal Procris dalam sumber 

Raffles atau Sloop Procris dari sumber Thorn. 


99 

bawah Kapten Howitson, kapal Mercury dipimpin Kapten Conyers (Convers), 

kapal Phoenix dipimpin oleh Kapten Bouwen, kapal Cornelia dikendalikan oleh 

Kapten Owen, Bucephalus di pimpin Kapten Drury, Barracouta (Young 

Barrocouta) dipimpin Kapten Lynch, dan kapal Wellington di bawah Kapten 

Cromy, serta kapal-kapal pengangkut seperti Samdany, Minerva, Matilda dan 

Mary Ann. Keberangkatan pasukan itu sempat tertunda karena musim penghujan, 

yang tengah berlangsung pada waktu itu, sehingga menghambat pelayaran (Lady 

Raffles, 1835:160; Thorn, 2004: 128). 

Pasukan ekspedisi Inggris mulai bergerak kembali pada 10 April 1812 dan 

tiba di muara Sungai Musi (Sunsang) pada 15 April 1812. Setiba armada tersebut 

di sana, Sultan Badaruddin II mengirimkan utusan kepada Gillespie yang berisi 

pesan berupa ungkapan rasa hormat dan persahabatan. Tampaknya pada saat itu 

Sultan menempatkan armada Inggris tersebut sebagai tamu yang memasuki 

wilayah kedaulatannya. Sementara itu, upaya armada Inggris melanjutkan 

pelayaran menyusuri Sungai Musi menuju ibu kota mengalami kesulitan. Hal itu 

disebabkan arus sungai yang deras dan angin kencang. Dalam kondisi demikian, 

mereka memanfaatkan waktu dengan membenahi semua perbekalan yang terdapat 

di kapal-kapal Procris, Barracoutta, Wellington, Teignmouth dan Mercury. 

Setelah semuanya rampung, pada 18 April 1812 petang harinya armada Inggris 

melanjutkan perjalanan dengan gerak cepat menuju ibu kota Palembang. Pada 19 

April 1812, kondisi pelayaran tersebut kembali memburuk, sehingga mereka 

tidak bisa berbuat banyak, selain menyusuri sungai secara perlahan. Dalam 

pelayaran tersebut, pada 20 April 1812 pagi Gillespie kembali menerima utusan 

Sultan yaitu Pangeran Syarif 78 (Pemimpin para sayid di Palembang), untuk 

menanyakan maksud dan tujuan armada yang dipimpin Gillespie. Gillespie 

menyatakan bahwa dirinya berkeinginan untuk berkenalan langsung dengan 

Sultan Palembang dan membawa usulan yang diembankan kepadanya. Keesokan 

harinya untuk ketiga kalinya Sultan Badaruddin II mengirimkan utusan lagi yaitu 

Comment [DKM105]: Maksudnya?? 

Comment [DKM106]: Lengkapi! 

Comment [DKM107]: Ditata kembali kalimat 

Anda! 

Comment [DKM108]: Ke mana lagi?? 

Comment [DKM109]: Maksudnya apa? 

78 Woelders (1975: 158) menyatakan bahwa utusan sultan adalah Pangeran 

Marta, empat orang mentri, danmasing-masing satu orang tumenggung, rangga, dan 

demang serta ngabehi. Utusan itu ditolak oleh Gllespie dengan alasan irinya bermaksud 

bertemu langsung dengan Sultan, guna menyampaikan misi yang dibawanya sebagai 

utusan Raffles. 


100 

Pangeran Pranah. Dalam pesannya Sultan menyampaikan ucapan selamat atas 

kedatangan panglima ekspedisi dan menyatakan Palembang adalah sahabat 

Inggris. Dalam jawabannya, Gillespie menegaskan bahwa kehadiran armadanya 

hanya sebentar di Palembang yaitu dua hari, dan bermaksud membicarakan 

masalah penting dengan Sultan, serta menjamin keselamatan penduduk 

Palembang. Dalam waktu hampir bersamaan Sultan Badaruddin II untuk kesekian 

kalinya mengirimkan utusan, dengan meminta ketegasan maksud sesungguhnya 

dari kedatangan armada Inggris. (Java Gouvernement Gazette, 30 Mei 1812; Lady 

Raffles, 1835: 161-163). Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Gillespie, 

tampaknya belum memuaskan Sultan. Melihat besarnya armada Inggris yang 

semakin mendekati ibu kota kesultanan, membuat Sultan mulai mengkhawatirkan 

keselamatan kerajaannya. 

Pada fajar 22 April 1812 armada Inggris secara perlahan dan tanpa 

perlawanan terus menelusuri Sungai Musi. Armada itu semakin mendekati 

benteng Borang yang memiliki pertahanan sangat kuat. Benteng itu dibangun 

dengan ketinggian 20-30 kaki dari tanah, dikelilingi pagar bambu yang kokoh. 

Benteng itu dipertahankan oleh pasukan yang sangat lengkap dan siap berperang 

dengan persenjataan sebanyak 102 meriam (meriam-meriam mengapung dan 

meriam-meriam dengan jangkauan jarak jauh). Dilengkapi pula dengan perahuperahu, 

rakit-rakit dan kapal bersenjata. Di sungai Musi dihanyutkan kayu-kayu 

yang menyulitkan kapal-kapal Inggris bergerak (Java Gouvernement Gazette, 30 

Mei 1812; Lady Raffles, 1835: 162-163; Thorn, 2004: 133). 

Pada sore harinya, Sultan Badaruddin II mengirim Pangeran Marto dan 

seorang ajudannya untuk menyerahkan surat kepada Gillespie. Dalam suratnya 

Sultan meminta agar armada Inggris tidak memasuki Palembang dengan pasukan 

yang besar. Hal itu untuk menghindari timbulnya rasa ketakutan penduduk dan 

menuntut agar pasukan Inggris tetap menjaga keamanan. Sementara itu, Panglima 

Gillespie mengajukan permintaan agar pelayaran mereka menuju keraton tidak 

diganggu, ajudan Pangeran Marto dijadikan sebagai jaminan. Pada kesempatan itu 

sudah ada kesepakatan antara Pangeran Adipati dan wakil Gillespie untuk 

menyerahkan kapal dan semua meriam pantai kepada Gillespie, namun usaha 

Kapten Owen bersama Mayor Thorn untuk menguasai sebuah kapal Arab 

Comment [DKM110]: Di hal 7 ada 120 meria 

Comment [DKM111]: Pilih satu saja! 


101 

mengalami kegagalan, sebagaimana laporan Gillespie. Laporan Gillespie itu 

dibantah oleh Thorn 79 dengan kesaksian bahwa pelakunya bukan dirinya dengan 

Kapten Owen, melainkan Kapten Owen dengan Mayor Butler. Mereka dihadang 

perahu-perahu bersenjata pada saat akan mendekati kapal milik orang Arab 80 . 

Akibatnya terjadi pertempuran singkat dan perahu-perahu Palembang menarik diri 

(Java Gouvernement Gazette, 30 Mei 1812; Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 

1812; Lady Raffles, 1835: 163-166). 

Malam harinya armada Inggris bergerak mendekati benteng Borang 

dengan mengikutsertakan ajudan Pangeran Marto yang disandera. Melalui Kapten 

R. Meares selaku penerjemah, Gillespie meminta ketegasan kepada pemimpin 

benteng Borang apakah mereka akan menyerahkan kubu-kubu meriam atau tidak. 

Sementara itu, kesatuan Resimen ke-59 dan ke-89 terus maju bersama dengan 

kapal-kapal pengangkut yang membawa pelempar api dan artileri lapangan serta 

perahu-perahu bersenjata. Pagi harinya, pada 24 April 1812, jarak antara benteng 

Borang dan armada Gillespie hanya setengah tembakan meriam. Dalam kondisi 

demikian, Pangeran Adipati didampingi Meares sebagai penerjemah menyerahkan 

benteng kepada pimpinan pasukan ekspedisi. Selanjutnya, pasukan Inggris segera 

melakukan pengambilalihan benteng Borang. Peristiwa itu sangat mengejutkan 

pasukan penjaga benteng, sehingga mereka meloloskan diri dengan menggunakan 

perahu-perahu dari sisi timur benteng dan bagian barat Pulau Binting. Dalam 

pelarian tersebut, mereka berhasil menyelamatkan 120 meriam 81 . 

Dilihat dari persiapan mempertahankan benteng Borang, dapat dipastikan 

bahwa benteng itu akan sangat sulit ditembus oleh pasukan yang dipimpin oleh 

Gillespie. Akan tetapi, kenyataannya benteng diterima Gillespie hampir tanpa 

perlawanan sama sekali. Hal itu disebabkan adanya perintah dari Pangeran 

Comment [DKM112]: Mengapa dibantah?? 

Comment [DKM113]: Bedanya apa peperang 

pertempuran dan perang?? 

Comment [DKM114]: Di halaman 6 ada 102 

meriam. Mana 

79 Mayor Thorn yang berkedudukan sebagai wakil Markas Besar dan pelaku 

dalam peristiwa tersebut, memiliki bobot kesaksian lebih besar dibandingkan Gillespie 

yang menjadi memimpin umum dalam ekspedisi tersebut (2004: 136). 

80 Kelompok etnis Arab berperan penting dalam penyediaan kapal-kapal dalam 

perang Palembang. Mereka umumnya pemilik modal besar di Palembang, bahkan 

lebih besar dari kelompok etnis Cina. Jumlah mereka pada waktu itu sekitar 500 jiwa 

(Berg, 2010: 108,123). 

81 Berdasarkan laporan Kolonel Gillespie kepada Raffles bahwa sebanyak 102 

meriam berhasil dibawa oleh pasukan Palembang dari benteng Borang (Java 

Gouvernement Gazette, 30 Mei 1812 No.10; Lady Raffles, 1835: 166 ). 


102 

Adipati agar tidak melakukan penyerangan, sebab akan berunding dengan 

pemimpin pasukan Inggris. Tindakan Pangeran Adipati tersebut bertentangan 

dengan instruksi Sultan Badaruddin II, untuk mempertahankan benteng dengan 

sekuat tenaga. Sultan sengaja menempatkan saudara-saudaranya (Pangeran 

Adipati, berfungsi sebagai panglima pasukan, Pangeran Aryo Kesumo dan 

Pangeran Suryo Kesumo yang berfungsi sebagai wakil Pangeran Adipati) untuk 

menjalankan instruksi tersebut. Berkaitan dengan hal itu, ternyata sebelumnya 82 

telah terjadi perundingan antara Pangeran Adipati dan Meares di benteng Borang. 

Hasil perundingan tersebut adalah Pangeran Adipati (Raffles tidak menyebutkan 

nama pangeran yang melakukan perundingan, tetapi yang berhak berunding 

tentunya Pangeran Adipati karena dialah yang menjadi pemimpin benteng 

Borang) menyerahkan benteng tersebut kepada Inggris (Java Gouvernement 

Gazette, 30 Mei 1812; Lady Raffles, 1835: 163-166; Woelders, 1975: 7, 91; 

Thorn, 2004:137). 

Kuatnya pertahanan benteng Borang membuat Gillespie kagum dan 

menyatakan bahwa apabila benteng itu dipertahankan oleh prajurit pilihan dengan 

sungguh-sungguh, maka kerugian yang akan dialami Inggris jauh lebih besar. 

Apalagi kondisi kapal-kapal Inggris pada saat itu sangat lemah. Tambahan pula, 

para serdadu khususnya Eropa tidak mampu menghadapi cuaca yang tidak 

bersahabat. Hujan deras siang dan malam hari atau cuaca yang sangat terik di 

siang hari yang menyebabkan banyak di antara mereka jatuh sakit. Tambahan lagi, 

pada periode April sampai Juni angin berhembus sangat kencang ke Timur dan 

Tenggara. Dalam kondisi demikian, Gillespie tidak yakin mampu bertahan dan 

bila keadaan memaksa, kemungkinan pasukan Inggris akan mundur. Selain itu, 

kapal-kapal Proeris, Teignmount dan Mercury yang dikirim dari Batavia untuk 

memperkuat pasukan Inggris belum juga tiba di Palembang. Dalam keadaan 

demikian, apabila pasukan Palembang melakukan penyerangan dengan kekuatan 

besar, dapat dipastikan pasukan Inggris akan kalah. Pada kenyataannnya armada 

Comment [DKM115]: Mereka berdua sebaga 

apa?? 

Comment [DKM116]: Kapan?? 

Comment [DKM117]: Sejarah tidak bisa 

berandai-andai seperti ini. 

82 Tidak diketahui kapan tepatnya perundingan tentang penyerahan benteng 

Borang, antara Pangeran Adipati dan Meares dilakukan. Perundingan antara keduanya 

mulai dilakukan pada 22 April 1812 malam, sedangkan penyerahan terjadi pada 24 April 

1812 pagi hari. Dengan demikian, perundingan tentang penyerahan terjadi pada kisaran 

waktu 22-23 April malam hari. 


103 

Inggris terus maju mendekati benteng terkuat tersebut (Java Gouvernement 

Gazette, 30 Mei 1812; Thorn, 2004:135-137; Sturler, 1843: 57). 

Menurut Waey 83 (1975:102-103), peristiwa itu terjadi disebabkan pada 

saat pasukan ekspedisi Inggris menelusuri Sungai Musi mendekati benteng 

Borang, Pihak Inggris mengirim seorang utusan untuk melakukan penawaran 

kepada Pangeran Adipati. Penawaran itu berupa jabatan sultan akan dialihkan 

kepadanya, jika tidak melakukan perlawanan terhadap pasukan Inggris. Tawaran 

itu menyebabkan pasukan Inggris berhasil menduduki benteng tanpa perlawanan 

atau kalau berdasarkan laporan Gillespie ―tanpa banyak perlawanan‖ untuk 

menggambarkan betapa mudah mereka merebut benteng terkuat itu. 

Setelah menyerahkan benteng Borang kepada Inggris, Pangeran Adipati 

segera pergi menghadap Sultan Badaruddin II di keraton. Dalam pertemuan 

tersebut. Pangeran Adipati menyatakan bahwa kekuatan armada dan pasukan 

Inggris sangat besar dan telah berhasil menduduki benteng Borang. Mengetahui 

hal itu, Sultan Badaruddin II menyatakan akan melakukan perlawanan bersamasama, 

namun, Pangeran Adipati menolaknya dengan alasan ibu kota telah kosong. 

Demi keselamatan, Adipati menyarankan Sultan dan pengiringnya segera 

meninggalkan ibu kota. Segala urusan dengan pihak Inggris akan diselesaikannya 

(Woelders, 1975: 91-92). 

Peristiwa itu terjadi karena Pangeran Adipati sama sekali tidak 

memanfaatkan kekuatan benteng Borang untuk melakukan perlawanan. Melalui 

perundingan-perundingan yang dilakukannya dengan Meares, benteng diserahkan 

kepada pasukan Gillespie. Menurut Sevenhoven (1971: 102-103), hal itu dipicu 

kurang harmonisnya hubungan antara Sultan Badaruddin II dan Pangeran 

Adipati. Ketidak harmonisan itu sudah terjadi sejak orangtua (Sultan Muhamad 

Bahauddin) mereka masih hidup. Pangeran Adipati mendapat limpahan kasih 

sayang dari ayahnya, sementara kekuasaan jatuh kepada Badaruddin II sebagai 

putra mahkota. Di Kesultanan Palembang berlaku suksesi kekuasaan jatuh kepada 

Putera Mahkota yang bergelar Pangeran Ratu. Hal itu menimbulkan perasaan 

sakit hati pada dirinya (Woelders, 1975: 91-92). 

Comment [DKM118]: Apanya yang tragis??? 

Comment [DKM119]: Ini tidak hanya terjadi 

Palembang, tetapi di semua kesultanan! 

83 Salah seorang perwira Belanda yang terlibat dalam Perang Palembang kedua 

(Oktober 1819), dan memimpin pembangunan benteng Belanda di Toboali (1820). 


104 

Apa yang dilakukan oleh Pangeran Adipati tersebut, dapat pula dikaitkan 

dengan adanya utusan yang dikirimkannya sebelum 13 Desember 1811 (sebelum 

komisi yang dikirim Raffles tiba di Batavia) ke Batavia. Berarti, Pangeran Adipati 

cepat bertindak, dengan mengirimkan utusan ke Batavia setelah mengetahui 

keputusan Sultan Badaruddin II menolak permintaan Inggris. Hal ini dapat pula 

dihubungkan dengan ―sikap menolak‖ yang ditunjukkannya pada awal 

pemerintahan Sultan Badaruddin II. Jika tidak ada peluang ―gagalnya‖ misi yang 

diutus oleh Raffles (Nopember 1811), tentunya Pangeran Adipati tidak 

mengirimkan utusan. Terbukti tidak ada pengiriman utusan dari Pangeran Adipati 

sebelum Nopember 1811. Utusan itu membawa berita tentang peristiwa Loji 

Sungai Aur kepada para pejabat Inggris di sana. Artinya, walaupun keberangkatan 

Gillespie memimpin ekspedisi ke Palembang belum memegang mandat pasti 

apakah akan menurunkan Sultan Badaruddin atau mengangkat Pangeran Adipati, 

tergantung kondisinya. Meskipun demikian, mengangkat Pangeran Adipati sudah 

menjadi salah satu alternatif. Artinya, misi yang dikirimkan oleh Pangeran Adipati 

ke Batavia pada Desember 1811 berhasil dengan baik. 

Lebih lanjut Sevenhoven (1971: 51-52) menyatakan, bahwa ketidakakuran 

keduanya dikaitkan dengan adanya tahayul bahwa pada masa keturunan yang 

ketujuh, dari keturunan raja-raja yang memerintah di Kesultanan Palembang, yang 

akan menjadi sultan bukan putera mahkota tapi anak laki-laki yang lain atau 

bahkan putera bungsu. Seberapa jauh pengaruh tahayul tersebut, sulit 

diperkirakan, yang jelas dengan adanya sumber tersebut, berarti pada saat itu halhal 

yang berbau tahayul masih cukup berkembang di Palembang. Selama delapan 

tahun masa pemerintahan Sultan Badaruddin II, tidak terdapat celah bagi 

Pangeran Adipati untuk mewujudkan keinginannya menjadi sultan. Kesempatan 

itu terbuka dengan hadirnya ekspedisi Inggris, ketika posisinya pada waktu itu 

sebagai panglima perang yang berhak memutuskan perang atau damai. 

Keputusannya untuk melakukan perdamaian terlihat dilakukan secara tergesagesa. 

Pangeran Adipati tidak sempat memberitahukan kesepakatan tersebut 

kepada anggota pasukannya, atau hal tersebut sengaja dilakukan agar pasukan 

yang bertugas mempertahankan benteng tidak dalam kondisi ―siaga‖. Hal itu 

terbukti mereka terkejut atas kehadiran pasukan Inggris yang menyerang secara 


105 

tiba-tiba, sehingga mereka hanya mampu mundur secara sporadis. Peristiwa 

tersebut juga bermakna bahwa kekuasaan Sultan Badaruddin II tidak terlalu kuat, 

dan tidak mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. 

Keyakinan yang terlalu besar kepada adik-adiknya, membuatnya tidak 

memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain diluar kebijakan menempatkan 

ketiga orang adik kandungnya. Sesuatu yang menarik, mengapa kedua orang 

adiknya (Pangeran Aryo Kesuma dan Suryo Kesuma) ―mengikuti‖ keinginan 

Pangeran Adipati untuk menyerah. Apakah adanya berbagai ―konsesi‖ yang 

ditawarkan oleh Pangeran Adipati atau ada faktor lain? 

Malam harinya sekitar pukul 20.00, di saat armada Inggris terus melaju 

mendekati keraton, pasukan Palembang yang tersisa melancarkan tembakan dari 

segala arah. Mereka juga menghanyutkan rakit-rakit api yang dapat 

menghancurkan kapal-kapal Inggris. Akan tetapi, kondisi kritis ini dapat diatasi 

oleh serangan balik dari kapal Cornelia dan kapal yang dikendalikan oleh Kapten 

Owen, (Thorn, 2004: 137-138; Lady Raffles, 1835: 166-167). 

Peristiwa jatuhnya benteng Borang membawa dampak negatif yang sangat 

besar bagi Kesultanan Palembang. Artinya, pertahanan terkuat telah lenyap. 

Kondisi sulit itu menyadarkan Sultan Badaruddin II untuk berbuat sesuatu yaitu 

mundur ke uluan dengan membawa harta berupa uang, emas, permata, senjata 

dan pusaka 84 . Sebelumnya, Sultan telah mengirimkan para perempuan dan anakanak 

ke dusun Muara Blida. Pangeran Adipati menjauhkan keluarganya ke dusun 

Tanjung Saga, sedangkan Panggeran Arya dan Pangeran Surya mengirim 

keluarganya ke dusun Tempiri (ANRI, Bundel Palembang No.67; No. 62.2; No. 

5.1; Lady Raffles, 1835:166-167; Kaiser, 1857: 92-93; Kielstra, 1892: 80,82; 

Woelders, 1975: 91-92). 

Berita mundurnya Sultan Badaruddin II ke uluan diketahui Gillespie pada 

pagi hari 25 April 1812, sedangkan berdasarkan laporan Gillespie kepada Raffles 

dinyatakan bahwa berita itu diterimanya pada sore hari pada tanggal yang sama 

Comment [DKM120]: Bagaimana cara 

mengatasinya???? 

84 Menurut Gillespie, Sultan Badaruddin II telah memerintahkan tenaga kuli 

sebanyak dua ratus orang untuk membawa sebagian besar harta bendanya ke dalam 

hutan, di bawah pimpinan Pangeran Ratu. Harta-harta tersebut ditimbun di dalam 

tanah, setelah penimbunan selesai, semua tenaga kuli dibunuh agar tidak diketahui oleh 

siapapun (Lampiran No.6 dalam Java Gouvernement Gazette, 30 Mei 1812). 


106 

dari Pangeran Sjarif. Dengan mundurnya Sultan Badaruddin II ke uluan, ibu kota 

Palembang mengalami kekacauan. Pasukan dari uluan dipersiapkan Sultan untuk 

menghadapi pasukan Inggris. Setelah menyadari Sultan dan keluarganya telah 

mundur ke uluan, pasukan dari uluan berubah menjadi anarkis. dan menimbulkan 

kekacauan khususnya di ibu kota Palembang. Sementara itu, Panglima Gillespie 

bersama-sama dengan Pangeran Sjarif, Meares, Villneruhy (orang Spanyol yang 

juga berfungsi sebagai penerjemah bahasa Melayu), Kapten Bowen (angkatan laut 

kerajaan), Mayor Butler (ajudan jenderal), Mayor Thorn, 10 orang serdadu 

pelempar granat, Letnan Monday, R.N dan Letnan Forrest dari kapal Phoenix 

serta anggota pasukan yang tersisa, di bawah komando Letnan Kolonel McLeod 

dari Kesatuan Grenadir ke-59 memasuki kota untuk mengamankan keadaan yang 

tengah kacau (Java Gouvernement Gazette, 2 Mei 1812 No.10; Thorn, 2004: 139- 

140; Lady Raffles, 1835: 168). 

Armada Inggris yang membawa Gillespie dan rombongan merapat di 

depan keraton pada sekitar pukul 20.00. Di gerbang besar dan pelataran keraton 

mereka menemukan kondisi yang kacau. Kekacauan itu disebabkan, para 

pendukung Sultan Badaruddin II yang dipersiapkan untuk menghadapi pasukan 

Inggris, melakukan penghancuran terhadap keraton dan tempat-tempat penting 

lainnya, setelah Sultan mundur ke uluan. Pada saat Gillespie akan mendekati 

keraton, terjadi insiden yang hampir membahayakan dirinya. Pada saat itu 

seseorang berhasil menyelinap dan melakukan penyerangan dengan menggunakan 

pisau yang telah dilumuri racun, namun disaat kritis itu Gillespie berhasil 

menyelamatkan dirinya, sedangkan penyerangnya berhasil meloloskan diri. 

Selanjutnya, dalam rangka menguasai keraton, terjadi pertempuran antara pasukan 

Gillespie dan para pendukung Sultan. Pertempuran itu terus berlangsung dengan 

sengit. Mendekati tengah malam posisi pasukan Belanda semakin kuat dengan 

tibanya tambahan pasukan sebanyak 60 orang serdadu dari Resimen ke-89 di 

bawah pimpinan Mayor Trench. Akibatnya, mereka berhasil mengendalikan 

keadaan di dalam dan luar keraton. Banyak korban jatuh dalam pertempuran itu, 

baik dari pihak Palembang maupun Belanda, namun tidak ditemukan data jumlah 

korban yang tewas atau luka-luka. Dari berbagai sumber yang ada, hanya 

disebutkan bahwa sejak kedatangan pasukan Gillespie mereka menemukan 

Comment [DKM121]: Pilih salah satu saja! 


107 

kondisi yang kacau, tidak hanya di sekitar keraton juga diseluruh ibu kota 

Palembang. Orang-orang Cina umumnya menjadi korban, baik harta maupun 

nyawa dalam kondisi tersebut. (Thorn, 2004: 139-143; Lady Raffles, 1935: 169- 

170) 

Keesokan harinya tiba pula Letnan Kolonel McLeod dengan pasukannya, 

sehingga kekuatan militer Belanda semakin besar dan mampu menguasai keraton 

dan ibu kota Palembang. Dari hasil pengamatan mereka tampak bahwa keraton 

dipertahankan dengan 240 pucuk meriam, namun semua itu tidak ada artinya 

karena telah ditinggalkan oleh pimpinannya, sebagai akibat dari lepasnya benteng 

Borang. Setelah itu, Panglima Gillespie membebaskan sisa penghuni loji Belanda 

yang dikuasai pasukan Palembang pada September 1811. Mereka terdiri dari 

perempuan dan anak-anak. Mereka dijadikan budak atau keluar dari 

persembunyian mereka di hutan (Lady Raffles, 1835:171; Thorn, 2004: 142-143). 

Dengan demikian, langkah pertama yang diambil oleh Gillespie adalah 

menyelamatkan sisa penghuni Loji Belanda yang masih selamat setelah tujuh 

bulan berada dalam kondisi serba kekurangan. 

Menurut data arsip (Bundel Palembang No. 67) bahwa penghuni loji 

sebanyak seratus sepuluh orang, sedangkan yang dibunuh di muara Sunsang 

sebanyak 87 orang. Disebutkan pula bahwa yang selamat hanya satu orang yaitu 

Willem van de Wateringbuis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 22 orang 

lainnya adalah perempuan dan anak-anak yang berhasil melarikan diri ke hutan 

atau dijadikan budak. Meskipun ibu kota telah berhasil dikuasai oleh pasukan 

Inggris, pada malam 26 April 1812 kembali pasukan Palembang yang tersisa 

melancarkan serangan. Pasukan Palembang berusaha menghancurkan armada 

Inggris, namun serangan itu berhasil dipatahkan oleh pasukan Inggris. Selanjutnya 

pasukan Inggris berhasil menguasai sepenuhnya ibu kota kesultanan. Pada siang 

hari, 28 April 1812 bendera Inggris berkibar di keraton Palembang, diiringi 

tembakan penghormatan. 

Pada hari itu juga Pangeran Adipati keluar dari pengungsiannya atas 

undangan Gillespie (Thorn, 2004: 147). Dengan demikian, setelah menghadap 

Sultan Badaruddin II di keraton, Pangeran Adipati dan pengikutnya bersembunyi 

sampai keadaan memungkinkan untuk kembali ke ibu kota. Dengan kata lain, 

Comment [DKM122]: Dengan 

Comment [DKM123]: Kalimat Anda!!! 

Comment [DKM124]: Loji yang mana lagi 

ini??? 

Comment [DKM125]: Loji di mana? Sungai 

Sungsangkah?? 

Comment [DKM126]: Siapa mereka itu??? 


108 

janjinya kepada Sultan Badaruddin II bahwa dirinya akan menangani persoalan 

dengan Inggris tidak terbukti. Ia justru ikut bersembunyi dan menampakkan diri 

kembali setelah adanya jaminan dari Gillespie. 

Kunjungan pertama Pangeran Adipati ke markas Gillespie terjadi pada 30 

April 1812 (29 April 1812, menurut kesaksian Thorn). Ia diterima oleh Meares 

dan beberapa perwira dari staf umum. Kunjungan ini disambut dengan tembakan 

penghormatan sebanyak 19 kali dari kapal Mercury. Pada siang atau sore harinya 

Gillespie melakukan kunjungan balasan kepada Pangeran Adipati. Dari 

pertemuan-pertemuan yang dilakukan, dicapai kesepakatan antara kedua belah 

pihak. Inti dari kesepakatan tersebut menyatakan bahwa Sultan Badaruddin II 

diturunkan dari tahta. Kedudukannya digantikan oleh adik kandungnya yaitu 

Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Ratu Ahmad Najamuddin II 85 . Setelah 

menjadi sultan, Najamuddin II mengangkat adiknya Pangeran Aryo Kesumo 

sebagai Pangeran Adipati, dan Pangeran Suryo Kesumo menempati posisi 

kakaknya dengan gelar Pangeran Aryo Kesumo. Di samping itu, Sultan 

Najamuddin II juga mengukuhkan putera tertuanya dengan gelar Prabu Anom. 

Tiga orang putera lainnya masing-masing bergelar Pangeran Jayaningrat, 

Pangeran Jayakrama, dan Pangeran Citradiningrat (Java Gouvernement Gazette, 

4 Juli 1812; Thorn, 2004: 148; Woelders, 1975: 97). Dengan pengangkatan 

tersebut, jelas terlihat bahwa Sultan Najamuddin II menubuhkan pola baru dengan 

mengangkat putera tertuanya sebagai putera mahkota. Dengan sendirinya terjadi 

penyimpangan dari pola sebelumnya yaitu Sultan Badaruddin II telah mengangkat 

putera tertuanya dengan gelar Pangeran Ratu. Dalam tradisi Kesultanan 

Palembang Pangeran Ratu adalah orang yang berhak menggantikan sultan apabila 

waktunya telah tiba, baik karena sultan wafat atau sultan bermaksud turun tahta 

sebagai susuhunan. Pengangkatan Pangeran Aryo menjadi Pangeran Adipati, dan 

Pangeran Suryo Kesumo naik menjadi Pangeran Aryo (posisi kedua setelah 

Comment [DKM127]: Edit kembali kalimat 

Anda! 

85 Dalam lampiran No. 6 surat Panglima Gillespie yang ditujukan kepada 

Sekretaris Pemerintah, disebutkan bahwa ia telah mengangkat Pangeran Adipati 

sebagai sultan atas permintaan Pangeran Adipati sendiri. Pengangkatan itu didasarkan 

atas jasa-jasanya dan dukungan rakyat, kelompok etnis Arab dan Cina di Palembang. 

Terbukti pada saat pelantikan rakyat hadir dipimpin para depati, saat memberikan 

penghormatan mereka mencium tangan, lutut atau kaki Sultan. ( Java Gouvernement 

Gazette, 30 Mei 1812 ; Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812). 


109 

Pangeran Adipati), menunjukkan bahwa pengangkatan tersebut merupakan 

―konsesi‖ yang dijanjikan oleh Sultan Najamuddin II pada saat ia bersama dengan 

adik-adiknya menyerahkan benteng Borang (April 1812). 

Upacara itu dihadiri beberapa orang Pangeran termasuk dua saudara 

Pangeran Adipati yang baru saja dilantik sebagai sultan dan sejumlah besar rakyat 

Palembang. Pangeran Adipati memasuki Balai Umum pada pukul 09.30, di sana 

sudah tersedia tahta yang di dekatnya terdapat payung sutera kuning (warna 

khusus untuk Sultan di keraton Palembang). Pangeran Adipati dan Gillespie 

duduk di tempat yang ditutupi seprei warna merah tua sebelah kiri tahta. Setelah 

itu, pada pukul 10.00 Gillespie membimbing dan mendudukkan Pangeran Adipati 

di atas tahta, diiringi tembakan penghormatan sebanyak 21 kali dan pengibaran 

panji-panji kesultanan Palembang di dinding keraton menggantikan bendera 

Inggris. Pangeran Adipati yang kini telah menjadi Sultan, menerima ucapan 

selamat dari para bangsawan, perwira Eropa dan rakyat Palembang (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812; Woelders, 1975: 93; 

Kielstra, 1892: 82; Thorn, 2004: 152-155). 

Berpindahnya kekuasaan di Kesultanan Palembang dari Sultan Badaruddin 

II kepada Sultan Najamuddin II, menandakan bahwa di kesultanan itu kekuasaan 

Sultan Badaruddin II cukup rapuh, sehingga dengan mudah berpindah tangan. 

Peristiwa itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Tarling (1994:131) 

bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara pada awal abad XIX, lembaga 

pemerintahannya umumnya bersifat informal, tidak permanen dan pribadi, serta 

mudah berubah. Kondisi demikian, mengakibatkan sering terjadi persaingan 

antara sesama golongan bangsawan atau elite lokal dalam memperebutkan tampuk 

kekuasaan. Dalam kaitannya dengan Kesultanan Palembang, jelas terlihat yaitu 

terjadinya persaingan antara dua bersaudara kandung yang berujung pada 

perpindahan kekuasaan dengan memanfaatkan bangsa asing yaitu Inggris. 

Pada 17 Mei 1812 (5 Jumadilawal 1227), Sultan Najamuddin II memasuki 

keraton Kuta Besak, dan pada hari itu juga Sultan Najamuddin II disodori sebuah 

kontrak oleh Inggris. Isinya menyatakan bahwa Sultan menyerahkan kepada 

pemerintah Inggris dan Kompeni India Timur Inggris, Pulau Bangka dan Belitung 

serta pulau-pulau yang tunduk padanya (cede to his Majesty the King of Great 

Comment [DKM128]: Dilantik sebagai apa? 


110 

Britain and to the honorable East India Company in full and unlimited 

sovereignty, the islands of Banca and Billiton, and the islet thereon depending) 

(ANRI, Bundel Palembang No. 5,1; No. 67; ANKL, The Asiatic Journal, 1819, vol 

7). 

Dalam laporannya kepada Raffles, Gillespie menyatakan bahwa semua 

dokumen telah dibuat dan disahkan tentang penyerahan Pulau Bangka dan 

Belitung untuk kepentingan Inggris. Dalam kontrak disebutkan pula bahwa Sultan 

Najamuddin II akan mengambil alih harta kekayaan Sultan Badaruddin II. 

Sebagian hasilnya akan diserahkan kepada Inggris, sebagai ganti rugi ekspedisi 

penaklukan Palembang. Sultan juga harus mencari pelaku pembunuhan terhadap 

orang-orang Belanda pada 1811. Sesudah itu, Sultan Najamuddin II harus 

melakukan pembalasan terhadap para pelaku pembunuhan tersebut. Harta 

kekayaan mereka harus menjadi milik para janda dan anak-anak dari korban 

pembunuhan tersebut 86 . Najamuddin II juga wajib memasok kebutuhan makanan 

Inggris di Bangka dan agen-agennya di Palembang, juga harus mengirimkan 

utusan ke Batavia (Lady Raffles, 1835: 178-179; Kaiser, 1857: 94-95). 

Poin-poin yang termaktub di dalam kontrak tersebut, sangat merugikan 

Kesultanan Palembang, khususnya penyerahan Pulau Bangka Belitung, sedangkan 

pendapatan utama kerajaan itu adalah dari perdagangan timah. Dalam kondisi 

demikian, Najamuddin II juga dituntut untuk mengganti rugi biaya ekspedisi yang 

jumlahnya tidak sedikit, ditambah kewajibannya memasok kebutuhan makanan 

bagi Inggris di dua lokasi (Muntok dan Paembang). Tuntutan agar Sultan 

Najamuddin II mengambil harta Sultan Badaruddin II, jelas tidak dapat terlaksana, 

karena harta Sultan Badaruddin II telah diangkut ke uluan. Jadi, keinginan Sultan 

Najamuddin II untuk berkuasa dengan memanfaatkan Inggris harus dibayar mahal 

dengan berbagai ketentuan di atas. Hal tersebut sama dengan apa yang 

digambarkan oleh Nategaal dalam karyanya Riding the Dutch Tiger: The Dutch 

East Indies Company and The Northeast Coast of Java 1680-1743 (1996), bahwa 

keinginan para penguasa Jawa untuk memanfaatkan VOC demi kepentingan 

Comment [DKM129]: ? 

86 Berdasarkan laporan Gillespie kepada Raffles, disebutkan bahwa beberapa poin dari 

perjanjian 17 Mei 1812 yaitu tentang ―semua penasihat dan provokator dalam peristiwa 

pembantaian 1811 diperlakukan dengan kejam, kekayaan mereka disita dan sebagian akan 

digunakan untuk membiayai kebutuhan para janda dan anak-anak yatim korban pembunuhan‖, 

berasal dari Sultan Najamuddin II (Java Gouvernement Gazette, 18 Juni 1812 No.16). 


111 

mereka, justru yang terjadi adalah mereka dikendalikan oleh VOC dengan 

berbagai konsesi yang dituntutnya. 

Setelah tujuan ekspedisi tercapai, Kolonel Gillespie meninggalkan 

pasukan sebanyak 100 orang 87 terdiri dari perwira dan serdadu (orang Sepoy dan 

orang Ambon) dan satu buah kapal perang. Tugas pasukan itu adalah mengawasi 

pelaksanaan kontrak Palembang-Inggris dan melakukan perlindungan dalam 

rangka pemulihan dan kestabilan keamanan di Palembang. Untuk memasok 

barang-barang kebutuhan untuk Pulau Bangka, Gillespie mengangkat Villeroube 88 

sekaligus menjadikannya sebagai mata-mata dengan gaji 350 dolar Spanyol per 

bulan. Setelah segala sesuatunya selesai, Gillespie menuju Pulau Bangka dalam 

rangka mengambil alih pulau tersebut. Sebelumnya Gillespie telah 

memerintahkan Mayor Raban untuk menguasai Pulau Bangka 89 . Armada yang 

ditumpangi Gillespie merapat di Muntok pada 19 Mei 1812. 

Pulau Bangka diterima secara resmi oleh Inggris pada 20 Mei 1812. 

Penyerahan ini bersifat mutlak dan tidak terbatas. Dengan demikian, Pulau 

Bangka-Belitung sepenuhnya menjadi milik Inggris. Gillespie mengganti nama 

Pulau Bangka dengan ―Duke of York‖ sebagai bentuk penghormatan terhadap 

Duke of York, paman raja Inggris George III . Sementara itu, nama kota Muntok 

digantinya menjadi Minto sesuai dengan nama Gubernur Jenderal Lord Minto 

yang berkedudukan di Calcutta India (Lady Raffles, 1835: 179). 

Gillespie juga mengangkat Meares sebagai residen Bangka dan 

Palembang, dengan pangkat Mayor. Wewenang yang diberikan kepadanya bidang 

sipil dan militer. Dengan kekuasaan yang cukup besar itu, Gillespie 

mengharapkan R. Meares mampu mengendalikan kedua wilayah tersebut dengan 

baik. Untuk kelengkapan urusan pemerintahan, Gillespie mengangkat Perkin 

87 Sumber lain menyebutkan bahwa pasukan yang ditinggalkan oleh Gillespie di 

Palembang adalah 400 orang serdadu, dua kapal, dua kici, tujuh langbut dan sepuluh 

lanca (Woelders, 1975: 159). 

88 Seorang bangsawan Spanyol yang ikut dalam ekspedisi, ia berinisiatif agar 

dirinya tetap ditempat di Palembang (ANKL, House of Lord, vol.19, 1835). 

89 Untuk menguasai Pulau Bangka, langkah yang diambil oleh Mayor Raban adalah 

melakukan pendekatan kepada para kepala daerah di pulau itu agar mereka mendukung kekuasaan 

Inggris. Usaha itu cukup berhasil, terbukti mereka bersumpah setia kepada Inggris (ANKL, House 

of Lord, vol.19, 1835). 


112 

sebagai kepala pelabuhan di Port Minto, Range bertugas sebagai asisten 

penerjemah, Lavulle menjadi inspektur pertambangan, Oglivile sebagai penjaga 

gudang dan kepala pembayaran, serta Letnan Robertson sebagai peneliti kelautan 

khususnya menyelidiki pelabuhan Klabat. Di bidang militer, dipercayakan kepada 

Kapten McPherson (batalyon sukarelawan Bengala ke-6) menjadi komandan 

benteng Fort Nugent, Kapten Evans (batalyon Bengala) sebagai kepala juru bayar, 

Letnan Byene (batalyon Bengala) menjadi ajudan komandan benteng, Letnan 

Ralph (artileri Bengala) sebagai asisten kepala gudang, Sersan Tower (artileri 

Bengala) menjadi asisten pengawas, Letnan Seymor dari sukarelawan Bengala 

menjadi asisten departemen komisariat dan Schap menjadi ahli bedah di Fort 

Nugent. Sementara itu, untuk mengurusi masalah administrasi wilayah Palembang 

daratan, dipercayakan oleh Gillespie kepada Kapten McPherson. Setelah itu, 

bersama sisa pasukannya Gillespie kembali ke Batavia 90 Sekembalinya di Batavia 

menyerahkan hasil penelitiannya kepada Raffles, dalam laporan tersebut ia 

menyatakan bahwa yang harus bertanggungjawab atas pembunuhan 1811 adalah 

Pangeran Ratu. Gillespie menggambarkan Pangeran Ratu sebagai orang yang 

jahat dan licik, sehingga penduduk takut padanya (ANRI, Bundel Palembang No. 

67; Java Gouvernement Gazette, 18 Juni 1812 No. 16). 

Setelah berada di uluan, Sultan Badaruddin II menyadari situasi telah 

berubah dengan diangkatnya Pangeran Adipati sebagai sultan Palembang. 

Langkah yang diambil oleh Badaruddin II adalah melakukan konsolidasi dengan 

cara menghimpun kekuatan dan mendirikan benteng di Boya Lango atau Buaya 

Langu (hilir Sekayu). Untuk mencapai daerah itu dibutuhkan waktu beberapa hari 

dari ibu kota Palembang 91 . Sebagai sultan, Badaruddin II dengan cepat mendapat 

Comment [DKM130]: Di mana Fort Nugent i 

Di Palembang, Bangka atau Bilitung? 

Comment [DKM131]: Sampai sejauh mana 

relevansi orang-orang ini dalam subbab ini? 

Tujuannya apa?? 

Comment [DKM132]: Siapa yang menyerahk 

hasil penelitian kepada Raffles?? 

90 Letnan Gubernur Jenderal Raffles, di Semarang mengeluarkan Perintah 

Umum yang berisi ucapan terimakasih kepada Kolonel Gillespie atas jasa-jasa dan 

keberanian yang luar biasa dalam melakukan penaklukan terhadap Palembang (Java 

Gouvernement Gazette, 18 Juni 1812 No.16). 

91 Berdasarkan informasi lisan diketahui bahwa jarak dari Boya Langu (sekarang 

disebut Bailangu,yaitu sebutan sultan Palembang terhadap daerah tersebut karena 

disaat sultan tiba di sana, ia melihat ada perempuan yang tengah duduk termangu 

(bai=perempuan, langu=termangu) ke ibu kota Palembang selama lima hari lima malam 

dengan perahu. Sebaliknya, dari ibu kota ke Boya Lango membutuhkan waktu lebih 

lama, yaitu tujuh hari tujuh malam (wawancara dengan Bapak Adenin usia 83 tahun 

pada 28 Juni 2011 di desa Bailangu) 


113 

dukungan dari penduduk uluan yang terdiri dari dari orang-orang Rawas, Melayu 

dan Minangkabau. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memblokade 

daerah uluan khsususnya hulu Sungai Musi tempat pusat kekuasaan Sultan. 

Dengan blokade tersebut, ibu kota Palembang akan mengalami kesulitan 

mendapatkan bahan makanan. Hal tersebut disebabkan kebutuhan hidup (bahan 

baku dan komoditi ekspor) ibu kota sangat tergantung pada suplai dari uluan 92 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67; Stapel,1940: 98; Kielstra, 1892: 82). Besarnya 

dukungan yang diberikan oleh penduduk uluan terhadap Sultan Badaruddin II, 

menunjukkan bahwa selama pemerintahannya rakyat merasakan kenyamanan dan 

ketenangan. Tudingan para tokoh Belanda (antara lain Sevenhoven, dan 

Muntinghe) bahwa bentuk pemerintahan tradisional membuat rakyat menderita 

tidak terbukti. Menurut Tarling (1994:134), ikatan kesetiaan rakyat terhadap 

rajanya tergantung pada kuat atau lemahnya kekuasaan raja. Raja yang kuat akan 

mampu mengontrol rakyatnya sedemikian rupa sehingga rakyat patuh padanya, 

demikian pula sebaliknya, rakyat akan berpaling jika kekuasaan raja lemah. 

Dukungan yang diberikan rakyat uluan kepada Sultan Badaruddin II 

menunjukkan besarnya pengaruh Sultan terhadap rakyat, baik melalui kekuasaan 

politik, keuangan, maupun kharisma. Imbalan yang diterima rakyat dari kesetiaan 

itu adalah keamanan, kemakmuran, dan status 93 . Hal seperti itu tidak dimiliki oleh 

Sultan Najamuddin II yang memperoleh kekuasaan politik melalui campur tangan 

asing. 

Menyadari apa yang dilakukan oleh Sultan Badaruddin II di pedalaman, dan 

adanya desas-desus tentang akan adanya penyerangan terhadap ibu kota dari 

daerah Boya Lango, Sultan Najamuddin II memberitahukan masalah tersebut 

kepada Kapten R. Meares di Muntok. Berdasarkan laporan tersebu,t Meares 

92 Sungai Musi merupakan induk dari sungai-sungai (Batanghari Sembilan) yang 

ada di Kesultanan Palembang. Terdapat dua sungai yang bermuara di ibu kota 

Palembang, yaitu Sungai Komering dan Sungai Ogan. Walaupun demkian, posisi Sultan 

Badaruddin II di hulu Sungai Musi mengakibatkan kebutuhan hidup penduduk di ibu 

kota menjadi terganggu. Hal itu tergambar jelas dari sumber-sumber sejarah seputar 

masa pendudukan Inggris di Kesultanan Palembang kurun waktu 1812-1813. 

93 Sultan Badaruddin II mengangkat orang-orang yang berjasa dengan gelar-gelar 

kehormatan, memberi hadiah-hadiah baik berupa uang maupun pesalin atau pakaian 

dengan segala atributnya yang merupakan simbol status seseorang atau kelompok. 

Periksa Woelders, 1975: 162. 


114 

mempersiapkan armada dan pasukan guna menghancurkan pusat pertahanan 

Sultan Badaruddin II di Boya Lango (Woelders, 1975, 93; Kielstra, 1892, 83). 

Pada 13 Juli 1812 Kapten R. Meares memimpin 150 orang pasukan dari 

Bangka berangkat menuju Palembang. Ia tiba di Palembang pada 26 Agustus 

1812. Pasukan ekspedisi ini terdiri dari kesatuan orang Ambon dipimpin Letnan 

Pearson, kesatuan artileri Bengala di bawah komando Letnan Ralie dan staf 

kesatuan dipimpin Letnan Byrne. Dua hari berikutnya, dengan kesatuan sebesar 

170 orang, ada tambahan pasukan dari Sultan Najamuddin II, mereka berangkat 

menuju Boya Lango. Pasukan mendekati kawasan itu pada 31 Agustus 1812. Pagi 

hari 1 September 1812 pasukan Meares bergerak maju menyusuri sungai Musi 

untuk mencapai pusat pertahanan Sultan Badaruddin II. Berdasarkan hasil 

penyelidikan Kapten M. Pherson, pasukan Meares, tanpa hambatan berarti, 

berhasil mendarat di kawasan yang tidak jauh dari pusat pertahanan Sultan 

Badaruddin II. Perjalanan diteruskan sampai mereka menemukan kubu pertahanan 

Sultan Badaruddin II, yang menyebabkan terjadinya pertempuran. Pasukan 

Badaruddin II gigih mempertahankan kubu pertahanannya, baik di sungai maupun 

di darat, sehingga Meares mengalami kesulitan untuk merebut benteng pertahanan 

Sultan Badaruddin II. Sampai akhirnya kubu pertahanan di Boya Lango berhasil 

dikuasai dan dibakar. Akan tetapi, dalam pertempuran tersebut Meares tertembak. 

Selain Meares, terdapat dua orang tentara Sepoy yang terluka. Hal itu 

mengakibatkan pasukan dari Palembang dan Bangka kembali ke Palembang untuk 

selanjutnya menuju Muntok.Mereka tiba di Fort Nugent pada 4 September 1812. 

Akibat luka parah yang dideritanya, Meares meninggal dunia pada 16 Oktober 

1812 setelah mengalami pendarahan hebat dalam usia 40 tahun 94 di Fort Nugent 

Tanjung Kelian Muntok. Dengan wafatnya Meares, Kapten M. Pherson diangkat 

sebagai residen, merangkap sebagai komandan pasukan sementara Inggris, 

sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Batavia. Kelak posisi Kapten M. 

Pherson digantikan oleh Kolonel Eales (Resimen Eropa EIC). (ANRI, Bundel 

94 Pernyataan resmi atas wafatnya Kapten R. Meares dikeluarkan Raffles pada 

tanggal 22 Oktober 1812. Dalam laporannya kepada Raffles pada 15 April 1812, Kolonel 

Gillespie menggambarkan Kapten R. Meares sebagai orang yang berkualitas, baik 

sebagai ajudan maupun sebagai penerjemah (Java Gouvernement Gazette, 30 Mei 

1812). 


115 

Palembang No. 5.1; No. 67; Java Gouvernement Gazette,30 Mei 1812 Java 

Gouvernement Gazette; 4 Juli 1812; Java Gouvernement Gazette 24 Oktober 

1812 No. 35). 

Dalam pertempuran tersebut pasukan Badaruddin II berhasil merebut 

sembilan meriam milik pasukan Meares. Kerugian besar bagi Badaruddin II 

adalah tertangkapnya Pangeran Wirodinoto, salah seorang pembantu terdekatnya. 

Kepada pimpinan pasukan Inggris, Sultan Badaruddin II meminta agar Pangeran 

Wirodinoto tidak dibunuh tetapi diasingkan. Dalam perjalanan menuju Batavia 

Pangeran Wirodinoto wafat. Tidak disebutkan penyebab kematiannya. Permintaan 

khusus yang disampaikan oleh sultan Badaruddin II mengisyaratkan adanya 

kekhawatiran Sultan atas keselamatan Pangeran Wirodinoto (Java Gouvernement 

Gazette, 24 Oktober 1812 No. 35; Woelders, 1975: 94). 

Setelah kubu pertahanan di Boya Lango mengalami kehancuran, Sultan 

Badaruddin II mundur dan mendirikan benteng di Tanjung Rawas Mata daerah 

Muara Rawas. Di tempat baru itu, kembali Sultan mendirikan kubu pertahanan 

dan menyusun kekuatan. Sultan menghimpun orang-orang Musi, Bliti, Batu 

Kuning, Kikim, Melayu Kerinci, Pegagan dan Rawas. Bahkan, Sultan mendapat 

bantuan dari Sultan Jambi. Sultan mengangkat empat panglima perang, yaitu 

Panglima Perang Besar, Panglima Didalam Raja, Panglima Besar Raja dan 

Panglima Muda. Mereka masing-masing diberi lambang kebesaran berupa: kain, 

baju, sapu tangan, ikat pinggang, dan pedang. Mereka semuanya bersumpah setia 

untuk mendukung sultan dengan upacara penyembelihan kerbau (Woelders, 1975: 

162). 

Berkaitan dengan hal itu, Sultan Najamuddin II memerintahkan untuk 

segera mendirikan benteng di sebelah hilir Muara Rawas. Tujuannya adalah untuk 

menahan serangan dari pasukan Sultan Badaruddin II. Sultan Najamuddin II 

membuat kebijakan, yaitu tidak memperkenankan orang-orang dari ibu kota 

mudik ke Muara Rawas, namun menerima kehadiran orang-orang dari Muara 

Rawas ke ibu kota. Semua itu terjadi karena adanya kekhawatiran Sultan 

Najamuddin II terhadap orang-orang yang mudik ke Muara Rawas dan tidak 

kembali lagi ke ibu kota, yang berarti akan mengurangi jumlah penduduk atau 

bahkan pasukan di sana. Sebaliknya, pasukan Sultan Badaruddin II di Muara 


116 

Rawas akan menambah kekuatannya. (ANRI, Bundel Palembang No. 67; 

Woelders, 1975: 94, 161-162, 171, 177). 

Kegagalan ekspedisi pertama menyebabkan direncanakan pelaksanaan 

ekspedisi kedua. Akan tetapi, ekspedisi dimaksud diperkirakan oleh para 

pendukung tidak akan mampu menangkap Badaruddin II. Apalagi, jalur menuju 

uluan sangat sulit dilalui, sehingga membuat pasukan yang ditinggalkan Meares 

mengalami trauma. Menurut mereka operasi militer sangat tidak menguntungkan. 

Sultan Badaruddin II mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat. Di mata 

rakyat Sultan Badaruddin II adalah sosok yang kuat dan dihormati oleh rakyat 

uluan dibandingkan dengan Sultan Najamuddin II yang diangkat oleh Inggris. 

Posisi Sultan Badaruddin II yang diturunkan oleh Inggris, justru memberi nilai 

tambah bagi Sultan. Akibatnya, usaha penangkapan terhadapnya sulit dilakukan 

oleh pasukan gabungan Inggris dan Sultan Najamuddin II. Ketidakmampuan 

pasukan gabungan menangkap Sultan Badaruddin II menyebabkan kedudukan 

Sultan Najamuddin II senantiasa berada tidak aman. Kondisi itu diperparah karena 

Sultan Najamuddin II tidak memiliki uang dan kekuatan militer (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67). 

Keadaan seperti itu mendorong inisiatif Residen Mayor Wiliam Robison 

untuk berunding dengan Sultan Badaruddin II. Sebagai residen, ia ditugaskan 

untuk menaklukkan kekuatan Badaruddin II di Muara Rawas. Meskipun 

demikian, Mayor Robison yakin bahwa usaha itu akan sia-sia, mengingat Sultan 

Najamuddin II hanya mempunyai kekuasaan yang minim, dan tidak mendapat 

dukungan dari rakyat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rakyat Palembang 

lebih mencintai Sultan Badaruddin II. Strategi yang ditempuh oleh Mayor 

Robison adalah mengusulkan kepada Najamuddin II untuk melepaskan 

kedudukannya kepada Badaruddin II. Sebagai gantinya, Najamuddin II akan 

diangkat sebagai Sultan Bangka. Apabila Sultan Badaruddin II meninggal dunia, 

Najamuddin II dapat menggantikannya sebagai sultan di Kesultanan Palembang. 

Kebijakan Robison itu ditempuh agar suasana damai tercipta di Kesultanan 

Palembang. Akan tetapi, usulan itu ditolak oleh Najamuddin II, bahkan ia 

mengirimkan ekspedisi militer ke Muara Rawas. Ekspedisi itu mengalami 

kegagalan, karena pada saat operasi dimulai pasukan yang dikirim dari ibu kota 

Comment [DKM133]: Siapakah –nya di sini? 


117 

tidak menjalankan tugasnya, tetapi malah melarikan diri (Kielstra, 1892: 83; 

Sturler, 1843:9). 

Disini tampak bahwa para bangsawan dan rakyat lebih mendukung Sultan 

Badaruddin II yang berada di uluan daripada Sultan Najamuddin II yang berusaha 

menguasai keraton. Peristiwa tersebut membuktikan besarnya dukungan 

bangsawan dan rakyat Palembang kepada Sultan Badaruddin II. Penjelasan ini 

mematahkan apa yang digambarkan oleh Gillespie tentang Najamuddin II yang 

dicintai oleh rakyatnya, Gillespie hanya melhat dari banyaknya penduduk yang 

menghadiri upacara pelantikan Najamuddin II. Hal itu pula yang menjadi salah 

satu pertimbangan Gillespie mengangkat Najamuddin II. Sebagai penguasa 

pendatang di daerah tersebut, 

Gillespie tidak memahami kondisi kerajaan 

Palembang dan rakyatnya serta kapasitas dan kapabilitas Sultan Najamuddin II. 

Oleh karena itu, Robison berketetapan hati untuk membuka perundingan dengan 

Sultan Badaruddin II. 

Pada 18 Juni 1813 Pangeran Adipati (adik kedua Sultan Badaruddin II) 

dan Pangeran Aryo Kesumo (adik bungsu Sultan Badaruddin II) menemui Mayor 

Robison. Pada kesempatan itu keduanya menjelaskan bahwa rakyat Kesultanan 

Palembang tidak mendukung Najamuddin II sebagai sultan. Mempertahankan 

Najamuddin II adalah sia-sia. Mengenai peristiwa loji Sungai Aur, kedua 

pangeran itu berpendapat bahwa kedua sultan (Badaruddin II dan Najamuddin II) 

sama-sama bersalah 95 . Semua informasi itu diterima dan ditelaah dengan baik 

oleh Mayor Robison. Berbekal informasi-informasi yang diterimanya, Mayor 

Robison memutuskan untuk melakukan perundingan dengan Badaruddin II. Pada 

19 Juni 1812 Mayor Robison dan rombongannya berangkat menuju Muara 

Rawas. Setiba mereka di sana disambut oleh Sultan Badaruddin II dengan penuh 

rasa persahabatan (Bastin, 1954: 74; Woelders, 1975: 9). 

Pertemuan pertama terjadi pada 27 Juni 1813. Mayor Robison meminta 

penjelasan kepada Sultan Badaruddin II tentang sikapnya terhadap Inggris pada 

ekspedisi 1812. Sultan Badaruddin II menjelaskan latar belakang keputusannya 

untuk mundur ke daerah uluan. Hal itu disebabkan utusan yang dikirimkannya 

95 Dalam arsip Bundel Palembang No 5.1, disebutkan bahwa di mata pemerintah 

Belanda, Najamuddin II tidak melakukan tindakan untuk menentang atau mencegah 

terjadinya peristiwa pembunuhan orang-orang Belanda 1811. 


118 

menghadap Gillespie ditawan. Pada kesempatan itu Gillespie juga menyatakan 

bahwa pasukan Inggris tidak akan memberikan ampunan apabila mereka berhasil 

menangkapnya, sedangkan benteng Borang telah diduduki oleh pasukan Inggris. 

Di depan Mayor Robison, Sultan Badaruddin II berjanji akan bersikap baik 

terhadap Inggris, sebagaimana yang selama ini dilakukannya terhadap Belanda. 

Kesaksian lain yang diberikan oleh Sultan, bahwa dirinya tidak pernah 

memberikan perintah membunuh orang-orang Belanda pada September 1811. 

Sultan baru mengatahui hal tersebut setelah pertistiwa itu lama terjadi. Sultan 

menegaskan bahwa ia hanya memerintahkan orang-orang Belanda itu dibawa 

pergi sesuai permintaan Raffles. Kesaksian itu diperkuat dengan ditunjukkannya 

bukti surat-surat, senapan dan amunisi dari Raffles kepada Sultan. Sultan berjanji 

akan melakukan investigasi secara tuntas atas peristiwa tersebut, dan akan 

menyerahkan orang-orang yang terlibat untuk dihukum. Karena Pangeran Ratu 

dicurigai pihak Inggris terlibat dalam peristiwa tersebut, Badaruddin II pun 

bersedia menyerahkannya bersama-sama dengan dua pejabat penting lainnya 

dengan catatan keselamatan mereka dijamin Robison (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67). 

Menurut Badaruddin II, dirinya tidak pernah menyerahkan urusan umum 

kepada Pangeran Ratu. Sesuai ketentuan di Kesultanan Palembang, Pangeran Ratu 

berada di bawah perwalian Pangeran Adipati (Najamuddin II). Apabila Pangeran 

Ratu bersalah, berarti Najamuddin II juga ikut bersalah. Tindak lanjut dari 

pertemuan itu adalah disepakatinya perjanjian pada tanggal 29 Juni 1813 (Bastin, 

1954: 74-75). 

Pada perjanjian antara Sultan Badaruddin II dan Robison memuat 

beberapa poin antara lain: 

a) Sultan Badaruddin II wajib membayar biaya ekspedisi sebesar 400 ribu 

dolar Spanyol. 

b) Sultan harus menyetorkan 15000 pikul lada setiap tahun dengan harga 3 

dolar Spanyol per pikul, lada itu harus diserahkan di gudang Inggris di 

Muntok. 

c) Sultan Palembang harus membangun loji Belanda yang telah hancur atau 

menggantinya dengan uang sebesar 20000 dolar Spanyol kepada Inggris. 

d) Sultan akan mengesahkan penyerahan Pulau Bangka-Belitung dan pulaupulau 

disekitarnya kepada Inggris. 


119 

e) Sultan juga harus membuka dan menjamin kelancaran hubungan 

Palembang dengan Lampung dan Bengkulu (ANRI, Bundel Palembang No. 

67). 

Di samping itu, Sultan Badaruddin II harus membeli semua candu yang 

dibutuhkan dari pemerintah Inggris di Jawa dengan harga minimal 1.100 dolar 

Spanyol per pikul. Sebagai imbalannya, Mayor Robison akan memberikan 

pengampunan atas semua kesalahan Sultan Badaruddin II. Sultan Badaruddin II 

juga akan diangkat kembali sebagai penguasa Palembang dengan persetujuan 

Sultan Najamuddin II (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Bastin, 1954: 74-75; 

Kielstra, 1892: 84). 

Dilihat dari pasal-pasal kesepakatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Sultan Badaruddin mengubah strateginya ketika berhadapan dengan Inggris yang 

pada waktu itu diwakili oleh Mayor Robison. Demi kembalinya kekuasaan ke 

tangannya, Sultan Badaruddin II merelakan lepasnya Pulau Bangka-Belitung dan 

pulau-pulau lain di sekitarnya kepada Inggris. Sebelumnya, justru pasal tersebut 

yang menjadi penyebab Inggris melakukan ekspedisi untuk menaklukkan 

Palembang. Apakah hanya semata-mata faktor kekuasaan yang menyebabkan 

Sultan berubah atau ada faktor lain? Hal itu dapat ditelusuri pada berbagai 

peristiwa yang terjadi di Kesultanan Palembang pascapenaklukan April 1812. 

Mulai dari pengkhianatan adiknya Pangeran Adipati yang tidak melakukan 

perlawanan terhadap eskpdisi Inggris yang dipimpin oleh Gillespie (1812), diikuti 

peristiwa dirinya diturunkan dari tahta secara sepihak oleh Inggris, dan Pangeran 

Adipati menggantikannya. Sejak itu Palembang bergolak. Peristiwa itu belum 

pernah terjadi dalam sejarah Kesultanan Palembang yang berdampak pada 

kerugian bagi Palembang. Berbagai peristiwa itu dapat menjadi alasan Badaruddin 

II mengubah strateginya dengan menerima semua persyaratan yang disodorkan 

oleh Mayor Robison. Faktor lain yang tidak boleh diabaikan adalah semakin lama 

di uluan kemampuan ekonomi Badaruddin II akan semakin melemah. Menurut 

Sturler (1855: 14), salah satu faktor rakyat mendukung Badaruddin II karena 

kekayaannya 96 . Apabila kekayaan itu habis, dukungan pun akan berkurang atau 

96 Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang 

ini, dalam kaitannya dengan pemilihan secara langsung terhadap kepala-kepala daerah 

atau pusat, yang sangat rawan “Politik Uang”. Akibatnya, dana yang besar yang telah 

dikeluarkan menuntut pihak yang terpilih untuk “mengembalikan” dana yang sudah 


120 

hilang sama sekali. Tambahan pula, kondisi yang terus bergolak antarkedua 

pendukung akan membuat rakyat semakin menderita. 

Berdasarkan temuannya di uluan tentang peristiwa September 1811, 

Residen Robison sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi ―pembunuhan 

karakter‖ atas Badaruddin II. Kenyataannya Badaruddin II seorang yang sangat 

taat, penuh kasih dan perhatian terhadap anak-anak dan saudaranya serta bersikap 

liberal terhadap para bangsawan. Setelah para bangsawan mengetahui adanya 

perjanjian antara Sultan Badaruddin II dan Mayor Robison, sebagian besar dari 

mereka berangkat ke Muara Rawas, meninggalkan Sultan Najamuddin II untuk 

menemui Sultan Badaruddin II dan menyatakan tunduk kepadanya. Setelah 

urusannya di Kesultanan Palembang dianggap selesai, Mayor Robison kembali ke 

Batavia pada akhir Juli 1813. Sesuai perjanjian, Mayor Robison membawa 

Pangeran Ratu, beberapa priyayi dan menteri. Sementara itu, Najamuddin II juga 

mengirim Pangeran Wiradiraja sebagai utusan ke Batavia dan uang empat puluh 

laksa ringgit untuk diserahkan kepada penguasa Inggris di Batavia. Dalam 

laporannya kepada Gillespie, Pangeran Wiradiraja menyampaikan proses 

penurunan tahta Najamuddin II. (Bastin, 1954:75-78; Woelders, 1975: 96). 

Di Batavia, Mayor Robison mendapat kesempatan untuk menjelaskan 

kondisi tentang pembantaian orang-orang Belanda kepada Raffles. Dia mengakui 

bahwa dirinya menghadapi situasi paling sulit ketika mendapatkan suatu kisah 

terpadu dari orang-orang Palembang tentang kekacauan yang terjadi di sana 

akibat diturunkannya Sultan Badaruddin II. Ia juga menjelaskan peristiwa 

Pangeran Ratu yang telah menyodorkan surat mengenai kepergian orang-orang 

Belanda yang telah ditandatangani oleh agen Raffles (Raden Muhamad). Padahal, 

sesuai dengan ketentuannya, putera mahkota tidak boleh terlibat dalam urusan 

umum dan segala sesuatu yang dilakukannya harus berada di bawah kendali 

walinya yaitu Najamuddin II. Di sini tampak bahwa Raden Muhamad telah jauh 

bertindak melebihi wewenangnya. Oleh karena itu, Robison mengatakan bahwa 

kedua agen Raffles (Raden Muhamad dan Said Abubakar Rumi) adalah petualang 

yang licik (Bastin, 1954:75-78). 

Comment [DKM134]: Untuk apa??? 


dikeluarkan. Keadaan ini membuat makin “suburnya” korupsi di segala lini. “Janji-janji” 

yang diumbar kepada rakyat pemilih “hanya tinggal janji”. 


121 

Penjelasan rinci yang disampaikan oleh Robison seputar kebijakan yang 

telah diambilnya dan alasan-alasan logis yang mendasari kepada Raffles, tidak 

mampu merubah keputusan Raffles untuk memecatnya. Raffles lebih memilih 

laporan yang disampaikan oleh utusan Sultan Najamuddin II yaitu Pangeran 

Wiradiraja. Di mata Raffles laporan Robison tidak berarti apa-apa, karena 

Robison telah melakukan kebijakan yang bertentangan dengan keputusannya. 

Sesuai kesepakatan antara Najamuddin II dan Inggris bahwa Inggris harus 

mempertahankan kedudukannya sebagai konpensasi atas diserahkannya Pulau 

Bangka-Belitung dan pulau-pulau di sekitarnya kepada Inggris 

3.2 Pergantian Kekuasaan 

Setelah menandatangani kontrak tersebut, pada 1 Juli 1813 Robison bersamasama 

dengan rombongan Sultan Badaruddin II dari daerah Muara Rawas kembali 

ke Palembang. Kedatangan Sultan Badaruddin II di Palembang untuk menduduki 

tahtanya kembali (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1). Sultan Najamuddin II 

diturunkan pada 13 Juli 1813. Pada saat itu pula Sultan Badaruddin II dinaikkan 

kembali tahtanya sebagai sultan Palembang. Sultan Badaruddin II menempati 

kembali Keraton Kuto Besak, sedangkan Najamuddin II ditempatkan di keraton 

Kuto Lamo. Kepada Najamuddin II dianugerahi kedudukan sebagai Sultan 

Bangka atau Sultan Ogan 97 dan akan mendapat gaji tahunan. Apabila Sultan 

Badaruddin II wafat, kebijakan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah pusat 

di Batavia, untuk menentukan siapa yang akan menjadi sultan di Palembang, 

Najamuddin II atau tidak (ANRI, Bundel Palembang No. 67). Apakah akan 

menjadi Sultan Bangka atau Ogan serta apakah ada kemungkinan menjadi 

pengganti Sultan Badaruddin II apabila Sultan Badaruddin II mangkat? Semua itu 

menunjukkan bahwa baik gelar maupun kemungkinan menjadi penganti Sultan 

Badaruddin II hanyalah ―pemanis‖ agar Najamuddin II tidak terlalu kecewa. Hal 

97 Menurut Stapel (1940: 85), Sultan Najamuddin II mendapat gelar Sultan Ogan 

sebagai pengganti gelar Sultan Bangka yang sebelumnya telah diberikan kepadanya. 

Setelah Sultan Badaruddin II wafat, kemungkinan dirinya diperbolehkan 

menggantikannya. 


122 

ini juga merupakan bukti bahwa Najamuddin II tidak memiliki pengaruh apapun 

di Kesultanan Palembang. 

Apa yang dilakukan oleh Mayor Robison terjadi tanpa sepengetahuan 

pemerintah Inggris di Batavia 98 , sehingga ditolak oleh pemerintah Inggris dan 

mengambil tindakan untuk memulihkan kedudukan Najamuddin II sebagai satusatunya 

sultan. Pemerintah Batavia mengirimkan dua ratus pasukan darat dan laut 

untuk menurunkan Badaruddin II. Colebrooke diangkat sebagai komandan 

ekspedisi, agen polisi dan residen untuk Bangka-Palembang. Tugasnya 

membentuk komisi untuk memulihkan jabatan Najamuddin II. Pasukan ekspedisi 

ini tiba di Palembang pada 13 Agustus 1813. Keesokan harinya (14 Agustus 

1813) digelar upacara penurunan Sultan Badaruddin II dan penobatan kembali 

Sultan Najamuddin II dengan pembacaan dekrit yang dikeluarkan di Batavia 4 

Agustus 1813 (7 Syaban 1228 Hijriah). Pemerintah Inggris mengembalikan semua 

uang yang telah diserahkan oleh Badaruddin II kepada Mayor Robison, beserta 

bunganya. Selama masa pemerintahan Sultan Badaruddin II yang singkat, ia telah 

menunjukkan kesetiaan kepada Inggris. Atas kesetiaan itu, Raffles memberikan 

ampunan dan perlindungan kepada Badaruddin II, dengan syarat Badaruddin II 

tidak melawan Sultan Najamuddin II, demi terciptanya perdamaian di Palembang 

(ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; No.67; Bataviaasche Courant, 4 Agustus 

1821; Kaiser, 1857: 95; Stapel, 1940: 98-99; Kielstra, 1892: 85). 

Untuk itu, pemerintah Inggris mewajibkan Sultan Najamuddin II untuk 

memenuhi kebutuhan makanan Badaruddin II berupa dua koyang beras setiap 

bulan dan sewaktu-waktu menyediakan seratus orang pendayung dan dua ratus 

orang pekerja (Perjanjian 21 Agustus 1813 pasal 7), serta menyediakan sebidang 

tanah untuk berburu. Badaruddin II yang sudah dua kali diturunkan dari tahta, 

sangat marah dengan adanya dekrit tersebut. Akan tetapi ia pasrah dengan 

nasibnya dan memilih untuk tetap tinggal di ibu kota Palembang sebagai orang 

biasa yang menempati keraton Kuto lamo. Dengan tetap tinggalnya Sultan 

Badaruddin II di ibu kota Palembang, kondisi di uluan menjadi tenang. Hal ini 

tidak terlepas dari usaha pemerintah Inggris menjaga keamanan di Kesultanan 

Comment [DKM136]: Menyebut ANRI nya 

sekali saja. 

98 

Dengan peristiwa tersebut Robison dipecat, posisinya digantikan oleh 

Colebrooke (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Kaiser, 1857: 95). 


123 

Palembang. Sementara itu, kedua orang puteranya tetap dibawa ke Batavia sesuai 

perjanjian antara Sultan Badaruddin II dan Mayor Robison (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; No. 5.1; Kemp, 1900: 336-337; Woelders, 1975: 96). 

Setelah penobatan kembali Najamuddin II sebagai sultan, dilakukan 

perjanjian antara Sultan Najamuddin II dan pemerintah Inggris yang disepakati 

pada 21 Agustus 1813 memuat beberapa pasal yang harus dipenuhi oleh Sultan 

Najamuddin II, antara lain : 

- Sultan Najamuddin II, para ahli waris dan penggantinya, atas nama semua 

pangeran, mantri dan para kepala adat Palembang akan menyerahkan hak 

kekuasaan mutlak atas pulau Bangka, pulau Belitung dan pulau-pulau kecil 

yang terletak di sekitarnya kepada Raja Inggris dan EIC (Maskapai 

Dagang Hindia Timur). Sultan wajib membebaskan setiap orang datang 

dan pergi dari dan ke Palemban-Bangka untuk melakukan berbagai 

aktivitas di kedua tempat tersebut. Sultan juga wajib melindungi dan 

menjamin kebebasan orang-orang Cina dan Arab yang menetap di 

Palembang (Pasal 1). 

- Sultan Najamuddin II wajib membuka hubungan dengan Bengkulu dan 

Lampung (Pasal 2). 

- Sultan Najamuddin II wajib untuk menyetorkan semua hasil bumi apabila 

diminta oleh Kompeni Inggris dengan ganti rugi yang layak (Pasal 3). 

- Kompeni Inggris bersedia melindungi Sultan Mahmud Badaruddin II dan 

Sultan Ahmad Najamuddin II wajib untuk membuat keputusan yang 

positif bagi Badaruddin II (Pasal 4). 

- Sultan Najamuddin II wajib menyerahkan sebidang tanah kepada Kompeni 

Inggris untuk mendirikan benteng dan beberapa kantor (Pasal 5). 

- Sultan wajib meminta persetujuan dari residen untuk membangun proyek 

pertahanan (Pasal 6). 

- Sultan wajib memenuhi penyediakan 2 koyang beras kepada Badaruddin 

II setiap bulan, seperti yang termaktub dalam pasal 4. Sultan Najamuddin 

II harus menyediakan 100 orang tenaga pendayung dan 200 orang tenaga 

kerja untuk Badaruddin II apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Sultan juga 

wajib menyerahkan sebidang tanah untuk berburu kerbau. Apabila terjadi 



124 

perbedaan pendapat antara Sultan Najamuddin II dan Badaruddin II maka 

Sultan Najamuddin II wajib tunduk pada keputusan Residen Inggris di 

Palembang (Pasal 7) (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Setelah Badaruddin II diturunkan dari tahta, ia melakukan konsolidasi 

dengan melakukan pendekatan kepada para bangsawan dalam usaha 

memperlemah kekuasaan Sultan Najamuddin II. Akibatnya, residen melarang 

setiap orang yang akan mengunjungi mantan Sultan itu. Akan tetapi, Badarudin II 

tetap mendapat dukungan dari para depati dari uluan. Pada saat itu Badaruddin II 

diminta residen untuk menyerahkan pusaka kerajaan kepada Najamuddin II. 

Untuk masalah ini, ia menolaknya, karena dirinyalah yang berhak atas pusakapusaka 

tersebut sebagai sultan yang sah. Akibatnya, suatu kesatuan pasukan 

Inggris disiapkan untuk memaksa Badarudin II mengubah sikapnya. Dengan 

terpaksa Badaruddin II menyerahkan pusakanya. Dia dibawa ke tangsi Inggris dan 

ditahan di sana selama tiga hari (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Sturler, 

1855:14). 

Setelah Mayor Robison tiba di Batavia, muncul desas-desus di Batavia 

bahwa Robison menerima suap dari Badaruddin II dalam upaya memulihkan 

kekuasaannya. Ia dituduh telah memalsukan laporan, khususnya mengenai uang 

yang disetorkan oleh Badaruddin II kepadanya. Akan tetapi, pendapat itu ditolak 

oleh pemerintah Inggris di Calcutta. Menurut pemimpin di sana, tidak terdapat 

bukti telah terjadi pelanggaran oleh Robison 99 . Bukti-bukti yang diajukan kacau 

dan saling bertentangan. Robison sangat yakin kalau Badaruddin II tidak tahu 

apalagi memerintahkan untuk melakukan pembantaian terhadap orang-orang di 

loji Sungai Aur (1811). Robison menuding Raffles sebagai orang yang harus 

bertanggung jawab atas peristiwa tersebut 100 . Menurut Kampen dalam Bastin 

99 Terjadi perbedaan pendapat antara Raffles dan Gubernur Jenderal Lord 

Minto tentang uang sogokan yang dipermasalahkan oleh Raffles. Ada dua kemungkinan 

hal itu terjadi, pertama, karena Robison tidak terbukti melakukan hal itu, kedua, eratnya 

hubungan antara Robison dan Lord Minto, sehingga Minto melindunginya. Akan tetapi, 

pembelaan Minto tidak membatalkan pemecatan Robison sebagai residen Inggris di 

Palembang. Itu semua membuktikan bahwa otonomi penguasa Inggris di daerah koloni 

besar. 

100 Pada saat pendudukan Pulau Jawa, Robison bertugas sebagai ajudan Gubernur 

Jenderal Lord Minto. Selanjutnya menjadi sekretaris pemerintah Inggris di Batavia. Sejak itulah 

telah terjadi pertentangan antara Raffles dan Robison. Dengan tuduhan Robison terlibat dalam 


125 

(1954:73), dinyatakan bahwa Robison bersalah karena telah melakukan tindakan 

yang menyimpang dari ketentuan pemerintah pusat di Batavia. Pendapat ini 

didukung oleh De Haan, juga dalam Bastin, dengan mengatakan Robison orang 

yang tidak jujur. Tetapi Kemp, meragukan pendapat tersebut. Baginya Robison 

telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi pada waktu itu (Bastin, 

1954: 73-76). 

Dari berbagai pendapat tersebut tentang bersalah atau tidaknya Robison, 

dapat dipastikan bahwa apabila dilihat dari ketidakpatuhan Robison mengemban 

misinya, ia dapat dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Akan tetapi, kondisi 

pada waktu itu dalam keadaan darurat, sehingga dibutuhkan kebijakan lain yang 

mampu meredam kekacauan yang ada. Jadi, tergantung dari sudut mana 

memandangnya. Jarak yang jauh dan transportasi yang sulit antara Palembang dan 

Batavia, menyebabkan pertimbangan-pertimbangan aktual yang terjadi di 

lapangan lebih menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan. Atas 

pertimbangan tersebut, kebijakan Robison dapat dibenarkan. Beberapa peristiwa 

dapat dijadikan rujukan tentang perubahan kebijakan sesuai dengan kondisi pada 

saat peristiwa tertentu terjadi. Contohnya, Raffles memutuskan untuk menyerang 

Palembang (1811) tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Lord Minto, karena 

ingin menguasai Pulau Bangka, dan keputusan itu diterima Lord Minto. Contoh 

lain, dapat dirujuk pada pendapat Day (1972:149), bahwa karena jarak yang 

sangat jauh dengan teknologi perkapalan yang masih sederhana, sehingga surat 

yang dikirimkan dari negeri Belanda pada Maret 1800, diterima lima bulan 

kemudian yaitu Agustus 1800. Akibatnya, gubernur jenderal di Batavia 

menggunakan ide-idenya sendiri dalam menjalankan tugas, ia kurang 

mengindahkan instruksi dari Negara induk. 

beberapa kekacauan, ia dipecat oleh Raffles (laporan kepada Lord Minto pada bulan Januari 1812). 

Raffles baru menerima Robison kembali dengan mengangkatnya sebagai Residen Bangka- 

Palembang. Peristiwa pengangkatan kembali Badaruddin II sebagai sultan oleh Robison 

menyebabkan Raffles berang dan melaporkan hal ini kepada Lord Minto di Calcutta. Akan tetapi 

laporan ini tidak mendapat tanggapan, sehingga Raffles membawanya ke London (Kemp, 1900: 

75; Kemp, 1898: 335). Sementara itu, Badaruddin II juga melakukan pembelaan diri. Surat-surat 

pembelaannya diserahkan oleh Robison pada pemerintah Inggris di Calcutta tahun 1814. Dalam 

pembelaannya Badaruddin II mengajukan permintaan agar kedudukannya dipulihkan (Kaiser, 

1857: 96; Bastin, 1954: 77). 


126 

Selama perintahan Sultan Najamuddin II, ia terkenal sebagai orang yang 

mudah terpengaruh oleh nasehat orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mempunyai 

pendirian yang teguh, apalagi kondisi fisiknya lemah karena sering dilanda sakit. 

Pada awal pemerintahannya, Sultan sangat bergantung kepada Pangeran Adipati. 

Masa pemerintahan Sultan Najamuddin II tidak berjalan dengan baik. Sultan tidak 

memiliki kekayaan untuk menopang kekuasaannya, sedangkan sumber kekayaan 

utama yaitu timah dan lada dari Bangka-Belitung, telah diserahkan kepada 

Inggris. Sultan Najamuddin II juga tidak memiliki banyak pendukung, baik di 

kalangan bangsawan maupun rakyat. Apalagi pada masa pemerintahannya banyak 

melakukan pemerasan terhadap rakyat, misalnya memperbanyak komoditi yang 

sebelumnya tidak termasuk ke dalam tibang dan tukong (beras, lada, kopi gambir, 

lilin, rotan, dan kerbau) dengan harga yang lebih tinggi dan berlangsung minimal 

dua kali setahun. Pelanggaran hukum juga meningkat, sehingga tidak ada 

ketertiban. Di perbatasan Lampung dan Bengkulu banyak terjadi kekacauan, juga 

di daerah uluan dan perairan Palembang-Bangka. Sebaliknya, Badaruddin II 

mendapat dukungan besar dari para bangsawan dan ia menggalang kekuatan 

mengambil kembali tahtanya. (ANRI, Bundel Palembang No. 70.3; Bataviaache 

Courant, 4 Agustus 1821). 

