SKRIPSI JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI AL AHWAL ... - idb4

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KALANGAN ORANG SUMATRA
(Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau
Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Disusun Oleh :
MAIMUN
NIM. 211 02 029
JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSYIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SALATIGA
2007

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................
DEKLARASI ..................................................................................................
NOTA PEMBIMBING ....................................................................................
PENGESAHAN ..............................................................................................
MOTTO ..........................................................................................................
PERSEMBAHAN ...........................................................................................
KATA PENGANTAR ....................................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................................
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
ix
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Pokok Masalah ....................................................................... 5
C. Tujuan dan Kegunaan ............................................................ 5
D. Telaah Pustaka ........................................................................ 6
E. Kerangka Teori ....................................................................... 8
F. Metode Penelitian ................................................................... 9
G. Sistematika Pembahasan ........................................................ 12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR
A. Pengertian Pernikahan ............................................................ 15
B. Pandangan Secara Biologis dan Psikologi tentang Masa
Dewasa ................................................................................... 19
ii

C. Usia Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan
No. 1/1974............................................................................... 21
D. Pernikahan di Bawah Umur ................................................... 22
BAB III
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN
KARANG KETUAN, KECAMATAN LUBUK LINGGAU
SELATAN II, KOTA LUBUK LINGGAU
A. Gambaran Umum Kota Lubuk Linggau ................................ 25
B. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan
Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota
Lubuk Linggau........................................................................ 28
C. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur ............ 32
D. Dampak Pernikahan di Bawah Umur ..................................... 38
BAB IV ANALISA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KELURAHAN KARANG KETUAN, KECAMATAN LUBUK
LINGGAU SELATAN II, KOTA LUBUK LINGGAU
A. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur ............ 41
B. Analisa Dampak Pernikahan di Bawah Umur ........................ 50
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................. 54
B. Saran-saran ............................................................................. 56
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN
iii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah, sehingga di
dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena
itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar
manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsu semata.
Di dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 1, Allah telah menganjurkan
adanya pernikahan, adapun firman-Nya :
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجالا آثيرا ونساء واتقوا االله الذي
تساءلون به والأرحام إن االله آان عليكم رقيبا (1)
Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah
menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu. 1
Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai
dengan syariat Islam yaitu melalui perkawinan yang sah.
1 Departemen Agama RI, Al Qur'an Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al
Qur'an, Jakarta, 1980, hlm. 114

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia
untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masingmasing
pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan
tujuan perkawinan. 2
Sebagaimana firman Allah surat Al Hujurat ayat 13
ياأيها الناس إنا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبا
وقبائل لتعارفوا إن أآرمكم عند االله أتقاآم إن االله عليم
خبير(‏‎13‎‏)‏
Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 3
Adapun perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 4
Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua
belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga
dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik
mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah
sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan
baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting
yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Darul Fikry, Beirut, t.t., hlm. 19
3 Departemen Agama RI, op. cit., hlm. 847
4 Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan, Peraturan Pelaksanaan, PT.Pradya
Paramita, Jakarta, 1974, Pasal 1
2

memberikan nakah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan
oleh masyarakat.
Sedangkan tujuan yang lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk
memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus
untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan
dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar
tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan,
ketentraman keluarga dan masyarakat. 5
Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu
sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering
terjadinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur
untuk melakukan pernikahan.
Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya
telah ditentukan dalam UU No. 1/1974 pasal 7 ayat (1), bahwa pernikahan
hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahundan pihak wanita
sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan
dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan
kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan
prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah
siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996,
hlm. 26-27
3

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang
masih di bawah umur. 6
Di sini penulis akan mengadakan penelitian mengenai pernikahan di
bawah umur yang terjadi di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk
Linggau Selatan, Kota Lubuk Linggau. Dimana Kota Lubuk Linggau ini
terbagi menjadi delapan kecamatan, yaitu kecamatan Lubuk Linggau Utara I
dan II, kecamatan Lubuk Linggau Barat I dan II, Kecamatan Lubuk Linggau
Timur I dan II, dan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I dan II. Dan setiap
kecamatan mengepalai sembilan kelurahan. Sedangkan kelurahan Karang
Ketuan terletak di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, dan Kelurahan
Karang Ketuan terbagi menjadi beberapa RT. Sedangkan kelurahan Karang
Ketuan dijadikan sebagai objek penelitian bagi penulis. Karena masih
banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah
umur, faktor-faktor tersebut, yaitu karena dijodohkan oleh orang tua, faktor
ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor adat dan budaya, dan karena
faktor kemauan anak.
Pernikahan dibawah umur ini sangat menarik untuk diteliti, oleh sebab
itu penulis mencoba mengangkat persoalan yang terjadi dalam masyarakat
dengan judul “PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KALANGAN
ORANG SUMATRA (Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan
Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-
2006 untuk diteliti kebenarannya dengan obyek penelitian warga masyarakat
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
4

Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk
Linggau, Sumatra Selatan.
B. Pokok Masalah
Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian adalah :
1. Bagaimana tata cara pernikahan di bawah umur di Kelurahan Karang
Ketuan ?
2. Bagaimana ketentuan perundang-undangan tentang pernikahan di bawah
umur ?
3. Apa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kelurahan Karang
Ketuan ?
4. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan di bawah umur di
Kelurahan Karang Ketuan ?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini oleh penulis adalah :
a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pernikahan di bawah
umur.
b. Untuk mengetahui sebab terjadinya pernikahan di bawah umur di
Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II,
Kota Lubuk Linggau, Sumatra Selatan dan dampaknya.
c. Untuk menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan
di bawah umur dan dampak negatifnya.
hlm. 76-77
5

2. Kegunaan
a. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap
masyarakat Desa Karang Ketuan agar lebih hati-hati dalam
melaksanakan pernikahan.
b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa yang
membaca skripsi ini dalam memperkaya kebudayaan.
D. Telaah Pustaka
Telah ada beberapa buku dan juga kitab-kitab fiqih yang mengkaji
pernikahan dalam Islam yang membahasnya dalam bab munakahat mengatur
hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan penrikahan, baik pada
masa pra pernikahan maupun pasca pernikahan sebagai ajang pembentukan
keluarga.
Aturan-aturan tentang pernikahan itu ada yang cukup rinci dan ada
yang bersifat global. Salah satu aturan yang bersifat global itu adalah tentang
batasan usia baik laki-laki maupun perempuan, sehingga banyak
menimbulkan perbedaan baik dari Imam Madzhab maupun ahli fiqh. Hal ini
terkait dengan perbedaan pendapat tentang masa taklif, yaitu ketika seseorang
orang dianggap sudah baligh (dewasa) dan dikenai kewajiban secara hukum.
Dalam buku Hukum Perkawinan Islam, karya Ahmad Azhar Bashir, MA,
dijelaskan bahwa pada umumnya perkawinan anak di bawah umur yang
dilakukan oleh walinya digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh).
Dia berlandaskan bahwa tidak ada nash Al Qur'an dan hadits yang melarangnya.
6

Menurut buku ini juga sejalan dengan tujuan perkawinan menurut
ajaran Islam dan untuk kebaikan pihak-pihak berkepentingan langsung, atas
dasar pertimbangan “maslahat mursalat”.
Dalam buku Fiqh Sunnah 6 karya Sayyid Sabiq yang dialih bahasakan
oleh Moh Thalib, mengatakan bahwa di dunia dewasa ini umur orang kawin
rata-rata 24 tahun bagi perempuan dan pada laki-laki 28 tahun. Umur tersebut
menurutnya umur yang sangat relatif dan paling tengah-tengah.
Dalam buku Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama
dalam Rumah Tangga, karya Hj. Aisyah Dachlan, dijelaskan bahwa
mengawinkan anak-anak di bawah umur sangat berbahaya. Bermacam-macam
pendapat para ahli mengenai kapan anak-anak itu boleh dikawinkan.
Menurut buku Problematika Hukum Islam Kontemporer, yang diedit
oleh Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo dan Drs. H.A. Hafidz Anshary AZ, MA
menerangkan bahwa masalah pernikahan merupakan urusan hubungan antar
manusia (muamalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsipprinsip
umum. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia maksimal
dan minimal untuk menikah dapat dianggap sebagai suatu rahmat. Maka,
kedewasaan untuk menikah, temrasuk masalah ijtihadiyah, dalam arti kata
diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas
menikah.
Masih dalam buku yang sama dijelaskan bahwa batas usia menikah
bagi kaum pria juga tidak ada ketentuannya. Adanya seruan Nabi kepada
kaum pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah bukanlah
7