Konsekuensi lain dari dilepaskannya Pulau Bangka kepada Inggris, para 

pemimpin lokal seperti depati, batin, dan teko 101 yang selama berada di bawah 

kekuasaan sultan-sultan Palembang mendapat keuntungan dari tambang timah, 

kehilangan ―kenikmatan‖ tersebut. Hal ini mengakibatkan mereka memendam 

rasa untuk melepaskan diri dari kendali pemerintah Inggris. Para penguasa lokal 

itu menggalang dukungan dari rakyat Bangka-Belitung untuk menciptakan 

kerusuhan, merompak, dan membunuh di Kepulauan itu dan pulau-pulau di 

sekitarnya (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 5.1). 

101 Batin adalah gelar kepala wilayah di Johor (sekarang Lingga dan Singapura), posisinya 

berada di bawah Orang Kaya dan di atas Pengulu. Kemungkinan hal itu dapat dikaitkan dengan 

banyaknya orang Johor di Pulau Bangka. Batin diangkat sultan Palembang yang berfungsi sebagai 

pemimpin penduduk pada wilayah tertentu di Pulau Bangka. Penduduk Bangka sangat taat pada 

para depati/batin. Mereka menyerahkan persembahan berupa beberapa gantang padi setiap 

tahunnya kepada para depati/batin. Di Kesultanan Palembang, kata Batin berkembang menjadi 

Perwatin atau Proatin (orang yang memiliki kekayaan lebih dari masyarakat umumnya yang juga 

bisa diartikan sebagai ―anak buah‖ Depati) (Clercq, 1845: 125; Korten Schets.., 1846: 132-133). 


127 

Residen M.H. Court berhasil mempertahankan ketenangan di Palembang, 

namun karena kekuasaan Sultan Najamuddin II hanya disekitar ibu kota 

Palembang, ia tidak mampu memperluas pengaruh sampai keseluruh wilayah 

Kesultanan Palembang. Dengan berbagai cara Sultan Najamuddin II terus 

berusaha untuk memperlemah agar Badaruddin II menyerah. Yang terjadi justru 

sebaliknya, Badaruddin II mengobarkan perlawanan, sehingga terjadi saling 

serang dari masing-masing pendukung kedua bersaudara itu. Penguasa Inggris di 

Palembang harus selalu waspada terhadap kerusuhan dan perpecahan. Sultan 

Badaruddin II banyak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Sultan 

Najamuddin II, misalnya tegas dalam bersikap, keahlian dalam berunding dan 

ketajaman dalam berpikir. Di mata M.H. Court, Najamuddin II adalah seorang 

raja yang patuh tetapi lemah (Kielstra, 1892: 85-87). Pada dasarnya, ketenangan 

yang ada hanya semu, karena setiap saat dapat meletus kekacauan antara kedua 

kelompok yang bertikai. 

Kondisi tersebut semakin hebat sejak Inggris keluar dari Palembang 

(1016). Penduduk terbelah dan saling benci. Sehubungan dengan itu, rakyat 

Palembang yang paling menderita. Pemerintah Belanda di Batavia tidak tenang 

dengan kondisi yang ada, sehingga memandang perlu adanya intervensi dan 

memutuskan mengirim orang yang kuat dan mampu mengatasi berbagai 

permasalahan. Pilihannya jatuh pada Komisaris Muntinghe (ANRI, Bundel 

Palembang No. 70.3). Pilihan pemerintah Belanda yang jatuh ke tangan 

Muntinghe. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda 

memandang kondisi di Kesultanan Palembang sudah kritis, sehingga 

membutuhkan penanganan segera untuk menghindarkan hal-hal yang lebih buruk 

di Palembang. 

Apa yang terjadi di Kesultanan Palembang setelah Belanda diusir dari 

Palembang, adalah sebagai akibat dari penolakan Sultan Badaruddin II atas usulusul 

yang dibawa oleh utusan Inggris (Nopember 1811). Akibatnya, Inggris 

melakukan ekspedisi dan menduduki Kesultanan Palembang. Inggris menjalankan 

politik devide et impera dengan cara menempatkan Pangeran Adipati yang 

merupakan adik Sultan Badaruddin II sebagai Sultan Palembang dengan gelar 

Sultan Ahmad Najamuddin II. Kondisi ini memaksa Sultan Badaruddin II yang 

Comment [DKM138]: Di mana 

menderitanya??? 


128 

telah mundur ke uluan melakukan perlawanan dan memblokade jalur pelayaran 

dan perdagangan dari daerah uluan. 

Masa pemerintahan Najamuddin II menempatkan Palembang semakin 

mundur di segala bidang. Sedangkan Inggris hanya memfokuskan 

pemerintahannya di Bangka demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari 

timah dan lada. Akibatnya Inggris kurang mempedulikan kondisi Palembang 

khususnya di uluan. Banyak terjadi pemerasan terhadap rakyat, makin 

merajalelanya perampokan dan perampasan manusia di perbatasan Lampung dan 

Bengkulu. Walaupun demikian, masa pemerintahan Inggris secara umum kondisi 

keamanan dapat dikendalikan, khususnya yang berkaitan dengan Pulau Bangka. 

Inggris juga berhasil meredam pertikaian terbuka antara dua bersaudara yaitu 

Najamuddin II dan Badaruddin II. 

3.3 Pemerintahan Inggris (1812-1816) di Palembang 

Sejak berada di bawah kendali pemerintah kolonial Inggris, Kesultanan 

Palembang kehilangan sumber pendapatan utamanya yaitu Pulau Bangka, pulau 

penghasil timah dan lada terbesar. Inggris menempatkan pusat kekuasaannya di 

Muntok, sebagai pusat pemerintahan Inggris untuk wilayah Palembang dan 

Bangka-Belitung. Muntok menjadi tempat kedudukan residen, yang juga 

berfungsi sebagai pos komandan pasukan, kepala pengadilan dan kepala 

pelabuhan. Di Muntok pula tempat bermukimnya demang, penghulu kepala, dan 

Kapten Cina Bangka lainnya. (Veth, 1869: 534). 

Di dekat kota Muntok, yang berjarak dua mil (3218 meter) di sebelah barat 

laut, pemerintah kolonial Inggris membangun Fort Nugent. Benteng itu diberi 

nama Fort Nugent untuk menghormati Jenderal George Nugent (Panglima 

Angkatan Darat yang bertugas di India) (Thorn, 2004: 173). Tempat ini dijadikan 

pangkalan militer oleh pemerintah Inggris dengan menempatkan 200 orang 

serdadu, dipimpin oleh Mayor Raban. yang dibantu oleh Letnan Clode. Letak 


129 

benteng itu strategis 102 , perairannya dalam, dan tanah di sekitar benteng Nugent 

kering, sehingga memudahkan kapal-kapal Inggris merapat. Tambahan pula, dan 

perahu-perahu dapat merapat ke pantai. Di sisi timur Pulau Bangka juga akan 

dibangun Fort Wellington untuk menghormati Jenderal Lord Viscount 

Wellington, dari angkatan darat Inggris (ANKL, House of Lord vol.19, 1835; Java 

Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812; Thorn, 2004: 173; Waey, 1875: 102; Veth, 

1959: 534). 

Sesuai dengan tujuan utama Inggris menduduki Kesultanan Palembang 

untuk menguasai Pulau Bangka, sejak diserahkan berdasarkan Perjanjian 17 Mei 

1912, Pulau Bangka dikelola dengan baik di bawah pimpinan residen militer 

Kapten R. Meares, Mayor W, Robison, Colebrooke dan Mayor M.H. Court. 

Inggris membuka lahan-lahan pertambangan timah baru, mendatangkan pekerja 

dari Kanton Cina, memberantas penyelundupan. Akibat kebijakan tersebut 

produksi timah meningkat empat kali lipat pada kurun waktu 1814-1816 (lihat 

tabel 1 dan 2) (Woelders, 1975: 10). Pemerintah Inggris juga menerapkan harga 

yang layak untuk timah yaitu delapan dollar Spanyol per pikul, sebagai usaha 

menghindari terjadinya perdagangan gelap sebagaimana selama ini terjadi pada 

masa pemerintahan Belanda (Inggris terlibat secara aktif di dalamnya). Strategi itu 

ternyata tidak menguntungkan pemerintah Inggris, sehingga dibentuk sebuah 

komisi yang dipimpin oleh Dr. Horsfield (orang Amerika) guna menyelidiki hal 

tersebut. Ia juga melakukan penelitian tentang kekayaan alam Pulau Bangka 

sekaligus mengeksploitasi lahannya (Bastin, 1954: 98; Korte Schets…,1846:126). 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian itu adalah bahwa pola 

eksploitasi harus diubah yaitu dengan cara sistem pengupahan timah secara 

langsung dengan harga enam dollar Spanyol per pikul. Pengawasannya dilakukan 

secara langsung oleh para pengawas Eropa yang dipimpin oleh seorang inspektur 

pertambangan 103 . Petugas tersebut juga memberikan insentif kepada para 

102 Pelabuhan sebelumnya adalah Muntok yang kurang menguntungkan, karena 

pelabuhannya dangkal, dan tanahnya basah sehingga menyulitkan kapal-kapal dan 

perahu-perahu merapat. Kondisi itu diperparah dengan adanya celah karang yang 

membahayakan kapal-kapal yang mendekati pelabuhan tersebut. Contohnya pada 1820 

kapal perang Inggris Galathea tenggelam di perairan tersebut. 

103 Pada masa sebelumnya yang bertugas menangani masalah tersebut adalah 

teko (orang-orang keturunan Cina yang sudah memeluk Islam dan diangkat oleh Sultan 


130 

penambang yang berhasil mengumpulkan timah lebih banyak. Cara-cara di atas 

menyebabkan terjadi lonjakan produksi dari tahun ke tahun, yang angkanya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Produksi Timah Bangka (1813-1815) 

Tahun Total Produksi (pikul) Persentase (%) 

1812 10.000 - 

1813 7.300 -27% 

1814 19.150 162% 

1815 25.200 32% 

Total 61.650 167% 

Sumber : Kaiser, 1857: 99; Hoek, 1862:117. 

Dari tabel 1 di atas, tampak bahwa terjadi penurunan produksi timah pada 

awal pemerintahan Inggris di sana. Hal itu disebabkan Inggris masih dalam tahap 

konsolidasi di semua bidang, dan belum tertibnya pengawasan terhadap 

pertambangan timah. Kondisi tersebut memberi peluang penyelundupan yang 

sebelumnya banyak terjadi yang terus-menerus berlangsung, apalagi pada awal 

pemerintahannya di Bangka, Inggris masih menggunakan sistem lama yaitu 

pengelolaan tambang-tambang timah dipegang oleh kongsi yang bertanggung 

jawab kepada teko. Setelah masa konsolidasi selesai, terjadi lonjakan produksi 

timah pada 1814-1815 rata-rata sebesar 97 persen (kenaikan tertinggi sebesar 

162% terjadi pada tahun 1814 yaitu dari 7.300 pikul pada tahun 1813 menjadi 

19.150 pikul). Meningkatnya produksi itu disebabkan dilakukannya berbagai 

kebijakan, antara lain, memperluas lahan penambangan, yang diikuti dengan 

penambahan jumlah kuli dan dilakukan pengawasan langsung oleh pengawaspengawas 

Eropa. Pada masa pemerintahan M.H. Court, kondisi di Kesultanan 

Palembang secara umum sudah terkendali. Hal itu menyebabkannya pemerintah 

dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan pertambangan timah. Demi 

mempertahankan kondisi yang telah ada, Residen M.H. Court menindak tegas 

Palembang sebagai penguasa tambang timah). Kelompok itu membawahi para 

penambang Cina. Urusan pengelolaan ditangani oleh kongsi yang bertugas melakukan 

pembukuan, mengirimkan laporan dan timah kepada teko di Palembang (ANRI, Bundel 



131 

setiap pelanggaran yang terjadi di Kesultanan Palembang (ANRI, Bundel 


Dari banyaknya produksi timah, dapat diketahui besarnya pengeluaran dan 

keuntungan dari produksi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 

berikut. 

Tabel 2. Total Pengeluaran dan Keuntungan dari Produksi Timah (1812- 

1815) 

Tahun 

Pendapatan 

(ruppe) 

Pengeluaran 

(ruppe) 

Keuntungan 

(ruppe) 

Persentase 

(%)/Th 

1812-1813 684.966,74 420.809,84 264.156,90 39% 

1813-1814 931.113,40 567.967,40 363.146 39% 

1814-1815 1.593.929,38 740.558,24 853.371,14 54% 

Total 3.209.009.60 1.729.335,48 1.480.674,04 132 

Sumber : Kaiser, 1857: 96. 

Pada 1812-1813 diperoleh keuntungan sebesar 264.156,90 ruppe (39%), 

yang merupakan selisih dari pendapatan sebesar 684.966,74 ruppe dan 

pengeluaran sebesar 420.809,84 ruppe. Jumlah keuntungan tersebut, merupakan 

jumlah terkecil sepanjang masa pendudukan Inggris di Kesultanan Palembang. 

Hal itu tidak bisa dilepaskan dari masa awal pendudukan di daerah tersebut. Pada 

masa itu pula, terjadi perang antara pasukan gabungan Bangka-Palembang dan 

pasukan Badaruddin II di Boya Lango yang membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Meskipun demikian, tampak terjadi surplus dari pendapatan timah. Hanya 

dari penjualan timah saja, sudah mampu menutupi seluruh pengeluaran Inggris di 

Kesultanan Palembang. Ini semua menunjukkan betapa besar keuntungan yang 

dapat mereka peroleh dengan menguasai Pulau Bangka. Tahun-tahun berikutnya, 

pendapatan mencapai 1.524.042,78 ruppe dan pengeluaran Inggris sebesar 

1.307.525,64 ruppe, serta keuntungan sebesar 1.216.517,14 ruppe. Cukup 

tingginya pengeluaran disebabkan terjadi berbagai perlawanan dan blokade dari 

uluan. Pemerintah Inggris di Batavia mengirimkan ekspedisi militer ke 

Palembang untuk menurunkan Sultan Badaruddin II. Berbagai pergolakan dan 

pengiriman ekspedisi membutuhkan biaya besar. Periode itu juga merupakan 


132 

awal pemerintahan kolonial Inggris meletakkan kekuasaan di Kesultanan 

Palembang, otomatis membutuhkan biaya yang besar. Ditopang pula dengan 

usaha pihak Inggris menambah penambangan-penambangan timah baru dan 

penambahan tenaga kerja yang diawasi langsung oleh para petugas Eropa. 

Meskipun demikian, pemerintah Inggris di Bangka-Palembang masih mampu 

membukukan keuntungan yang besar. Bertambahnya keuntungan tidak dapat 

dilepaskan dari makin meningkatnya pendapatan dari timah. Jadi, meskipun 

pengeluaran bertambah, keuntungan tetap meningkat karena penghasilannya juga 

bertambah. Selanjutnya, keuntungan Inggris semakin besar karena kondisi 

keamanan yang baik di wilayah itu, sehingga segala bentuk gangguan dapat 

diatasi. Inilah era yang telah diperkirakan oleh Raffles sebelumnya, sehingga ia 

melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pulau penghasil timah itu sejak 

akhir 1810. 

Produksi timah sebagian besar dijual ke Cina, sisanya ke Muntok dan 

Batavia. Hubungan dagang dengan Cina pada waktu itu sangat menguntungkan. 

Terdapat delapan sampai dua belas jung Cina keluar masuk pelabuhan Palembang 

dengan membawa berbagai komoditi dagang dari dan ke Palembang. Para penjual 

tidak diperkenankan untuk mengekspor timah ke Inggris, karena akan 

mengakibatkan produksi tambang timah di Cornwallis di Inggris akan mengalami 

kerugian (Kaiser, 1857: 99; Waey, 1875: 103). 

Pemerintah Inggris di bawah Residen M.H. Court di Kesultanan 

Palembang hanya memfokuskan diri pada produksi dan perdagangan timah. 

Pemerintahan dijalankan secara otokratis dalam rangka terjaminnya pasokan 

timah. Penguasa umumnya dipegang oleh militer sesuai dengan sistem perintahan 

yang dijalankan. Sementara itu, dalam urusan pemerintahan di Kesultanan 

Palembang yang berada di bawah kekuasaan Sultan Najamuddin II, Inggris tidak 

ikut campur tangan. Akan tetapi pemerintah kolonial Inggris sangat 

memperhatikan keamanan khususnya di jalur Bangka-Palembang dan di Pulau 

Bangka. Akibatnya, selama masa pemerintahan Inggris, Kesultanan Palembang 

berjalan damai. Inggris berhasil mengamankan perairan Palembang-Bangka dari 

para bajak laut yang sejak lama menjadi ―penyakit kronis‖ di kawasan itu. Karena 

kondisi tersebut, Pemerintah Inggris menarik sebagian besar pasukan 

Comment [DKM139]: Berapa besar hasil tima 

di Cornwallis?? Ini Cornwallis di mana? Ada 

beberapa tempat dan benteng yang bernama 

Cornwallis. Pastikan! 

Comment [DKM140]: Mengapa?? Adakah 

gangguan jalur itu, misalnya perampok??? 


133 

keamanannya, dari 200 orang serdadu pribumi menjadi 40 orang serdadu (Java 

Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812; Kemp, 1900: 337; Waey, 1875: 103; Kaiser, 

1857: 99; Thorn, 2004: 163). 

Kondisi tersebut berubah dengan adanya perubahan konstelasi politik di 

Eropa, yang menempatkan Belanda kembali sebagai negara bebas lepas dari 

kekuasaan Prancis. Pada 2 Desember 1813 Pangeran Orange menerima kekuasaan 

tersebut dengan gelar Raja Willem I. Tindak lanjut dari terbebasnya Belanda dari 

pengaruh kekuasaan Prancis, adalah ditandatanganinya Traktat London pada 13 

Agustus 1814 (diumumkan di Java Government Gazette pada 13 Juli 1816) antara 

pemerintah Inggris dan Belanda. Traktat London pasal 1 menyatakan bahwa 

semua loji dan pangkalan yang menjadi milik Belanda sebelum 1 Januari 1803 

akan dikembalikan kepada Raja Belanda yang berdaulat, kecuali Tanjung Harapan 

dan koloni Demerary, Essequebo dan Berbice di Barat. Berarti Palembang juga 

kembali berada di bawah pengaruh Belanda. Dalam pasal 2 dari traktat yang sama 

disebutkan bahwa Pulau Bangka diserahkan sepenuhnya kepada Belanda, sebagai 

penggantinya Belanda memberikan Cochin dan sekitarnya di pantai Malabar 

kepada Inggris (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Bataviaasch Courant, 26 Juni 

1819, nomor 26). 

Ketentuan tersebut tidak berkaitan dengan posisi Pulau Bangka yang 

menjadi milik Kesultanan Palembang, yang telah diserahkan oleh Sultan 

Najamuddin II kepada Inggris sejak Mei 1812. Menurut sumber Inggris, wilayah 

Belanda yang harus dikembalikan kepada Belanda tidak termasuk Pulau Bangka 

di dalamnya. Inggris berpatokan bahwa Pulau Bangka tidak pernah menjadi milik 

Belanda. Pasal 2 Traktat London ditolak pelaksanaannya oleh pemerintah Inggris 

di Hindia Timur. Langkah yang ditempuh oleh Inggris adalah ―memberikan 

perlindungan kepada Sultan Najamuddin II‖, sesuai isi kontrak Mei 1812 antara 

wakil pemerintah Inggris di Hindia Timur dan Sultan Najamuddin II. Atas dasar 

ketentuan tersebut, Gubernur Inggris mengajukan protes kepada pemerintah 

Belanda atas pelanggaran hak-hak Sultan Palembang yang dijamin oleh 

pemerintah Inggris. Lebih lanjut, Inggris menolak pula untuk menyerahkan Pulau 

Bangka dengan alasan bahwa pulau tersebut telah diserahkan kepada Inggris yang 

pada waktu itu berstatus merdeka. Menurut versi Inggris, dasar yang digunakan 

Comment [DKM141]: Anda cek, bunyi pasal 

dari Traktat London I! 

Comment [DKM142]: Berikan catatan kaki, 

sekalian pasal berapa yang menyatakan demikian! 

Comment [DKM143]: Rujukan Anda! 


134 

untuk menuntut dihormatinya perjanjian dengan Kesultanan Palembang, karena 

perjanjian itu secara resmi diakui baik oleh raja Inggris maupun raja Belanda. 

Kesultanan Palembang dianggap tidak tergantung pada pemerintah Belanda di 

Batavia, sehingga penyerahan Bangka tidak akan dilakukan sesuai Traktat London 

(1814). Pihak Inggris meminta agar ketentuan tersebut disisipkan dalam traktat 

dan raja Belanda menerimanya. (ANKL, The Asiatic Journal, 1819 Vol. 7). 

Komisaris Belanda menolak klaim Inggris tersebut, karena mengacu pada 

Traktat London Pasal 1 dan Pasal 2. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Inggris 

harus menyerahkan Pulau Bangka tanpa syarat kepada Belanda. Komisaris 

Belanda mempertanyakan, atas dasar apa Sultan Palembang dianggap sebagai 

sultan merdeka, sedangkan pada waktu itu Palembang di bawah perlindungan 

pemerintah Inggris (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; No. 67; Bataviaasch 

Courant, 26 Juni 1819, nomor 26; Woelders, 1975: 11). Terjadi penafsiran yang 

berbeda antara pemerintah Belanda dan Inggris di Hindia Timur. Pemerintah 

Inggris sengaja mengangkat isi perjanjian antara pihaknya dan Sultan Najamuddin 

II semata-mata demi mempertahankan Pulau Bangka yang telah memberikan 

keuntungan luar biasa bagi mereka. 

Inggris juga menolak menyerahkan Pulau Belitung, karena tidak 

termaktub dalam pasal 2 Traktat London (yang tertulis hanya nama Pulau 

Bangka). Hal itu memperkuat klaim Inggris atas Pulau Belitung. Sebaliknya, 

pihak Belanda tetap menuntut wilayah tersebut, karena Bangka dan Belitung 

merupakan satu kesatuan. Sebagaimana selama itu terjadi, traktat-traktat antara 

Palembang dan kolonial Belanda, nama Pulau Bangka senantiasa digabungkan 

dengan nama Pulau Belitung. Akibatnya, permasalahan Pulau Belitung berlarutlarut, 

dan berakhir secara resmi dengan ditandatanganinya Traktat London 

1824 104 . Biarpun demikian, faktanya sejak tahun 1817 pulau Belitung sudah 

diduduki oleh Belanda. Pada 1822 pemerintah Belanda telah pula menempatkan 

seorang Assisten Residen, dengan kekuatan militer sebanyak delapan sampai 

Comment [DKM144]: Kesepakatan mana?? 


Comment [DKM146]: Pada pasal berapa?? 

Comment [DKM147]: Dari mana Anda tahu? 

Sumber perlu!! 

104 

Inggris dan Belanda) menyadari bahwa kedua bangsa tersebut harus 

menghindari konflik di wilayah Nusantara, sebab hal tersebut akan mengudang hadirnya 

pihak ketiga yang mulai meluaskan kekuasaannya di Asia Tenggara yaitu Amerika. Untuk 

itu Traktad London 1824 merupakan jalan keluar bagi penyelesaian masalah antara 

keduanya. Dengan traktad tersebut, maka terdapat garis pemisah yang tegas dari 

kawasan sebelah utara Riau sampai Selat Malaka (Tarling, 1994: 17). 


135 

sepuluh orang serdadu, di bawah komando seorang yang berpangkat sersan atau 

kopral di Pulau Belitung (Paulus, 1917: 306; Veth, 1917: 506; Baud, 1853: 41- 

42). 

Tidak adanya nama Pulau Belitung dalam Traktat London (1814), 

disebabkan penyusunan traktat tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, sehingga 

tidak memikirkan akibat yang ditimbulkannya. Khususnya aturan-aturan yang 

dimuat dalam pasal 3 dan pasal 5 tentang pelaksanaan traktat tersebut. Disebutkan 

pula bahwa koloni akan dikembalikan dalam waktu tiga minggu sampai enam 

bulan setelah ratifikasi traktat, tanpa memikirkan kondisi koloni pada waktu itu 105 . 

Protes-protes yang diajukan oleh agen-agen Inggris terhadap pemerintah Belanda, 

tidak berpengaruh terhadap Komisaris Belanda. Menurut pihak Belanda, protesprotes 

tersebut tidak berdampak luas. Komisaris Jenderal menegaskan bahwa 

mereka adalah wakil penguasa di negeri Belanda, fungsi mereka hanya sebagai 

pelaksana, dan tidak berhak memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan koloni 

Belanda di Hindia Timur (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; No. 67; Bataviaasch 

Courant, 26 Juni 1819, nomor 26; Woelders, 1975: 11). 

Berbagai permasalahan di atas timbul karena Traktad London (1814) tidak 

memuat penyelesaian yang menyeluruh atas berbagai problema sebelum perang 

khususnya tentang Hindia Timur. Sesungguhnya, menjelang 1814 kebijakan EIC 

untuk Hindia Timur sudah berubah, mereka tidak tertarik lagi untuk 

memperdagangkan rempah-rempah. Yang mereka pertahanankan adalah 

memasarkan tekstil dan membeli produk kopi dari kawasan itu. Meskipun 

demikian, Inggris tetap memfokuskan perhatiannya pada timah yang dihasilkan 

oleh Kesultanan Palembang (Tarling, 1994: 15; Kaiser, 1857: 96,99) 

John Fendall (12 Maret 1816 - 19 Agustus 1816), sebagai petinggi Inggris 

yang terakhir di Batavia memutuskan untuk menunda pelaksanaan penyerahan 

kekuasaan kepada Komisaris Jenderal. Hal itu disebabkan ia menunggu instruksi 

dari pemerintah pusat di Calcutta. Setelah segala sesuatunya dianggap selesai, 

pengambilalihan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda secara resmi dilakukan 

Comment [DKM148]: Apa dasar dari 

interpretasi Anda ini?? 


105 Kembali berkuasanya Napoleon pada awal tahun 1815, mengakibatkan 

keberangkatan Komisaris Jenderal yang terdiri dari Vn der Capellen, Elout dan Buyskes 

ke Batavia tertunda. Keberangkatan mereka baru terlaksana pada 29 Oktober 1815. 

Mereka berangkat dari Texel dan tiba di Batavia pada awal Mei 1816. 


136 

pada 19 Agustus 1816. Apabila sampai dengan penyerahan kekuasaan, masih 

terdapat perbedaan-perbedaan, hal tersebut akan diselesaikan oleh negara induk 

masing-masing di Eropa. Meskipun demikian, Inggris dengan sungguh-sungguh 

memperhatikan kawasan tersebut khususnya luar Jawa. Mereka tetap 

mempertahankan hubungan dan membuat perjanjian-perjanjian dengan kerajaankerajaan 

Melayu, bahkan melakukan pengawasan agar tidak menjadi objek 

monopoli Belanda. Jadi, yang dilakukan oleh Inggris adalah mempertahankan 

kepentingan mereka di Hindia Timur. Akan tetapi, gerak langkah Inggris melalui 

EIC ditolak oleh pemerintah induk di Eropa. Terbukti dengan adanya laporan 

Komite Rahasia Dewan Direktur 1815 yang menyatakan bahwa keterlibatan EIC 

dalam masalah-masalah internal kerajaan-kerajaan Melayu adalah suatu perbuatan 

yang tidak dapat dibenarkan.(ANRI, Bundel Palembang No. 67; Woelders, 1975: 

11-12; Kemp, 1900: 338: Tarling, 1994: 15-16). Pernyataan tersebut menjadi 

kendala pihak Inggris yang memiliki kepentingan besar di kawasan Hindia Timur. 

Menurut Hoek (1862: 110), dikembalikannya permasalahan Palembang 

kepada pemerintah masing-masing (Inggris dan Belanda), merupakan strategi 

yang ditempuh pihak Inggris untuk mengulur-ngulur waktu, karena selagi masalah 

tersebut belum selesai berarti kondisi di Palembang tetap berada di bawah 

kekuasasan Inggris. Walaupun demikian, di tengah suasana saling protes, 

perundingan demi perundingan terus berlangsung antara pemerintah Inggris dan 

pemerintah Belanda. Akhirnya, mereka sepakat untuk membentuk sebuah komisi, 

yang akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pengalihan 

dari pemerintah kolonial Inggris kepada pemerintah kolonial Belanda. Tugas 

komisi adalah menghitung besarnya uang muka, yang telah dibayarkan oleh pihak 

Inggris kepada para pekerja tambang timah Bangka. Pembayaran uang muka 

diberikan melalui para pengawas di setiap distrik. Akibatnya, banyak timah yang 

telah diproduksi tetapi belum disetorkan kepada pemerintah Inggris. Menurut 

ketentuan yang telah mereka sepakati, disebutkan bahwa timah yang telah 

diproduksi akan diserahkan kepada Belanda dengan memperhitungkan uang ganti 

rugi senilai delapan real per pikul dari jumlah uang muka. Dalam kesepakatan 

disebutkan pula bahwa produksi timah Bangka, terhitung sejak 1 Agustus 1816 

sudah menjadi milik Belanda, namun ternyata Inggris tetap mempertahankan 


137 

kedudukannya di Bangka, dan terus memproduksi timah dengan cara tetap 

memberikan uang muka kepada para penambang timah (Hoek, 1862: 110-16). 

Berdasarkan kesepakatan antara Inggris dan Belanda, dilakukan 

perhitungan nilai uang muka, antara lain: 

- Jumlah uang muka yang dibayarkan pihak Inggris kepada para 

pekerja tambang senilai IR 133.587,24 (IR=Indian Rupee yaitu mata uang 

untuk transaksi EIC). 

- Nilai neraca yang dialihkan kepada pihak Belanda sebesar IR 

85.382,3 

- Bahan makanan dan barang dagangan senilai IR 158.691,23 

- Barang-barang angkatan laut dan kapal senilai IR 10.603,25 

- Barang-barang bergerak senilai IR 3.822,5 

- Piutang senilai IR 9.181,2 

Lain-lain senilai kurang dari IR 3800 (nilainya rendah sehingga ditunda 

penyelesaiannnya) (Hoek, 1862: 110-116). 

Setelah segala permasalahan dibereskan, pada 22 Oktober 1816 Klaas 

Heynis diangkat sebagai Residen Bangka dan Palembang. Ia tiba di Muntok pada 

Nopember 1816. Walaupun demikian, Inggris pun tetap melancarkan protes atas 

pengembalian Pulau Bangka tersebut, dengan dalih pulau tesebut merupakan 

milik sah dari Sultan Najamuddin II sejak 1812. Dalam surat protesnya pada 2 

November 1816, Raffles menyatakan ―siap memberikan instruksi untuk bertindak 

terhadap Residen Belanda (K. Heynis)‖ yang baru saja diangkat dan akan segera 

tiba di Pulau Bangka (Hoek, 1862: 110-116). 

Pernyataan itu menunjukkan Raffles akan mengirimkan pasukan ekspedisi 

ke Bangka, namun karena keputusan tentang pengambilalihan Pulau Bangka telah 

berkekuatan hokum tetap, keinginan untuk menyerang Pulau Bangka tidak pernah 

terwujud. Selanjutnya, Inggris harus mengubur hasratnya untuk tetap berkuasa di 

Bangka dan menyelesaikan semua sengketa dengan cara damai. 


138 

BAB 4 

PEMBAGIAN KEKUASAAN 

Sesuai ketentuan Traktat London (1814), pemerintah Belanda kembali berkuasa di 

Kesultanan Palembang. Akan tetapi, selama sekitar satu setengah tahun 

keberadaan mereka di Palembang, kondisi di kesultanan itu tidak kondusif. 

Kekacauan terjadi di mana-mana. Para pemimpin yang dikirim oleh pemerintah 

pusat di Batavia tidak mampu meredakan berbagai ketegangan di Palembang. 

Pertentangan antara dua saudara di Palembang semakin tampak ke 

permukaan. Pertentangan itu melibatkan para pendukung masing-masing, 

sehingga di Kesultanan Palembang sering terjadi pergolakan. Menghadapi kondisi 

demikian, pemerintah pusat Belanda di Batavia, mengirimkan Komisaris 

Muntinghe. Setibanya di Palembang, Muntinghe menyodorkan konsep 

pembagian kekuasaan antara Sultan Najamuddin II dan Badaruddin II serta 

pemerintah Belanda. Keputusan tersebut menyebabkan Najamuddin II meminta 

bantuan kepada Inggris di Bengkulu. Memenuhi permintaan tersebut, Raffles 

sebagai wakil Ingris di Bengkulu mengirimkan pasukan di bawah pimpinan 

Kapten Salmond. Kehadiran pasukan Inggris membuat persoalan melebarkan. 

Sejak itu, konflik di Kesultanan Palembang tidak hanya antara dua bersaudara 

atau antara Sultan Najamuddin II dan Belanda. Akan tetapi, Belanda dan Inggris 

juga terlibat. 


139 

Keterlibatan Inggris di Kesultanan Palembang menyebabkan Sultan 

Najamuddin II dan para pengikutnya dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, 

kehadiran pasukan Inggris di Palembang membawanya berhadapan dengan 

kekuatan Belanda yang merasa lebih berhak atas Palembang sesuai ketentuan 

Trkatat London (1814). Konsekuensi dari kehadiran pasukan Inggris, dua 

kekuatan Eropa berhadap-hadapan secara langsung baik di ibu kota Kesultanan 

Palembang maupun di uluan (Rawas). 

4.1 Pemerintahan Belanda yang Kedua di Kesultanan Palembang 

Tindak lanjut dari penyerahan kekuasaan pemerintah kolonial Inggris kepada 

pemerintah kolonial Belanda pada 19 Agustus 1816, menyebabkan kekuasaan 

Ingris di Kesultanan Palembang diserahkan oleh Residen M.H. Court kepada 

Klaas Heynis 106 di Muntok pada 10 Desember 1816 107 . Pemilihan Heynis sebagai 

Residen Bangka-Palembang dengan pertimbangan dia memiliki kemampuan dan 

nama yang baik. Dari Muntok Heynis bergerak menuju ibu kota Palembang. 

Rombongan itu mengalami kesulitan pada saat memasuki Sunsang karena dangkal 

dan sempit. Akibatnya, mereka terpaksa harus menggunakan perahu-perahu kecil 

untuk sampai di ibu kota Palembang pada 16 Desember 1816 (Bataviaasch 

Courant, 4 Agustus 1821; Kemp, 1900: 337,340). 

Di pusat pemerintahan Kesultanan Palembang, Heynis disambut oleh 

Sultan Najamuddin II dan putera mahkota (Prabu Anom) dengan penuh 

persahabatan, dan tembakan penghormatan. Pada pertemuan itu Heynis 

106 Berdasarkan surat Komisaris Jenderal Elout kepada Direktur Jenderal pada 18 

Januari 1817, dinyatakan bahwa penyerahan kepada K. Heynis terjadi pada 26 

Nopember 1816 (Hoek, 1862: 111). 

107 Pada 12 Maret 1816 Badaruddin II mengirimkan utusan ke Batavia untuk menyerahkan 

suratnya dengan melampirkan surat-surat yang pernah diterimanya dari Raffles pada 1810-1811. 

Dalam suratnya Badaruddin II menyatakan bahwa Raffles harus ikut ―bertanggungjawab‖ atas 

peristiwa Loji Sungai Aur (1811), karena membujuknya dengan berbagai upaya agar mengusir 

Belanda dari Palembang. Ia berharap agar diri dan keturunannya segera dibebaskan setelah 

Belanda berkuasa kembali di Palembang. Di samping itu, Sultan Najamuddin II juga melakukan 

hal yang sama dengan mengirimkan utusan yang tiba di Batavia pada Oktober 1816, namun 

utusan itu dicurigai leh pemerintah Belanda membawa misi dari pemerintah Inggris (Kemp, 1900: 

338-340; Woelders, 1975: 11; Baud, 1853: 8). 


140 

menyerahkan surat dan hadiah-hadiah dari Batavia. Mulai keesokan harinya 

selama dua hari berturut-turut dilakukan pertemuan antara Sultan Najamuddin II 

dan Heynis. Pada pertemuan hari kedua (18 Desember 1816), Heynis menanyakan 

tentang peristiwa tragis September 1811. Ketika ia menanyakan ―apakah 

Badaruddin II yang memerintahkan pembunuhan terhadap penghuni Loji 

Belanda?‖ Dijawab Sultan ―tidak‖ 108 . Selanjutnya, Heynis menyatakan bahwa 

pemerintah Belanda tidak bermaksud mengungkit kembali peristiwa tersebut. 

Kasus itu sudah ditutup, pihak Belanda tidak mempunyai alasan kuat untuk 

mengusut kembali masalah tersebut, karena Inggris telah menghukum Palembang 

dengan ekspedisi pada 1812. Meskipun demikian, Sultan harus mencegah agar 

peristiwa serupa tidak terulang lagi, dan Sultan wajib mematuhi semua ketentuan 

yang terdapat dalam kontrak antara Belanda dan Palembang. Heynis menegaskan 

bahwa misi yang dibawanya adalah meredakan ketegangan antara Sultan 

Najamuddin II dan Badaruddin II. Untuk itu, langkah yang akan ditempuh adalah 

mendudukkan Sultan Badaruddin II sebagai sultan Lampung, oleh karena itu 

Lampung harus diduduki oleh Belanda (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; 

Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; Kemp, 1900: 341-342; Kielstra, 

1892:86). 

Munculnya ide untuk mendudukkan kembali Badaruddin II sebagai sultan 

Lampung karena perebutan kekuasaan antara kedua bersaudara tidak pernah reda. 

Sultan Badaruddin II terus berjuang untuk mendapatkan kembali haknya sebagai 

sultan Palembang. Menurut pemerintah Belanda pada waktu itu, cara yang efektif 

untuk meredakan masalah tersebut dengan cara menguasai Lampung dan 

menyerahkannya kepada Badaruddin II. Pendudukan tersebut juga dalam rangka 

menyatukan kekuasaan Belanda atas kedua wilayah tersebut, sekaligus untuk 

membendung campur tangan Inggris di wilayah itu. 

108 Sultan Najamuddin II membuat pernyataan berbeda, bahwa Badaruddin II 

adalah satu-satunya otak alam peristiwa tersebut. Pernyataan itu disampaikannya pada 

saat ditanya oleh pihak Belanda pada 18 April 1820 di Cianjur (Kemp, 1900: 342). Hal itu 

dapat dikarenakan posisinya pada saat itu sebagai tawanan yang membutuhkan 

perlindungan dan dukungan pihak Belanda. Dengan pernyataan tersebut, Najamuddin II 

berharap akan mendapat pengampunan dan Badaruddin II dihukum dengan 

menurunkannya dari tahta. 


141 

Dalam kapasitasnya sebagai residen, Heynis menetapkan beberapa syarat 

kepada Sultan Najamuddin II. Syarat-syarat itu terdiri dari: Sultan tidak 

diperkenankan menerima tamu (khususnya orang Eropa) di keratonnya tanpa 

seizin residen, dilarang menerima surat dari pihak mana pun tanpa 

sepengetahuannya. Pada kesempatan itu, Sultan Najamuddin II juga 

menyampaikan keluhannya seputar tindak tanduk Badaruddin II yang menurutnya 

telah menghasut rakyat Palembang agar menentang, dan merebut kekuasaannya 

(Kemp, 1900: 341-343). Dengan pernyataan tersebut, Sultan Najamuddin II ingin 

menegaskan bahwa keberadaan Badaruddin II di ibu kota Palembang merupakan 

ancaman bagi kekuasaannya. Padahal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Inggris pada Agustus 1813, bahwa Badaruddin II berhak mendapat 

perlindungan dari Inggris dan ia memutuskan tinggal di ibu kota Palembang 

dalam rangka terciptanya kedamaian di daerah itu. 

Kondisi di Kesultanan Palembang pada waktu itu mengalami kekacauan, 

baik di pusat maupun di uluan. Dalam keadaan demikian, Sultan Najamuddin II 

tidak mampu berbuat banyak untuk mengatasinya. Di mata pemerintah Belanda 

pada waktu itu, Sultan tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memenuhi semua 

ketentuan dalam kontrak, di antaranya untuk menjaga keamanan. Sultan 

Najamuddin II juga menolak menyediakan beras sebanyak dua koyang dan seratus 

orang pendayung bagi Badaruddin II (pada masa pemerintahan Inggris di 

Palembang, ketentuan tersebut dihapuskan pada Nopember 1816, namun 

ketentuan itu tetap diberlakukan setelah pemerintah Belanda menggantikan 

Inggris). Penolakan Sultan tersebut menyebabkan pertentangan antara kedua 

bersaudara itu semakin dalam, yang berdampak negatif bagi rakyat Palembang. 

Kondisi tersebut dilaporkan oleh Heynis ke Batavia pada 4 April 1817. Atas dasar 

laporan itu, pemerintah Belanda di Batavia mengeluarkan ketetapan pada 7 April 

1817. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa ketentuan Sultan Najamuddin 

II untuk menyediakan tenaga pendayung dan beras dihapuskan. (ANRI, Bundel 

Palembang No 5.1; Bataviaasch Courant, 26 Juni 1819, nomor 26; Kemp, 1900: 

342-343). Sesungguhnya, kemelut tersebut hanya pemicu dari akar permasalahan 

antara kedua bersaudara yaitu ―perebutan kekuasaan‖ yang didalangi oleh Inggris. 


142 

Permusuhan tersebut menyebabkan rakyat menderita. Hal itu tampak jelas di mata 

pemerintah kolonial Belanda ketika mereka tiba di Palembang 

Apa yang diharapkan oleh pihak Belanda agar permusuhan kedua 

bersaudara mereda, dengan ditiadakannya kewajiban Sultan Najamuddin II untuk 

menyediakan beras dan tenaga pendayung tidak tercapai. Pemerintah Belanda 

memiliki kepentingan dengan redanya permusuhan kedua bersaudara kandung, 

karena dengan berakhirnya permusuhan maka kondisi di Kesultanan Palembang 

akan damai dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, 

permusuhan itu sudah begitu dalam, sehingga upaya penghapusan kewajiban 

Sultan Najamuddin II justru makin memperlebar ―jurang‖ permusuhan antara 

kedua pihak yang bertikai. Rakyat terbelah dua masing-masing mendukung salah 

satu dari kedua sultan. Kedua kubu saling berhadapan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Akibatnya, kebutuhan hidup sehari-hari penduduk jadi 

terbengkalai. Kondisi itu diperparah dengan tindakan Sultan Najamuddin II yang 

membagi tanah-tanah di daerah uluan sebagai apanage (tanah yang diberikan oleh 

sultan kepada para bangsawan) kepada keluarganya. Tanah-tanah itu dieksploitasi 

oleh para bangsawan 109 , sehingga perampokan, pembunuhan, penculikan dan 

perdagangan budak makin berkembang. Di pihak lain, pelaksanaan pemerintahan 

Belanda di Palembang belum berlangsung dengan baik. Mereka dihadapkan pada 

keterbatasan dana, sehingga sarana dan prasarana sangat terbatas. Mereka juga 

kesulitan mendapatkan pegawai, sedangkan para pejabat yang mereka datangkan 

dari negara induk Belanda, tidak banyak berbuat untuk memperbaiki keadaan. 

Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum. Sebagai residen, Heynis 

seharusnya berusaha maksimal untuk mengendalikan keadaan. Akan tetapi, yang 

terjadi justru sebaliknya. Ia sibuk memperhatikan kepentingan pribadinya 110 . 

Heynis justru terlibat dalam berbagai kejahatan, sehingga di mata pemerintah 

pusat ia orang yang tidak layak dipercaya. Akhirnya, pada 13 Juni 1817 

109 Pada masa pemerintahan sultan-sultan sebelumnya, golongan bangsawan 

tidak diperkenankan terjun langsung ke uluan, karena untuk urusan tersebut sudah 

ditangani oleh Jenang yang berkedudukan di uluan (Kemp, 1900: 343). 

110 

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda 

pasca1816 adalah tetap menggunakan sistem VOC yaitu mengeksploitasi, namun yang 

terjadi saat itu justru penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh wakil mereka di 

Kesultanan Palembang (Day, 1972:128). 


143 

pemerintah Belanda di Batavia mengeluarkan keputusan memecat Klaas Heynis 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67; Kemp, 1900: 345-346; Stapel, 1940:169). 

Pada 29 Juni 1817 posisi Heynis digantikan oleh R. Coop a Groen dan J. 

du Puy dari Dewan keuangan. Tugas khusus yang diembankan kepada mereka 

adalah menyelidiki kondisi di Palembang dan melaporkannya kepada pemerintah 

pusat. Semuanya ditujukan untuk membenahi keadaan di Kesultanan Palembang. 

Pada kenyataannya, kerja kedua utusan tersebut tidak maksimal, karena J. du Puy 

mendapat tugas menyelesaikan masalah di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, sejak 

16 Desember 1817, usaha penyelidikan hanya dilakukan oleh R. Coop A. Groen. 

Salah satu masalah yang mendesak pada waktu itu adalah datangnya orang-orang 

yang mewakili para depati dari daerah Komering. Mereka meminta perlindungan 

kepada Sultan Najamuddin II di ibu kota, karena di daerah mereka terjadi 

penjarahan dan perampasan terhadap penduduk. Selama dua belas bulan mereka 

di ibu kota, masih belum mendapat tanggapan dari Sultan, sedangkan semakin 

lama mereka di ibu kota berarti pertanian dan perkebunan makin terlantar karena 

tidak digarap dengan baik. Untuk itu, mereka mengalihkan permintaan kepada 

pemerintah Belanda dengan janji mereka akan menyerahkan upeti setelah kondisi 

di daerah mereka aman (Woelders, 1975: 12; Kemp, 1900: 345; Stapel, 1940: 

169). Peristiwa itu menunjukkan bahwa hilangnya kepercayaan mereka kepada 

Sultan Najamuddin II dan aparatnya, sehingga mereka terpaksa berpaling kepada 

pemerintah Belanda untuk mengatasi masalah tersebut. Terjadinya kekacauan di 

daerah mereka membuktikan bahwa sistem pengamanan tidak berjalan dengan 

baik. 

Langkah yang diambil oleh R.Coop A. Groen untuk menangani masalah di 

Palembang adalah mengirim Kyai Demang Osman dari Muntok ke Palembang 

dari 1 Maret-7April 1818. Demi lancarnya misi tersebut, alasan yang 

dikemukakan adalah untuk mempersiapkan semua kebutuhan untuk membangun 

berbagai proyek sipil di sana, di bawah pimpinan Kapten Van der Wijck. Misi 

sesungguhnya adalah meneliti kondisi paling aktual di Palembang. Berdasarkan 

laporan dari hasil penelitian tersebut, R. Coop A. Groen menyampaikan kepada 


144 

pemerintah pusat bahwa ―Palembang dalam kondisi kacau‖ 111 . Sementara itu, 

Sultan Najamuddin II telah mengirimkan surat untuk memohon bantuan militer ke 

Bengkulu dan Calcutta India. Suatu tindakan yang makin memperuncing keadaan. 

Tambahan lagi, beredar kabar bahwa pasukan Bengkulu siap memasuki wilayah 

Palembang, tepatnya di Rawas. Situasi itu memaksa R. Coop A. Groen 

mengirimkan beberapa kapal perang ke Sungai Musi untuk melakukan manuver, 

agar Sultan Najamuddin II mengendalikan kondisi di Kesultanan Palembang 

(Kemp, 1900: 357). 

Masalah lain yang mendesak adalah keluhan dari Siddon (Residen Inggris 

di Bengkulu). Sejak 24 Desember 1817 Siddon telah menyampaikan protes 

kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda tentang adanya gangguan keamanan 

dari orang-orang Palembang terhadap wilayah perbatasan Bengkulu 112 . Gangguan 

keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan Bengkulu atau bahkan di wilayah 

Bengkulu telah terjadi sejak lama. Contohnya, gangguan keamanan yang 

111 Sebagian informasi tentang kondisi di Palembang diperoleh R. Coop A. Groen 

dari Badaruddin II (Kemp, 1900: 357-358). Tampaknya, Badaruddin II memanfaatkan 

situasi yang ada untuk memperkokoh posisinya, khususnya di mata Groen. 

112 Untuk menghadapi gangguan keamanan tersebut, pemerintah Inggris di Bengkulu 

telah beberapa kali melakukan penertiban dengan cara menguasai daerah Pasemah Ulu Manna. 

Pada 1808 pemerintah Inggris di Bengkulu mengirimkan Kolonel Clayton dengan tiga ratus orang 

serdadu Bengala untuk menghukum penduduk Pasumah Ulu Manna. Ketika mereka tiba di daerah 

tersebut, ternyata daerah itu telah mereka kosongkan, dengan terlebih dahulu membakar dusundusun 

dan bersembunyi di dalam hutan. Sejak itu keamanan dapat dipulihkan, tetapi tidak lama 

berselang kembali terjadi hal yang sama. Untuk memulihkan keamanan, kembali pemerintah 

Inggris di Bengkulu mengirim Raden Mohamad Zaid dan Daeng Indra (tempat peristirahatan 

mereka di Pasumah Ulu Manna dikenal penduduk dengan nama ―perhentian Daeng‖) dengan 

kekuatan dua ratusan orang serdadu pribumi untuk menaklukkan daerah tersebut dan membakar 

beberapa dusun. Pada 1813 kembali terjadi perampokan dari daerah Pasumah, bahkan mereka 

berusaha menyerang seorang pejabat Inggris di Padang Guci (Manna) yang pada waktu itu tengah 

melakukan transaksi pembelian lada. Usaha tersebut berhasil digagalkan oleh para pengawalnya 

dan beberapa perampok berhasil dibunuh. Pada 1815 Residen Manna (residen lokal yang 

berkedudukan di ibukota Fort Marlborough) Steele berangkat ke Pasemah Ulu Manna, untuk 

membujuk para kepala depati daerah tersebut agar tidak melakukan perampokan lagi di wilayah 

Inggris. Untuk itu, dibuat kesepakatan bersama dan pemberian hadiah kain kepada mereka. 

Perdamaian itu tidak berlangsung lama, kembali penduduk perbatasan Bengkulu mengeluh kepada 

Residen Siddon tentang gangguan keamanan dari orang-orang Pasumah. Kondisi tidak aman itu 

terus berlangsung sampai tibanya Raffles di sana (Maret 1818). Pada Mei 1818 Raffles melakukan 

perjalanan menuju Pasumah Ulu Manna, dan tiba di sana pada 21 Mei 1818. Pada 22 Mei 1818 di 

dusun Tanjung Alam Pasumah diadakan permupakatan dengan melibatkan para depati/kalipa dan 

proatin di daerah itu. Hasilnya yaitu penduduk Pasumah Ulu Manna bersedia tunduk kepada 

Inggris dengan imbalan 30 dollar Inggris per bulan, uang itu diberikan kepada wakil dari beberapa 

Marga (Sumbai Besar dan Ulu Lurah) di Pasemah. Penaklukan daerah itu dilakukan Raffles dalam 

rangka membendung kekuasaan Belanda (Visser, 1883: 315-323). 


145 

dilakukan oleh penduduk Pasumah Ulu Manna (Palembang) terhadap tetangganya 

penduduk di wilayah Bengkulu. Mereka melakukan pembunuhan, penjarahan dan 

pencurian hewan ternak sehingga menimbulkan trauma bagi penduduk setempat. 

Semua itu terjadi karena tidak adanya tindakan tegas dari pihak Sultan 

Najamuddin II untuk mengamankan daerah tersebut. Dalam laporannya, Residen 

Siddon menyampaikan bahwa penduduk Bengkulu sering kali menjadi korban 

penjarahan, dan dijadikan budak untuk diperjualbelikan 113 (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; Bataviaasch Courant, 4 Agusutus 1921). 

Melalui pemerintah Belanda, Residen Siddon berharap hal tersebut segera 

dihentikan. Tuntutan itu disampaikan oleh pemerintah Belanda kepada Sultan 

Najamuddin II, akan tetapi Sultan menolak permintaan tersebut. Sementara itu, di 

daerah perbatasan Palembang-Lampung juga terjadi kekacauan. Sebanyak tujuh 

ratus orang penduduk diserang dan dijadikan budak untuk diperdagangkan di 

bawah pimpinan nahkoda Mohamad. Keadaan itu membuat pemerintah kolonial 

Belanda menempatkan satu kapal perang beserta pasukannya di Sungai Mesuji di 

Tulang Bawang Lampung, untuk mengamankan daerah tersebut (ANRI, Bundel 

Palembang No. 5.1; No. 67; Bataviaasch Courant, 4 Agustus 1821; Visser, 1883: 

315; Kemp, 1900: 349; Stapel, 1940:169). Dengan demikian, di daerah-daerah 

perbatasan (sindang) kondisinya tidak aman yang mengganggu pihak-pihak lain 

di daerah tersebut. Semua itu terjadi karena tidak adanya jaminan keamanan dari 

pihak Sultan Najamuddin II. 

Berbagai peristiwa yang terjadi di Kesultanan Palembang, menggambarkan 

betapa masalah keamanan dan ketertiban menjadi problem mendesak yang harus 

segera ditangani. Sultan Najamuddin II sebagai orang yang berwenang untuk 

menyelesaikannya, tidak banyak berbuat. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa 

Sultan Najamuddin II adalah sosok yang kurang bertanggungjawab. Ia dikenal 

kejam terhadap rakyat dengan berbagai kebijakannya dalam bidang ekonomi. 

Contohnya, memungut tibang-tukong lebih dari satu kali setahun, menambah 

komoditi yang dikenai tibang-tukong antara lain, beras, lada, kopi gambir, lilin, 

113 Dalam kontrak antara Sultan Najamuddin II dan Inggris pada 1812 dan 1813, 

menyebutkan bahwa masalah penghapusan budak dan membuka hubungan serta 

menjamin keamanan dengan Bengkulu dan Lampung menjadi poin penting yang harus 

dipatuhi oleh Sultan. 


146 

rotan, dan kerbau, dan menaikkan harganya. Apabila pada masa sultan-sultan 

sebelumnya, ketentuan tibang-tukong hanya berlaku pada kalangan tertentu 

(matagawe), tidak demikian halnya pada masa pemerintahan Sultan Najamuddin 

II. Disebutkan bahwa, tidak seorangpun bebas dari ketentuan tersebut. Di samping 

itu, Sultan juga sering melakukan hukuman fisik berupa pukulan terhadap 

penduduk yang dianggap tidak patuh, perompakan dan perdagangan budak di 

perairan Palembang juga makin marak. 

Melihat kondisi tersebut, Sultan tidak bertindak dan membiarkan masalah 

tersebut berlarut-larut, bahkan disinyalir Sultan ikut menikmati keuntungan dari 

berbagai ―kegiatan‖ tersebut. Sehubungan dengan itu, pemerintah kolonial 

Belanda di Palembang dan Batavia mempertimbangkan untuk segera bertindak 

agar ada kepastian hukum di daerah tersebut terjamin. Apabila tidak segera 

diambil tindakan, akan berpengaruh terhadap kredibilitas pemerintah Belanda 

khususnya di Kesultanan Palembang, baik terhadap penduduk Palembang, 

perbatasan Lampung dan Bengkulu (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; No. 15.7; 

No. 47.6; No. 67; No. 66.6; Bataviaasche Courant, 26 Juni 1819, nomor 26). 

Dalam kondisi yang tidak menentu tersebut, pemerintah Belanda di Batavia 

memutuskan untuk mengirimkan Komisaris Muntinghe 114 . Penunjukkan 

Muntinghe sebagai komisaris di Kesultanan Palembang dianggap tepat, 

mengingat karir panjang yang telah ditempuhnya baik pada masa pemerintahan 

kolonial Inggris (anggota Dewan Hindia) maupun pada masa pemerintah Belanda 

(sekretaris, dan ketua Mahkamah Agung). Untuk itu, pada 27 Oktober 1817 

Komisaris Jenderal memberhentikan Muntinghe dari jabatannya sebagai ketua 

Dewan Keuangan, dan mengangkatnya sebagai Komisaris Palembang-Bangka 

(ANRI, Bundel Palembang No.67; Kemp, 1900: 350-353; Woelders, 1975: 13). 

Berita tentang rencana kedatangannya di Muntok dibawa oleh Kapten 

Scott, seorang nahkoda Inggris pada 3 Januari 1818. Selanjutnya, tiba pula kapal 

perang di sana pada 23 Januari 1818 (berangkat dari Batavia sejak 2 Januari 1818) 

114 Muntinghe terkenal cerdas dan sangat berbakat, ahli di bidang hukum, pemerintahan 

dan keuangan. Ia juga terkenal sebagai orang yang netral, dan cinta pada keadilan, sehingga baik 

pemerintah Belanda maupun Inggris tetap memanfaatkan tenaga. Atas jasa-jasanya pemerintah 

Belanda menganugerahinya gelar Edelheer atau Edeleer (―Idelir Menteng‖ dalam literatur 

Melayu), yang artinya bangsawan tinggi (ANRI, Bundel Palembang No.67; Kemp, 1900: 350-53; 

Woelders, 1975: 13). 


147 

yang dipimpin Kapten-Letnan Taco Bakker dengan berita yang sama. Kehadiran 

armada itu diikuti pula oleh Kapten Zeni Van der Wijck yang akan bertugas 

sebagai direktur pembangunan proyek sipil di Muntok. Jadi, sebelum 

kedatangannya, kehadiran Muntinghe sudah membuat sebagian orang merasa 

khawatir, baik yang ada di Muntok maupun di Palembang (Kemp,1900: 356-357). 

Pada 13 April 1818 Muntinghe berangkat dari Batavia, tiba di Muntok 

pada 20 April 1818 dengan menggunakan kapal perang Eendracht. Kedatangan 

mereka disambut oleh A.P. Smissaert (Inspektur Jenderal pertambangan timah 

Bangka), Residen R. Coop A. Groen, para perwira, orang-orang pribumi dan 

Cina. Setelah itu, Komisaris Muntinghe mengambil alih kekuasaan atas Bangka. 

Di pulau itu Muntinghe menemukan kondisi kritis. Mereka umumnya kekurangan 

bahan makanan dan tertekan oleh ancaman dari para perompak (laporan Smissaert 

kepada gubernur jenderal pada 11 Juni 1819). Selanjutnya, Komisaris Muntinghe 

menyerahkan kekuasaan atas Muntok kepada A.P. Smissaert. Muntinghe 

bermaksud memfokuskan perhatiannya pada pelaksanaan pemerintahan di 

Palembang (Kemp, 1900: 358-361; Woelders, 1975: 13). Walaupun Pulau Bangka 

mengalami krisis, di mata Muntinghe kawasan daratan Kesultanan Palembang 

yang tengah bergolak jauh lebih penting untuk ditangani secepatnya. Apalagi 

wilayah uluan berbatasan dengan kekuasaan Inggris di Bengkulu. 

Muntinghe membawa misi untuk menegakkan pemerintahan Belanda di 

Kesultanan Palembang, menyatukan Palembang dengan Lampung dan mengakhiri 

pertikaian antara Najamuddin II dan Badaruddin II. Untuk itu, kedua bersaudara 

itu harus menyerahkan sebagian dari wilayah Kesultanan Palembang kepada 

Belanda, dengan alasan keamanan. Sisanya dibagi dua, masing-masing mendapat 

sebagian melalui kontrak. Penduduk Palembang juga harus dibebaskan dari 

berbagai tekanan dalam menjalankan perekonomiannya (ANRI, Bundel 


Informasi yang diperoleh Muntinghe selama di Muntok, menyebutkan 

bahwa rakyat di wilayah Kesultanan Palembang akan melakukan pemberotakan, 

khususnya di daerah Blida, Komering dan Rawas. Pemberontakan itu akan 

dipimpin para depati masing-masing. Penduduk di sana resah dengan adanya 

berbagai pemerasan yang dilakukan Sultan Najamuddin II dan golongan 


148 

bangsawan. Mereka siap melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan 

tersebut. Untuk mencegah pemberontakan terjadi, Muntinghe memandang perlu 

untuk memberitahukan kedatangannya kepada para penguasa dan rakyat 

Palembang. Di samping itu, Muntinghe juga menyampaikan ucapan persahabatan 

kepada Sultan Najamuddin II dan Badaruddin II serta para depati di uluan melalui 

surat. Surat itu dibawa oleh Demang Usman pada 21 April 1818 dari Muntok. 

Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik bagi 

penduduk Pulau Bangka maupun Palembang, Muntinghe melarang orang-orang 

Bangka ke Palembang. Setelah menjalankan tugasnya, Demang Usman kembali 

ke Muntok pada 29 April 1818 dengan membawa surat jawaban dari Sultan 

Najamuddin II dan Badaruddin II. Keduanya menyambut hangat persahabatan 

yang disodorkan oleh Muntinghe. Najamuddin II berjanji akan segera 

mengirimkan utusan guna menghadap Muntinghe. Keraguan Muntinghe terhadap 

Sultan Najamuddin II hilang, karena sebelumnya berkembang berita bahwa Sultan 

Najamuddin II akan melarikan diri ke Bengkulu (Kemp, 1900: 336-366). Kondisi 

pada waktu itu penuh ketidakjelasan, sehingga desas-desus gampang berkembang, 

namun dengan adanya uluran tangan persahabatan dari kedua bersaudara 

Najamuddin II dan Badaruddin II, membuat Muntinghe yakin akan berhasil 

mengatasi berbagai permasalahan di Palembang. 

Untuk menyambut kehadiran Muntinghe, Badaruddin II mengirim misi 

khusus untuk menemui Muntinghe. Utusan itu terdiri dari Pangeran Prabu (putera 

bungsu Badaruddin II), dua orang menantunya (diantaranya Pangeran 

Kramadiraja) dan rombongan. Melihat sambutan yang diterimanya, Muntinghe 

membuang semua prasangka buruk yang selama ini berkembang tentang 

hubungan pemerintah kolonial Belanda dengan penguasa Palembang, baik 

penguasa resmi (Sultan Najamuddin II) maupun tidak resmi yaitu Badaruddin II. 

Walaupun Badaruddin II tidak berkuasa secara resmi sebagai sultan, pengaruhnya 

kepada rakyat sangat besar. Muntinghe mengkhawatirkan para pengikut kedua 

tokoh itu berbenturan dengan pihak Belanda, yang tentunya akan membahayakan 

posisi Belanda di Palembang (Kemp, 1900: 366-367; Woelders, 1975: 98). 

Dengan alasan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang 

Palembang, Komisaris Muntinghe menunda keberangkatannya ke Palembang. 


149 

Tugas mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Kesultanan Palembang 

dipercayakan oleh Muntinghe kepada Raja Akil 115 . Pada 22 Mei 1818 Muntinghe 

melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke Batavia. Isinya tentang maraknya 

perompakan diperairan Palembang-Bangka. Untuk itu, ia mengirimkan kapal 

perang Eendracht ke ibu kota Palembang. Keberadaan kapal perang itu membuat 

Sultan Najamuddin II merasa ketakutan. Selanjutnya, Sultan menyampaikan 

kekhawatirannya kepada Raffles di Bengkulu. Dalam surat yang diterima Raffles 

pada 17 Juni 1818, Sultan meminta bantuan kepada Raffles, sekaligus untuk 

mencegah orang Belanda bekerjasama dengan orang-orang yang akan 

menghancurkan kekuasaannya. Sultan memercayakan semuanya secara penuh 

kepada Inggris. Dalam balasan suratnya, Raffles menyatakan agar dirinya 

bersabar menghadapi hal tersebut. Selanjutnya, Sultan Najamuddin II membalas 

surat tersebut yang isinya menggambarkan kondisi di Palembang berjalan dengan 

baik (The Asitic Journal, Pebruari 1819 Vol.7: 208; Kemp,1900: 369-370). 

Dengan demikian, sampai memasuki pertengahan Juni 1818 kondisi di Palembang 

cukup tenang, sehingga kegiatan pemerintahan berjalan normal. Apa yang 

dikhawatirkan oleh Sultan Najamuddin II tidak terbukti. 

Sesuai permintaan Sultan Najamuddin II, Raffles langsung bertindak 

dengan memerintahkan Kapten Salmond untuk berangkat ke Palembang sebagai 

wakil Inggris. Dalam instruksinya Raffles menugaskan Kapten Salmond untuk 

melindungi Sultan Najamuddin II dan menempatkannya di bawah perlindungan 

Inggris. Dinyatakan pula bahwa pemerintah Belanda tidak berhak ikut campur 

dalam usaha Inggris mendukung Sultan Palembang, yang saat itu merasa tertekan 

dan butuh pertolongan Inggris. Dari isi surat yang dikirimkan Sultan Najamuddin 

II kepadanya, Raffles yakin bahwa belum ada kesepakatan formal antara Sultan 

115 Raja Akil adalah Pangeran dari Siak, bersama pengikutnya meninggalkan Kerajaan Siak 

karena diusir oleh penguasa Siak Raja Ali (Abdulrahman). Bersama pengikutnya ia berlayar ke 

Lingga dan terus ke Bangka-Belitung. Melihat kemampuannya, Residen M.H. Court 

memanfaatkan jasanya untuk menangkap Raden Kling (penguasa Pulau Bangka, wakil Sultan 

Palembang) yang mundur ke Belitung akibat peristiwa pembunuhan terhadap Inspektur Brown. 

Usaha Raja Akil itu tidak berhasil tetapi ia mampu melindungi penarikan pasukan Inggris dalam 

ekspedisi tersebut, sehingga ia tetap dianggap berjasa bagi Inggris. Pada masa Residen Klaas 

Heynis, ia tetap memanfaatkan Raja Akil karena Raja Akil telah membuktikan kemampuan dan 

kesetiaannya kepada Belanda, dengan imbalan 125 pikul beras setiap bulan. Atas rekomendasi dari 

K. Heynis, Muntinghe tetap memakai jasa Raja Akil (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Kemp, 

1900: 367-368; Kemp, 1898: 260) 


150 

dan pemerintah Belanda. Sesampai di ibu kota Palembang, Salmond 

diperintahkan untuk membuat kontrak dengan Sultan Najamuddin II, sekaligus 

meyakinkannya bahwa Inggris tidak akan meninggalkannya. Salmond juga harus 

menuntut Belanda untuk mencabut semua tuntutan mereka terhadap Sultan (The 

Asitic Journal, Pebruari 1819 Vol.7). 

Muntinghe bergerak dari Muntok 116 pada 1 Juni 1818 menuju Palembang, 

dengan menggunakan kapal perang, diikuti satu kapal pengangkut, satu kapal 

meriam dan sekitar dua puluh perahu. Tiga hari kemudian tiba di ibu kota 

Palembang (4 Juni 1818 atau 20 Rajab 1223 H). Dalam rombongan itu Raja Akil, 

Pangeran Syarif Muhamad dan lainnya ikut serta. Kehadiran mereka disambut 

Sultan Najamuddin II secara terbuka. Setelah itu, Muntinghe menemui para 

pejabat sipil 117 Belanda yang bertugas di sana, yaitu Valckenaer, De Groot dan 

Willem van de Werteringe Buis. Selanjutnya, ia mengambil alih kekuasaan atas 

Palembang, Bangka dan Belitung. Keesokan harinya Sultan Najamuddin II 

menyambut kedatangan Muntinghe secara resmi di keraton. Pada 6 Juni 1818 

Muntinghe menyerahkan surat dari Komisaris Jenderal kepada Sultan, yang 

memuat tentang penunjukan dirinya sebagai wakil mereka, dalam rangka 

menyelidiki kondisi Palembang dan Bangka (The Asiatic Journal, Pebruari 

1819). 

Selanjutnya Kesultanan Palembang memasuki babak baru dalam 

hubungannya dengan Belanda, yaitu Kesultanan harus menerima kenyataan 

wilayahnya dibagi antara Sultan Najamuddin II, Sultan Badaruddin II dan 

Belanda. Pembagian itu mendorong masuknya pihak ketiga yaitu Inggris. 

116 Kekuasaan Belanda di Muntok dikendalikan oleh Residen Smissaert, dengan 

kekuatan militer yang sangat minim. Pulau Bangka- Belitung dan pulau-pulau lainnya di sekitar itu 

sejak dahulu terkenal sebagai tempat bersarangnya para bajak laut (abad XV menjadi pusat bajak 

laut atau elanong). Akibatnya, pantai-pantai di pesisir pulau itu menjadi daerah rawan dari 

serangan dan pendudukan bajak laut. Contohnya pada 28 Mei 1819 para bajak laut menyerang 

benteng Belanda di Toboali, sehingga empat puluh serdadu Belanda mundur ke Bayor dan Pangkal 

Pinang. Para bajak laut mengusai benteng dan gudang timah Belanda di sana. (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; Lapian, 2009:137-138). 

117 Para wakil pemerintah Belanda di ibu kota Palembang menangani perkara sipil dan 

memungut bea masuk sebesar 10 sampai 25 dollar Spanyol dari setiap perahu yang berlabuh. 

Biaya yang mereka butuhkan dalam menjalankan pemerintahan hanya beberapa ratus gulden per 

bulan, karena sedikitnya aparat dan bidang garapan yang mereka lakukan (Kielstra, 1892: 89). 


151 

4.2 Pembagian Kekuasaan 

Setelah tiga hari berada di Kesultanan Palembang, Komisaris Muntinghe 

menyiapkan sesuatu yang penting untuk Sultan Najamuddin II. Pada 7 Juni 1818 

Muntinghe menyodorkan konsep pembagian kekuasaan antara Sultan Najamuddin 

II dan Sultan Badaruddin II. Sultan Najamuddin II terkejut dengan konsep yang 

secara tiba-tiba disodorkan oleh Muntinghe. Dia yang sejaka 1813 berkuasa penuh 

atas kerajaan tersebut, dihadapkan pada kenyataan ―pembagian‖ kekuasaan. 

Sesuatu yang sulit untuk diterima. Apalagi dalam konsep itu, pembagiannya tidak 

adil karena tanah dan penduduk yang masuk ke wilayahnya 118 lebih sedikit 

dibandingkan untuk Sultan Badaruddin II. Jumlah penduduk menjadi poin penting 

bagi Sultan Najamuddin II karena menyangkut tenaga kerja (matagawe) yang 

dapat dikerahkan untuk membantu kelangsungan pemerintahannya. Penduduk 

juga merupakan masalah vital karena jumlah penduduk Palembang pada waktu 

masih sangat sedikit dibanding luas wilayah yang ada. Di sisi lain, wilayah yang 

menjadi ―jatah‖nya bukanlah kawasan yang produktif dibandingkan dengan 

wilayah yang menjadi milik Sultan Badaruddin II. Pembagian wilayah tersebut, 

bertujuan untuk mengurangi kekacauan yang telah dan tengah berlangsung di 

Kesultanan Palembang. Menurut pihak Belanda pembagian kekuasaan mutlak 

dilakukan, apalagi di mata pemerintah Belanda, Sultan Najamuddin II adalah 

―produk‖ Inggris yang harus ―dikendalikan‖ (ANRI, Bundel Palembang No, 5.1; 

Kemp, 1900: 381). Dengan usulan tersebut, kedua bersaudara dihadapkan pada 

posisi sulit. Kesultanan Palembang untuk pertama kalinya dalam sejarahnya 

dibagi-bagi, dan Belanda mendapatkan wilayah yang dapat dikuasainya secara 

langsung. 

Pertemuan antara Komisaris Muntinghe dan Sultan Najamuddin II 

berlangsung selama tiga jam, dihadiri pula oleh Pangeran Adipati, dua orang putra 

118 Wilayahnya terdiri dari: Sungai Bawang 5 dusun, Sungai Oling, Sungai Bunging 10 

dusun, Sungai Serma, Sungai Lampang 12 dusun, Sungai Lampoing, Sungai Siayu, dan Sungai 

Kurou 20 dusun. Di aliran kiri Sungai Plaju 7 dusun, dan di aliran kiri Sungai Kayu Agung 8 

dusun. Batas-batas wilayahnya di utara sungai Kombang, di timur sungai Kurou, di selatan sungai 

Babatan, dan di sebelah barat sungai Blitan dan perbatasan Lampung, serta sungai Plaju (ANRI, 

Bundel Palembang No. 12 D II). Daerah-daerah tersebut pada saat ini meliputi sebagian wilayah 

kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin. 


152 

Sultan dan seorang bangsawan. Dalam pertemuan itu dibahas tentang penyerahan 

sebagian wilayah Palembang yaitu daerah hulu dan hilir termasuk wilayah yang 

berbatasan dengan Bengkulu dan Lampung kepada Belanda. Artinya, wilayah 

yang menjadi bagian Belanda di Kesultanan itu merupakan wilayah terluas 

dibandingkan wilayah untuk kedua sultan. Pendudukan langsung sebagian besar 

wilayah Palembang oleh Belanda, dimaksudkan untuk mencegah perampokan, 

penculikan dan perdagangan budak yang marak terjadi pada waktu itu. 

Selanjutnya, Sultan Najamuddin II akan memperoleh dana tunjangan sebesar 

seribu dollar Spanyol per bulan, sepuluh koyang garam dan seratus sampai dua 

ratus koyang beras per tahun 119 , serta bebas dari berbagai bentuk penyetoran 

kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda juga akan menghapuskan 

perbudakan, dan hukuman mati. Dalam bekerja, penduduk dibebaskan tanpa 

paksaan atau tekanan, mereka bebas bekerja sesuai keinginan dan keterampilan 

masing-masing, sedangkan hak monopoli candu, garam dan bea masuk akan 

dipegang pemerintah Belanda 120 . Selanjutnya, Sultan Najamuddin II harus segera 

meninggalkan keraton, dan diserahkan kepada Sultan Badarudin II. Sultan 

Najamuddin II terpaksa menerima ketentuan-ketentuan yang disodorkan, dengan 

catatan kedudukannya sebagai sultan tetap terjamin (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67; No. 5.1; Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; The Asiatic Journal, 

Pebruari 1819; Kemp, 1900: 371-374; Kemp, 1898: 260). 

Dalam waktu yang sangat singkat, Sultan Najamuddin II dihadapkan pada 

berbagai ―ketentuan‖ yang memaksanya untuk menerimanya. Ia harus 

menyerahkan sebagian besar wilayah, yang otomatis menyerahkan kekuasaannya. 

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa ia harus keluar dari keraton Kuto 

Besak yang merupakan simbol kekuasaan sultan, untuk menyerahkannya kepada 

―musuh‖nya yaitu Sultan Badaruddin II. Suatu kondisi yang tidak pernah 

terbayangkan sebelumnya. Situasi yang sangat menyakitkan itu, membuat 

Najamuddin II meminta perlindungan kepada Raffles di Bengkulu. Najamuddin II 

119 

Dalam The Asiatic Journal (Pebruari 1819) menyatakan bahwa sultan 

mendapatkan seribu dollar per bulan, lima koyang beras, seratus gantang garam, dan 25 

ribu dollar untuk merenovasi keratonnya. 

120 Semua ketentuan itu juga berlaku pada Sultan Tuo. 


153 

berharap peristiwa 1813 terulang kembali, yaitu ia dinaikkan kembali setelah 

diturunkan oleh Robison. 

Berbeda dengan Sultan Najamuddin II yang terpaksa menerima usulanusulan 

Belanda, Badaruddin II menerimanya dengan terbuka. Pada 20 Juni 1818 

perjanjian antara Badaruddin II dan Muntinghe disahkan, Badaruddin II mendapat 

gelar ―Sultan Tuo‖, sedangkan Sultan Najamuddin II mendapat gelar ―Sultan 

Mudo‖. Wilayah yang menjadi bagian Sultan Badaruddin II yakni, sebelah utara 

berbatasan dengan Sungai Musi, sebelah timur dengan Sungai Ogan, Trusa Kilip, 

Bulu Cawang, dan Bankula. Di selatan berbatasan dengan sungai Kouang, 

Lamatang, dan bagian barat berbatasan dengan sungai Musi 121 (ANRI, Bundel 

Palembang No. 12 D II; Bataviaasch Courant, 26 Juni 1819, nomor 26). Daerahdaerah 

tersebut pada saat ini sebagian nama-nama dusun yang tertera dalam 

kontrak 20 Jni 1818 tidak dikenal lagi. Diperkirakan wilayah kekuasaan Sultan 

Tuo meliputi sebagian daerah Kabupatern Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan 

Muara Enim. 

Dalam kontrak tersebut terdapat pula tambahan pasal (pasal 1) yaitu 

pengampunan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Sultan Tuo 

atas kesalahannya dalam peristiwa pembunuhan 1811, dengan syarat Sultan 

Badaruddin II wajib membantu pemerintah Belanda membangun kembali benteng 

Belanda yang telah hancur sebesar f 100.000. Sultan Tuo juga diwajibkan 

membayar ganti rugi kepada Sultan Mudo sebesar f 500 ribu yang harus segera 

diserahkan setelah Najamuddin II keluar dari keraton Kuto Besak. Keraton Kuto 

Lamo yang dihuni Sultan Mudo setelah keluar dari keraton Kuto Besak harus 

segera diperbaiki oleh Sultan Badaruddin II. Campur tangan Belanda lebih lanjut 

dalam sistem pemerintahan di Kesultanan Palembang, terlihat dari adanya 

ketentuan bahwa apabila Sultan Badaruddin II akan mengangkat Pangeran 

121 Daerahnya terdiri dari Blida, Kramasan, Glakar, Maranjar, Trusa Kilip, Bankula, Batu 

Caway, Rambang, Kouang, Neru, Lamatang dan Lobi. Di samping itu, terdapat pula dusun-dusun 

yang terletak di pesisir sungai-sungai, yakni Sungai Ogan 12 dusun, Sungai Glakar 12 dusun, 

Sungai Maranjang 6 dusun, Sungai Pulau Cawang 6 dusun, Sungai Bengkula 5 dusun, Sungai 

Rambang 26 dusun, Sungai Lobi 8 dusun, Sungai Niru satu dusun dan satu distrik, Sungai 

Lamatan 6 dusun, Sungai Muda satu dusun, Sungai Blida 6 dusun, Sungai Kramesan satu dusun 

dan lahan penggembalaan kerbau. Total mencapai 84 dusun (ANRI, Bundel Palembang No. 12 D 

II). 


154 

Adipati, Sultan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemerintah 

Belanda (Stapel, 1940: 170; Kemp, 1900: 374-375). Kontrak-kontrak yang terjadi 

antara pemrintah Belanda dan Najamuddin II serta Badaruddin II, membuktikan 

bahwa pascamundurnya Inggris di Palembang, penguasa Belanda semakin dalam 

menanamkan pengaruhkan atas wilayah tersebut. Hal itu tidak dapat dilepaskan 

dari kekacauan di Palembang sebagai akibat perebutan kekuasaan antara dua 

bersaudara sejak 1812. Sultan Badaruddin II yang memanfaatkan kehadiran 

kembali Belanda di Palembang, memanfaatkannya untuk naik kembali ke tahta 

pemerintahan, walaupun harus berbagi dengan adiknya Najamuddin II. Sementara 

itu, Belanda sebagai pihak penguasa, juga memanfaatkan situasi yang ada untuk 

lebih dalam menanamkan pengaruhnya di sana. Dalam sejarah Kesultanan 

Palembang bahkan jauh sebelumnya, inilah kali pertama Belanda memperoleh 

wilayah yang boleh diperintah langsung bahkan wilayah yang dimilikinya jauh 

lebih luas dibandingkan dengan wilayah untuk dua orang bersaudara. Keuntungan 

Belanda juga diperoleh dari ketentuan Sultan Badaruddin II harus membangun 

benteng yang telah hancur, serta membayar ganti rugi kepada Najamuddin II. 

Gambaran tersebut, sama dengan tesis yang dikemukan oleh Nategaal (1996) 

tentang balasan yang lebih hebat yang harus diterima oleh penguasa pribumi 

apabila mereka berkeinginan untuk ―mengendarai‖ Belanda. Yang terjadi justru 

―mereka‖ ditunggangi oleh mereka. 

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pembayaran yang telah disepakati, 

pada 21 Juni 1818 Muntinghe mengirim Valckenaer dan De Groot menemui 

Sultan Tuo. Berkaitan dengan hal itu, pada malam hari 21-22 Juni 1818 Pangeran 

Nadi (putra kedua Sultan Tuo), menantu sultan dan dua orang bangsawan 

menyerahkan uang sebanyak sepuluh peti kepada utusan Muntinghe. Untuk 

sementara peti-peti itu disimpan di kas daerah, selanjutnya diserahkan kepada 

Sultan Mudo. Akan tetapi isu yang berkembang adalah bahwa uang tersebut 

diminta oleh Muntinghe (uang sogokan). Muntinghe membantah isu adanya ―uang 

sogok‖ dari Sulan Tuo sebesar 500.000 dollar Spanyol 122 . Menurut Muntinghe, 

semua itu merupakan akal bulus Raffles untuk menjatuhkan kredibilitasnya (Java 

Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812; Kemp, 1898:262; Kemp, 1900: 374, 415). 

122 The Asiatic Journal (IX, 1820: 548), jumlah uang 200.000 dollar Spanyol 


155 

Terlepas benar tidak maslah ―uang sogokan‖ tersebut, uang tetap menjadi salah 

satu faktor penentukan dalam gerak sejarah Kesultanan Palembang awal abad 

XIX. 

Setelah bersepakat dengan Sultan Tuo, Muntinghe harus membereskan 

masalah yang belum rampung dengan Sultan Mudo. Untuk itu, pada 23 Juni 1818 

09.00, berkas-berkas yang harus ditandatangani Sultan Najamuddin II diserahkan 

kepada juru tulis Sultan yaitu Ingabehi Carik dan Mohamad. Sultan terkejut 

dengan rancangan yang harus ditandatanganinya dalam waktu maksimal 24 jam. 