suatu kemestian pembatasan usia. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia
yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya umur 20
tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria.
E. Kerangka Teori
Adapun teori-teori yang digunakan dalam rangka penelitian sebagai
landasan berfikir dan alat analisis adalah sebagai berikut :
1. Batas usia dalam perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun. Dan selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2), dinyatakan bahwa
jika belum berumur 21 tahun maka calon pengantin di haruskan mendapat
izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin
sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan dan bagi calon
pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi
dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon yang akan
melangsungkan pernikahan itu sudah masak jiwa raganya. Namun jika
ternyata ditemukan atau ada pengecualian dari aturan-aturan di atas
merupakan suatu realitas kehidupan yang perlu mendapat perhatian. 7
2. Hadits tentang perkawinan Aisyah dengan Rasulullah saw
عن عائشة قالت:‏ تزو جنى النبى صلى االله عليه وسلم وانا
بنت ست سنين وبنى بى وانا بنت تسع سنين
7 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, op. cit., hlm. 7-8
8

Artinya : Dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah menikahi aku sewaktu aku
masih berusia enam tahun, lalu beliau memboyongku ketika aku
sudah berusia sembilan tahun. 8
3. Pendapat Imam Abu Hanifah yang masyhur adalah bahwa anak dianggap
baligh jika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi
perempuan. Sedangkan menurut Imam Asy Syafi’i dan pengikutpengikutnya,
anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama telah baligh
sewaktu berumur 13 tahun. 9 Akan tetapi dari beberapa pendapat tersebut
ada suatu muatan terpenting yang ingin penulis sampaikan berkaitan
dengan batas usia dalam pernikahan, yaitu adanya kesiapan secara fisik,
ekonomi maupun mental baik bagi laki-laki maupun perempuan
memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. Hal ini tidak lain karena
dengan ikatan pernikahan akan terbentuk sebuah komunitas baru yang
memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban,
masing-masing pihak harus sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran
dengan penanganan hidupnya, guna mewujudkan keluarga yang bahagia dan
kekal dunia akhirat (mawaddha warrahmah).
F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif, adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan
dan prilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. 10
8 Adib Bisri Mustofa, Terjemah Shahih Muslim II, terj. Adib Bisri Mustofa, CV. Asy
Syifa, Semarang, 1993, hlm. 777
9 Muhammad Ali As Sayis, Tafsir Ayat Al Ahkam, Muhammad Ali Sabik, 1983,
hlm. 185
10 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English
Press, Jakarta, 1991, hlm. 781
9

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah file research, yaitu terjun
langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang
dibahas. 11
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. 12
b. Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan
seterusnya. 13
2. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 14
Wawancara ini
dilakukan dengan warga masyarakat Kelurahan Karang Ketuan,
Kecamatan Lubuk Linggai Selatan II, Kota Lubuk Linggau.
b. Observasi, seperti yang dikatakan oleh Karlinger bahwa dalam
mengamati bukan hanya melihat obyek, tetapi mengobservasi adalah
suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan
data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung,
mengukurnya, dan mencatatnya. Observasi adalah suatu usaha sadar
11
Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research I, Yayasan Penelitian Fakultas
Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 4
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Yogyakarta, 1986, hlm. 12
13 Ibid.
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan suatu Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1998,
hlm. 115
10

untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan
prosedur yang berstandar. 15
c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan perkawinan di Kelurahan Karang Ketuan, metode ini
digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah pernikahan.
3. Pendekatan Masalah
a. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya adalah
permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam
kaitannya dengan masalah pernikahan di bawah umur, maka
pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada di
masyarakat yang mana masih banyak masyarakat yang melakukan
pernikahan di bawah umur, seperti yang terjadi di Kelurahan Karang
Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggai Selatan II, Kota Lubuk Linggau.
b. Pendekatan yuridis yaitu cara pendekatan yang berorientasi pada
gejala-gejala hukum yang bersifat normatif untuk lebih banyak
bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Melalui pendekatan
ini diharapkan sebagai usaha untuk mempelajari ketentuan perundangundangan,
peraturan-peraturan lain maupun pemikiran yang berkaitan
dengan pelaksanaan pernikahan di bawah umur. 16
15 Sutrisno Hadi, Metodologi Researh: untuk Penulisan Paper, Tesis dan Disertasi, cet.
21, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, hlm. 193
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 263
11