Sultan meminta waktu lebih lama, tetapi usul itu ditolak. Muntinghe bahkan telah 

menempatkan kapal perang Eendracht dalam posisi siap menembak ke arah 

kraton 123 . Penempatan kapal perang tersebut menunjukkan telah terjadi tekanan 

hebat terhadap Sultan, untuk segera menandatangani kontrak yang disodorkan 

kepadanya. Dalam kondisi terdesak Sultan menyerahkan penanganan kontrak 

tersebut kepada Perdana Menteri, sehingga cap dan nama Sultan dalam lembar 

kontrak itu dibuat oleh Perdana Menteri (Pangeran Adipati) atas perintah Sultan 

pada sekitar pukul 2.00-3.00 124 (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; No. 67; 

123 Dalam The Asiuatic Journal (Pebruari, 1819) dipaparkan bahwa Sultan Najamuddin II 

menolak meninggalkan keraton meskipun ditekan dengan kekerasan. Sultan menyatakan ―semua 

disiapkan untuk mengancam dirinya‖. 

124 Proposal yang disodorkan Muntinghe pada 7 Juni 1818 membuat Sultan 

Najamuddin syok dan terdesak. Untuk itu, langkah yang diambilnya adalah meminta 

waktu untuk berpikir. Waktu yang ada dimanfaatkannya untuk meminta bantuan 

kepada Raffles di Bengkulu. Hal itu menyebabkan Muntinghe mengirimkan utusan pada 

23 Juni 1818, dengan ultimatum kontrak harus segera ditandatangani. Nantinya, hal itu 

menjadi masalah yang besar, karena dianggap tidak sah. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Muntinghe kepada para bangsawan, dapat disimpulkan bahwa raja-raja 

Palembang umumnya tidak membubuhkan cap dan tandatangannya sendiri. Biasanya 

sultan akan memerintahkan orang lain menuliskan nama dan cap. Sesuai kesaksian 

Sultan Badaruddin II, yang menyatakan bahwa kontrak dapat dianggap sah apabila telah 

dibubuhi cap kerajaan. Dalam kaitannya dengan kasus Sultan Najamuddin II, apakah 

kontrak itu ditandatangani dan dicap oleh Sultan Najamuddin II atas keinginan dan 

sepengetahuannya? Semua itu harus dilihat dari proses awal terjadinya kontrak 

tersebut. Menurut kesaksian para Pangeran, Tumenggung dan Mantri di atas sumpah, 

bahwa menurut ketentuan di Kesultanan Palembang, cap kerajaan harus disimpan oleh 

sultan. Tidak diperkenankan seorangpun menggunakannya tanpa persetujuan sultan 

(tidak terkecuali Pangeran atau Pangeran Adipati). Pada saat ditanyakan oleh sekretaris 

Muntinghe setelah kejatuhan Sultan Najamuddin II, Najamuddin II menyatakan bahwa 

dirinya tidak pernah mengingkari perjanjiannya dengan Muntinghe dan bersedia diambil 

sumpah untuk mengesahkannya (Kemp, 1900: 412). Untuk kesekian kalinya Najamuddin 


156 

Bataviaasche Courant, 26 Juni 1819, nomor 26; Kemp, 1898: 260-263; Kemp, 

1900: 378-380). Dengan demikian, berakhirlah ―drama‖ penandatanganan kontrak 

antara Sultan Najamuddin II dan Muntinghe. Bagaimana sikap Sultan Najamuddin 

II selanjutnya akan terlihat pada pembahasan selanjutnya. 

Setelah pembagian kekuasaan antara kedua saudara itu selesai, mereka 

dihadapkan pada masalah pembagian jabatan pegawai rendahan, antara lain 

masalah tenaga kerja, pasukan pengawal, petugas pengawas, dan petugas 

pembawa payung. Masalah lain yang menjadi sumber sengketa adalah 

sembahyang Jumat. Sultan Tuo menganggap dirinya adalah satu-satunya wakil 

kesultanan. Oleh karena itu, ia menetapkan Penghulu harus mendoakannya. 

Sebaliknya, Sultan Mudo menolak hal tersebut dengan alasan, selama ini 

dirinyalah yang didoakan oleh Penghulu. (Kemp, 1900: 281-282). Berbagai 

masalah itu muncul karena keduanya merasa orang yang paling berhak atas posisi 

tertinggi di Kesultanan Palembang. Harga diri menjadi ukuran segalanya, 

sehingga membawa suasana di kesultanan itu semakin tidak menentu. Rakyat 

menjadi korban karena saling mencurigai dari masing-masing pendukung sultan. 

Pascapembagian kekuasaan, menunjukkan masih banyak masalah krusial 

di kesultanan itu. Hal itu tidak terlepas dari adanya dua kubu yang saling bertikai 

sejak 1812. Akibatnya, persoalan tersebut terus menggorogoti persatuan dan 

kesatuan di kesultanan itu. Inti dari berbagai permasalahan di Palembang adalah 

perebutan kekuasaan antara kedua kakak-adik Badaruddin II dan Najamuddin II, 

Inggris dan Sultan Badaruddin II, Belanda dan Sultan Najamuddin II serta antara 

Belanda dan Inggris. Berbagai persoalan tersebut selalu melibatkan Muntinghe 

dalam penyelesaiannya. Di sini tampak, bahwa sesungguhnya yang mempunyai 

kuasa di daerah ini adalah Belanda yang dikendalikan oleh Komisaris Muntinghe. 

4.3 Konflik Inggris dan Belanda di Kesultanan Palembang 

II mengingkari perbuatan atau pernyataannya. Semua itu menunjukkan bahwa 

Najamuddin II tipe orang yang “mencari selamat” demi dirinya sendiri dan keluarganya. 


157 

Raffles menggantikan Residen Siddon sebagai wakil Inggris di Bengkulu. Ia tiba 

di sana pada 22 Maret 1818. Sebagai pengganti Siddon, seharusnya Raffles juga 

menyandang jabatan sebagai residen, namun Raffles menolaknya dan 

menggunakan gelar Letnan Gubernur 125 . Sebagai wakil pemerintah Inggris di 

Bengkulu, Raffles mempunyai pandangan tersendiri mengenai keberadaan Inggris 

dan Belanda yang wilayahnya berbatasan langsung. Dalam suratnya yang 

dikirimkan dari Fort Marlborough Bengkulu pada 23 Maret 1818 kepada 

Gubernur Jenderal Baron van der Capellen di Batavia. Raffles menyampaikan 

kabar tentang kedatangannya di Bengkulu dan pengangkatannya sebagai Letnan 

Gubernur Inggris di Sumatra dan sekitarnya. Ia juga menyatakan akan tetap 

mempertahankan saling pengertian antara kedua bangsa, dan menawarkan 

kerjasama. Tawaran itu diterima Gunernur Jenderal van der Capellen, sebagai 

bentuk diplomasi politik antara wakil dua negara di tanah koloni (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; ANRI, Besluit van Gobernor General. 23 April 1818 No. 3 

Bundel Algemeen Secretarie). 

Pada awal pemerintahannya, Raffles melakukan pendekatan dan 

perundingan dengan raja-raja dan kepala-kepala suku di kawasan Sumatra. Ia juga 

mengadakan perundingan dengan Sultan Najamuddin II (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67). Tindakan Raffles melakukan pendekatan kepada para 

penguasa di Pulau Sumatera, berarti menempatkan dirinya sebagai penguasa 

politik yang melebihi wewenangnya. Tindakan itu mengundang permusuhan 

dengan pihak Belanda, karena wilayah Inggris yang tersisa pada waktu itu hanya 

Bengkulu, yang berbatasan langsung dengan wilayah yang berada di bawah 

kekuasaan Belanda. 

125 Raffles mengajukan permohonan kepada gubernur jenderal di Calcutta agar 

diperkenankan menyandang gelar gubernu jenderal untuk Bengkulu. Alasan yang 

dikemukakannya adalah bahwa gelar residen tidak pantas disandang oleh wakil 

pemerintah Inggris di wilayah yang seharusnya diperintah oleh seorang gubernur. 

Permohonan itu dikabulkan oleh gubernur jenderal Calcutta dengan catatan 

kekuasaannya sama dengan seorang residen. Dengan demkian, Raffles tidak memiliki 

kekuasaan politik (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 


158 

Sesuai misinya dan atas permintaan Sultan Najamuddin II, pada 20 Juni 

1818 126 Raffles mengirim ekspedisi melalui darat ke Palembang. Ekspedisi itu 

merupakan ekspedisi pertama orang Eropa dari Bengkulu sampai Palembang di 

bawah pimpinan Kapten Salmond. Pilihan Raffles jatuh kepada Kapten Salmond 

karena dia orang yang sangat dipercaya oleh Raffles. Pada kesempatan itu, Raffles 

mengeluarkan instruksi yang menyatakan bahwa sesuai dengan kontrak tahun 

1812 antara Inggris dan Palembang, Inggris wajib mempertahankan kedudukan 

Sultan Najamuddin II yang terancam atas kehadiran Belanda di Palembang. 

Selanjutnya, akan dibuat kontrak baru dengan Sultan Najamuddin II yang 

menyatakan, bahwa Kesultanan Palembang berada di bawah perlindungan Inggris. 

Dengan berbekal kontrak tersebut Raffles bermaksud untuk berkuasa kembali di 

Palembang. Lebih lanjut untuk memuluskan langkahnya, Raffles mengirimkan 

pengumuman kepada seluruh penduduk agar melepaskan diri dari cengkeraman 

kolonial Belanda. Setelah persiapan selesai, ekspedisi Inggris dipimpin Kapten 

Salmond didampingi oleh Letnan Haslam (Komandan pasukan Sepoy), Samuel 

Garling (penguasa pelabuhan Bengkulu) dan dua orang raja Bengkulu (Raja 

Bangsawan dan Raden Arif) serta Raden Karim, seorang bangsawan Madura yang 

memihak Inggris (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; The Asiatic Journal, 

Pebruari 1819; Kemp, 1898: 265-268; Woelders, 1975: 98; Kemp, 1898: 265). 

Setelah beberapa hari berjalan mereka tiba di Muara Bliti 127 . Kehadiran 

mereka di sambut oleh utusan Sultan Najamuddin II. Utusan itu telah menyiapkan 

segala kebutuhan untuk melanjutkan perjalanan ke ibu kota Palembang, disertai 

tambahan pasukan. Selanjutnya, Salmond memutuskan untuk meninggalkan 

sebanyak 150-200 128 orang anggota pasukan di Muara Bliti di bawah pimpinan 

Letnan Haslam. Keputusan itu diambil Salmond karena adanya surat dari Raffles 

tertanggal 24 Juni 1818, yang menyatakan bahwa pihak Belanda telah 

126 

The Asiatic Journal (Pebruari 1819) menyebutkan bahwa surat yang 

dikirimkan oleh Raffles kepada sultan, tertanggal 21 Juni 1818. 

127 Muara Bliti adalah tempat yang sangat strategis antara Bengkulu dan 

Palembang. Di daerah inilah nantinya pada Nopember 1818 pasukan Inggris dan Belanda 

berhadapan langsung. Pertempuran tidak berlanjut karena pasukan Belanda memilih 

mundur kembali ke ibu kota Palembang. Lokasi ini sekarang berada di Kabupaten Musi 

Rawas. 

128 Menurut Kemp (1898: 268), serdadu sepoy yang ditinggalkan di Muara Bliti 

sebanyak 70-100 orang serdadu. 


159 

menyiapkan pasukan guna menghadang pasukan Inggris. Untuk itu, Raffles 

menginstruksikan agar Salmond memutuskan sendiri tindakan apa yang akan 

dilakukan selanjutnya. Atas dasar itu, Salmond memutuskan untuk bergerak ke 

ibu kota tanpa pengawalan guna menghindari terjadinya pergolakan. Selanjutnya, 

Salmond meneruskan perjalanan menelusuri Sungai Musi dengan pancalang 

selama delapan belas hari, bersama tiga orang penguasa pribumi, tiga orang 

serdadu Bugis dan 25 orang serdadu Sepoy (The Asitic Journal, Pebruari 1819; 

Kemp, 1898: 267-268). 

Pasukan Inggris tiba di ibu kota Palembang pada 4 Juli 1818. Mereka 

disambut langsung oleh Sultan Najamuddin II, tiga orang pangeran, tumenggung, 

rangga dan demang di gerbang keraton Kuto Lamo. Pada pertemuan itu Kapten 

Salmond menyerahkan surat Raffles dan bendera The Union Jack. Diakhir 

suratnya Raffles menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki apapun yang dapat 

diberikannya kepada Sultan kecuali bendera Inggris. Suatu simbol bahwa Raffles 

akan membela Sultan dari tekanan Belanda. Sesudah itu, bendera Inggris segera 

dikibarkan di keraton Sultan Mudo. Pengibaran bendera itu, menunjukkan Sultan 

Mudo mengakui persahabatan dan supremasi Inggris atas Palembang. Pada 

pertemuan itu, secara lisan Sultan Najamuddin II menyatakan bahwa dirinya tidak 

terikat perjanjian dengan pihak Belanda, dan ingin membuat kontrak baru dengan 

Inggris. Selanjutnya, disepakati untuk membuat suatu traktat kehormatan yang 

terdiri dari dua pasal. Pasal-pasal itu memuat tentang pernyataan bahwa Sultan 

Najamuddin II menerima perlindungan Inggris dan Inggris berjanji akan mengusir 

semua bangsa Eropa dari wilayah Palembang. Disebutkan pula bahwa Raffles dan 

Sultan Mudo sepakat untuk menerima pasukan Inggris dan Sultan Mudo akan 

menanggung seluruh biayanya. Pada kesempatan itu dibahas pula tentang kontrak 

dengan Belanda yang tidak diakui oleh Sultan Mudo. Sultan Mudo 

memperlihatkan kontrak tersebut kepada utusan Raffles. Berdasarkan pengamatan 

salah seorang anggota pasukan Salmond yaitu Samuel Garling, dinyatakan bahwa 

di dalam kontrak tersebut ditemukan kejanggalan yaitu tanda tangan Sultan Mudo 

berbeda dengan yang tertera di kontrak antara Sultan Mudo dan Inggris. Sultan 

Mudo menyatakan bahwa kontrak dengan Belanda adalah kontrak yang 

dipaksakan (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 5.1; Bataviaasch Courante, 26 


160 

Juni 1819, nomor 26; The Asitic Journal, Pebruari 1819; Woelders, 1975: 98; 

Kemp, 1898: 265-271). 

Ternyata hal itu merupakan ―cara‖ Sultan Mudo untuk mengingkari 

kontrak dengan Belanda. Sultan Mudo ingin menegaskan bahwa tanda tangan 

yang tertera di dalam kontrak dengan Belanda tidak sah. Hal itu karena tidak 

ditandatanganinya sendiri, berbeda dengan kontraknya dengan Inggris. 

Beberapa hari setelah keberangkatan pasukan pertama, sekitar 200 orang 

serdadu menyusul kesatuan Kapten Salmond 129 . Kesatuan itu tiba di daerah Muara 

Rawas bersamaan waktunya dengan merapatnya Kapten Salmond dan 

rombongannya di ibu kota Palembang pada 4 Juli 1818. Selanjutnya, kesatuan itu 

terus bergerak mencapai Bayo Lango. Di sana mereka berhenti sambil menunggu 

perkembangan selanjutnya dari Kapten Salmond (Stapel 1940: 170). 

Dengan adanya pasukan Inggris yang dipimpin oleh Kapten Salmond di 

ibu kota Palembang, Sultan Mudo mengirimkan utusan untuk memberitahukan hal 

tesebut kepada Muntinghe. Tidak lama berselang, Kapten Salmond juga mengutus 

Raden Karim dan Powell untuk menyerahkan surat Raffles kepada Muntinghe dan 

Komisaris Jenderal Belanda. Dalam suratnya yang ditulis pada 24 Juni 1818, 

Raffles menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Muntinghe terhadap 

Kesultanan Palembang tidak sah. Untuk itu, ia tidak akan menyerahkan Padang 

kepada Belanda, walaupun telah ditetapkan dalam Traktat London (1814), sampai 

masalah Palembang diselesaikan dengan baik 130 . Lebih lanjut Raffles menyatakan 

bahwa apa yang dilakukan oleh Muntinghe terhadap Palembang, menunjukkan 

bahwa ia telah mengabaikan isi perjanjian antara Belanda dan Inggris yang 

menyatakan bahwa raja Inggris menyerahkan Pulau Bangka kepada raja Belanda, 

dengan ketentuan pemerintah Belanda wajib melindungi status dan kedudukan 

Sultan Mudo yang berada di bawah perlindungan Inggris. Dengan demikian, 

pemerintah Belanda tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan 

129 Woelders menyatakan bahwa serdadu yang dikirimkan Raffles ke Palembang 

berjumlah 300 orang (1975: 98). 

130 Raffles menyerahkan Padang setelah dikeluarkannya surat Gubernur Jenderal Inggris 

pada 28 Agustus 1818 dan 6 November 1818 (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 


161 

Palembang. (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; Asiatic Journal, Pebruari 1819: 

210; Kemp, 1898: 265-268). Berbekal hal di atas, Raffles berjuang untuk 

melepaskan Palembang dari kekuasaan Belanda. 

Menghadapi tekanan Raffles, Muntinghe membalas surat Salmond dengan 

tawaran agar Salmond menemuinya di atas kapal Eendrach untuk membahas 

berbagai permasalahan. Undangan itu ditolak oleh Salmond dan hanya bersedia 

berurusan dengan Sultan Mudo. Pada hari itu telah terjadi kesepakatan antara 

Sultan Mudo dan Salmond untuk menaikkan bendera Inggris di keraton Sultan 

Mudo. Pengibaran bendera tersebut merupakan masalah serius dan 

membahayakan bagi Belanda. Menurut Muntinghe, pengibaran bendera tersebut 

menandakan bahwa Inggris tidak mengakui eksistensi Belanda atas Palembang. 

Kondisi ini tidak dapat ditolelir. Untuk itu, Muntinghe mengutus Kapten Zeni van 

der Wijck menemui Kapten Salmond guna mendapatkan jawaban atas surat 

sebelumnya. Menghadapi hal itu Salmond bersikukuh menyatakan bahwa 

kehadirannya di Palembang, semata-mata untuk bertemu dengan Sultan Mudo, ia 

tidak mendapat mandat untuk melakukan perundingan dengan Belanda. Terdapat 

tiga alasan Salmond menolak tawaran tersebut, pertama, tuntutan Muntinghe agar 

Salmond dan pasukannya segera meninggalkan Palembang kembali ke Bengkulu. 

Kedua, dalam perjalanan kembali ke Bengkulu, mereka harus berada dalam 

pengawalan pasukan militer Belanda sampai perbatasan Palembang-Bengkulu, 

dan ketiga, bendera Inggris harus segera diturunkan (The Asiatic Journal, Pebruari 

1819; The Asiatic Journal, IX, 1820: 451). 

Ketiga ketentuan tersebut, membuat Salmond merasa terhina. Pengawalan 

pasukan Belanda sampai perbatasan Bengkulu akan membahayakan, karena akan 

terjadi ―pertemuan‖ dua kekuatan di uluan antara pasukan Belanda yang 

mengawal pasukan Salmond dan pasukan Inggris yang menunggu di sana. 

Apabila hal itu terjadi, pertempuran tidak dapat dielakkan yang akan berdampak 

negatif bagi kedua bangsa. 

Menghadapi sikap Salmond, melalui surat balasannya Muntinghe 

menjelaskan secara rinci tentang hak Belanda sesuai isi Traktat London (1814) 

atas Kesultanan Palembang. Untuk itu, Inggris tidak berhak ikut campur dalam 

urusan Belanda dengan Kesultanan Palembang. Alasan lain adalah bahwa 


162 

berdasarkan kontrak antara Sultan Najamuddin II dan Komisaris Muntinghe pada 

23 Juni 1818 tentang hak Belanda atas Palembang. Menghadapi berbagai tuntutan 

Muntinghe, Salmond berdalih untuk menjawabnya pada keesokan harinya, namun 

permintaan itu ditolak oleh Kolonel Baker sebagai wakil Muntinghe. Dalam 

kondisi demikian, Salmond tetap bersikukuh pada pendiriannya. Menurutnya, 

Sultan Najamuddin II tidak perlu merasa terikat dengan Belanda, karena 

perjanjian antara Sultan Najamuddin II dan Komisaris Muntinghe terjadi atas 

dasar paksaan. Saat itu Sultan Mudo telah mengikat kontrak dengan Inggris dan 

berada di bawah perlindungan Inggris. Oleh karena itu, bendera Inggris tidak 

boleh diturunkan kecuali dengan kekerasan (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; 

Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; Stapel, 1940: 171; Kemp, 1898: 272- 

273). 

Saat itu adalah masa kritis bagi kedua wakil dari bangsanya masingmasing 

(Komisaris Muntinghe dan Kapten Salmond), khususnya bagi Muntinghe. 

Sebagai orang yang mendapat kuasa penuh dari Batavia, Muntinghe takut terjadi 

krisis internasional karena melibatkan bangsa besar (Inggris). Akan tetapi, kondisi 

yang ada tidak dapat dibiarkan. Keberadaan pasukan Inggris di wilayah kekuasaan 

Belanda akan mengakibatkan kerusuhan dan konflik. Patokan yang dipegang oleh 

Muntinghe adalah kontrak yang telah ditandatangani pada 23 Juni 1818. Atas 

dasar itu Muntinghe bertindak untuk mengakhiri ketidakpastian dan ketegangan. 

Ia memerintahkan Kapten Zeni Van der Wijck untuk memblokade jalan keluar 

dari keraton. Seratus orang anggota pasukan Sultan Tuo dan Raja Akil 131 

menduduki pintu gerbang keraton. Langkah selanjutnya adalah menyiagakan 

kapal perang Eendracht di depan keraton. Kondisi itu memaksa Sultan Mudo 

menurunkan bendera Inggris pada saat matahari terbenam. Dalam kondisi 

terdesak, Salmond menuntut agar pasukan gabungan Belanda dan Sultan Tuo 

ditarik mundur, namun tuntutan itu ditolak Muntinghe. Sebaliknya, ia memaksa 

agar senjata dan amunisi yang dimiliki pasukan Salmond harus diserahkan. 

Selanjutnya, pasukan Inggris harus berada di bawah ―perlindungan pemerintah 

131 Sumber The Asiatic Journal (Pebruari 1819) menyebutkan bahwa keraton 

Sultan Najamuddin II dikepung oleh banyak serdadu, yang terdiri dari orang-orang 

Belanda, orang-orang Sultan Tuo dan orang-orang Siak. Jumlahnya mencapai sekitar 

tujuh ratusan orang. 


163 

Belanda‖ dengan jaminan akan diperlakukan secara terhormat (ANRI, Bundel 

Palembang No. 5.1; Bataviaasche Courant, 26 Juni 1819, nomor 26; Kemp, 1900: 

387-388; Kemp, 1898: 269-274; Stapel, 1940: 171). 

Pada saat itu Salmond tidak mempunyai pilihan lain, apabila ia menolak, 

pihak Belanda akan melakukan tindakan kekerasan. Malam itu itu terjadi saling 

protes antara Muntinghe dan Salmond. Di satu sisi, Salmond mempermasalahkan 

keabsahan perjanjian antara Muntinghe dan Sultan Mudo yang terjadi pada 23 

Juni 1818, sedangkan di sisi lain Muntinghe melancarkan ancaman untuk 

menyerang Salmond dan pasukan. Walaupun demikian, Muntinghe tetap 

memberikan peluang lain berupa penawaran agar Salmond menyerahkan diri 

untuk selanjutnya akan dikembalikan ke Bengkulu. Akan tetapi, tetap belum 

menemukan kesepakatan, karena Salmond bersikukuh untuk tidak meninggalkan 

Palembang. Akhirnya, Muntinghe memutuskan untuk mengirim Kapten Van der 

Wijck ke keraton. Pada pukul 03.00, 5 Juli 1818 kesatuan Belanda memasuki 

keraton di saat Salmond sedang tidur. Dalam versi Salmond disebutkan, bahwa 

pagi itu (03.30) dirinya kedatangan tiga orang perwira Belanda dan sekelompok 

pasukan bersenjata. Mereka menyodorkan surat dari Muntinghe, yang isinya 

memuat tentang tawaran darinya agar Salmond bersedia menyerahkan senjata. 

Jika, tawaran itu diterima oleh Salmond, Muntinghe akan menyambutnya dengan 

tangan terbuka. Semua kebutuhan mereka akan dipenuhi. Muntinghe 

menawarkan rumah kediamannya sebagai tempat tinggal Salmond sementara, dan 

menyiapkan perahu-perahu untuk mengangkut anggota pasukan Inggris. Akan 

tetapi, Salmond menolak tawaran tersebut dan menyatakan akan mengurangi 

pasukannya. Melihat kondisi tersebut, Kapten Van der Wijck memutuskan untuk 

merampas semua senjata pasukan Inggris. Tindakan tersebut mendapat protes 

keras dari Salmond dengan mengatakan bahwa mereka adalah utusan dari bangsa 

besar yang terhormat. Akibatnya, senjata-senjata itu segera dikembalikan kepada 

pasukan Salmond. Hal itu sesuai dengan laporan Kapten Salmond kepada Raffles 

pada 6 Juli 1818. Akhirnya, pasukan Inggris terpaksa meninggalkan keraton 

Sultan Mudo dengan pengawalan militer. Dengan demikian, ―fungsi politik‖ 

Kapten Salmond di wilayah Palembang berakhir (The Asitic Journal, Pebruari 

1819; Kemp,1898: 274-276; Kemp, 1900: 390). 


164 

Kondisi kritis itu berakhir, karena Salmond tidak mempunyai pilihan lain. 

Pasukan yang dibawanya sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan gabungan 

Belanda dan Sultan Tuo, sedangkan Sultan Mudo tidak memiliki kekuatan yang 

kuat. Bertahan berarti akan menerima kekerasan dari pasukan Belanda. Di pihak 

Belanda, sebagai pimpinan pada waktu itu Muntinghe harus berhati-hati karena 

Salmond dan pasukannya adalah wakil Raffles, yang berarti wakil bangsa Inggris. 

Apabila penanganannya dengan kekerasan, akan menimbulkan masalah bagi 

kelangsungan hubungan kedua negara induk (Belanda dan Inggris). 

Dengan berakhirnya ―drama‖ di keraton Kuto Lamo, para penghuni 

keraton lainnya segera meninggalkan keraton. Para tokoh yang terlibat dalam 

penyambutan terhadap Salmond dan pasukannya ditangkap. Meskipun demikian, 

pasukan Muntinghe tidak melakukan pengepungan terhadap keraton. Apabila itu 

dlakukan, akan memancing kemarahan ummat Islam yang keesokan harinya akan 

memulai ibadah Puasa Ramadhan. Untuk mengindarkan hal-hal yang tidak 

diinginkan, Sultan Mudo dan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang terdapat 

di dalam keratonnya dengan pengawasan yang ketat. Sementara itu, Sultan Tuo 

memperoleh keuntungan karena tanah-tanah yang menjadi milik Sultan Mudo 

sesuai kontrak 23 Juni 1818, dialihkan kepadanya. Dengan demikian, kekuatan 

Sultan Tuo semakin besar (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; The Asitic Journal, 

Pebruari 1819; Kemp, 1898: 275; Kielstra, 1892: 92). 

Sejak itu, Sultan Badaruddin II berkuasa atas wilayah peninggalan Sultan 

Najamuddin II. Untuk membantu tugas-tugasnya sultan mengangkat adiknya 

Pangeran Arya Kusuma sebagai Adipati, sehingga di Kesultanan Palembang 

terdapat dua orang yang menjabat sebagai Adipati yaitu Adipati Tuo dan Adipati 

Mudo (Woelders, 1975: 100). Peristiwa tersebut menjadi sejarah bagi Kesultanan 

Palembang, karena belum pernah terjadi sebelumnya terdapat dua orang adipati di 

kesultanan itu. Hal itu terjadi karena kedua adik Sultan Tuo dan Sultan Mudo itu 

tidak memihak kepada Sultan Mudo, padahal Pangeran Adipati Tuo adalah 

Adipati Sultan Mudo. 

Setelah tiga hari menjadi ―tamu‖ Komisaris Muntinghe, Kapten Salmond 

dan pasukannya sepakat meninggalkan Palembang kembali ke Bengkulu melalui 

Batavia. Sebelumnya Komisaris Muntinghe menawarkan dua pilihan untuk 


165 

kembali ke Bengkulu, jalur darat atau laut. Salmond memilih lewat laut, karena 

sulitnya jalur darat, sebagaimana yang mereka tempuh beberapa waktu 

sebelumnya dari Bengkulu ke Palembang. Pada Rabu sore, 8 Juli 1818 mereka 

menumpang kapal The Sea Horse 132 , yang disewa dari orang Arab seharga f 1000. 

Dalam pelayaran itu mereka berlabuh di Muntok pada 11 Juli 1818, untuk 

selanjutnya pada 17 Juli 1818 berlayar menuju Batavia. Tiba di sana pada Sabtu, 1 

Agustus 1818 (Kielstra, 1892: 91; Kemp, 1898: 276). 

Sesampainya rombongan Kapten Salmond di Batavia, segala kebutuhan 

mereka khusus diurus oleh J.C. Baud selaku Sekretaris pemerintah pada waktu itu. 

Di sana mereka diperlakukan istimewa dan ditempatkan di penginapan 

Weltevreden 133 . Semua itu dilakukan untuk memberikan kesan yang baik kepada 

pasukan Inggris. Baud membebaskan mereka untuk menentukan tanggal 

keberangkatan kembali ke Bengkulu, namun yang terjadi justru Slamond 

menuntut agar dikembalikan ke Palembang. Alasan yang dikemukakannya adalah 

untuk menuntaskan tugasnya di sana. Suatu permintaan yang tidak mungkin 

dikabulkan oleh pemerintah Belanda di Batavia. Pilihan yang diberikan adalah ke 

Bengkulu. Akhirnya, Kapten Salmond menyerah dan memutuskan untuk kembali 

ke Bengkulu melalui jawaban tertulis pada 7 Agustus 1818, setelah selama tiga 

pekan di Batavia. Beberapa hari kemudian, Salmond dan pasukannya berangkat 

ke Bengkulu 134 dengan kapal Junnon, di bawah pimpinan Kapten Nalbrow 

(Kemp, 1898: 277-278; The Asiatic Journal, IX, 1820: 451). 

132 Menurut Kemp (1900: 421), kapal yang digunakan adalah Zeepaard. 

133 Weltevreden adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda yang dibangun oleh 

Daendels (1809). Konsep pembangunannya menyerupai kota-kota lama di Hindia 

Belanda. Ditandai dengan bangunan dan halaman luas. Bentuk bangunan umumnya 

merupakan perpaduan gaya Eropa dan nusantara (Gunawan, 2010: 42-43). 

134 Dalam surat terakhirnya yang ditulis di Weltevreden pada 18 Agustus 1818, Salmond 

menyampaikan protes keras dari Raffles atas perlakuan Muntinghe terhadap dirinya dan 

rombongan yang merupakan wakil resmi pemerintah Inggris di Palembang. Menurutnya, tindakan 

itu tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dibenarkan karena pemerintah Belanda telah 

melanggar hak-hak dan kesepakatan yang dibuat antara pemerintah Inggris dan Sultan Najamuddin 

II. Lebih lanjut, dikatakan bahwa sistem politik Belanda hanya mengutamakan kepentingannya 

sendiri tidak menghormati kepentingan Inggris. Akan tetapi, Salmond juga mengakui perlakuan 

baik yang mereka terima dari pemerintah Belanda, sebagaimana pengakuannya dalam surat yang 

ditujukan kepada Raffles, yang dikirimkannya melalui jalur darat dari Palembang. (The Asiatic 

Journal, Pebruari 1819) 


166 

Dengan demikian, perjalanan panjang pasukan Inggris di bawah komando 

Kapten Salmond berakhir dengan kembalinya mereka ke Bengkulu. Sementara 

itu, sesuai laporannya ke Batavia pada 10 Juli 1818, Muntinghe mendapat pujian 

dari Gubernur Jenderal van der Capellen, atas strategi yang telah diambilnya 

dalam menangani masalah ekspedisi Inggris. Capellen juga menyetujui keinginan 

Muntinghe untuk memperluas wilayah kekuasaan di Palembang. Yang menarik 

dari laporan itu, adalah pernyataan Muntinghe bahwa sesungguhnya dirinya sudah 

menyadari sifat ambisius Sultan Tuo. Dinyatakan pula bahwa Sultan Tuo adalah 

sultan yang selalu ingin membalas dendam kepada Belanda, dan keinginan itu 

mendapat dukungan dari menantunya yaitu Pangeran Kromodirejo. Akan tetapi, 

semuanya itu dapat diredam sehingga tidak membahayakan kedudukan Belanda di 

Palembang. (Bataviaasche Courant, 26 Juni 1819, nomor 26). 

Dengan ditangkap dan dibawanya pasukan Inggris ke Batavia, Raffles 

memprotes tindakan tersebut, dengan cara menyebarluaskan peristiwa tersebut 

melalui media-media Eropa pada 12 Agustus 1818. Raffles berharap gubernur 

jenderal Inggris di Calcutta dan London segera bertindak terhadap Muntinghe 

yang menduduki Bangka. Raffles bersikukuh bahwa masalah Bangka belum 

selesai, karena keputusan tentang pulau tersebut merugikan Inggris. Ini semua 

merupakan wujud nyata atas penolakan Raffles terhadap Traktat London (1814). 

Selanjutnya, Raffles juga mengajukan protes kepada Batavia. Menurutnya, 

pemerintah Belanda harus secepatnya keluar dari Palembang. Demi mewujudkan 

keinginannya, Raffles dukungan dari rakyat Inggris melalui media massa. 

Dukungan itu sangat diperlukan, dengan harapan rakyat Inggris akan marah dan 

menuntut pengembalian pulau yang sangat berharga itu. Begitu pentingnya 

masalah Palembang, sehingga permasalahan itu dibahas di Parlemen Inggris dan 

dimuat di surat kabar Inggris. Artikel itu dimuat kembali oleh Javasche Courant 

26 Juni 1819 nomor 26. Sengketa antara Inggris dan Belanda mengenai 

Palembang menyebabkan hubungan baik antara kedua negara Eropa jadi 

terganggu. Sesungguhnya, masalah itu tidak menyangkut prinsip yang mendasari 

Traktat London (1814). Akan tetapi pelaksanaannya melibatkan kehormatan 

politik dan kehormatan negara bagi kedua bangsa tersebut (ANRI, Bundel 



167 

Menghadapi manuver Inggris, pemerintah Belanda sejak awal Agustus 

1818 telah berulang kali mengajukan keberatan terhadap Raffles. Dikatakan 

bahwa Raffles menyandang gelar yang tidak sesuai dengan jabatannya, karena 

faktanya Raffles tidak memiliki kekuasaan politik. Besarnya wewenang Raffles 

tidak berbeda dengan Siddon yang sebelumnya telah berkuasa sebagai residen 

Inggris di Bengkulu. Raffles juga dituding ikut campur dalam masalah Pulau 

Belitung yang bukan haknya, sehingga pihak Belanda tidak lagi menghormatinya. 

Menanggapi serangan-serangan gencar dari pihak Belanda, Raffles membalasnya 

melalui surat pada 15 Agustus 1818. Raffles berkilah bahwa dirinya mempunyai 

kewajiban mengamankan kepentingan Inggris di Hindia Timur. Oleh sebab itu, 

dia menuntut pemerintah Belanda bertanggungjawab atas tindakan mereka di 

Palembang dan usaha Belanda menduduki Pulau Belitung. Pulau itu tidak 

termasuk dalam pasal 2 Traktat London (1814) 135 , sehingga Raffles menganggap 

Pulau Belitung tetap menjadi milik Inggris (ANRI, Bundel Palembang No. 67; 

Javasche Courant 26 Juni 1819 nomor 26; Kemp, 1900: 400-404; Kemp, 1898: 

256; Stapel, 1940: 155-156). 

Tampaknya berbagai usaha yang ditempuh oleh Raffles tidak berhasil. 

Pengakuan jujur Kapten Salmond atas tindakan manusiawi yang mereka terima, 

selama berada di bawah perlindungan Belanda di Palembang dan Batavia (Juli- 

Agustus 1818), berhasil mematahkan semua tuduhan Raffles. Pengakuan itu 

melemahkan provokasi Raffles, sehingga setelah laporan tentang ekspedisi Inggris 

ke Palembang tiba di Calcutta, Gubernur Jenderal Lord Moira mencela tindakan 

Raffles yang dianggapnya timpang. Akibatnya, Lord Moira mengeluarkan 

instruksi pada 10 Oktober 1818 yang memerintahkan Salmond dan pasukannya 

segera kembali ke Bengkulu. Walaupun pada kenyataannya Kapten Salmond dan 

pasukannya telah kembali ke Bengkulu pada Agustus 1818 (Kemp, 1898: 277- 

279). Peristiwa itu menempatkan posisi Belanda makin kuat di Palembang. 

Sebaliknya, Raffles harus mengakui bahwa dirinya tidak mendapat dukungan dari 

atasannya di India. 

135 Nama Pulau Belitung tidak disebutkan dalam pasal 2 tersebut, sehingga 

Inggris menganggap pulau itu tidak termasuk dalam Traktat London (1814) (ANRI, 

Bundel Palembang No, 67). 


168 

Dikirimnya Salmond dan pasukannya menuju Batavia, bukan berarti 

masalahnya selesai. Muntinghe menyadari betul bahwa masih banyak pasukan 

Inggris yang ditinggalkan di daerah uluan. Membiarkan mereka berarti bagaikan 

duri dalam daging, ada kekuatan asing di ―wilayah‖ Belanda. Untuk itu, langkah 

yang diambil oleh Muntinghe adalah memperkuat pertahanan ibu kota dari 

serangan pasukan susulan pasukan Inggris yang masih berada di uluan. 

Kepemimpinan pertahanan diserahkan kepada Letnan laut Fabritius. Selanjutnya, 

Fabritius menyiapkan dua kapal meriam, dua perahu dengan sepuluh orang 

serdadu Eropa. Sultan Tuo juga menyediakan tiga perahu pancalang (salah 

satunya perahu bersenjata), beberapa mentri-mentri dan pangeran. Mereka siaga 

dalam jarak setengah mil dari muara Sungai Musi. Di saat yang sama Muntinghe 

mengirim Raja Akil dan dua orang mantri Sultan Tuo ke uluan. Tugas mereka 

adalah menyampaikan perintah tertulis dari Muntinghe dan Sultan Tuo agar 

penduduk di sana tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada 

pasukan Inggris (Kemp, 1900: 420-421; Woelders, 1975: 182). 

Perintah itu penting dilakukan, karena tanpa bantuan dari penduduk 

setempat akan sulit bagi pasukan Inggris untuk bertahan di daerah tersebut. 

Pasukan Inggris akan dihadapkan pada masalah kekurangan bahan makanan, 

perahu dan kuli yang akan mengangkat dan mendayung barang-barang kebutuhan 

mereka. Dengan demikian, dukungan penduduk sangat menentukan kelangsungan 

suatu ekspedisi. 

Di mata Muntinghe, keberadaan pasukan Inggris di bawah pimpinan 

Letnan Haslam yang masih di Muara Bliti membahayakan posisi Belanda di 

Palembang. Bertolak dari hal itu, Muntinghe memutuskan untuk mengerahkan 

kekuatan senjata. Ekspedisi yang dikirim ke uluan terdiri dari enam puluh orang 

serdadu Eropa dari pasukan garnisun, dan awak kapal Eendracht. Sementara itu, 

Sultan Tuo juga menyiapkan dua ratus orang pasukan bersenjata, enam puluh 

sampai tujuh puluh orang serdadu pribumi di bawah kendali Raja Akil dan dua 

pucuk meriam. Selain itu, dari Pulau Bangka juga dikerahkan kapal-kapal 136 . Pada 

136 Dengan pengerahan kapal-kapal tersebut, mengakibatkan pulau itu tidak 

memiliki pertahanan laut. Kondisi itu diperparah karena janji-janji pemerintah pusat 

di Batavia untuk mengirimkan bala bantuan tidak kunjung tiba di sana (surat Residen 

Smissaert pada 30 Juli 1818 kepada Laksamana Wolterbeek, dalam Kemp, 1900: 424). 


169 

12 Juli 1818 pasukan bergerak menuju Muara Bliti, selama dua belas hari. Berarti, 

pasukan itu tiba di Muara Bliti pada 24 Juli 1818. Pada 23 Juli 1818 Muntinghe 

mengutus juru tulis de Groot, untuk menyerahkan suratnya kepada Letnan Haslam 

dan Raffles, sekaligus menyelidiki situasi dan kondisi di sana. Setiba de Groot di 

Muara Bliti, daerah telah ditinggalkan oleh pasukan Inggris. Agaknya, mereka 

tergesa-gesa meninggalkan daerah itu, terbukti dari sisa-sisa makanan yang 

mereka tinggalkan. Ditemukan juga empat dayung dan tiga meriam besar dari 

tembaga. Beberapa hari kemudian ditemukan pula dua peti amunisi dan peluru 

(ANRI, Bundel Palembang No. 66.1; Kemp, 1898: 280-281; Kielstra, 1892: 91- 

92). 

Di ujung Muara Bliti, pasukan Bengkulu juga meninggalkan empat puluh 

karung beras. Tindakan tersebut ditempuh guna menghindarkan diri dari pasukan 

Belanda. Kondisi itu diperparah karena mereka sulit mendapatkan kuli untuk 

mengangkut barang-barang kebutuhan ekspedisi. Akibatnya, mereka memaksa 

penduduk dengan cara kekerasan (todongan senjata atau kurungan). Akan tetapi, 

cara itu tidak banyak berhasil, sehingga serdadu-serdadu Sepoy terpaksa 

merangkap sebagai kuli. Kekerasan yang mereka lakukan terhadap penduduk 

menyebabkan munculnya perlawanan, terbukti dengan ditemukannya serdadu 

Sepoy di Rejang yang telah dipancung kepalanya (Kemp, 1900: 423). 

Sepeninggal Kapten Salmond, pasukan yang ditinggalkannya bergerak 

menuju ibu kota Palembang dan berlabuh di Boya Lango. Sebelumnya, pada 4 

Juli 1818 (11.00) Kapten Salmond telah mengirimkan surat kepada Letnan 

Haslam dan Raffles. Dalam suratnya Salmond meminta agar Haslam tidak 

melanjutkan perjalanan ke Palembang. Disarankannya agar mereka segera 

kembali ke Muara Bliti sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Raffles. 

Dalam suratnya, ia menggambarkan kesiapan pasukan Palembang untuk 

menyambut kehadiran pasukan Inggris, dengan menempatkan kapal perang di 

depan keraton. Sebelum pasukan itu mundur ke Muara Bliti, mereka telah 

mendengar bahwa pasukan Kapten Salmond telah tertangkap. Pada 6 Juli 1818 

kembali Kapten Salmond mengirim surat kepada Letnan Haslam dan tetap 

menuntut mereka secepatnya mundur ke Muara Bliti. Melihat situasi pada waktu 

itu, Salmond meragukan surat yang dikirimkannya sampai ke tangan Letnan 


170 

Haslam (Kemp, 1900: 420). Itu semua menunjukkan betapa genting situasi pada 

waktu itu. Tampaknya Kapten Salmond menyadari kesiapan pasukan Belanda 

untuk menghadang pasukan Inggris apabila mendekati ibu kota Palembang. 

Menyadari hal itu, Letnan Haslam segera membawa pasukannya mundur 

ke Muara Bliti. Pada saat itu mereka juga dihadapkan pada kondisi kekurangan 

dana dan bahan makanan. Dalam perjalanan di Sukarame (sebelum Muara Bliti), 

pasukan Inggris menghasut penduduk setempat untuk melakukan pemberontakan 

terhadap para depati setempat. Tujuannya agar penduduk mendukung keberadaan 

mereka. Akibatnya, terjadi pemberontakan yang didukung oleh pasukan Inggris. 

Dalam peristiwa itu seorang serdadu Inggris terbunuh dan tiga serdadu lainnya 

mengalami luka parah. Insiden tersebut menyebabkan beberapa Pangeran, Mantri 

Sultan Mudo dan para yang sudah bergabung dengan pasukan Inggris sejak 

pasukan Salmond tiba di Muara Bliti mengundurkan diri. Dengan demikian, 

pasukan Inggris mengalami banyak kesulitan, antara lain kekurangan anggota 

pasukan dan tenaga pendayung. Dalam kondisi serba kekurangan, Haslam 

berhasil membawa pasukan mencapai Muara Bliti (ANRI, Bundel Palembang No. 

66.1). Tampaknya pasukan Inggris tidak memperhitungkan adanya hubungan 

emosional antara pasukan Sultan Mudo dan para depati dengan penduduk uluan. 

Akibatnya, fatal bagi kekuatan pasukan Inggris di sana. 

Di Muara Bliti mereka menantikan berita lebih lanjut dari Salmond, 

namun apa yang mereka tunggu tidak pernah datang. Mereka tidak mengetahui 

bahwa Salmond dan pasukannya telah dikirim ke Batavia (8 Juli 1818). Hal itu 

dapat dilihat dari surat yang dikirimkan oleh salah seorang serdadu Inggris yaitu 

Robert Bogle pada 12 Juli 1818 137 . Dalam suratnya Bogle menyampaikan bahwa 

mereka telah berada di Bliti selama dua belas hari, dan terus menunggu berita dari 

Salmond. Mereka juga menyatakan keinginan untuk sampai di ibu kota 

Palembang. Kenginan itu tidak dapat diwujudkan tidak mereka tidak memiliki 

perahu atau rakit, bahan makanan dan uang. Dalam keadaan seperti itu memaksa 

mereka ―meminta‖ beras, kambing, ayam dan barang kebutuhan lainnya kepada 

penduduk setempat. Akibatnya kehadiran mereka membuat penduduk setempat 

137 Pasukan Letnan Haslam memaksa Jenang Bliti ke ibu kota Palembang untuk 

untuk menyerahkan surat Bogle dan Raffles (tertanggal 24 Juni 1818) kepada Salmond 

(Kemp, 1900: 421-422) 


171 

merasa terganggu (Kemp, 1900: 421-422). Keberadaan pasukan Inggris di Muara 

Bliti, menyebabkan penduduk setempat merasa tidak nyaman. Hal itu akan 

merugikan pasukan Inggris, karena mereka tidak akan mendapat dukungan dari 

penduduk. Padahal dukungan penduduk setempat sangat mereka butuhkan, 

mengingat mereka tidak dapat mempertahankan hidup tanpa bahan makanan yang 

hanya dapat diperoleh dari penduduk. 

Mengetahui pasukan dari Palembang mendekati lokasi kediaman mereka, 

pasukan Inggris secepatnya meninggalkan lokasi tersebut menuju perbatasan 

Palembang-Bengkulu. Sementara itu, Muntinghe juga sudah menerima kabar 

tentang keberadaan pasukan Inggris yang telah meninggalkan Muara Bliti empat 

hari sebelumnya. Sesampainya di Muara Bliti, Muntinghe memutuskan untuk 

menghentikan pengejaran terhadap pasukan Inggris. Muntinghe justru mengambil 

kebijakan untuk mengirimkan dua peti amunisi milik pasukan Inggris yang 

tertinggal. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan sikap tidak bermusuhan dari 

pasukan yang dipimpinnya (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1). 

Muntinghe sangat menyadari dengan siapa ia berhadapan yaitu Inggris, 

kerajaan besar Eropa yang sebelumnya menguasai wilayah Palembang. Apabila 

Muntinghe terus mendesak pasukan Inggris, dikhawatirkan seluruh Bengkulu 

akan bergolak. Muntinghe juga dihadapkan pada lemahnya kekuatan militer dan 

kekuasaan Belanda yang baru ditegakkan di wilayah Palembang. Untuk itu, 

Muntinghe melakukan pendekatan terhadap penduduk uluan khususnya ulu Musi. 

Semua itu dilakukan agar mendapat dukungan dari penduduk. Muntinghe 

berharap daerah Musi tetap mendukung mereka sekalipun daerah ini telah 

ditinggalkan kembali ke ibu kota Palembang (Kemp,1900: 422). 

Langkah yang diambil oleh Muntinghe dalam menghadapi ancaman 

serupa dari Inggris, pada 24 Juli 1818 Muntinghe mengirimkan surat peringatan 

kepada Haslam dan Raffles. Surat itu juga sebagai balasan atas surat Raffles 138 . Di 

dalam suratnya kepada Raffles, Muntinghe menyatakan bahwa berita tentang 

rencana kunjungan Raffles ke Kesultanan Palembang telah menyebabkan 

138 Dalam suratnya, Raffles menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan 

Muntinghe. Menanggapi permintaan tersebut, Muntinghe memutuskan untuk bertemu Raffles di 

Kosambi (dekat perbatasan Palembang-Bengkulu), namun pertemuan itu tidak pernah terwujud 

(Kemp, 1900: 396,400). 


172 

penduduk merasa ketakutan, sehingga penduduk meninggalkan dusun-dusun 

mereka memasuki hutan. Surat kedua yang ditujukan kepada Haslam, Muntinghe 

menawarkan bantuan demi kelancaran pasukan Inggris kembali ke Bengkulu. 

Semakin cepat pasukan Inggris meninggalkan daerah perbatasan, berarti posisi 

Belanda di Palembang semakin terjamin. Akan tetapi, surat balasan dari Raffles 

dan Haslam tidak kunjung tiba, walaupun Muntinghe telah menunggu selama lima 

belas hari. Menurut Muntinghe, semua itu mengindikasikan bahwa pasukan 

Inggris belum keluar dari perbatasan Palembang. Oleh karena itu, Komisaris 

Muntinghe menyesali sikapnya yang terlalu lunak terhadap pasukan Inggris. 

Seharusnya ia lebih bersikap tegas terhadap pasukan Inggris, demi tercapainya 

keamanan di wilayah uluan. Di samping itu, selama di daerah Muara Bliti, 

pasukan Belanda dihadapkan pada kondisi berat yaitu cuaca yang panas dan 

udara yang sangat lembab. Kondisi itu menjadi masalah berat bagi pasukan 

Belanda khususnya serdadu Eropa (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1). 

Akhirnya, Muntinghe memutuskan untuk meneruskan perjalanan hingga 

perbatasan Bengkulu guna memastikan keberadaan pasukan Inggris. Sebelum 

mereka berangkat pada 10 Agustus 1818, empat orang Depati Rejang 

menyerahkan dua surat dari Raffles, dan balasan surat dari Haslam kepada 

Muntinghe. Dalam jawabannya yang ditulis di Kosambi 139 , pada 5 Agustus 1818, 

Haslam menyampaikan ucapan terimakasih atas kiriman paket yang disertai surat 

dari Muntinghe. Pada kesempatan itu, Haslam juga menyampaikan tentang 

perlunya membina hubungan damai antara kedua pemerintahan. Akan tidak ada 

pernyataan tegas yang menyatakan bahwa mereka segera keluar dari wilayah 

Palembang. Hal itu penting bagi Muntinghe, karena pernyataan itu yang ditunggutunggu 

oleh Muntinghe selama berada di uluan. Kekecewaan Muntinghe sedikit 

terobati dengan adanya pernyataan empat Depati Rejang di depan ahli bedah 

klas-2 Bastijn dan juru tulis van de Weteringebuis bahwa Haslam, Raja Brahim 

dan semua serdadu Inggris siap melewati perbatasan Rejang untuk kembali ke 

Bengkulu. Pernyataan itu disambut antusias oleh Muntinghe. Ia merasa lega 

139 Kosambi adalah dusun terdekat dengan Pulo Geta, Pulo Geta terletak di 

lereng Bukit Barisan, sebagian penduduk menganggapnya masuk wilayah Bengkulu, akan 

tetapi sebagian lain menempatkannya berada di wilayah Kesultanan Palembang (ANRI, 

Bundel Palembang No. 66.1). 


173 

karena ancaman terhadap Belanda dan Palembang akan segera berakhir (ANRI, 

Bundel Palembang No. 66.1; Kemp, 1898: 281-282; Kielstra, 1892: 92). 

Muntinghe penasaran ingin membuktikan sendiri kebenaran berita 

tersebut. Ia bermaksud untuk menancapkan bendera Belanda di perbatasan 

Palembang-Bengkulu, sebagai bukti bahwa daerah tersebut telah berada di bawah 

perlindungan Belanda. Akan tetapi, keinginan itu terpaksa ditunda karena, 

pertama, Muntinghe belum meminta izin pada pemerintah pusat di Batavia. 

Kedua, jalan-jalan dari Muara Bliti sangat rusak, sehingga menyulitkan mereka 

untuk melaluinya dengan peralatan seadanya. Hal lain yang sangat mengganggu 

adalah kondisi kesehatan Muntinghe yang tidak memungkinkan mereka 

melanjutkan perjalanan. Ketiga, Muntinghe takut penduduk di Muara Klingi dan 

Muara Bliti melarikan diri kembali ke hutan, karena adanya ekspedisi yang 

mereka lancarkan. Muntinghe menginginkan hubungan baik yang telah terbina 

dengan penduduk setempat tetap dipertahankan. Sebelumnya, Muntinghe telah 

mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan para serdadu dan semua yang 

terlibat dalam ekspedisi ke Muara Bliti bersikap bersahabat, tenang dan sabar 

terhadap penduduk. Diharapkan agar setelah daerah ini ditinggalkan, tidak terjadi 

permusuhan antara penduduk setempat dan serdadu Belanda yang akan 

ditinggalkan. Muntinghe menjaga dengan hati-hati hubungan baik yang telah 

terjalin. Apabila usaha tersebut gagal, kemungkinan besar penduduk setempat 

tidak akan menepati janji mereka untuk menanam tiga sampai empat ribu pohon 

lada di tiap dusun (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1; Kemp, 1898: 284). 

Pemerintah Belanda di Batavia telah menyadari pentingnya memperkuat 

pertahanan militer di Palembang. Untuk itu, pada 4 Juli 1818 Gubernur Jenderal 

mengeluarkan instruksi kepada Wolterbeek untuk memperkuat pasukan di 

Palembang, dan memberantas para perompak di Selat Bangka. Sesuai dengan 

instruksi yang diterimanya, Wolterbeek bergerak memimpin armada menuju 

Palembang. Kesatuan itu tiba di sana pada akhir Juli 1818, namun bantuan yang 

ditawarkan oleh Woltebeek ditolak oleh Muntinghe. Selanjutnya, Wolterbeek 

segera meninggalkan Palembang. Pada 5 Agustus 1818, ia menerima surat dari 

komandan Bakker yang mengabarkan tentang kondisi di ibu kota Palembang yang 

aman. Dikatakan bahwa pengawasan keamanan dikendalikan oleh pasukan 


174 

gabungan Belanda dan Sultan Tuo. Selanjutnya, setelah meyakini kondisi 

keamanan di uluan sudah bagus, Muntinghe memutuskan kembali ke ibu kota 

Palembang, dan tiba di sana pada 16 Agustus 1818. Muntinghe membatalkan 

rencananya untuk menduduki Muara Bliti secara permanen, yang berarti harus 

meninggalkan sebagian serdadunya di sana, sedangkan pada saat itu ibu kota 

Palembang membutuhkan bantuan militer mengamankannya. Hal itu tidak dapat 

dilepaskan dari berubahnya perimbangan kekuatan pascaturunnya Sultan Mudo. 

Sultan Mudo, beberapa pangeran dan bekas mantri yang memihak Sultan Mudo 

harus terus diawasi, sehingga perlu penambahan serdadu di garnisun Palembang 

(ANRI, Bundel Palembang No. 66.6) 

Keberhasilan ekspedisi yang dipimpin oleh Muntinghe menyebabkan 

posisi Belanda di Palembang semakin mantap. Pemerintah pusat menyampaikan 

penghargaan atas keberhasilan tersebut. Sementara itu, setibanya Wolterbeek di 

Batavia, ia menerima surat dari Muntinghe yang memintanya untuk mengirimkan 

bantuan militer sebanyak 25-30 orang serdadu. Tampaknya, setelah menolak 

tawaran bantuan dari Wolterbeek, Muntinghe menyadari perlunya menambah 

kekuatan militer baik di ibu kota Palembang maupun di uluan. Tentunya, hal itu 

tidak terlepas dari keinginannya untuk memperkokoh posisi Belanda di 

Palembang. Untuk itu, Muntinghe kembali meminta tambahan kekuatan militer 

sebanyak 1000-1200 orang. Muntinghe serdadu kepada pemerintah pusat di 

Batavia. Pasukan sebesar itu akan ditempatkan di empat lokasi, yaitu: pertama, di 

perbatasan Rawas akan ditempatkan sebanyak dua ratus orang serdadu, yang 

dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang dari Jambi. Kedua, di Lintang atau 

Kikim disiagakan sebanyak dua ratus sampai 250 orang untuk menghadang orangorang 

Pasumah. Ketiga, di ibu kota Palembang ditempatkan 450 orang serdadu, 

dan keempat, di perbatasan Bengkulu, Rejang, Sungai Ogan dan Sungai Komering 

(Kurungan Nyawa), ditempatkan 350 orang serdadu (ANRI, Bundel Palembang 

No. 15.7; No. 66.1; Kemp, 1900: 386-87, 424-426). 

Dari berbagai persiapan yang dilakukan oleh Muntinghe, menunjukkan 

bahwa ia bermaksud memantapkan kekuasaan Belanda di sebagian besar wilayah 

Kesultanan Palembang. Muntinghe melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh 

daerah pedalaman Palembang. Oleh sebab itu, daerah tersebut harus diamankan. 


175 

4.4 Rancangan Muntinghe untuk Kesultanan Palembang 

Setelah tiba di ibu kota Palembang, Muntinghe melakukan berbagai konsolidasi 

demi kelancaran pemerintahan Belanda di Palembang. Pada 28 Agustus 1818, 

Muntinghe mengeluarkan keputusan tentang cukai ekspor-impor dan jabatan 

kepala urusan sipil. Empat hari kemudian (1 September 1818), ia mengeluarkan 

undang-undang. Undang-undang itu merupakan usaha pertama pemerintah 

Belanda untuk mengorganisir seluruh daerah Palembang. Tujuannya adalah untuk 

memperkokoh kedudukan Belanda di Kesultanan Palembang. Sebelumnya, fokus 

perhatian mereka adalah Pulau Bangka. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan 

Muntinghe kawasan Palembang lainnya juga diperhatikan sesuai tuntutan kondisi 

pada waktu itu. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa penduduk sindang 

yang sebelumnya tidak terkena wajib pajak, kini wajib membayarnya. Ketentuan 

lain adalah dibukanya lembaga peradilan yang menerima tuntutan banding atas 

keputusan para depati dan proatin yang sebelumnya menjadi otoritas sultan. 

Menurut Muntinghe penetapan undang-undang tersebut merupakan peristiwa 

penting dan dimuat dalam lampiran laporannya kepada komisaris jenderal (Kemp, 

1900: 428). 

Semua ketentuan itu, didasarkan pada kesepakatan yang telah diputuskan 

pada Juni 1818 bahwa sebagian besar wilayah Palembang berada di bawah 

kekuasaan Belanda. Akan tetapi, penetapan itu merupakan pukulan berat bagi 

sultan, karena salah satu pilar kekuasaan sultan yaitu sebagai rujukan terakhir 

dalam bidang pengadilan, diambil alih oleh Belanda. Begitu pula penetapan pajak 

bagi penduduk sindang yang selama ini bebas dari pajak. Seandainya undangundang 

tersebut dilaksanakan akan mengundang reaksi keras dari sultan maupun 

penduduk sindang, namun undang-undang tidak sempat diberlakukan karena telah 

pecah perang di Palembang pada Juni dan Oktober 1819, sehingga Belanda harus 

keluar dari Palembang. 

Guna memenuhi permintaan pemerintah pusat di Batavia, Muntinghe juga 

melakukan penyelidikan tentang kondisi daerah, penduduk, rumah tangga, mata 

pencaharian, adat-istiadat daerah Muara Bliti khususnya atau uluan umumnya. 


176 

Pengumpulan data itu terhambat karena kurangnya pemahaman tentang daerah 

itu, baik mengenai kondisi alam, maupun adat istiadatnya. Berdasarkan 

penelitiannya, Muntinghe memandang perlu agar pemerintah pusat mengirimkan 

beberapa orang bangsawan Jawa, mantri atau kalangan priyayi Jawa ke 

Palembang. Tugas mereka adalah mengajarkan penduduk setempat tentang caracara 

bercocoktanam sebagaimana yang biasa mereka lakukan di Pulau Jawa, 

misalnya cara menggunakan cangkul dan bajak, membuka kebun-kebun kopi, 

lada, sawah dan lainnya. Jadi, pada waktu itu sudah berkembang ide untuk 

memindahkan sekelompok penduduk yang memiliki keahlian, khususnya bertani 

ke Palembang. Selain itu, potensi ekonomi Kesultanan Palembang juga sangat 

besar, diperkirakan pemerintah Belanda akan memperoleh keuntungan yang 

berlipatganda. Berbagai keuntungan yang akan diperoleh antara lain, 

- penjualan candu f 24.000 

- cukai ekspor-impor f 24.000 

- penjualan garam f 29.000 

- uang semuhan 140 f 250.000 

Diduga dalam kurun waktu enam sampai tujuh tahun kemudian, total pendapatan 

yang akan diperoleh dari Kesultanan Palembang mencapai f 958.000. Begitu pula 

penduduk di wilayah itu akan bertambah sehingga mencapai satu juta jiwa, 

tersebar di lima sampai enam ribu dusun (ANRI, Bundel Palembang. No. 15.7; 

Kemp, 1900: 428). 

Dari gambaran di atas terlihat bahwa dalam jangka pendek yang akan 

dikembangkan adalah keuntungan dari Semuhan, dan penjualan. Tentunya itu 

disebabkan potensi uluan belum dikembang. Oleh sebab itu, menurut persepsi 

Muntinghe, bahwa dengan dikembangkannya daerah uluan, maka dalam beberapa 

tahun ke depan akan dipetik hasil yang akan menguntungkan Belanda. Sebagai 

orang pertama yang meneliti potensi penduduk dan alam daerah uluan, Muntinghe 

sadar betul akan berbagai keuntungan yang akan mereka peroleh, jika seluruh 

140 Uang Semuhan (Saomahan) adalah pajak rumah tangga. Pajak itu dihitung setengah 

rupiah per orang untuk 500 ribu jiwa. Penduduk Sindang juga diwajibkan membayar uang 

Semuhan, begitu pula orang-orang Cina dan Arab sebesar f 50 per kepala. Total nilainya 

diperkitakan mencapai f 500.000. Ketentuan tersebut diusulkan oleh Komisaris Muntinghe melalui 

surat kepada Komisaris Jenderal pada 31 Oktober 1818. Rencananya akan dilaksanakan mulai 

Pebruari 1819 untuk lima ribu dusun di wilayah Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7). 


177 

wilayah Palembang berada di tangan Belanda. Oleh sebab itu semua bentuk 

gangguan khususnya dari Inggris harus dihancurkan. Kebijakan yang 

dilaksanakan oleh Muntinghe tersebut, menurut Day (1972: 129), sejalan dengan 

kebijakan yang telah digariskan oleh negara induk terhadap semua koloni yaitu 

untuk kemakmuran Belanda. 

Strategi yang dijalankan oleh Muntinghe dan aparatnya dalam melakukan 

pendekatan kepada penduduk, menyebabkan penduduk dukungan usaha-usaha 

yang dijalankan oleh pemerintah belanda di Palembang. Semua itu tidak terlepas 

dari dukungan penuh dari bawahannya, khususnya Fabritius dan Kapten insinyur 

Van der Wijck. Keduanya banyak berjasa dalam pelaksanaan ekspedisi ke uluan. 

(ANRI, Bundel Palembang No. 66.1; Kemp, 1898: 284). Kepada kedua 

pembantunya tersebut, Muntinghe memberikan penghargaan yang besar, baik 

berupa pujian maupun dalam memberikan berbagai tugas penting di Palembang. 

Sesuai ketentuan undang-undang yang akan diterapkan, Muntinghe 

menyiapkan beberapa lokasi di ibu kota yang cocok dijadikan pasar. Pasar yang 

dimaksud adalah tempat bertemunya para pedagang dari pedalaman dengan 

pedagang di ibu kota serta para pembali. Dengan demikian, arus keluar-masuk 

barang akan semakin lancar, yang berarti akan meningkatkan perekonomian 

penduduk umumnya. Selain itu, ketentuan larangan perbudakan atas penduduk 

asli Palembang dan penduduk dari daerah-daerah lain di Sumatra diperketat. 

Walaupun faktanya sebagian besar budak yang ada di Palembang adalah orangorang 

asing yang dijual oleh orang-orang Siam. Budak di Palembang disebut 

orang abdi (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6). 

Ini berarti budak disamakan dengan penduduk asli. Sesungguhnya, 

pelarangan terhadap perbudakan sudah dilakukan jauh sebelumnya, baik pada 

masa Inggris (Kontrak Mei 1812 dan Agustus 1813) maupun Belanda (Kontrak 

Juni 1818). Akan tetapi, masalah perbudakan belum berhasil dihilangkan, karena 

adanya kebutuhan tenaga budak dan banyaknya para pedagang yang 

mendatangkan budak ke Palembang. Budak-budak itu berasal dari berbagai 

daerah di Nusantara, antara lain orang Bali dan Ambon serta budak-budak hasil 

penjarahan di daerah perbatasan Palembang-Bengkulu maupun Palembang- 


178 

Lampung. Budak menjadi salah satu komoditi di Kesultanan Palembang pada saat 

itu. 

Semua tindakan dan rencana yang akan dilaksanakannya di Kesultanan 

Palembang, dilaporkan oleh Muntinghe kepada pemerintah pusat pada 31 Oktober 

1818. Dalam laporannya ia menjelaskan tentang usahanya membina hubungan 

dengan Lampung melalui surat-menyurat secara intensif dengan Asisten Residen 

Banten J.A. Du Bois. Muntinghe merencanakan untuk menggabungkan 

Palembang dengan Lampung, sehingga J.A. Du Bois berada di bawah 

pengawasannya. Penggabungan itu didasari letak kedua daerah ini berdekatan, 

yaitu daerah Komering (Palembang) dan Bumi Agung (Lampung). Hanya 

dibutuhkan waktu satu hari dari Bumi Agung ke Kujungang Njawa (Sekarang 

disebut Kurungan Nyawa di Sungai Komering). Kurungan Nyawa adalah tempat 

pengapalan terakhir barang-barang dari ibu kota Palembang menuju daerah 

Komering Ulu dan Lampung dengan waktu tempuh lima sampai tujuh hari karena 

melawan arus. Sementara itu jarak dari Kurungan Nyawa ke Palembang adalah 

tiga sampai empat hari, tergantung arus air waktu itu. Akan tetapi, usahanya 

untuk menangani masalah empat puluhan orang laki-laki, perempuan dan anakanak 

di perbatasan Palembang-Lampung tidak mendapat respon yang 

menggembirakan dari Asisten Residen J.A. Du Bois. Orang-orang malang itu 

dirampok dan diperjualbelikan oleh para penjahat di sana. Penyelesaian yang 

ditempuh oleh Muntinghe pada waktu itu adalah menebus orang-orang tersebut 

dengan biaya dari Sultan Mudo dan mengembalikan mereka ke daerahnya 

masing-masing (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1). 

Rencana Muntinghe menggabungkan Palembang-Lampung semata-mata 

karena letaknya yang berdekatan. Penggabungan tersebut akan memudahkan 

pengawasan, terutama karena adanya ancaman dari Inggris di Bengkulu, karena 

wilayah Lampung bagian barat berbatasan langsung dengan Bengkulu. Akan 

tetapi, berdasarkan laporan J.A. Du Bois disebutkan bahwa kekhawatiran 

Muntinghe tersebut tidak terbukti. 

Masalah lain yang dilaporkan Muntinghe kepada Komisaris Jenderal 

adalah mengenai Nahkoda Mohamad dan pengikutnya. Kelompok itu terkenal 

sebagai pengacau yang selalu mengganggu ketenteraman penduduk dengan cara 


179 

merampok dan membunuh di wilayah Lampung dan Palembang. Mereka 

membelot dengan menyatakan diri sebagai pengikut Belanda. Sebelumnya, 

Nahkoda Mohamad adalah pengikut setia Sultan Mudo. Dalam pernyataannya, 

Nahkoda Mohamad menyampaikan bahwa berbagai kejahatan yang mereka 

lakukan adalah atas perintah Sultan Najamuddin II. Ia memohon ampunan kepada 

Muntinghe dan berjanji akan tunduk sepenuhnya kepada Belanda apabila 

diizinkan. Dalam menangani masalah tersebut, antara Muntinghe dan Asisten 

Residen Du Bois terjadi perbedaan pendapat. Du Bois memilih untuk menangkap 

Nahkoda Mohammad secara paksa agar keamanan di daerahnya cepat pulih. 

Sebaliknya, Muntinghe lebih suka memaafkan kelompok tersebut, dan 

merangkulnya sebagai bagian dari penduduk yang berada di bawah 

pengawasannya. Menurut Muntinghe, apabila rencana Du Bois dilaksanakan, 

akan terjadi hal-hal yang jauh lebih membahayakan. Hal itu disebabkan Nahkoda 

Mohamad adalah penjahat besar yang memiliki banyak pendukung. Mereka akan 

melakukan aksi balas dendam, dengan melakukan keonaran di wilayah Palembang 

dan Lampung. Pandangan tersebut didasarkan pengalamannya menangkap 

kelompok orang-orang Bugis. Penangkapan tersebut justru pemicu terjadinya 

pembunuhan dan perampokan meluas di seluruh wilayah Kesultanan Palembang. 

Oleh sebab itu, Muntinghe tidak ingin hal serupa terulang kembali. Dengan 

keputusannya tersebut diharapkan ketenangan di Palembang akan semakin 

membaik. Setelah itu, Muntinghe memerintahkan Nahkoda Mohamad dan 

pengikutnya menetap di ibu kota Palembang, Bangka atau Jawa. Agar Nahkoda 

Muhamad menepati janjinya, Muntinghe menahan beberapa kerabatnya sebagai 

jaminan (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1). 

Kasus Nahkoda Mohamad merupakan salah satu bukti bahwa telah terjadi 

pembunuhan, dan penjarahan pada masa pemerintahan Sultan Mudo. Begitu pula 

masalah perbudakan, penangkapan dan hukuman fisik lainnya. Hal itu diperparah 

dengan adanya ekspedisi dari Bengkulu, sedangkan kondisi pertahanan Belanda di 

Kesultanan ini masih lemah baik dari segi jumlah maupun kesehatan para 

serdadunya. Kendala lain yang mereka hadapi adalah kesulitan keuangan, 

minimnya peralatan dan armada. Untuk itu, langkah yang ditempuh oleh 


180 

Muntinghe adalah menyelesaikan masalah tanpa harus menggunakan kekuatan 

senjata yang membutuhkan biaya besar. 

Muntinghe juga merencanakan untuk memindahkan pusat pemerintahan 

dari Muntok Bangka ke ibu kota Palembang. Di mata Muntinghe, Palembang 

semakin penting, sedangkan tanah-tanah di Pulau Bangka telah kehilangan 

kesuburannya. Hal itu disebabkan oleh eksploitasi penambangan di sana selama 

lima puluh tahun terakhir. Muntinghe melihat fungsi tanah semakin penting tidak 

hanya sebagai objek penambangan, tetapi bidang-bidang lain sebagaimana yang 

terdapat di uluan Palembang. Meskipun demikian, Pulau Bangka tetap merupakan 

daerah pertambangan terbaik yang akan terus memberikan keuntungan bagi 

Belanda. Di Bangka juga akan dibuka tambang-tambang baru, sehingga 

keuntungan yang akan diperoleh dari pulau itu akan semakin meningkat dari 

tahun ketahun. Sehubungan dengan Pulau Belitung, Muntinghe menyatakan 

ketidakmampuannya untuk melakukan ekspedisi ke pulau itu. Pendapat itu 

didukung oleh Kolonel Bakker, mengingat minimnya kekuatan Belanda di 

Palembang. Kekuatan militer di sana hanya terdiri dari kapal korvet Eendracht 

sebagai kekuatan induk dan dua perahu Schildpad, serta perahu nomor 16 di ibu 

kota Palembang. Walaupun demikian, menurutnya Pulau Belitung sangat penting 

untuk diduduki, Apalagi Raffles masih menempatkan kapal perang atau kapal lain 

di sana, Untuk itu, Muntinghe bermaksud mengutus Raden Badar (saudara 

kandung Raden Kling) untuk mengibarkan bendera Belanda di sana. Dipilihnya 

Raden Badar didasarkan atas pertimbangan dendam pribadi 141 terhadap Inggris, 

sekaligus ia adalah kerabat dari Sultan Tuo, sehingga diharapkan akan mendapat 

dukungan penuh dari penduduk Belitung (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1; 

Kemp, 1900: 431). 

Ekspedisi ke uluan dan pembebasan orang-orang di perbatasan 

Palembang-Lampung membutuhkan biaya besar. Biaya ini dibebankan kepada 

Sultan Mudo, karena dia yang menjadi penyebab dari berbagai peristiwa tersebut. 

Dalam status sebagai tahanan, Sutan Mudo terpaksa menyerahkan dana sebesar f 

141 Raden Badar membenci Inggris, karena permusuhan antara Raden Kling 

dan Inggris. Pada masa pemerintahan Inggris di Bangka, Raden Kling membunuh 

inspektur Brown sehingga melarikan diri ke Belitung. Sejak itu permusuhan terus 

berlangsung, walaupun Inggris telah meninggalkan Bangka (1816). 


181 

500.000 (dalam Kielstra 1892 hal 92, dikatakan bahwa Najamudin II bersedia 

membayar sebesar sekitar f 30.000 142 ). Uang itu dibagikan sebagai tambahan yang 

diperhitungkan sesuai dengan gaji bulanan kepada orang-orang yang berjasa 

dalam ekspedisi ke uluan. Tambahan itu diberikan berbarengan dengan 

peringatan Ulang Tahun Raja Willem I yang dihadiri oleh Sultan Tuo pada 24 

Agustus 1818. Diharapkan pemberian tunjangan dapat meningkatkan motivasi 

para serdadu untuk lebih berprestasi. Pemberian tunjangan tersebut dihentikan 

pada 10 Januari 1819, karena berdampak negatif kepada para serdadu yang hanya 

memikirkan hadiah, bukan prestasi (Kemp, 1898: 285). 

Masih dalam suasana merayakan keberhasilan, mereka dikejutkan oleh 

berita tentang orang-orang Bengkulu yang masih berkeliaran di perbatasan 

Palembang atau bahkan sedang menyiapkan serangan susulan dari Bengkulu. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sultan Tuo menginstruksikan Tumenggung 

untuk mengawasi daerah Rejang, suatu daerah yang berbatasan langsung dengan 

Bengkulu. Selama ini daerah tersebut menjadi titik pertemuan pasukan Bengkulu 

dan Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1; Kemp, 1898: 284-285). 

4.5 Akhir Pemerintahan Sultan Ratu Ahmad Najamuddin II 

Dengan penangkapan Salmond dan pasukannya (Juli 1818), Sultan Mudo sebagai 

pihak yang mengundang pasukan Inggris harus menerima konsekuensinya. Sultan 

Mudo bersama beberapa Pangeran ditempatkan di keraton dalam pengawasan 

ketat. Satu-satunya jalan keluar yang ada, dijaga oleh sembilan sampai dua belas 

orang serdadu Eropa dan pasukan dari Sultan Tuo. Begitu pula para bangsawan 

yang dianggap memihak Sultan Mudo ikut diamankan. Usaha itu untuk mencegah 

terjadinya hubungan dengan pihak Inggris di Bengkulu. Sebelumnya, menyadari 

posisinya yang berbahaya pada saat keratonnya dikepung, sedangkan Salmod 

sudah ditangkap, Sultan Modo masih sempat mengirimkan kurir untuk menemui 

Salmond. Dalam pesannya, Sultan Mudo menyatakan keinginannya untuk 

bergabung dengan Salmond dan pasukannya. Ia mengkhawatirkan 

142 Florin (f) adalah uang lama Kerajaan Belanda, pada Abad XVII diganti dengan 

gulden dengan simbol yang sama yaitu f. 


182 

keselamatannya. Sultan Mudo merasa lebih terjamin keamanannya jika bersamasama 

dengan Salmond, namun hal itu tidak mungkin terwujud karena Salmond 

sendiri dalam posisi sebagai tawanan. (The Asiatic Journal, IX, 1820: 452; Kemp, 

1900: 391). 

Setelah usahanya bergabung dengan Salmond tidak berhasil, Sultan Mudo 

berusaha mengirimkan tiga orang wakil untuk menemui Raffles. Utusan itu tiba di 

Bengkulu pada 15 Agustus 1818 dan menyerahkan surat permohonan bantuan 

Sultan Mudo kepada Raffles. Berdasarkan surat itu dapat diketahui kondisi Sultan 

Mudo yang ditawan oleh Muntinghe. Disebutkan bahwa Sultan Mudo, bersama 

dengan tiga orang pangeran, seorang Tumenggung, seorang Ronggo dan seorang 

Demang 143 ditempatkan di dalam sebuah ruangan kecil di sisi timur Keraton Kuto 

Besak dalam penjagaan yang ketat. Ruangan yang mereka huni, hanya boleh 

dibuka tiga kali sehari, untuk mendapatkan jatah makanan. Untuk itu, Sultan 

Mudo sangat mengharapkan bantuan dari Raffles (Woelders, 1975: 100). Satusatunya 

yang dapat menyelamatkan diri dan pengikutnya adalah Raffles, sehingga 

Sultan Mudo melakukan berbagai cara agar utusannya sampai Bengkulu. 

Di dalam tahanan, pihak Belanda menanyakan kepada Sultan Mudo 

tentang kontrak yang dibuatnya dengan Kapten Salmond pada 4 Juli 1818. Isinya 

memuat pernyataan bahwa Kesultanan Palembang berada di bawah perlindungan 

Inggris. Menghadapi pertanyaan tersebut, Sultan Mudo mengingkari isi 

kontrak 144 tersebut. Menurutnya, pada saat itu (Juli 1818) dia dijebak oleh 

Salmond yang menyodorkan surat yang ditulis dalam Bahasa Inggris, yang tidak 

dipahami oleh sultan. Dinyatakan bahwa surat itu memuat ketentuan tentang 

kewajiban Sultan Mudo untuk memenuhi kebutuhan perbekalan pasukan Inggris. 

Sultan mempercayainya dan membubuhkan cap dan tandatangan pada berkas 

143 Berdasarkan laporan Komisaris Muntinghe kepada Komisaris Jenderal pada 

11 Juli 1818, bahwa pada awal penahanannya, Sultan Mudo bersama dengan Pangeran 

Adipati dan Ingebehi Carik (Kemp, 1900: 391). Tentunya pendapat itu kurang tepat 

karena kedua adik Sultan Tuo diangkat sebagai Pangeran Adipati (Adipati Tuo dan 

Adipati Mudo). 

144 Sultan Mudo juga mengingkari kontrak yang telah ditandatangani dengan Komisaris 

Muntinghe pada 23 Juni 1818, pada saat ia melakukan perundingan dengan Salmond pada 4 Juli 

1818. 


183 

tersebut. Selanjutnya, sultan memerintahkan Perdana Menteri untuk melakukan 

hal yang sama yaitu turut menandatanganinya. Pernyataan itu didukung oleh 

kesaksian Perdana Menteri, yang menyatakan bahwa ia juga tidak mengetahui apa 

isi berkas tersebut 145 . Kesaksian yang sama kembali dilontarkan Najamuddin II 

ketika dibawa ke Batavia bersama istri-istri, dua orang putra dan para pengikutnya 

pada 30 Oktober 1818. Di pengasingan (Sumedang) Najamuddin II meminta 

kepada Mayor Muller yang ditugaskan menjaganya, agar menyampaikan kepada 

pemerintah Belanda bahwa dirinya tidak pernah membuat kontrak dengan orangorang 

Inggris (Kemp,1900: 414-415). Sultan Najamuddin II dengan gigih 

membela dirinya bahwa dia tidak bersalah dalam kontrak yang dibuat dengan 

Salmond. Semua itu dilakukan agar dirinya dan para pengikutnya mendapat 

pengampunan dari pemerintah Belanda. 

Pada mulanya Komisaris Muntinghe berniat untuk tetap mempertahankan 

Sultan Mudo pada posisinya, sebagai imbangan terhadap Sultan Tuo. Akan tetapi, 

pada waktu itu berita-berita beredar tentang adanya ancaman serangan kedua dari 

Bengkulu. Kabar itu diperoleh dari penduduk dan mata-mata di daerah uluan. 

Akibatnya, Muntinghe membatalkan rencananya tersebut. Langkah yang terbaik 

adalah mengakhiri kemelut tersebut dengan menyingkirkan Sultan Mudo sesuai 

keinginan Komisaris Jenderal. Pada 15 November Muntinghe memerintahkan 

Kapten Letnan-laut Schrooijestein untuk membawa Sultan Mudo dan pengikutnya 

ke Batavia. Pada 30 Nopember 1818, Sultan Mudo dan pengikutnya berjumlah 63 

orang yang terdiri dari para bangsawan, perempuan dan anak-anak meninggalkan 

ibu kota Palembang dengan kapal perang dan kapal layar milik orang Arab 

bernama Jadul Karim. Selanjutnya, Sultan Mudo dan sebagian pengikutnya 

ditempatkan di Cianjur, dan sisanya ke Sumedang (ANRI, Bundel Palembang No. 

145 Alasan yang dikemukakan oleh Sultan Mudo sulit diterima, karena suatu 

kemustahilan seorang sultan mau manandatangi suatu kontrak tanpa memahami isinya. 

Dalam suatu perundingan dan penandatanganan suatu kontrak akan selalu didampingi 

oleh seorang penerjemah, apalagi ekspedisi Inggris ke Palembang telah direncanakan 

sebelumnya. Hal lain dapat ditelaah dari ikut sertanya beberapa orang raja dan tokoh 

masyarakat dari Bengkulu yang dapat dipastikan mampu berbahasa Inggris, mengingat 

lama dan eratnya hubungan antarmereka. Adanya penerjemah dalam ekspedisi Inggris 

dapat dirujuk pada ekspedisi Inggris ke Palembang pada 1812. Dalam ekspedisi itu 

terlibat dua orang penerjemah yaitu Meares dan Villneruhy. 


184 

5.1; Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; Kemp, 1900: 432; Woelders, 

1975:100). 

Berdasarkan sumber The Asiatic Journal (Vol.10 Agustus 1820) 

disebutkan bahwa Sultan Mudo diberangkatkan ke Batavia tanpa persiapan. Adikadiknya 

dilarang ikut bersamanya. Setelah rombongan itu berangkat, Muntinghe 

menyita seluruh harta kekayaannya dan dijual. Pada kesempatan itu Muntinghe 

menyatakan ―tidak ada bekas yang tersisa dari keberadaannya‖. Dari pernyataan 

dan berbagai tindakannya harta kekayaan Sultan Mudo, tampak bahwa Muntinghe 

berniat menghapus jejak Sultan Najamuddin II di Kesultanan Palembang. 

4.6 Konflik Baru di Uluan 

Raffles sangat kecewa atas kembalinya pasukan Inggris di bawah komando 

Letnan Haslam. Selanjutnya, Raffles mengeluarkan instruksi agar pasukan itu 

kembali memasuki wilayah Palembang. Mengetahui adanya ancaman tersebut, 

Muntinghe mengutus juru tulis De Groot dan beberapa orang serdadu di bawah 

pimpinan Sersan Estema ke Muara Bliti. Dengan pendudukan tersebut diharapkan 

akan tumbuh kepercayaan di antara para jenang di sana terhadap Belanda. Di 

Muara Bliti De Groot menerima surat dari Raffles (tertanggal 5 Agustus 1818) 

yang dikirim dari Pulo Geta 146 pada 19 Agustus 1818. Dalam suratnya Raffles 

mengungkapkan kemarahannya terhadap Muntinghe, atas penangkapan Kapten 

Salmond dan pasukannya. Selain surat itu, terdapat pula tiga surat lainnya yang 

146 Batas alami antara Bengkulu dan Palembang terletak pada empat derajat Lintang Selatan 

dengan ketinggian sekitar dua ribu kaki. Daerah yang berbatasan langsung adalah Rejang (Rejang 

terbagi antara Rejang Bengkulu dan Rejang Palembang. Daerah Rejang Palembang terdiri dari 

Rejang lebong, Rejang Tengah dan Rejang Musi) yang menduduki posisi sebagai Sindang 

Mardika (Penjaga batas merdeka). Akan tetapi, orang-orang Rejang di daerah itu merasa lebih 

terikat pada Rejang Bengkulu, dibandingkan dengan Rejang Palembang. Hal itu disebabkan etnis 

dan jarak dengan Bengkulu lebih dekat dibandingkan dengan Palembang. Kedekatan ―emosional‖ 

itu dimanfaatkan Raffles untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Rejang Palembang. Atas dasar 

itu, Raffles memerintahkan Hayes dan pasukannya tinggal di dusun Pulo Geta (termasuk dalam 

wilayah Rejang Palembang, namun sebagian orang memasukkannya ke dalam wilayah Bengkulu). 

Daerah itu sangat strategis untuk menyerang Palembang. Untuk mencapai daerah tersebut, hanya 

membutuhkan waktu dua hari dari Bengkulu. Pasukan Hayes harus melakukan pendekatan yang 

baik kepada dusun-dusun di Rejang, agar mereka mengobarkan perlawanan terhadap Belanda. 

Akan tetapi, usaha Hayes tidak berhasil, karena para depati menyatakan diri netral dalam konflik 

antara Inggis dan Belanda di daerah mereka, walaupun mereka telah melakukan perundingan 

dengan Hayes (Kemp, 1900: 435-436) 


185 

berbahasa Melayu dari Letnan Haslam, Hayes 147 dan jenang Zaenal Abidin. 

Semuanya berisi hasutan kepada para depati dan penduduk setempat agar bangkit 

melawan Belanda. Dinyatakan pula bahwa akan segera tiba di sana dua ratus 

serdadu Inggris dari Bengkulu. Menyadari kondisi yang ada, dan semua protes 

Muntinghe tidak ditanggapi oleh Raffles dan bawahannya. Hal itu memaksa 

Muntinghe mempersiapkan ekspedisi militer yang besar ke wilayah uluan, 

khususnya daerah yang berbatasan dengan Bengkulu (Kemp, 1900:423). 

Langkah pertama yang diambil oleh Muntinghe dimulai pada 14 

September 1818 yaitu Muntinghe memerintahkan Kolonel Bakker (Pimpinan 

Angkatan Laut dan Komandan kapal Eendracht), Kapten Nepping (Komandan 

pasukan Palembang-Bangka) dan Kapten M. Ege (Komandan pasukan 

Palembang) untuk menyiapkan pasukan militer guna menjaga keamanan ibu kota 

Palembang. Selanjutnya, mereka harus mengamankan Muara Bliti dari 

pendudukan pasukan Inggris. Akan tetapi, permintaan itu kurang mendapat 

dukungan dari pihak militer 148 . Terlihat dari tanggapan Kapten Nepping atas surat 

yang dikirimkan oleh Muntinghe pada 14 September 1818. Nepping tidak 

membalas surat tersebut, dan hanya mengirimkan 32 orang serdadu Ambon dari 

Muntok, di bawah pimpinan seorang serdadu berpangkat sersan pada 19 

September 1818. Menurut Nepping, pengiriman para serdadu Ambon merupakan 

jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Muntinghe kepadanya. Akan tetapi, apa 

yang dilakukan oleh Nepping di mata Muntinghe belum memadai. Oleh sebab itu, 

pada 21 September 1818 Muntinghe kembali mengirimkan surat kepadanya. 

147 Dalam ekspedisi ke wilayah Palembang, Raffles mengangkat Hayes sebagai 

komisaris Inggris untuk daerah Musi, Klingi dan Muara Bliti (Kemp, 1900:423). 

148 Muntinghe sangat berkeinginan untuk menyatukan komando pasukan militer dengan 

kekuasaan sipil di bawah kendalinya, tetapi hal itu tidak terwujud. Ketiga petinggi militer (Kolonel 

Bakker, Kapten Nepping dan Kapten M. Ege) khususnya Kapten Nepping, ia secara terangterangan 

menolak perintah Komisaris Muntinghe, sehingga membawa Nepping pada sanksi 

dipecat dan dipenjarakan. Sementara itu Kolonel Bakker menolak dengan alasan yang jelas, 

sehingga tidak bernasib sama dengan Nepping. Pertentangan Muntinghe dengan pihak militer 

kembali terjadi pada perang kedua (Oktober 1819). Berdasarkan laporan Laksamana Wolterbeek 

kepada Gubernur Jenderal pada 11 Nopember 1819 disebutkan bahwa, dirinya tidak cocok dengan 

Muntinghe, karena Muntinghe adalah orang yang sulit bekerja sama dengan orang lain. 

Akibatnya, sering terjadi konflik dengan orang-orang disekitarnya khususnya dari kalangan 

militer. Sebagai panglima dalam ekspedisi militer di Palembang, Wolterbeek sering menjadi 

mediator antara Muntinghe dan pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Misalnya konflik 

antara Muntinghe dan komandan garnisun Letnan Kolonel Keer dan sekretaris van der Kop 

(ANRI, Bundel Palembang No, 67; Kemp, 1900: 441-442). 


186 

Dalam suratnya Muntinghe menuntut agar Nepping segera mengirimkan tiga 

puluh orang serdadu di bawah pimpinan seorang perwira berpangkat kapten atau 

letnan, tetapi permintaan itu tidak dituruti oleh Nepping. Sementara itu, 

Muntinghe dihadapkan pada kondisi mendesak dengan tibanya surat dari De 

Groot pada 2 Oktober 1818. Dalam suratnya De Groot menyampaikan bahwa 

sebanyak tiga ratus orang serdadu Inggris telah menduduki daerah Ujan Panas 

(posisinya terletak antara Kosambi dan Muara Bliti) selama empat hari. Keadaan 

itu memaksa Muntinghe pada 4 Oktober 1818 kembali memerintahkan Nepping 

agar secepatnya mengirimkan pasukan yang dimintanya. Reaksi Nepping dalam 

surat balasannya pada 7 Oktober 1818 menunjukkan seolah-olah ia tidak 

menerima surat Muntinghe tertanggal 21 September 1818 dan tetap tidak 

memenuhi permintaan tersebut. Sikap membangkang Nepping ini memaksa 

Muntinghe mengirimkan dua surat peringatan keras (Surat resmi dan pribadi) 

kepada Nepping pada 31 Oktober 1818 yang isinya mengancam Nepping dengan 

sanksi berat 149 . 

Dalam surat resminya, Komisaris menyatakan bahwa apa yang dilakukan 

oleh Nepping adalah pelanggaran berat dan sanksinya akan ditentukan oleh 

Mahkamah Militer. Walaupun demikian, Muntinghe tetap menuntut Nepping 

mengirimkan tiga puluh orang serdadu terbaik di bawah pimpinan perwira 

minimal berpangkat Kapten. Muntinghe meminta pula bantuan Residen Smissaert 

untuk membujuk Nepping agar memenuhi tuntutannya. Dalam surat pribadinya, 

Muntinghe menumpahkan kekesalan dirinya dengan mengancam akan menembak 

Kapten Nepping (Kemp, 1900: 441-442). 

Menanggapi permintaan Muntinghe untuk menyiapkan pasukan, Kapten 

Ege menanggapinya dengan memberikan alasan bahwa garnisun di ibu kota 

Palembang pada saat itu hanya terdiri dari enam puluh orang serdadu. Empat 

belas orang diantaranya sakit, enam belas harus menjaga pos di ibu kota. Sisanya 

hanya sebanyak tiga puluh orang serdadu yang dapat diberangkatkan ke Muara 

149 

Penyelesaian kasus Kapten Nepping diambil alih oleh Smissaert selaku 

penguasa Pulau Bangka dengan cara menonaktifkannya dan posisinya ditempati oleh 

Kapten Snoek yang berkedudukan di Palembang. Selanjutnya, Nepping dikenai tahanan 

militer dan berdasarkan keputusan pemerintah pada 23 November 1818 ia dikirim ke 

Batavia (Kemp, 1900: 441-444). 


187 

Bliti. Sementara itu, Kolonel Bakker juga menolak dengan tegas perintah 

Muntinghe, dengan alasan ia harus melindungi wilayah yang berada di bawah 

tanggungjawabnya yaitu perairan Bangka-Palembang. Tambahan pula, pada 

waktu itu tengah berjangkit wabah penyakit, sedangkan sebagian dari awak 

kapalnya harus ditempatkan di keraton untuk menjaga keamanan. Beberapa bulan 

sebelumnya, Muntinghe juga kecewa dengan penolakan yang dilakukan oleh 

orang yang sangat diharapkannya yaitu Kapten Van der Wijck. Pada 27 Juli 1818 

Van der Wijck meninggalkan ibu kota Palembang untuk berkonsentrasi 

mengamankan Pulau Bangka. Penolakan-penolakan yang diterimanya membuat 

Muntinghe sangat kecewa. Kekecewaan Muntinghe sedikit terobati dengan 

tibanya bantuan pada 31 September 1818 sebanyak enam puluh sampai tujuh 

puluh orang serdadu di bawah pimpinan Kapten Hartman dengan kapal layar Sea 

Horse dari Batavia (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1; Kemp, 1898: 285; 

Kemp, 1900: 438, 440-444). 

Berbagai kendala yang harus dihadapi oleh Muntinghe dalam usahanya 

mempertahankan daerah uluan Palembang dari serangan pasukan Inggris. 

Muntinghe mendapat penentangan dari pihak militer. Para petinggi militer pada 

waktu itu menganggap pengerahan militer yang besar sulit dilakukan, mengingat 

lemahnya kondisi pasukan dan peralatan yang dimiliki oleh Belanda waktu itu 

baik di Palembang maupun di Bangka. 

Di pihak lain, pasukan Inggris bergerak kembali memasuki wilayah 

Palembang. Pada 1 September 1818 Raffles mengeluarkan pengumuman tentang 

kehadiran pasukan Inggris di wilayah Palembang. Pada kesempatan itu untuk 

menarik simpati rakyat, diperlihatkan pula berkas-berkas rahasia berupa 

tembusan surat menyurat antara Komisaris Muntinghe dan Kapten Salmond (Juli 

1818), dokumen kontrak antara Sultan Mudo dan Kapten Salmond (4 Juli 1818) 

dan dokumen kontrak yang dianggap ―tidak sah‖ oleh Raffles antara Sultan Mudo 

dan Muntinghe (23 Juni 1818). Posisi pasukan Inggris pada waktu itu sudah 

berada di Pulo Geta. Dari sana pasukan Inggris bergerak menuju Kosambi, terus 

ke daerah Ujan Panas dan akhirnya sampai di Muara Bliti dengan kekuatan 120 

orang serdadu Sepoy, 160 orang Melayu, seratus orang kuli dan dua puluh orang 

Cina. Mereka juga membawa dua pucuk meriam. Di Muara Bliti mereka menjarah 


188 

dua puluhan rumah orang-orang Cina yang terbuat dari bambu. Akibatnya, terjadi 

pertempuran dengan penduduk setempat yang menyebabkan tewasnya seorang 

penduduk dan tujuh orang serdadu Inggris. Pasukan Inggris bertahan di daerah itu, 

namun selama empat hari di sana, mereka tidak bertemu dengan pasukan Belanda 

(ANRI, Bundel Palembang No. 66.1; Kemp, 1900: 405-406, 438). 

Dengan kehadiran pasukan Inggris di Muara Bliti, berarti di lokasi yang 

sama terdapat dua kekuatan yaitu Belanda dan Inggris. Meskipun keduanya belum 

berhadapan secara langsung, namun tetap menandakan bahwa dalam waktu dekat 

akan terjadi ―pertemuan‖ dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana 

beberapa peristiwa sebelumnya yang terjadi di daerah uluan, apabila terjadi suatu 

ekspedisi baik dari Inggris maupun Belanda di sana, akan menyebabkan penduduk 

setempat melarikan diri ke hutan. Dengan demikian, dapat dipastikan dalam 

kondisi di atas rumah dan mata pencaharian mereka terbengkalai. Di samping itu, 

mereka juga harus terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaan ekspedisi, antara 

lain sebagai kuli angkut, pendayung maupun sebagai serdadu serta menyiapkan 

bahan makanan bagi peserta ekspedisi. Jadi, kehadiran pasukan Belanda dan 

Inggris menyebabkan penduduk uluan sengsara. 

Setelah pasukan Inggris diberangkatkan menuju perbatasan Bengkulu- 

Palembang, pada 2 Oktober 1818 Raffles berangkat ke Calcutta. Tujuannya 

adalah untuk melaporkan semua permasalahan yang terjadi antara Inggris dan 

Belanda di Palembang kepada Gubernur Jenderal Lord Moira (Marquess of 

Hastings) 1813-1823. Raffles juga membujuk Lord Moira agar pemerintah Inggris 

mengusir Belanda dari Palembang. Akan tetapi, apa yang diharapkan oleh Raffles 

tidak terwujud. Hal itu disebabkan adanya protes yang diajukan oleh Komisaris 

Jenderal Elout pada 5 Oktober 1818 kepada Lord Moira dan Raffles. Komisaris 

Jenderal memaparkan tentang berbagai hal yang telah dilakukan oleh Raffles di 

wilayah Palembang. Akibatnya, Lord Moira memerintahkan agar Kapten 

Salmond segera kembali ke Bengkulu, walaupun pada kenyataannya Kapten 

Salmond sudah berada di Bengkulu dua bula sebelumnya. Faktor lain adalah 

pengakuan Kapten Salmond atas penghormatan yang diterimanya dari pihak 

Belanda, baik di Palembang maupun di Batavia. Semua itu mengakibatkan Raffles 

dianggap bersalah dan diperingatkan akan diturunkan dari jabatannya (Kemp, 


189 

1900: 416; Kemp, 1898: 279). Dengan peringatan tersebut memaksa Raffles harus 

mengakhiri usahanya memasuki daerah Palembang. 

Realisasi dari rencana Muntinghe melakukan ekspedisi ke uluan, ia 

memerintah agar komandan militer untuk wilayah Palembang Kapten Ege 

menyiapkan segalanya. Selanjutnya, Ege memerintahkan Letnan Goossens 

memimpin tiga puluh orang serdadu menuju Muara Bliti. Tugasnya adalah 

mengamankan instruksi Muntinghe yang dikeluarkan pada 17 September 1818. 

Dalam instruksinya, Muntinghe memerintahkan agar Letnan Goossens meneliti 

kondisi di uluan. Selanjutnya, ia diperbolehkan melancarkan serangan apabila 

keadaannya memungkinkan. Akan tetapi, jika kekuatan musuh lebih besar, ia 

diperbolehkan mundur. Semua persiapan harus dilakukan secara cepat, sebelum 

pasukan dari Inggris meninggalkan Pulo Geta menuju Muara Bliti. Setibanya di 

Muara Bliti, Letnan Goossens dan pasukannya membangun kubu pertahanan. 

Akan tetapi, karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, Gossens kembali 

ke ibu kota Palembang. Selanjutnya, kekuatan pasukan Palembang sepenuhnya 

berada di bawah De Groot dan Sersan Estema. Mereka menyiagakan dua meriam, 

160 orang Melayu, beberapa pangeran dan mantri dengan pengikutnya masingmasing. 

Kelompok tersebut disiapkan sebagai pasukan terdepan yang akan 

menghadapi pasukan musuh dari Bengkulu. Di luar pasukan itu, masih terdapat 

pasukan lain yang tengah disiagakan. Dengan semua kekuatan yang ada, 

diharapkan pasukan Belanda mampu mempertahankan sepanjang Klingi dan 

Rawas 150 . Posisi pasukan Belanda menjadi semakin kuat, karena adanya 

tambahan dukungan dari penduduk Klingi dan Rawas, kecuali orang-orang 

Melayu yang sebagian berasal dari Minangkabau. Dalam hitung-hitungan 

Muntinghe, pasukan Belanda akan mampu mengimbangi pasukan Inggris (ANRI, 

Bundel Palembang No. 66.1). Dukungan itu tidak dapat dilepaskan dari 

pendekatan yang dilakukan oleh Muntinghe selama berada di pedalaman. 

Setelah beberapa hari pasukan Inggris menyusuri daerah Muara Bliti. Pada 

26 Nopember 1818, Letnan Haslam, Raja Brahim (Raja Brain), dua perwira 

150 Dari Ujan Panas terdapat dua jalur menuju ibu kota Palembang yaitu melalui 

Klingi ke Muara Bliti, selanjutnya menuju Muara Lakitan, Rupit dan Rawas. Melalui 

kedua jalur itu pasukan Belanda dapat melakukan pengepungan terhadap pasukan 

Bengkulu (ANRI, Bundel Palembang No. 66.1). 


190 

Inggris, dan lima puluh orang serdadu di bawah pimpinan Komisaris Hayes 

bertemu pasukan Belanda. Dua kekuatan berhadapan langsung. Ketika hal itu 

terjadi, De Groot dihadapkan pada situasi sulit. Kondisi pasukannya lemah, 

pasukan yang tersisa hanya tinggal empat belas orang 151 . Kedua belah pihak 

sepakat untuk berhenti di posisi masing-masing, untuk selanjutnya melakukan 

perundingan. De Groot mewakili Belanda, sedangkan dari pihak Inggris diwakili 

Komisaris Hayes. Terjadi perdebatan antara keduanya. De Groot bertahan bahwa 

pasukan Inggris harus kembali ke Bengkulu, karena mereka sudah memasuki 

wilayah Belanda. Sebaliknya, Komisaris Hayes tetap ngotot akan membawa 

pasukannya ke ibu kota Palembang. Perdebatan itu berakhir dengan kesepakatan 

akan membicarakan hal itu dengan melibatkan pimpinan masing-masing. Usul itu 

diterima De Groot dengan catatan ia akan merundingkannya terlebih dahulu 

dengan komandan militer Estema. De Groot kembali ke markas, bukan untuk 

berunding tetapi memutuskan mundur kembali ke ibu kota. Mereka tergesa-gesa 

meninggalkan Muara Bliti pada saat hujan deras, sehingga bahan makanan berupa 

beras dan ikan kering tertinggal. Pasukan Inggris mengejar mereka dengan 

melepaskan tembakan-tembakan, tetapi tidak berhasil melumpuhkan pasukan 

Belanda. Pasukan Belanda terus menyusuri Sungai Musi dan berhasil mencapai 

ibu kota Palembang. Mundurnya pasukan Belanda merupakan kemenangan besar 

bagi pihak Inggris (Kemp, 1898: 286-87). 

Insiden 26 Nopember 1818 merupakan pukulan berat bagi pasukan 

Belanda. Untuk itu, Muntinghe mengajukan protes keras kepada pemerintah 

Inggris di Bengkulu. Tiga hari kemudian Muntinghe melaporkan peristiwa di 

Muara Bliti kepada pemerintah di Batavia. Berkaitan dengan hal itu, Komisaris 

Jenderal Elout kembali melayangkan protes kepada Lord Moira. Akhirnya, pada 

31 Desember 1818 terjadi kesepakatan antara dua kubu yang bertikai. Pasukan 

151 Menurut Kemp (1900: 437), pasukan Belanda yang tersisa 21 orang serdadu. 

Berkurangnya jumlah serdadu Belanda iitu disebabkan terserang penyakit dan kondisi alam yang 

ganas (Kielstra, 1892: 93; Kemp, 1898: 285-86). Dari fakta itu, jelaslah bahwa terjadi pengurangan 

anggota pasukan yang besar dari sebelumnya mendekati jumlah dua ratusan, hanya dalam kurun 

waktu sekitar dua bulan. Tidak ditemui keterangan jenis penyakit yang mewabah pada waktu itu. 

Wajarlah apabila dari beberapa sumber disebutkan bahwa wilayah Kesultanan Palembang sangat 

luas, sangat tidak seimbang dengan jumlah penduduknya yang sedikit. Kecilnya kekuatan pasukan 

Belanda menyebabkan kekuatan kedua kubu tidak seimbang, kekuatan pasukan Inggris lebih besar 

dan kuat daripada Belanda. 


191 

Inggris hanya diperbolehkan sampai Pulo Geta. Sehubungan dengan insiden di 

Muara Bliti, Muntinghe tidak menyalahkan De Groot yang mengambil sikap 

mundur, namun ia sangat kecewa pada sikap lemah Estema selaku komandan 

pasukan militer yang tidak melakukan perlawanan. Meskipun demikian, dalam 

laporannya kepada pemerintah pusat di Batavia, Muntinghe menganggap sikap 

mundur itu sebagai suatu strategi untuk mempersiapkan diri lebih baik. Dari 

insiden itu pula Muntinghe menyadari besarnya dukungan yang diberikan oleh 

penduduk Ampat Lawang 152 , dan Muara Bliti (ANRI, Bundel Palembang No. 

65.19; Kemp, 1900: 444). 

Pertikaian antara Belanda dan Inggris berlarut-larut, walaupun sudah ada 

ada protes dari Komisaris Jenderal Elout terhadap Gubernur Jenderal Lord Moira 

pada awal Oktober 1818. Moira pun telah menindaklanjutinya dengan instruksi 

agar pasukan Inggris keluar dari wilayah Palembang. Akan tetapi, instruksi itu 

mungkin belum sampai kepada para pemimpin pasukan Inggris, mengingat 

sulitnya medan yang harus dilalui dari Bengkulu ke daerah perbatasan Palembang. 

Kemungkinan lain mereka tidak mengindahkan instruksi Lord Moira. 

Belajar dari kegagalan sebelumnya dalam menghadapi ancaman pasukan 

Inggris, Muntinghe berusaha mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. 

Sayangnya keinginan Muntinghe tidak mendapat dukungan dari para pemimpin 

militer. Penolakan pihak militer disebabkan lemahnya kekuatan Belanda pada saat 

itu. Mereka berpandangan bahwa Muntinghe tidak memahami situasi yang tengah 

terjadi. Mereka juga melihat gelagat Sultan Badaruddin II yang mencurigakan 

(Kielstra, 1892: 93; Kemp, 1898: 288). Kecurigaan itu muncul dengan besarnya 

dukungan yang diberikan oleh Sultan Badaruddin II terhadap usaha Muntinghe 

mengejar pasukan Inggris di uluan. Faktor lain adalah ―pengalaman‖ atas 

ketidaksetiaan yang selama ini dilakukan oleh Sultan tersebut. Sementara itu, 

Muntinghe yang sudah menyadari hal itu tetap mengedepankan ambisinya untuk 

mengejar pasukan Inggris sampai keluar dari daerah perbatasan Palembang- 

Bengkulu. Kekhawatiran Muntinghe atas kemungkinan masih bercokolnya 

152 Daerah Ampat Lawang adalah daerah yang berbatasan langsung dengan daerah 

Rejang selatan (Bengkulu) dan dihuni oleh penduduk dengan etnis yang sama dengan Rejang 

(Veth, 1869: 22). 


192 

kekuatan Inggris yang mendapat dukungan penuh dari Raffles (Raffles adalah 

sosok yang paling berambisi untuk tetap ―berkuasa‖ di Palembang), membuatnya 

menepis semua kekhawatiran akan ―pengkhianatan‖ Sultan Badaruddin II. 

Perbedaan pandangan itu tidak terlepas dari latar belakang yang berbeda. 

Muntinghe adalah seorang komisaris sipil yang tidak memiliki kemampuan 

militer, namun membawahi pihak militer. Muntinghe berkeinginan agar golongan 

militer mendukung ambisinya. Sebaliknya, golongan militer menolak permintaan 

tersebut atas dasar pertimbangan rasional atas lemahnya kekuatan militer Belanda 

pada waktu itu. Di samping itu, tampaknya golongan militer telah mencium 

adanya usaha Sultan Badaruddin II untuk menyusun kekuatan. Situasi itu tidak 

terbaca oleh Muntinghe atau ia tidak mau mendengar masukan dari pihak militer. 

Muntinghe hanya memfokuskan perhatiannya pada usaha mengeluarkan pasukan 

Inggris dari wilayah Palembang. Apa yang dikhawatirkan oleh golongan militer 

nantinya terbukti dan Muntinghe menjadi orang yang dipersalahkan. 

Dalam kondisi yang kurang kondusif dengan pihak militer, Muntinghe 

tetap mempersiapkan diri. Ekspedisi militer di bawah pimpinan Muntinghe 

bergerak ke daerah Musi pada Desember 1818, dan berada di sana selama empat 

bulan. Di pihak lain, setelah mendengar datangnya pasukan dari Palembang, 

pasukan Inggris mundur. Peristiwa itu juga disebabkan adanya perintah dari 

Gubernur Jenderal Lord Moira, agar pasukan Inggris tidak ikut campur dalam 

permasalahan di pedalaman Palembang. Raffles dipersalahkan dengan berbagai 

insiden tersebut, yang berarti Inggris mencampuri urusan pemerintah Belanda. 

Akan tetapi, berbagai kesalahan Raffles tersebut dihapuskan oleh pemerintah 

Inggris, bahkan dibenarkan oleh rakyat Inggris. Hal tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari gencarnya usaha Raffles mengekspos berbagai sepak terjangnya di 

kawasan Hindia Timur melalui berbagai media massa di Inggris. Dalam surat 

yang dikirimkannya kepada Lord Moira pada 31 Desember 1818, Raffles 

mengemukakan bahwa apa yang dilakukannya demi menjunjung tinggi martabat 

Inggris di dunia (Inggris adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi martabat). 

Di samping itu, juga untuk mempertahankan kontrak antara Inggris dan Sultan 

Najamuddin II (1812, 1813 dan 1818). Raffles juga menyampaikan bahwa 

ketidaktahuan pasukannya atas batas-batas wilayah antara Bengkulu dan 


193 

Palembang, menyebabkan terjadinya insiden di uluan. Pemerintah Inggris di 

Calcutta mencoba untuk memahami situasi dan kondisi pada waktu itu, 

sebagaimana yang dipaparkan oleh Raffles. Untuk menangani masalah tersebut, 

pada 15 Januari 1819 Menteri Falk (menteri yang menangani masalah konflik 

antara Belanda dan Inggris) mengusulkan kepada Duta Besar Belanda untuk 

Inggris Fagel, agar mengajukan protes kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. 

Dengan terjadinya perundingan tingkat tinggi antarkedua Negara, masalah konflik 

antara Belanda dan Inggris di kawasan Muara Bliti berakhir (Kemp, 1900: 398- 

399; Kemp, 1898: 289). 

Guna memantapkan posisi Belanda di Palembang dan menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan dengan pihak Inggris di Bengkulu, Raja Belanda 

memerintahkan (diumumkan pada 31 Januari 1819 di Batavia) agar pemerintah 

Belanda dan Inggris membuat garis pemisah yang tegas antara wilayah 

Palembang dan Bengkulu. Dinyatakan pula perlunya tindakan tegas apabila 

insiden serupa terulang. Bagi pemerintah Belanda, Inggris menjadi penyebab 

terhambatnya usaha mereka memulihan kekuasaan di Palembang (Kemp, 1898: 

289; Kemp, 1900: 399). 

Demi memantapkan kedudukan Belanda di uluan, Muntinghe memutuskan 

untuk memfokuskan perhatian terhadap wilayah tersebut. Langkah yang diambil 

oleh Muntinghe dimulai pada 15 Pebruari 1819 ia memerintahkan sebanyak 191 

serdadunya untuk membuat jalan di Muara Bliti. Empat hari berikutnya mereka 

bergerak ke Ujan Panas dan Kosambi, serta mendirikan pos di Pulo Getah. 

Selanjutnya membuka jalur dari Pulo Geta ke daerah Minangkabau yang banyak 

menghasilkan emas, diteruskan dengan menduduki Rejang. Muntinghe membina 

hubungan baik dengan penduduk, ia mengajurkan penduduk menanam kopi dan 

lada. Mula-mula penanaman dilaksanakan di Rawas, selanjutnya di daerah 

Rejang, Komering dan Banyuasin. Muntinghe juga menghapuskan tiban-tukon, 

dan diganti dengan Uang Semuhan (Uang Saomahan). Uang Semuhan adalah 

pajak rumah tangga, yang dihitung setengah rupiah per orang untuk 500 ribu jiwa. 

Ketentuan itu akan diterapkan mulai Pebruari 1819 untuk lima ribu dusun di 

Kesultanan Palembang. Daerah Sindang yang sebelumnya terbebas dari ketentuan 

tiban-tukong, diwajibkan pula membayar Uang saomahan. Di samping itu, 


194 

Muntinghe juga menghapuskan ketentuan anak semang. Ketentuan itu berlaku 

bagi orang atau keluarga/kelompok yang tidak mampu melunasi hutang. 

Konsekuensinya mereka dikenakan ketentuan ―wajib bekerja‖ pada tempat 

mereka berhutang sampai hutangnya lunas. Muntinghe juga mengidentifikasi 

berbagai hal yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi Belanda, antara lain, 

penjualan candu, cukai ekspor-impor, kayu manis, pala, cengkih, lilin. emas, besi, 

kain dan penjualan garam (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7; Kielstra, 1892: 93; 

Kemp, 1900: 435). 

Muntinghe adalah pemimpin Belanda pertama yang terjun langsung di 

daerah uluan untuk meneliti berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. 

Tampaknya, Muntinghe sadar betul akan kekayaan alam yang terpendam di 

pedalaman Palembang. Semua itu akan dimanfaatkan secara maksimal untuk 

kepentingan pemerintah Belanda. 

Semua yang telah dirancang Muntinghe gagal, karena terjadi perubahan 

situasi di daerah uluan. Di luar perhitungan Muntinghe, orang-orang Melayu 153 

yang sebelumnya membelanya berbalik arah menentangnya. Perubahan tersebut 

karena hasutan pasukan Inggris. Perlawanan juga dilancarkan oleh orang-orang 

yang mendukung Sultan Badaruddin II pada saat mundur ke uluan pada 1812- 

1813). Pecah pemberontakan oleh orang-orang Melayu di Tabak Pingin dan 

Tabak Jemeke, di bawah pimpinan Panglima Prang. Pemberontakan itu berakhir 

dengan disepakatinya perundingan dengan Muntinghe, dan sebagian pasukan 

Melayu ditarik mundur. Akan tetapi, sebagian lain menolak mundur dan bertahan 

di Muara Bliti sampai 20 Maret 1819. Kelompok yang menolak mundur, 

bergabung dengan sisa pasukan Inggris yang masih bertahan di Rejang. Sampai 

saat itu pasukan Inggris yang bertahan di sana masih menerima suplai uang dan 

153 Orang Melayu adalah orang-orang yang tinggal di sepanjang Musi, Batang Leko dan 

kawasan lainnya di uluan. Untuk menghindarkan penduduk dari serangan kelompok tersebut, 

Muntinghe memandang perlu untuk menempatkan pasukan militer sebesar 250 orang serdadu di 

perbatasan Rawas (ANRI, Bundel Palembang No. 15.7). Dari berbagai sumber, dapat disimpulkan 

bahwa ―Orang Melayu‖ adalah penyebutan warga setempat terhadap kelompok pendatang yang 

berasal dari Minangkabau dan Kerinci. Walaupun keberadaan mereka di daerah tersebut sudah 

berlangsung lama, namun tetap dibedakan berdasarkan bahasa yang mereka gunakan. 


195 

candu dari Bengkulu 154 . Candu-candu, mesiu dan timah dimasukkan ke dalam 

peti-peti kecil, untuk selanjutnya dikirim Rejang tempat pasukan Inggris bertahan. 

Di daerah Klingi juga terjalin hubungan antara orang-orang Melayu di bawah 

Panglima Prang dan pasukan Inggris. Ini berarti kekuatan mereka semakin kuat. 

Menghadapi situasi demikian, Muntinghe harus menarik sebagian pasukannya 

dari Muara Bliti ke Ujan Panas dan Ayerlan. Di sana Muntinghe memutuskan 

untuk membangun pos-pos pertahanan, yang berfungsi untuk memutuskan 

hubungan antara orang-orang Melayu dan pasukan Inggris, baik yang berada di 

Rejang maupun di Pulo Geta (Woelders, 1975: 101). 

Sebelum tiba di Ujan Panas, pasukan yang dipimpin Muntinghe bersamasama 

dengan Kapten Motte dan Letnan Donher harus menghadapi perlawanan 

pasukan Melayu. Dalam pertempuran itu, pasukan Melayu tidak mampu melawan 

pasukan Belanda, sehingga mundur dan pasukan Belanda melanjutkan perjalanan 

ke Ujan Panas. Di Ujan Panas, kembali pasukan Belanda mendapat serangan dari 

kelompok Panglima Prang yang sebelumnya telah membangun kubu pertahanan 

di daerah Sungai Pisang. Kedua kubu berhadapan langsung di dekat Tabak 

Jemeke. Dalam pertempuran itu dua lila (senapan letup) milik pasukan Belanda 

berhasil direbut oleh pasukan Melayu. Meskipun demikian, pertempuran terus 

berlangsung, dan berakhir setelah kedua belah pihak masing-masing kehabisan 

tenaga dan amunisi, sehingga memutuskan untuk mundur. Sampai saat itu 

pasukan Belanda kewalahan menghadapi perlawanan militan dari orang-orang 

Melayu yang bekerjasama dengan pasukan Inggris. Jadi, keberadaan pasukan 

Inggris pada waktu itu berlindung di balik perlawanan orang-orang Melayu. 

Dalam kondisi demikian, salah satu pimpinan pasukan yaitu Kapten Motte 

menyatakan ketidaksanggupannya berhadapan dengan pasukan Melayu. Kondisi 

pasukan Belanda semakin lemah. Untuk itu, strategi yang ditempuh oleh 

154 Dengan demikian, kesepakatan Januari 1819 hanya berlaku di atas kertas. 

Terbukti serdadu Inggris masih berkeliaran di daerah perbatasan bahkan sampai Muara 

Bliti. Adanya suplai uang dan candu dari Bengkulu, membuktikan keberadaan serdaduserdadu 

Inggris di wilayah Palembang atas dukungan pemerintah di sana. Hal ini 

memaksa Muntinghe untuk terus “memperhatikan” daerah uluan dan lengah di pusat 

yaitu ibu kota Palembang. Padahal Palembang dijadikan sebagai pusat pemerintahan, 

setelah Muntinghe memindahkannya dari Muntok. Berarti perangkat pemerintahan 

dengan segala daya dukungnya di ibu kota Palembang masih lemah. 


196 

Muntinghe adalah mengumpulkan para depati dari Klingi dan Bliti yaitu pasirah 

Muara Bliti, Lobo Mumpa, Benu Agung, dan Ujan Panas untuk meminta 

kesediaan mereka menyiapkan seratus orang dari daerah masing-masing dan 150 

orang dari daerah Rejang. Selanjutnya, terkumpul sebanyak 250 orang. 

Menghadapi kekuatan Belanda yang besar, membuat pasukan Melayu mundur 

melalui Sungai Lakitan. Akibatnya, hubungan dengan Muara Bliti pulih kembali. 

Usaha itu cukup berhasil, sehingga pada 2-3 April 1819 pasukan Belanda dapat 

melanjutkan perjalanan meninggalkan Ujan Panas menuju dusun Ulu Lebar 

(posisinya di tengah-tengah antara Ujan Panas dan Tabah Jemeke), tanpa 

gangguan apapun (ANRI, Bundel Palembang No. 66.7; Woelders, 1975: 101). 

Berbagai peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Inggris di 

Bengkulu tetap berkeinginan untuk menduduki wilayah Palembang. Terbukti 

dengan adanya suplai mesiu, dana dan candu terhadap pasukannya yang 

bergabung dengan orang-orang Melayu. Bergabungnya pasukan Inggris dengan 

orang-orang Melayu, dimungkinkan agar keberadaan mereka tidak terlalu tampak 

di mata pemerintah Belanda, sekaligus untuk menambah kekuatan. 

Banyaknya perlawanan yang dihadapi oleh pasukan Muntinghe, 

membuatnya mengabarkan hal itu kepada Sultan Badaruddin II di ibu kota. Sultan 

Badaruddin II menanggapinya dengan mengirimkan Ngambai Balmi (utusan 

Sultan untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya di daerah tersebut). 

Setibanya di Rantau Menitang, utusan itu mendapat informasi bahwa di Muara 

Rawas, orang-orang Melayu telah berhasil membangun benteng dan persenjataan 

untuk melawan Belanda. Selanjutnya Ngambai Balmi meneruskan perjalanan 

menuju pusat pertahanan Muntinghe di Ujan Panas. Setibanya di sana, ia ditahan 

dengan alasan berbagai perlawanan yang terjadi di daerah itu berkaitan dengan 

Sultan Badaruddin II. Menurut Muntinghe telah terjadi persekongkolan antara 

para pemberontakan dan Sultan Badruddin II (Woelders, 1975: 123-124). 

Menyadari kemampuan militer pasukannya lemah, Muntinghe menempuh 

jalur damai dalam usaha meredam perlawanan orang-orang Melayu. Melalui 

depati Lobo Mumpa dan Pangeran Muara Kati, Muntinghe berhasil mengajak 

Panglima Prang untuk berunding. Dari perundingan-perundingan yang mereka 

lakukan, terungkap bahwa motif mereka mengobarkan perlawanan terhadap 


197 

Belanda disebabkan adanya dorongan dari Sultan Badaruddin II, ditambah 

kerjasama yang ditawarkan oleh pihak pasukan Inggris dari Bengkulu. Pernyataan 

itu didukung pula oleh Pangeran Semangus 155 . Menurut Pangeran Semangus, 

Sultan Badaruddin II menjanjikan imbalan hadiah dan kedudukan kepada setiap 

orang yang mau bekerjasama dengan orang-orang Melayu. Pada kesempatan itu 

pula, Pangeran Semangus menyatakan bahwa beberapa orang dari distrik Blida 

telah bergabung dengannya untuk menyusun kekuatan melawan pasukan Belanda. 

Dengan pengakuan itu, posisi Pangeran itu berubah dari pendukung setia menjadi 

musuh Belanda. Selanjutnya, Pangeran itu menuntut agar meriam, dan beberapa 

senapan yang ditempatkan di perahu milik Belanda Ganda Pospita diserahkan 

kepadanya, dengan dalih untuk melindungi persenjataan tersebut. Menghadapi 

ulah Pangeran Semangus, Muntinghe menempuh cara ekstra hati-hati, dengan 

pertimbangan Pangeran itu memiliki banyak pengikut. Kondisi semakin tegang 

dengan beredarnya kabar, bahwa telah siap melakukan perlawanan sebanyak 

empat sampai lima ratus orang Melayu dan Blida di Muara Rawas dan Muara 

Klingi. Pusat perlawanan mereka adalah di dusun Semangus (ANRI, Bundel 

Palembang No. 66.7; Kielstra, 1892: 93-94). Suatu kondisi kritis terjadi pada 

waktu itu. Orang-orang Melayu yang sebelumnya mendukung pasukan Belanda 

berubah menjadi musuh. Muntinghe berkeyakinan bahwa semua itu terjadi, akibat 

campur tangan Sultan Badaruddin II. 

Dalam posisi terdesak, Muntinghe mencoba melakukan pendekatan 

dengan mengirimkan utusan depati Lobo Rombi, depati itu membawa undangan 

tertulis dari Muntinghe kepada semua depati di sana, khususnya Pangeran 

Semangus agar secepatnya menemuinya di Muara Bliti. Undangan itu bertujuan 

untuk membahas masalah berkumpulnya orang-orang Melayu dan Blida, dan 

mengaitkan masalah tersebut dengan keamanan di daerah mereka masing-masing. 

Muntinghe juga memerintahkan depati Lobo Rombi untuk melakukan tugas 

rahasia yaitu untuk memastikan posisi depati Muara Rawas, apakah sudah 

memihak lawan atau tidak. Hasil dari misi yang diemban oleh Depati Lobo 

Rombi, diketahui bahwa para depati di hilir Rawas, tidak bisa memenuhi 

155 Pangeran Semangus adalah depati dari dusun Semangus yang sebelumnya 

memihak Belanda, berubah arah menjadi mendukung Sultan Palembang (ANRI, Bundel 

Palembang No. 66.7) 


198 

undangan Muntinghe karena mereka telah terisolir. Gerakan mereka diawasi 

secara`ketat oleh orang-orang Melayu. Apabila mereka nekat memenuhi undangan 

tersebut, dusun-dusun mereka akan dibakar habis oleh orang-orang Melayu. 

Walaupun demikian, para depati di hulu Muara Rawas, antara lain depati Muluk, 

Danguan Lakitan, Pangeran Mendanawauwer dan Pangeran Semangus 

menyatakan kesediaan mereka untuk hadir. Bagi Pangeran Semangus, kesediaan 

hadir pada undangan itu merupakan strateginya untuk menyerang pasukan 

Belanda dari belakang. Sebaliknya, pasukan gabungan Melayu dan Blida akan 

menyerang dari arah depan (ANRI, Bundel Palembang No. 66.7). 

Untuk memperkuat kedudukannya yang lemah, Muntinghe meminta 

bantuan ke ibu kota sebanyak empat puluh serdadu di bawah pimpinan Steffens, 

dan beberapa perahu milik Pangeran dan para mantri. Dalam rombongan itu, 

terdapat pula perahu milik Kimas Tumenggung (kepala para mantri di Kesultanan 

Palembang), bahkan Kimas Tumenggung ikut mengiringi pasukan itu sampai 

Muara Bliti. Bersama-sama dengan Muntinghe, Kimas Tumenggung membahas 

berbagai strategi untuk melumpuhkan perlawanan gabungan orang-orang Melayu, 

Blida dan Semangus (ANRI, Bundel Palembang No. 66.7). Sampai saat itu jelas 

terlihat bahwa pihak Sultan yang diwakili oleh Kimas Tumenggung tetap berpihak 

kepada pasukan Muntinghe. 

Pangeran Semangus, yang telah menyatakan kesediaannya hadir dalam 

pertemuan yang digagas oleh Muntinghe tiba di sana. Kehadirannya sangat 

ditunggu dalam rangka menjelaskan keterlibatannya dalam komplotan menentang 

kehadiran pasukan Belanda di uluan. Muntinghe juga bermaksud mendapatkan 

tambahan tenaga pendayung dari Pangeran Semangus sebagaimana yang 

dijanjikan oleh Pangeran Semangus. Sesuai dengan kesepakatan, Muntinghe 

bersedia menerima kehadiran Pangeran Semangus pada siang hari. Waktu siang 

hari sengaja dipilih agar pasukan Belanda siaga, seandainya Pangeran Semangus 

merencanakan suatu pemberontakan. Kedatangan Pangeran Semangus disambut 

oleh Letnan artileri de Sturler. Dalam peristiwa penyambutan itu, Pangeran 

Semangus bersikeras untuk tidak menyerahkan tenaga pendayung yang 

dibawanya kecuali kepada Muntinghe secara langsung, sedangkan Muntinghe 

menolak permintaan tersebut. Akibatnya, terjadi insiden penusukan oleh Pangeran 


199 

Semangus terhadap Letnan de Sturler yang menyebabkannya terluka, Dengan 

penusukan itu, Pangeran Semangus dibunuh oleh salah seorang serdadu Belanda, 

sedangkan salah seorang pembantu Pangeran yang berusaha membantunya juga 

ditikam. Peristiwa itu menyulut kemarahan para serdadu Belanda, sehingga 

keesokan harinya pasukan Belanda menyusuri sungai yang menuju dusun 

Semangus, yang membuat penduduk setempat merasa ketakutan. Akhirnya, 

kesepakatan dicapai untuk menempatkan Pangeran Muara Kati (saudara kandung 

Pangeran Semangus yang menyandang gelar aria) untuk juga mengemban jabatan 

sebagai kepala dusun Semangus (ANRI, Bundel Palembang No. 66.7; Woelders, 

1975: 101). 

Pertemuan dengan para depati di Muara Bliti yang sudah dirancang 

sebelumnya, berjalan lancar. Kesepakatan yang dihasilkan adalah mengusir orangorang 

Melayu keluar wilayah Kesultanan Palembang melalui Lakitan dan Rupit. 

Usaha itu bukan hal mudah untuk dilaksanakan karena mendapat perlawanan yang 

gigih dari orang-orang Melayu. Akhirnya Muntinghe memutuskan untuk kembali 

ke ibu kota Palembang. Dalam perjalanan itu, mereka sering kali mendapat 

serangan, sehingga pada 17 Mei 1819 mereka terpaksa melewati Muara Rawas, di 

sana pun banyak mendapat gangguan. Dengan susah payah payah pasukan 

Belanda berhasil mencapai ibu kota Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 

66.7; Kemp, 1898: 288-389; Kielstra, 1892: 93). 

Dari uraian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa sejak pemindahan 

kekuasaan dari Inggris ke Belanda, kondisi di Palembang terus bergolak. 

Beberapa orang wakil pemerintah Belanda di Palembang belum berhasil 

mengendalikan situasi di Kesultanan Palembang. Sehubungan dengan itu, 

pemerintah pusat Belanda di Batavia mengirimkan Komisaris Muntinghe untuk 

menyelesaikan permasahan di sana. Langkah radikal yang ditempuh oleh 

Muntinghe adalah membagi kekuasaan antara Belanda, Sultan Najamuddin II dan 

Sultan Badaruddin II. Pembagian tersebut menyebabkan Sultan Najmauddin II 

merasa tersisih dan bereaksi dengan mengundang pasukan Inggris dari Bengkulu 

untuk menyelamatkan diri dan keluarganya sebagaimana pernah terjadi tahun 

1813. 


200 

Masuknya pasukan Inggris, menempatkan Palembang dan Belanda pada 

kondisi konflik dengan Inggris di ibu kota Palembang dan uluan (Muara Bliti). 

Mulai dari kehadiran pasukan Kapten Salmond sampai ekspedisi kedua pasukan 

Belanda di bawah pimpinan Muntinghe ke Muara Bliti dan Rejang. Konflik yang 

terjadi berulang kali disebabkan masuknya pasukan Inggris ke wilayah 

Kesultanan Palembang. Sebagai penguasa wakil pemerintah Belanda untuk 

Palembang, Muntinghe harus ekstra hati-hati menghadapi pasukan Inggris, agar 

tidak menyulut konflik internasional antara kedua negara. Muntinghe juga 

dihadapkan dengan penduduk Palembang yang terbelah antara pendukung Sultan 

Badaruddin II dan Sultan Najamuddin II. Semua itu membutuhkan kewaspadaan 

dan kesabaran serta ketegasan dalam menghadapinya. Dalam rangka mengambil 

hati rakyat di uluan,Muntinghe melakukan berbagai terobosan pembangunan dan 

rancangan ke depan yang akan memberikan keuntungan khususnya bagi Belanda. 

Komisaris Muntinghe sangat berkeinginan untuk mengusir pasukan 

Inggris di uluan, dan mengerahkan segala daya upaya untuk mewujudkannya. 

Komisaris Muntinghe mengabaikan peringatan dari pihak militer dan gelagat 

Sultan Badaruddin II yang mencurigakan. Sesungguhnya, sejak awal Muntinghe 

kurang percaya kepada Sultan Badaruddin II. Hal itu terlihat dari sebagian isi 

laporannya ke Batavia pada 10 Juli 1818 dan 31 Oktober 1818 serta suratnya 

kepada Wolterbeek. Dalam suratnya Muntinghe menyatakan bahwa dirinya akan 

berhati-hati dan lebih mencermati sikap Sultan Badaruddin II yang patut dicurigai. 

Untuk itu Muntinghe membutuhkan tambahan militer sebesar 1200 orang. Dengan 

kekuatan sebanyak itu akan mampu mematahkan setiap perlawanan terhadap 

pemerintah Belanda di Palembang (Bataviaasche Courant, 26 Juni 1819; Kemp, 

1900: 428). Kecurigaan itu tidak berlangsung lama, hanya dalam waktu enam 

bulan Muntinghe sudah mampu mempercayai Sultan Badaruddin II sepenuhnya 

dengan berangkat ke uluan. Ekspedisi itu mengerahkan seluruh pasukan Belanda 

di Palembang (Laporkan Gubernur Jenderal kepada menteri koloni pada 6 

Agustus 1819) (Kemp, 1900: 430). Muntinghe juga dihadapkan pada masalah 

sulit dengan munculnya berbagai perlawanan terhadap pasukannya di pedalaman, 

sehingga baru berhasil mencapai ibu kota Palembang pada Mei 1819. 


201 

BAB 5 

PERANG PALEMBANG (1819 dan 1821) 

Pada 1819 terjadi dua kali peperangan (Juni dan Oktober 1819) antara pasukan 

Palembang dan pasukan Belanda. Terjadinya peperangan pertama disebabkan 


202 

Sultan Badaruddin II bermaksud untuk melepaskan diri dari dominasi pemerintah 

kolonial Belanda yang diwakili oleh Muntinghe dan aparatnya. Peperangan kedua, 

karena pemerintah Belanda ingin membalas atas kekalahan mereka pada 

peperangan pertama. Dua kali peperangan itu memberi pelajaran berharga bagi 

pasukan ekspedisi Belanda, karena dalam dua peperangan itu mereka dikalahkan. 

Sebaliknya, Bagi Kesultanan Palembang, peperangan ini memberikan rasa 

percaya diri bahwa mereka mampu melepaskan dari pengaruh Belanda. 

Kekalahan itu diperparah dengan kesulitan mengatasi perlawanan rakyat Pulau 

Bangka, baik setelah perang pertama maupun perang kedua. Kemenangan 

Palembang melawan Belanda memberikan semangat baru kepada mereka untuk 

terus melanjutkan peperangan di tengah blokade yang dilancarkan oleh Belanda 

terhadap Kesultanan Palembang. 

Berbagai cara ditempuh oleh penduduk Palembang untuk meminimalisir 

dampak negatif dari blokade yang dilakukan oleh armada dan pasukan Belanda. 

Masalah tersebut menjadi penting bagi Kesultanan Palembang, karena untuk 

memasuki Kesultanan Palembang selain Bangka-Belitung hanya bisa melalui 

muara Sungai Musi yang dikenal dengan nama Sunsang. Dengan demikian, 

menutup Sunsang berarti ―membunuh‖ Palembang. Oleh sebab itu, usaha-usaha 

yang ditempuh untuk tetap bertahan adalah suatu hal yang penting bagi 

Palembang. Selain itu, untuk membalas kekalahan di Palembang, Belanda juga 

menempuh berbagai strategi penting, karena kekalahan dalam dua kali peperangan 

itu merupakan pukulan berat yang harus ditanggung oleh pihak Belanda. 

Berbagai persiapan dilakukan oleh pihak kolonial Belanda untuk 

membalas kekalahan terhadap Palembang pada 1819. Kepemimpinan ekspedisi 

dipegang langsung oleh Jenderal Mayor H.M, yang sebelumnya hanya bertindak 

dibelakang layar. Persiapan militer pada waktu itu terdiri dari armada yang besar 

dan kekuatan tempur yang kuat. Sementara itu, pihak Palembang juga melakukan 

hal yang sama, sebab cepat atau lambat pasti pihak Belanda akan melancarkan 

serangan terhadap kawasan itu. Ternyata persiapan yang telah dilakukan, tidak 

mampu menghentikan serangan dahsyat yang dilancarkan oleh pasukan Belanda 

di bawah pimpinan H.M. de Kock. Pada peperangan itu (1821), pihak Palembang 

harus mengakui keunggulan pasukan tempur Belanda. Sultan Badaruddin II dan 


203 

pengikutnya dibuang ke Ternate, dan tetap sebagai ―orang buangan‖ sampai akhir 

hayatnya. 

5.1 Menjelang Perang dan Perang Palembang Pertama 

Dengan dibuangnya Sultan Mudo, Sultan Tuo menjadi satu-satunya sultan yang 

berkuasa di Kesultanan Palembang. Akan tetapi, walaupun posisinya telah 

dikembalikan sebagai satu-satunya sultan Palembang, ia tidak memiliki banyak 

kekuasaan sebagaimana tahun-tahun sebelum 1812 (Bangka tetap di tangan 

Belanda). Kini Sultan hanya berkuasa di sebagian wilayah Palembang, selebihnya 

berada di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu, Sultan menyusun 

rencana untuk mendapatkan kembali kekuasaannya. Beberapa faktor yang 

mendukung usahanya itu adalah adanya intervensi Inggris dari Bengkulu. Hal itu 

menyebabkan Komisaris Muntinghe memfokuskan perhatiannya pada masalah 

itu, sehingga melakukan ekspedisi ke pedalaman dalam jangka waktu lima 

bulan 156 . Faktor lainnya adalah karena dibuangnya Sultan Mudo bersama 

pengikutnya ke Pulau Jawa (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1). 

Selama Muntinghe tinggal di pedalaman, memberi peluang besar bagi 

Sultan Badaruddin II mempersiapkan diri guna merebut kembali kebebasannya. 

Orang-orang Belanda yang tinggal di ibu kota mengamati sikap Sultan 

Badaruddin II yang mulai mencurigakan, namun mereka tidak mampu berbuat 

apa-apa. Kondisi itu tidak mudah untuk disampaikan ke uluan, karena sulitnya 

hubungan ke pedalaman melalui jalur sungai yang membutuhkan waktu lama. 

Sementara itu, Muntinghe banyak mendapat perlawanan rakyat di pedalaman. Ia 

menuduh semua itu berkaitan erat dengan Sultan. Akibatnya, setibanya di 

Palembang pada 20 Mei 1819, Muntinghe langsung memanggil Sultan, dan 

meminta pertanggungjawaban Sultan atas apa yang menimpa pasukannya di 

uluan. Sebaliknya, Sultan Badaruddin II menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat 

156 Selama di pedalaman Muntinghe dan pasukannya melakukan pendekatan 

kepada penduduk setempat yang sempat melarikan diri ke hutan, karena adanya 

ekspedisi pasukan Inggris. Muntinghe juga melakukan penelitian tentang keadaan 

penduduk dan potensi alam di sana, membuat jalan, menganjurkan penduduk untuk 

menanam kopi dan lada. 


204 

dalam masalah tersebut. Pada kesempatan itu Muntinghe menuntut agar Sultan 

menyerahkan beberapa orang pangeran dan bangsawan sebagai jaminan agar hal 

serupa tidak terulang. Sehubungan dengan permintaan tersebut, Sultan 

Badaruddin II menjawabnya dengan menyatakan bahwa dirinya berjanji akan 

menyerahkan para sandera yang dimaksud 157 (ANRI, Bundel Palembang No. 67; 

Bataviaasch Courant, 4 Agustus 1821). 

Sultan Badaruddin II memiliki pengaruh besar terhadap bangsawan dan 

penduduk, sehingga dengan mudah mendapat dukungan besar dari para 

bangsawan. Selanjutnya, langkah yang diambil oleh Sultan adalah membenahi 

sistem pemerintahan, setelah ditinggalkan oleh Sultan Najamuddin II. Di samping 

itu, Sultan juga mengawasi jalannya pemerintahan yang selama pemerintahan 

Sultan Najamuddin II cenderung disalahgunakan oleh golongan bangsawan. 

Sultan juga mengakhiri berbagai pungutan, penindasan dan menerapkan hukum 

yang jelas khususnya di daerah uluan. Sultan juga memperkokoh pertahanan 

keraton 158 , menyiagakan perahu-perahu perang di sebelah hulu dan hilir keraton, 

membangun kubu pertahanan di muara Sungai Ogan (ANRI, Bundel Palembang 

N0. 5.1; No. 67; Bataviaasch Courant, 4 Agustus 1821). 

Di pihak lain, Muntinghe juga memperkokoh kekuatan militernya dengan 

cara mengajukan permintaan ke Batavia. Sesuai permintaan tersebut, pada 4 Mei 

1819 tiba di ibu kota Palembang sebanyak 209 orang serdadu. Para serdadu itu 

diangkut dengan menggunakan kapal Elisabeth di bawah pimpinan Mayor 

Tierlam. Mereka ditempatkan di keraton Kuto lamo. Langkah lain yang ditempuh 

oleh Muntinghe adalah menuntut Residen Bangka 159 Smissaert terlibat aktif untuk 

157 Menurut Woelders, bahwa Sultan Badaruddin II menanggapi tuntutan 

tersebut dengan jawaban “melawan tiada, dikasihkan tidak” (Woelders, 1975: 125-126). 

Dari pernyataan itu tampak bahwa Sultan Badaruddin II sudah siap melawan, dengan 

tidak memenuhi permintaan Muntinghe tersebut. 

158 Di keraton Kuto Besok ditempatkan meriam di buluarti (empat sudut keraton), sebelah 

hulu dikomandoi oleh Pangeran Kramadiraja, sebelah hilir dipimpin Pangeran Kramajaya, sebelah 

darat bagian hilir dipimpin Pangeran Citra Saleh dan gerbang keraton dikendalikan oleh empat 

orang mentri (Woelders, 1975; 126). 

159 Sejak Komisaris Muntinghe mengendalikan kekuasaan Belanda di Kesultanan 

Palembang, pusat pemerintahan Belanda dipindahkan ke ibu kota Palembang. Kedudukan Belanda 

di Pulau Bangka-Belitung dikendalikan oleh Residen Smissaert. Pertahanan dan keamanan di 

kedua pulau itu sangat minim, sedangkan pulau-pulau di daerah itu sejak dahulu terkenal sebagai 

tempat bersarangnya para bajak laut (elanong). Kawasan tersebut pada abad XV menjadi pusat 


205 

memperkuat Palembang. Untuk itu, hampir semua aparat militer yang terdiri dari 

lima puluh orang serdadu, tiga puluh mesiu (separuh dari seluruh mesiu), kapalkapal 

perang dan perahu-perahu di Muntok dikerahkan ke Palembang. Yang 

tersisa hanya kapal Zeehond dan beberapa perahu. Meskipun demikian, 

tampaknya Muntinghe belum puas, sehingga pada 5 Juni 1819 ia menuntut agar 

Smissaert secepatnya bergabung dengannya di Palembang. Akan tetapi, Smissaert 

tidak sependapat dengan rencana tersebut. Menurut Smissaert, tidak hanya ibu 

kota Palembang yang harus dipertahankan, tetapi juga pangkalan Muntok. 

Apalagi pada saat itu para perwira yang tersisa di Muntok adalah orang-orang 

yang tidak berguna karena pemabuk dan pemalas 160 . Akibatnya, pertahanan 

Belanda di Muntok jauh lebih lemah dibandingkan daerah lainnya. Keadaan itu 

memaksa Smissaert mendesak Gubernur Jenderal untuk segera mengirimkan 

tambahan pasukan, kapal, perahu, mesiu, peluru, amunisi, beras, dan minyak serta 

uang. Permintaan itu disampaikan melalui suratnya pada Juni 1819. 

Sesungguhnya, permintaan itu sudah diajukan Smissaert sejak satu tahun 

sebelumnya, namun belum mendapat respon na sehingga Smissaert frustasi. Atas 

berbagai pertimbangan tersebut, Smissaert berketetapan hati untuk tidak 

meninggalkan Bangka yang sangat rawan. Daerah itu menjadi sasaran empuk 

para bajak laut, dan penolakan itu berarti ia harus berhadapan dengan Muntinghe 

sebagai seorang pembangkang atasannya (ANRI, Bundel Palembang No.67; 

Missive van Smissaert 11 Juni 1819 No. Litt A Algemeneen Secretarie; Besluit 

van Gouverneur Generaal 5 Agustus 1819 No. 1, Bundel Algemeen Secretarie). 

Dengan tibanya berbagai bala bantuan tersebut, total serdadu Belanda di 

Palembang mencapai sekitar 500 orang. Selanjutnya, kepemimpinan pasukan 

elanong. Akibatnya, pantai-pantai di pesisir pulau itu menjadi daerah rawan dari serangan dan 

pendudukan elanong. Contohnya pada 28 Mei 1819 para elanong menyerang benteng Belanda di 

Toboali, sehingga empat puluh serdadu Belanda mundur ke Bayor dan Pangkal Pinang. Para 

elanong mengusai benteng dan gudang timah Belanda di sana. Usaha merebut kembali Toboali 

berhasil setelah Smissaert dan Kapten Snoeck mengerahkan empat puluh orang serdadu (ANRI, 

Bundel Palembang No. 67; ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 5 Agustus 1819 No. 1, 

Bundel Algemeen Secretarie; Lapian, 2009:137-138). Kemenangan itu memberi mereka semangat 

untuk terus bertahan, walaupun tidak memiliki persenjataan yang cukup. 

160 Para perwira tersebut antara lain: Donker, Kansjeboom, letnan Burry dan 

Letnan Kaseboom, sedangkan dua lainnya yaitu Letnan Alewijn dan Goozens sedang 

sakit (ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 5 Agustus 1819 No. 1, Bundel Algemeen 

Secretarie). 


206 

diserahkan oleh Muntinghe kepada Mayor Tierlam. Sementara itu, kondisi di ibu 

kota Palembang semakin genting, karena di keraton Kuto Besak terjadi kesibukan 

luar biasa yang mencurigakan. Kesibukan itu menimbulkan protes dari Muntinghe 

yang menuntut agar aktifitas itu dihentikan. Meskipun demikian, pihak Belanda 

juga mempersiapkan diri dengan menyiagakan kapal perang Ajax (berkekuatan 

enam belas meriam ukuran delapan pon), Eendracht (berkekuatan 32 meriam 

ukuran tiga puluh pon) di bawah komando Kapten Letnan Taki Bakker dan 

Letnan klas-1 J. van Ginkel (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Kielstra, 1892: 

94). 

Masing-masing pihak dalam posisi siaga, persiapan Sultan Badaruddin II 

sudah matang, ditandai dengan telah siaganya berbagai persenjataan yaitu meriam, 

granat, lila, tombak, pedang dan senapan. Untuk memantapkan kesiapan mental, 

Sultan mmerintahkan agar dilakukan zikir 161 , yang pelaksanaannya dilakukan di 

luar keraton sehingga suaranya sampai ke keraton Lamo tempat para serdadu 

Belanda ditempatkan. Suara zikir itu menyebabkan sebelas serdadu Belanda 

memeriksa lokasi tersebut. Kehadiran serdadu-serdadu itu memicu terjadinya 

bentrokan senjata. Dalam ―insiden‖ itu Haji Zain memimpin penyerangan 

terhadap sebelas serdadu Belanda, dan pertempuran antara kedua belah pihak 

tidak terhindarkan. Dalam pertempuran itu Haji Zain, Kemas Said, dan Haji 

Lanang terbunuh (Woelders, 1975: 103, 124; Syair Perang Muntinghe). 

Dalam kondisi genting itu, para serdadu Palembang juga mengarahkan 

meriam-meriam ke kapal-kapal dan garnizun Belanda. Sultan juga mengumpulkan 

rakyat Palembang, lengkap dengan persenjataan mereka masing-masing. 

Menjelang magrib pada 11 Juni 1819, pihak Belanda menempatkan kapal perang 

Ajax di depan keraton Sultan. Dua kompi dari resimen infanteri ke-3 disiagakan di 

keraton Kuto Lamo. Pada malam harinya pukul 22.00, dua orang Pangeran 

Adipati menghadap Muntinghe untuk menyampaikan jawaban Sultan Badaruddin 

161 Dalam “Syair Perang Muntinghe/Perang Menteng atau Perang Palembang” 

disebutkan bahwa ajaran tasawuf menjadi aspek penting dalam kehidupan keraton 

maupun rakyat. Dengan demikian, peran para “haji” menjadi begitu sentral (bait 7, 8, 9, 

10, 11, 12), terbukti dari pembacaan zikir secara bersama-sama dalam rangka persiapan 

perang. Syair ini juga menggambarkan perang jihad rakyat Palembang melawan kolonial 

Belanda yang kafir (bait 1, 6, 21, 33, 55, 74, 118, 118-122, 144, 146, 162, 173, 191-192, 

204, 210, 247). 


207 

II. Pada intinya Sultan sepakat untuk menyerahkan Pangeran Ratu dan beberapa 

orang pangeran lainnya, sesuai tuntutan Muntinghe dan telah menghentikan 

semua aktivitas ―mencurigakan‖ pihak Belanda di dalam keraton (ANRI, Bundel 

Palembang No.67; Missive van Banca 14 Juni 1819 Bundel Algemeen Secretarie). 

Sampai saat itu kondisinya genting, menunggu terjadinyanya perang antara dua 

kubu yang berlawanan. 

Perang Palembang dimulai dengan serangan singkat terhadap pasukan 

Belanda pada pukul 03.30, 12 Juni 1819. Penyerangan itu merupakan aksi balasan 

atas 

insiden penembakan yang dilakukan oleh serdadu Belanda, yang 

menyebabkan seorang penduduk Palembang terbunuh. Melihat situasi yang ada, 

Muntinghe mengambil sikap dengan memerintahkan Mayor Tierlam agar segera 

membawa pasukannya meninggalkan keraton Kuto Lamo. Mereka diperintahkan 

untuk menghuni sebuah bangunan yang tengah dibangun untuk kebutuhan 

mereka. Pada saat pasukan Belanda tengah menuju bangunan tersebut, mereka 

diserang oleh laskar Palembang sehingga meletus pertempuran (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; ANRI, Missive van Smissaert 11 Juni 1819 No. Litt A 

Algemeneen Secretarie). 

Dalam pertempuran itu, laskar Palembang di bawah pimpinan putera-putera 

Sultan Badaruddin II, antara lain Pangeran Ratu, dan Pangeran Prabu. Terlibat 

pula secara langsung adik Sultan yaitu Pangeran Adipati Tuo dan dua orang 

menantu Sultan yaitu Pangeran Kramadiraja dan Pangeran Kramajaya. Dari 

keraton mereka mengarahkan serangannya kepada kapal-kapal Belanda yang 

tengah ditempatkan di depan keraton. Digambarkan dari naskah lokal yang 

dikutip oleh Woelder (Woelders, 1975: 126) sebagai berikut: 

―…bergeraklah bumi dan berguncanglah air laut. Maka gegak 

[gegap] gempitalah negeri Palembang, gemuruh seperti langit 

akan runtuh. Dan bunyi meriam seperti bunyi halontar 

[halilintar] membelah bumi bunyinya. Tiada nampak sesuatu lagi 

oleh asap bedil, hanyalah kilat meriam juga yang nampak 

muncar ke langit. Demikianlah halnya perang itu terlalu 

besarnya. Dan tiadalah kedengaran suatu lagi apa-apa, hanya 

bunyi meriam dan sorak seala ra‘yat laut dan darat. Dan waktu 

itu dahsatlah orang yang penakut dan lupalah kepada matinya 

orang yang berani‖. 


208 

Suatu gambaran yang mungkin berlebihan, akan tetapi penggambaran tersebut 

bisa jadi mewakili suasana pada waktu itu, mengingat naskah tersebut dibuat 

sezaman. Dengan pecahnya pertempuran tersebut, Kesultanan Palembang untuk 

pertama kalinya dihadapkan pada perang besar, yang menempatkan kedua kubu 

berhadap-hadapan secara langsung, suatu pengalaman yang luar biasa bagi 

penduduk Palembang pada waktu itu. 

Berita tentang meletusnya peperangan di perairan Sungai Musi, dan di 

depan keraton Sultan cepat menyebar. Mendengar kabar tersebut, Letnan de 

Vriesse segera meninggalkan posnya di muara Sungai Musi dan membawa perahu 

Kora-kora No. 10 menyusuri Sungai Upang (Opang). Selanjutnya, armada yang 

dipimpinnya memperkuat posisi Belanda dalam pertempuran yang tengah 

berkecamuk. Pasukan Belanda yang ditempatkan di rumah Demang Osman 

bergerak menuju loji Belanda untuk memperkuat kompi dari resimen ke-5, di 

tengah tembakan meriam dari pasukan Palembang. Usaha itu berhasil tanpa 

mengalami banyak kerugian. Pihak Belanda mengerahkan serangan dari kapal 

perang Ajax, Eendracht dan Ebbe, sedangkan laskar Palembang membalasnya 

dari keraton (ANRI, Bundel Palembang No. 67; ANRI, Missive van Smissaert 11 

Juni 1819 No. Litt A Algemenee Secretarie ; Waey, 1875: 104). Pada pertempuran 

itu, seluruh kekuatan Palembang dipusatkan di dalam keraton Kuto Besak yang 

merupakan kediaman Sultan Badaruddin II. Dalam pertempuran tersebut, Sultan 

secara langsung memberikan komando kepada para putera-putera, menantu dan 

adiknya Pangeran Adipati Tuo. 

Pertempuran pada hari itu berlangsung hingga senja, dan pada saat 

pertempuran mulai reda, pasukan Palembang melepas rakit-rakit yang dibakar 162 . 

Keberadaan rakit-rakit tersebut akan membakar kapal-kapal perang dan perahuperahu 

milik Belanda. Pasukan Palembang juga melepaskan batang-batang pohon 

besar yang dapat menghambat gerak laju armada Belanda. Melihat datangnya 

serangan tersebut, Letnan Vriesse melakukan manuver untuk melindungi perahu 

162 Rakit-rakit yang telah dibakar diluncurkan untuk menghantam kapal-kapal 

Belanda, sehingga kapal-kapal itu terbakar dan hancur (The Asiatic Journal, 1820). Rakitrakit 

itu terbuat dari bambu dan papan yang dibangun di atas rakit besar, yang dililitkan 

dengan tali rotan. Pembuatan rakit itu dipercayakan sultan kepada Raden Kijing (Waey, 

1975: 107; Woelders, 1975: 128). 


209 

Kora-kora no.10 dan melepaskan kapal-kapal Belanda dari kepungan rakit-rakit 

api tersebut. Para serdadu Belanda yang terluka dalam pertempuran itu segera 

dibawa ke atas kapal Elisabeth yang difungsikan sebagai rumah sakit. Pada petang 

hari itu juga di atas kapal Eendracht, terjadi kesepakatan antara Komisaris 

Muntinghe dan panglima armada laut Taki Bakker. Kesepakatan yang dicapai 

adalah bahwa pada keesokan harinya, mereka akan melancarkan serangan 

terhadap keraton. Untuk itu, kapal-kapal perang harus ditempatkan pada posisi 

sebelumnya yaitu di depan keraton. Selanjutnya, pasukan Palembang mundur dan 

mempersiapkan diri di dalam keraton guna mempersiapkan diri menghadapi 

berbagai kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67; ANRI, Missive van Smissaert 11 Juni 1819 No. Litt A Algemeneen 

Secretarie; Woelders, 1975: 128). 

Pada 13 Juni 1819 laskar Palembang sudah siaga dengan segala persiapan 

untuk berjihad melawan pasukan Belanda. Di pihak lain sejak subuh pihak 

Belanda telah menempatkan kapal perang Eendracht, di bawah pimpinan Kapten 

Letnan Laut Taki Bakker di depan keraton. Di lokasi yang sama disiagakan pula 

kapal perang Ajax yang di pimpin Letnan Klas-1 J. van Ginkel. Selain itu, kapalkapal 

Belanda lainnya yang berbendera merah dan perahu Kora-kora no. 10 

ditempatkan di lokasi-lokasi strategis menghadap ke gerbang keraton. 

Pertempuran pada hari kedua, ditandai dengan diluncurkannya enam rakit dibakar 

oleh laskar Palembang. Selanjutnya, terjadi saling tembak dari kapal-kapal 

Belanda dengan laskar Palembang. Sambil membordir pasukan Palembang, 

pasukan Belanda mencoba mendekati gerbang keraton. Sesampainya mereka di 

sana, gerbang itu tidak berhasil mereka buka, meskipun telah mengerahkan 

berbagai cara. Akibatnya, posisi pasukan Belanda terjepit. Dari jendela di atas 

pintu gerbang keraton dan buluarti, laskar Palembang memberondong mereka 

dengan meriam dan lila, diantaranya salah seorang anggota laskar Palembang 

yaitu Rangga Satyagati berhasil membunuh salah seorang anggota pasukan 

Belanda. Pasukan Belanda terus melakukan perlawanan dengan menembaki 

dinding keraton yang tebal. Tampaknya, usaha pasukan Belanda untuk menembus 

tembok keraton sia-sia, karena tembakan-tembakan yang dilancarkan tidak banyak 

pengaruhnya terhadap tembok-tembok keraton yang tebalnya mencapai 7 kaki 


210 

(2,13 meter) dengan tinggi 27-30 kaki (8,23-9,14 meter). Kejadian itu 

menimbulkan keheranan pada semua anggota pasukan Belanda. Setelah melihat 

ada peluang, langkah yang diambil oleh Mayor Tierlam dan Kapten van der Wijck 

adalah menyerbu gerbang keraton. Selanjutnya, kapal perang Ajax mengikutinya 

dengan menggunakan meriam-meriam panjang berukuran delapan pon, dan kapal 

Eendracht dengan meriam-meriam berukuran 24 pon. Semuanya dikerahkan 

untuk menguasai keraton. (ANRI, Bundel Palembang No. 67; ANRI, Bundel 

Palembang No. 5.1; ANRI, Missive van Smissaert 11 Juni 1819 No. Litt A 

Algemeneen Secretarie; Bataviaasch Courant, 4 Agustus 1821; ―Syair Perang 

Muntinghe‖; Woelders, 1975: 127-128). 

Melalui lubang yang mereka temukan pada tembok keraton, pasukan 

Belanda terus melepaskan tembakan ke arah pasukan Palembang. Sebaliknya, dari 

balik dinding keraton laskar Palembang gencar membalas pasukan Belanda 

dengan meriam-meriam, sehingga membuat pasukan Belanda sulit melindungi 

diri. Dalam posisi terdesak, pasukan Belanda terpaksa menarik diri dan tembakantembakan 

dari kapal-kapal Belanda mereda pada pukul 21.30. Hal itu disebabkan 

kapal-kapal dan perahu-perahu milik Belanda kehabisan amunisi. Perahu korakora 

nomor 10 ditarik dan ditempatkan di samping kapal Elizabeth. Pada 22.00 

seluruh kekuatan yang tersisa diangkut malam itu. Pada peperangan hari kedua 

itu, pihak Belanda mengalami kerugian dengan terbunuhnya delapan belas orang 

serdadu, dan 142 orang luka-luka (ANRI, Bundel Palembang No. 67; ANRI, 

Missive van Smissaert 11 Juni 1819 No. Litt A Algemeneen Secretarie). 

Besarnya kerugian yang diderita oleh pihak Belanda, menunjukkan bahwa 

pertempuran pada hari itu berlangsung sangat gigih dari kedua belah pihak, di 

pihak Palembang diperoleh data dari ―Syair Perang Muntinghe‖ bahwa yang 

gugur dalam pertempuran itu adalah Kemas Said, dan Sayyid Zain. Dapat 

disimpulkan bahwa mengingat pasukan Belanda ditopang oleh peralatan perang 

yang cukup canggih untuk ukuran pada waktu itu, dan habisnya amunisi yang 

mereka miliki, tentunya pertempuran itu sangat dahsyat dan menelan korban yang 

besar. Di samping itu, timbul pertanyaan mengapa pasukan Belanda kehabisan 

amunisi? Apakah disebabkan jumlah amunisi yang mereka siapkan terbatas, atau 

amunisi yang mereka muntahkan terlalu banyak dalam menghadapi perlawanan 


211 

gigih laskar Palembang. Suatu kondisi diluar perkiraan mereka. Berbagai 

kemungkinan dapat terjadi, namun faktanya pasukan Belanda kehabisan amunisi 

sehingga memaksa mereka mundur. 

Setelah menarik pasukannya, pada tengah malam Muntinghe mengeluarkan 

instruksi untuk menyerang kubu-kubu pertahanan Palembang, namun sampai pagi 

dini hari pada 14 Juni 1819 tidak terjadi penyerangan terhadap kubu Palembang. 

Sebaliknya, yang terjadi adalah Muntinghe mengirim utusan Raja Akil dan 

Temenggung Sura 163 untuk menawarkan perdamaian kepada Pangeran Adipati 

Tuo. Apabila usulan itu ditolak, Muntinghe meminta waktu empat hari untuk 

mundur. Pada kenyataannya Sultan Badaruddin II menolak berdamai tetapi 

mengabulkan permintaan untuk mundur dalam jangka waktu empat hari 

(Woelders,1975: 128),. Setelah dua hari melakukan pertempuran dengan pasukan 

Palembang, pihak Belanda sangat menyadari bahwa sesungguhnya kemampuan 

pertahanan mereka semakin lemah. Untuk itu, Muntinghe memerintahkan agar 

semua serdadu maupun amunisi yang ada di Muntok dikerahkan ke Palembang. 

Akan tetapi, hal itu sulit diharapkan karena tidak ada lagi kekuatan militer yang 

dapat diandalkan di Muntok. Dalam keadaan terdesak, mereka memutuskan untuk 

mengerahkan semua kekuatan yang ada. 

Keesokan harinya pertempuran dilanjutkan. laskar Palembang terus 

melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Belanda, baik menggunakan peluru, 

mesiu maupun dengan mengirimkan rakit-rakit dibakar. Akibatnya, kapal-kapal 

Belanda sulit bergerak dan mendaratkan pasukan. Pendaratan itu membutuhkan 

perahu-perahu, namun perahu yang mereka miliki semuanya sudah hancur dalam 

pertempuran sehari sebelumnya. Akibatnya, terpaksa menggunakan rakit-rakit 

yang menyebabkan gerak mereka menjadi lambat. Sementara itu, kapal-kapal 

yang ada tidak mampu melindungi rakit-rakit mereka. Dalam kondisi dikepung 

rakit-rakit yang dibakar dan berondongan serangan dari keraton, memaksa mereka 

mengevakuasi para serdadunya yang sakit dan terluka. Sementara itu, laskar 

Palembang semakin gencar menyerang kapal-kapal perang Belanda dan 

membakar barak pemukiman serdadu Belanda yang terbuat dari kayu dan bambu. 

163 

Dalam “Syair Perang Menteng” disebutkan bahwa yang diutus oleh 

Muntinghe adalah Pangeran Nataagama (bait 48), sedangkan waktu yang diminta untuk 

mundur adalah tiga hari (bait 60). 


212 

Akhirnya, pasukan Belanda meninggalkan arena pertempuran dan mundur. Dua 

pucuk meriam dan sebagian besar perlengkapan yang tertinggal jatuh ke tangan 

laskar Palembang. Dalam pertempuran itu tujuh orang serdadu Belanda terluka 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67; ANRI, Missive van Smissaert 11 Juni 1819 No. 

Litt A Algemeneen Secretarie). 

Perang Pelembang berakhir dengan mundurnya armada Belanda menuju 

Sunsang. Bagi Palembang, kemenangan itu memberi mereka semangat untuk 

terus mempertahankan keberhasilan tersebut. Terdapat beberapa tokoh lain yang 

berperan dalam perang tersebut, termaktub di dalam ―Syair Perang Muntinghe‖ 

antara lain Khatib Muhammad Saleh, Pangeran Puspawijaya, Pangeran 

Wirasentika, Pangeran Wiradiwangsa, Pangeran Puspadiraja, Haji Abdulrohim, 

Citrawijaya, Ranggadarpacita, Temenggung Citradinata, dan Haji Mas‘ud. 

Perang itu begitu membekas dalam sanubari masyarakat Palembang, 

tergambar dari bait-bait syair ―Perang Muntinghe‖ yang dicuplik di bawah ini. 