4. Analisa Data
Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode
analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik
deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data nonangka maka
analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan
metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolok dari hal-hal yang
bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang
umum. Dan metode deduktif, yaitu berfikir yang berangkat dari masalahmasalah
yang umum kemudian untuk menilai peristiwa-peristiwa yang
khusus. 17
G. Sistematika Pembahasan
Secara global, skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan yang satu
sama lain saling berkait dan merupakan suatu sistem yang urut untuk
mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.
BAB I
: PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR
Bab ini menjelaskan pengertian pernikahan, pandangan secara
biologis dan psikologis tentang masa dewasa, usia perkawinan
17 Sutrisno Hadi, op. cit., hlm. 36
12

menurut UU No. 1/1974, dan pengertian pernikahan di bawah
umur.
BAB III
: PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN
KARANG KETUAN, KECAMATANLUBUK LINGGAU
SELATAN II, KOTA LUBUK LINGGAU
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kelurahan Karang
Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk
Linggau, data pernikahan di bawah umur di Kelurahan Karang
Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk
Linggau, pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kelurahan
Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota
Lubuk Linggau, faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah
umur di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau
Selatan II, Kota Lubuk Linggau dan dampak pernikahan di bawah
umur di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau
Selatan II, Kota Lubuk Linggau.
BAB IV : ANALISA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KELURAHAN KARANG KETUAN KECAMATAN LUBUK
LINGGAU SELATAN II, KOTA LUBUK LINGGAU
Bab ini berisi menganalisa faktor-faktor penyebab pernikahan di
bawah umur di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk
Linggai Selatan II, Kota Lubuk Linggau dan analisa dampak
13

pernikahan di bawah umur di Kelurahan Karang Ketuan,
Kecamatan Lubuk Linggai Selatan II, Kota Lubuk Linggau.
BAB V
: PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran
14

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
Pengertian Pernikahan
Pernikahan adalah salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia.
Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk
menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu
juga pernikahan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari
kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan.
Dan pengertian pernikahan itu sendiri dapat dilihat dari segi bahasa
dan istilah. Secara bahasa nikah berasal dari bahasa Arab
18
حاكن حكني حكن
Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia nikah mempunyai arti
hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara
resmi. 19 Ada juga arti nikah menurut syara’ yaitu akad yang membolehkan
seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad
menggunakan akad nikah. 20 Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang
sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan
18 Syarifuddin, Kamus Al Misbah, Bina Aksara, Jakarta, t.t., hlm. 573
19 Departemen P dan K, Kamus Besar Indonesia, cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990,
hlm. 614
20 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan
Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam, cet. I, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1980, hlm. 104
15

harus melakukan akad nikah terlebih dahulu. Dalam Al Qur'an bahwa
pernikahan disebut dengan nikah dan mitsaq (perjanjian). 21
Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqoha,
namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena
semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang
digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk
memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh
wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer. 22
Pengertian hak milik,
sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari fuqaha, ialah
milk al intifa’, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda.
Bagi ulama Hanafiah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami
istri berhak memiliki kesenangan (mik al mut’ah) dari istrinya, dari ulama
Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk
mendapatkan kelezatan (talazuz) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama
Syafi’iyah akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk
melakukan jima’ (bersetubuh) dengan istrinya. 23 Sebagian ulama Syafi’iyyah
memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada
kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu
berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami
21 Dengan kata Nikah perhatikan surat An Nisa’ (4) : 3 dan An Nur (24): 32, sedangkan
kata mitsaq dalam surat An Nisa’ (4) : 21
22 Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undangundang
Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 13
23 Abdu Ar Rahman Al Jaziri, Kitab al Fiqih ‘Ala Al Ma’zahib Al Arba’ah, Dar Al Fikr,
Beirut, 1969, hlm. 2-3
16

dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak
menentukan persetubuhan dari istrinya. 24
Sedangkan menurut UU No. 1/1974 bahwa pernikahan adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 25
Adapun syarat syahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syaratsyarat
yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam.
Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa
pernikahan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing.
Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman syah
dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun
pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam
mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan
sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka
pernikahan tidak akan terjadi. 26
Rukun pernikahan tersebut antara lain :
1. Adanya kedua mempelai
2. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
3. Adanya dua orang saksi
24 Ibid., hlm. 40
25 Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, PT. Pradya
Paramita, Jakarta, No. 1/1974, pasal 2 ayat (1)
26 Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan
Ulasan secara Sosiologi Hukum, Pradia Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 31
17

4. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
5. Mahar atau mas kawin. 27
Adapun syarat pernikahan menurut UU Perkawinan No. 11 tahun 1974
antara lain :
1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2
ayat (1)
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
3. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat
ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2)
4. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur
21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang
tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam
undang-undang pasal 6 ayat (2-5).
5. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1),
ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat
dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan
selaras dengan system terbuka yang dibakai Al Qur'an dalam hal ini.
6. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila
hukum mementukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan
paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami.
27 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqih Munakahat, Pustaka Setia, Bandung, 1999,
hlm. 72
18

Diantara syarat-syarat tersebut adalah salah satu cara yang harus dipenuhi
dalam mencapai tujuan suatu pernikahan. Dalam pasal 1 Undang-undang
Perkawinan No. 1/1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya bahwa pernikahan yang
dilangsungkan bukan hanya sementara saja, akan tetapi untuk selama-lamanya.
Dikarenakan tidak boleh pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara saja
seperti pernikahan kontrak. Dari rumusan tersebut dapat mengandung makna
bahwa pernikahan tersebut dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang
bersifat kekal abadi.
Pandangan Secara Biologis dan Psikologi tentang Masa Dewasa
1. Pandangan secara Biologis
Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang cara biologis menurut para
ulama adalah sebagai berikut : para ulama ahli fiqh sepakat dalam
menentukan taklif (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan
mukallaf/baligh) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid atau
hamil (bagi perempuan). 28 Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seorang
anak laki-laki maupun perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan
umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih faham mengenai
batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa.
28 Muhammad Ali Assayis, Tafsir Ayat Al Ahkam Al Qur'an, terj. Muhammad Ali Sabiq,
1983, hlm. 212
19

Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang
tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah dimana ia
berada, sehingga ada perbedaan percepat lambatnya kedewasaan
seseorang.
2. Pandangan secara psikologis
Ciri-ciri secara psikologis yang paling pokok adalah mengenai
pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola prilaku nampak
diantaranya :
a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat, pada masa ini terjadi banyak
penyesuaian dalam aspek kehidupan.
b. Citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, pada masa ini mulai
dapat menilai dirinya sebagaimana adanya, menghargai miliknya,
keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul
perasaan puas dan menjauhkannya dari rasa kecewa.
c. Menghadapi masalahnya secara lebih matang, usaha pemecahan
masalah-masalah secara lebih matang dan realistis merupakan produk
dari kemampuan berfikir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh
sikap pandangan yang realistis sehignga diperoleh perasaan yang lebih
tenang.
d. Perasaan menjadi lebih tenang, ketenangan perasaan dalam
menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan
kemarahan mereka, ditunjang oleh adanya kemampuan pikir dan dapat
menguasai atau mendominasi perasaan-perasaannya serta keadaan
yang realistis dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita
20

mengakibatkan mereka tidak terlalu kecewa dengan adanya kegagalankegagalan
yang dijumpainya, kebahagiaan akan semakin kuat jika
mereka mendapat proyek respek dari orang lain atau usaha-usaha
mereka. 29
Dari beberapa pendapat tersebut ada suatu muatan terpenting yang
ingin penyusun sampaikan yang berkaitan dengan
batas usia dalam perkawinan adalah kesiapan
secara fisik, ekonomi maupun mental baik bagi
laki-laki maupun perempuan untuk emmasuki
jenjang kehidupan baru tersebut. Karena suatu
ikatan dalam perkawinan akan terbentuk suatu
komunitas yang baru dan akan memiliki aturanaturan
yang amsing-masing mempunyai hak dan
kewajiban, masing-masing pihak juga harus sadar
akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan
pasnagan hidupnya, agar terwujud suatu keluarga
yang bahagia dan kekal di dunia maupun akherat
(sakinah, mawaddha, warrahmah).
Usia Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan No.
1/1974
Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum
positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19
tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun
batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa
yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut
hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan
pernikahan.
Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah
dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam
29 Andi Mapreare, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 36-40
21

melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat
bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai
umur 21 tahun. Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga
mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang
menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun kalau dicermati seksama
pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya sehingga
orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal
undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir
dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung.
Pernikahan di Bawah Umur
Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh
seseorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di
bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon
mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon
mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada
kemungkinan belum siap dalam hal materi.
Dan berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia
dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena
kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif
maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia
dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki
22

dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata di bawah umur
mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.
Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan
dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah
umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan
oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya
maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah
dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu
pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai
kamuflase dari kebejatan prilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya
untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.
Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu
masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan
maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Dan mereka
berharap agar masyarakat untuk mencium “bau busuk” yang telah dilakukan
oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga
berbahagia. 30
Sedangkan pengertian pernikahan baligh nikah dalam hukum Islam seperti
yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan
seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki
yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang
demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam
23

perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk
melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan
psikis.
Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah
dan sudah mampu mebmayar mahar, seangkan secara psikis adalah kedua
belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika
sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan
psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada
seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi
perempuan. 31
Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan
biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu
ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka
pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah
memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan
tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam
memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati
dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam
bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga
keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia
yang kekal dan abadi.
30 Abu Al Ghifari, Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid Press,
24

BAB III
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN KARANG
KETUAN, KECAMATAN LUBUK LINGGAU SELATAN II, KOTA
LUBUK LINGGAU
A. Gambaran Umum Kota Lubuk Linggau
Kota Lubuk Linggau berada pada posisi paling barat propinsi
Sumatera Selatan dengan luas wilayah 401,50 km 2 , beriklim tropis, topografi
bervariasi, dengan ketinggian 129 m dpl dan secara umum anah dan sumber
daya alamnya cukup subur serta berpotensi guna mendukung pengembangan
dan pembangunan wilayah, posisi wilayah kota Lubuk Linggau berada di
persimpangan (transit) dari beberapa kota di provinsi Sumatera Selatan dan
kota-kota lain di luar provinsi Sumatera Selatan seperti Jambi, Bengkulu dan
Padang. Selain kondisi geografis yang strategis, kota Lubuk Linggau juga
memiliki berbagai sumber daya alam (recoirces) yang dapat dimanfaatkan
untuk membangun dan meningkatkan kemakmuran daerah ini.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2004 tentang
pemekaran Kelurahan dalam kota Lubuk Linggau maka Kelurahan dalam
Kota Lubuk Linggau yang semula 49 (empat puluh sembilan) Kelurahan
dimekarkan menjadi 72 (tujuh puluh dua) kelurahan. Serta Peraturan Daerah
Nomor 8 tahun 2004 tentang pemekaran Kecamatan dalam kota Lubuk
Linggau dari 4 (empat) Kecamatan menjadi 8 (delapan) kecamatan, dan telah
diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 18 Oktober 2004.
Bandung, 2002, hlm. 20
25

Dari 8 (delapan) Kecamatan tersebut, kelurahan Karang Ketuan
terletak di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II. Kecamatan Lubuk Linggau
Selatan II terdiri 7 kelurahan yang terbagi dalam 9 RW dan 60 RT.
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II terletak di sebelah selatan kota
Lubuk Linggau dan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rasa, Kota
Tugumulyo (Mirasi).
Dan Kelurahan Karang Ketuan terletak di sebelah selatan dari
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Kelurahan
Karang Ketuan terbagi dalam 4 RT.
Kelurahan Karang Ketuan memiliki 387 kepala keluarga dengan total
penduduk sebanyak 1401 jiwa terdiri dari 708 jiwa laki-laki dan 695 jiwa
perempuan. Rincian secara tabel untuk data jumlah penduduk di Kelurahan
Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau
yang kami himpun data statistik Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk
Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau tahun 2006 adalah sebagai berikut :
TABEL I
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR
No Umur Jumlah
1 00-04 tahun 142 orang
2 05-09 tahun 93 orang
3 10-14 tahun 145 orang
4 15-19 tahun 146 orang
5 20-24 tahun 170 orang
6 25-29 tahun 115 orang
31 UUP, op.cit., pasal 7 ayat 1
26