… Inilah konon mula pertama 

Holanda [Belanda] dan Ambon bersama-sama 

Indelir Menteng * Holanda nama 

Kornel Bakar jadi panglima 

… Pengeran membedil tiada terkira 

Bahananya sampai ke atas udara 

Rakyat kornel sangat sengsara 

Rupanya bagai lutung dan kera 

… Tersebutlah orang perang di darat 

Ada yang menikam ada yang mengerat 

Sosoknya bagai gelombang barat 

Rakyat baginda habislah larat 

… Orang membedil dari buluwarti 

Pelurunya datang tiada henti 

Pelurunya datang menuju hati 

Rakyat Holanda banyaklah mati 

… Menteng berkata terlalu gopoh 

Hendak disuruh minta tempoh 

Tiga hari lagi rakyat menempuh 

Serdadu banyak luka dan lumpuh 

… Kepada selikur hari selasa 

Pukul tujuh ketika masa 


213 

Baginda membedil sangat perkasa 

Kapal Menteng rusak binasa 

… Berkatalah pula Kornel Bakar 

Perang kita terlalu sukar 

Sultan Ratu sangat pendekar 

Akhirnya kita jadi belukar 

Dijawab Menteng penghulu Belanda 

Perang kita sangatlah beda 

Orang Palembang seperti gerda 

Katanya di sini rupanya beda 

… Kornel menembak tiada henti 

Mana yang kena habislah mati 

Bangkit gembira Pangeran Bupati 

Melawan kornel bersungguh hati 

… Ramainya perang bukan kepalang 

Gemuruhlah sorak sekalian hulubalang 

Memasang meriam berulang-ulang 

Rakyat jendral banyaklah hilang 

… Undurlah musuh bersama-sama 

Kicinya dua kapalnya lima 

Diusir sekalian hulubalang panglima 

Larilah kapal di Salahnama (naskah ―Syair Perang Menteng‖, 1819). 

* Indelir Menteng = Muntinghe. 

Demikianlah penggambaran perang Palembang yang terekam dalam memori 

penulis syair perang itu. Suatu pertempuran yang berakhir dengan kemenangan di 

pihak Palembang. Syair ini tidak diketahui siapa pengarangnya, namun dapat 

dipastikan syair ini ditulis oleh golongan bangsawan yang kemungkinan besar ikut 

ambil bagian dalam peperangan tersebut. Sebagai sumber yang ditulis oleh orang 

Palembang sendiri, dan hidup sezaman dengan peristiwa tersebut, serta ditilik dari 

isinya semua menggambarkan perlawanan gigih dari orang-orang Palembang 

melawan pasukan kolonial Belanda. 

Para serdadu Belanda yang terbunuh (10 orang) dan terluka (70 orang) 

dibawa ke Muntok untuk dikubur dan diobati. Sementara itu, Muntinghe bersamasama 

dengan Kapten Insinyur van der Wijck (ahli strategi militer) dan Kapten 

Letnan Taki Bakker sepakat untuk bertahan di Plaju tidak meneruskan pelayaran 

ke Sunsang. Keputusan itu diambil karena masih berkeinginan melakukan 


214 

serangan balik dari Plaju. Pada saat itu kekuatan militer yang tersisa adalah dua 

kapal perang yaitu Eendracht dan Ajax, dengan 350 orang serdadu. Para serdadu 

yang sakit dan terluka sebanyak 75 orang, dikirim ke Muntok menggunakan kapal 

Emma (ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 5 Agustus 1819 No. 1 Bundel 

Algemeen Secretarie). 

Pertahanan di Plaju tidak dapat dipertahankan, karena mereka mendapat 

serangan gencar dari pasukan Palembang. Akibatnya, pasukan Belanda tidak 

mampu bertahan dan Muntinghe memutuskan untuk seluruhnya mundur ke 

Bangka pada 19 Juni 1819, Tindakan itu menuai kritik dari banyak pihak. Para 

petinggi militer Belanda yakin bahwa seandainya pasukan mereka tetap bertahan 

di Plaju dan segera mendapat bantuan amunisi dari Batavia, dengan tambahan 

bantuan tersebut, mereka dapat segera kembali menyerang keraton Palembang. 

Artinya, apabila hal itu terjadi, kegagalan besar pada perang 1819 kemungkinan 

tidak terjadi. Kegagalan itu juga disesalkan oleh Waey, salah seorang yang terlibat 

dalam peperangan itu dalam memorinya. Ia menyatakan bahwa kegagalan itu 

disebabkan terkonsentrasinya semua kekuasaan militer baik darat maupun laut di 

tangan satu orang, yaitu Muntinghe yang bukan berasal dari militer, juga karena 

kekurangpahamannya tentang kekuatan militer yang dimiliki oleh Kesultanan 

Palembang. Akibatnya, sering terjadi kesalahan strategi. Kegagalan strategi 

militer Muntinghe dalam ―drama‖ di Kesultanan Palembang disebabkan 

ambisinya yang berlebihan dengan mengendalikan seluruh kekuatan militer di 

tangannya. Akibatnya, pihak Belanda mengalami kerugian yang besar (ANRI, 

Bundel Palembang No. 67; ANRI, No. 5.1; Bataviaasch Courant, 4 Agustus 1821; 

The Asiatic Juurnal 1820; Waey, 1875: 107). 

Terlepas dari kekecewaan yang dinyatakan oleh berbagai kalangan 

khususnya para petinggi di Batavia atas mundurnya pasukan Belanda ke Muntok, 

yang pasti, bahwa kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan mereka untuk 

bertahan. Laskar Palembang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk terus 

menggempur pasukan Belanda yang sudah berada pada posisi terdesak. Dari bait 

111—117 dari ―Syair Perang Muntinghe‖ jelas terlihat dukungan yang sangat 

besar dari para priyayi untuk menghancurkan kekuatan militer Belanda. Melihat 


215 

dukungan tersebut, Sultan Badaruddin II memperlihatkan kebanggaan dan 

kebahagiaannya. 

Mundurnya pasukan Belanda ke Bangka hanya mampu membawa sisa-sisa 

peluru yang ada. Di antaranya, kapal perang Ajax membawa enam belas peluru 

berukuran delapan pon, dan Cunia membawa empat peluru berukuran dua belas 

pon. Peluru-peluru itu hanya layak digunakan untuk tembakan penghormatan, 

sedangkan peluru-peluru yang mereka butuhkan berukuran lebih besar yaitu 24 

pon. Selama di Muntok tidak banyak yang dapat mereka lakukan di sana. Kapalkapal 

yang mereka miliki umumnya dalam kondisi rusak 164 dan mereka tidak 

mampu memperbaikinya. Selanjutnya, kapal-kapal itu dikirim ke Jawa, dengan 

harapan para penguasa di sana segera menggantinya dengan yang baru. Kapalkapal 

yang sudah diperbaiki segera dikirim kembali ke Muntok, dengan 

membawa amunisi dan peluru yang mereka butuhkan (ANRI, Besluit van 

Gouverneur Generaal 5 Agustus 1819 No. 1 Bundel Algemeen Secretarie). 

Demikian kondisi militer pada saat itu, yang dapat mereka lakukan hanyalah 

menunggu tibanya bantuan dari Batavia. 

Empat hari kemudian (23 Juni 1819) Muntinghe memerintahkan Kapten 

Bakker untuk segera menutup muara Sungai Musi. Blokade itu dilakukan dengan 

cara menempatkan dua kapal perang yang tersisa yaitu Eendracht dan Ajax. 

Dengan demikian, Muntok tidak dipertahankan oleh satu kapal perang pun. Suatu 

keadaan yang sangat beresiko bagi keamanan Belanda di sana (ANRI, Bundel 


Dengan memblokade muara Sunsang, pihak Belanda menutup jalur masuk 

ke ibu kota Palembang. Berarti impor Palembang terganggu, begitu pula 

sebaliknya semua komoditi dagang Palembang tidak dapat dipasarkan ke dunia 

luar. Blokade yang dijalankan adalah suatu cara untuk ―membunuh‖ Palembang, 

karena Sunsang adalah jalan terbaik dan paling ramai bagi keluar masuknya 

barang ke Palembang. Kekalahan dalam pertempuran dibalas dengan cara jitu 

yaitu menutup jalur keluar-masuk Palembang. Blokade itu pula diharapkan 

mampu mengendalikan jalur pelayaran Sunsang-Muntok, namun apa yang 

164 Residen Smissaert juga mengirimkan laporan tentang kondisi kapal-kapal di 

Muntok kepada Laksamana Wolterbeek (ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 5 

Agustus 1819 No. 1 Bundel Algemeen Secretarie). 


216 

diharapkan tidak seperti yang mereka bayangkan. Jalur itu tetap menjadi milik 

para bajak laut dan pedagang pribumi, yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan 

dari jalur tersebut. Kelompok-kelompok inilah yang nantinya ―bermain‖ untuk 

menembus blokade Belanda demi memenuhi kebutuhan penduduk Palembang 

berupa garam, bahan pakaian dan lainnya. 

Setelah segala sesuatunya dianggap selesai, Muntinghe meninggalkan 

Muntok menuju ke Batavia. Setiba di sana, ia mendesak pemerintah pusat untuk 

segera mengirimkan bantuan ke Pulau Bangka, mengingat minimnya pertahanan 

militer di sana. Di samping itu, hal yang sangat penting adalah menebus 

kekalahan terhadap Palembang. Pengiriman ekspdisi militer yang besar 

merupakan suatu tindakan yang tepat untuk memberi pelajaran kepada Sultan 

Palembang. Pemerintah Belanda meyakini bahwa dengan kekalahan Belanda pada 

perang Juni 1819, Sultan Badaruddin II dan penduduk Palembang menganggap 

Belanda dalam kondisi lemah. Apalagi Belanda baru saja dihadapkan pada 

pemberontakan selama dua tahun (1817) Cirebon dan Maluku. Mereka takut 

penarikan pasukan mereka dari Palembang akan menimbulkan kesan mendalam 

pada penduduk Palembang bahwa kekuatan militer mereka lemah. Untuk itu, 

langkah yang harus diambil adalah secepat mungkin menghilangkan kesan negatif 

itu dengan mengirimkan ekspedisi militer (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 

5.1). Keyakinan yang berkembang pada waktu itu adalah hanya dengan ekspedisi 

militer, kekuatan dan prestise Belanda dapat diperoleh kembali. 

5.2 Persiapan Ekspedisi Belanda 

Dalam rangka mewujudkan keinginan pemerintah Belanda untuk membalas 

dendam, atas kekalahan mereka dalam perang dengan Kesultanan Palembang 

(Juni 1819). Persiapan untuk melakukan ekspedisi ke Palembang ditandai dengan 

adanya permintaan logistik ke Batavia oleh panglima angkatan laut di Hindia 

Timur C. Wolterbeek pada 24 Juli 1819. Banyaknya permintaan itu disesuaikan 

untuk kebutuhan selama enam bulan bagi seratus orang prajurit. Untuk itu, 

Residen Batavia Lamberger menyiapkan tiga kapal yaitu Irene, Iris, dan Tromp, 

dengan segala kebutuhan perbekalannya. Tiap kapal mampu memuat tiga ratus 


217 

orang serdadu, total keseluruhan serdadu mencapai jumlah 1200-1500 orang 

(ANRI, Bundel Palembang No. 66.10). Semua kemampuan dikerahkan demi 

keberhasilan ekspedisi ke Palembang. 

Pada 27 Juli 1819 Gubernur Jenderal Van der Caplellen mengeluarkan 

keputusan nomor 6 tentang peraturan ekspedisi ke Palembang. Pada saat yang 

sama, Wolterbeek memerintahkan Kolonel Schutte agar secepatnya mengirimkan 

dua perahu dari Surabaya untuk melengkapi armada yang sudah ada (ANRI, 

Bundel Palembang No. 66.10). Tampaknya pemerintah Belanda di Batavia serius 

mempersiapkan pasukan ke Palembang, sehingga melibatkan pasukan dari 

daerah-daerah lain di Pulau Jawa, antara lain dari Semarang, Surabaya dan 

Batavia. Daerah-daerah tersebut merupakan kantong-kantong kekuasaan Belanda 

yang memiliki armada cukup kuat. 

Untuk memimpin ekspedisi ke Palembang, diserahkan oleh Gubernur 

Jenderal kepada Laksamana C. Wolterbeek 165 pada Sabtu 31 Juli 1819. Pada hari 

yang sama Woterbeek menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jenderal Van der 

Capellen, Mayor Jenderal H.M. De Kock dan Komisaris Muntinghe. Mereka 

membahas persiapan dan pelaksanaan ekspedisi ke Palembang. Usai pertemuan 

tersebut, Laksamana Woterbeek mengeluarkan perintah rahasia kepada Letnan 

laut Florentijn (nahkoda kapal de Emma), agar secepatnya berlayar membawa 

kapal meriam nomor 17. Mereka diperintahkan untuk segera berangkat ke Bangka 

dan menduduki Bangka Kotta. Keberangkatan mereka akan segera disusul oleh 

kapal perang Wilhelmina dan kapal nomor 18, di bawah komando Kolonel 

Dibbertz. Keberangkatan itu dipercepat karena Pulau Bangka tengah bergolak, 

menolak keberadaan Belanda di sana (ANRI, Bundel Palembang No. 66.10; ANRI, 

Besluit van Gouverneur Generaal 30 Juli 1819 No. 1 Bundel Algemeen 

Secretarie). 

Dalam rangka koordinasi, pada 9 Agustus 1819 Woterbeek mengirimkan 

surat kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen. Wolterbeek mengusulkan agar 

Residen Bangka A.P. Smissaert terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan 

dengan Kesultanan Palembang. Lebih lanjut, ia juga setuju atas rencana Gubernur 

165 

Penyandang bintang jasa militer Willems Order (ANRI, Besluit van Gouverneur 

Generaal 30 Jili 1819 No. 1 Bundel Algemeen Secretarie). 


218 

Jenderal untuk mendatangkan kesatuan orang-orang Lampung 166 . Kehadiran 

mereka akan bermanfaat untuk memperkuat kesatuan yang akan menyerang 

Palembang. Dipilihnya Lampung mengingat jaraknya dekat dengan Palembang. 

Menurut Wolterbeek, kekalahan Belanda dari Palembang dan kuatnya pertahanan 

Palembang, menyebabkan kekuatan militer Belanda harus ditangani dengan 

cermat. Menaklukkan Palembang adalah masalah penting bagi Belanda (ANRI, 

Bundel Palembang No. 66.10; Bastin, 1953: 309). 

Dalam kaitannya dengan usul Wolterbeek agar Smissaert lebih terlibat 

dalam ekspedisi ke Palembang, lagi-lagi Smissaert tidak sependapat, sebagaimana 

sebelumnya ia menolak permintaan Muntinghe. Menurutnya Pulau Bangka tidak 

memiliki kekuatan pertahanan, karena dua kapal perang sudah ditarik ke Batavia, 

sedangkan kapal Eendracht dan Ajax ditempatkan di Sunsang. Hanya perahuperahu 

dan peralatan perang serta para serdadu yang tersisa yang dapat dilibatkan 

dalam ekspedisi. Bagi Smissaert bukan hanya Palembang yang perlu direbut tetapi 

Bangka juga harus dipertahankan dengan kekuatan yang memadai. Apalagi di 

Bangka banyak muncul perlawanan dari rakyat dan perompakan yang kian marak 

di sana (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Perbedaan sudut pandang antara keduanya disebabkan oleh perbedaan 

kebutuhan. Pendapat Smissaert disebabkan pemahamannya tentang kondisi 

pertahanan Belanda di Pulau Bangka yang lemah, dan perlawanan agresif dari 

rakyat Bangka yang menolak kehadiran Belanda di sana. Sebaliknya, Laksamana 

Wolterbeek berpandangan bahwa Bangka adalah bagian dari Kesultanan 

Palembang, tanpa ―mengamankan‖ Palembang yang begitu kuat berarti Bangka 

juga tidak dapat dikuasai. Perbedaaan dengan Wolterbeek, merupakan kali kedua 

bagi Smissaert setelah sebelumnya ia berseberangan pandangan dengan 

Muntinghe. 

Dalam rangka memperkuat pasukan ekspedisi ke Palembang, Jenderal 

Mayor H.M. De Kock, Kolonel Bischof dan Kolonel De Roone menyiapkan 

pasukan tambahan yang terdiri dari orang-orang Melayu. Di bidang kesehatan 

166 Informasi tentang kekayaan Lampung dan timah Palembang, diperoleh Laksamana 

Wolterbeek dari Francis seorang partikelir yang pernah bekerja di Lampung di bawah Dubois 

(ANRI, Budel Palembang No. 66.10). 


219 

telah disiapkan pula seorang ahli bedah dengan korps daruratnya, sedangkan 

Inspektur administrasi Emmet menyiagakan korps perawat. Demi lancarnya 

ekspedisi ke Palembang, De Kock dan Residen Batavia mengawasi langsung 

persiapan armada ke Palembang dan Lampung. Di Lampung kapal ekspedisi 

ditempatkan di muara Sungai Mesuji 167 , sedangkan tujuh perahu jelajah 

disiagakan di pantai Lampung. Semua kekuatan berada di bawah tanggung jawab 

Dubois. Melalui Sungai Mesuji yang terhubung dengan Sungai Komering, pihak 

Belanda merencanakan penyerangan. 

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal pada 30 Juli 1819, ekspedisi ke 

Palembang akan dilaksanakan pada 15 Agustus 1819 168 , Armada Belanda 

membawa lima ratus orang perwira dan personil Eropa dari resimen infanteri ke- 

5, ditambah seratus sampai 150 orang serdadu, meriam, amunisi, beberapa cunia 

dan bahan makanan serta barang kebutuhan lainnya (ANRI, Besluit van Governor 

Generaal 30 Juli 1819 No. 1 Bundel Algemeen Secretarie). Sumber arsip lain 

menyebutkan bahwa ekspedisi bergerak dari Batavia pada 22 Agustus 1819, tiba 

di Muntok Bangka pada 30 Agustus 1819. Armada yang terlibat dalam ekspedisi 

itu adalah kapal pengangkut Tromp, kapal layar Irene, kapal meriam nomor 17 

dan 18 serta kapal-kapal angkut swasta antara lain Arinus, Marinus, Admiraal 

Buyskes, de Emma, Waterbik, Blucher, Ajax dan Henriette Betthy. Ekspedisi itu 

melibatkan serdadu Eropa, yang terdiri dari delapan ratus orang serdadu infanteri 

dan seratus orang serdadu artileri 169 (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan, maka keberangkatan 

armada ekspedisi jadi tertunda. Mengenai jumlah anggota pasukan yang 

diterjunkan berbeda dari berbagai sumber, harus dipahami bahwa jumlahnya 

mencapai ribuan orang. Hal itu berdasarkan pesiapan yang dilakukan oleh 

167 Sungai Mesuji adalah sungai yang mengalir dari barat ke timur melalui daerah 

Tulang Bawang Lampung. Sungai itu dapat dilayari oleh kapal-kapal besar. Sungai Mesuji 

terhubung dengan Sungai Komering Palembang melalui Sungai Babatan (Sturler, 

1843:44-45). 

168 Berdasarkan pengamatan De Kock terhadap persiapan untuk melakukan 

ekspedisi, ia tidak yakin ekspedisi dapat diberangkatkan dari Batavia pada 15 Agustus 

1819 (ANRI, Bundel Palembang No. 66.10). 

1600 orang. 

169 Menurut Stapel (1940: 193), pasukan infantri yang diterjunkan sebanyak 


220 

Residen Batavia Lamberger berkisar 1200-1500 orang serdadu. Pemerintah pusat 

di Batavia juga memerintahkan pasukan di Semarang, Lampung dan Surabaya 

juga terlibat dalam mempersiapkan ekspedisi tersebut. (ANRI, Bundel Palembang 

No. 66.10) 

Pada 6 September 1819 Gubernur Jenderal Van der Capellen 

memerintahkan Lamberger untuk segera mengirimkan tambahan armada dan 

persenjataan untuk memperkuat pasukan ekspedisi yang sudah tiba di Bangka. 

Untuk itu Lamberger segera mengirimkan dua belas perahu (masing-masing 

perahu dikendalikan oleh enam orang) senilai 1100 gulden tiap perahu. 

Pengiriman Perahu-perahu itu mengalami kesulitan, karena pengangkutannya 

membutuhkan kapal-kapal besar yang dilengkapi persenjataan lengkap. Kapal de 

Tromp dan kapal sewa Arinus Marinus hanya mampu membawa dua perahu untuk 

satu kali pelayaran. Berarti, untuk mengangkut perahu-perahu itu dibutuhkan 

enam kapal dengan kapasitas yang sama dengan kedua kapal tersebut. Di samping 

itu, mereka juga dihadapkan pada angin musim yang sangat kencang pada waktu 

itu, sehingga semakin menyulitkan pelayaran menuju Palembang. Akan tetapi, 

segala kendala itu berhasil mereka atasi sehingga pengiriman tetap dapat 

dilaksanakan (ANRI, Besluit van Gouvernor Generaal 6 September 1819 No. 22 

Bundel Algemeen Secretarie; Bataviaasch Courant, 4 Agustus 1821; Stapel, 1940 

:193; Kielstra, 1892: 97). 

5.3 Perlawanan Bangka 

Melihat kondisi yang tidak kondusif di Pulau Bangka, pemerintah kolonial 

Belanda segera memperkuat pertahanan pulau itu. Dibutuhkan beberapa kompi 

pasukan perintis, meriam berbagai ukuran dan gergaji. Semua itu digunakan untuk 

memperkuat pos-pos terpenting di Bangka, misalnya Toboali dan Kwala. Sebagai 

residen Bangka, Smissaert merencanakan untuk membangun benteng pertahanan 

yang kuat di Toboali, karena sering mendapat serangan dari orang-orang Bangka. 

Pembangunannya membutuhkan banyak tenaga kerja, yang sulit diperoleh dari 

daerah setempat. Terbukti pada 1819 penambangan timah di Toboali dihentikan 

akibat kekurangan tenaga kerja, Sedikitnya jumlah penduduk di daerah itu 


221 

disebabkan adanya gangguan keamanan baik dari para pejuang setempat maupun 

bajak laut, sehingga mereka meninggalkan Toboali. Penduduk etnis Cina yang 

tersisa sebanyak 153 orang di bawah pimpinan Kappo, mereka merasa tidak aman 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah 

mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain (ANRI, Besluit van Gouvernor 

Generaal 5 Agustus 1819 No. 1 Bundel Algemeen Secretarie). 

Sebagai salah satu daerah penting di Pulau Bangka, Toboali juga menjadi 

basis perlawanan rakyat setempat. Perlawanan penting yang terjadi di sana di 

bawah pimpinan Batin Pa Amin. Menghadapi perlawanan itu, pemerintah Belanda 

kembali mengirimkan kekuatan yang yang terdiri dari 35 orang pasukan infanteri 

di bawah pimpinan Sersan Smith, ditambah dua ratusan orang Cina yang 

didatangkan dari daerah lain di Bangka di bawah kendali Vernet dan Moritz. 

Dalam pertempuran itu Batin Pa Amin terkena tusukan, namun ia berhasil 

menyelamatkan diri. Selanjutnya, pasukan Batin Pa Amin mengundurkan diri 

memasuki hutan. Banyaknya orang-orang Cina yang memihak Belanda dalam 

pertempuran itu, menunjukkan bahwa pihak Belanda berhasil mempengaruhi 

orang-orang Cina untuk mendukung kekuasaan mereka di sana. Kegagalan 

perlawanan Batin Pa Amin karena adanya dukungan dari pemimpin setempat 

seperti Demang Minyak dan pengikutnya yang berpihak kepada pihak Belanda 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67). Dengan demikian, jelas bahwa perlawanan 

penduduk Toboali terpecah antara melawan Belanda dan mendukungnya. Itu 

semua menguntungkan pihak Belanda karena mendapat bantuan dari orang-orang 

Cina dan sebagian penduduk setempat. Kekalahan perlawanan Batin Pa Amin 

juga karena Belanda mengerahkan jumlah pasukan yang lebih besar, dan sebagian 

anggota pasukannya mengetahui medan. 

Kekacauan juga terjadi di sepanjang pantai Pangkal Pinang, yang 

merupakan bentuk perlawanan rakyat Bangka terhadap Belanda. Untuk itu, 

pasukan Belanda mengalihkan penyerangan ke pos-pos di Kapo, Berikat, Muson 

dan Pangkal Pinang di bawah pimpinan Letnan-2 Infanteri Buzi. Setelah berhasil 

mengamankan daerah itu, mereka memperkuat pos-pos pertahanan di sana agar 

terhindar dari serangan penduduk Bangka. Walaupun demikian, secara umum 

pantai-pantai Bangka dikendalikan oleh penduduk setempat di bawah para 


222 

pemimpin mereka yang bekerjasama dengan para bajak laut. Kekuatan para 

pejuang Bangka pada waktu itu terbagi dua kelompok besar. Masing-masing 

berkekuatan seratus perahu, dengan kekuatan tersebut mereka acap kali 

melakukan penyerangan terhadap pos-pos pertahanan Belanda, bahkan mampu 

mendekati pusat kekuasaan Belanda di Muntok. Perlawanan mereka juga 

mendapat dukungan besar dari Sultan Badaruddin II. Dukungan tersebut membuat 

mereka semakin percaya diri untuk terus berjuang. Sebaliknya, pasukan Belanda 

yang kalah perang di Palembang, mentalnya jatuh, banyak yang jatuh sakit, lukaluka 

dan meninggal dunia. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Bangka yang 

menjalar ke seluruh pulau itu, Mayor Tierlam 170 sepakat dengan Smissaert untuk 

mengirimkan lima puluh orang serdadu dengan kapal perang Ajax, 37 orang 

serdadu dengan kapal perang Eendracht dan sembilan belas orang dengan perahu 

sekoci nomor 10. Masing-masing dipimpin oleh tiga orang perwira. Para serdadu 

itu ditugaskan untuk memperkuat pertahanan garnisun di Jebus Bangka yang 

merupakan daerah terdekat dengan Muntok (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Berbagai perlawanan penduduk Bangka membuat pemerintah Belanda di 

sana kewalahan menghadapinya. Mereka harus mengerahkan tenaga dan 

persenjataan serta armada untuk mematahkan perlawanan-perlawanan tersebut. 

Dilain pihak, perlawanan rakyat Bangka semakin berkobar dengan kemenangan 

Palembang dalam peperangan Juni 1819. 

Perlawanan rakyat Bangka memiliki ciri yang unik, yaitu terjalinnya 

kerjasama yang erat antara para pejuang rakyat Bangka dan para bajak laut yang 

umumnya orang Bugis, Bangka dan Palembang. Dalam sumber-sumber Belanda 

dinyatakan bahwa hampir tidak bisa dibedakan antara pejuang lokal dan para 

bajak laut. Di mata Belanda semuanya adalah ―musuh dan pemberontak‖. 

Contohnya Raden Kling (kerabat Sultan Palembang) yang berdomisili di Toboali. 

Raden Kling mempunyai pengaruh besar terhadap penduduk. Ia juga berhubungan 

erat dengan Depati Belitung yaitu Kiagus Batam. Raden Kling sudah mulai 

melakukan pemberontakan sejak masa pemerintahan Inggris di sana. Ia juga 

membunuh inspektur Inggris Brown, dan mundur ke Belitung. Selanjutnya 

170 Mayor Tierlam menjadi pemimpin militer di Bangka sejak Juli 1819 (ANRI, 



223 

meneruskan perlawanan terhadap Inggris bersama-sama Kiagus Batam. 

Perlawanannya berlanjut terus ketika Belanda menggantikan Inggris di sana 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67; ANRI, Bundel Palembang No. 19). 

Kehadiran orang-orang Belanda yang mundur setelah kalah perang di 

Palembang, membuat rakyat Bangka tidak berkenan. Perlawanan penduduk 

Bangka Kotta 171 disambut oleh pemerintah Belanda dengan mengirim pasukan di 

bawah pimpinan Kapten Ege. Penyerangan itu terjadi pada 17 Agustus 1819 

dengan menggunakan kapal de Emma dan sejumlah perahu milik Raja Akil. 

Serdadu yang terlibat dalam penyerangan itu sebanyak seratus orang, dengan 

rincian delapan puluh orang Eropa dan dua puluh orang pribumi. Penyerangan 

umumnya dilakukan melalui jalur sungai. Sementara itu, pasukan Bangka Kotta 

juga telah memperkuat pertahanan mereka dengan kubu-kubu pertahanan dan 

memasang tonggak-tonggak kayu di Sungai Bangka Kotta. Keberadaan tonggaktonggak 

kayu itu cukup efektif untuk menghambat laju pasukan Belanda, namun 

akhirnya pasukan Belanda berhasil mencapai pusat pertahanan Bangka Kotta. 

Peperangan antara dua pihak berlangsung sengit. Pasukan Bangka mengerahkan 

meriam-meriam, sedangkan Kapten Ege dari arah sungai menyerang juga 

menggunakan meriam-meriam dan senapan. Terjadi pertempuran selama sekitar 

satu jam, dengan kemenangan di pihak Bangka. Selanjutnya, Kapten Ege harus 

meninggalkan lokasi dan membawa pasukannya kembali ke Muntok. Pasukan itu 

tiba di Muntok pada 30 Agustus 1819. Dalam peperangan itu, pasukan Belanda 

mengalami kerugian sebanyak empat orang terluka dan seorang terbunuh. 

Kehadiran mereka di Muntok bersamaan waktunya dengan kedatangan armada 

171 Bangka Kotta terletak di Bangka Tengah, sungainya bermuara ke pantai barat Pulau 

Bangka. Sejak abad XVII daerah itu telah menjadi pusat pemukiman penduduk. Bangka Kotta 

didirikan oleh Syarah, seorang pemimpin Arab yang berhasil mengusir suku Malukut dari Sumatra 

yang menduduki wilayah itu. Sejak itu, Syarah bersama-sama penduduk membangun pemukiman 

dan kubu-kubu pertahanan. Dengan demikian, Bangka Kotta telah berkembang sebelum 

pertambangan timah ditemukan di sana. Bangka Kotta juga berkaitan erat dengan Kesultanan 

Palembang, karena putera bungsu Sultan Abdul Rahman pada waktu itu, tidak lama setelah 1671 

mendirikan kubu pertahanan muara Sungai Bangka Kotta yang merupakan tempat strategis. Di 

samping itu, pihak Kesultanan Palembang juga mengembangkan Permisang dan Balar di Pulau 

Bangka, sebagai pusat-pusat pemukiman. Keberadaan kubu-kubu petahanan itu didukung oleh 

orang-orang Bugis yang terkenal sebagai elanong. Sejak itu keberadaan Bangka Kotta makin 

penting. Kelak perannya agak surut setelah pemerintah Belanda mengembangkan Muntok sebagai 

pelabuhan dan pusat pemerintahan (Heidhues. 2008: 3,90; Clercq, 1845: 124; Korten Schets.., 

1846: 137). 


224 

yang dipimpin oleh Laksamana Wolterbeek dari Batavia (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; Waey, 1875: 110). 

Setibanya pasukan Belanda di Muntok, tindakan pertama yang mereka 

lakukan adalah memperkuat pertahanan Muntok, baik darat maupun laut. Untuk 

mempertahankan daerah itu dikerahkan pula satu kompi prajurit perintis yang 

dikirim dari Semarang. Pertahanan darat dipimpin Kolonel Bischoff. Pasukan 

infanteri di bawah komando Letnan Kolonel Keer, pasukan artileri dipimpin 

Letnan Kolonel Riest dan zeni dipegang oleh Kapten van der Wijck. Bidang 

kesehatan dipegang oleh ahli bedah Mayor van Roelten. Selain itu, mereka 

membangun rumah sakit di Muntok. Pembangunannya dimulai pada 16 

September 1819. Sebelumnya, di Muntok sudah berdiri rumah sakit dengan daya 

tampung seratus orang penderita. Diperkirakan rumah sakit yang ada tidak akan 

mampu menampung korban perang yang akan segera terjadi di ibu kota 

Palembang. Oleh karena itu, rumah sakit yang ada harus diperluas. Kelak 

kepemimpinnannya akan diserahkan kepada Letnan-2 Bruin dari batalyon 

infanteri. Dalam menjalankan tugasnya, ia akan dibantu oleh petugas bagian 

penyediaan perbekalan dan pengawasan gudang. Selanjutnya, dipekerjakan pula 

dua orang ahli bedah, seorang asisten apoteker, dua orang perawat, empat orang 

opas perawat, seorang koki Eropa dan seorang koki pribumi. Jumlah tersebut 

sewaktu-waktu dapat ditambah, apabila jumlah pasien lebih dari delapan puluh 

orang. Di samping itu, dibangun pula barak-barak penampungan dan dapur umum 

dari bambu. Dapur umum itu nantinya akan memenuhi kebutuhan makanan untuk 

dua ratus orang. Pemerintah Belanda juga membuat landasan untuk meriammeriam 

howitzer di atas perahu-perahu cunia, membuat rakit dan jembatan yang 

dapat diangkat serta memperbaiki rumah-rumah tangsi yang rusak. Semua itu 

dilakukan untuk mendukung suksesnya ekspedisi ke Palembang (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; ANRI, Besluit van Gouvernor Generaal 20 Oktober 1819 No. 

14 Bundel Algemeneen Secretarie). 

Kehadiran mereka di Bangka langsung dihadapkan pada situasi yang 

bergolak di Bangka umumnya dan Bangka Kotta khususnya. Situasi itu membuat 

Wolterbeek memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap 

kantong-kantong perlawanan rakyat Bangka. Serangan dimulai dari Bangka Kotta, 


225 

karena kemenangan daerah tersebut melawan pasukan Belanda sehingga Kapten 

Ege harus mundur membawa kekalahan. Di sisi lain, kemenangan pihak Bangka 

atas pasukan Belanda beberapa waktu sebelumnya memompa semangat juang 

rakyat Bangka. Dalam perlawanan terhadap Belanda tersebut, mereka bersatu 

dengan melibatkan semua komponen, seperti para pemimpin, rakyat Bangka dan 

para bajak laut yang selama ini berkeliaran di Pulau Bangka. Dengan mundurnya 

pasukan Belanda, perlawanan di Bangka Kotta untuk sementara reda. Kesempatan 

itu dimanfaatkan oleh penduduk Bangka di bawah pimpinan Batin Barin untuk 

membenahi daerah mereka. Mereka membangun kembali kubu-kubu pertahanan 

yang hancur, Di pihak lain, di berbagai lokasi di pantai timur Pulau Bangka masih 

terus terjadi perlawanan-perlawanan. Pihak Belanda mencurigai adanya hubungan 

antara serdadu Belanda yang berasal dari penduduk Bangka dengan perlawanan 

rakyat di sana. (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Ekspedisi ke Bangka Kotta dimulai setelah dua hari armada dari Batavia 

tiba di Muntok, sebuah gerak cepat karena daruratnya keadaan di Bangka Kotta. 

Penyerangan dilancarkan di bawah pimpinan Kapten Laemlin 172 

dengan 

menggunakan kapal Admiraal Buyskes, dan membawa 230 orang serdadu Eropa 

dari Resimen Infanteri ke-18. Daerah pertama yang dituju adalah Pangkal Pinang 

(5 September 1819) yang merupakan pos Belanda di pantai timur Pulau Bangka. 

Ekspedisi pertama, segera diikuti oleh armada berikutnya yaitu kapal perang 

Eendracht, Wilhelmina, dan kapal pengangkut de Emma, Terlibat pula kapal 

meriam nomor 17 dan nomor 18 (berkekuatan meriam ukuran 18 pon) serta 

tongkang. Kelompok itu berada di bawah komando Kolonel Dibbetz (nahkoda 

kapal perang Wilhelmina) (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 66.10) 

Keesokan harinya armada Kapten Laemlin melanjutkan pelayaran menuju 

Koba (terletak di sebelah timur gunung Termesang) bersama sepuluh orang 

perwira dan 186 orang serdadu. Pada 14 September 1819, penyerangan terhadap 

Koba mulai dilakukan melalui jalur darat. Dari sana mereka akan menyerang 

Bangka Kotta dari arah belakang. 

Sementara itu, serangan melalui Sungai 

Bangka Kotta dilanjutkan dengan menggunakan kapal meriam nomor 17 dan 

172 Dalam sumber lain disebutkan bahwa yang memimpin penyerangan terhadap 

Bangka Kotta dari sisi timur adalah Kapten Kaffijn atas perintah Kolonel Bischoff selaku 

komandan ekspedisi (ANRI, Bundel Palembang No. 66.10) 


226 

perahu tongkang, di bawah pimpinan Kapten Rembardo dan Letnan Alewijn. 

Tugas mereka adalah menemukan kubu-kubu pertahanan rakyat Bangka dan 

menyerangnya. Penyerangan itu bertujuan untuk memecah perhatian perlawanan 

di sana, sehingga tidak memperhitungkan ada serangan lain dari Koba yang segera 

tiba. Strategi yang dijalankan oleh para pemimpin pasukan Belanda cukup efektif. 

Pada 16 September 1819 para pemimpin pasukan Bangka Kotta dan serdaduserdadunya 

dihadapkan pada serangan gencar dari pasukan Belanda dari dua arah 

sekaligus yaitu arah barat (sungai Bangka Kotta) dan arah timur (darat). 

Peperangan menjadi tidak seimbang, karena besarnya serangan yang dikerahkan 

oleh pasukan Belanda. Pasukan Bangka Kotta terpaksa mundur memasuki hutanhutan. 

Dengan mundurnya mereka, kubu-kubu pertahanan mereka diduduki dan 

dihancurkan oleh pasukan Belanda. Walaupun demikian, pasukan Belanda juga 

mengalami kerugian dengan terbunuhnya dua orang serdadu dan sepuluh orang 

terluka. Para serdadu Belanda yang sakit dan terluka sebagian dibawa ke Batavia 

dengan kapal Henriette Betthy (Betsy) dan Kora-Kora nomor 4, di bawah 

pimpinan Letnan Rembaldo, selebihnya dibawa ke Muntok dengan kapal 

Admiraal Buyskes (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 66.10) 

Dalam pertempuran itu, pasukan Belanda juga berhasil menangkap 

beberapa anggota pasukan Bangka. Mereka ditawan di atas kapal Wilhelmina 

yang berada di muara Sungai Bangka Kotta. Dari para tawanan itu Wolterbeek 

berusaha mengumpulkan berbagai informasi tentang Palembang dan pertahanan di 

Bangka Kotta, tetapi usaha itu sia-sia karena para anggota pasukan Bangka 

menolak memberikan keterangan (ANRI, Bundel Palembang No. 66.10; No. 67). 

Setelah berhasil merebut benteng Bangka Kotta, pasukan Belanda 

melanjutkan serangan ke kawasan di sekitar kubu-kubu pertahanan Bangka yang 

telah dibakar. Ternyata daerah itu juga telah diperkuat pertahanannya. Peperangan 

kembali pecah antara penduduk daerah itu dengan pasukan Belanda, yang berhasil 

mengejar dan mengenyahkan semua bentuk pertahanan rakyat Bangka. Pada 17 

September 1819 sejak pagi hari pasukan Belanda terus mendesak pusat-pusat 

pertahanan Bangka. Serangan-serangan itu menyebabkan pasukan Bangka Kotta 

mundur menjauhi medan pertempuran. Kubu-kubu pertahanan Bangka yang 

ditemukan oleh pasukan Belanda direbut dan dibakar. Tidak terkecuali kubu 


227 

pertahanan Bangka yang mereka temukan di tengah hutan rawa. Sebuah kubu 

yang dibangun kokoh dan kuat, dilengkapi senapan letup dan senapan kecil. 

Membutuhkan usaha ekstra bagi pasukan Belanda untuk berhasil menduduki kubu 

pertahanan itu, yang dipertahankan dengan gigih oleh pemiliknya. Akibatnya, 

anggota pasukan Belanda banyak yang terluka dalam pertempuran itu. Pasukan 

Bangka kembali menarik diri ke pusat pertahanan yang terletak tidak jauh dari 

lokasi pertempuran sebelumnya. Pusat pertahanan itu berupa benteng yang sangat 

kokoh, dikelilingi dinding yang terbuat dari balok-balok kayu dan dilengkapi 

meriam ukuran tiga pon. Pertempuran mempertahankan benteng itu sangat 

dahsyat. Pasukan Bangka terpaksa melepaskan benteng itu ke tangan pasukan 

Belanda, Pasukan Bangka mundur dengan menggunakan perahu-perahu. Pasukan 

yang tersisa mencoba terus bertahan, namun pasukan Belanda membakar 

bangunan-bangunan itu. Pihak Belanda berkeyakinan bahwa perlawanan rakyat 

Bangka akan berakhir jika semua kubu pertahanan dan pemukiman mereka 

dimusnahkan (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Apa yang diharapkan oleh para pemimpin pasukan Belanda tidak terbukti. 

Perlawanan penduduk terus berkobar dengan cara gerilya diberbagai tempat di 

Pulau Bangka. Dari persembunyian mereka di hutan-hutan, secara tiba-tiba 

mereka 

menyerang dengan tembakan-tembakan meriam. Pada mulanya pemimpin 

pasukan Belanda Kapten Laemlin mengira itu adalah pasukan Belanda dari arah 

lain. Dugaannya meleset, karena yang terjadi adalah serangan dari kubu 

pertahanan Bangka yang tersembunyi di balik pepohonan. Ternyata pasukan 

Bangka membangun kubu pertahanan yang kokoh di dalam hutan. Kubu-kubu 

pertahanan itu terletak di lokasi yang strategis yang dikelilingi rawa-rawa. 

Serangan pertama yang dikerahkan oleh Kapten Laemlin mendapat perlawanan 

sengit, sehingga pasukan Belanda harus mundur. Dalam peperangan itu pihak 

Belanda mengalami kerugian empat orang terbunuh dan sembilan belas orang 

serdadu terluka. Kapten Laemlin mencoba melakukan serangan kedua, namun 

terpaksa diurungkan mengingat banyak anggota pasukan Belanda yang terluka 

dan sakit. Mereka juga kekurangan peluru dan perbekalan. Hujan yang lebat juga 

menjadi penghalang penyerangan mereka. Akibatnya, yang mampu mereka 


228 

lakukan hanya menghancurkan apapun yang ada di dekat mereka, baik berupa 

bangunan-bangunan maupun perahu-perahu milik pasukan Bangka. Penghancuran 

semua bangunan menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk beristirahat, 

padahal banyak anggota pasukan yang sakit, terluka dan meninggal (ANRI, 

Bundel Palembang No. 67). Suatu tindakan gegabah di medan yang begitu berat 

berupa hutan dan rawa-rawa serta kurangnya perbekalan. Semangat ingin 

memusnahkan apa yang menjadi milik pasukan Bangka, menyebabkan mereka 

harus berhadapan dengan alam yang ganas tanpa tempat berlindung ditengah 

banyak anggota pasukan yang sakit dan terluka. 

Langkah Kapten Leamlin selanjutnya adalah mundur dengan segala 

resiko yaitu menghadapi medan yang berat, membawa para serdadu yang sakit 

dan terluka dengan sarana pengangkutan yang sangat terbatas. Dengan susah 

payah akhirnya mereka tiba di Koba pada 25 September 1819. Di sana mereka 

harus menunggu lebih dari sepekan lamanya, karena inspektur tambang timah 

Rotier dan Vernet menolak mengangkut mereka dengan sewa rendah. Menurut 

keduanya, mengangkut timah jauh lebih menguntungkan dan mendesak dari pada 

mengangkut korban pertempuran di Bangka Kotta. Akibatnya, jumlah korban 

bertambah menjadi 46 orang. Akhirnya, pelayaran mereka kembali ke Muntok 

baru terlaksana pada 2 Oktober 1819 menggunakan kapal Admiraal Buyskes, tiba 

di sana pada 8 Oktober 1819. Sesampainya di Muntok, jumlah serdadu yang sakit 

bertambah menjadi 65 orang. Semua itu menunjukkan bahwa kondisi pasukan 

Belanda sudah kritis 173 . Mundurnya pasukan Belanda membuat Bangka Kotta 

173 Pihak Belanda di Bangka telah mereka melakukan berbagai cara untuk memperkuat 

kemampuan militer mereka di Bangka. Akan tetapi, sampai September 1819, kondisi pertahanan 

mereka di pulau itu masih memprihatinkan khususnya kekurangan amunisi. Berdasarkan laporan 

Mayor komandan Phitsinger pada 27 September 1819 kepada Smissaert, disebutkan bahwa di 

Bangka mesiu yang tersisa hanya seberat dua ribu pon. Selain itu, terdapat pula dua ribu pon 

dengan kualitas rendah, yang hanya cocok untuk tembakan penghormatan. Selain itu, kapal-kapal 

milik mereka umumnya dalam kondisi rusak. Kapal Zeehond yang selama itu mangkal di Bangka, 

mengalami patah tiang layar, sehingga harus digantikan oleh kapal Zephijn. Begitu pula kapal 

Auspicious dan kapal De Generaal Stewart mengalami hal yang sama, Kapal-kapal itu hanya 

mampu mengangkut beban seberat tiga koyang tiap kapal. Kondisi itu membuat Smissaert 

semakin kecewa terhadap pemerintah pusat di Batavia. Beberapa kali ia sudah mengajukan 

permintaan tambahan pasukan, mesiu dan peralatan perang tetapi belum juga berhasil. Akhirnya, 

dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Va der Capellen pada 27 September 1819 No. 32, 

Smissaert mengemukakan bahwa pihak Batavia tidak mau melakukan sesuatu untuk Pulau 

Bangka. Dilain pihak, ternyata keterlambatan pengiriman bantuan dari Batavia, disebabkan para 

nahkoda umumnya menolak diberangkatkan ke Bangka dan Palembang. Mereka tidak ingin 

peristiwa pada 1812 terulang kembali. Pada waktu itu, Inggris tidak membayar upah para nahkoda 


229 

terlepas dari gangguan dan penghancuran lebih lanjut. Keadaan itu, mereka 

manfaatkan untuk memperbaiki dan memperkuat pertahanan sekaligus menambah 

jumlah pasukan (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Pasukan Belanda tidak mampu berbuat banyak menghadapi perlawanan 

penduduk Bangka yang berjumlah lebih banyak dan menguasai medan. Suatu hal 

yang jamak di sana, untuk menguasai lokasi tertentu harus dilakukan berulangulang, 

karena pendudukan Belanda biasanya tidak permanen. Hal itu tidak dapat 

dilepaskan karena terbatasnya personil, persenjataan dan bahan makanan yang 

mereka miliki. Mundurnya pasukan Belanda memberi peluang bagi pasukan 

Bangka untuk merebut daerah itu kembali, menyusun kekuatan untuk bertahan, 

atau bahkan melakukan serangan balik. Akibatnya, penaklukan atas Pulau Bangka 

menjadi lebih sulit dan lama. 

Berbagai usaha telah mereka lakukan untuk memperkuat pertahanan di 

Bangka. Akan tetapi, sampai September 1819, kondisi pertahanan Belanda di 

pulau itu masih memprihatinkan khususnya kekurangan amunisi. Berdasarkan 

laporan Mayor komandan Phitsinger pada 27 September 1819 kepada Smissaert, 

diketahui bahwa di Bangka mesiu yang tersisa hanya seberat dua ribu pon. Selain 

itu, terdapat pula dua ribu pon dengan kualitas rendah, yang hanya cocok untuk 

tembakan penghormatan, sedangkan kapal-kapal yang ada umumnya dalam 

kondisi rusak. Kapal Zeehond yang selama itu mangkal di Bangka, mengalami 

patah tiang layar, sehingga harus digantikan oleh kapal Zephijn. Begitu pula kapal 

Auspicious dan kapal De Generaal Stewart mengalami hal yang sama, Kapalkapal 

itu hanya mampu mengangkut beban seberat tiga koyang tiap kapal. Kondisi 

yang membawa kapal-kapal Inggris ke Palembang. Bahkan mereka tidak mendapat ganti rugi atas 

kerusakan atau kehilangan kapal-kapal milik mereka. Penolakan tersebut menempatkan 

pemerintah Belanda pada posisi sulit. Di satu sisi, mereka dituntut untuk secepatnya mengirimkan 

pasukan dari Batavia. Akan tetapi, di sisi lain residen Batavia mengalami kesulitan mendapatkan 

nahkoda yang bersedia membawa kapal-kapal ke Palembang. Akibatnya pengiriman perahuperahu 

itu tertunda (ANRI, Missive van Smissaert, 27 September 1819 No. 32 Bundel Algemeneen 

Secretarie). Kondisi tersebut tidak diketahui oleh Smissaert. Baginya, sekalipun armada dari 

Batavia telah tiba di Muntok, namun itu tidak berpengaruh bagi pertahanan keamanan Pulau 

Bangka, karena semua armada yang ada akan dilibatkan dalam eskpedisi ke ibu kota Palembang. 

Dengan demikian, kemampuan militer Bangka tetap dalam kondisi kritis, karena hanya 

dikendalikan oleh satu kompi flankeur (pasukan pengintai) dari resimen ke-18 yang ditempatkan 

di Muntok. Akan tetapi, mereka mampu bertahan, karena para pemimpin Bangka juga tengah 

memfokuskan diri menunggu hasil dari perang di Palembang, sehingga tidak banyak melakukan 

pemberontakan. 


230 

yang ada, membuat Smissaert semakin kecewa terhadap pemerintah pusat di 

Batavia. Beberapa kali ia sudah mengajukan permintaan tambahan pasukan, 

mesiu dan peralatan perang tetapi belum juga berhasil. Akhirnya, dalam suratnya 

kepada Gubernur Jenderal Va der Capellen pada 27 September 1819 No. 32, 

Smissaert mengemukakan bahwa pihak Batavia tidak mau melakukan sesuatu 

untuk Pulau Bangka. Dilain pihak, ternyata keterlambatan pengiriman bantuan 

dari Batavia, disebabkan para nahkoda umumnya menolak diberangkatkan ke 

Bangka dan Palembang. Mereka tidak ingin peristiwa pada 1812 terulang 

kembali. Pada waktu itu, Inggris tidak membayar upah para nahkoda yang 

membawa kapal-kapal Inggris ke Palembang. Bahkan mereka tidak mendapat 

ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan kapal-kapal milik mereka. Penolakan 

tersebut menempatkan pemerintah Belanda pada posisi sulit. Di satu sisi, mereka 

dituntut untuk secepatnya mengirimkan pasukan dari Batavia. Akan tetapi, di sisi 

lain residen Batavia mengalami kesulitan mendapatkan nahkoda yang bersedia 

membawa kapal-kapal ke Palembang. Akibatnya pengiriman perahu-perahu itu 

tertunda (ANRI, Missive van Smissaert, 27 September 1819 No. 32 Bundel 

Algemeneen Secretarie). 

Kondisi tersebut tidak diketahui oleh Smissaert. Baginya, sekalipun 

armada dari Batavia telah tiba di Muntok, namun itu tidak berpengaruh pada 

pertahanan keamanan Pulau Bangka, karena semua armada yang ada akan 

dilibatkan dalam eskpedisi ke ibu kota Palembang. Dengan demikian, kemampuan 

militer Bangka tetap dalam kondisi kritis, karena hanya dikendalikan oleh satu 

kompi flankeur (pasukan pengintai) dari resimen ke-18 yang ditempatkan di 

Muntok. Akan tetapi, mereka mampu bertahan, karena para pemimpin Bangka 

juga tengah memfokuskan diri menunggu hasil dari perang di Palembang, 

sehingga tidak banyak melakukan pemberontakan. Selama peperangan 

berlangsung di Palembang, Mayor Phitsinger menerima kepemimpinan atas 

Bangka dari Mayor Tierlam. Selaku pemimpin di Muntok, ia berusaha tidak 

memancing reaksi keras dari rakyat Bangka. Hal itu dikarenakan tidak memiliki 

kekuatan militer, sekaligus agar tidak menambah masalah karena pasukan 

Belanda terkonsentrasi di Palembang. Para pemimpin Bangka dan pengikutnya 

melakukan hal yang sama. Mereka menunggu akhir dari perang Palembang. 


231 

Peperangan itu berakhir dengan kemenangan Kesultanan Palembang. Armada 

Wolterbeek harus mundur ke Sunsang dan Muntok. Setelah itu, pada 11 

November 1819 Wolterbeek memerintahkan Letnan Kolonel Keer mengambil alih 

komando atas Pulau Bangka dari Mayor Phitsinger (ANRI, Bundel Palembang No. 

67) 

5.4 Persiapan Kesultanan Palembang 

Pascakemenangan pada peperangan Juni 1819, Sultan Badaruddin segera 

mempersiapkan diri guna menghadapi berbagai kemungkinan dari pihak Belanda. 

Dalam benak Sultan, tentunya pemerintah Belanda di Batavia tidak akan tinggal 

diam menerima kekalahan dalam perang di Palembang. Langkah yang diambil 

oleh Sultan adalah mengumpulkan semua elemen yang ada di Kesultanan 

Palembang, dari pusat hingga uluan. Sultan mengirimkan utusan ke seluruh 

penduduk Kesultanan untuk mengumumkan bahwa telah datang bangsa kafir yang 

memaksanya untuk berperang. Sultan sama sekali tidak menginginkan perang, 

namun Sultan harus melakukan hal itu demi rakyat Palembang, agama Islam dan 

kehormatan para leluhurnya. Untuk itu, Sultan membutuhkan peran serta 

penduduk, baik tenaga maupun harta mereka. Rakyat Palembang mendukung 

penuh imbauan Sultan Badaruddin II untuk mempertahankan kedaulatan 

Kesultanan Palembang. Seluruh rakyat bersumpah setia yang diwakili oleh para 

pemimpin mereka kepada Sultan. Ritual sumpah dilaksanakan di Bukit Siguntang 

yang merupakan tanah paling sakral bagi seluruh penduduk Palembang. Sebagai 

bentuk dukungan mereka terhadap rencana sultan, mereka membawa sendiri 

seluruh perbekalan selama menjalankan pengabdian di ibu kota Palembang. 

Untuk membangkitkan semangat juang rakyat dan kelancaran pembangunan 

persiapan perang, Sultan terlibat langsung mengatur pengangkutan penduduk dan 

perlengkapannya dari uluan. Sultan juga memantau setiap hari pembangunan 

benteng pertahanan di Gombora, Plaju dan keraton agar cepat selesai. Padahal 

jarak lokasi-lokasi tersebut cukup jauh dari keraton (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67; No. 5.1; Sevenhoven, 1971: 50; Woelders, 1975: 104, 130). 


232 

Belajar dari pengalaman di masa lalu (1811), Sultan Badaruddin II 

menerapkan strategi dengan tidak banyak membangun pos-pos penting. Sultan 

juga tidak memberikan kepercayaan besar kepada saudara-saudaranya atau 

golongan bangsawan lainnya, karena Sultan Badaruddin II kurang mempercayai 

mereka. Tampaknya, Sultan lebih percaya ada orang-orang yang telah teruji 

kesetiaannya, seperti Syech Balu (orang Arab yang paling setia kepada sultan), 

Said Hamid, Said Achmad, dan Abdullah Sekrang. Mereka adalah orang-orang 

yang siap mengabdikan diri mereka kapanpun Sultan membutuhkan. Sultan juga 

berpendapat, tidak banyak keuntungan yang akan diperoleh dengan memfokuskan 

pertahanan yang kuat di garis terdepan (Sunsang dan Borang), karena kalau 

benteng itu jatuh, akan sangat merugikan apabila pasukan ditarik ke ibu kota. 

Walaupun demikian, kubu-kubu pertahanan tetap dibangun di Sunsang dan pospos 

di sepanjang Sungai Musi mulai dari Sunsang. Gudang-gudang amunisi juga 

dibangun pada jarak tertentu di atas rawa-rawa di pesisir Sungai Musi (ANRI, 

Bundel Palembang No. 67; No. 5.1; Woelders, 1975: 104-105, 131; Waey, 1975: 

108-109). 

Sultan memutuskan untuk mengonsentrasikan pertahanan di Gombora 

(Kembara atau Kemaro) di bawah pimpinan Pangeran Suradilaga. Pertahanan di 

Gombora dilengkapi dua belas lubang untuk menembakkan meriam (tiap lubang 

dilengkapi dengan penutup yang tebal). Meriam-meriam ditempatkan di ujung 

tenggara pulau itu. Di depan Gombora disiagakan rakit-rakit yang siap dibakar. 

Kubu pertahanan lain yang penting adalah Tambakbayo. Posisinya terletak di 

sebelah kanan muara Sungai Plaju, dipimpin Pangeran Kramadiraja. Di hulu 

benteng Tambakbayo didirikan pula benteng Martapura di bawah pimpinan 

Pangeran Ratu, sedangkan dua Pangeran Adipati juga mempertahankan kubukubu 

pertahanan lainnya. Untuk menahan lajunya armada Belanda, Sultan 

mengambil langkah dengan memerintahkan menancapkan tonggak-tonggak 

(tiang-tiang pancang) kayu dengan garis tengah dua kaki di Sungai Musi. 

Tonggak-tonggak itu ditancapkan dari pinggir Pulau Gombora, menutup sungai 

hingga muara Sungai Plaju, yang kedalamannya mencapai delapan puluh kaki 

(2,44—3.1 meter) dan tinggi empat elo di atas air. Tonggak-tonggak itu 

disambungkan satu sama lain dan diikatkan pada kayu besar. Di tengah deretan 


233 

tonggak-tonggak tersebut dibuat pulau buatan dari batu, di atasnya didirikan 

benteng yang dipersenjatai 26 meriam. Kubu pertahanan itu diberi nama 

Manguntama, yang dipimpin Pangeran Wirasentika dan Pangeran Ratu dari 

Kesultanan Jambi. Untuk lebih memperkuat pertahanannya, dibangun pula empat 

meriam yang mengapung dengan dua lubang tembak di tiap sudutnya. Di samping 

itu, disiagakan pula disepanjang jalur dari Gombora sampai Sunsang enam puluh 

lubang tembakan, sedangkan di aliran kanan Sunsang dibangun dua kubu 

pertahanan berupa bangunan seluas 50--75 kaki (15.24—22.86 meter). Pertahanan 

di semua kubu yang disiapkan sulit ditembus, baik dari sisi air (dipenuhi tonggaktonggak) 

maupun sisi darat (pagar yang sangat kokoh dan pohon-pohon yang 

besar). (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 5.1; Woelders, 1975: 104-105,131; 

Waey, 1975: 108-109). Semua itu menunjukkan bahwa Palembang tengah 

sungguh-sungguh mempersiapkan diri guna menyongsong kehadiran armada 

Belanda. 

Tiap kubu pertahanan dipersenjatai lima puluh pucuk meriam, ukuran 

delapan pon sampai 24 pon. Pertahanan juga dilengkapi dengan sebuah kapal 

layar tiga tiang dan beberapa perahu bersenjata. Posisi pertahanan Palembang 

lebih diuntungkan dengan adanya rawa-rawa yang terdapat di sisi kiri-kanan 

Sungai Musi maupun anak-anak sungainya (ibu kota Palembang terkenal sebagai 

kota yang dialiri oleh dua puluh sungai). Di samping itu, keraton diperkuat dengan 

menempatkan banyak meriam berbagai ukuran. Dari dermaga keraton sampai 

daerah Tengkuruk (16 Ilir) disiapkan persenjataan lengkap di bawah komando 

mantri-mantri senior. Sampai saat itu, semua kebutuhan untuk perang sudah 

disiapkan dengan baik. Tambahan pula, penduduk Palembang terkenal mahir 

membuat amunisi dan meriam. Tokoh yang terkenal ahli membuat meriam, 

mengecor kuningan dan membuat senapan adalah Pangeran Puspodihargo dan 

beberapa orang mantri. Ahli pengecor kuningan dan pembuat senapan, umumnya 

orang Cina. Segala persiapan menyambut kedatangan armada Belanda yang ingin 

menuntut balas atas kekalahan mereka telah disiapkan (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67; No. 47.6; Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; The Asiatic Journal, 

vol. 10, Agustus 1820). 


234 

Menghadapi blokade Belanda atas muara Sungai Musi (Sunsang) 174 , pihak 

Palembang mengantisipasinya dengan mengefektifkan dua jalur lainnya yaitu 

Kwala Upang dan Banyuasin yang tidak diblokade. Kedua jalur tersebut 

dimanfaatkan pada malam hari. Pada kesempatan itu, perahu-perahu Palembang 

menyusuri sungai-sungai untuk berhubungan dengan dunia luar. Kesempatan 

terbuka pada saat kapal Ajax dan Eendracht menyeberang ke Muntok untuk 

mengambil perbekalan dan air setiap bulannya. Pada saat itu perahu-perahu 

Palembang mendekati jung-jung yang berada di perairan muara Sunsang untuk 

melakukan transaksi perdagangan. Dengan perginya kapal-kapal kedua kapal 

tersebut, menyebabkan kawasan itu terbuka bagi kapal-kapal asing menawarkan 

barang dagangan mereka. Dengan demikian, efek buruk dari blokade dapat 

diperkecil. Satu-satunya efek negatif yang paling dirasakan akibat blokade 

tersebut adalah penduduk Palembang menderita kekurangan garam. Sebagian 

kebutuhan garam mereka penuhi dengan cara membuat garam, dengan cara 

menuangkan air laut pada pohon dan daun-daun nipah yang banyak tumbuh di 

dekat laut. Akan tetapi, bagaimanapun penduduk Palembang merasakan dampak 

negatif dari blokade tersebut. Selain itu, mereka juga memanfaatkan jalur darat 

yaitu melalui Jambi. (ANRI, Bundel Palembang No. 66.10; Waey, 1875: 107-108). 

Beberapa hal yang dapat ditelaah dengan peristiwa blokade tersebut 

antara lain, dengan tertutupnya jalur Sunsang menyebabkan penduduk Palembang 

khususnya yang berada di pesisir pantai, mengembangkan pembuatan garam 

sendiri, yang selama ini harus didatangkan dari daerah lain khususnya Pulau Jawa. 

Blokade juga mendorong munculnya jalur lain sebagai alternatif baik sungai 

maupun darat. Meskipun demikian, jalur Sunsang tetap merupakan jalur terbaik. 

Karena paling ramai, aman dan perairannya cukup dalam untuk dilayari. Akan 

tetapi suatu hal yang agak sulit dipahami, mengapa peristiwa mengambil 

perbekalan dan air oleh kedua kapal perang ke Muntok dilakukan dalam waktu 

bersamaan? Mungkin hal itu harus dipahami bahwa peristiwa ke Muntok yang 

mereka lakukan setiap bulan, menyebabkan pengawasan menjadi lengah, sehingga 

memberi peluang bagi perahu-perahu Palembang untuk membeli barang 

174 Sunsang adalah jalur paling ramai yang digunakan sebagai pintu keluar masuk 

pelayaran dan perdagangan dari dan ke ibu kota Palembang. 


235 

kebutuhan mereka. Selain itu, blokade hanya dilakukan oleh dua kapal perang, 

Ternyata walaupun keluar sebagai pemenang dalam perang melawan Belanda, 

armada Palembang tetap tidak mampu menghadapinya. Itu semua 

mengindikasikan bahwa sebagai negeri yang dialiri oleh banyak sungai, juga 

menyeberangi laut, Palembang hanya mengembangkan armada yang sesuai 

dengan kebutuhan saat itu dengan teknologi sederhana. Sebaliknya, Belanda 

sudah memiliki armada laut yang besar dan kuat, sehingga mampu melakukan 

pelayaran dari Nusantara sampai Eropa. Untuk mengantisivasi masuknya pasukan 

Belanda melalui jalur darat, Sultan Badaruddin II memerintahkan pembangunan 

kubu pertahanan di daerah Sungai Komering yang disebut Kurungan Nyawa 

(perbatasan Palembang-Lampung). Kubu pertahanan itu dipimpin Pangeran 

Wiradiwangsa (Woelders, 1975: 105). Apa yang dikhawatirkan oleh Sultan 

terbukti, yaitu jalur tersebut sengaja disiapkan oleh pihak Belanda untuk 

menyerang Palembang dari Tulang Bawang Lampung. Kawasan itu sejak awal 

abad XIX sudah dimanfaatkan oleh Belanda sebagai jalur alternatif memasuki 

wilayah Palembang. 

Setelah persiapan perang selesai dikerjakan, Sultan mengangkat Pangeran 

Ratu sebagai panglima perang dan menempatkan beberapa orang kerabat atau 

saudaranya sebagai panglima. Di setiap posisi meriam, Sultan menunjuk seorang 

priyayi atau mantri untuk mengawasinya. Pada posisi-posisi strategis Sultan 

menempatkan putera-puteranya, untuk membangkitkan semangat juang para 

prajurit dan rakyat yang terlibat (ANRI, Bundel Palembang No. 67; Woelders, 

1975: 131). Dalam persiapan itu jelas sekali terlihat bahwa Sultan lebih 

mengefektifkan pengawasan dengan cara memberi peran lebih besar pada puteraputera 

dan orang-orang kepercayaannya. 

Pada saat Kesultanan Palembang tengah mempersiapkan diri menghadapi 

ekspedisi Belanda, berkembang kabar yang dihembuskan oleh orang-orang 

Belanda, bahwa Inggris akan terlibat dalam ekspedisi mereka dengan melakukan 

penyerangan dari arah barat (Bengkulu). Penyerangan akan dilaksanakan 

bersamaan waktunya dengan serangan Belanda dari timur. Bahkan disebutkan 

bahwa kapal-kapal Inggris menjadi bagian dalam blokade Sunsang. Berita itu 

menimbulkan kekhawatiran pada diri Sultan Badaruddin II. Untuk 


236 

mengantisipasinya, Sultan mengirim dua orang saudaranya ke Bengkulu. Utusan 

itu meminta kepada pemerintah Inggris di Bengkulu agar tidak terlibat dalam 

usaha Belanda menyerang Palembang. Misi itu berhasil dengan baik, dengan 

adanya pernyataan dari pihak Inggris bahwa mereka akan netral dalam masalah 

antara Palembang dan Belanda (The Asiatic Journal, vol. 10 Agustus 1820). 

Jaminan tersebut membuat Sultan dan para bangsawan lega. Itu berarti 

perhatian terfokus pada usaha mempertahankan kedaulatan Kesultanan 

Palembang. Sikap netral Inggris, mungkin disebabkan mereka belum mampu 

menghapus kekecewaan dari kegagalan mereka mempertahankan kekuasaannya di 

Palembang khususnya Pulau Bangka. 

5.5 Perang Palembang Kedua dan Akibatnya 

Selama Belanda di Muntok Bangka pascamundur dari Palembang, banyak hal 

yang mereka dilakukan, antara lain membangun rumah sakit, mengirim ekspedisi 

ke Bangka Kotta, dan daerah lainnya di Pulau Bangka, menyiapkan persenjataan, 

armada, serdadu dan lainnya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah 

menyiapkan perahu-perahu cunia. Berdasarkan pengalaman mereka pada perang 

pertama, gerak kapal-kapal besar sangat terbatas di perairan Sungai Musi. Untuk 

mengantisifasi hal itu, yang harus dilakukan adalah memperbanyak jumlah perahu 

cunia. Perahu jenis itu sangat bermanfaat untuk menopang kelancaran 

pertempuran di perairan Sungai Musi yang sebagian dangkal. Perahu-perahu itu 

berfungsi mengangkut meriam dan mengambil air minum untuk kebutuhan kapalkapal. 

Semua persiapan dilakukan sambil menunggu naiknya air pasang agar 

dapat berlayar sampai Sunsang. Selama di Pulau Bangka, pasukan Belanda juga 

dihadapkan pada berbagai perlawanan rakyat Bangka. Pergolakan itu tidak bisa 

dilepaskan dari kemenangan Palembang atas Belanda pada perang pertama (Juni 

1819) 175 . Kondisi itu diperparah dengan diblokadenya muara Sungai Musi, 

175 Perlawanan rakyat Bangka sudah terjadi sejak Inggris mengambil alih Pulau Bangka- 

Belitung dan pulau-pulau disekitarnya pada Mei 1812, yang berarti terputus pula hubungan antara 

Bangka-Belitung dengan Palembang. Inggris menerapkan kebijakan menempatkan aparatnya 

untuk mengawasi langsung tambang-tambang timah, yang sebelumnya berada di tangan penguasa 

lokal seperti depati dan batin. Kebijakan itu dilanjutkan oleh pemerintah Belanda karena dianggap 


237 

sehingga hubungan antara Pulau Bangka dan Palembang terputus. Akibatnya, 

perlawanan meluas ke seluruh Pulau Bangka-Belitung dan pulau-pulau di 

sekitarnya. Berbagai bentuk perlawanan itu mengakibatkan pemerintah kolonial 

Belanda harus lebih kuat mempertahankan diri. Kebijakan itu diambil, karena 

ingin kehilangan keuntungan besar yang selama ini diperoleh dari pulau itu. 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67) 

Pada 17-18 September 1819 kapal-kapal perang dan pengangkut Belanda 

bergerak dari Muntok menuju Sunsang. Pada 18 September 1819 kapal layar 

Irene dan Henriette Betshy dan beberapa perahu jelajah masih berada di seputar 

pantai Muntok, begitu pula kapal perang Ajax pada 19 September 1819 masih 

muncul di tepi pantai itu. Artinya, pelayaran ke Palembang dilakukan secara 

bertahap. Untuk menjaga keamanan pantai Muntok, pengamanannya diserahkan 

kepada awak kapal pengangkut Tromp. Selanjutnya, kapal Wilhelmina, 

Eendracht, Arimus dan Marinus terus melaju menuju Sunsang, disusul oleh kapal 

Admiraal Buyskes. Adapun pasukan yang terlibat dalam ekspedisi kedua adalah : 

- 12 orang perwira staf termasuk 4 orang perwira kesehatan 

- 43 orang perwira dan 1087 orang serdadu infanteri 

- 7 orang perwira dan 102 orang seradu artileri 

- 6 orang perwira perintis. 76 orang serdadu Eropa, dan 167 orang serdadu 

pribumi 

Jumlah seluruhnya sebanyak 68 orang perwira dan 1432 orang personil. Jumlah 

tersebut merupakan jumlah yang sudah dikurangi, sebab sebagian serdadu 

ditinggalkan di Muntok untuk mengamankan daerah itu. Persenjataan terdiri dari: 

dua buah mortar berukuran 16 pon batu (20‖), enam howitzer berukuran 24 pon 

besi (15‖), empat kanon berukuran 12 pon, dan dua kanon berukuran 3 pon yang 

berfungsi sebagai meriam lapangan. Total keseluruhan adalah 14 pucuk meriam 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67). Besarnya jumlah personil, dengan peralatan 

(kapal perang, kapal pengangkut, perahu-perahu, meriam, mesiu, kanon dan 

howitzer) yang lengkap, merupakan bukti bahwa pihak Belanda mempersiapkan 

diri sejak kekalahan dalam perang pertama (Juni 1819), 

lebih menguntungkan. Akibatnya, para pemimpin Pulau Bangka (depati dan batin) mengobarkan 

perlawanan terhadap Belanda (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 


238 

Pada 21 September 1819 saat armada Belanda berada di Sunsang, sore 

harinya terjadi peristiwa kebakaran di perkampungan penduduk. Penduduk 

Sunsang usaha bumi hangus dilakukan oleh penduduk Sunsang agar daerah itu 

tidak dimanfaatkan oleh pasukan Belanda. Selanjutnya, mereka bergabung dengan 

laskar di ibu kota Palembang. Melihat kondisi itu, armada Belanda bersiaga 

dengan membongkar dan memasang meriam di kapal-kapal dan perahu-perahu 

besar, mereka juga mengisi tong-tong air tawar yang kosong sebagai persiapan. 

Sambil menunggu air pasang (muara sungai Musi dangkal karena penimbunan 

lumpur), mereka memutuskan untuk tetap bertahan di muara Sungai Musi sampai 

10 Oktober 1819 176 (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 5.1; No.4: 85; 

Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; Woelders, 1975: 105). 

Armada perang Belanda pada waktu itu dibagi dalam beberapa divisi. 

Divisi pertama, terdiri dari kapal perang Tromp (memuat sebuah perahu dengan 

meriam dan kapal tongkang), kapal perang Eendracht, kapal meriam nomor 17 

dan 18, kapal Arinus dan Marinus, lima perahu dari Batavia, lima perahu jelajah 

dari Raja Akil. Divisi kedua, terdiri dari kapal layar Irene, empat perahu dengan 

howitzer (meriam gunung). Divisi ketiga, terdiri dari kapal perang Wilhelmina dan 

kapal Emma. Divisi keempat, terdiri dari kapal perang Ajax, kapal pengangkut 

Admiraal Buyskes, Waterbik, Henriette Betthy dan Blucher. Divisi terakhir, terdiri 

dari kapal perang Tromp dan perahu-perahu jelajah (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67). 

Pada saat mereka meneruskan pelayaran dari Sunsang ke ibu kota 

Palembang, terdapat beberapa hambatan, antara lain ketidakmampuan mereka 

memahami peta jalur pelayaran Sungai Musi, ukuran kapal-kapal yang terlalu 

besar, sehingga mereka terpaksa harus membuat parit-parit agar kapal berhasil 

lewat. Sebaliknya, kondisi akan cepat berubah, jika air pasang, arus sungai 

menjadi sangat deras yang menyulitkan gerak laju kapal-kapal dan perahu-perahu 

Belanda. Di pihak lain, pasukan Palembang juga mengapungkan kayu-kayu besar, 

yang akan menyulitkan gerak maju armada Belanda. Kondisi itu diperparah 

176 Pada 9 Oktober 1819 kapal Admiraal Buyskes berlayar dari Muntok ke Sunsang untuk 

bergabung dengan armada Belanda (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 


239 

dengan diluncurkannya rakit-rakit yang dibakar yang akan menghantam kapalkapal 

dan perahu-perahu Belanda. Semua yang dilakukan oleh pihak pasukan 

Palembang menjadi hambatan serius yang harus dihadapi oleh pasukan Belanda. 

Kondisi yang berat menyebabkan Belanda banyak kehilangan anggota 

pasukannya. Sampai 11 Oktober 1819 lima orang terbunuh dan 11 orang sakit 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Jalur sepanjang hampir seratus kilometer dari Sunsang ke ibu kota 

Palembang, bukan jalur pendek yang harus dilalui oleh armada Belanda dengan 

berbagai hambatannya. Diantaranya, sering kali terjadi serangan mendadak yaitu 

berondongan meriam dari balik hutan-hutan disepanjang jalur dari Sunsang ke ibu 

kota Palembang. Semua itu menjadi penghambat laju gerak armada Belanda, dan 

menelan banyak korban dari pihak mereka. Jadi, mereka sudah mengalami banyak 

kerugian sebelum pertempuran yang sesungguhnya terjadi. 

Kedalaman muara sungai Musi (Sunsang) pada saat surut mencapai sebelas 

kaki (3,35 meter), sedangkan pada saat pasang naik mencapai dua puluh kaki 

(6,10 meter). Akan tetapi, kondisi sungai sulit diprediksi, karena secara tiba-tiba 

air mendadak surut sehingga menyulitkan pelayaran armada Belanda yang 

terjebak. Selama musim kemarau gelombang pasang sebanyak 24 kali, setiap kali 

air pasang berlangsung selama enam sampai sepuluh jam dengan arus deras mulai 

dari muara sungai. Di musim hujan sungai-sungai di Kesultanan Palembang 

meluap yang lamanya mencapai enam minggu. Di saat itu kapal-kapal besar dapat 

mempercepat lajunya, begitu pula dengan rakit-rakit dan perahu-perahu. Ekspedisi 

Belanda juga harus memperhitungkan waktu pasang air sungai Musi dengan tepat, 

agar mampu melayarinya dengan baik (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Pada 15 Oktober 1819 armada Belanda tiba di benteng Borang yang sudah 

tidak difungsikan lagi. Padahal pada saat ekspedisi Inggris ke Palembang (1811), 

benteng itu merupakan benteng terpenting. Dari sana, armada Belanda 

melanjutkan ekspedisi menelusuri sungai mendekati pusat pemerintahan 

Kesultanan Palembang. Setiba mereka di dekat Pulau Keramat, perahu jelajah 

Belanda melakukan menyerangan terhadap pertahanan laskar Palembang, 

sehingga terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu, pasukan Belanda 

mengalami kerugian lima orang terbunuh dan tujuh orang terluka. Dua hari 


240 

berikutnya di dekat Pulau Salanama, dalam jarak satu tembakan meriam kembali 

terjadi saling serang antara laskar Palembang dan kapal layar Jreno. Dalam 

pertempuran itu di pihak Belanda banyak jatuh korban luka. Meskipun demikian, 

armada Belanda tetap meneruskan ekspedisi mendekati pusat pertahanan pertama 

di Pulau Gombora. Untuk sampai di lokasi itu, membutuhkan waktu tiga pekan. 

Pada lokasi yang dianggap cocok, mereka berlabuh untuk menyiapkan 

penyerangan. Pada kesempatan itu, mereka manfaatkan waktu yang ada untuk 

mengetahui kekuatan pertahanan Palembang. Dari informasi yang mereka 

peroleh, dikatakan bahwa Pulau Gombora memiliki pertahanan yang sangat kuat. 

Keadaan itu membuat para peserta ekspedisi terkejut. Sesuatu di luar perhitungan 

mereka. Hanya dalam waktu empat bulan, Sultan Palembang dan rakyatnya telah 

berhasil membangun sistem pertahanan yang sangat kuat. sebagaimana 

dinyatakan oleh Kapten Meis dalam memorinya, bahwa ―Badarudin telah 

mempersiapkan suatu proyek pertahanan raksasa‖. Di samping itu, Sultan 

Badaruddin II juga membangun pertahanan di Plaju dan pulau buatan di tengah 

Sungai Musi sekaligus mendirikan benteng Manguntama (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; No. 5.1). 

Pada waktu itu, berkembang pula berita bahwa Inggris telah memasok 

sebanyak 400 pucuk senapan dan amunisi ke Palembang (The Asiatic Journal, 

Desember 1820). Berita itu otomatis membuat pasukan Belanda khawatir akan 

kemampuan tempur pasukan Palembang. Selain itu, di kalangan pasukan 

Palembang juga berkembang desas-desus yang bertolak belakang yaitu bahwa 

telah terjadi kesepakatan antara Belanda dan Inggris untuk menyerang Palembang. 

Yang menarik dari semua itu adalah tokohnya sama yaitu Inggris. Jelas, Inggris 

merupakan kekuatan yang diperhitungkan baik oleh Palembang maupun Belanda 

pada waktu itu. Kedua pihak berharap agar Inggris memihak mereka, namun isu 

yang berkembang tidak terbukti kebenarannya. 

Melihat kesiapan Kesultanan Palembang menyambut ekspedisi Belanda, 

makin berat pula tantangan yang harus mereka hadapi. Hambatan-hambatan itu 

hanya mampu diatasi dengan kebijakan panglima perang, dengan tetap menjaga 

semangat juang para serdadu dan para awak kapal Belanda. Akibatnya, armada 

Belanda baru berhasil mendekati pusat pertahanan Palembang (Plaju dan 


241 

Gombora) dalam jarak tembakan meriam Palembang pada 18 Oktober 1819. 

Sejak itu armada yang dipimpin oleh Laksamana Wolterbeek berulang kali 

mencoba mendekati kubu-kubu pertahanan Palembang, tetapi selalu gagal karena 

derasnya arus sungai Musi. Di pihak lain, pasukan Palembang sejak awal telah 

melepaskan rakit-rakit dibakar yang sangat menyulitkan gerak maju armada 

Belanda (ANRI, Bundel Palembang No.67; No. 5.1; Bataviaasche Courant, 4 

Agustus 1821). Berbagai kesulitan yang harus dihadapi oleh armada Belanda, 

dalam usaha mendekati pusat pertahanan Kesultanan Palembang. Mereka juga 

mengakui bahwa untuk mendekati kubu-kubu pertahanan Palembang bukan 

perkara mudah, apalagi untuk terjun dalam kancah pertempuran. 

Strategi yang dijalankan oleh Laksamana Wolterbeek dalam melakukan 

penyerangan pada 20 Oktober 1819, dimulai dengan mengerahkan kapal 

Eendracht, Irene dan Emma. Kapal-kapal itu secara serentak menyerang benteng 

Gombora dan pertahanan Palembang lainnya di Sungai Musi. Pada pukul 10.00 

pasukan Belanda mencoba mendarat di Pulau Gombora, usaha itu terpaksa harus 

dibatalkan karena hembusan angin yang sangat kencang, sehingga kapal-kapal 

mereka sulit merapat. Siang harinya kembali kapal perang Wilhelmina 

melepaskan tembakan beruntun ke arah kubu pertahanan Palembang. Penyerangan 

itu mendapat balasan yang gencar, sehingga terjadi pertempuran yang dahsyat 177 . 

Untuk kedua kalinya kapal perang Wilhelmina mendekati kubu Palembang 

dengan gerakan zigzag, tanpa menyadari ternyata kapal telah dipenuhi air 

sehingga harus berlabuh untuk mengeluarkannya. Kondisi kritis itu dimanfaatkan 

oleh pasukan Palembang dengan melakukan serangan gencar terhadap kapal 

Wilhelmina dan armada Belanda lainnya. Hal itu menyebabkan formasi armada 

Belanda berubah. Kapal perang Eendracht berada di depan Wilhelmina, kapal 

Irene posisinya jadi lebih ke tengah sungai, sedangkan kapal Arinus Marinus di 

belakang Wilhelmina dan kapal Ajax di belakang kapal Arinus Marinus. Dua 

177 Di pihak Palembang, muncul tokoh-tokoh yang gagah berani melawan Belanda, 

antara lain Pangeran Kramadiraja, Pangeran Puspadiraja, Pangeran Puspakrama, 

Pangeran Puspadilaga, Pangeran Sutadiwangsa, Pangeran Sumawijaya, Rangga 

Satyagati, Pangeran Suradilaga, Pangeran Suta Kesuma, Pangeran Wirasentika, Pangeran 

Bupati, Pangeran Dipati, Demang Darpayuda, Pangeran Natadiwangsa, Sayyid 

Abdurahman, Sayyid Husin Panglima Dalam, Sayyid Akil bin Muhammad, dan Sayyid 

Ahmad bin Ali (“Syair Perang Menteng”). 


242 

kapal meriam ditempatkan di belakang Wilhelmina, kapal Emma di belakang 

Irene dan beberapa cunia di posisi agak jauh di belakang dari kapal-kapal itu 

(ANRI, Bundel Palembang No. 67; No.4, 1971: 86; The Asiatic Journal, vol.10, 

Agustus 1820). 

Pertempuran terus berlangsung hingga 16.00. Berhentinya peperangan 

disebabkan datangnya angin kencang dari arah barat laut yang sangat 

membahayakan kapal-kapal Belanda. Hembusan angin akan semakin kencang di 

malam hari pada saat musim penghujan seperti saat itu. Otomatis kondisi itu akan 

sangat membahayakan kapal-kapal dan perahu-perahu Belanda. Melihat kondisi 

yang ada, mereka memutuskan untuk mundur (kapal Eendracht dan Arinus 

Marinus tetap di posisinya), dalam kondisi terus dibombardir oleh pasukan 

Palembang. Pihak Palembang juga terus peluncuran rakit-rakit dibakar yang 

diluncurkan di antara kubu-kubu tonggak yang menutupi Sungai Musi. Pada 

pertempuran itu itu pihak Belanda mengalami banyak kerugian, tercatat 24 orang 

terbunuh dan 96 orang terluka. Sebaliknya, di pihak Palembang tidak mengalami 

kerugian yang berarti, bahkan mereka berhasil menekan armada Belanda dengan 

tembakan-tembakan. Kondisi ini sangat disesalkan oleh pihak Belanda. Dalam 

laporannya kepada panglima angkatan darat, Kolonel Bisschoff menyatakan 

bahwa kerugian yang diderita oleh pasukan Belanda tidak sebanding dengan 

kegagalan mereka. Untuk terakhir kalinya kapal perang Wilhelmina berhasil 

melepaskan 120 tembakan, tetapi tetap tidak mampu melemahkan kekuatan 

pasukan Palembang. Malam harinya lascar Palembang meluncurkan tiga puluh 

rakit dibakar untuk menghantam kapal-kapal, dan armada Belanda harus berjuang 

keras agar terlepas dari kepungan rakit-rakit api tersebut (ANRI, Bundel 

Palembang No. 67; No.4, 1971: 86; The Asiatic Journal, vol.10, Agustus 1820). 

Keesokan harinya, sejak fajar pihak Palembang kembali melancarkan 

tembakan-tembakan ke arah armada Belanda. Tembakan-tembakan itu dibalas 

mereka dari kapal Eendracht dan Arinus Marinus. Dalam pertempuran itu, 

kembali kapal Eendracht dan Arinus Marinus terdesak karena diberondong 

meriam laskar Palembang dari kedua sisi Sungai Musi. Akibatnya, mereka harus 

menanggung banyak kerugian dengan banyak jatuh korban. Menurut Wolterbeek, 

sesungguhnya pertahanan Palembang bisa ditembus asalkan pusat pertahanan 


243 

mereka berhasil didekati. Untuk mendekati pusat pertahanan, dibutuhkan waktu 

dan sarana yang cukup. Armada Belanda kekurangan perahu-perahu kecil untuk 

melakukan pendaratan, walaupun sebelumnya mereka sudah mengantisivasinya 

dengan memperbanyak cunia. Kondisi itu diperparah karena tengah musim 

penghujan dengan curah yang sangat tinggi. Akan tetapi, dengan semangat tinggi 

pasukan Belanda mencoba memanjat dan mengepung benteng-benteng pertahanan 

Palembang. Kapten van der Wijck dan Kapten Laemlin menyiapkan pasukan 

khusus yang akan menaklukkan kubu-kubu pertahanan tersebut, namun keinginan 

itu tidak berhasil. Benteng-benteng itu dikelilingi tonggak-tonggak yang sangat 

kuat, hutan belukar yang lebat dan rawa-rawa, serta gelombang pasang yang deras 

dan tinggi di musim penghujan. Akhirnya, Wolterbeek mengirimkan ultimatum 

kepada Sultan Badaruddin II untuk berunding, tetapi tidak mendapat tanggapan 

dari Sultan Badaruddin II (ANRI, Bundel Palembang No. 67). Tawaran ini tidak 

menarik bagi Sultan dan para pejuang Palembang karena posisi Palembang pada 

waktu itu cukup kuat untuk membendung dan menghantam pasukan Belanda. 

Pada 21 Oktober 1819 kondisinya sedikit menguntungkan pihak Belanda, 

sehingga mereka bisa melakukan penyerangan terhadap kubu-kubu pertahanan 

Palembang. Akan tetapi penyerangan itu tidak mampu menggoyahkan kekuatan 

pertahanan Palembang. Sebaliknya, posisi pasukan Belanda semakin terdesak. 

Akhirnya, pada 27 Oktober 1819 Wolterbeek melakukan pertemuan dengan 

semua perwira komandan kapal dan komandan pasukan di atas kapal perang 

Wilhelmina. Dalam pertemuan itu mereka membahas kondisi terakhir pasukan, 

dan armada Belanda serta rencana melakukan serangan besar-besaran terhadap 

posisi pertahanan laskar Palembang. Dari pertemuan tersebut akhirnya terungkap 

bahwa apabila dilakukan penyerangan terhadap kubu Palembang dengan 

menggunakan kapal-kapal besar di saat air surut, keberhasilan sulit diperoleh. 

Apalagi kubu-kubu pertahanan Palembang dikelilingi oleh tonggak-tonggak yang 

sangat kokoh. Penyerangan akan lebih efektif jikaa menggunakan perahu-perahu 

kecil, bentuk penyerangan itu tidak dapat dilakukan pada saat itu, karena 

keterbatasan armada. Pertempuran yang telah berlangsung hampir setengah bulan, 

ditambah kondisi alam yang keras (angin kencang, panas terik di siang hari dan 

kedinginan di malam hari, di dalam kapal yang terbuka dan sering diguyur hujan 


244 

lebat), sehingga awak kapal banyak yang terserang penyakit. Akhirnya, dicapai 

kata sepakat bahwa meneruskan peperangan adalah suatu kesia-siaan, bahkan 

akan makin melemahkan kekuatan Belanda. Laksamana Wolterbeek memutuskan 

untuk menarik diri mundur ke Sunsang dan memblokade daerah itu (ANRI, 

Bundel Palembang No. 67; No.4, 1971: 86; Bataviaasch Courant, 4 Agustus 182). 

Sebagian pasukan dikirim ke Pulau Jawa yaitu empat kompi pengawal dari 

resimen infanteri dikirimkan dengan kapal Arinus Marinus dan kapal Admiraal 

Buyskes. Para prajurit dan awak kapal yang terluka dan sakit diangkut dengan 

kapal Henrieta Elisabeth ke Batavia. Keputusan lain yang diambil oleh 

Laksamana Wolterbeek untuk pasukan darat, adalah sebanyak satu kompi pasukan 

infanteri diberangkatkan ke Malaka untuk memperkuat garnisun di sana. Serdadu 

yang tersisa dan ditempatkan di atas kapal-kapal yang ada adalah : 150 serdadu 

infanteri di kapal Tromp, 80 orang serdadu infanteri dan artileri di kapal 

Wilhelmina, 50 orang serdadu infanteri di kapal Eendracht, 50 orang serdadu 

infanteri di kapal Ajax, 5 orang serdadu artileri di kapal meriam nomor 17, dan 5 

orang serdadu artileri di kapal meriam nomor 18. Untuk memperkuat Pulau 

Bangka, Laksamana Wolterbeek memutuskan untuk menempatkan Letnan 

Kolonel Riestz bersama empat puluh orang serdadu artileri. Komandan militer 

Pulau Bangka dipegang Letnan Kolonel Keer, sedangkan pengawasan terhadap 

kapal-kapal dipercayakan kepada Mayor Tierlam. Disamping itu, masih tersisa 

dua kompi pasukan perintis di Muntok di bahwa pimpinan Kapten zeni van der 

Wijck. Sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Gubernur Jenderal Van der 

Capellen, pada 30 Oktober 1819 pasukan armada Belanda mundur dari 

Palembang, tiba di Sunsang pada 3-4 November 1819 (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67; No.4,1971: 86; Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; The Asiatic 

Journal, vol 10, Agustus 1820). 

Pasukan Belanda mendapat pelajaran yang sangat berharga dari 

peperangan yang banyak menelan korban. Apa yang mereka ramalkan tentang 

ketidakmampuan mereka membobol kekokohan benteng Gombora, benar-benar 

terjadi. Pertahanan yang kuat, pasukan yang memiliki semangat juang yang tinggi, 

dan kondisi alam yang mendukung, membuat pasukan Belanda harus mengakui 

keunggulan Palembang dalam peperangan itu. 


245 

Dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal Van der Capellen pada 8 

November 1819 dari atas kapal de Tromp, Wolterbeek menyatakan bahwa dirinya 

telah melaksanakan tugas berat yang dipercayakan padanya, namun hasilnya jauh 

dari harapan. Ekspedisi yang dipimpinnya harus menerima kekalahan dalam 

perang dengan Palembang. Kekalahan yang sangat menyakitkan karena terjadi 

dalam tahun yang sama (1819), dan dari peperangan tersebut Belanda mengalami 

kekalahan. Untuk itu, Wolterbeek memohon kepada Van der Capellen agar 

pertahanan Pulau Bangka ditingkatkan, karena hanya itu yang tersisa dari wilayah 

Palembang yang mereka duduki sebagian wilayahnya. Selanjutnya, Wolterbeek 

mengutus Kolonel Bischoff ke Batavia untuk memohon bantuan kapal dan 

perahu-perahu. Di Muntok sendiri masih tersisa tiga tongkang dan kapal Nassau 

yang baru tiba dari Batavia untuk memperkuat pertahanan di sana. Lebih lanjut, 

Wolterbeek menyatakan bahwa sesungguhnya tidak hanya Pulau Bangka yang 

harus diperkuat, tetapi juga Jambi, Kepulauan Riau dan Lingga. Ia mengusulkan 

agar pasukan ekspedisi yang dikirim ke Ambon, dialihkan ke Bangka. Wolterbeek 

berjanji akan mempertahankan Pulau Bangka sekuat-kuatnya, sampai kondisinya 

memungkinkan dirinya untuk kembali ke Pulau Jawa. Menurut perhitungannya, 

pada sekitar bulan Januari 1820 Pulau Bangka dapat ditinggalkannya, setelah 

melakukan konsolidasi di sana (ANRI, Bundel Palembang No. 66.10). 

Pulau Bangka dan sekitarnya sangat penting, mengingat hanya pulau itu 

yang tersisa, dan dijadikan pijakan untuk melakukan konsolidasi guna menyerang 

Palembang kembali. Bangka juga merupakan pulau yang sangat penting, karena 

memiliki tambang timah dan berada pada posisi strategis yang menghubungkan 

Jawa dan Semenanjung Malaya bahkan ke Cina. Untuk itu, apapun harus 

dipertaruhkan demi mempertahankan pulau itu. Dengan menguasai Bangka dan 

menutup jalur ke ibu kota Palembang, diharapkan akan melemahkan kekuatan 

Palembang, sehingga lebih mudah dikuasai. 

Dalam kaitannya dengan Palembang, sebagaimana pascaperang pertama, 

dilakukan memblokade di Sunsang. Pelaksanaannya diserahkan kepada Kapten 

Dibbetz. Dibbertz menempatkan kapal perang Wilhelmina 178 , Ajax, de Prins 

178 Kapal perang Wilhelmina, dan kapal Eendracht pada Nopember 1819 dikirim ke 

Batavia karena semakin rusak, sejak terlibat dalam perang Palembang (ANRI, Bundel Palembang 

No. 66.10). 


246 

Blucher, Leeuwrik, Galathe, kapal meriam nomor 17 dan empat perahu meriam 

serta sebuah perahu dengan kanon berkekuatan tiga pon. Di samping itu, kapal 

Prins Blucher juga bertugas untuk mengibarkan panji-panji sebagai tanda 

kehadiran kapal-kapal perang di sana. Selanjutnya, kekuatan blokade Belanda 

bertambah, dengan tibanya kapal layar de Hoop dari Malaka. Kapal itu membawa 

seratus orang serdadu di bawah pimpinan Kapten Sneijder. Semua kekuatan itu 

bersatu untuk menutup Sunsang, sampai adanya perintah dari Van der Capellen 

untuk kembali melaksanakan ekspedisi ke Palembang. Dalam usaha mereka 

menutup Sunsang, armada Belanda dihadapkan pada kendala yaitu terjadi 

pendangkalan di daerah itu 179 , sehingga sulit dilayari. Di pihak lain, untuk 

mengatisivasi dampak dari Blokade Belanda, pihak Palembang melakukan 

berbagai cara sebagaimana telah mereka lakukan pada blokade pertama. Mereka 

kembali mengefektifkan jalur Kwala Upang dan Banyuasin serta jalur darat 

melalui perbatasan Jambi-Palembang. Akan tetapi, blokade kali itu lebih 

menyulitkan mereka untuk menembusnya, karena pihak Belanda lebih 

memperketat pengamanannya dengan melibatkan lebih banyak kapal dan perahu 

(ANRI, Bundel Palembang No. 66.10; No. 67). 

Setelah melakukan pemetaan di sekitar Sunsang, pada 11 Nopember 1819 

Pietersen dan H. Jurgens berangkat ke Batavia membawa 250 orang serdadu 

dengan kapal Arimus Marinus. Sebelumnya, kapal pengangkut Henderiette Betsy 

dan perahu Kora-Kora nomor 4, di bawah pimpinan Letnan Rembaldo melakukan 

hal yang sama mengangkut orang-orang sakit dan luka ke Batavia (ANRI, Bundel 


Dalam memorinya, Wolterbeek memaparkan berbagai persoalan yang 

dihadapinya dalam ekspedisi ke Palembang. Menurutnya, peperangan di 

Palembang adalah bencana besar dan sangat mahal bagi Belanda, dengan dampak 

yang tidak dapat diperhitungkan. Tidak satu pun di antara mereka yang 

mengetahui kondisi dan kekuatan yang sesungguh yang dimiliki oleh Kesultanan 

179 Berdasarkan penelitian Letnan-1 Pietersen dan H. Jurgens di daerah Sunsang, 

Sungai Sleino dan sekitarnya, diketahui bahwa kawasan itu terjadi pendangkalan 

sehingga menyulitkan kapal-kapal untuk menutup perairan itu (ANRI, Bundel Palembang 

No. 66.10). Hal itu akan berdampak pada lemahnya pengawasan atas daerah tersebut, 

dan itu memberi peluang bagi armada Palembang menembus blokade tersebut. 


247 

Palembang, begitu pula dengan kondisi pantai-pantai dan sungai-sungainya. 

Pendapat umum yang berkembang pada waktu itu, menyebutkan bahwa ekspedisi 

Belanda ke Palembang adalah suatu kesia-siaan dan membuang-buang biaya. 

Mengenai kepemimpinannya sendiri sebagai panglima perang, Wolterbeek 

menyerahkan penilaiannya kepada para ahli dan petinggi pemerintah Belanda. 

Harapannya semua dapat diselesaikan melalui perundingan damai. Akan tetapi, 

apabila peperangan menjadi pilihan, harus dilaksanakan secara besar-besaran 

dengan mengesampingkan tugas-tugas lainnya. Sementara itu, blokade tetap harus 

dilanjutkan dan dirinya tetap memegang komando ekspedisi. Menurut 

perhitungannya, Sultan Badaruddin II dalam jangka waktu panjang tidak akan 

mampu terus memperkuat posisi pertahanannya. Palembang juga akan dihadapkan 

pada kekurangan bahan makanan. (ANRI. Bundel Palembang No. 66.10). Keadaan 

yang diprediksikannya itu membuat Laksamana Wolterbeek melihat peluang 

untuk menaklukkan Kesultanan Palembang dan mendudukinya. 

Lebih lanjut, Wolterbeek mengemukakan konflik yang terjadi di tubuh 

pasukan Belanda khsususnya mengenai kepemimpinan Muntinghe. Dalam 

laporannya kepada Gubernur Jenderal pada 11 Nopember 1819, secara terangterangan 

Wolterbeek menyatakan bahwa dirinya merasa tidak cocok dengan 

Komisaris Muntinghe. Menurutnya, Muntinghe adalah orang yang sulit bekerja 

sama dengan orang lain, sehingga sering terjadi konflik dengan orang-orang 

disekitarnya khususnya dari kalangan militer. Sebagai panglima dalam ekspedisi 

militer di Palembang, Wolterbeek sering menjadi mediator antara Muntinghe dan 

pihak-pihak yang tidak sejalan dengannya. Misalnya konflik antara Muntinghe 

dan komandan garnisun Letnan Kolonel Keer dan sekretaris van der Kop. 

Meskipun sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan kurang harmonis antara 

sipil dan militer, namun usaha Wolterbeek tidak berhasil. Di sisi lain, Muntinghe 

tidak berusaha untuk memperbaiki konflik yang ada. Mereka juga dihadapkan 

pada berbagai kesulitan berat di Palembang dan Bangka sehingga Wolterbeek 

memutuskan untuk lebih lama di Bagnka (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Konflik Muntinghe dan orang-orang di sekelilingnya sudah berlangsung 

sejak dirinya mempersiapkan ekspedisi militer ke uluan (Juli 1818), untuk 

mengejar pasukan Inggris. Pihak militer tidak setuju dengan Muntinghe karena 


248 

memikirkan kemampuan militer pada waktu itu yang sangat minim. Apa yang 

dikhawatirkan pihak militer benar-benar terbukti, dengan mundurnya pasukan 

militer Belanda dari uluan setelah berhadapan langsung dengan pasukan Inggris 

(Nopember 1818). 

Kemenangan Kesultanan Palembang atas Belanda sangat diharapkan 

rakyat Bangka, dengan kemenangan itu akan memudahkan perjuangan mereka 

untuk mengusir Belanda. Keyakinan rakyat Bangka tersebut berkaitan dengan 

upaya Sultan Badaruddin II untuk mengobarkan pemberontakan terhadap Belanda 

di seluruh wilayah Kesultanan Palembang, termasuk Pulau Bangka-Belitung. Bagi 

rakyat Bangka, kemenangan Palembang adalah kemenangan mereka, karena 

perlawanan mereka bagian dari Kesultanan Palembang dan dipimpin para 

bangsawan Palembang. Mereka juga mendapat pasokan senjata dari Palembang 

melalui pedagang-pedagang gelap Palembang. Dengan demikian, keberhasilan 

Palembang mengusir Palembang dari wilayahnya, membawa pengaruh besar pada 

semangat juang rakyat Pulau Bangka. Kekuatan terbesar mereka terkonsentrasi di 

Bangka Kotta. Sebanyak delapan ratus orang telah siaga di Nieri. Kekuatan itu 

terus bertambah, sehingga pasukannya mencapai 1200 orang. Menghadapi kondisi 

demikian, Residen Smissaert mengambil langkah untuk mencari jalan damai. Cara 

yang ditempuhnya adalah mengadakan perjalanan mendekati lokasi kekacauan. 

Pada 14 November 1819, Smissaert kembali dari perjalanan dinasnya. Di 

kampung Dauwet (satu hari perjalanan dari Pangkal Pinang), mereka diserang dan 

dibunuh oleh pasukan Bangka di bawah pimpinan Batin Barin. Barin 

mengerahkan pasukan berkekuatan sebanyak 150-200 orang, sedangkan Smissaert 

hanya dikawal oleh lima sampai enam orang serdadu. Berita kematian Smissaert 

sampai di Muntok pada 18 November 1819. Menyadari situasi yang ada, 

Muntinghe melanjutkan usaha untuk damai yang telah dirintis oleh Smissaert, 

namun hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Bangka terus bergolak (ANRI, 


Para pemimpin Bangka menolak tawaran damai yang disodorkan oleh 

Muntnghe. Bagaimana mungkin mereka mau berdamai, sedangkan Palembang 

menang perang melawan Belanda. Kemenangan itu memberi mereka semangat 

juang yang lebih besar untuk mengusir Belanda. Apabila mereka berhasil 


249 

mengenyahkan Belanda dari wilayah mereka, berarti seluruh Kesultanan 

Palembang bebas dari pengaruh bangsa itu. 

Pemerintah Belanda memutuskan untuk menjadikan Pulau Bangka 

(Muntok) sebagai basis kekuatan untuk menghadapi Palembang, terutama setelah 

gagal pada ekspedisi Oktober 1819. Untuk menghadapi perlawanan rakyat 

Bangka, Wolterbeek memerintahkan Letnan Kolonel Keer, Letnan Kolonel Rietz 

dan Kapten Van der Wijck untuk merancang serangan mendadak terhadap 

pertahanan Bangka. Di samping itu, mereka juga melakukan penelitian tentang 

kondisi pulau itu. Hasilnya akan dijadikan rujukan untuk menentukan tindakan 

terbaik untuk pulau itu. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, ternyata 

serangan mendadak yang mereka rencanakan bukan tindakan yang tepat. 

Akibatnya, rencana tersebut dibatalkan. Di pihak lain, Residen Smissaert 

menempuh jalur damai untuk meredakan ketegangan di Bangka, namun usaha itu 

gagal dan Residen Smissaert menemui ajalnya dengan cara dipancung kepalanya 

oleh pasukan Bangka (14 November 1819) dan kepalanya dikirim kepada Sultan 

Badaruddin II. Situasi menjadi semakin tegang. Komisaris Muntinghe segera 

mengambil alih pemerintahan sipil yang kosong akibat wafatnya Residen 

Smissaert (Waey, 1875: 110). 

Menghadapi situasi yang ada, memaksa Komisaris Muntinghe memilih 

jalan damai. Keputusan itu ditempuh Muntinghe karena dia sadar serdadu dan 

persenjataan yang dimiliki Belanda sangat terbatas. Strategi itu ditempuh 

bertujuan untuk mengulur waktu, sambil mempersiapkan pasukan untuk 

melakukan serangan balik terhadap kubu-kubu pertahanan Bangka. Akan tetapi, 

usaha itu tidak berjalan sesuai yang mereka harapkan. Berulang kali Belanda 

menghadapi berbagai pergolakan, seperti pergolakan yang terjadi di Bangka 

Kotta, Marawang, Sungei Liat dan Blinyu. Dalam berbagai pergolakan itu 

dikabarkan 36 orang kuli tambang timah Belanda memihak perlawanan rakyat 

Bangka, sehingga Keer menambah pasukan keamanan sebanyak 250 orang 

serdadu. Penambahan itu membuat pasukan Belanda di Bangka lebih leluasa 

bergerak, dan berhasil mengatasi pergolakan di Bangka Kotta. Selanjutnya, 

mereka juga mengerahkan kapal de Emma dan kapal meriam serta menempatkan 

perahu-perahu jelajah di muara sungai Zoute Bangka (ANRI, Bundel Palembang 


250 

No. 67: Korten Schets.., 1846:134-135). Membelotnya para kuli tambang 

Belanda, membuktikan bahwa tidak semua kuli tambang mereka mau 

dipersenjatai untuk melawan perlawanan rakyat Bangka. 

Banyak faktor yang mempersulit penaklukan Pulau Bangka, antara lain 

wilayah pulau itu sangat luas, sedangkan personil dan peralatan yang dimiliki oleh 

pasukan Belanda terbatas, Mereka harus berhadapan dengan para pejuang Bangka 

yang jumlahnya banyak dan sangat mengenal medan serta memiliki sarana 

transportasi yang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pemimpin 

Belanda melakukan berbagai terobosan yaitu menambah jumlah anggota pasukan 

dan armada. Penambahan pasukan mustahil dapat diperoleh dari luar daerah 

tersebut. Untuk itu, satu-satunya jalan adalah memerintahkan para inspektur 

tambang timah untuk menghentikan penambangan timah sementara 180 , para 

pekerja tambang (umumnya orang Cina) diperbantukan untuk menghadapi 

perlawanan rakyat Bangka, dengan catatan upah mereka tetap dibayar. Demikian 

pula halnya dengan para komandan Belanda yang berada Pangkal Pinang, 

Marawang, Blinyu, Jebus, dan Sungai Liat diperintahkan untuk mempertahankan 

wilayah mereka masing-masing. Selain itu, kubu pertahanan dibangun pula di 

Muntok, yang terletak di depan rumah residen. Pemilihan lokasi tersebut tentunya 

berkaitan dengan fungsinya yaitu untuk melindungi rumah residen, kapal-kapal 

Belanda yang berlabuh dan serangan dari orang-orang Bangka. Pagar yang kokoh 

terbuat dari kayu sepanjang 80 roed persegi dibangun dengan waktu sekitar dua 

setengah bulan. Keputusan lain adalah membangun kubu pertahanan serupa di 

Tanjung Kalian. Pembangunannya dimaksudkan agar pasukan Belanda mampu 

menghadapi serangan musuh baik dari laut maupun darat. Untuk mempercepat 

pembangunannya pada 29 November 1819 Wolterbeek mengerahkan para 

serdadu, pekerja pribumi, awak kapal dan seratus orang Cina. Pertahanannya 

diperkuat dengan membentuk korps militer yang terdiri dari delapan puluh orang 

Ambon (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Semua dilakukan untuk memperkokoh pertahanan di pulau Bangka 

khususnya Muntok. Apabila daerah itu tidak mampu dipertahankan, keberadaan 

180 Penambahan itu berdasarkan hasil pertemuan yang diadakan pada 18 

Nopember 1819 antara Komisaris Muntinghe, Letnan Kolonel Keer dan sekretaris 

Bangka van der Kop (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 


251 

Belanda di wilayah Kesultanan Palembang hanya tinggal nama. Atas dasar itu, 

Wolterbeek dan aparatnya melakukan berbagai cara untuk meningkatkan 

pertahanan. 

Di lain pihak, para pejuang Bangka di bawah pimpinan Batin Barin 

melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat posisi. Cara yang ditempuh 

adalah menarik dukungan yang lebih besar dari orang-orang Cina yang menjadi 

kuli di tambang-tambang timah Belanda. Kebijakan itu diambil karena peran etnis 

Cina cukup menentukan di pulau itu, khususnya di pertambangan. Untuk itu, pada 

November 1819 di Pangkal Pinang Batin Barin mengeluarkan maklumat atas 

nama Sultan Badaruddin II. Maklumat itu memuat ajakan kepada para kuli 

tambang Cina agar bergabung dengan gerakan melawan Belanda. Mereka 

diiming-imingi dengan janji timah hasil tambang mereka akan dibeli oleh Sultan 

Badaruddin II seharga 10 real Spanyol per pikul. Mengetahui hal itu, Laksamana 

Wolterbeek segera bertindak dengan mengirimkan pasukan sebanyak seratus 

orang serdadu Eropa dan pribumi menuju Pangkal Pinang, di bawah komando 

Kapten Ege. Para petinggi Belanda di Muntok sangat mengkhawatirkan hal itu 

terjadi, yang berarti ancaman serius bagi keberadaan Belanda di sana (ANRI, 


Serangan pertama dilancarkan oleh kapal The Stunter 181 , segera disusul 

serangan kedua di bawah kendali Keer. Serangan susulan itu berkekuatan lebih 

besar yaitu tiga ratus orang serdadu Eropa. Pertempuran pecah di daerah 

pertambangan sebelah timur Pangkal Pinang. Gabungan dua kekuatan yang 

menyerang pusat perlawanan Batin Barin (delapan jam dari Pangkal Pinang dan 

Kusi), menyebabkan Batin Barin tidak mampu berbuat banyak dan mundur pada 

21 Nopember 1819 (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Mundurnya kelompok Batin Barin, bukan berarti menyurutkan 

perlawanan. Mereka menyebar di sepanjang sungai-sungai, rawa-rawa dan hutan. 

Posisi itu menyulitkan pasukan Belanda untuk menyerangnya. Untuk 

menumpasnya perlawanan Batin Barin, Wolterbeek mengirimkan pasukan di 

bawah pimpinan Letnan Kolonel Rietsz pada Desember 1819. Di samping itu, 

181 

Munculnya kapal nama Inggris, dimungkinkan karena pihak Belanda 

menyewa kapal-kapal Inggris guna memenuhi kebutuhan perang pada waktu itu. 


252 

pihak Belanda juga menghubungkan kubu-kubu pertahanan di Jebus, Blinyu, 

Sungei Liat, Marawang dan Pangkal Pinang, dengan cara membangun dan 

memperkuat pos-pos yang ada. Berbagai pertempuran terjadi antara pasukan 

Bangka dan Belanda, yang umumnya dimenangkan oleh pihak Belanda. Akan 

tetapi, biasanya kemenangan itu tidak permanen. Maksudnya, setelah suatu daerah 

dikuasai oleh pasukan Belanda, dengan segera akan direbut kembali oleh pasukan 

Bangka, sehingga penaklukan harus dilakukan berulang-ulang oleh pasukan 

Belanda. Semua itu membutuhkan tenaga, dana yang tidak sedikit. Untuk 

kawasan Muntok dan sekitarnya mereka mengamankannya dengan lebih ketat, 

dan mengantisipasi perlawanan sekecil apapun. Mereka mengawasi kegiatan 

penduduk kota itu, bahkan kelompok-kelompok pengajian dicurigai sebagai usaha 

untuk menggalang kekuatan untuk melawan Belanda. Reaksi Belanda yang 

berlebihan menyebabkan penduduk Muntok merasa tidak bebas bergerak, 

termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan. Sementara itu, pada Desember 

1819 kekuatan militer di Muntok makin berkurang, karena sebagian besar kapalkapal 

Belanda digunakan untuk memblokade muara sungai Musi dan sisanya 

dipindahkan ke Malaka. Dalam kondisi demikian, pada 23 Desember 1819 

penguasa sipil dan militer di Bangka mengajukan permohonan bantuan ke Batavia 

agar mengirimkan lima puluh sampai dua ratus orang serdadu Ambon atau Bugis 

untuk dijadikan kesatuan Jayeng Sekar (pasukan pengawal pribumi). Para serdadu 

itu akan ditugaskan untuk membuat jalan baru dan memperluas jalan-jalan yang 

sudah ada di Pulau Bangka. Kebijakan itu dilaksanakan untuk memudahkan 

komunikasi dan koordinasi dengan tujuan mengakhiri perlawanan rakyat Bangka. 

Dua hari setelah itu (25 Desember 1819), Muntinghe kembali ke Batavia dengan 

menumpang kapal perang Wilhelmina. Dengan demikian, kepemimpinan Belanda 

di sana dikendalikan oleh Wolterbeek (ANRI, Bundel Palembang No. 67; No. 

66.10). 

Pada awal tahun 1820 kondisi keamanan Pulau Bangka tidak banyak 

berubah, tetap bergolak. Pulau itu membutuhkan pasokan senjata dan 

penambahan kubu-kubu pertahanan untuk memperkokoh pertahanan Belanda. 

Sampai saat itu mereka tidak mampu membendung perlawanan rakyat Bangka. 

Muntok sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan tidak mampu mengendalikan 


253 

wilayah pulau Bangka yang sangat luas (membutuhkan waktu 50 jam untuk 

mengelilinginya dan 13-17 jam waktu untuk menyusuri lebarnya). Pulau itu juga 

memiliki banyak sungai (antara lain Sungai Hering, Sungai Kota Waringin, 

Sungai Mundo, Sungai Selan dan Sungai Bangka Kota 182 ). Untuk menjelajahi 

wilayah itu, Belanda membutuhkan perahu-perahu kecil, padahal pada waktu itu 

pemerintah Belanda tidak memilikinya. Fasilitas yang dimiliki Belanda 

berbanding terbalik dengan penduduk Pulau Bangka. Sebagai penduduk asli, 

mereka memiliki banyak perahu dan kecakapan untuk mengendalikannya dalam 

kondisi apapun. Di daerah itu pemerintah Belanda juga tidak memiliki serdadu, 

persenjataan dan armada yang memadai untuk menunjang kemampuan 

tempurnya. Salah satu daerah yang harus terus diperhatikan dan dipertahankan 

oleh Belanda adalah Toboali, karena secara berkala daerah itu mendapat serangan 

pasukan Bangka. Berbagai serangan itu dilaporkan Keer kepada Departemen 

Peperangan di Batavia pada 4 Pebruari 1820. Di samping itu, pihak Belanda juga 

harus menjaga keselamatan orang-orang Bangka yang memihak mereka. 

Contohnya Batin di daerah Nyatau (pertemuan antara Muntok dan Lebu) yang 

terancam keselamatannya karena memihak Belanda, sehingga Keer 

memerintahkan Letnan-1 Cavelier memimpin satu kesatuan untuk melindungi 

daerah itu. Meskipun demikian, usaha itu tidak berhasil. Semua lapisan 

masyarakat dari berbagai etnis di Bangka secara terus menerus memberi 

dukungan kepada para pemimpin mereka (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Ketidakmampuan Belanda untuk mengendalikan wilayah Pulau Bangka, 

mendorong para pemimpin Belanda di sana untuk membagi pulau itu dalam 

beberapa distrik, yaitu Kota Waringin (Mando), Bangka Kotta dan Muara Kwala. 

Untuk mengamankan daerah-daerah dikerahkan kapal Eendrach dan kapal dan 

kapal meriam nomor17. Untuk kawasan timur Pulau Bangka dikerahkan kapal 

meriam nomor 12 dan kapal Hunter. Pembagian itu dimaksudkan untuk 

memudahkan pendudukan. Setelah itu, mereka membangun kubu pertahanan di 

182 Sungai-sungai tersebut dijadikan sarana untuk memutuskan hubungan 

pasukan Belanda dengan distrik timur Pangkal Pinang, Sungai Liat dan Marawang. 

Sehingga menyulitkan pihak Belanda untuk menaklukkan daerah-daerah itu secara 

permanen (ANRI, Bundel Palembang No. 67). Jadi, sungai penting perannya dalam 

usaha penduduk Bangka mempertahankan wilayah mereka dari cengkeraman kolonial 

Belanda. 


254 

Marawang dan Pangkal Pinang, yang dilengkapi dengan meriam, amunisi. Untuk 

menjaganya dikerahkan dua kompi infantri serdadu, yang terdiri dari orang 

Madura dan Ambon dari Batavia. Sementara itu, pemerintah Belanda di Batavia 

mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan tambahan pasukan dari 

Bangka, karena di Batavia khususnya dan Pulau Jawa umumnya juga dihadapkan 

pada masalah yang sama. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat di Batavia adalah 

memfokuskan diri untuk melakukan ekspedisi kembali ke Palembang. Belanda 

berpendapat bahwa merebut Palembang adalah hal penting, karena tanpa merebut 

Palembang, berarti Bangka juga tidak akan dapat mereka kuasai (ANRI,Bundel 


Usaha menundukkan perlawanan rakyat Bangka terus berlangsung. Pada 

pertengahan Maret 1820 kekuatan yang dipimpin oleh Keer dan Raja Akil, 

bergabung untuk menaklukkan Kota Waringin. Armada yang disiapkan antara 

lain, kapal perang Eendracht, Ajax, Tromp, de Emma dan sepuluh perahu cunia, 

serta dua howitzer. Kesatuan yang terlibat terdiri dari sepuluh orang perwira, dua 

ratus orang serdadu. Kesatuan itu tiba di Kota Waringin pada 20 Maret 1820. 

Medan yang harus mereka lalui sangat berat, yaitu sungai-sungai yang sempit 

dipenuhi batang dan ranting-ranting pohon. Dibutuhkan waktu lima hari untuk 

membersihkannya. Setelah itu, Letnan-1 Gemet memimpin pasukannya 

menyerang pertahanan pasukan setempat. Dalam pertempuran itu pasukan 

Belanda dengan mudah berhasil meredam perlawanan penduduk setempat, yang 

hanya bersenjata tombak dan senapan bermoncong besar. Sebaliknya, pasukan 

Belanda sudah menggunakan bayonet. Eskipun demikian, pihak Belanda tetap 

mengalami kerugian dengan tewasnya dua orang serdadu, lima orang luka parah 

dan delapan orang luka ringan. Di pihak Bangka, kerugian jauh lebih besar, 

walaupun tidak ditemukan jumlah orang yang tewas atau sakit. Kerugian secara 

fisik dapat dilihat dari semua kubu pertahanan, rumah-rumah penduduk dan harta 

benda mereka dirampas oleh pasukan Belanda (ANRI, Bundel Palembang No. 67; 

No. 66.10). 

Pendudukan Belanda atas Kota Waringin terus berlanjut, sehingga 

beberapa kepala distrik di sebelah kanan dan kiri sungai di daerah itu 

menyerahkan diri dan bergabung dengan pasukan Belanda. Selanjutnya, untuk 


255 

meraih simpati rakyat, Keer memberikan pengampunan kepada semua orang yang 

berinisiatif kembali ke rumahnya mereka masing-masing. Selama terjadinya 

pertempuran antara pasukan Belanda dan pasukan Kota Waringin, penduduk 

meninggalkan rumah dan kampung mereka. Begitu pula anggota pasukan Bangka 

yang kalah mundur ke hutan. Akibatnya, kampung-kampung sepi tidak 

berpenghuni. Dengan upaya yang dilakukan oleh Keer, penduduk kembali ke 

kampung mereka di bawah pengawalan dari serdadu Belanda. Di lain pihak, 

bergabungnya sebagian penduduk dengan pasukan Belanda, sangat 

membahayakan keselamatan jiwa mereka, karena dianggap berkhianat oleh 

kelompok Batin Barin dan Kusi. Akhirnya, untuk menghancurkan perlawanan 

Batin barin, pihak Belanda mengambil kebijakan menjanjikan hadiah sebesar 

lima ratus dollar Spanyol bagi siapa saja yang berhasil menangkap dan 

menyerahkan hidup atau mati Batin Barin dan Kusi (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67). Pemberian hadiah yang besar membuktikan bahwa rakyat Bangka sangat 

gigih melawan Belanda, dan perlawanan yang dikerahkan oleh Batin Barin sangat 

merugikan dan membahayakan pemerintah Belanda di sana. 

Sebagai pemimpin pasukan Belanda, Keer juga harus menangani daerah 

lain yang juga bergolak, sehingga harus meninggalkan Kota Waringin yang sudah 

tenang. Akan tetapi, setelah Keer dan pasukannya meninggalkan Kota Waringin, 

pasukan Bangka segera mengambilalih daerah itu. Mereka memutuskan jalur yang 

menghubungankan Kota Waringin dan pusat kekuasan Belanda di Muntok. 

Pasukan Bangka membangun kubu-kubu pertahanan di sepanjang jalan menuju 

Kota Waringin (ANRI, Bundel Palembang No. 67). Inilah bukti bahwa 

pendudukan Belanda atas daerah-daerah di Pulau Bangka tidak dapat berlangsung 

permanen. Keterbatasan personil, persenjataan dan bahan makanan untuk wilayah 

seluas pulau itu, memaksa mereka harus meninggalkan daerah-daerah yang telah 

berhasil diduduki. Daerah yang telah ditinggalkan tersebut, membuka peluang 

untuk diduduki kembali oleh para pejuang Bangka. Hal ini berlangsung terus, 

yang berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menguasai Pulau 

Bangka. 

Daerah-daerah lain di Pulau Bangka juga bergolak, misalnya di 

Marawang, Pangkal Baru, Toa Tono, Ayer Dorin, Bangkal, dan Kamboja, 


256 

Kampung Sungai Lobang, Kampung Nibong, Sungei Kaliouw, Tampang, 

Makubu, Ruma Duwa, dan Zet. Untuk menumpas perlawanan tersebut, pasukan 

Belanda dikerahkan di bawah pimpinan Keer, Rietz, dan Ege pada Maret 1820. 

Dalam berbagai pertempuran itu, pihak Belanda mengalami kerugian dua orang 

serdadunya terbunuh dan lima orang menderita luka-luka, sedangkan di pihak 

Bangka tidak diperoleh informasi tentang jumlah korban, namun kerugian dapat 

diidentifikasi melalui hancurnya kubu-kubu pertahanan yang mereka miliki. 

Pertempuran-pertempuran yang terjadi di berbagai daerah tersebut, tidak jarang 

terjadi secara langsung, namun sebagaimana biasanya para pejuang Bangka akan 

mundur ke hutan-hutan apabila dalam kondisi terdesak. Dari persembunyiannya 

mereka akan melakukan serangan balik. Bentuk-bentuk seperti itu lumrah terjadi 

di medan pertempuran yang sebagian kampung-kampung, hutan-hutan, dengan 

personil dan persenjataan terbatas. Akan tetapi, pada akhirnya mereka terdesak 

dan perlawanan semakin lemah (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Di pantai timur Pulau Bangka, Raden Ali (putra Raden Kling) bersama 

lima puluh hingga tujuh puluh perahu milik Orang Kaya Lingga dan Bugis, 

bergabung menyerang Koba yang dikuasai pasukan Belanda. Pada 2 Mei 1820 

pertempuran pecah antara dua kubu. Pasukan Bangka berjumlah empat ratusan, 

ditambah lima puluhan orang Cina. Pasukan Belanda berkekuatan 54 orang 

serdadu, ditambah delapan puluhan orang Cina di bawah komando Sersan 

Dompot. Suatu jumlah yang tidak seimbang, namun dalam pertempuran itu 

Dompok bersama pasukannya berhasil mendesak mundur pasukan Bangka. 

Kemenangan itu tidak secara otomatis masalah mereka selesai. Pasukan Belanda 

di Koba dihadapkan pada masalah kekurangan bahan makanan. Hal tersebut 

disebabkan penduduk tidak bersedia mengangkut bahan makanan untuk mereka 

melalui jalur darat, sedangkan jalur laut dikuasai oleh pasukan Bangka. Kondisi 

itu membuat pasukan Belanda harus menderita karena mereka harus makan 

seadanya. Sementara itu, untuk mengantisipasi serangan balik dari rakyat Bangka, 

Pasukan Belanda menjaga dengan ketat semua daerah yang telah dikuasainya. 

Untuk itu, Keer menyiapkan pasukan ekspedisi yang kuat yang dibagi dalam dua 

kesatuan, yaitu, pertama, terdiri dari kapal sekoci de Emma, Leeuwick dan kapal 

meriam nomor 18 serta lima perahu milik Demang Minyak. Mereka berkumpul di 


257 

Pangkal Pinang untuk mempertahankan Kwalla. Kedua, pasukan khusus untuk 

mempertahankan daerah-daerah yang telah berhasil direbut, antara lain di Pangkal 

Pinang dijaga oleh kapal Yohanna, kapal meriam nomor 1 dan delapan perahu 

milik Raja Akil serta tujuh puluh orang serdadu Eropa (ANRI, Bundel Palembang 

No. 67). 

Sampai Mei 1820 pasukan Belanda sudah memperoleh banyak 

kemenangan dalam berbagai pertempuran melawan pasukan Bangka. Mereka 

umumnya lebih unggul di darat, sedangkan jalur laut umumnya masih dikuasai 

oleh orang Bangka yang bekerjasama dengan para bajak laut. Pada akhir Mei 

orang-orang Bangka dari Nieri menghancurkan ranjau-ranjau dan menyerang pospos 

Belanda. Kekalahan itu dibayar oleh Keer dengan mengirimkan pasukan ke 

sana, namun usaha itu terpaksa diurungkan karena datangnya berita tentang akan 

tibanya ekspedisi dari Batavia untuk menyerang Palembang. 

Kuatnya penguasaan jalur laut oleh para pejuang Bangka, membuat pihak 

Belanda harus lebih kuat mengamankan armada yang membawa perbekalan bahan 

makanan khususnya beras. Untuk itu, mereka mengerahkan kapal layar Pallas di 

bawah pimpinan Letnan Guichard untuk mengangkut beras dari Sungai Liat 

menuju Koba. Penunjukan Letnan Guichard tidak terlepas dari keberhasilannya 

mengusir delapan perahu bajak laut di Pangkal Pinang. Untuk mengawal kapal 

Pallas tersebut, kapal layar Zeehond, kapal meriam nomor 1 dan nomor 17 

dikerahkan dengan menyertakan 12 pucuk meriam. Besarnya armada yang harus 

dikerahkan menunjukkan tingkat kerawanan zona pelayaran di sana. Hal itu juga 

membuktikan kuatnya penguasaan orang-orang Bangka atas wilayah laut tersebut. 

Di samping itu, pasukan Belanda juga harus secara terus-menerus siaga untuk 

menyelamatkan gudang-gudang amunisi mereka yang terdapat di Batu Rusa dan 

membangun kubu pertahanan di muara Kwalla (ANRI, Bundel Palembang No. 

67). 

Salah seorang tokoh terkenal yang senantiasa menjadi momok bagi awak 

armada Belanda adalah Raden Kling dan puteranya Raden Ali. Dari pusat 

perlawanan di Pulau Lepar 183 , mereka mengembangkan perdagangan timah dan 

183 Pulau ini terletak di ujung timur selatan Pulau Bangka, berdekatan dengan 

Toboali (kota terpenting di daerah itu). 


258 

memperkuat pertahanan daerahnya. Pada awal Agustus 1820, Raden Ali bersamasama 

dengan Panglima Raja menyerang Batu Rusa (tempat gudang-gudang 

amunisi Belanda) dengan mengerahkan 1500 orang. Letnan Guichard dan 

pasukannya tidak mampu menghadapinya, sehingga mundur ke muara Kwalla. 

Tindakan tersebut sangat disesalkan oleh Keer. Dalam pertempuran itu dua belas 

orang pasukan Belanda terluka. Dari Batu Rusa, armada Raden Ali menyusuri 

sungai sampai kampung Ayer Dingin. Di sana mereka bergabung dengan pasukan 

setempat dan menjarah serta membakar kampung tersebut. Tindakan itu untuk 

menghindarkan daerah tersebut dimanfaatkan oleh pasukan Belanda setelah 

mereka tinggalkan. Selanjutnya, Raden Ali dan Raden Kling terus mengobarkan 

perlawanan terhadap Belanda di berbagai daerah di pulau itu (ANRI, Bundel 


Sementara itu, Nieri kembali bergolak. Untuk menumpas perlawanan 

tersebut, Letnan Kolonel Keer bersama-sama dengan Kapten Letnan Dibbetz 

(komandan armada perairan Bangka-Palembang) mengerahkan semua armada 

untuk mendudukinya. Keer juga tengah merancang penyerangan terhadap Pulau 

Lepar yang menjadi pusat kedudukan Raden Kling dan Raden Ali, dan Pulau 

Belitung. Akan tetapi, mereka tidak memiliki armada yang memadai. Sehubungan 

dengan itu, Keer meminta bantuan kepada pemerintah pusat di Batavia, namun 

pemerintah di sanaa tidak dapat memenuhinya, karena tengah memfokuskan diri 

untuk ekspedisi ke Palembang. Di pihak lain, distrik Pangkal Pinang kembali 

diserang oleh pasukan gabungan Bangka dan bajak laut. Begitu pula daerah 

Marawang dan Koba menjadi semakin kuat setelah dimasuki oleh kelompok Batin 

Barin dan Tusin. Pasukan Belanda berusaha keras merebut kembali daerah-daerah 

itu, namun gagal. Akhirnya, Keer mengubah strategi, yaitu melalui Pulau Lepar 

melancarkan serangan besar-besaran ke Toboali terus ke Nieri dan Ketia. Pada 6 

September 1820 Keer dan pasukannya sampai di Sungai Liat terus bergerak ke 

Marawang. Akan tetapi, setiba mereka di sana ternyata daerah tersebut telah 

ditinggalkan oleh pasukan Bangka. Untuk mempertahankan daerah tersebut, Keer 

mempersenjatai para kuli tambang Cina, sebagaimana dilakukannya di Pangkal 

Pinang. Sementara itu, kelompok Batin Barin yang mundur dari Marawang, 


259 

bergerak ke daerah Mendara yang merupakan tempat tinggal Batin Barin 184 . 

Setelah mengetahui posisi Batin Barin, Keer mengirimkan dua pasukan, masingmasing 

dipimpin oleh Kapten Le Sean dan Kapten Weinrich berkekuatan 

sembilan puluh orang serdadu Eropa, seratus orang Cina dan tiga puluh orang 

pribumi 185 . Kedua kubu berlawanan saling berhadapan di Mendara pada 17 

September 1820. Dalam pertempuran itu pasukan Belanda berhasil mendesak 

musuhnya, sehingga Batin Barin membawa pasukannya mundur, sambil terus 

melakukan perlawanan secara sporadis di jalur antara Manka dan Jemun (ANRI, 


Sesuai rencana sebelumnya, pada 21 September 1820 Keer mengerahkan 

dua kapal meriam, tiga kapal layar, dan sembilan perahu milik Raja Akil untuk 

menaklukkan Raden Kling di Toboali dan Pulau Lepar. Selat Lepar yang sempit 

ditambah pertahanan Raden Kling yang kuat, menyulitkan armada Belanda untuk 

mengejar perahu-perahu Raden Kling yang bekerjasama dengan para bajak laut. 

Benteng Raden Kling sendiri tersembunyi di dalam hutan. Untuk menaklukkan 

pertahanan tersebut, pasukan Belanda harus menyusuri jalur yang sempit. Di sisi 

lain, Raja Akil juga mengerahkan pasukannya menyerang dari arah yang berbeda. 

Strategi itu cukup berhasil memaksa pasukan Bangka mundur. Akan tetapi, 

Belanda tetap belum berhasil melumpuhkan perlawanan Raden Kling. Pasukan 

Belanda hanya berhasil menduduki Toboali. Untuk memperkokoh posisi Belanda 

di sana, mereka mendirikan benteng di bawah pengawasan Van Waey. 

Pembangunannya melibatkan tiga ratus orang serdadu selama lima belas bulan. 

Selama pembangunan tersebut, mereka tiga kali mendapat serangan dari orangorang 

Bangka 186 . Semua serangan itu berhasil dipatahkan oleh serdadu Belanda. 

Perlawanan rakyat Bangka selanjutnya dipusatkan di Sungai Nieri. Terjadi 

serangan besar-besaran dari pasukan Bangka terhadap pasukan Belanda. Untuk 

menghadapi serangan tersebut, pihak Belanda mengerahkan kapal sekoci, kapal 

184 Pusat perlawanan rakyat Bangka dalam sekejap berpindah-pindah dan terus 

melanjutkan perjuangan melawan kolonial Belanda (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

185 Dalam pertempuran itu, terdapat dua orang serdadu pribumi yang dianggap 

menonjol dalam pasukan Belanda yaitu Letnan Wongso dan serdadu Sidin (ANRI, Bundel 


186 Serangan pertama dari pasukan Bangka berkekuatan 42 orang, serangan berikutnya 

sebanyak 56 orang dan yang terakhir 70 orang (Waey, 1875: 111-112). 


260 

layar dan kapal meriam nomor 1, serta meriam-meriam di bawah pimpinan Letnan 

Laut Tarup. Pada awal Oktober 1820 Keer mulai bergerak memimpin pasukan 

menuju Koba dan Selat Lepar. Penyerangan tersebut menyebabkan pasukan 

Bangka mundur. Kubu-kubu pertahanan mereka diduduki dan dibakar oleh 

pasukan Belanda (Waey, 1875: 112). 

Dalam pelayaran di sekitar Pulau Tinggi (pusat pertahanan Raden Kling 

setelah mundur dari Toboali), pasukan Belanda dihadang oleh kapal-kapal milik 

Raden Kling, sehingga terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu, Pasukan 

Belanda memilih untuk mundur, guna menyusun kekuatan yang lebih besar. 

Selanjutnya, Keer mengerahkan dua pasukan yang masing-masing dipimpin oleh 

Raja Akil dan Kapten Van der Wijck. Tugas mereka adalah menemukan dan 

menghancurkan pusat pertahanan Raden Kling di daerah Pulau Tinggi. Pada 10 

Oktober 1820 pasukan Belanda menyerbu dari dua sisi, yaitu sisi darat dipimpin 

Van der Wijck, sedangkan Raja Akil dari sisi rawa dan sungai. Raden Kling 

menyambut serangan itu dengan mengerahkan tiga ratus orang serdadu yang 

dilengkapi dengan senjata meriam dan lila. Dalam pertempuran itu pasukan 

Raden Kling terdesak dan mundur ke arah sungai. Di sana mereka diserang secara 

bersamaan oleh pasukan Kapten Van der Wijck dan Raja Akil. Dalam 

pertempuran itu Raden Kling dan pengikutnya terbunuh, sedangkan di pihak 

Belanda lima orang yang terbunuh dan sepuluh orang terluka, termasuk Kapten 

van der Wijck dan Letnan-1 de Fruy. Setelah itu, pada 11 Oktober 1820 Keer 

menduduki Toboali. Agar pendudukan Belanda di sana permanen, Keer 

menempatkan kapal Zwalluw, kapal layar Yohanna dan kapal meriam nomor I. Di 

samping itu, kekuatan pertahanan Belanda di Toboali diperkuat dengan tambahan 

anggota pasukan sebanyak 450 orang serdadu (ANRI, Bundel Palembang No. 67; 

Waey, 1875: 112). 

Sepeninggal Raden Kling, perlawanan diteruskan di Nieri di bawah 

pimpinan Batin Ganing. Sebelumnya Batin Ganing telah mendapat limpahan 

wewenang dari Raden Kling. Akan tetapi, setelah wafatnya Raden Kling, 

sebagian besar pengikut Batin Ganing meninggalkannya ( Oktober 1820). Dalam 

kondisi demikian, Batin Ganing memerintahkan agar semua meriam 

ditenggelamkan ke dalam sungai. Selanjutnya, Batin Ganing bersama sisa-sisa 


261 

pengikutnya (orang-orang Bangka dan Palembang) melarikan diri ke hutan untuk 

menyusun kekuatan. Agaknya, setelah mundurnya kelompok Batin Ganing, 

pasukan Belanda tidak menduduki Nieri. Kondisi itu memberi peluang kepada 

orang-orang Bangka untuk mendudukinya kembali. Sementara itu, Sultan 

Badaruddin II mendukung usaha balas dendam atas kematian Raden Kling di 

bawah pimpinan Raden Badar (saudara Raden Kling). Sultan mempersenjatai 

Raden Badar dengan lima puluh perahu pada akhir November 1820. Di sana tiga 

kekuatan bersatu, yaitu pasukan Raden Badar, Raden Ali, dan Batin Ganing. 

Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah mempertahankan Nieri dan 

Bangka Kotta. Untuk memperbesar kekuatannya, mereka berhasil menggalang 

dukungan dari penduduk, sehingga mencapai jumlah empat ratus orang. Selain 

itu, mereka juga membangun kubu pertahanan yang dikelilingi pagar setinggi 15- 

16 kaki dan jalan-jalan rahasia 187 . Jalan-jalan rahasia itu berfungsi untuk 

memudahkan penyerangan dan jalur mundur apabila dalam keadaan terdesak. 

Langkah lain yang diambil adalah, Raden Ali berangkat ke Lingga dan pulaupulau 

sekitarnya untuk meminta dukungan penduduk setempat. Hasilnya, Raden 

Ali mendapat bantuan sebanyak tiga puluh perahu. Dengan kekuatan gabungan, 

mereka menduduki Koba. Berita tentang pendudukan daerah-daerah tersebut 

diterima Keer di Muntok pada 20 Desember 1820. (ANRI, Bundel Palembang No. 

67). 

Melihat kondisi yang ada, Letnan Kolonel Keer berpendapat bahwa 

langkah yang harus segera diambil adalah memperkuat Toboali karena posisinya 

sangat strategis. Selain itu, Toboali juga penting dalam rangka mengawasi Pulau 

Lepar yang merupakan basis kekuatan Raden Ali. Untuk itu, Keer mengirimkan 

satu kapal meriam, dua kapal pengangkut dan delapan perahu ke Toboali. 

Sementara itu, pada pagi hari 24 Desember 1820 benteng Belanda di Toboali 

diserang oleh sembilan perahu oleh pasukan Bangka. Dalam penyerangan itu 

mereka mengobarkan semangat dengan membawa bendera Raden Ali, sambil 

diiringi musik tradisional Bangka. Pasukan Bangka itu dihadang oleh pasukan 

187 Jalan-jalan rahasia itu ditemukan oleh pasukan Belanda atas petunjuk Batin 

Lojo (mata-mata Belanda) pada akhir 1820. Dengan ditemukannya jalan-jalan rahasia 

tersebut memudahkan pasukan Belanda menyerang kubu-kubu pertahanan rakyat 

Bangka secara tiba-tiba dan menghancurkannya (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 


262 

Letnan de Vries dengan kekuatan tiga kanon berukuran delapan pon. Dalam 

kontak senjata itu pasukan yang dipimpin de Vries lebih unggul, sehingga pasukan 

Bangka mundur. Setelah mundur, dengan cepat pasukan Bangka menyerang balik 

dari dua sisi yaitu barat dan selatan. Serangan armada Bangka dari arah selatan 

berhasil mereka bendung, sedangkan serangan dari barat tidak mampu mereka 

patahkan. Akibatnya, untuk kesekian kalinya pasukan Belanda harus mundur. 

Selang beberapa saat kembali terjadi pertempuran di Ujung Benteng. Pada 

pertempuran itu pihak Belanda memperoleh kemenangan. Dalam pertempuran itu 

kedua pihak mengalami banyak kerugian dengan banyaknya korban yang tewas 

dan luka-luka (ANRI, Bundel Palembang No. 67). 

Menyerang dan mundur, merupakan strategi yang sangat ampuh untuk 

menghancurkan lawan dalam medan yang sebagian besar adalah perairan yang 

mengandalkan armada. Tanpa semangat juang yang tinggi dan keahlian 

mengendalikan perahu-perahu serta kelihaian memainkan senjata, sulit terjadi 

pertempuran yang begitu dahsyat. Meskipun demikian, kedua pihak telah 

menunjukkan kehebatan masing-masing. Tampaknya, kalah dan menang 

merupakan hal biasa dalam peperangan antara kedua kubu. Meskipun akhirnya 

perlawanan pihak Bangka harus berakhir. 

Keberhasilan menguasai Bangka selatan yang merupakan pusat pertahanan 

Raden Kling dan Raden Ali, adalah suatu kemenangan besar bagi pasukan 

Belanda. Kemenangan itu memberi mereka motivasi untuk terus mendesak 

perlawanan rakyat Bangka. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan segala 

kebutuhan untuk menyerang pusat pertahanan Batin Barin 188 di Nieri. 

Penyerangan mulai dilancarkan pada akhir Desember 1820, di bawah pimpinan 

Kapten Le Jean. Penyerangan itu melibatkan 86 orang serdadu. Dalam perjalanan 

mendekati Nieri mereka menemukan jalan-jalan rahasia atas petunjuk Batin Lojo 

(batin yang memihak Belanda). Ternyata, jalan-jalan rahasia itu membawa 

mereka pada kubu-kubu pertahanan rakyat Bangka. Akibatnya, mereka dengan 

mudah menaklukkan kubu-kubu pertahanan tersebut, dengan melakukan serangan 

secara tiba-tiba. Selanjutnya, pasukan Belanda terus bergerak ke Nieri. Terjadi 

188 Raden Badar, Raden Ali, dan Batin Ganing, bersama dengan pasukannya 

masing-masing menggabungkan diri dengan pasukan Batin Barin. 


263 

pertempuran dahsyat di sana. Dalam pertempuran itu pasukan yang dipimpin oleh 

Kapten Le Jean berhasil mendesak pasukan gabungan Bangka, dan mereka 

mundur ke hutan-hutan. Agar senjata-senjata yang ditinggalkan oleh pasukan 

Bangka tidak dapat mereka gunakan kembali, Le Jean memerintahkan untuk 

melemparkan semua senjata ke dalam sungai. Pasukan belanda juga membakar 

kubu pertahanan di Nieri dan tiga puluh rumah di komplek itu. Dari Nieri, Kapten 

Le Jean bergerak ke Mudon. Di sana ia memerintahkan pasukannya untuk 

menebang pohon-pohon buah dan membakar rumah-rumah serta kubu-kubu 

pertahanan yang ada di kampung itu. Semua itu dilakukan agar orang-orang 

Bangka tidak menguasai lagi daerah itu, karena tidak ada lagi penghidupan di 

sana. Dari Mudon pasukan Belanda bergerak ke Koba dan tiba di sana pada 30 

Desember 1820. Kembali terjadi pertempuran di Koba, dalam pertempuran 

tersebut, pasukan Bangka harus mengakui keunggulan pasukan Belanda (ANRI, 


Sejak pasukan Bangka dapat dikalahkan pasukan Belanda di bagian timur 

pulau itu, tidak ada lagi peristiwa penting yang menyangkut perlawanan rakyat di 

sana. Raden Ali dan kelompoknya terpaksa menyerahkan diri kepada pemerintah 

Belanda. Ia dan anak buahnya dipekerjakan dalam dinas pemerintahan Belanda 

dengan gaji f100, satu koyang beras, dan setengah koyang garam per bulan. 

Mereka ditempatkan di Pulau Lepar (pusat pertahanan Raden Ali sebelum 

menyerah) dengan pengawasan ketat. Mereka ditugaskan untuk membersihkan 

pulau itu dari semak belukar. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Bangka 

secara sporadis tetap ada. Hal itu terbukti dengan ditemukannya beberapa orang 

Eropa yang menjadi korban di pulau itu. Masalah lain yang senantiasa 

mengkhawatirkan orang-orang Eropa di Bangka adalah gangguan kesehatan. Dari 

tiga ratus orang serdadu Belanda di Toboali di bawah pimpinan Kolonel Du 

Perron, hanya delapan orang yang sehat. Dalam kurun waktu tujuh bulan 

sebanyak tiga puluh orang dari kesatuan artileri meninggal 189 . Seiring dengan 

189 Kondisi itu terus berlangsung sampai beberapa tahun kemudian, terbukti 

hanya dalam waktu empat belas hari 150 orang sakit demam, satu orang meninggal 

dunia. Penyakit tersebut menjadi kendala bagi pemerintah Belanda di sana. Untuk itu, 

Komisaris Sevenhoven membawa obat-obatan dari Batavia untuk mengobati penyakit 

tersebut (The Asiatic Journal Vol.17, 1824: 361). 


264 

pulihnya keamanan di Pulau Bangka, jumlah garnizun dikurangi (ANRI, Bundel 

Palembang No, 197; The Asiatic Journal Vol.17, 1824: 361). 

Setelah Belanda berhasil menguasai Pulau Bangka, Komisaris Jenderal 

van den Bosch menyarankan untuk membangun pertahanan di pedalaman pulau 

itu. Hal itu dimaksudkan agar dari basis pertahanan itu pasukan Belanda dapat 

melakukan penyerangan dan mengusai wilayah itu. Belanda berkepentingan untuk 

menguasai Pulau Bangka, karena secara ekonomi (timah dan lada) daerah itu 

meguntungkan Belanda. Oleh karena itu, Belanda harus melindungi dan 

mengeksploitasi Pulau Bangka dengan sebaik-baiknya (ANRI, Bundel Palembang 

No. 4, 1971: 103-104). Selanjutnya, Belanda dapat menegakkan keamanan dan 

ketertiban di Pulau Bangka setelah Kesultanan Palembang dapat diamankan 

dengan dibuangnya Sultan Badaruddin II dan pengikutnya ke Ternate. 

5.6 Persiapan Menghadapi Perang Palembang (1821) 

Kemenangan kedua dalam perang melawan Belanda dirayakan besar-besaran di 

Palembang. Di ibu kota Palembang, Sultan memerintahkan untuk menyembelih 

empat puluh ekor kerbau, ditambah itik dan ayam yang jumlahnya mencapai 

ratusan ekor. Semua bergembira, ditandai pertunjukan permainan adat bahari dan 

menabuh gamelan selama tujuh hari tujuh malam. Pada kesempatan itu juga 

Sultan menyerahkan hadiah berupa uang dan pesalin (pakaian) kepada orangorang 

yang terlibat dalam peperangan melawan Belanda. 

Dalam rangka ekspedisi yang kedua menaklukkan Kesultanan Palembang, 

pemerintah kolonial Belanda menempuh berbagai cara agar tujuan tersebut 

berhasil. Belanda memetik pelajaran dari dua kali kegagalan yang dideritanya 

dalam perang 1819 yang diputuskan secara tergesa-gesa. Oleh karena itu, Belanda 

dengan cermat mempersiapkan diri dan merancang suatu penyerangan agar 

mampu memukul kekuatan pertahanan Palembang. Untuk itu, para pemimpin 

Belanda menyiapkan pimpinan pemerintahan yang nantinya siap menggantikan 

Sultan Badaruddin II, apabila Kesultanan Palembang berhasil ditaklukkan. 

Mereka mempertimbangkan dengan cermat semua kebijakan yang akan 

dilaksanakan dalam rangka menghadapi Palembang pascajatuhnya Sultan 


265 

Badaruddin II. Belanda mempertimbangkan apakah daerah Kesultanan Palembang 

yang ditaklukkan itu akan ditempatkan di bawah pemerintahan Eropa atau apakah 

Belanda akan memanfaatkan penguasa tradisional (sultan dan kerabatnya) dalam 

rangka memberikan bimbingan dalam menjalankan pemerintahan di kesultanan 

itu. Menurut versi Belanda, pemerintahan yang dimaksud adalah suatu 

pemerintahan yang mampu menghentikan penindasan dan penyalahgunaan 

kekuasaan yang dilakukan oleh sultan Palembang khususnya mengakhiri 

perampokan dan perdagangan manusia. Penegakan pemerintahan yang mampu 

mengakhiri perampokan dan perdagangan manusia di wilayah itu (ANRI, Bundel 


Alasan perampokan dan perdagangan manusia, serta berbagai penindasan 

terhadap penduduk merujuk peristiwa yang terjadi pada 1817—1818 di bawah 

pemerintahan Sultan Najamuddin II. Otomatis penggambaran itu tidak realistis, 

karena selama berada di bawah pemerintahan Sultan Badaruddin II tidak 

ditemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi berbagai penyimpangan. Alasan 

tersebut juga menggambarkan bahwa pemerintah Belanda menyamakan cara 

memerintah Sultan Badaruddin II dengan Sultan Najamuddin II yang menindas 

rakyat. Ini berarti, argumen yang digunakan semata-mata dari sudut pandang 

pemerintah Belanda, demi melegalkan pendudukan yang akan segera mereka 

wujudkan atas bumi Palembang. 

Pengalaman Komisaris Muntinghe yang pernah bermukim dan bekerja di 

uluan (Juli 1818-- Mei 1819) menjadi dasar bagi pemerintah Belanda. Mereka 

memutuskan untuk memanfaatkan penguasa tradisional (sultan dan kerabatnya) 

untuk menjalankan pemerintahan di Kesultanan Palembang. Hal ini berarti 

penduduk Kesultanan Palembang tetap ditempatkan di bawah pimpinannya 

sendiri, namun pelaksanaan pemerintahan itu harus dikendalikan oleh pemerintah 

Belanda. Pilihan untuk memerintah Palembang jatuh kepada putera mahkota 

Sultan Najamuddin II yaitu Prabu Anom. Terpilihnya Prabu Anom dengan 

beberapa pertimbangan, antara lain, ia tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan 

1811, menunjukkan sikap bersahabat terhadap Belanda, dan posisinya sebagai 

putera mahkota yang mendapat dukungan dari Najamuddin II (Najamuddin II 

berkeinginan agar keturunannya yang menjadi pewaris tahta di kesultanan itu. Ini 


266 

berarti, Sultan Najamuddin II bermaksud membuat dinasti baru dengan dirinya 

sebagai penubuhnya). Tidak dipilihnya Najamuddin II untuk kembali memangku 

jabatannya 190 karena bagi Belanda dirinya lemah, baik secara fisik maupun 

mental. Berdasarkan pengalaman para residen Belanda yang berkuasa di 

Palembang pada kurun waktu 1816—1818, mereka sampai pada kesimpulan 

bahwa Najamuddin II adalah orang tidak mampu memerintah dengan baik (ANRI, 

Bundel Palembang No. 5.1; No. 4, 1971: 87; Bataviaasche Courant, 4 Agustus 

1821). 

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, pada 28 April 1821 (25 Rajab 

1236H) pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan Sultan Najamuddin 

II dan Prabu Anom. Pemerintah Belanda diwakili oleh anggota Dewan Hindia 

Ranier Dozy dan Sekretaris Umum Pemerintah Christiaan Baud, sedangkan 

Sultan Najamuddin II dan Pangeran Prabu Anom 191 yang mengatasnamakan 

Kesultanan Palembang. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan antara kedua 

belah pihak yang ditetapkan di Buitenzorg. Kesepakatan itu terdiri atas 52 pasal 

yang disahkan oleh Gubernur Jenderal pada 28 April 1821. Pada pertemuan itu 

Sultan Najamuddin II menyampaikan permintaan maaf atas semua kesalahannya 

kepada pemerintah Belanda, dan mereka menerima permintaan maaf tersebut. 

Pada hari itu Sultan Najamuddin II dan puteranya Prabu Anom menandatangani 

kontrak yang memuat antara lain: 

1) Kekuasaan sultan (sesuai Kontrak 23 Juni 1818) dipulihkan dan 

kedudukannya akan dilindungi, serta wajib mematuhi semua ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. 

190 Di mata pemerintah Belanda, Sultan Najamuddin II tidak pernah diturunkan 

dari tahta, dia hanya tidak difungsikan. Dengan demikian, dikembalikannya Sultan 

Najamuddin II ke Palembang adalah pencabutan hukuman atas dirinya, yang berarti 

kedudukan itu akan dengan mudah diperolehnya kembali, namun pada kenyataannya 

pemerintah Belanda berkehendak lain yaitu menempatkan Najamuddin II sebagai 

susuhunan (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1) 

191 Prabu Anom adalah Pangeran Ratu (putera tertua) dari Sultan Najamuddin II. 

Sultan memberi gelar Prabu Anom pada tertuanya karena pada waktu itu sudah ada 

Pangeran Ratu yaitu putera tertua dari Sultan Badaruddin II (The Asiatic Journal Vol.17 

1824: 32). 


267 

2) Sultan Najamuddin II mendapat gelar susuhunan (Susuhunan Husin 

Dhiauddin) dan mendapatkan penghasilan dari beberapa daerah sesuai 

dengan permintaannya. Selanjutnya, Sultan hidup terpisah dan tidak 

mencampuri urusan pemerintahan karena hanya memusatkan perhatian 

pada bidang keagamaan. 

3) Prabu Anom diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad 

Najamuddin III, dan Sultan wajib mematuhi kontrak dengan Belanda. 

4) Semua penghasilan yang diperoleh dari bumi Palembang tetap menjadi 

milik Sultan. Sultan berhak memungut pajak yang besarnya akan 

ditentukan kemudian. Rakyat Palembang bebas bekerja dan menikmati 

hasil jerih payah mereka. 

5) Pemerintah Belanda mengendalikan ekspor-impor, melakukan 

pemborongan berbagai komoditi perdagangan dan menarik pajak berlabuh, 

pajak lewat, pajak pelabuhan, dan penjualan candu dan garam. 

6) Hukum ditegakkan, pemerintah Belanda berhak mengetahui pelaksanaan 

pengadilan tradisional di Palembang melalui laporan residen. 

7) Melarang perdagangan budak dan perampokan, khususnya di daerah 

perbatasan Bengkulu dan Lampung, sedangkan budak yang sudah dimiliki 

wajib dipelihara. 

8) Tibang-Tukong dihapuskan, sebagai gantinya Sultan diperbolehkan 

mendapatkan sebagian (maksimal 2/3 hasil) hasil panen kopi, gambir, 

rotan, dan tanaman penduduk lainnya. 

9) Sultan dilarang memiliki persenjataan militer, kecuali untuk kepentingan 

upacara (tembakan kehormatan). Pusaka keraton diserahkan kepada 

Sultan. 

10) Akan dibangun benteng pertahanan, rumah residen, rumah pejabat dan 

garnizun, yang pelaksanannya akan dilakukan bersama-sama dengan 

Sultan. 

11) Sultan Najamuddin III wajib membantu pemerintah Belanda, apabila 

bermaksud untuk membangun benteng di Komering atau di lokasi-lokasi 

lainnya. 


268 

12) Semua ketentuan di atas, akan akan menjamin hak-hak Susuhunan dan 

Sultan, serta penduduk Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; No. 

4, 1971: 89-90; Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; Veth, 1869: 655). 

Penyerahan kekuasaan kepada putera mahkota, sebagaimana yang diterapkan pada 

waktu itu, bukan hal baru bagi Kesultanan Palembang. Sesuai dengan tradisi yang 

berlaku di sana, disebutkan bahwa jika seorang sultan sudah tua atau karena 

berbagai alasan lainnya, sultan akan menyerahkan kekuasaan kepada penerusnya 

yaitu putera mahkota (Pangeran Ratu) yang sudah dewasa 192 , sedangkan dirinya 

menyandang gelar Susuhunan (yang dipuji atau ditaruh di atas kepala). Jadi, 

susuhunan adalah orang yang dijunjung atau dimuliakan. Gelar itu dapat 

disamakan dengan ―orang tua‖, namun, pengaruhnya masih sangat besar. Pada 

masalah penting posisi susuhunan masih kuat dan sultan hanya sebagai pelaksana 

dari perintah-perintah susuhunan. 193 (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6; 

Moedjanto dalam Antlov& Sven Cederrotl, 2001:x). 

Dengan demikian, pengaruh susuhunan atas penduduknya tidak berubah. 

Apabila tidak ada perubahan, otomatis tidak ada perubahan dalam pemerintahan. 

Dengan adanya jabatan susuhunan, jabatan sultan mirip dengan perdana menteri. 

Jadi jabatan susuhunan lebih penting di mata penduduk dari pada sultan. Seorang 

raja yang bergelar susuhunan lebih besar kekuasaan dan pengaruhnya 

dibandingkan jabatan raja disebut sultan, sedangkan kekuasaannya diserahkan 

kepada seorang pangeran. Dalam kaitannya dengan Kesultanan Palembang, 

Sultan Najamuddin II menduduki posisi sebagai susuhunan, sedangkan jabatan 

192 Pangeran Ratu memiliki simbol-simbol seperti perahu, payung, dayung dan 

sebagainya. Setelah menjadi sultan, simbol-simbol itu tetap dimilikinya. Jadi, sesungguhnya sultan 

masih memiliki kedudukan seperti putra mahkota. Sebagai orang buangan, simbol-simbol tersebut 

tidak dimiliki oleh Pangeran Ratu Perabu Anom, maka yang dipakai adalah makna dari perubahan 

gelar tersebut (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6). 

193 Hal itu dapat dibuktikan pada saat Sultan Badaruddin II mengangkat 

Pangeran Ratu sebagai sultan pascakemenangan melawan Belanda yang kedua (1819). 

Akan tetapi, pada kenyataannya semua keputusan tetap berada di bawah kendali sultan. 

Sumber-sumber luar tidak satu pun yang menyebutkan Sultan Badaruddin II 

menyerahkan posisinya kepada Pangeran Ratu, kecuali Wolters dalam disertasinya. 

Penyerahan kekuasaan dari Sultan Najamuddin II kepada Prabu Anom yang termaktub 

dalam kontrak yang ditandatangani di Bogor April 1821, dalam pelaksanaannya 

kekuasaan tetap berada di bawah kendali Susuhunan Husin Dhiauddin sampai ia dibuang 

pada 1824. 


269 

sultan harus diberikan kepada Prabu Anom dengan gelar Sultan Ahmad 

Najamuddin III Prabu Anom (disingkat Sultan Najamuddin III) sebagai putera 

tertua. Jika ada kebijakan lain, maka kebijakan itu dianggap tidak adil dan 

menyimpang dari pola umum (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6). 

Setelah urusan dengan Sultan Najamuddin II dan Prabu Anom selesai, 

fokus perhatian pemerintah Belanda di Batavia tertuju kembali pada usaha 

mengakhiri kekuasaan Sultan Badaruddin II. Pemerintah Belanda menyadari 

kekuatan dan kebesaran Sultan Badaruddin II. Di mata pemerintah Belanda, 

Sultan Badaruddin II merupakan sosok yang tegas dalam menjalankan kekuasaan. 

Dalam usaha melakukan ekspedisi kedua, pemerintah pusat di Batavia 

memandang perlu adanya sosok lain untuk mengimbangi atau untuk mengalihkan 

perhatian rakyat Palembang terhadap Sultan Badaruddin II. Pihak Belanda tidak 

memiliki banyak pilihan. Mereka memutuskan untuk melibatkan Sultan 

Najamuddin II yang berada dalam pengasingan di daerah Cianjur. Sultan 

Najamuddin II dijadikan sebagai imbangan terhadap saudaranya Sultan 

Badaruddin II (Kielstra, 1892:98). 

Untuk mewujud hal tersebut, Muntinghe melakukan kunjungan ke Cianjur 

untuk menemui Pangeran Wiradikrama (kerabat dekat Najamuddin II). Pangeran 

itu di mata Muntinghe adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

misi Belanda. Dalam kunjungan itu Muntinghe berhasil mempengaruhi Pangeran 

Wiradikrama, dan pangeran itu berkenan terlibat dalam rencana ekspedisi. 

Menurutnya, pilihan terhadap Sultan Najamuddin II sangat besar pengaruhnya, 

karena seluruh penduduk masih setia kepada Sultan Najamuddin II. Selain itu, 

Najamuddin II juga memiliki banyak kerabat yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan Belanda dan Najamuddin II sendiri. Lebih lanjut, pangeran itu 

menjelaskan bahwa perubahan status Sultan Najamuddin II dari sultan menjadi 

susuhunan tidak menjadi masalah bagi Kesultanan Palembang (ANRI, Bundel 

Palembang No. 47.6; Woelders, 1975: 131). Nantinya Pangeran Wiradikrama 

pada masa peperangan menjadi utusan Belanda, dalam perundingan dengan pihak 

Kesultanan Palembang. Ia juga menjadi narasumber bagi kepentingan Belanda 

guna mengetahui seluk beluk tentang Kesultanan Palembang. Pemanfaatan 

Pangeran Wiradikrama adalah strategi memanfaatkan ―orang dalam‖ keraton 


270 

untuk menghancurkan Kesultanan Palembang: suatu satrategi tua yang tetap 

relevan untuk dimanfaatkan. 

Muntinghe juga mengunjungi Sultan Najamuddin III. Sultan Najamuddin 

III ingin terlibat dalam rombongan ekspedisi ke Palembang 194 . Dia masih 

menunjukkan dendamnya terhadap Sultan Badaruddin II. Pada kesempatan itu, 

kembali Najamuddin II menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dalam 

perundingan dengan Bengkulu (1818). Sebagai tanda pulihnya kepercayaan 

pemerintah Belanda kepada Sultan Najamuddin II, ia diperkenankan untuk 

memakai lambang kekuasaannnya yaitu keris. Akan tetapi, izin itu setiap saat 

dapat ditarik kembali, apabila kondisinya tidak memungkinkan. Pemerintah 

Belanda memberikan dana pensiun kepada Sultan Najamuddin II sebesar lima 

puluh real per bulan. Muntinghe juga menyarankan berbagai hal sehubungan 

usaha penaklukan Palembang. Muntinghe, Bupati Buitenzorg dan Sukapura, 

Residen Pekalongan dan Adipati Tegal mengusulkan agar beberapa ningrat Jawa, 

antara lain Raden Aria Cakranegara, kerabat Kyai Adipati Semarang, para priyayi 

bawahan bupati Tuban, Bangil, patih Pasuruan, Besuki dan Panarukan untuk 

ditempatkan di Palembang pascapendudukannya (ANRI, Bundel Palembang No. 

66.7). Begitu banyak rancangan yang disusun oleh pemerintah Belanda, tetapi 

apakah semua itu terwujud tidak diperoleh informasi lebih lanjut. Upaya 

Muntinghe untuk mengisi birokrasi pemerintahan di Palembang terkait dengan 

keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk mengubah sistem pemerintahan di 

kesultanan itu. 

Pihak Belanda juga meningkatkan persiapannya, dengan menambahkan 

empat puluh sampai lima puluh perahu pangayap, seratus perahu cunia dan 

perahu-perahu mayang. Semua perahu difungsikan untuk mengawal armada 

Belanda di sayap kiri dan kanan. Perahu cunia khusus untuk mengangkut para 

serdadu. Perahu-perahu itu sangat berperan penting dalam menyukseskan 

peperangan di Palembang, karena sebagian perairan Sungai Musi dangkal (ANRI, 

Bundel Palembang No. 47.6). Kegigihan Belanda dalam merencanakan dan 

194 Dalam rencana ekspedisi akan dilibatkan pula dua Prabu Anom yaitu 

Pangeran Jayadiningrat dan Pangeran Jayawikrama (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6). 


271 

menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya menaklukkan 

Kesultanan Palembang. Hal itu tidak terlepas dari pengalaman mereka dalam dua 

kali perang melawan penduduk Palembang. Oleh karena itu, pasukan Belanda 

terus memperbaiki diri demi suksesnya peperangan tersebut. 

Bagi Kesultanan Palembang kemenangan yang kedua dalam tahun yang 

sama (1819), semakin menumbuhkan kebanggaan dan semangat juang yang tinggi 

pada seluruh rakyat Palembang. Setelah eforia kemenangan dalam perang 

melawan Belanda pada Oktober 1819, Sultan Badaruddin II segera memperkuat 

pertahanan wilayahnya. Sultan Badaruddin II menyadari bahwa pemerintah 

kolonial Belanda tidak akan pernah tinggal diam ―menikmati kekalahan‖ dari dua 

kali kalah dalam perang melawan Kesultanan Palembang. Palembang juga 

menghadapi masalah berat yaitu blokade muara Sungai Musi yang telah 

berlangsung sejak Juni 1819. 

Kesiapan Kesultanan Palembang menghadapi kehadiran armada Belanda 

di wilayahnya terbukti dengan tidak terlihat lagi bekas-bekas kehancuran akibat 

perang 1819. Keraton sultan telah diperbaiki dan diperluas. Keraton dikelilingi 

tembok yang sangat tebal dan kokoh serta dilengkapi dengan sekitar tujuh puluh 

meriam berat. Di samping itu, Sultan juga memerintahkan untuk memperkuat 

benteng-benteng yang sudah ada dan menyiapkan peralatan perang, memperbaiki 

tonggak-tonggak antara Plaju dan Pulau Gombora. Tidak kalah penting adalah 

menyediakan dalam jumlah besar mesiu dan peluru (ANRI, Bundel Palembang 

No. 4, 1971: 86; Veth, 1869: 655; Woelders, 1975: 134). Berdasarkan pengakuan 

serdadu Belanda yang terlibat dalam ekspedisi 1821 dapat diketahui bahwa 

mereka tidak menduga bila ekspedisi kedua itu menuntut ketegangan yang lebih 

besar dari dua perang sebelumnya. Walaupun Belanda telah menyiapkan kekuatan 

yang jauh lebih besar, persiapan dan perlawanan dari rakyat Palembang jauh lebih 

dahsyat dibandingkan sebelumnya. Rakyat Kesultanan Palembang membangun 

pagar-pagar kayu di sebelah timur Salanama untuk menyulitkan lajunya armada 

Belanda. 

6.2 Perang Palembang 1821 


272 

Pada awal 1821 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk melakukan 

ekspedisi yang kedua dari Batavia di bawah pimpinan Jenderal Mayor H.M. De 

Kock. Menjelang keberangkatan, mereka melakukan parade siang dan malam di 

jalan-jalan Batavia. Semua itu dilakukan sebagai maklumat dimulainya perang 

dan memberi semangat kepada semua perwira dan serdadu yang terlibat dalam 

ekspedisi. Dalam ekspedisi itu, armada laut ditempatkan guna menaklukkan 

Kesultanan Palembang. Selanjutnya pada awal Mei 1821, pemerintah Belanda 

menyiapkan kekuatan besar untuk diberangkatkan di bawah pimpinan Kapten 

Laut Jhr. Lewe van Eduard, sedangkan pasukan darat di bawah pimpinan Letnan 

Kolonel La Fontaine dan Kolonel Bischof (Bataviaasche Courant, 4 Agustus 

1821; The Asiatic Journal, vol.10, September 1820; Veth, 1869: 655). 

Pada tanggal 17 dan 18 Mei 1921 kapal fregat Van der Werf , kapal 

perang Nassau dan beberapa kapal serta perahu lainnya memasuki Sunsang. Pada 

20 Mei 1821 pasukan De Kock diperkuat dengan hadirnya kapal pengangkut 

Henriette Elisabeth, yang membawa sebagian serdadu dari resimen ke-18 dan 

resimen ke-25, Nieuwe Zeelust, Gezusters dan Elisabeth Johanna. Semuanya 

berjumlah 6 (enam) kapal perang (Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821; 

Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821). Dengan demikian, sejak minggu ketiga Mei 

sebagian armada Belanda telah memasuki Sungai Musi. 

Urut-urutan armada Belanda, adalah: formasi barisan terdepan terdiri atas 

12 perahu ringan, masing-masing dipersenjatai dengan meriam ukuran 18 pon. 

Kelompok ini dibagi dalam tiga bagian yang masing-masing dipimpin oleh Letnan 

satu den Ende, Letnan satu Halewijn, dan Letnan dua Joly. Semuanya berasal dari 

angkatan laut kerajaan. Dalam jarak setengah tembakan meriam dari barisan 

pertama, diikuti kapal perang van der Werff, kapal layar Elisabeth Jacoba 

(memuat Sultan Najamuddin III dan Susuhunan Husin Dhiauddin), kapal 

pengangkut Nassau, korvet Ajax dan Zwaluwe. Selanjutnya, kapal-kapal 

pengangkut yang dikawal oleh korvet Venus, Zeepaard dan kapal layar Sirene. 

Kapal-kapal lain yang terlibat adalah Race Horse, Mercurij, Graaf Bulow, 

Nieuwe Zealust, Admiraal Buijskes, Johanna (kapal pemimpin), Emerentia, 

Schipman, Jessi, eendracht, Dageraad dan Koophandel. Kapal Admiraal Buijskes 

dan Race Horse difungsikan sebagai rumah sakit, yang dipimpin oleh ahli bedah 


273 

kepala dari dinas angkatan laut Cornelissen dan ahli bedah Mayor van Racle. Di 

dalam rombongan itu terdapat pula kapal-kapal Inggris yang disewa oleh Belanda 

(Bataviaasche Courant, Sabtu, 4 Agustus 1821; Bataviaasche Courant, 11 Juli 

1821; The Asiatic Journal, vol.10 September 1820). 

Dalam pelayaran di Sungai Musi, pasukan Belanda menghadapi berbagai 

kesulitan, antara lain, kondisi sungai yang sangat dangkal karena tengah musim 

kemarau, sempit dan berkelok-kelok serta arusnya sangat deras menuju laut. 

Kondisi tersebut menyebabkan gerak laju armada ekspedisi lambat. Akibatnya, 

pada 26 Mei 1921 mereka baru berhasil mencapai ujung selatan Pulau Panjang. 

Setelah itu, terus bergerak menyusuri Sungai Musi. Tiga hari kemudian armadaarmada 

itu berhasil melewati Pulau Kramat dan Pulau Singgries. Pada saat armada 

mereka memasuki Kwala Upang, pasukan ekspedisi menemukan sepucuk meriam 

yang digunakan untuk menembaki kapal perang Eendracht pada perang 1819 

(ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; No. 4, 1971: 86; Bataviaasche Courant, 4 

Agustus 1821; Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821). 

Dari Kwala Upang pada 1 Juni 1821 armada bergerak menuju Selat Jarang 

dan berlabuh di sana. Sepekan kemudian mereka berhasil melampaui Pulau 

Borang. Di pulau itu, De Kock melakukan pemantauan menggunakan perahuperahu 

ringan dan kapal rakit bersenjata. Utusan Susuhunan Husin Dhiauddin 

juga diikutsertakan dalam pemantauan itu. Mereka adalah orang-orang 

kepercayaan Susuhunan dari daerah di sekitar Sunsang. Mereka ditugaskan untuk 

mencari informasi tentang ibu kota Palembang. Untuk menarik hati penduduk di 

sepanjang aliran Sungai Musi yang mereka lalui, De Kock memberi hadiah 

berupa garam dan beras. Pemberian hadiah itu dimaksudkan agar penduduk di 

wilayah itu tidak menolak kehadiran pasukan Belanda, dan memberikan informasi 

yang mereka butuhkan tentang pertahanan Kesultanan Palembang. Dalam 

pemantauan itu De Kock menemukan sisa kubu pertahanan dalam perlawanan 

Inggris (1812), ternyata, walaupun tidak digunakan lagi, tetap mampu 

penghambat laju armada Belanda. Hal ini membuktikan bahwa benteng Borang 

merupakan benteng terbesar dan terkuat pada waktu itu, yang dipersiapkan untuk 

membendung ekspedisi Inggris. Selanjutnya, De Kock memerintahkan Letnan-1 

Scheidius dan Lans dari angkatan laut untuk melakukan pemantauan pula 


274 

terhadap kawasan Pulau Salanama. Di sisi timur daerah itu terdapat tonggaktonggak 

kayu pertahanan yang disiapkan Sultan Badaruddin II untuk menghambat 

laju armada Belanda. Pemantauan berhasil dengan baik, sehingga mereka dengan 

mudah memasuki Sungai Musi. Pada petang 2 Juni 1921 armada ekspedisi 

berhasil mendekati kubu-kubu pertahanan Palembang. Pada saat menjelang 

malam kapal perang van der Werf dan beberapa kapal lainnya juga berhasil 

berlabuh di depan kubu-kubu pertahanan tersebut. Sementara itu, kapal-kapal 

lainnya baru berhasil berkumpul dengan kelompok kapal perang van der Werf 

pada keesokan harinya (Bataviaasche Courant,11 Juli 1821). 

Setelah sepekan berada di depan kubu-kubu pertahanan Palembang, pada 

10 Juni 1821 De Kock berusaha merebut salah satu kubu pertahanan Palembang 

dengan cara mengirimkan perahu bersenjata meriam ukuran enam pon. 

Penyerangan itu berlangsung di bawah komando Kapten George dan Letnan laut 

Michel. Selanjutnya, segera oleh pasukan yang dipimpin Letnan Laut Le Jeune 

dan Letnan-1 van Geen mengikuti dengan menggunakan dua meriam berukuran 

12 pon. Pendudukan itu berhasil dengan baik. Selanjutnya, Kolonel Bischoff, 

Kolonel La Fontaine, Letnan Kolonel Taets van Amerongen, Riesz, Mayor 

Cochius, dan Kapten Insinyur van der Wijck (ahli benteng) mengerahkan pasukan 

infantri yang kuat menyusuri Sungai Plaju. Pada kesempatan itu mereka mencari 

lokasi strategis untuk menempatkan meriam-meriam yang akan dimanfaatkan 

untuk menyerang kubu pertahanan Palembang. Akan tetapi, usaha itu belum 

berhasil, walaupun sudah berusaha selama tujuh sampai delapan jam. Usaha itu 

dilanjutkan pada keesokan harinya, tampaknya penentuan lokasi meriam-meriam 

menjadi begitu penting yang akan berpengaruh pada keberhasilan penyerangan. 

Dalam upaya pencarian tersebut, tanpa sengaja mereka menemukan jalan berawarawa 

yang dapat digunakan pasukan infantri untuk melakukan penyerangan. 

Medan itu cukup berat, sehingga tidak memungkinkan bagi para serdadu 

mengangkut senjata berat seperti meriam, namun jalur tersebut dapat dijadikan 

jalur alternatif penyerangan (Bataviaasche Courant,11 Juli 1821; Bataviaasche 

Courant, 4 Agustus 1821). 

Pada 14 Juni 1821 De Kock memutuskan untuk melakukan serangan 

penyerangan besar-besaran sejak malam hari, dengan melibatkan pasukan infantri 


275 

artileri dan pionir sebanyak tujuh ratus sampai 800 orang serdadu di bawah 

pimpinan Kolonel Bischoff. Penyerangan itu dilancarkan dari belakang benteng 

dan depan Tambakbaya melalui Sungai Komering. Di samping itu, penyerangan 

dilancarkan dari arah depan. Penyerangan dari depan dipimpin Kapten Letnan 

Kolonel Tieman bersama-sama dengan Letnan laut Pieke dan Letnan klas-2 

Freudenberg. Mereka menggunakan kapal perang Dageraad. Sementara itu, 

Letnan laut Le Jeune dan Willink melakukan pemantauan terhadap kekuatan 

meriam-meriam Palembang. ,dengan menggunakan perahu dayung di antara 

tonggak-tonggak yang dipasang oleh balatentara Palembang untuk menghambat 

satuan musuh. Hasil pemantauan itu memudahkan De Kock untuk menentukan 

posisi yang tepat bagi kapal-kapal yang akan melakukan penyerangan. Usaha itu 

sangat besar pengaruhnya dalam menentukan langkah penyerangan, mengingat 

tonggak-tonggak kayu itu adalah kubu pertahanan yang sangat sulit ditembus 

sebagaimana terjadi pada perang 1819 (Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821). Dua 

kali peperangan dengan Palembang memberi mereka pelajaran berharga, sehingga 

mampu mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat menghambat penyerangan 

mereka. 

Sebagai pihak yang diserang, pasukan Palembang memperkuat pertahanan 

dengan menempatkan perahu-perahu bersenjata di sepanjang Sungai Ogan dan 

Sungai Musi. Keberadaan perahu-perahu bersenjata itu cukup efektif untuk 

membalas gempuran dari armada Belanda. Kondisi itu memaksa De Kock 

mengubah strategi perang dengan memerintahkan mundur sementara. Pada 17 

Juni 1821 Kolonel Bischoff merealisasikan perintah itu dengan mundur selama 24 

jam, sambil menunggu perintah lebih lanjut. Sehari sebelumnya kapal Emerentia, 

kapal Schipman bergabung dengan armada De Kock, disusul kapal Jessi pada 17 

Juni 1821. Semuanya mundur untuk memberi kesan kepada pihak Palembang agar 

melakukan hal yang sama (Bataviaasche Courant,11 Juli 1821). Melihat armada 

Belanda mundur, pasukan Palembang menghormatinya dengan melakukan hal 

yang sama, sehingga sejak hari itu pertempuran reda. 

Pada 20 Juni 1821 pertempuran meletus kembali. Kapal-kapal milik 

Belanda menghantam dan menghancurkan kubu-kubu pertahanan Sultan 

Badaruddin II di Gombora. Pada malam sebelumnya, pasukan Belanda sudah 


276 

mendekati tonggak-tonggak kayu dan bambu yang terdapat di depan Gombora. 

Pagi hari pada 05.30, De Kock dan stafnya mengendalikan peperangan dari atas 

kapal kapal Johanna, yang dipimpin oleh Letnan laut Scheidius. Kapal itu 

didampingi sepuluh perahu di bawah komando Letnan laut klas-1 Buijs. Apa yang 

dilakukan oleh armada dan serdadu Belanda, telah dirancang dengan baik agar 

kemenangan segera diraih. Hal itu dapat dilihat dari kesiapan mereka melakukan 

penyerangan. Dengan demikian, mundurnya armada Belanda pada 17 Juni 1821, 

merupakan taktik untuk menyusun kekuatan yang lebih besar 195 . Menyadari 

serangan gencar tersebut, kubu Palembang membalasnya pada 06.30. Akibatnya, 

perang terjadi antara dua kubu yang berlawanan itu. Armada Belanda semakin 

mendekati benteng terkuat Palembang yaitu Gombora. Usaha itu berhasil pada 

08.00, delapan kapal meriam Belanda dan kapal-kapal lainnya sudah berada di 

depan Gombora. Pasukan armada Belanda secara serentak menyerbu kubu 

pertahanan tersebut. Penyerbuan itu merupakan pukulan besar bagi pasukan 

Palembang. Akan tetapi, pasukan Palembang dengan gigih melakukan 

perlawanan, sehingga tetap mampu bertahan. Pertempuran sengit itu tidak 

membawa hasil seperti yang diinginkan oleh pemimpin pasukan Belanda. Akibat 

gempuran pasukan Palembang, kapal Nassau 196 , Dageraad, van der Werff, dan 

Zeepaard mengalami putus tali jangkar dan hanyut terbawa arus Sungai Musi 

yang sangat deras. Hal tersebut mengakibatkan posisi kapal Nasau dan Dageraad 

bergeser sehingga tidak mampu melindungi kapal perang van der Werff, sehingga 

kapal itu banyak kehilangan serdadunya, begitupula kapal-kapal lainnya 

(Bataviaasche Courant,11 Juli 1821). 

Meskipun ada beberapa kapal Belanda yang hanyut dalam pertempuran 

itu, pasukan Belanda berusaha tetap maju dan kembali pada posisi semula. 

Menyadari banyaknya kerugian yang diderita dan menghindari angin yang 

195 Pasukan Belanda diperkuat kapal Santa Maria dan tujuh perahu dibawah 

pimpinan Raja Akil. Mereka bergabung dengan 300 orang serdadu infanteri, beberapa 

orang serdadu artileri dan serdadu perintis yang dipimpin Letnan Kolonel Keer 

(Bataviaasch Courant,11 Juli 1821). 

196 Kapal Nassau paling parah kondisinya, badan kapal itu penuh lubang “bagai 

ayakan” akibat tembakan pasukan Palembang dan sauhnya tenggelam. Nantinya sauh 

itu ditempatkan di gudang penyimpanan garam di ibu kota Palembang (Woelders, 1975: 

129). 


277 

kencang di perairan Sungai Musi, sehingga jangkar dan tali kapal sulit ditarik, De 

Kock memutuskan untuk mundur. Keputusan itu dilakukan dalam rangka 

mempersiapkan serangan berikutnya. Sore harinya pasukan Sultan Badaruddin II 

berhasil menguasai kembali semua kubu pertahanannya. Dalam peperangan itu, 

pasukan Belanda menderita banyak kerugian. Selain kerugian materi, pasukan 

Belanda juga kehilangan serdadunya dengan terbunuhnya 46 orang, 55 orang luka 

berat dan 42 orang luka ringan (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; No. 4, 1971: 

86; Bataviaasche Courant,11 Juli 1821; Bataviaasche Courant, 4 Agustus 1821). 

Keesokan harinya sejak pukul 03.00, pihak Belanda kembali melancarkan 

serangan dengan kekuatan yang sudah jauh berkurang dibanding hari sebelumnya. 

Hal yang sama juga dialami oleh laskar Palembang. Tembakan-tembakan meriam 

dari benteng Gombora dan Plaju berkurang. Dengan kondisi demikan, kembali De 

Kock terpaksa menarik pasukannya. Saat itu salah satu kapal meriam terjebak 

pada tonggak-tonggak di Sungai Musi karena air surut. Akibatnya, kapal itu sulit 

bergerak dan jatuh ke tangan laskar Palembang. Akan tetapi, kapal itu berhasil 

direbut kembali oleh pasukan Belanda. Di sisi lain, laskar Palembang terus 

menembaki kapal-kapal meriam milik Belanda. Untuk kesekian kalinya, armada 

Belanda memutuskan mundur (Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821). 

Pada 24 Juni 1821 kapal-kapal Belanda kembali mempersiapkan segala 

keperluan untuk melanjutkan pertempuran. Sejak pukul 03.00 De Kock dengan 

kapal Johanna dan armada lainnya bergerak mendekati kubu pertahanan 

Palembang. Peperangan terjadi pada pukul 04.00. Setelah pertempuran 

berlangsung sengit, pasukan Belanda berhasil merebut posisi dengan cepat. 

Pendudukan itu merupakan keberhasilan pertama bagi kubu Belanda. Peperangan 

terus berlanjut pada pukul 05.00-06.00. Setelah itu tembakan dari benteng 

Gombora melemah. Melihat kondisi itu, De Kock memerintahkan Kolonel 

Bischoff dan Letnan Kolonel Riesz (komandan artileri) untuk menggempur pusat 

pertahanan itu. Empat puluh lima menit kemudian benteng Gombora berhasil 

direbut pasukan Belanda. Letnan laut Le Jeune segera mengibarkan bendera 

Belanda di pulau itu sebagai simbol bahwa daerah itu telah mereka kuasai. Dalam 

pertempuran sengit hari itu, pihak Belanda mengalami kerugian sebanyak 29 


278 

orang serdadu terbunuh, 145 orang luka-luka (ANRI, Bundel Palembang No. 4, 

1971: 86; Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821). 

Langkah selanjutnya adalah menyerang kubu pertahanan Palembang di 

Plaju di bawah komando Kolonel de La Fontaine dan Mayor de Leeuw, diikuti 

Bischoff dan de Leeuw mengerahkan 10 kapal meriam di bawah pimpinan Letnan 

Kolonel Laut Bakker. Mereka bergerak dari belakang Gombora untuk menyerang 

Plaju. Armada Belanda bergerak perlahan melewati tonggak-tonggak pertahanan. 

Setelah itu, kapal Venus, Ajax dan perahu-perahu mereka berhadapan langsung 

dengan pasukan Palembang yang menembakkan meriam-meriam pantai. Pada 

pertempuran itu pasukan Palembang berhasil melumpuhkan kapal perang Venus 

dan Ajax. Pasukan Palembang juga mengerahkan rakit-rakit yang dibakar. Akan 

tetapi rintangan itu berhasil ditangkis pasukan Belanda dengan perjuangan yang 

berat. Sementara itu, pertempuran terus berlangsung (Bataviaasche Courant,11 

Juli 1821). 

Menjelang 09.00, kedua kubu mulai lemah, tembakan pasukan Palembang 

dari benteng Plaju berkurang, begitu pula pasukan Belanda. Kapal van der Werf 

dan Dageraad kekurangan amunisi, sehingga penyerangan dari kedua kapal itu 

harus dihentikan. Menjelang pukul 10.00 posisi Kapal Dageraad yang strategis 

bergeser akibat serangan pasukan Palembang. Perubahan posisi kapal itu 

menyebabkan armada lainnya semakin tidak dapat dilindungi. Hal itu 

menyebabkan gerakan pasukan Belanda menjadi terhambat. Walaupun demikian, 

peperangan terus berlangsung. Tanda-tanda kemenangan pasukan Belanda mulai 

tampak pada pukul 11.30 dengan berhasilnya Kolonel Bischoff memimpin 

pasukannya menyerang meriam ke-4 (meriam terakhir, setelah sebelumnya 

mereka berhasil melumpuhkan tiga meriam Palembang) di Plaju. Pasukan yang 

dipimpin letnan-1 Wagener dan van Stijrum mampu memaksa pasukan 

Palembang meninggalkan meriam pertama, sehingga dalam waktu hampir satu 

jam seluruh kubu pertahanan di Plaju berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda. 

Setelah itu, pasukan Belanda mulai mencabuti tonggak-tonggak kayu dan bambu 

yang terdapat di Sungai Musi. Hal itu dimaksudkan agar kapal-kapal Belanda 

lainnya dapat melewati Sungai Musi dan mendekati keraton. Dalam pertempuran 

itu di pihak Belanda dua orang serdadu terbunuh, dan enam orang menderita luka, 


279 

sedangkan di pihak Palembang tidak ada sumber yang menyatakan jumlah korban 

dalam peperangan itu. Akan tetapi dapat dipastikan banyak korban tewas dan 

luka-luka. Selama peperangan berlangsung, pasukan Belanda juga mengalami 

kekurangan bahan makanan yang parah (Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821; 

Veth, 1869: 655). 

Setelah berhasil melumpuhkan benteng Gombora dan Plaju, armada 

Belanda mendekati keraton. Dua hari kemudian (26 Juni 1821) semua pasukan 

Belanda bergerak siaga di depan keraton Sultan Badaruddin II. Keraton yang pada 

waktu itu diperkuat dengan tujuh belas meriam 197 . Keraton yang dikelilingi 

tembok yang tebal dan tinggi, (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; Bataviaasche 

Courant, 11 Juli 1821). Kehebatan keraton sudah terbukti dalam perang 1819 

mampu menangkis serangan dari pasukan Belanda. 

Ketika kapal-kapal perang Belanda tiba di depan keraton (jarak satu 

tembak senapan dari tembok kraton), Sultan Badaruddin II memutuskan untuk 

menempuh jalur perundingan. Untuk itu, Sultan mengutus Pangeran Adipati Tuo 

menemui De Kock di atas kapal Johanna. Dalam pertemuan itu, Pangeran 

Adipati Tuo menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan saudaranya Sultan 

Badaruddin II kepada pemerintah Belanda, dengan permintaan dirinya diizinkan 

untuk tetap tinggal di Palembang. Jenderal Mayor De Kock menolak tawaran 

tersebut. Sementara itu, Pangeran Adipati Mudo menyatakan bahwa Sultan 

Badaruddin II bersedia menyerah tanpa syarat untuk mencegah terjadinya 

pertumpahan darah. Sultan juga meminta penundaan waktu untuk berangkat ke 

Batavia, dengan alasan akan menyiapkan para istri, anak-anak dan para pengikut 

setianya yang akan ikut menyertainya. De Kock mengabulkan permintaan tersebut 

dengan memberi waktu selama dua hari, dengan syarat Sultan harus segera 

membongkar semua meriam di keraton. Pada saat yang bersamaan ketika De 

Kock berunding dengan wakil Sultan, De Kock memerintahkan semua armada 

Belanda menutup jalan masuk ke dan dari Sungai Musi untuk mencegah Sultan 

Badaruddin II keluar dari ibu kota Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 5.1; 

197 Sumber Bataviaasche Courant (11 Juli 1821), menyebutkan bahwa keraton 

dipertahankan dengan tujuh puluh meriam. 


280 

N0. 4, 1971:86; Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821; Bataviaasche Courant , 4 

Agustus 1821) 

Setelah terjadinya penundaan, Sultan kembali mencoba memperpanjang 

waktu keberangkatannya, namun permintaan itu ditolak De Kock. Selanjutnya, ia 

mengutus Kapten Elout ke keraton untuk mendesak Sultan memenuhi janjinya. 

Pada 1 Juli 1821 pasukan Belanda menduduki kraton. Dua hari kemudian Sultan 

Badaruddin II dan kerabat dekatnya diberangkatkan ke Batavia. Mereka 

diberangkatkan menggunakan kapal perang de Dageraad, dan tiba di sana pada 

29 Juli 1821. Pada Maret 1822 Sultan Badaruddin II dan rombongannya 

diberangkatkan ke Ternate. Sebelum rombongan itu dibawa ke Ternate, semua 

harta benda yang mereka bawa disita pihak Belanda (ANRI, Bundel Palembang 

No. 5.1; Bataviaasche Courant, Sabtu, 4 Agustus 1821; Veth, 1869: 655; 

Woelders, 1975: 112). Dengan demikian, sesampainya di Ternate mereka sudah 

tidak memiliki lagi kekayaan dan hidup mereka sepenuhnya tergantung pada 

tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Belanda. 

Setelah pembuangan Sultan Badaruddin II, pemerintah Belanda di 

Palembang menyingkirkan semua orang terdekat Sultan Badaruddin II. Kebijakan 

itu ditempuh Belanda karena mereka dianggap membahayakan kedudukan 

Belanda di Palembang. Sahabat-sahabat Sultan Badaruddin II yang disingkirkan 

Belanda adalah Pangeran Kramadiraja, Pangeran Wirosentiko, Pangeran Yudo, 

Pangeran Puspodirejo, Tumenggung Wiroyudo dan Ingabehi Achmat Kretel 

(ANRI, Bundel Palembang No. 47.6). Dengan demikian, penyingkiran tersebut 

merupakan usaha Belanda untuk menghilangkan pengaruh Sultan Badaruddin II 

dan para pengikutnya. Penyingkiran orang-orang yang dianggap membahayakan 

kedudukan Belanda di Palembang benar-benar dilaksanakan dengan cara 

sistematis. Kebijakan itu ditempuh oleh Belanda tidak terlepas dari rasa takut 

yang berlebihan akan bangkitnya perlawanan terhadap Belanda pascadibuangnya 

Sultan Badaruddin II. 

Kemenangan atas Kesultanan Palembang merupakan berita yang sangat 

ditunggu di Batavia (berita diterima 10 Juli 1821). Keberhasilan itu diumumkan 

dihadapan pasukan di Batavia dengan diiringi tembakan meriam sebanyak 101 


281 

kali 198 (Bataviaasche Courant, Rabu 11 Juli 1821). Para perwira dan serdadu yang 

berjasa dalam peperangan itu dianugerahi anugerah militer tertinggi ― Militaire 

Willemsorde‖ berupa lencana yang disematkan pada upacara penganugerahan dan 

digubah syair-syair kemenangan. Berita kemenangan itu sampai di negeri Belanda 

pada 6 Nopember 1821, disambut antusias di sana. Kemenangan itu dibahas di 

rapat majelis rendah Parlemen Belanda, dan Raja Willem I memberikan ucapan 

selamat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda atas nama parlemen. Menurut 

mereka keberhasilan gemilang tersebut sangat penting bagi pengukuhan 

kekuasaan Belanda di Nusantara (Kielstra, 1892:99; Woeldwes, 1975: 24-25). 

Betapa pentingnya kemenangan atas Palembang bagi pemerintah Belanda baik di 

Batavia maupun di negeri Belanda. Semua itu untuk menebus dua kali kekalahan 

dalam perang 1819. 

Sesampainya rombongan Sultan Badaruddin II di Ternate pada tahun 1822, 

mereka di tempatkan di Fort Oranje, dengan tunjangan sebesar f 800 per bulan. 

Fort Oranje adalah sebuah benteng Belanda di Ternate yang menjadi pusat 

pemerintahan Belanda di wilayah Maluku. Setelah beberapa bulan Sultan 

Badaruddin II dan keluarganya menghuni benteng itu, Residen setempat 

memandang perlu memperbaiki bangunan tersebut mengingat kondisinya yang 

memprihatinkan. Sebagai tindak lanjut, Residen Ternate mengusulkan perbaikan 

gedung itu kepada pemerintah pusat. Usul itu diajukan melalui surat nomor: 19, 

tertanggal 23 September 1822. Gubernur Jenderal menerima usul tersebut dengan 

mengeluarkan keputusan pada 13 Nopember 1922 nomor: 11. Berdasarkan surat 

keputusan tersebut, Sultan Badaruddin II dan pengikutnya dipindahkan ke lokasi 

sebelah selatan Fort Oranje, dan tetap diawasi secara ketat. Fort Oranje 

diperuntukkan bagi markas komandan militer setempat. Selanjutnya, lokasi yang 

ditempati oleh Sultan Badaruddin II dan pengikutnya dikenal dengan nama 

―kampung Palembang‖. Lokasi itu berbatasan sebelah utara dengan Fort Oranje, 

sebelah selatan dengan penjara, kantor residen, rumah kediaman residen, hotel, 

societiet, sekolah dan rumah para pejabat Belanda. Di sebelah timur berbatasan 

198 Jumlah tembakan maksimal dalam suatu upacara penghormatan, tembakan 

itu dianugerahkan atas jasa-jasa para perwira dan serdadu Belanda yang telah berhasil 

mengalahkan Kesultanan Palembang. Atas jasa-jasa tersebut mereka memperoleh 

bintang dan kenaikan pangkat. 


282 

dengan pasar, rumah dan pertokoan Cina. Di sebelah barat berbatasan dengan 

kampung Sarani, yang dihuni oleh kelompok Belanda dan Portugis Terdapat akses 

keluar dari lokasi tersebut, tetapi pihak Belanda telah menyiapkan pos penjagaan 

di sana (Woelders, 1975:24; ―Sejarah‖, 1984, 98-99). 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda Godert Alexander Gerard Phillip Baron 

van der Capellen melakukan kunjungan ke Keresidenan Ternate pada 10 Mei 

1824. Tiga hari setelah kunjungan resmi Sultan Tidore dan Ternate menemui 

Gubernur Jenderal van der Capellen, pada 18 Mei 1824 Sultan Badaruddin II 

diperkenankan menghadap van der Capellen di sana. Pada kesempatan itu, Sultan 

Badaruddin II mengakui kekalahannya, tetapi tidak sedikitpun mengajukan 

keinginan agar pemerintah kolonial Belanda mengizinkannya kembali ke 

Palembang. Sesungguhnya, Sultan Badaruddin II memang terkenal sebagai raja 

yang memiliki sikap yang tegas dan keras. Di mata pers kolonial pada waktu itu, 

Sultan dikenal angkuh dan nekad karena tidak memohon agar dapat dikembalikan 

ke Palembang (Bataviasche Courant, 31 Juli 1824 nomor 31). Dari pernyataan 

tersebut, tersirat bahwa van der Capellen ingin agar Sultan Badaruddin II 

memohon kepadanya agar diampuni dan dipulangkan ke asalnya. Ternyata semua 

keinginan itu tidak tercapai, karena Sultan Badaruddin II tidak mau 

menghambakan dirinya demi sebuah ―kebebasan di bawah kendali Belanda‖ di 

tanah leluhurnya Palembang. 

Keteguhan jiwa seorang Sultan Palembang, yang memiliki sejarah panjang 

dalam berjuang mempertahankan kedaulatannya. Ia tidak pernah rela hidup dalam 

kungkungan penjajahan Belanda. Jeritan batinnya dapat dilihat dari karyanya 

dalam bentuk untaian bait-bait syair Nuri. 

… Sudahlah nasip (b) untung yang malang 

Mengambah lautan berulang-ulang 

Mudharatnya bukan lagi kepalang 

Senantiasa di dalam nasip dan walang 

… Remuk dan rendam rasanya hati 

Lenyaplah pikir budi pekerti 

Jikalau kiranya hamba turuti 

Dari pada hidup sebaiknya mati 

… Hidup nin sudah seperti fana 

Bagai sesat di laut bena 


283 

Ke sana ke mari tiada berguna 

Dari pada sangat dhaif dan hina 

…Sudah nasip badan yang kurang 

Jatuh terselip di negeri orang 

Sakitnya bukan sebarang-sebarang 

Laksana perahu terhempas di karang 

… Susahnya tiada lagi terkira 

Tertutuplah akal habis bicara 

Jiwa dan badan amatlah sara 

Bagai ikan di atas bara 

… Nuri nin isteri Bayan Johari 

Parasnya laksana mandudari 

Putih kuning halus berseri 

Seputar alam sukar dicari 

…Rindunya tiada lagi henti 

Gundah gulana di dalam hati 

Lenyaplah pikir budi pekerti 

Bagaikan fana rasanya pasti 

… Ke Siam pergi membeli kici 

Orang bercamat dalam perahu 

Dilihat diam dikatakan benci 

Dendam golamat siapakan tahu (Yusuf, tanpa tahun: 223-231). 

Sultan Badaruddin II menggunakan burung Nuri sebagai simbol kerajaannya yang 

telah diambil oleh kolonial Belanda (Bayan Johari). Sepanjang sisa hidupnya, ia 

menghabiskan waktu selama 31 tahun sebagai orang buangan di Ternate. Ia wafat 

di sana pada 26 Nopember 1852, dan dimakamkan di pemakaman umum kota 

Ternate. 


284 

BAB 6 

KERUNTUHAN KESULTANAN PALEMBANG 

Dengan berakhirnya peperangan antara Palembang dan Belanda (Juni 1821), sejak 

itu pula Kesultanan Palembang berada di bawah kendali pemerintah kolonial 

Belanda. Sesuai isi Kontrak April 1821, Sultan Najamuddin III mengendalikan 

pemerintahan atas Kesultanan Palembang didampingi oleh residen Belanda. 

Dengan demikian, sebagian kekuasaannya telah diserahkan kepada pemerintah 

kolonial Belanda. Kekuasaan yang telah terbagi itu, pada Agustus 1823 

sepenuhnya dikendalikan oleh pihak Belanda, kecuali peradilan Agama Islam. 

Seiring dengan peralihan kekuasaan dari Sultan Najamuddin III kepada 

pemerintah kolonial Belanda, terjadi berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. 

Akibatnya, terjadi berbagai pergolakan khususnya di daerah uluan. Pergolakan itu 

juga dipicu oleh dibuangnya Sultan Badaruddin II dan peralihan kekuasaan 

kepada Belanda. Pergolakan yang marak terjadi, menyebabkan pihak kolonial 

Belanda mengirimkan pasukan untuk menghancurkan perlawanan-perlawanan 

tesebut. 

Di ibu kota Palembang juga terjadi berbagai ketegangan antara Sultan 

Najamuddin III-Susuhunan Husin Dhaiauddin dan Belanda. Puncaknya terjadi 

penyerangan terhadap benteng Belanda. Peristiwa itu mengakibatkan Susuhunan 

dibuang ke Batavia, sedangkan Sultan Najamuddin III lari ke uluan menggalang 

kekuatan. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, Sultan harus 

menghadapi kekuatan Belanda yang besar dan kuat. Akhirnya, Sultan dan 

pengikutnya menyerah dan dibuang pada 1825. Dengan dibuangnya Sultan 

Najamuddin III, Kesultanan Palembang dihapuskan. 

6.1 Pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin III 


285 

Sultan Najamuddin III menduduki tahta di Kesultanan Palembang yang baru 

selesai perang. Suatu kondisi serba kekurangan di segala bidang. Langkah awal 

yang diambil Sultan bersama dengan Susuhunan Husin Dhiauddin dan Jenderal 

Mayor De Kock adalah menata kembali pemerintahan di Kesultanan itu. Masalah 

yang paling krusial pada waktu itu adalah keamanan. Untuk menangani masalah 

tersebut, De Kock menyerahkannya kepada Letnan Kolonel Taets van 

Amerongen, Letnan laut klas-1 Koopman, dan perwira pertama kapal perang van 

der Werff. Pada 12 Juli 1812, De Kock menetapkan Letnan Kolonel Keer sebagai 

residen Palembang sekaligus menangani masalah militer. (Bataviasche Courant, 

Rabu, 11 Juli 1821; Woelders, 1975: 24). Kebijakan itu menyebabkan keamanan 

secara berangsur-angsur dapat ditegakkan khususnya di ibu kota Palembang. 

Keadaan keraton yang ditinggalkan oleh Sultan Badaruddin II sangat 

memprihatinkan. Sebelum keraton diserahkan kepada De Kock, Sultan 

Badaruddin II memerintahkan untuk menghancurkan benda-benda berharga dalam 

keraton, agar tidak jatuh ke tangan pasukan Belanda. Benda-benda yang tersisa 

hanya berupa beberapa keping uang, emas, buku-buku dan beberapa barang 

lainnya serta 74 pucuk meriam. Meriam-meriam itu digabungkan dengan meriammeriam 

lain dari Gombora dan Plaju berjumlah dua ratus pucuk 199 (Bataviasche 

Courant, Rabu, 11 Juli 1821). 

Sebelumnya, pada 1 Juli 1821 Prabu Anom ditetapkan sebagai Sultan 

Ahmad Najamuddin III Prabu Anom. Ayahnya bergelar Susuhunan Ratu Husin 

Dhiauddin (sesuai kontrak yang mereka tandatangani di Buitenzorg pada 28 April 

1821), Susuhunan dilantik secara resmi pada 16 Juli 1821. Selanjutnya, 

Susuhunan mengangkat menantunya yaitu Pangeran Adiwijaya sebagai juru 

bicaranya dengan gelar Pangeran Perdana Mentri. Dia juga memberi gelar 

Pangeran Adipati Tuo dengan nama Pangeran Bupati Panembahan. Putera 

Susuhunan lainnya yaitu Pangeran Jayadiningrat diberi gelar Pangeran Dipati 

(sebelumnya Pangeran Jayaningrat), sedangkan adiknya Pangeran Jayakrama 

199 Pihak Belanda memperkirakan harta kekayaan yang sangat besar dari Sultan 

Badaruddin II, digunakan untuk membiayai proyek pertahanan, membeli amunisi, 

meriam juga untuk menggaji dan memberi makan pasukan di kubu-kubu pertahanan 

Palembang, serta untuk menambah jumlah pendukungnya (Bataviaasch Courant, Sabtu, 

4 Agustus 1821). 


286 

diberi gelar Pangeran Aryo Kesumo, serta adiknya yang terkecil naik menjadi 

Pangeran Suryo Kesumo (sebelumnya bergelar Pangeran Citradiningrat) (ANRI, 

Bundel Palembang No. 5.1; No. 4, 1971: 87; Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821; 

Woelders, 1975: 24, 112; Veth, 1869: 655). 

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa terdapat dualisme pemerintahan. 

Hal itu tampak dari diangkatnya Pangeran Adiwijaya sebagai juru bicara dengan 

gelar Pangeran Perdana Menteri. Dalam struktur pemerintahan di Kesultanan 

Palembang, Perdana Menteri dapat disamakan dengan Pangeran Adipati, namun 

tampaknya penamaan gelar Perdana Menteri semata-mata hanya gelar, tidak 

terkait dengan jabatan Adipati (orang kedua setelah sultan). Walaupun demikian, 

penamaan tersebut merupakan penyimpangan dari pola umum yang berlaku di 

Kesultanan Palembang. Dengan diangkatnya Pangeran Jayaningrat sebagai 

Pangeran Adipati, maka di Kesultanan Palembang terdapat tiga orang yang 

bergelar Pangeran Adipati. Pertama, adalah Pangeran Adipati (adik kandung 

pertama Sultan Najamuddin II yang diangkatnya sebagai Pangeran Adipati sejak 

dirinya menyandang gelar sultan pada 1812), yang disebut juga dengan nama 

Pangeran Adipati Tuo 200 . Kedua, Pangeran Adipati Mudo (diangakt Sultan 

Badaruddin II setelah pembagian kekuasaan), dan ketiga, Pangeran Adipati 

Jayaningrat. Setelah Sultan Najamuddin III naik tahta, Susuhunan Husin 

Dhiauddin menetapkan Pangeran Adipati Tuo sebagai Pangeran Bupati 

Panembahan. 

Dalam rangka melaksanakan pendudukan atas Kesultanan Palembang 

secara efektif, pada 13 Juli 1821 panglima ekspedisi Palembang Jenderal Mayor 

de Kock mengeluarkan instruksi kepada Residen Keer, agar segera mengambil 

langkah-langkah nyata. Lebih lanjut disebutkan bahwa hendaknya segera menata 

pemerintahan, infrastruktur, gelar dan jabatan di Kesultanan Palembang. Semua 

200 Penamaan demikian untuk membedakan antara Pangeran Adipati Mudo,yang 

diangkat oleh Sultan Badaruddin II pascapembagian kekuasaan atas Kesultanan 

Palembang pada Juni 1818. 


287 

itu berpedoman pada nota salinan yang telah diberikan oleh Muntinghe 201 (ANRI, 

Bundel Palembang no 47.6). 

Setelah Sultan Najamudin III berkuasa, ia sulit menjalankan kewajibannya 

untuk mengatasi masalah gangguan keamanan baik di ibu kota dan uluan maupun 

di perairan antara Pulau Bangka dan Palembang. Menurut pemerintah Belanda di 

Palembang pada waktu itu, Sultan terlalu lemah untuk mengendalikan kondisi 

yang ada. Pada kenyataannya pemegang kendali pemerintahan adalah Susuhunan. 

Oleh karena itu, untuk menegakkan keamanan di ibu kota Palembang, pemerintah 

Belanda menambah pasukan keamanan baik dari angkatan laut maupun darat. Di 

depan keraton Kuto Besak, mereka menempatkan kapal Zeepaard, Ajax, Venus, 

Zeevaluwe, dan Emma serta perahu-perahu, dengan posisi yang telah ditentukan. 

Posisi kapal dan perahu itu tidak boleh berubah kecuali atas izin komandan 

angkatan laut. Kapal Emma dan beberapa perahu berfungsi untuk melayani 

pelayaran antara Palembang dan Muntok. Apabila kondisi di Palembang sudah 

aman, akhir Oktober atau awal November 1821 kapal Ajax dan de Zwaluwe akan 

ditarik ke Batavia. Meriam-meriam yang tidak digunakan secepatnya dikirim ke 

Jawa. Mereka juga membuat peta tentang sungai-sungai di Palembang, yang 

jumlahnya banyak. Pemetaan itu penting, mengingat sungai merupakan sarana 

transportasi utama di Kesultanan Palembang. Usaha itu juga untuk mengantisipasi 

kemungkinan perlawanan dari daerah uluan yang pasti memanfaatkan jalur 

sungai. Pelaksanaannya memanfaatkan bantuan Sultan Palembang berupa perahu, 

pendayung dan penunjuk jalan dalam. Hal itu disebabkan hanya Sultan yang 

memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan hanya orang Palembang 

yang mampu menjadi penunjukkan jalan dalam tugas tersebut (ANRI, Bundel 

Palembang No. 47.6; Kielstra, 1892: 100). 

Selanjutnya kepemimpinan Belanda atas Kesultanan Palembang 

diserahkan kepada Komisaris Van Sevenhoven 202 . Ia bertugas di Palembang sejak 

201 Muntinghe memperoleh data tersebut diperoleh dari Pangeran Wirawikrama 

dan laporan hasil wawancara dengan orang-orang Palembang tentang jabatan-jabatan 

di Palembang dari Baud (ANRI, Bundel Palembang no 47.6). 

202 Dipilihnya Sevenhoven sebagai residen Palembang, karena dianggap berhasil 

menjalankan tugasnya sebagai residen Cirebon. Sosok Sevenhoven dianggap tepat untuk 

memerintah Palembang yang baru saja berhasil dikuasai oleh Belanda. Ia berfungsi 

sebagai penasehat Sultan Najamuddin III, walaupun pada kenyataannya Sevenhoven 


288 

Nopember 1821, melanjutkan pemerintahan sipil dari Letnan Kolonel Keer 203 . 

Sejak awal pemerintahannya, Sevenhoven berhubungan dengan para bangsawan 

dan penduduk Palembang. Ia mendukung dipertahankannya kekuasaan Sultan, 

namun pada kenyataannya tidak mudah mengembalikan kondisi Palembang 

pascaperang. Kekacauan terjadi di pusat maupun di uluan. Selanjutnya, 

Sevenhoven menugaskan pejabat sekretaris J.E. Sturler dan Asisten Residen D. 

Donker untuk mengemasi barang-barang milik Sultan Badaruddin II. Barangbarang 

itu antara lain, emas, naskah-naskah dan barang-barang lainnya (65 

manuskrip di perpustakaan Universitas Leiden Belanda) yang berhasil ditemukan 

di keraton Palembang. Barang-barang itu dimasukkan ke dalam kotak, dan disegel 

dengan cap pemerintah. Setelah itu kotak itu segera dikirimkan ke Batavia dengan 

menggunakan kapal perang Zeepaard. Pengemasan dan pengiriman barangbarang 

Sultan Badaruddin II itu tercatat dalam berita acara Direktur Kepala 

keuangan tanggal 21 Januari 1822 No,1 (ANRI, Bundel Palembang No. 1.8; No. 4, 

1971: 90-91; Ikram, 2004: 51). 

Hal mendesak lain untuk dilakukan Belanda pada waktu itu adalah 

mengembangkan perdagangan. Sebagaimana diketahui perdagangan mengalami 

kemunduran sejak pecahnya perang antara Kesultanan Palembang dan kolonial 

Belanda. Perdagangan semakin sulit dengan diblokadenya Sunsang. Berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Jenderal pada 8 Pebruari 1822 nomor 16 tentang 

pembangunan dermaga di Sunsang, dermaga itu nantinya akan berfungsi untuk 

menampung semua barang kebutuhan (ekspor-impor) pemerintah Belanda di 

Palembang. Selama pembangunan dermaga itu belum selesai, Sevenhoven 

yang mengendalikan kekuasaan. Tugas utamanya adalah meneliti kondisi sosial, politik, 

dan ekonomi di kesultanan itu. Selanjutnya, melaporkan hasil penelitiannya kepada 

pemerintah pusat di Batavia. Menurut pengamatannya, dinyatakan bahwa pengeruh 

Sultan di uluan sangat kecil. Dengan demikian, Sultan tidak akan mampu memenuhi 

ketentuan kontrak (April 1821), antara lain tentang ketentuan mengembangkan 

perdagangan dengan membuka pasar-pasar, mencegah perdagangan budak dan lainnya 

(Kielstra, 1892:100-101; Woelders, 1975:25). 

203 

Keer menjabat sebagai Residen Palembang-Bangka sekaligus sebagai 

komandan militer, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 6 Mei 1821 nomor 

3. Dibuatnya keputusan tersebut, mengingat sejak Juni 1819, pemerintahan Belanda di 

Palembang tidak ada. Penggabungan pemegang kekuasaan Bangka dan Palembang 

untuk memudahkan koordinasi dalam rangka menaklukkan Kesultanan Palembang, 

(ANRI, Bundel Palembang No. 47.6). 


289 

menyiapkan perahu sebagai pemandu dan pelindung kapal-kapal milik Belanda 

yang tengah berlayar dan merapat di Sunsang. Sesungguhnya, kebijakan Belanda 

itu sudah berlangsung sejak 1819, karena penyeberangan dari Bangka ke 

Palembang melalui Sunsang sangat sulit dilakukan akibat banyaknya gangguan 

keamanan. Oleh karena itu, para nahkoda kapal Belanda telah mengajukan 

permohonan kepada Residen Palembang agar menyiapkan perahu-perahu untuk 

memudahkan pengamanan dalam pelayaran tersebut. Pada waktu itu tidak ada 

perahu yang membawa barang-barang milik Belanda ke ibu kota Palembang. 

Mereka juga tidak diperkenankan menggunakan jasa perahu swasta (dalam rangka 

blokade). Permintaan itu telah disampaikan oleh Residen Palembang kepada 

Gubernur Jenderal Van der Capellen di Batavia. Capellen memenuhi permintaan 

itu dengan mengeluarkan Surat Keputusan pada 25 Juni 1822 La H yang ditujukan 

kepada Departemen Angkatan Laut. Sejak itu masalah pengamanan di jalur Pulau 

Bangka sampai ibu kota Palembang dapat dikendalikan. Akan tetapi, secara 

umum perairan Bangka-Palembang tetap berada ―ditangan‖ para bajak laut (ANRI, 

Bundel Palembang No. 4, 1971: 90-91). 

Untuk menunjang lajunya perekonomian pada waktu itu, pemerintah 

Belanda mengembangkan kalangan, yaitu pasar-pasar tempat bertemunya 

produsen dari uluan dengan konsumen di iliran. Manajemen pasar di ibu kota 

Palembang diserahkan oleh Sevenhoven kepada Kapten Cina Lim Bonkwee. 

Tugasnya mengutip sejumlah pungutan atas barang-barang yang dijual di pasar. 

Lim Bonkwee memegang posisi tersebut sampai akhir Maret 1824 (ANRI, Bundel 

Palembang No.3, Nomor 33, 12 April 1823). Kelompok etnis Cina sebagai 

pedagang perantara yang menguasai perdagangan di ibu kota Kesultanan 

Palembang mendapat kepercayaan untuk mengelola pasar. Konsep tersebut yang 

sudah dirancang Muntinghe sejak 1818, baru terlaksana tiga tahun kemudian. 

Seharusnya yang mengendalikan perdagangan dengan pasar-pasarnya adalah 

Sultan Najmuddin III. Akan tetapi, faktanya semua dikendalikan oleh Sevenhoven 

yang menyerahkan pengelolaannya kepada kapten Cina. 

Di berbagai daerah Palembang khususnya di uluan gangguan keamanan 

terus berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah pusat mempertimbangkan untuk 

menempatkan daerah uluan di bawah pemerintahan langsung pemerintah Belanda. 


290 

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Belanda harus memiliki pengetahuan 

yang lengkap dan menyeluruh tentang sistem pemerintahan, potensi ekonomi, 

sumber pendapatan Sultan dan para bangsawan. Dari penelitian yang dibeberkan 

pada Oktober 1822 disebutkan bahwa hasil pertanian Kesultanan Palembang pada 

waktu itu masih rendah. Atas dasar hal tersebut, Muntinghe 204 mengusulkan agar 

pemerintah Belanda membimbing para penguasa lokal untuk memerintah 

daerahnya masing-masing. Meskipun, dalam pandangan penguasa Belanda, 

penduduk uluan adalah penduduk kasar dan tidak beradab, akan tetapi mereka 

dapat ―dididik‖ untuk memerintah diri sendiri di bawah pengaruh kekuasaan 

Belanda. Muntinghe berharap dengan cara itu pemerintah Belanda akan mendapat 

keuntungan berlipat ganda dari daerah-daerah taklukkan di uluan. Ia juga 

mengusulkan agar pemerintahan di Kesultanan Palembang diserahkan kepada 

keturunan sultan-sultan Palembang 205 , tetapi di bawah kendali pemerintah 

Belanda. Usul itu diterima oleh pemerintah Hindia Belanda (ANRI, Bundel 

Palembang No. 4, 1971: 90-91; Kielstra, 1892: 98). Jadi, walaupun Muntinghe 

pernah dianggap gagal di Palembang, tetapi usul-usulnya tetap diperhatikan 

mengingat pada masa pemerintahannya, pertama kali dilakukan penelitian tentang 

potensi daerah uluan yang besar. 

Sebagai penguasa baru di wilayah yang sudah lama diidam-idamkan, 

pemerintah Belanda memperingati satu tahun kemenangan atas Kesultanan 

Palembang pada Senin, 24 Juni 1822. Peringatan pertama itu merupakan 

peringatan kemenangan yang mengharumkan bagi kekuatan armada laut Belanda 

di bawah pimpinan Jenderal Mayor De Kock. Suatu kemenangan yang sangat 

berarti bagi pemerintah Belanda di Palembang khususnya, dan Hindia Belanda 

umumnya. Palembang berhasil dikuasai, setelah tiga kali peperangan besar. 

Menduduki Palembang berarti menguasai seluruh wilayah kesultanan yang 

204 Muntinghe pada saat itu menjabat sebagai anggota Dewan Hindia. Namun, 

sebagai orang yang pernah menjabat sebagai komisaris di Palembang (1818-1819) dan 

telah melakukan penelitian tentang kehidupan masyarakat Palembang, Ia tetap 

memberikan pandangannya tentang cara terbaik memperkokoh kekuasaan Belanda di 

Palembang dan mengeksploitasinya. 

205 

Pada prinsifnya Sevenhoven memiliki pandangan yang sama yaitu 

menghapuskan kekuasaan feudal, untuk selanjutnya melakukan pembaharuan 

(Woelders, 1975: 25). 


291 

meliputi wilayah kepungutan, sindang dan Bangka-Belitung. Peringatan dengan 

parade militer besar-besaran yang ditandai dengan tembakan penghormatan dari 

kapal perang Arendt dan Parade pasukan Angkatan Darat. Peringatan 

kemenangan itu dihadiri para panglima angkatan darat dan angkatan laut. Dalam 

peringatan kemenangan itu para perwira militer dan pejabat sipil berbaris di 

pelabuhan untuk melakukan penghormatan terhadap kapal-kapal yang lewat. 

Mereka mewujudkan kegembiraan itu dengan membagi-bagikan botol anggur 

(masing-masing setengah botol anggur) kepada para anggota militer Eropa, 

sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka. Untuk seratus orang anggota militer 

pribumi, diberikan hadiah seekor kerbau untuk dinikmati bersama dalam pesta 

tersebut. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Jenderal tanggal 

14 Juli 1820 nomor 1. Pada upacara sore harinya dan jamuan makan malam yang 

diselenggarakan oleh Komisaris Van Sevenhoven, mereka mengundang 

Susuhunan Husin Dhiauddin dan Sultan Najamuddin III serta para pangeran dan 

para pemimpin orang Arab dan Cina (ANRI, Register van Besluiten, no. 54, 21 

Juni 1822). Tidak ditemukan sumber nama dari tokoh Arab dan Cina yang 

menghadiri peristiwa tersebut. 

Tindak lanjut dari suatu pemerintah yang permanen, pemerintah Belanda 

membutuhkan sebuah benteng yang layak. Pemerintah Hindia Belanda 

mencanangkan membangun benteng Frederik di Palembang. Pembangunannya 

diserahkan kepada Letnan Kolonel Insinyur Cochius (seorang ahli benteng), yang 

diperkirakan akan memakan waktu selama empat tahun. Pembangunan benteng 

itu membutuhkan dana, material dan tenaga manusia yang sangat besar. 

Berdasarkan laporan Sevenhoven nomor: 27 tertanggal 12 Juni 1822 kepada 

Gubernur Jenderal Hindia Belanda, disebutkan bahwa besarnya kebutuhan untuk 

membangun benteng itu terdiri dari sembilan sampai 24 juta potong batu laut, 15 

juta bata kecil, 68 ribu batu lantai ukuran besar dan kecil, 184 ribu genting, dan 

250 ton kapur serta tiga puluh tunggu pencetak batu untuk waktu empat tahun. 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu: 

pertama, melaksanakan lelang, kedua, menyerahkan pengadaan semua kebutuhan 

kayu dan 350 orang kuli (total 600 orang kuli) kepada Sultan Palembang. Sisanya 

akan ditangani sendiri oleh pemerintah Belanda. Kendala-kendala yang dihadapi 


292 

dalam pembangunan benteng tersebut antara lain, tidak adanya tanah yang cocok 

untuk pembuatan batu bata dan genting di sekitar ibu kota Palembang. Selain itu, 

di sekitar ibu kota sulit diperoleh kayu bakar, kayu untuk bahan bangunan, dan 25 

ribu perahu untuk pembangunan selama empat tahun. Semua kebutuhan tersebut 

harus didatangkan dari daerah-daerah lain, sehingga dibutuhkan sarana angkutan 

dan tenaga kerja tambahan (kuli angkut, kuli tebang kayu, tukang kayu dan tukang 

batu). Total tenaga kerja yang dibutuhkan lebih dari seribu orang per hari, 

sedangkan jumlah matagawe di Kesultanan Palembang hanya sekitar delapan ribu 

orang. Penduduk Palembang hanya mampu bekerja di proyek umum selama tiga 

bulan dalam setahun, karena mereka juga harus melakukan kerja harian di 

gudang-gudang milik Belanda, membersihkan jalan dan keraton. Dengan 

demikian, pemerintah Belanda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

tenaga kuli sebagaimana yang diharapkan (ANRI, Besluit van Govenour Generaal, 

tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, Bundel Algemeen secretarie). 

Atas pertimbangan berbagai kesulitan yang akan dihadapi apabila proyek 

pembangunan benteng Frederik diteruskan, Sevenhoven menyatakan 

keberatannya kepada Gubernur Jenderal. Menurutnya, apabila pembangunan 

benteng itu dipaksakan, akan timbul gejolak di Kesultanan Palembang. Sebagai 

gantinya, Sevenhoven menyodorkan keraton Kuto Besak untuk dijadikan benteng. 

Pada waktu itu keraton telah dijadikan tempat untuk pasukan Belanda. Lebih 

lanjut Sevenhoven menyatakan bahwa keraton Kuto Besak sangat sesuai untuk 

dijadikan benteng yang mampu menampung 400 orang serdadu. Bangunan di 

bagian tengah keraton cocok dijadikan tempat tinggal Sevenhoven. Di dekat 

keraton cocok dibangun tempat beristirahat para perwira dan pejabat tinggi 

Belanda di Palembang (ANRI, Besluit van Govenour Generaal, tanggal 14 

Agustus 1822 Nomor: 11, Bundel Algemeen secretarie; Bataviaasch Courant, 

Sabtu, 4 Agustus 1821). Dilihat dari berbagai segi keraton, sangat memadai untuk 

dijadikan benteng. Di samping besar dan kokoh, keraton juga berada pada posisi 

yang sangat strategis. 

Pada mulanya Jenderal Mayor De Kock menyatakan persetujuannya atas 

rencana pembangunan benteng Frederik. Ia tidak memikirkan kesulitan-kesulitan 

yang akan timbul dalam pembangunan benteng itu, antara lain kebutuhan tenaga 


293 

kerja, material dan dana, sedangkan Keraton lamo (dekat keraton Kuto Besak) 

yang pada saat itu dihuni Sevenhoven kondisinya telah rapuh dan gelap. Kondisi 

itu juga membutuhkan penanganan segera. Sementara itu, banyak hal yang harus 

dilakukan guna membenahi keraton Kuto Besak. Berdasarkan hasil penelitian 

Kapten van der Wijck terhadap keraton Koto Besak (termaktub dalam memori 

pada 28 Juni 1822), dinyatakan bahwa sarana pertahanan keraton belum memadai 

untuk dijadikan benteng sebagai pengganti benteng Frederik. Akan tetapi, jika 

pembangunan benteng Frederik dilanjutkan akan terbentur dana yang sangat 

besar. Jalan yang terbaik adalah menggunakan salah satu bagian dari keraton 

sebagai benteng. Cara itu dinilai lebih hemat tenaga kerja, material dan biaya 

(ANRI, Missive van H.M. de Kock, tanggal 18 Juli 1822 nomor 19, Bundel 

Algemeen Secretarie). 

Berdasarkan paparan Sevenhoven yang menyeluruh tentang berbagai 

kemungkinan mewujudkan benteng dengan biaya serendah mungkin, ditopang 

pula dengan kondisi keraton Koto Besak sebagai satu-satunya bangunan yang 

paling kokoh dan terletak di lokasi yang sangat strategis, Panglima Angkatan 

Darat Letnan Jenderal de Kock mengubah pikirannya yang sebelumnya 

mendukung pembangunan benteng Frederik, menjadi menyetujui menjadikan 

keraton sebagai benteng. Selanjutnya, Gubernur Jenderal mengeluarkan 

keputusan tentang penetapan keraton Palembang sebagai benteng pertahanan. 

Tujuannya untuk melindungi para pejabat dan garnisun Belanda di Palembang 

dari serangan penduduk. Suatu kesalahan besar apabila residen dan para pegawai 

sipil tinggal di luar benteng. Untuk itu, Gubernur Jenderal memerintahkan 

Komisaris Palembang melaksanakan proyek tersebut bersama-sama dengan 

Kapten insinyur van der Wijck 206 . Dalam mewujudkan rencana tersebut, mereka 

juga meminta persetujuan dari Sultan Palembang. Setelah segala persiapan 

selesai, pembangunan segera dilaksanakan (ANRI, Besluit van Gouverneur 

Generaal, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, Bundel Algemeen Secretarie). 

206 Dipilihnya van der Wijck sebagai patner dalam proyek tersebut, karena di mata 

Sevenhoven, Van der Wijck adalah sosok yang berbakat, teliti, dan baik. Ia juga juga seorang 

mitra kerja yang menyenangkan dan telah lama tinggal di Palembang sehingga paham betul seluk 

beluk daerah tersebut (ANRI, Besluit van Governour Generaal, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 

10, Bundel Algemeen Secretarie). 

. 


294 

Sebagai residen Palembang, Sevenhoven tetap memilih untuk tinggal di 

luar keraton yaitu di keraton Kuto Lamo (sebelah keraton Kuto Besak), yang 

dihuninya sejak ia bertugas di Kesultanan Palembang. Tampaknya Van 

Sevenhoven berubah pikiran dari keinginan awal untuk menghuni keraton Kuto 

Besak, menjadi tetap mendiami tempat semula yaitu keraton Kuto Lamo. Hal itu 

dilakukan karena kondisi keamanan di Palembang saat itu cukup kondusif. Di 

samping itu, pengamanan kediamannya menjadi satu kesatuan dengan keraton 

Kuto Besak. Hal itu juga merujuk pada kebiasaan para residen Belanda di Pulau 

Jawa dan Makassar yang menetap di luar benteng. Menurut Sevenhoven, agar 

seorang residen dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hendaknya semua 

kebutuhan residen dipenuhi dengan baik khususnya tempat tinggal. Sebagai 

penguasa atas nama pemerintah Hindia Belanda di daerah, sudah selayaknya 

rumah residen berupa bangunan besar dengan pemandangan yang indah dan 

berada di lokasi strategis. Tempat yang paling pas untuk itu adalah keraton lamo 

yang berlokasi di sebelah keraton Kuto Besak. Pemandangannya sangat indah, 

yaitu Sungai Musi yang lebar, mampu dilayari oleh berbagai jenis kapal dan 

perahu dengan berbagai ukuran. Dalam pandangan Sevenhoven, kondisi seperti 

itu akan membuat seorang residen betah tinggal di tempat tersebut dan akan 

menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena setiap pemindahan 

seorang residen akan merugikan kepentingan pemerintah Belanda dan residen itu 

sendiri. Dibutuhkan waktu lama bagi seorang residen baru untuk mengenal 

medan tempatnya bertugas dan itu merupakan suatu pemborosan. Sementara itu, 

rumah yang dihuninya saat itu adalah keraton Kuto lamo yang kondisinya sudah 

sangat memprihatinkan. Untuk itu, di lokasi yang sama hendaknya dibangun 

rumah residen yang layak. Akhirnya, pemerintah Belanda sepakat untuk 

menghancurkan bangunan lama dan menggantinya dengan bangunan baru yang 

megah. Bangunan itu yang nantinya menjadi kantor dan rumah Residen Van 

Sevenhoven dan residen-residen setelahnya (ANRI, Besluit van Governour 

Generaal, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, Bundel Algemeen Secretarie). 

Pada perkembangannya pemerintah Belanda semakin banyak campur 

tangan dalam berbagai persoalan di Kesultanan Palembang. Hal itu tidak terlepas 

dari semakin maraknya pelanggaran dan perlawanan terhadap berbagai ketentuan 


295 

pemerintah di sejumlah daerah di Kesultanan Palembang. Menghadapi hal 

tersebut, Sultan tidak mampu berbuat banyak, karena tidak memiliki sarana dan 

prasarana. Menghadapi hal tersebut, pemerintah Belanda di Palembang 

memandang perlu untuk campur tangan langsung dalam pemerintahan khususnya 

di uluan 207 . Usaha tersebut sekaligus untuk meningkatkan pendapatan. 

Selanjutnya, Sevenhoven menyampaikan usul kepada pemerintah di Batavia agar 

diizinkan untuk terlibat lebih dalam di Palembang. Usul itu diterima di Batavia 

pada Juli 1822, atas dasar usul tersebut, pada 9 Oktober 1822 dibuat kontrak 

sementara dengan Sultan Najmuddin III, yang intinya memuat tentang 

ketidakmampuan Sultan menjalankan kontrak April 1821. Selanjutnya, pada Mei 

1823 Sevenhoven menyerahkan laporan yang memuat penilaian tentang 

pemerintahan dan pelaksanaan sistem baru di Kesultanan Palembang. Akhirnya, 

atas dasar kontrak 9 Oktober 1822, pemerintah Hindia Belanda pada 3 Juli 1823 

membuat kesepakatan dengan Sultan. Hasilnya pada 18 Agustus 1823 dibuat 

kontrak antara Sultan Najamudin III dan pemerintah kolonial Belanda. 

Kesepakatan itu disahkan pemerintah Hindia Belanda pada September 1823 208 . 

Dinyatakan bahwa, kekuasaan Sultan Palembang baik di bidang pemerintahan, 

keamanan, peradilan dan pajak dihapuskan. Sultan hanya berkuasa di bidang 

peradilan agama, yang menangani masalah perkawinan, perceraian dan waris. 

Pelaksanaan tugas tersebut diserahkan kepada seorang pangeran. Apabila suatu 

perkara penanganannya tidak dapat diselesaikan oleh pejabat yang bersangkutan, 

207 Menurut para pemimpin Belanda di Palembang (Sevenhoven, J.C. Reijns dan 

J. Kruseman), Sultan Najamuddin III adalah orang yang lemah, ia banyak dipengaruhi 

oleh golongan bangsawan bahkan dalam banyak hal Susuhunan Husin Dhiauddin lebih 

“menentukan” dari Sultan. Dalam pandangan para wakil pemrintah Belanda di 

Palembang, Sultan Najamuddin III tidak mampu memenuhi ketentuan Kontrak 1821, 

antara lain tentang memajukan perdagangan, memberantas perampokan dan 

perdaganan manusia, menghapuskan perdagangan budak (Kielstra, 1898: 100-103). 

Argumen yang dikemukakan oleh pihak Belanda sumir, karena dalam kondisi habis 

berperang dan baru kembali dari pembuangan, serta tidak memiliki kekayaan juga 

pengalaman memerintah bahkan di bawah kendali “penguasa” Belanda. Adalah sesuatu 

yang mustahil bagi Sultan Najamuddin III bebas bergerak untuk mewujudkan berbagai 

ketentuan yang menjeratnya. Dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukan terlihat 

hanya sebagai “alat” untuk mengesahkan berbagai “kebijakan” yang telah dan akan 

dilaksanakan atas kesultanan itu. 

208 Menurut Kielstra (1892: 104), kontrak itu disetujui pemerintah pusat pada 7 

Oktober 1823. 


296 

perkara tersebut diperbolehkan naik banding kepada Sultan. Di samping itu, 

Sultan akan memperoleh penghasilan berupa gaji bulanan sebesar 1000 dollar 

Spanyol, dengan kenaikan mencapai 500 dollar Spanyol. Para bangsawan juga 

akan mendapat tunjangan yang besarnya belum ditetapkan, akan disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan pemerintah Belanda pada waktu itu. Lebih lanjut 

disebutkan, bahwa Sultan diperbolehkan duduk dalam pengadilan sipil di bawah 

pejabat pemerintah Belanda (ANRI, Bundel Palembang No.3, No 11B, 23 Januari 

1823; No. 15 D VI; No. 4, 1971: 91, Veth, 1869: 655; Kielstra, 1892: 101-104). 

Inilah riwayat Kesultanan Palembang setelah perjalanan panjang selama 

sebelas tahun, sejak kemelut pertama dengan naiknya Pangeran Adipati 

menggantikan kakaknya Sultan Badaruddin II pada 1812. Keinginan untuk 

berkuasa kembali di kerajaan itu, membuat Sultan Najamuddin II dan puteranya 

memanfaatkan peluang melalui kontrak pertama dengan Belanda (April 1821). 

Hanya membutuhkan waktu dua tahun bagi Susuhunan dan Sultan untuk berkuasa 

di Kesultanan Palembang, mereka sudah harus kehilangan semua kekuasaan 

kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam. Dalam masa 

pemerintahan mereka yang singkat, keduanya cenderung hanya berkuasa sebagai 

simbol. Dengan demikian, jelaslah bahwa sesungguhnya keduanya tidak berkuasa 

sebagaimana penguasa yang memiliki otoritas di sebuah kerajaan setua dan 

sebesar Kesultanan Palembang. Dalam analisis ini, kembali dapat disimpulkan 

tesis yang dikemukan oleh Nategaal (1996) bahwa keinginan Susuhunan dan 

Sultan untuk menunggangi Belanda demi kepentingan mereka untuk berkuasa di 

Kesultanan Palembang. Faktanya yang terjadi justru merekalah yang ditunggangi 

sehingga semua kekuasaan yang mereka miliki satu persatu dilucuti. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas harian Kesultanan Palembang, 

pemerintah Belanda mengangkat Pangeran Kramajaya (menantu Sultan 

Badaruddin II) sebagai perdana menteri. Tugas itu mulai diembannya pada 5 

September 1823, setelah disumpah di hadapan Komisaris Sevenhoven di dalam 

keraton Palembang. Pelimpahan kekuasaan itu menuntut kemampuan untuk 

mengendalikan wilayah Kesultanan Palembang yang sangat luas. Tanpa 

pemerintahan yang kuat mustahil kekuasaan Belanda di daerah tersebut dapat 

berjalan dengan baik (ANRI, Bundel Palembang No. 15 D VII). Posisi Pangeran 


297 

Kramajaya hanyalah pegawai yang digaji. Pengangkatannya semata-mata untuk 

memudahkan pihak kolonial Belanda untuk mengendalikan penduduk Palembang 

yang masih bersifat primordial. 

Pascapenyerahan kekuasaan kepada pemerintah Belanda, berkembang 

berbagai wacana tentang masa depan Palembang. Salah satunya yang 

dikemukakan oleh Reynst dan Kruseman (pejabat semasa Komisaris van 

Sevenhoven). Keduanya berpendapat bahwa (dimuat dalam surat Reynst kepada 

Gubernur Jenderal pada 16 Oktober 1823 nomor 46) sebaiknya pemerintah 

Belanda tetap menggunakan penguasa pribumi (sultan dan beberapa orang 

pangeran) sebagai perantara dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu, perlu 

ada kesepakatan dengan Sultan untuk mengatur pemerintahan dan membatasi 

kekuasaannya. Strategi pemerintahan seperti itu dapat menekan biaya 

pelaksanaaan pemerintahan di daerah itu menjadi sekitar f 200-300 ribu per tahun 

dengan keuntungan tahunan mencapai f 4000. Hal itu bisa dicapai dengan catatan 

―gaji‖ (uang pengakuan) untuk Sultan dikurangi. Pemerintah Belanda mutlak 

merencanakan secara matang, 

sebelum melakukan perubahan besar atas 

Palembang yang terkenal subur dan padat penduduknya. Pemerintah Belanda di 

sana harus mendirikan sebuah benteng kecil tanpa armada laut, untuk 

memudahkan mengendalikan keamanan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah 

menggabungkan daerah Bengkulu yang berbatasan dengan Palembang, guna 

memudahkan mengamankan daerah tersebut. Mengingat sejarah panjang kawasan 

tersebut sebagai daerah yang senantiasa bergolak, dengan terjadinya perampokan, 

penjarahan, dan perdagangan manusia 209 . Akan tetapi usul-usul itu ditolak 

Gubernur Jenderal pada 14 November 1823. Menurut penguasa Belanda itu, 

program penghematan yang akan dijalankan di Palembang adalah mengurangi 

jumlah pasukan dan pangkalan armada, sedangkan untuk menambah pemasukan, 

langkah yang akan diambil adalah memberlakukan pajak atas tanah dan perluasan 

pertanian (ANRI, Bundel Palembang No. 70.3). 

209 Usul itu belum memungkinkan untuk diwujudkan karena asisten residen yang 

berkedudukan di Tebing Tinggi hanya memiliki kekuatan pasukan kecil. Akibatnya, tidak mampu 

menegakkan pemerintahan di daerah itu. Para pejabat pemerintah Belanda umumnya belum 

mengenal masyarakat yang sejak dahulu lebih berorientasi ke Bengkulu, mengingat jarak yang 

jauh lebih dekat ke Bengkulu dari pada ke Palembang (ANRI, Bundel Palembang No. 70.3; 

Kemp,1900: 435). 


298 

Kebijakan tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan pemerintahan 

Belanda di Palembang. Dengan mengurangi pasukan, mengingat kondisi sudah 

cukup aman, biaya untuk serdadu dapat ditekan. Begitu pula dengan pengurangan 

pangkalan armada, berarti biaya pengeluaran dapat diminimalisir. Sesuai saran 

Sevenhoven, di Palembang diberlakukan pajak atas tanah yang akan memberikan 

keuntungan yang berlipat ganda, mengingat tanah di Kesultanan Palembang 

sangat luas dan subur. Hal itu juga sangat menguntung jika pertanian diperluas. 

Setelah kekuasaan diserahkan, bagi Susuhunan dan Sultan bukan berarti 

masalah selesai. Keduanya berada pada posisi sulit. Di satu sisi mereka harus 

mematuhi ketentuan penyerahan kekuasaan kepada Belanda. Akan tetapi, di sisi 

lain, mereka tidak mampu menolak tuntutan para bangsawan yang tetap 

menginginkan diberlakukannya berbagai ketentuan penyerahan wajib (tenaga 

manusia dan bahan makanan) yang selama ini mereka terima dari penduduk. 

Selama ini kehidupan golongan bangsawan dipenuhi dengan berbagai kemudahan 

dalam hidup. Mereka sulit menerima perubahan-perubahan yang memaksa mereka 

untuk hidup seadanya tanpa berbagai ―hak istimewa‖ yang biasa mereka terima. 

Keinginan itu tidak mampu mereka wujudkan karena tidak memiliki lagi 

kekuasaan. Sultan dan Susuhunan tidak mempunyai kekuasaan lagi, mereka tidak 

lebih dari symbol yang menyatakan bahwa di Palembang masih ada sultan dan 

susuhunan. Semua kekuasaan sudah dikendalikan oleh pemerintah kolonial 

Belanda. Kekecewaan mereka menumpuk dan berujung pada keinginan untuk 

melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Wujudnya adalah pada 1823 Sultan 

Najamuddin III menyewa dua orang penghulu senilai dua ratus dollar Spanyol 

untuk membunuh Komisaris Van Sevenhoven, tetapi usaha itu tidak berhasil. P.P. 

Roorda van Eysinga (pejabat keamanan pemerintah Hindia Belanda di 

Palembang) berhasil menggagalkannya (Veth, 1869: 655). Usaha pembunuhan itu 

membuat hubungan antara Sultan dan residen menjadi terganggu. 

Di lain pihak, di berbagai daerah di uluan Palembang terjadi gangguan 

keamanan dalam berbagai bentuk, misalnya penyerangan dan perampokan yang 

dilakukan oleh orang-orang Pasemah. Pada waktu itu berkembang pula berita 


299 

tentang perlawanan yang menolak pungutan pajak tanah 210 . Penolakan terhadap 

pungutan pajak terjadi di daerah Lematang. Akibatnya, depati Muin sebagai 

penguasa di daerah itu pada April 1824 diganti dengan Pangeran Suradiwangsa. 

Pergantian itu terjadi karena depati Muin dianggap tidak mampu mengurus pajak 

di daerahnya. Daerah-daerah lain di uluan juga bergolak, antara lain di Ogan dan 

Rawas. Untuk itu, pada 17 Juni 1824 Residen Reyns Palembang mengutus 

Asisten Residen untuk uluan H. de Sturler dan Demang Astramenggala ke uluan 

(ANRI, Bundel Palembang No. 46.4; The Asiatic Journal, vol. 20, 1825: 96). 

Daerah Rawas selama kurun waktu 1823-1824 secara nyata menolak 

membayar pajak dengan melakukan berbagai kerusuhan. Pada 29 Juli 1824 Said 

(Sayid) Hamzah (orang Arab dari dusun Surolangun) bersama-sama dengan 

Abdulmanan dan Khatib Kedin berhasil mengajak penduduk untuk memberontak 

terhadap pemerintah kolonial Belanda. Menyikapi masalah tersebut, pemerintah 

Belanda sepakat untuk mengirimkan tujuh puluh orang serdadu pribumi di bawah 

pimpinan Pangeran Suradilaga dan Karanga (Rangga) Wirasentika ke Rawas pada 

4 Agustus 1824. Hal itu ditempuh setelah usaha mereka untuk membawa tokohtokoh 

pemberontak tersebut untuk diadili di ibu kota mengalami kegagalan, Di 

samping itu, dikirim pula pasukan, persenjataan 211 dan perbekalan serta sepuluh 

perahu di bawah komando Pangeran Puspadiraja dan Keranga Setawijaya (depati 

Rawas). Pasukan Pangeran Suradilaga juga membawa hadiah-hadiah berupa 

pakaian dan ikat kepala untuk dibagikan kepada para depati di sana. Tujuannya 

adalah untuk menarik simpati mereka dan bersedia mendukung pemerintah 

kolonial Belanda. Dalam menjalankan misinya, Pangeran Suradilaga juga 

menerapkan tradisi yang berlangsung semasa sultan-sultan Palembang melakukan 

210 Pemerintah Belanda menerapkan pajak tanah sebesar tiga gulden, pungutan pajak itu 

yang menjadi salah satu faktor penting mereka memberontak, sebagaimana dilansir oleh Singapore 

Chroniek (6 Januari 1825) (The Asiatic Journal, vol. 20, 1825: 96). 

211 Besluit No. 83, 27 Agustus 1824 memuat tentang persenjataan yang dibawa 

terdiri dari tiga senapan logam satu pon, tiga senapan moncong letus setengah pon, 150 

peluru satu pon, 150 peluru setengah pon, 200 pon mesiu artileri, dua periuk tembaga, 

dua lepel dengan penarik, enam tanduk mesiu, 2000 peluru senapan, 91 senapan, 100 

pon mesiu infanteri, 150 tumpuk kertas pola, 70 batu api. Residen juga memberikan 

pinjaman berupa satu kumparan logam seberat 221 pon, delapan senapan, empat 

senapan bermoncong besar. Residen menyewa 41 senapan dan senapan bermoncong 

lebar seharga f 2,5 (ANRI, Bundel Palembang No. 5.5). 


300 

kunjungan ke daerah uluan. Tradisi itu adalah dusun-dusun yang dilewati oleh 

pangeran itu ikut menyertakan penduduknya 212 guna memperkuat rombongan 

tersebut. Di samping itu, terlibat pula beberapa orang tokoh dari keraton, antara 

lain Pangeran Kramayudo, Raden Mohamad Said, Raden Sabudin, Demang 

Wiratama, Demang Walo Sentiko Adenan, Kiagus Kling bin Tanjung, Kiagus 

Kling, Pangelima Tama, Pangelima Dalam, dan Nahuda Kahar. Pemerintah 

Belanda juga meminta tambahan pasukan militer dari Pulau Bangka. (ANRI, 

Bundel Palembang No. 5.5; No. 4, 1971: 91-92). 

Dilihat dari persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, baik 

personil maupun peralatan persenjatan, dapat disimpulkan bahwa mereka 

menanggapi perlawanan dari penduduk uluan dengan serius. Pihak Belanda sudah 

banyak belajar dari pengalaman selama ini, bahwa sekecil apapun suatu 

pembangkangan harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan. Sebab penduduk 

Palembang terkenal militan dan dapat melakukan serangan secara tiba-tiba tanpa 

mereka mampu mempredikasikannya sebelumnya. 

Ekspedisi yang dipimpin Pangeran Suradilaga berhadapan dengan pasukan 

Rawas. Pertempuran terjadi di sana, yang sebagian besar melibatkan sesama 

penduduk Palembang. Dalam pertempuran itu, jumlah pemberontak Rawas jauh 

lebih besar dari yang diperkirakan semula. Akibatnya pasukan yang dipimpin 

Pangeran Suradilaga tidak mampu mengatasi keadaan dan terpaksa mundur ke ibu 

kota (ANRI, Bundel Palembang No. 5.5; No. 4, 1971: 91-92). Dengan demikian, 

penyerahan kekuasaan dari Sultan kepada pemerintah Belanda diikuti berbagai 

peraturan yang menekan penduduk, misalnya pajak. Yang menyebabkan 

penduduk uluan memberontak. 

6.2 Perlawanan Sultan Ahmad Najamuddin III 

Berbagai bentuk perlawanan di uluan, tidak dapat dilepaskan dari usaha Sultan 

Najamuddin III untuk mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah Belanda 

yang didukung oleh para ulama setempat. Sultan dan Susuhunan juga dihadapkan 

212 Delapan orang dari Bailangu, empat puluh orang dari Sekayu, delapan orang 

dari Sukarami, seratus orang dari Lawang Wetan, dan lima puluh orang dari Suka 

Punjung (ANRI, Bundel Palembang No. 5.5). 


301 

pada kekecewaan lain yaitu dikeluarkannya keputusan Komisaris Palembang pada 

26 Septermber 1824 No. 119. Dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa pasal 

46 Kontrak 28 April 1821 belum diputuskan secara khusus. Oleh karena itu, jatah 

garam untuk sultan dan susuhunan yang seharusnya sebanyak lima belas koyang, 

akan diberikan setengahnya (ANRI, Bundel Palembang No. 5.5). Keputusan 

tersebut membuat Sultan dan Susuhunan semakin menumpuk rasa kecewa 

terhadap pemerintah Belanda. Perasaan sakit hati itu berkembang menjadi 

keinginan untuk melepaskan diri. 

Rasa tidak puas yang menumpuk baik di ibu kota maupun di uluan, 

memberi peluang terwujud dalam bentuk rasa kekecawaan yang memuncak. 

Berita tentang kondisi uluan yang bergolak menyebar ke ibu kota Palembang 

pada akhir Oktober dan awal Nopember 1824. Menghadapi situasi itu Residen 

Reyns meminta klarifikasi kepada Sultan Najamuddin III dan Susuhunan Husin 

Dhiauddin. Ia menuntut agar sultan menghukum para penyebar isu yang tidak 

bertanggungjawab tersebut. Untuk itu, Sultan menyatakan kesanggupannya dalam 

dua kali kunjungannya menemui Residen (ANRI, Bundel Palembang No. 4, 1971: 

91-92; Bataviaasche Courant, 18 Desember 1824, No.51). 

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial 

Belanda di Palembang memiliki gambaran yang sama sekali berbeda tentang para 

pemimpin, rakyat dan alam Palembang. Mereka berpikir bahwa apabila ibukota 

Palembang telah berhasil dikuasai, akan dengan mudah menguasai daerah uluan 

Palembang. Ternyata perkiraan dalamtu pelaksanaannya jauh berbeda. Terbukti 

mereka dihadapkan pada berbagai perlawanan, termasuk perlawanan dari daerah 

Rawas dan Ogan. Di Ogan pemberontakan dikobarkan oleh para ulama. Mereka 

menolak membayar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda. 

Perlawanan itu dipadamkan dengan pengiriman beberapa pejabat Palembang 

untuk berunding dengan para depati di sana. Apabila tidak berhasil, pasukan 

penaklukan akan dikirimkan ke sana. Pengiriman eskpedisi militer keberbagai 

daerah di uluan, tidak membuat perlawanan itu mereda. Sebaliknya, perlawanan 

makin berkembang dan meluas ke daerah-daerah lain di Kesultanan Palembang. 

Satu hal yang sangat ditakutkan oleh pemerintah Belanda adalah bersatunya 

pasirah Bliti dan Klingi untuk melawan penguasa kolonial. Oleh karena itu, 


302 

mereka berusaha sungguh-sungguh agar hal itu tidak terjadi, dengan cara 

mencegah terjadinya perpindahan penduduk dari kedua wilayah tersebut. Bliti dan 

Klingi memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap Belanda. Penduduk 

setempat, sejak mundurnya Sultan Badaruddin II ke sana (1812). meneruskan 

perjuangan melawan Inggris dan Sultan Najamuddin II. Begitu pula enam tahun 

kemudian, ketika Muntinghe bersama pasukannya tetap di sana setelah menghalau 

pasukan Inggris. Kawasan tersebut menjadi pendukung setia Sultan Badaruddin II 

dan sangat gigih melawan pendudukan asing (ANRI, Bundel Palembang No. 47.6; 

No. 4, 1971: 93-94; Kielstra, 1892: 96). 

Situasi di ibu kota Palembang makin tegang. Untuk itu, pemerintah 

kolonial Belanda menyiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Langkah 

yang ditempuh adalah mengerahkan pasukan dari Muntok, dan mendatangkan 

kapal perang Dolphijn di bawah komando Kapten-Letnan Bloemendal. Kapal itu 

sudah berada di perairan Sungai Musi pada Nopember 213 , dan tetap di sana hingga 

Desember 1824, Akan tetapi, kehadiran kapal perang dan tambahan serdadu tidak 

membuat kondisi di ibukota menjadi kondusif, terbukti pada 21 November 1824, 

sebanyak 22 orang serdadu Belanda yang terdapat di garnisun diracun, tetapi 

berhasil diselamatkan. Residen mencurigai pelakunya adalah salah seorang 

pengawal Sultan Najamuddin III (ANRI, Bundel Palembang No. 5.5; No. 50.2; 

Bataviaasche Courant, 18 Desember 1824 nomor 51). 

Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, Residen mengirim 

beberapa orang utusan untuk menangkap pelaku. Akan tetapi, setibanya petugaspetugas 

tersebut di kediaman Sultan, mereka ditangkap dan dipenjarakan atas 

perintah Sultan. Sore 214 harinya, Susuhunan Husin Dhiauddin mengundang semua 

pejabat kesultanan yang ditempatkan di kantor residen. Sebagian besar pejabat 

tersebut memenuhi undangan itu, kecuali beberapa orang yang mendapat tugas 

dari residen. Setibanya para pejabat itu di rumah Susuhunan, ia memerintahkan 

213 Sumber arsip lainnya (ANRI, Bundel Palembang No. 5.5) menyebutkan 

bahwa kapal perang Dolphijn sudah ada di pelabuhan Palembang sejak Pebruari 1824. 

214 Sumber Bataviaasche Courant (18 Desember 1824, No. 51), menyebutkan 

hal itu terjadi pada siang hari. 


303 

untuk menangkap para pejabat tersebut 215 , bahkan salah satu dari pejabat yang 

terlibat dalam pertemuan tersebut diciderai karena berusaha melarikan diri. 

Menghadapi insiden itu, Residen Palembang menuntut Sultan Najamuddin III 

agar segera mengirimkan orang kepercayaannya untuk menghadap dirinya. Sultan 

tidak menggubris tuntutan tersebut, bahkan menahan pertugas yang membawa 

pesan dari Residen. Sultan memperingatkan Residen bahwa malam itu juga ia 

akan menyerang kediaman Residen (keraton Kuto Besak) (ANRI, Bundel 

Palembang No. 4, 1971: 92; Bataviaasche Courant, 18 Desember 1824, No.51) 

Menghadapi situasi seperti itu, Residen menyiagakan para serdadu 

angkatan darat dan laut serta armada. Pada 22 Nopember 1824, pukul 04.00 

setelah lonceng benteng berdentang, sebanyak tiga hingga empat ratus orang 

keluar dari rumah Sultan mendekati keraton. Dalam kegelapan malam pasukan 

Belanda mengenali suara Sultan yang memimpin penyerangan dan suara para 

serdadunya. Sambil meneriakkan Sabil Allah (berjuang demi Allah) pasukan 

Sultan maju menyerang pertahanan Belanda. Terjadi pertempuran selama hampir 

satu jam. Peperangan berakhir setelah pasukan sultan menarik diri. Pasukan 

Belanda tidak mengejar pasukan Sultan karena gelap. Pagi harinya ditemukan 

tujuh mayat pasukan sultan termasuk Pangeran Citrawijaya di keraton Kuto 

Besak. Akan tetapi, berita yang berkembang pada waktu itu adalah jumlah yang 

terbunuh mencapai dua puluh hingga tiga puluhan orang dari pihak sultan. 

Sedangkan dari pihak Belanda sebanyak dua puluh tiga orang serdadu yang 

terluka, termasuk dua orang yang kemudian meninggal 216 

(ANRI, Bundel 

Palembang No. 4, 1971: 92; Bataviaasche Courant, 18 Desember 1824 No. 51). 

Dua jam setelah pertempuran berakhir, para pejabat yang ditahan oleh 

Susuhunan diizinkan kembali ke keraton. Sebelum mereka kembali ke keraton, ia 

meminta kepada mereka untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama diri 

dan puteranya kepada Residen Palembang. Mereka berjanji akan menyerahkan 

215 Sumber Bataviaasche Courant ( 18 Desember 1824, No.51), menyebutkan 

bahwa penangkapan itu terjadi bukan atas perintah Susuhunan, tetapi atas perintah 

Sultan Najamuddin III. Hal itu diketahui oleh Residen pada 21.00. 

216 Serdadu Belanda yang terluka adalah Letnan-1 artileri Bastiaanze, letnan-2 infanteri 

Boelhouwer, penjabat wakil inspektur administrasi militer Schultze, letnan-2 angkatan laut W. 

Steffens, letnan-2 angkatan laut kolonial J. Steffens, Letnan Schrijner dan Bosman (Bataviaasche 

Courant, 18 Desember 1824, No. 51). 


304 

senjata yang dimilikinya kepada residen. (ANRI, Bundel Palembang No. 4, 1971: 

92-93; Bataviasche Courant, 18 Desember 1824 No, 51). 

Dari berbagai tindakan Sultan Najamuddin III, tampak bahwa Sultan telah 

melakukan kecerobohan dan kenekadan dalam serangan itu. Pada umumnya 

perlawanan yang dilakukan oleh para penguasa Kesultanan Palembang selalu 

dipersiapkan dengan matang. Tindakan yang ditempuh oleh Sultan menunjukkan 

bahwa ia melakukannya dengan keragu-raguan. Beberapa hari sebelum 

penyerangan itu terjadi, sudah menjadi rahasia umum bahwa Sultan akan 

melakukan penyerangan. Otomatis berita itu mendorong pihak Belanda 

mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang direncanakan tersebut, 

sedangkan Sultan hanya memiliki senjata berupa meriam-meriam yang hanya 

layak untuk tembakan penghormatan. Padahal jarak keraton dengan rumah Sultan 

hanya satu tembakan senapan. Artinya, apa yang terjadi di kedua lokasi tersebut 

akan dengan cepat diketahui oleh mereka masing-masing. Hanya dengan 

tembakan meriam-meriam dari benteng Residen ke rumah Sultan, kediaman 

Sultan dapat dengan mudah dihancurkan (Bataviasche Courant, 18 Desember 

1824 nomor 51). 

Selanjutnya Residen Reynst 217 memerintahkan Susuhunan dan Sultan 

untuk meninggalkan Palembang menuju Batavia. Keputusan itu disampaikan 

Reynst melalui Pangeran Bupati Panembahan, dan Pangeran Depati Muda 

Abdulrachman (dua saudara Susuhunan). Susuhunan menerima perintah itu. Ia 

dan empat belas orang lainnya (para istri, anak-anak dan pengiringnya) pada`24 

Nopember 1824 berlayar ke Batavia menumpang kapal layar Wilhelmina 218 

dengan pengawalan militer. Mereka tiba di Batavia pada 6 Desember 1824. 

Selama di Batavia mereka ditampung di balai kota. Berbeda dengan Susuhunan 

yang mematuhi perintah residen, Sultan Najamuddin III menolak keputusan 

tersebut. Sultan bersama para pengikutnya meninggalkan ibu kota Palembang 

217 Joan Cornelis Reynst sejak 1 Juli 1823 sudah menjabat sebagai ajun komisaris 

di Palembang. Selanjutnya ia menjadi residen Palembang sampai dengan 1826 

(Encyclopedi Netherlands Indie Jilid IV, 421). 

218 The Asiatic Journal (Vol.17, 1824: 361), menyebutkan bahwa Susuhunan 

bersama empat belas pengikutnya yang dirantai dibawa ke Batavia dengan kapal The 

Dolphin 


305 

mundur ke uluan. Pasukan Belanda mengerahkan semua kekuatan di bawah 

pimpinan Letnan Kolonel Van Castel guna mencegah Sultan mencapai Rawas. 

Pihak Belanda tidak menginginkan bergabungnya kekuatan Sultan dengan 

penduduk Rawas. Apabila hal terjadi kedudukan Belanda sangat berbahaya. 

Sementara itu, Susuhunan tidak lama hidup sebagai buangan di Batavia; ia jatuh 

sakit dan wafat di rumah salah seorang ulama pada 21 Pebruari 1825. Berita itu 

diketahui Residen Palembang berdasarkan surat sekretaris umum Bouguez kepada 

residen Palembang Nomor: 1, 28 Pebruari 1825 219 . Seluruh biaya pemakamannya 

ditanggung pemerintah Belanda, sedangkan para istri, anak-anak dan para 

pengikut almarhum Susuhunan serta semua hartanya yang tersisa dikirim ke 

Palembang (ANRI, Bundel Palembang No, 50.2; No. 4, 1971: 93; Bataviasch 

Courant, 18 Desember 1824 No. 51; Kielstra, 1892:107-108). Dengan demikian, 

sejak susuhunan wafat, tidak ada lagi keluarga dan pengikutnya yang tinggal di 

Batavia. 

Dari uluan, Sultan Najamuddin III mengobarkan perlawanan terhadap 

pemerintah Belanda. Sultan bergabung dengan perlawanan yang sudah 

berlangsung sebelumnya di Rawas, yang dipimpin oleh Said Hamzah. Setelah 

keberangkatan Sultan ke uluan dan susuhunan ke Batavia, harta kekayaan sultan 

dan pengikutnya dihancurkan begitu pula bangunan-bangunannya diratakan 

dengan tanah atau dibakar. Untuk meredam kekuatan Sultan, pemerintah Belanda 

memerintahkan Assisten Residen H. de Sturler membawa seratus orang serdadu 

ke uluan. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh Letnan Shrijner dan 

Kapten Lameer/Lemmers. Berdasarkan laporannya tertanggal 25 Desember 1824 

ke Batavia, dapat diketahui bahwa untuk menyukseskan misinya, H. de Sturler 

219 Berdasarkan sumber arsip lain dan koran, disebutkan bahwa Susuhunan wafat 25 

Pebruari 1825 (ANRI, Bundel Palembang No. 4, 1971: 93; Bataviasche Courant, 18 Desember 

1824 No. 51), sedangkan The Asiatic Journal (vol. 20, 1825) dan Kielstra (1892: 108) 

menyebutkan bahwa Susuhunan wafat pada 22 Pebruari 1825. Perbedaan tanggal wafatnya 

Susuhunan bisa jadi disebabkan berita yang diterima koran menyebutkan tersebut tanggal tersebut, 

begitu pula dengan sumber yang diterima oleh arsip Bundel No. 4 atau The Asiatic Journal. Akan 

tetapi peneliti berpatokan pada sumber arsip yang memuat hal tersebut berdasarkan surat sekretaris 

umum Bouguez kepada Residen Palembang Nomor: 1, 28 Pebruari 1825 (ANRI, Bundel 

Palembang No, 50.2) 


306 

menempuh berbagai cara, antara lain mengerahkan semua pancalang untuk 

memperlancar mobilitas di sungai dengan pasukan yang besar. Sturler juga 

memanfaatkan para bangsawan dan para depati di uluan untuk terlibat dalam 

ekspedisi itu. Bangsawan yang terlibat dalam ekspedisi adalah Pangeran Adipati 

Abdulrahman, Pangeran Suradilaga, Pangeran Purbayo, Demang Buncul, 

Tumenggung Kartanegara, Raden Muin dan Kranggaunut. Dari uluan yang 

terlibat adalah Pangeran Pulau Panggung. Sturler juga memerintahkan para 

pasirah dan proatin di uluan agar membujuk Sultan untuk menyerahkan diri 

kepada pemerintah Belanda. Cara lain yang ditempuhnya adalah menggunakan 

jasa mata-mata, contohnya memanfaatkan Raden Mohamad (cucu Pangeran 

Natadireja) sebagai mata-mata (ANRI, Bundel Palembang No.46.4; The Asiatic 

Journal, vol. 17, 1824; 361). 

Semuanya dikerahkan untuk menggagalkan perlawanan Sultan. Tampak 

bahwa pihak Belanda tidak mau mengambil resiko, jangan sampai perlawanan 

Sultan berlarut-larut dan mendapat dukungan besar dari penduduk uluan. Untuk 

itu, pihak Belanda menempuh berbagai cara agar secepatnya berhasil 

melumpuhkan perlawanan Sultan, termasuk menjalankan politik adu domba 

keluarga keraton dengan iming-iming harta dan jabatan jika berhasil menangkap 

Sultan. 

Pada saat ekspedisi dimulai, pasukan Sultan telah tiba di Pan Rejang 

bersama lima puluh orang pengikutnya. Dari sana Sultan bermaksud menuju 

Rawas dan Kikim. Sewaktu berada di Rawas, Sultan mendapat serangan dari 

pasukan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Suradilaga dan Kranggaunut. 

Dalam peperangan itu, Sultan berhasil memukul pasukan Palembang. Walaupun 

demikian, dengan adanya ekspedisi itu, kekuatan Sultan di Rawas semakin lemah 

(ANRI, Bundel Palembang No. 46.4). Selanjutnya, Sultan bergerak ke Kikim. Di 

sana ia mendapat banyak bantuan dari Demang Rema Bonjol (Pangeran Bajau). 

Di Kikim Sultan mendirikan kubu pertahanan. Setelah itu, ia bersama dengan 

Demang Rema Bonjol menghimpun dukungan dari orang-orang Pasemah dan 

penduduk setempat. Akan tetapi, selanjutnya orang-orang Pasemah menarik 

dukungan mereka terhadap Sultan dan membunuh Demang Rema Bonjol. 


307 

Peristiwa itu terjadi karena dihasut anggota pasukan Belanda (ANRI, Bundel 

Palembang No. 46.4; Woelders, 1975: 114-115). Betapa rapuh kekuatan yang 

dihimpun Sultan, sehingga Sultan sulit mengembangkan diri dan kondisi itu 

diperparah dengan tidak adanya dukungan sarana dan prasarana. Sultan cenderung 

hanya mengandalkan kesetiaan segelintir orang. 

Ekspedisi lain untuk mengejar Sultan adalah pasukan yang dipimpin oleh 

Pangeran Purbayou. Ia mendarat di Pelawe bersama 130 orang serdadu. Dari 

Pelawe Pangeran Purbayou mengirimkan utusan Si Blewak untuk menemui 

sultan. Sesampainya di sana Si Blewak ditahan oleh sultan selama beberapa 

waktu, tetapi kemudian dilepaskan. Berdasarkan informasi Si Blewak kepada 

Sturler, mereka dapat mengetahui kekuatan persenjataan, serdadu dan gerak 

mundur sultan menuju Bengkulu. Sementara itu, komandan militer Belanda di 

Palembang memberi instruksi kepada Sturler bahwa tujuan utama ekspedisi 

adalah menangkap Sultan dan memulihkan ketenangan di Rawas. Akan tetapi, 

Sturler mempunyai pendapat yang berbeda. Menurutnya, hal pertama yang harus 

dilakukan adalah menaklukkan Rawas. Setelah misi itu berhasil, langkah 

berikutnya adalah mengejar Sultan. Jika mereka lebih mengutamakan mengejar 

Sultan dengan meninggalkan musuh di belakang, bukan mustahil Sultan melalui 

pengikutnya memperkuat kedudukan di Rawas. Daerah itu akan tetap berada 

dalam kondisi darurat yang akan membahayakan kedudukan Belanda. Akan 

tetapi, sampai saat itu usaha mereka untuk menaklukkan Rawas belum juga 

berhasil (ANRI, Bundel Palembang No. 46.4). 

Pada awal Agustus 1825 Residen Reynst kembali mengirimkan pasukan ke 

uluan. Pengiriman pasukan kali itu membuat posisi Sultan makin terdesak. Ia 

tidak banyak mendapat dukungan dari penduduk uluan, bahkan sebagian besar 

meninggalkannya. Akibatnya, Sultan tidak mampu lagi meneruskan perlawanan 

dan menyerah 220 . Setelah Sultan ditangkap, pemerintah Belanda memutuskan 

untuk tidak lagi mengirimkan kesatuan militer ke uluan. Bagi mereka langkah 

terbaik adalah mendirikan pos-pos penjagaan yang akan memantau kondisi 

220 Berdasarkan surat Asisten Residen Donker (7 Oktober 1825 No. 289) kepada 

Residen Bengkulu, diketahui bahwa seluruh Palembang sudah tenang karena Sultan 

Najamuddin III telah tertangkap. Ia dan dua puluhan pengikutnya dikirim ke Batavia 

(ANRI, Bundel Palembang No. 44.4) 


308 

keamanan di sana. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan No. 140, 7 Oktober 

1825, Sultan bersama dengan empat belas tawanan lainnya dikirim ke Batavia 

menggunakan kapal perang Lijnx. Pengadilan Palembang telah memutuskan 

bahwa Sultan dijatuhi hukuman buang dan kerja paksa 221 . Ia harus diperlakukan 

sebagai raja tawanan, tidak boleh melakukan apapun dan berbicara dengan orang 

lain. Semua orang buangan dirantai termasuk saudara sultan. Pada November 

1825 Sultan Najamuddin III dikirim ke Banda. Di sana ia mendapat tunjangan 

sebesar f 30 per bulan. Akan tetapi, di sana ia dianggap membahayakan sehingga 

pada 1841 dipindahkan ke Manado sampai akhir hayatnya pada 1844 (ANRI, 

Bundel Palembang No.44.4; No. 62.2; No. 4, 1971: 93; Rahim, 1998: 82; 

Woelders, 1975:26). 

6.3 Keruntuhan Kesultanan Palembang 

Sejak Sultan Najamuddin III dibuang ke Banda, kedudukan Sultan berakhir. 

Selanjutnya, pemerintahan di Palembang hanya dipegang oleh seorang perdana 

menteri yang bertanggungjawab kepada residen. Pemerintah Belanda membuat 

kebijakan memberikan uang pensiun kepada sejumlah bangsawan, keturunan 

sultan-sultan Palembang. Para anggota kerabat sultan membentuk kelompok 

kerabat tersendiri, yang itu berkaitan dengan adat istiadat di Kesultanan 

Palembang. Pelan tetapi pasti, para keturunan sultan mengalami kemiskinan 

seiring berakhirnya Kesultanan Palembang. Harta kekayaan mereka secara 

bertahap semakin menipis, sedangkan uang pensiun yang diterima dari pemerintah 

Belanda tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kondisi itu 

menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan bangsawan, yang makin lama 

semakin meningkat dan berujung pada usaha untuk melepaskan diri dalam bentuk 

pemberontakan (Kielstra, 1892:105). 

Pemerintah Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan bentuk baru 

yang membuat rakyat Palembang merasa ―asing‖ dan tidak nyaman. Apalagi 

mereka dihadapkan pada berbagai pungutan atas tanah yang telah mereka huni 

221 Selain itu, sebanyak lima orang dikenakan hukuman mati, 34 orang dihukum 

seumur hidup (Woelders, 1975: 26). 


309 

dan garap dari nenek moyang mereka. Menurut mereka, semua tanah adalah milik 

sultan yang boleh dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan mereka sendiri. Jika 

mereka harus menyerahkan sesuatu kepada sultan, itu hanya berupa hasil bumi 

dan tenaga. Semua kewajiban rakyat kepada sultan dirasakan rakyat tidak 

memberatkan dan dikaitkan sebagai bakti terhadap ―junjungan‖ mereka yang 

berkedudukan di ibu kota kesultanan. Di kalangan rakyat Palembang berkembang 

rasa ―menolak‖ atas kehadiran ―orang-orang kafir” di wilayah mereka. Penolakan 

itu berubah menjadi aksi perlawanan di bawah para pemimpin tradisional (depati 

dan ulama) setempat terhadap pemerintah Belanda. Di kota Palembang, kelompok 

yang ingin kembali kepada kondisi lama jumlahnya cukup besar yang terdiri dari 

keturunan bangsawan. Pada mulanya mereka masih menduduki posisi penting 

dalam kehidupan sosial di pusat pemerintahah, namun posisi mereka semakin 

turun seiring kemiskinan yang melanda. Di bawah pimpinan Pangeran Bupati 

Panembahan dan adik Sultan Najamuddin III, bersama-sama dengan keluarga 

bangsawan lainnya menggalang kekuatan menolak pemerintahan Belanda. 

Mereka bermaksud mengembalikan kekuasaan lama. Akan tetapi, di mata 

pemerintah Belanda penolakan itu tidak akan berkembang, karena penduduk 

Palembang tidak memiliki dukungan dana atau kemampuan luar biasa untuk 

mewujudkannya (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2). Dengan demikian, usaha 

pemiskinan terhadap golongan bangsawan merupakan sarana efektif membuat 

mereka ―diam‖, sehingga usaha-usaha mereka untuk menggalang kekuatan tidak 

akan banyak membantu mereka untuk kembali kepada masa lalu. Kejayaan masa 

lalu hanya layak dikenang tanpa ―kemampuan‖ yang memadai untuk kembali ke 

masa itu. 

Menghadapi situasi yang ada, memaksa golongan itu untuk bertahan. 

Salah satunya dengan cara tetap ―memamerkan‖ sedikit kekayaan masa lalu 

dengan tetap mempertahankan budak dan anak semang 222 . Mereka hidup dalam 

sisa-sisa kebesaran masa lampau yang telah redup. Hal itu akan memicu 

terjadinya ledakan kekecewaan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bara itu 

222 Orang (satu keluarga yang terdiri orang dan anak-anak) yang tidak mampu 

membayar hutang. Mereka mengabdi pada orang tempat berhutang sampai lunas. 

Apabila ada yang bersedia membayar hutang mereka, berarti mereka berpindah tangan 

mengikuti orang yang membayar hutang tersebut (The Asiatic Journal Vol. 17, 1824: 34). 


310 

tumbuh mulai dari kalangan bangsawan dan menjalar ke rakyat. Penggabungan 

dua kubu itu akan memunculkan kekuatan baru untuk melawan Belanda. 

Sementara itu, kondisi di uluan berbeda dengan di ibu kota. Penduduk ibu kota 

tidak dapat bertani, sedangkan penduduk uluan sebagian besar hidup dari 

pertanian 223 , perkebunan serta hasil hutan (ANRI, Bundel Palembang No. 62.2). 

Akibatnya, kehidupan di uluan tidak merosot sebagaimana terjadi di ibu kota 

Palembang. 

Pemerintah Belanda selanjutnya menyederhanakan sistem pemerintahan di 

Palembang, melalui keputusan Komisaris Jenderal pada 16 Agustus 1826 dalam 

Lembaran Negara nomor 37. Pos-pos yang ada disederhanakan dengan cara 

mengbungkannya, dan mengurangi gaji pegawai, sehingga mampu melakukan 

penghematan sebesar f 26.942. Kebijakan itu diambil karena masih tingginya 

biaya dalam menjalankan roda pemerintahan di Palembang. Situasi itu membuat 

Muntinghe (Anggota Dewan Hindia) pada 1827 mengusulkan agar pemerintah 

Belanda mengangkat kembali sultan, yang akan menjadi perpanjangan tangan 

pemerintah Belanda. Sultan tersebut akan diikat dalam suatu kontrak yang 

didalamnya menyebutkan bahwa kopi dan lada harus diserahkan kepada 

pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Muntinghe berharap 

meniru sebagaimana dahulu diberlakukan oleh VOC. Usul itu ditolak oleh 

Sevenhoven dengan mengingatkan pemerintah Belanda akan kelicikan para 

bangsawan Palembang yang senantiasa ―berkhianat‖ terhadap Belanda. Ia juga 

memaparkan prospek masa depan yang akan diperoleh dari Palembang melalui 

pajak tanah dan pemasukan lainnya. Tampaknya pemerintah Belanda di 

Palembang cenderung menerima pendapat Sevenhoven daripada Muntinghe. 

Terbukti yang berlaku di Palembang adalah diteruskannya sistem pajak dan 

pemerintahan penduduk hanya diwakili oleh Perdana Menteri. 

223 Wilayah ibu kota Palembang sebagian besar terdiri dari dataran rendah 

(rawa) dan sungai-sungai, sehingga tidak cocok untuk pertanian. Apalagi sebagai 

keturunan bangsawan mereka tidak mampu bertani. 


311 

BAB 7 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan. 

Awal abad XIX Kesultanan Palembang memasuki era baru, yaitu naik tahtanya 

Sultan Ratu Mahmud Badaruddin II, dan terjadinya konflik berkepanjangan sejak 

1812. Kemelut itu berawal dari ekspedisi Inggris yang dengan mudah dapat 

menguasai Kesultanan Palembang. Peristiwa itu terjadi karena adanya 

―komitmen‖ antara Pangeran Adipati dan Kolonel Gillespie yang berfungsi 

sebagai panglima ekspedisi pada waktu itu. Hal itu dilakukan oleh Pangeran 

Adipati dalam rangka mewujudkan cita-citanya menduduki posisi puncak di 

kesultanan itu. Tanpa cara tersebut, hampir bisa dipastikan bahwa keinginannya 

untuk menduduki tahta di Kesultanan Palembang tidak akan terwujud. Sultan 

Badaruddin II yang menjadi penguasa di Palembang pada waktu itu terkenal 

sebagai sultan yang mendapatkan dukungan dan legitimasi dari para bangsawan 

Palembang. Apalagi sejak masa pemerintahan ayah mereka, berlanjut masa Sultan 

Badaruddin II secara politik dan ekonomi Kesultanan Palembang berada dalam 

kondisi stabil. Sultan Badarudin II bahkan berhasil menempatkan Palembang 

sebagai salah satu kerajaan penting di Nusantara. 

Dalam hirarkhi pemerintahan di Kesultanan Palembang, posisi Pangeran 

Adipati adalah sebagai penasehat dan pembantu sultan dalam menjalankan tugastugas 

pemerintahan. Pangeran Adipati juga berfungsi sebagai wali dari putera 

mahkota yaitu Pangeran Ratu. Ia bertugas menyiapkan Pangeran Ratu untuk 

menggantikan sultan apabila waktunya telah tiba. Dengan demikian, posisi 

Pangeran Adipati sangat strategis, ia merupakan orang kedua setelah sultan. 

Sebagai orang kedua, pada saat itu keberadaan Pangeran Adipati berada di bawah 

bayang-bayang Sultan Badaruddin II yang terkenal sebagai sultan yang 

berwibawa tinggi, kuat, dan cerdas. Keinginan itu terwujud dengan datangnya 

tawaran menduduki tahta dari Inggris. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya oleh Pangeran Adipati, dengan tidak melakukan perlawanan dan 

menyerahkan benteng Borang kepada pasukan ekspedisi Inggris. Keinginan ini 


312 

telah lama terpendam, karena pihak Belanda sejak awal pemerintahan Sultan 

Badaruddin II telah mencurigai Pangeran Adipati sebagai orang yang 

―membahayakan‖ karena gerak-geriknya pada waktu itu. Meskipun demikian, hal 

itu tidak muncul ke permukaan. Jadi, berdasarkan fakta yang ada dapat 

disimpulkan bahwa keinginan untuk menduduki tampuk pemerintahan di 

Kesultanan Palembang, sudah ada sejak Sultan Badaruddin II naik tahta. Silih 

gantinya kepemimpinan di suatu kerajaan, merupakan gambaran umum yang 

terjadi pada kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Hal itu dapat dirujuk pada 

pendapat Tarling (1994), bahwa kelembagaan pemerintahan di kerajaan-kerajaan 

Asia Tenggara awal abad XIX umumnya bersifat informal, tidak permanen, dan 

bersifat pribadi. Kondisi itu memberi peluang kepada golongan bangsawan atau 

elite lokal untuk senantiasa menggoyang dan menghancurkannya, baik dengan 

kekuatan sendiri atau menggunakan kekuatan pihak lain. Bentuk seperti inilah 

yang terjadi di Kesultanan Palembang, dengan menggunakan kekuatan militer 

Inggris, Pangeran Adipati menggapai impiannya berada ditampuk pemerintahan 

Kesultanan Palembang. 

Perubahan pemegang kekuasaan di Palembang, dikaitkan pula dengan 

mitos yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Mitos akan munculnya 

penguasa, yang bukan putera mahkota dan bukan pula putera bungsu. Pangeran 

Adipati memaknai mitos itu dengan adanya ―peluang‖ untuk mewujudkan 

impiannya. Sebagai orang kedua, ia merasa berhak menurunkan kakaknya dari 

singgasana kerajaan. Padahal, kalau diruntut maka Pangeran Aryo Kesumo juga 

mempunyai peluang. Sebab ia bukan anak tertua, dan bukan pula anak bungsu. 

Akan tetapi, Pangeran Aryo Kesumo tidak memaknai mitos itu sebagaimana 

Pangeran Adipati memaknainya. Dari segi kemampuan kepemimpinan, Pangeran 

Aryo Kesumo juga mempunyai kemampuan yang besar, terbukti sepanjang masa 

pemerintahan Sultan Najamuddin II, Sultan itu senantiasa ―bergantung‖ pada 

kebijakan-kebijakan Pangeran Aryo Kesumo. Dengan demikian, Pangeran Adipati 

sejak awal pemerintahan Sultan Badaruddin II atau malah jauh sebelumnya telah 

menginginkan jabatan tersebut. Mitos yang tidak jelas asal muasalnya tersebut, 

merupakan memori kolektif rakyat Palembang pada waktu itu, yang dapat dipakai 


313 

untuk melihat makna yang terkandung dari peristiwa pergantian kekuasaan di 

Kesultanan Palembang. 

Pergantian penguasa tersebut, menjadi awal konflik terbuka antara kedua 

bersaudara, yang terus berlangsung hingga keduanya wafat. Sejak saat itu 

Kesultanan Palembang kehilangan Pulau Bangka-Belitung, yang silih berganti 

diperebutkan dan diduduki oleh Inggris dan Belanda. Bangka menjadi faktor 

penting dalam konflik intern dalam tubuh Kesultanan Palembang, selain juga 

menjadi pemicu konflik antara Palembang dan Inggris-Belanda, serta antara 

Belanda dan Inggris. 

Keberhasilan Inggris memduduki Kesultanan Palembang, membawa 

mereka mendapatkan Pulau Bangka-Belitung dan pulau-plau di sekitarnya. Bagi 

Inggris (Raffles), sukses itu merupakan keberhasilan setelah berbagai cara untuk 

mendapatkan kawasan tersebut belum berhasil. Mulai dari pendekatan kepada 

Sultan Badaruddin II agar bersedia mengusir Belanda sebelum mereka menduduki 

Pulau Jawa, sampai ekspedisi pada April 1812. Sebab, siapa yang dapat 

menguasai Palembang khususnya Bangka, berarti ia menguasai penghasil timah 

utama dunia, lada dan komoditi lainnya dari Kesultanan Palembang. Kekayaan 

Palembang akan bahan tambang khususnya timah, juga ditopang lokasi yang 

sangat strategis yaitu berada pada jalur perdagangan dan pelayaran regional mau 

pun internasional. Pendudukan tersebut juga bermakna keuntungan lain bagi 

Inggris untuk mengontrol perairan antara daratan Palembang dan Pulau Bangka 

yang terkenal sebagai salah satu perairan ―gelap‖ tempat berkembangnya 

perdagangan ―liar‖ dan sarang bajak laut. 

Khusus penguasaan atas Pulau Bangka, berkaitan pula dengan penempatan 

pusat pemerintahan di Muntok Bangka. Pemusatan di Muntok juga berfungsi 

untuk pangkalan transit armada Inggris yang bertugas untuk menjamin 

pengamanan di kawasan itu. Pulau Bangka juga berhadapan langsung dengan 

perairan Laut Cina Selatan sebagai pelayaran internasional India-Cina lewat Selat 

Malaka, Tampaknya Inggris bermaksud mengamankan semua jalur pelayaran 

global tersebut, sehingga jalur pelayaran dan perdagangan wilayah barat 

Nusantara berada di bawah kendali Inggris, mulai dari Selat Malaka, Selat Bangka 

sampai Pulau Jawa. 


314 

Pendudukan selama empat tahun atas Bangka dirasakan oleh Inggris 

sebagai waktu yang sangat singkat. Sebagai konsekuensi dari Traktat London 

(1814), Inggris harus keluar dari Bangka. Dalam traktat ini, Bangka ditukar oleh 

Belanda dengan wilayah Chochin dan daerah-daerah di pantai Malabar. Raffles 

sebagai orang yang berperan besar dalam mendapatkan Bangka, menolak isi 

Traktat London yang mengharuskan Inggris mengembalikan Bangka kepada 

Belanda. Menurut pertimbangan Raffles, Bangka tidak sepadan dengan Chochin 

terutama karena produksi timah Bangka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

Inggris di Eropa tidak pernah melibatkan para pejabat kolonialnya, baik di India 

maupun Nusantara dalam memutuskan penyusunan Traktat London. Dalam 

pertimbangan para pejabat tinggi Inggris, Bangka lebih dilihat dari aspek 

geografinya yaitu sebagai bagian dari koloni Hindia Timur, sementara Chochin 

lebih dekat letaknya dari pusat jajahan Inggris di India. 

Perseteruan antara dua bersaudara (Badaruddin II dan Najamuddin II) 

selama masa pemerintahan Inggris di Palembang seolah ―reda‖, walaupun 

sesungguhnya permusuhan itu terus membekas di dada masing-masing. Dengan 

berakhirnya kekuasaan Inggris di daerah itu, perseteruan itu menampakkan 

―bentuknya‖. Kondisi itu diperparah karena selama masa pemerintahan Sultan 

Najamuddin II, banyak terjadi berbagai bentuk penindasan oleh golongan 

bangsawan kepada rakyat, antara lain ditetapkannya berbagai bentuk pungutan 

dan kerja wajib. Demikian pula di daerah perbatasan Bengkulu dan Lampung 

banyak terjadi perampokan, penjarahan dan perdagangan manusia. Di samping 

itu, dualisme kepemimpinan juga menyebabkan rakyat Palembang terbelah antara 

mendukung Sultan Badaruddin II dan Sultan Najamuddin II. Keadaan itu 

ditemukan oleh wakil-wakil pemerintah Belanda di Palembang. Oleh karena itu, 

pemerintah Belanda di Batavia mengutus Muntinghe untuk meredakan 

ketegangan dan menegakkan pemerintahan Belanda di Palembang. Muntinghe 

dianggap mampu menghadapi Palembang dan terutama Inggris karena 

pengalaman masa lalunya sebagai pembantu Raffles dalam memerintah Hindia 

Timur. Misi Muntinghe menyebabkan terjadi perubahan bentuk hubungan antara 

Sultan Najamuddin II dan Muntinghe dari sekutu menjadi seteru. Sebaliknya, 

seteru menjadi hubungan sekutu antara Sultan Badaruddin II dan Belanda. 


315 

Perubahan sekutu menjadi seteru antara Sultan Najamuddin II dan Belanda 

dimulai dari usaha Muntinghe untuk menertibkan keamanan dan membagi 

kekuasaan antara kedua bersaudara dan Belanda. Oleh karena Sultan Najamuddin 

II dinaikkan oleh Inggris, sedangkan Inggris selalu merongrong kekuasaan 

Belanda, langkah terbaik adalah membagi wilayah kekuasaan Palembang. 

Keputusan itu ditolak oleh Sultan Najamuddin II, sehingga memaksa dirinya 

meminta bantuan Inggris di Bengkulu. Eskpedisi pertama melewati jalur darat 

dari Bengkulu sampai ibu kota Palembang berhasil dilakukan oleh pasukan 

Inggris di bawah pimpinan Kapten Salmond pada 1818. Ekspedisi itu merupakan 

wujud dari dukungan Inggris kepada Sultan Najamuddin II yang diturunkan oleh 

Muntinghe. Menurut Raffles, Pulau Bangka diserahkan oleh Sultan Najamuddin II 

kepada Inggris, yang pada waktu itu Sultan Najamuddin II berstatus merdeka. 

Sesuai kontrak antara Najamuddin II dan Inggris pada 1812 dan 1813, disebutkan 

bahwa Inggris wajib melindungi Sultan Najamuddin II dari ancaman pihak mana 

pun. Keterlibatan Inggris di Palembang berdampak luas, yaitu terjadinya konflik 

terbuka antara Belanda dan Inggris baik di ibu kota Palembang maupun di uluan. 

Konflik itu melibatkan negara induk masing-masing dan perdamaian antarmereka 

baru dapat diwujudkan pada Januari 1819. 

Pembagian kekuasaan tersebut juga merupakan strategi berikutnya yang 

ditempuh oleh Sultan Badaruddin II yang mengubah seteru menjadi sekutu. Sultan 

Badaruddin II berprinsip, lebih baik mendapatkan sebagian kekuasaan di 

Kesultanan Palembang yang seharusnya menjadi miliknya sepenuhnya, daripada 

tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Kekuasaan itu akan dijadikan modal 

menata kekuasaannya kembali. Sementara itu, pihak Belanda juga menyadari 

bahwa selama pemerintahan Sultan Najamuddin II, daerah Palembang tidak 

pernah aman. Di daerah perbatasan Bengkulu dan Lampung sering terjadi 

kekacauan. Penduduk daerah uluan juga mengeluhkan makin banyak komoditas 

yang dikenakan ketentuan tiban-tukon dari sebelumnya dengan frekuensi yang 

lebih sering, sehingga rakyat uluan menderita. Pemerintah Belanda berusaha 

melupakan kesalahan-kesalahan Sultan Badaruddin II sebelas tahun lalu yang 

menyebabkan sebagian besar penghuni loji Belanda terbunuh. Pemerintah 


316 

Belanda banyak belajar bahwa ―lebih baik mendekati mantan musuh dari pada 

memelihara ‗boneka‘ Inggris‖. 

Persekutuan yang ditawarkan oleh Sultan Badaruddin II jelas terlihat 

hanya sebagai strategi. Peluang sultan untuk mempersiapkan diri terbuka dengan 

lamanya waktu yang digunakan oleh Muntinghe di uluan. Muntinghe melakukan 

berbagai cara untuk mengusir pasukan Inggris dari wilayah Palembang. Gerakan 

Sultan Badaruddin II semakin leluasa dengan dibuangnya Sultan Najamuddin II 

ke Batavia (Nopember 1818). Setelah menganggap persiapannya telah cukup, 

Sultan melancarkan serangan kepada pasukan Belanda yang tengah 

memindahkan peralatan dari keraton Kuto Lamo ke benteng yang tengah 

dibangun. Strategi dan persiapan Sultan tidak sia-sia karena berhasil 

memenangkan peperangan tersebut, begitu pula pada peperangan kedua pada 

Oktober 1819. 

Muntinghe adalah orang Belanda pertama yang melakukan penelitian di 

daerah uluan (Rawas, Muara Bliti, Rejang, Komering, dan Banyuasin). 

Berdasarkan penelitian tersebut, Muntinghe menyadari potensi alam (emas), 

perkebunan kopi dan lada di kawasan itu yang selama ini tidak diperhatikan. 

Muntinghe juga melihat potensi lain yaitu keuntungan dari pajak rumah tangga, 

yang dikenal dengan nama Uang Semuhan (Uang Saomahan) yang segera akan 

diterapkan di 500 dusun. Apalagi mereka juga masih dapat meperoleh keuntungan 

dari monopoli penjualan candu, cukai ekspor-impor, kayu manis, pala, cengkih, 

lilin. emas, besi, dan kain, serta penjualan garam. Hasil penelitian Muntinghe 

inilah yang dijadikan patokan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam 

menerapkan berbagai kebijakan selanjutnya di Kesultanan Palembang. 

Dua kali kekalahan melawan penduduk Palembang memaksa Belanda 

membuat strategi baru, yaitu mengubah status Sultan Najamuddin II dan putera 

mahkota (Pangeran Ratu Anom) dari orang-orang buangan menjadi sultan dan 

susuhunan yang akan memerintah Palembang, setelah dikalahkannya Sultan 

Badaruddin II. Suatu kebijakan baru dibuat demi memenangkan peperangan 

melawan Palembang. Pihak Sultan Najamuddin II pun melakukan hal yang sama. 

Ia melupakan perasaan terhina sebagai orang buangan dan menjadi penguasa 

kembali di Palembang atas ―kemurahan hati‖ Belanda. Sepanjang sejarah 


317 

hidupnya Najamuddin II berkali-kali naik dan turun tahta yang semuanya bukan 

atas usahanya sendiri, melainkan atas kehendak bangsa-bangsa asing yaitu Inggris 

dan Belanda. Bagi Kesultanan Palembang, selama seperempat pertama abad XIX, 

terjadi berbagai pergolakan yang melibatkan semua pihak dengan strateginya 

masing demi mencapai keinginan yaitu mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan 

adalah tujuan akhir dari semua permasalahan yang terjadi di Kesultanan 

Palembang, sehingga kerajaan besar itu dihapuskan. 

Berhubung semua kekuasaan itu atas ―pemberian‖ bangsa asing yang sangat 

ingin mengusai Kesultanan Palembang yang kaya tambang, dan hasil bumi 

lainnya, sehingga kekuasaan itu hanya sebagai lambang. Menyadari hal itu Sultan 

Najamuddin III berusaha melepaskan diri dengan sisa-sisa kemampuan yang ada, 

namun, hal itu tidak banyak berarti, sehingga dengan mudah dapat dihancurkan 

oleh Belanda. Perlawanan Sultan Najamuddin III dijadikan alasan oleh Belanda 

untuk menghapuskan Kesultanan Palembang pada 1825. 

Pelajaran yang dapat ditarik dari semua ini adalah keinginan untuk berkuasa, 

namun tidak dibarengi dengan kemampuan baik dibidang kepemimpinan mau pun 

ekonomi. Memaksa pihak yang berambisi (Pangeran Adipati) memanfaatkan 

peluang dengan hadirnya Inggris di kesultanan itu pada 1812. Kekuasaan yang 

diperolehnya harus dibayar mahal dengan lepasnya Pulau Bangka-Belitung dan 

sekitarnya kepada Inggris. Kondisi saling memanfaatkan kembali terjadi pada saat 

terjadinya kontrak antara Sultan Badaruddin II dan Mayor Robison (1813), juga 

pada ―pembagian kekuasaan‖ (1818) antara Belanda, Sultan Badaruddin II, dan 

Sultan Najamuddin II. Terakhir, saling menunggangi terjadi pada 1821 dengan 

ditandatanganinya kontrak April 1821 antara wakil pemerintah kolonial Belanda 

dan Susuhunan-Prabu Anom yang membawa Prabu Anom sebagai sultan 

Palembang. Pemerintahan yang rapuh dan lemah, berbanding terbalik dengan 

pemerintah kolonial Belanda yang telah berhasil memperkokoh kekuasaannya di 

kesultanan itu. Konsekuensinya adalah lepasnya kekuasaan dari Sultan 

Najamuddin III kepada Belanda dengan kontrak Agustus 1823. Keinginan 

―menunggangi‖ bangsa asing (Inggris dan Belanda), harus dibayar mahal dengan 

berbagai konsesi, sehingga yang terjadi sebaliknya yaitu penguasa dan rakyat 

Palembang tidak memiliki otoritas atas kekayaan negerinya sendiri. Apa yang 


318 

terjadi di Kesultanan Palembang, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Nagtegaal (1996) dalam bukunya Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies 

Company and The Northeast Coast of Java 1680-1743 . 

DAFTAR PUSTAKA 

1.Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

ANRI, Palembang Brieven 1798-1808, Bundel Palembang No.24. 

ANRI, Register van zodanige papieren die heden van hier per een expressie voor 

Batavia aan haar Hoog Edelheedens in alleen eerbied aangeboden werden. 

Bundel Palembang No.19. 

ANRI, Notulen uit de aparte briven van Palembang ontvangen in 1804 bij wegen 

van vervolg ged. 26 Oktober tot 30 November en 17 December 1804, Bundel 

Palembang No. 22.1. 

ANRI, Memorie van den Aftrende Eerste Resident Aartquim Palm Aan Zijn 

Gevolger den Dominicus Michel Barbier 17 September 1806, Bundel Palembang 

No. 38.1. 

ANRI, Surat Residen Palembang kepada Sekretaris Pemerintah, tanggal 30 Mei 

1814, Bundel Palembang No.22.5. 

ANRI, Surat Haji Ismail kepada Residen Palembang, tanggal 27 Rabiulakhir 1227, 

Bundel Palembang No.22.5. 

ANRI,Overzicht van het Verhandelde van de Kommisarisen Herman Werner 

Muntinghe in het Rijks van Palembang nopen deszelfs instellingen finantien 

vooruitzichten 1818-1819, Bundel Palembang No. 15.7 

ANRI, Besluit van Goveneur Generaal. Tanggal 23 April 1818 No. 3 Bundel 

Algemeene Secretarie 

ANRI, Contract met den gewezen Sulthan van Palembang, Mohd. Badaroedin d.d 

20 Juni 1818, Bundel Palembang No. 12 D II. 

ANRI, Rapport van Heer Mr. H.W. Hantings van den 31 October 1818, Bundel 

Palembang No. 66.1 


319 

ANRI, Overzicht van het Verhandelde van de Kommisarisen Herman Werner 



ANRI, Laporan tentang Penolakan pemerintah Inggris di Hindia Timur untuk 

menyerahkan Bangka kepada Belanda Januari-Pebruari 1819, Bundel Palembang 

No. 66.6 

ANRI, Missive van Smissaert, tanggal 11 Juni 1819 No. Litt.A, Bundel Algemeen 

Secretarie 

ANRI, Missive van Banca, tanggal 24 Juni 1819, Bundel Algemeen Secretarie 

ANRI, Dagverhall Wegens de Expeditie na Palembang 21 Juli 1819, Bundel 

Palembang No.66.10. 

ANRI, Besluit van Governeur Generaal, tanggal 30 Juli 1819 No. 1, Bundel 

Algemeen Secretarie. 

ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal, tanggal 5 Agustus 1819 No. 1, Bundel 

Algemeen Secretarie 

ANRI, Besluit van Gouverneurr Generaal, tanggal 14 Agustus 1819 No. 11, Bundel 




ANRI, Besluit van Gouvernor Generaal, tanggal 6 September 1819 No. 22 Bundel 


ANRI, Missive van Smissaert, tanggal 27 September 1819 No. 32 Bundel 

Algemeneen Secretarie. 

ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal, tanggal 20 Oktober 1819 No. 14 

Bundel Algemeneen Secretarie 

ANRI Extract uit het verbaal gehouden bij Generaal Majoor opperbevelhebber 

der Palembangsche expeditie en Kommisaris van het Gouvernement aldaar 1821, 

Bundel Palembang, No. 47.6. 

ANRI, Contract met Palembang 28 April 1821. Bundel Palembang No. 14 D IV. 

ANRI, Nota rapporten betreffende Palembang over 1811 tot 1821, Bundel 


ANRI, Register van Besluiten Januari – Juni 1822, No.1-54. Bundel Palembang 

No. 1.8. 


320 

ANRI, Register van Besluiten, tanggal 21 Juni 1822, No. 54, Bundel Algemeneen 

Secretarie. 

ANRI, Missive van H.M. de Kock, tanggal 18 Juli 1822 No. 10, Bundel Algemeen 

Secretarie. 

ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, 

Bundel Algemeen Secretarie 

ANRI, Contract met Palembang 13 Augustus 1823. Bundel Palembang No. 15 D 

V/16. 

ANRI, Besluit van Govenour Generaal, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, 

Bundel Algemeen secretarie. 


V/16. 

ANRI, Publikatie van den Sultan van Palembang, 18 Augustus 1823, Bundel 

Palembang No. 15 D VI 

ANRI, Noteren plan van Reijnst Kruseman 1823, Bundel Palembang No. 65.19. 

ANRI, Palembang Besluiten 1823, Bundel Palembang, No. 3. 

ANRI, Contract met Pangeran Kramajaya Perdana Menteri van Palembang, 5 

September 1823. Bundel Palembang No. 15 D VII. 

ANRI, Register van Besluiten Residen Reynst, Januari –September 1824 No.1 sd 

No 92, Bundel Algemeen Secretarie 


No 92, Bundel Palembang No.5.5. 

ANRI, Surat Asisten Residen Palembang H.de Sturler kepada Komisaris Jenderal, 

tanggal 24 Desember 1824 No. 1, Bundel Palembang No.46.4. 


tanggal 25 Desember 1824 No.2, Bundel Palembang No.46.4. 



Register van Besluiten 1824, Bundel Palembang No. 5.5 

ANRI, Surat Asisten Residen Palembang H.de Sturler kepada Kapten Komandan 

Pasukan Ekspedisi, tanggal 1 Januari 1825 No.4, Bundel Palembang No.46.4. 


tanggal 3 Januari 1825 No.4, Bundel Palembang No.46.4. 


321 

ANRI, Surat Residen Palembang J.O. Reynst kepada Asisten Residen Palembang, 

tanggal 7 Januari 1825 No,2, Bundel Palembang No. 46.4. 

ANRI, Surat Asisten Residen Donker kepada Residen Bengkulu, tanggal 7 

Oktober 1825 No. 289, Bundel Palembang No. 46.4. 

Gouvernements Besluiten over het jaar 1825, Bundel Palembang No. 50.2 

ANRI, Afgaande Brievenboek, Bundel Palembang No. 44.4 

ANRI, Memorie van den herr H.W. Muntinghe over het Bestuur van Palembang 

16 Februarie 1827, Bundel Palembang No. 70.3. 

ANRI, Verhaal van de politieke en militaire gebeurtenissen te Palembang 

gedurende 

1811, 1821 en eiland Banka door A. Meis, kapitein der arteleerie, 1840, Bundel 

Palembang No. 67. 

ANRI, Algemeen Verslag van den Staat der Residentie Palembang over het Jaare 

1839,1840 en 1841, Bundel Palembang No. 62.6 

ANRI, Algemeen Jaarlijksch Verslag der Residentir Palembang over den Jaare 

1844, Bundel Palembang No. 62.7 

PNRI, Oendang-Oendang Simboer Tjahaja 

2.Leksikografi 

Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda, 1973, 1839-1848, Jakarta. 

Laporan Politik Tahun 1837: 1971, Penerbitan Naskah Sumbar Sejarah ARNAS 

RI No.4, Jakarta, ANRI. 

Paulus,J., 1918, Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, ‗s Gravenhage, Martinus 

Nijhoff. 

Stibbe, D.G., 1932, Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel, ‗s 

Gravenhage, Martinus Nijhoff. 

Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, ‗s Gravenhage, Martinus Nijhoff, jilid IV 

Veth, P.J., 1869, Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch Indie, 

Amsterdam, P.N. van Kampen. 


322 

3.Koran 

Bataviaasche Courant, 26 Juni 1819, nomor 26 

Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821 

Bataviaasche Courant, Sabtu, 4 Agustus 1821 

Bataviaasche Courant, 18 Desember 1824 

Java Gouvernement Gazette, Sabtu, 2 Mei 1812. nomor 10 

Java Gouvernement Gazette, Sabtu, 30 Mei 1812 

Java Gouvernement Gazette, 18 Juni 1812, nomor 16 

Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812 

Java Gouvernement Gazette, 24 Oktober 1812, no. 35 

Syair Perang Muntinghe 

4. Buku 

Abdullah, Taufik., 1987, Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia, 

Jakarta, LP3ES. 

Ankersmit, F.R., 1987, Refleksi tentang sejarah, Pendapat-Pendapat Modern 

tentang Filsafat Sejarah (Denken over Geschiedenis, Een overzizicht van 

Moderne Geschiedfilosofische Opvattingen), Jakarta, Gramendia. 

________,1994, History and Tropology; The Rise and Fall of Metaphor, 

Berkeley, University of California Press. 

Antlov, Hans & Sven Cederrotl (penyunting), 2001, Kepemimpinan Jawa 

Perintah Halus, Perintah Otoriter, Jakarta:, Yayasan Obor Indonesia. 

Berg, L.W.C.,van den, 2010, Orang Arab di Nusantara, Jakarta, Komunitas 

Bambu. 

Bunzl, Martin, 1997, Real History : Reflections on Historical Practice, London 

and New York, Rouledge. 

Day, Clive, 1972, The Policy and Administration of the Dutch in Java, Kuala 

Lumpur, Oxford University Press. 


323 

Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992, Jakarta. 

Erman, Erwiza, 2009, Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap, Menguak 

Sejarah Timah Bangka-Belitung, Jakarta, Ombak. 

Faille, P. Roo de la, 1971, Dari Zaman Kesultanan Palembang, Jakarta, Bhratara. 

Furnivall, J.S., 2009, Hindia Belanda, Studi tentang ekonomi Majemuk 

(Netherlans India, a Study of Plural Economy), Jakarta, Freedom Institute. 

Graaf, De dan Th.G.Th. Pigeaud, 1985, Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, 

Peralihan dari Majapahit ke Mataram, Jakarta, Grafitipers. 

Gunawan, Restu, 2010, Gagalnya Sistem Kanal Pengendalian Banjir dari Masa 

ke Masa, Jakarta, Kompas. 

Hall, D.G.E., 1988, Sejarah Asia Tenggara, Surabaya. 

Hanifah, Abu, 1984, Undang-undang Simbur Cahaya, Jakarta: Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Heidhuis, Mary F. Somers, 2008, Timah Bangka dan Lada Mentok, Peran 

Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d 

Abad XX (Bangka Tin and Mentok Pepper), Jakarta, Yayasan Nabil. 

Ikram, Achadiati. 2004, Sejarah Palembang dan Sastranya, dalam Jati Diri yang 

terlupakan : Naskah-Naskah Palembang, Jakarta, Yayasan Naskah 

Nusantara. 

_______,2004, Catalogue of Palembang Manuscripts, Jakarta, Yayasan Naskah 

Nusantara in Collaboration with Tokyo University for Foreign Studies. 

Kartodirdjo, Sartono, 1992, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, 

Jakarta, Pt. Gramedia Pustaka Utama. 

Kaiser, F., 1857, De Britsche Heerschappij over Java en Onderhoorigheden 

(1811-1816), ‗s Gravenhage, Gebroeders Belinfante. 

Lapian, Adrian, B., 2008, Orang Laut Bajak Laut Raja Laut, Sejarah Laut 

Sulawesi abad XIX, Jakarta, Komunitas Bambu. 

Locher-Scholten, Elsbeth, 2008, Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial : 

Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme 

Belanda, penerjemah Noor Cholis, Jakarta, Banana, KITLV-Jakarta. 

Lemon, M.C., 2003, Philosophy of History: A Guide for Students, Routledge 

Taylor Francis Group, London and New York. 


324 

Leur, J.C. van, 1967, Indonesia Trade and society; Essays in Asian Society and 

Economic History. The Hague. 

Marihandono, Djoko, 2005, Sentralisasi Kekuasaan Pemerintah Herman Willem 

Daendels di Jawa 1908—1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte, 

Disertasi, Depok, FIB UI. 

Marsden, William, 1966, The History of Sumatra, Kuala Lumpur, Oxford 

University Prees. 

Masyhuri, 1983, Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 

1790-1825, Thesis yang belum diterbitkan, Fakultas Pascasarjana 

Bid.Studi Sejarah Universitas Indoensia. 

Moedjanto,G., 2001, Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan Jawa Tempo Dulu 

dalam Kepemimpinan Jawa : Pemerintahan Halus, Pemerintahan Otoriter, 

Antlov,Hans dan Sven Cederrotl, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 

Mosca, Gaetano, 1973, The Varying Structure of the Ruling Class, dalam Social 

Change Sources, Patterns, and Conseguences. Eva Etzioni-Halevy and 

Armitai Etzioni, New York, Basic Books,Inc. 

Nagtegaal, Luc, 1996, Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company 

and The Northeast Coast of Java 1680-1743, Leiden, KITLV Press) 

Notosusanto, Nugroho, Masalah Penelitian Sejarah Komtemporer (Suatu 

Pengalaman), Jakarta, Yayasan Idayu, 1978. 

Pareto,Vilfredo, 1973, The Circulation of Elites, dalam Social Change Sources, 

Patterns, and Conseguences. Eva Etzioni-Halevy and Armitai Etzioni, 

New York: Basic Books,Inc. 

Peeters, Jeroen, 1997, Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 

1821-1942, Jakarta, Seri INIS XXXI. 

Pemerintah Propinsi Daerah TK. I Sumatera Selatan, 1984, Sejarah Perjuangan 

Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang 

Rahim, Rusli, 1991, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi tentang 

Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang, Jakarta: 

Logos. 

Ras, H.J., Ras, H.J., 1990, Tradisi Jawa Mengenai Masuknya Islam di Indonesia 

dalam Beberapa Kajian Indonesia dan Islam, Jakarta: W.A.I. Stokhof, 

1990. 

Reid, Anthony, 2004, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Jakarta, LP3ES. 


325 

Ricklefs,M.C., 2005, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta, Serambi. 

Selosoemardjan, 1962, Social changes in Jogyakarta, New York, Ithaca. 

Sevenhoven,J.L.van, 1971, Lukisan Tentang Ibukota Palembang, (Terjemahan 

Beschrijving van de Hooodplaats van Palembangsche ), Jakarta, Bhrata. 

Stapel,F.W., 1940, Geschiedenis van Nederlandsch Indie, vijfde deel, Amsterdam, 

Joost van den Vonde. 

Sturler, W.L. de. Proeve Eener Beschrijving van Gebied van Palembang, 

Groningen, 1843. 

________, 1855, Bijdrage tot de Kennis en Rigtige Beoordeling van de 

Zedelijken, Maatschappelijken en Staatkundige Toestand van het 

Palembangsche Gebied, Groningen. 

Tarling, Nicholas, 1994, The Cambridge History of Southeast Asia, The 

nineteenth and twentieth centuries, Volume two, Singapore, Cambridge 

University Press. 

Thorn, William, 2004, The Conquest of Java, Singapore, Periplus. 

Woelders,M.O., 1975, Het Sultanaat Palembang 1811-1825, Leiden: VKI Publ. 

No.72. 

Varma, SP., 2003, Teori Politik Modern (Terjemahan Modern Plitical Theory), 

Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. 

Yusuf, Jumsari, et all, Antologi Syair Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama, 

Jakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen. Kebudayaan 

Dep. P&K. 

Zet, Mestika, 2003, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, 

Jakarta LP3ES. 

V. Majalah. 

ANKL, 1819, House of Lords The Seasonal Papers 1801-1833, vol. 19. 



Bastin, John A., 1953, Palembang in 1811 and 1812, Bijdrage van Koloniaal 

Instituut, Jilid 109. 


326 

_______, 1954, Palembang in 1811 and 1812, Bijdrage van Koloniaal 

Instituut,Jilid 110. 

Baud, J.C., 1853, Palembang in 1811 en 1812, Bijdrage van Koloniaal 

Instituut,Jilid I. 

Bijdrage tot de akennis der Geschiedenis van de Residentie Palembang, 1877, 

TNI, Jilid I. 

Bleeker, P., 1850, Bijdrage tot de Kennis van de Statistiek der Bevolking van de 

Eilanden Banka en Billiton, Indisch Archief Tijdschrift, Jilid III. 

Brauw, C.A.de., 1855, Iets Betreffende de Verhouding der Pasemah-Landen tot de 

Sulthan Van Palembang. TBG, Jilid IV. 

Clercq. F.S.A.de, 1895, Bijdrage tot de Geschidenis van Ieland Bangka, Bijdrage 

van Koloniaal Instituut, Jilid XLV. 

Een ander over de Bevolking van Banka, Hare Bestaansvoorwaarden en 

Verplichtingen, 1914, Tijdschrift voor Binnenlandsch Bestuur, Jilid 47. 

Eene Bijdrage tot de Geschidenis van Java’s Verovering in 1811, 1895, BKI. 

Gersen, G.H. 1876, Oendang-Oendang of Verzameling van Voorschriften in de 

Lematang Oeloe en Ilir en de Pasemanlanden, TBG, Jilid XX. 

Gravesande, F.J.B. Storm van ‗s, 1856, De Stad Palembang, TBG, Jilid V. 

Hoek, I.H.J., 1862, Het Herstel van het Nederlandsch Gezag op Java en 

Onderhoorigheden 1816-1819, ‗s Gravenhage, De Gebroeders van Cleff. 

Kemp, P.H, van der, 1898, Geschiedenis van Een Engelschen Raid of Hollandsch 

Groudgebeid, de Gids, Jilid I. 

________, 1900, Palembang en Banka in 1816 – 1820, Bijdrage van Koloniaal 

Instituut, Jilid LI. 

Kielstra,E.B., 1892, De Ondergang Van Het Palembangsche Rijk, de Gids, 1892. 

Korten Schets van Het Eiland Banka, 1846,Tijdschrift voor Nederlandsch 

Indië,Jld IV. 

Kuntowijoyo, Penjelasan Sejaah (Historical Explanation), Yogyakarta: Tiara 

Wacana. 

Lady Raffles, 1835, Memoirs of the Public Services of Sir T.S. Raffles, his widow. 

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, 1894, BKI. 

Oorspronkelijke Munten Uit Palembang, 1859, TBG, Jilid IV. 


327 

Schetsen van Palembang, 1848, Tijdschrift voor Neerlandsch Indie, Jilid III, dan 

VIII. 

The Asiatic Journal and monthly register for British India and its dependencies, 

1819, volume 7. 


Pebruari 1819, volume 7. 

The Asiatic Journal and monthly register for British India, Agustus 1820, volume 

10. 

The Asiatic Journal and monthly register for British India, September 1820, 

volume 10. 

The Asiatic Journal and monthly register for British India, 1825, volume 20. 

Visser, H., 1883, Iets Over het Landschap de Pasemah Oeloe Manna en 

Heerschappij door britsche T.S. Raffles, TBG, Jilid XXVIII. 

Waey, H., van, 1875, Palembang 1809-1819, Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 

I. 

Woelders,M.C., 1975, Het Sultanaat Palembang 1811-1825, Leiden, B.V. de 

Nederlansche Boek-en Steendrukkerij v/h H.L. Smits ‘Gravenhage 


328 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 


329 

Lampiran 2. 


330 

Lampiran 3. 


331 

Lampiran 4 


332 

Lampiran 5 


333 

DAFTAR PUSTAKA 

1.Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 

ANRI, Palembang Brieven 1798-1808, Bundel Palembang No.24. 

ANRI, Register van zodanige papieren die heden van hier per een expressie voor 

Batavia aan haar Hoog Edelheedens in alleen eerbied aangeboden werden. 

Bundel Palembang No.19. 

ANRI, Notulen uit de aparte briven van Palembang ontvangen in 1804 bij wegen 

van vervolg ged. 26 Oktober tot 30 November en 17 December 1804, Bundel 

Palembang No. 22.1. 

ANRI, Memorie van den Aftrende Eerste Resident Aartquim Palm Aan Zijn 

Gevolger den Dominicus Michel Barbier 17 September 1806, Bundel Palembang 

No. 38.1. 

ANRI, Surat Residen Palembang kepada Sekretaris Pemerintah, tanggal 30 Mei 

1814, Bundel Palembang No.22.5. 

ANRI, Surat Haji Ismail kepada Residen Palembang, tanggal 27 Rabiulakhir 1227, 

Bundel Palembang No.22.5. 

ANRI,Overzicht van het Verhandelde van de Kommisarisen Herman Werner 



ANRI, Besluit van Goveneur Generaal. Tanggal 23 April 1818 No. 3 Bundel 

Algemeene Secretarie 

ANRI, Contract met den gewezen Sulthan van Palembang, Mohd. Badaroedin d.d 

20 Juni 1818, Bundel Palembang No. 12 D II. 

ANRI, Rapport van Heer Mr. H.W. Hantings van den 31 October 1818, Bundel 


ANRI, Overzicht van het Verhandelde van de Kommisarisen Herman Werner 



ANRI, Laporan tentang Penolakan pemerintah Inggris di Hindia Timur untuk 

menyerahkan Bangka kepada Belanda Januari-Pebruari 1819, Bundel Palembang 

No. 66.6 


334 

ANRI, Missive van Smissaert, tanggal 11 Juni 1819 No. Litt.A, Bundel Algemeen 

Secretarie 

ANRI, Missive van Banca, tanggal 24 Juni 1819, Bundel Algemeen Secretarie 

ANRI, Dagverhall Wegens de Expeditie na Palembang 21 Juli 1819, Bundel 

Palembang No.66.10. 

ANRI, Besluit van Governeur Generaal, tanggal 30 Juli 1819 No. 1, Bundel 


ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal, tanggal 5 Agustus 1819 No. 1, Bundel 






ANRI, Besluit van Gouvernor Generaal, tanggal 6 September 1819 No. 22 Bundel 


ANRI, Missive van Smissaert, tanggal 27 September 1819 No. 32 Bundel 

Algemeneen Secretarie. 

ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal, tanggal 20 Oktober 1819 No. 14 

Bundel Algemeneen Secretarie 

ANRI Extract uit het verbaal gehouden bij Generaal Majoor opperbevelhebber 

der Palembangsche expeditie en Kommisaris van het Gouvernement aldaar 1821, 

Bundel Palembang, No. 47.6. 

ANRI, Contract met Palembang 28 April 1821. Bundel Palembang No. 14 D IV. 

ANRI, Nota rapporten betreffende Palembang over 1811 tot 1821, Bundel 


ANRI, Register van Besluiten Januari – Juni 1822, No.1-54. Bundel Palembang 

No. 1.8. 

ANRI, Register van Besluiten, tanggal 21 Juni 1822, No. 54, Bundel Algemeneen 

Secretarie. 

ANRI, Missive van H.M. de Kock, tanggal 18 Juli 1822 No. 10, Bundel Algemeen 

Secretarie. 

ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal, tanggal 21 Agustus 1822 nomor 10, 

Bundel Algemeen Secretarie 


335 


V/16. 

ANRI, Besluit van Govenour Generaal, tanggal 14 Agustus 1822 Nomor: 11, 

Bundel Algemeen secretarie. 


V/16. 

ANRI, Publikatie van den Sultan van Palembang, 18 Augustus 1823, Bundel 

Palembang No. 15 D VI 

ANRI, Noteren plan van Reijnst Kruseman 1823, Bundel Palembang No. 65.19. 

ANRI, Palembang Besluiten 1823, Bundel Palembang, No. 3. 

ANRI, Contract met Pangeran Kramajaya Perdana Menteri van Palembang, 5 

September 1823. Bundel Palembang No. 15 D VII. 


No 92, Bundel Algemeen Secretarie 


No 92, Bundel Palembang No.5.5. 


tanggal 24 Desember 1824 No. 1, Bundel Palembang No.46.4. 





Register van Besluiten 1824, Bundel Palembang No. 5.5 

ANRI, Surat Asisten Residen Palembang H.de Sturler kepada Kapten Komandan 

Pasukan Ekspedisi, tanggal 1 Januari 1825 No.4, Bundel Palembang No.46.4. 


tanggal 3 Januari 1825 No.4, Bundel Palembang No.46.4. 

ANRI, Surat Residen Palembang J.O. Reynst kepada Asisten Residen Palembang, 

tanggal 7 Januari 1825 No,2, Bundel Palembang No. 46.4. 

ANRI, Surat Asisten Residen Donker kepada Residen Bengkulu, tanggal 7 

Oktober 1825 No. 289, Bundel Palembang No. 46.4. 


336 

Gouvernements Besluiten over het jaar 1825, Bundel Palembang No. 50.2 

ANRI, Afgaande Brievenboek, Bundel Palembang No. 44.4 

ANRI, Memorie van den herr H.W. Muntinghe over het Bestuur van Palembang 

16 Februarie 1827, Bundel Palembang No. 70.3. 

ANRI, Verhaal van de politieke en militaire gebeurtenissen te Palembang 

gedurende 

1811, 1821 en eiland Banka door A. Meis, kapitein der arteleerie, 1840, Bundel 

Palembang No. 67. 

ANRI, Algemeen Verslag van den Staat der Residentie Palembang over het Jaare 

1839,1840 en 1841, Bundel Palembang No. 62.6 

ANRI, Algemeen Jaarlijksch Verslag der Residentir Palembang over den Jaare 

1844, Bundel Palembang No. 62.7 

PNRI, Oendang-Oendang Simboer Tjahaja 

2.Leksikografi 

Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda, 1973, 1839-1848, Jakarta. 

Laporan Politik Tahun 1837: 1971, Penerbitan Naskah Sumbar Sejarah ARNAS 

RI No.4, Jakarta, ANRI. 

Paulus,J., 1918, Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, ‗s Gravenhage, Martinus 

Nijhoff. 

Stibbe, D.G., 1932, Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel, ‗s 

Gravenhage, Martinus Nijhoff. 

Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, ‗s Gravenhage, Martinus Nijhoff, jilid IV 

Veth, P.J., 1869, Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch Indie, 

Amsterdam, P.N. van Kampen. 

3.Koran 

Bataviaasche Courant, 26 Juni 1819, nomor 26 

Bataviaasche Courant, 11 Juli 1821 


337 

Bataviaasche Courant, Sabtu, 4 Agustus 1821 

Bataviaasche Courant, 18 Desember 1824 

Java Gouvernement Gazette, Sabtu, 2 Mei 1812. nomor 10 

Java Gouvernement Gazette, Sabtu, 30 Mei 1812 

Java Gouvernement Gazette, 18 Juni 1812, nomor 16 

Java Gouvernement Gazette, 4 Juli 1812 

Java Gouvernement Gazette, 24 Oktober 1812, no. 35 

Syair Perang Muntinghe 

4. Buku 

Abdullah, Taufik., 1987, Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia, 

Jakarta, LP3ES. 

Ankersmit, F.R., 1987, Refleksi tentang sejarah, Pendapat-Pendapat Modern 

tentang Filsafat Sejarah (Denken over Geschiedenis, Een overzizicht van 

Moderne Geschiedfilosofische Opvattingen), Jakarta, Gramendia. 

________,1994, History and Tropology; The Rise and Fall of Metaphor, 

Berkeley, University of California Press. 

Antlov, Hans & Sven Cederrotl (penyunting), 2001, Kepemimpinan Jawa 

Perintah Halus, Perintah Otoriter, Jakarta:, Yayasan Obor Indonesia. 

Berg, L.W.C.,van den, 2010, Orang Arab di Nusantara, Jakarta, Komunitas 

Bambu. 

Bunzl, Martin, 1997, Real History : Reflections on Historical Practice, London 

and New York, Rouledge. 

Day, Clive, 1972, The Policy and Administration of the Dutch in Java, Kuala 

Lumpur, Oxford University Press. 

Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992, Jakarta. 

Erman, Erwiza, 2009, Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap, Menguak 

Sejarah Timah Bangka-Belitung, Jakarta, Ombak. 

Faille, P. Roo de la, 1971, Dari Zaman Kesultanan Palembang, Jakarta, Bhratara. 


338 

Furnivall, J.S., 2009, Hindia Belanda, Studi tentang ekonomi Majemuk 

(Netherlans India, a Study of Plural Economy), Jakarta, Freedom Institute. 

Graaf, De dan Th.G.Th. Pigeaud, 1985, Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, 

Peralihan dari Majapahit ke Mataram, Jakarta, Grafitipers. 

Gunawan, Restu, 2010, Gagalnya Sistem Kanal Pengendalian Banjir dari Masa 

ke Masa, Jakarta, Kompas. 

Hall, D.G.E., 1988, Sejarah Asia Tenggara, Surabaya. 

Hanifah, Abu, 1984, Undang-undang Simbur Cahaya, Jakarta: Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Heidhuis, Mary F. Somers, 2008, Timah Bangka dan Lada Mentok, Peran 

Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d 

Abad XX (Bangka Tin and Mentok Pepper), Jakarta, Yayasan Nabil. 

Ikram, Achadiati. 2004, Sejarah Palembang dan Sastranya, dalam Jati Diri yang 

terlupakan : Naskah-Naskah Palembang, Jakarta, Yayasan Naskah 

Nusantara. 

_______,2004, Catalogue of Palembang Manuscripts, Jakarta, Yayasan Naskah 

Nusantara in Collaboration with Tokyo University for Foreign Studies. 

Kartodirdjo, Sartono, 1992, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, 

Jakarta, Pt. Gramedia Pustaka Utama. 

Kaiser, F., 1857, De Britsche Heerschappij over Java en Onderhoorigheden 

(1811-1816), ‗s Gravenhage, Gebroeders Belinfante. 

Lapian, Adrian, B., 2008, Orang Laut Bajak Laut Raja Laut, Sejarah Laut 

Sulawesi abad XIX, Jakarta, Komunitas Bambu. 

Locher-Scholten, Elsbeth, 2008, Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial : 

Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme 

Belanda, penerjemah Noor Cholis, Jakarta, Banana, KITLV-Jakarta. 

Lemon, M.C., 2003, Philosophy of History: A Guide for Students, Routledge 

Taylor Francis Group, London and New York. 

Leur, J.C. van, 1967, Indonesia Trade and society; Essays in Asian Society and 

Economic History. The Hague. 

Marihandono, Djoko, 2005, Sentralisasi Kekuasaan Pemerintah Herman Willem 

Daendels di Jawa 1908—1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte, 

Disertasi, Depok, FIB UI. 


339 

Marsden, William, 1966, The History of Sumatra, Kuala Lumpur, Oxford 

University Prees. 

Masyhuri, 1983, Perdagangan Lada dan Perubahan Sosial Ekonomi di Palembang 

1790-1825, Thesis yang belum diterbitkan, Fakultas Pascasarjana 

Bid.Studi Sejarah Universitas Indoensia. 

Moedjanto,G., 2001, Konsep Kepemimpinan dan Kekuasaan Jawa Tempo Dulu 

dalam Kepemimpinan Jawa : Pemerintahan Halus, Pemerintahan Otoriter, 

Antlov,Hans dan Sven Cederrotl, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 

Mosca, Gaetano, 1973, The Varying Structure of the Ruling Class, dalam Social 

Change Sources, Patterns, and Conseguences. Eva Etzioni-Halevy and 

Armitai Etzioni, New York, Basic Books,Inc. 

Nagtegaal, Luc, 1996, Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company 

and The Northeast Coast of Java 1680-1743, Leiden, KITLV Press) 

Notosusanto, Nugroho, Masalah Penelitian Sejarah Komtemporer (Suatu 

Pengalaman), Jakarta, Yayasan Idayu, 1978. 

Pareto,Vilfredo, 1973, The Circulation of Elites, dalam Social Change Sources, 

Patterns, and Conseguences. Eva Etzioni-Halevy and Armitai Etzioni, 

New York: Basic Books,Inc. 

Peeters, Jeroen, 1997, Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 

1821-1942, Jakarta, Seri INIS XXXI. 

Pemerintah Propinsi Daerah TK. I Sumatera Selatan, 1984, Sejarah Perjuangan 

Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang 

Rahim, Rusli, 1991, Sistem Otoritas dan Administrasi Islam, Studi tentang 

Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang, Jakarta: 

Logos. 

Ras, H.J., Ras, H.J., 1990, Tradisi Jawa Mengenai Masuknya Islam di Indonesia 

dalam Beberapa Kajian Indonesia dan Islam, Jakarta: W.A.I. Stokhof, 

1990. 

Reid, Anthony, 2004, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, Jakarta, LP3ES. 

Ricklefs,M.C., 2005, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, Jakarta, Serambi. 

Selosoemardjan, 1962, Social changes in Jogyakarta, New York, Ithaca. 

Sevenhoven,J.L.van, 1971, Lukisan Tentang Ibukota Palembang, (Terjemahan 

Beschrijving van de Hooodplaats van Palembangsche ), Jakarta, Bhrata. 


340 

Stapel,F.W., 1940, Geschiedenis van Nederlandsch Indie, vijfde deel, Amsterdam, 

Joost van den Vonde. 

Sturler, W.L. de. Proeve Eener Beschrijving van Gebied van Palembang, 

Groningen, 1843. 

________, 1855, Bijdrage tot de Kennis en Rigtige Beoordeling van de 

Zedelijken, Maatschappelijken en Staatkundige Toestand van het 

Palembangsche Gebied, Groningen. 

Tarling, Nicholas, 1994, The Cambridge History of Southeast Asia, The 

nineteenth and twentieth centuries, Volume two, Singapore, Cambridge 

University Press. 

Thorn, William, 2004, The Conquest of Java, Singapore, Periplus. 

Woelders,M.O., 1975, Het Sultanaat Palembang 1811-1825, Leiden: VKI Publ. 

No.72. 

Varma, SP., 2003, Teori Politik Modern (Terjemahan Modern Plitical Theory), 

Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. 

Yusuf, Jumsari, et all, Antologi Syair Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama, 

Jakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen. Kebudayaan 

Dep. P&K. 

Zet, Mestika, 2003, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, 

Jakarta LP3ES. 

V. Majalah. 




Bastin, John A., 1953, Palembang in 1811 and 1812, Bijdrage van Koloniaal 

Instituut, Jilid 109. 

_______, 1954, Palembang in 1811 and 1812, Bijdrage van Koloniaal 

Instituut,Jilid 110. 

Baud, J.C., 1853, Palembang in 1811 en 1812, Bijdrage van Koloniaal 

Instituut,Jilid I. 

Bijdrage tot de akennis der Geschiedenis van de Residentie Palembang, 1877, 

TNI, Jilid I. 


341 

Bleeker, P., 1850, Bijdrage tot de Kennis van de Statistiek der Bevolking van de 

Eilanden Banka en Billiton, Indisch Archief Tijdschrift, Jilid III. 

Brauw, C.A.de., 1855, Iets Betreffende de Verhouding der Pasemah-Landen tot de 

Sulthan Van Palembang. TBG, Jilid IV. 

Clercq. F.S.A.de, 1895, Bijdrage tot de Geschidenis van Ieland Bangka, Bijdrage 

van Koloniaal Instituut, Jilid XLV. 

Een ander over de Bevolking van Banka, Hare Bestaansvoorwaarden en 

Verplichtingen, 1914, Tijdschrift voor Binnenlandsch Bestuur, Jilid 47. 

Eene Bijdrage tot de Geschidenis van Java’s Verovering in 1811, 1895, BKI. 

Gersen, G.H. 1876, Oendang-Oendang of Verzameling van Voorschriften in de 

Lematang Oeloe en Ilir en de Pasemanlanden, TBG, Jilid XX. 

Gravesande, F.J.B. Storm van ‗s, 1856, De Stad Palembang, TBG, Jilid V. 

Hoek, I.H.J., 1862, Het Herstel van het Nederlandsch Gezag op Java en 

Onderhoorigheden 1816-1819, ‗s Gravenhage, De Gebroeders van Cleff. 

Kemp, P.H, van der, 1898, Geschiedenis van Een Engelschen Raid of Hollandsch 

Groudgebeid, de Gids, Jilid I. 

________, 1900, Palembang en Banka in 1816 – 1820, Bijdrage van Koloniaal 

Instituut, Jilid LI. 

Kielstra,E.B., 1892, De Ondergang Van Het Palembangsche Rijk, de Gids, 1892. 

Korten Schets van Het Eiland Banka, 1846,Tijdschrift voor Nederlandsch 

Indië,Jld IV. 

Kuntowijoyo, Penjelasan Sejaah (Historical Explanation), Yogyakarta: Tiara 

Wacana. 

Lady Raffles, 1835, Memoirs of the Public Services of Sir T.S. Raffles, his widow. 

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, 1894, BKI. 

Oorspronkelijke Munten Uit Palembang, 1859, TBG, Jilid IV. 

Schetsen van Palembang, 1848, Tijdschrift voor Neerlandsch Indie, Jilid III, dan 

VIII. 


1819, volume 7. 


342 


Pebruari 1819, volume 7. 

The Asiatic Journal and monthly register for British India, Agustus 1820, volume 

10. 

The Asiatic Journal and monthly register for British India, September 1820, 

volume 10. 

The Asiatic Journal and monthly register for British India, 1825, volume 20. 

Visser, H., 1883, Iets Over het Landschap de Pasemah Oeloe Manna en 

Heerschappij door britsche T.S. Raffles, TBG, Jilid XXVIII. 

Waey, H., van, 1875, Palembang 1809-1819, Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 

I. 

Woelders,M.C., 1975, Het Sultanaat Palembang 1811-1825, Leiden, B.V. de 

Nederlansche Boek-en Steendrukkerij v/h H.L. Smits ‘Gravenhage 

Woelters, O.W., 1979, A Note on Sungsang Village at The Estuari of The Musi 

River in Southeastern Sumatra; A Reconsideration of Historical 

Geography of The Palembang Region, Indonesia, Nomor 27. 

Wurtzburg, C.E., 1949, Raffles and The Massacre at Palembang, JMBRAS.

Download (3657Kb) - ePrints Sriwijaya University - Universitas ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?