No Umur Jumlah
7 30-34 tahun 126 orang
8 35-39 tahun 97 orang
9 40-44 tahun 96 orang
10 45-49 tahun 69 orang
11 50-54 tahun 37 orang
12 55-59 tahun 13 orang
13 60-69 tahun 1 orang
14 70-74 tahun -
15 > 74 tahun 25 orang
Sumber : Data monografi Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan
Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau,
Desember 2006
Penduduk Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau
Selatan II, Kota Lubuk Linggau rata-rata berpendidikan rendah, hal tersebut
dapat dilihat dari tabel berikut :
TABEL II
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Tidak tamat SD 139
2 Berpendidikan SD dan sederajat 374
3 SMP dan sederajat 192
4 SMA dan sederajat 174
5 D1 sampai D3 29
6 Perguruan Tinggi/S1 24
7 Pasca Sarjana 1
Sumber : Data monografi Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan
Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau,
Desember 2006
27

Dari hasil prosentase tersebut dapat dilihat betapa terpaut jauh antara
masyarakat kelurahan Karang Ketuan yang berpendidikan pasca sarjana,
S1 dengan yang berpendidikan SD sampai SMA yaitu 90%nya. Hal ini
belum dihitung dengan masih ada masyarakat yang buta huruf yang masih
ada di masyarakat khususnya para orang tua.
Dari segi agama mayoritas hampir 99% penduduk di Kelurahan
Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk
Linggau Karang Ketuan beragama Islam, sisanya Katolik, Protestan dan
Hindu dengan rincian sebagai berikut :
TABEL III
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
No Agama Jumlah
1 Islam 1365 orang
2 Katolik 10 orang
3 Protestan 20 orang
4 Hindu 6 orang
Sumber : Data monografi Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan
Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Desember
2006
B. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan Karang Ketuan
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau
Dari penelusuran data di Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk
Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau untuk periode mulai tahun 2004
sampai 2006 diperoleh data sebagai berikut :
28

TABEL IV
TABEL DATA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KELURAHAN KARANG KETUAN TAHUN 2004-2006
No
Nama Umur Pendidikan Tanggal
Suami Istri Suami Istri Suami Istri Menikah
Alamat
1 Junaidi Elia Jaliah 15 th 15 th SD SD 22-6-2004 RT 01
2 M. Rosyid Elfa S. 26 th 15 th SMP SD 20-5-2003 RT 04
3 Rusdi Ika Eriyana 18 th 16 th SMP SD 1-5-2005 RT 02
4 Firman Syah Heny H. 20 th 14 th SD SD 28-5-2006 RT 01
5 Agusman Nur A. Wasih 19 th 13 th SMP SD 18-8-2004 RT 01
6 Dedy H. Herlina 17 th 15 th SD SD 21-6-2006 RT 02
7 Suryanto Sumarti 18 th 14 th SD SD 20-10-2005 RT 04
8 Parji Heti Andriani 19 th 13 th SMP SD 1-2-2005 RT 01
9 Hariadi Mayya 21 th 14 th SMP SD 27-1-2006 RT 02
10 Haryono Desi 19 th 13 th SMP SMP 24-3-2005 RT 04
Sumber : Data catatan pernikahan Kelurahan Karang Ketuan
tahun 2006
Dari data di atas menunjukkan tingkat pernikahan di bawah umur di
Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk
Linggau pada tahun 2004-2006 ada 91 data perkawinan tetapi data tersebut
yang melakukan pernikahan di bawah umur ada 10 kasus. Dari kasus
pernikahan tersebut yang terjadi karena manipulasi atau pemalsuan umur
yang dilakukan oleh orang tua mereka.
Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di masyarakat Kelurahan
Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau
merupakan suatu problematika dan simalakama karena ada rasa takut dan
khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat.
Sehingga pernikahan di bawah umur itu dianggap suatu jalan yang terbaik,
29

walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial
(psikologis). 32
Kenyataan bahwa pernikahan di bawah umur bukan hanya
merupakan kisah lama yang terjadi, peninggalan masa lalu yang dalam setiap
waktu masih ada dan terjadi. Walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda,
seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk
Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, rendahnya usia pernikahan di
Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk
Linggau ini lebih merupakan tradisi lama yang masih berkembang di
masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan. Secara sosiologis struktur
masyarakat desa lebih merupakan keluarga luas, yang hal ini sangat
mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat dalam membentuk sebuah
keluarga yang merupakan awal mula terbentuknya masyarakat.
Praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat tidak
diketahui secara pasti kapan awal mula terjadinya, namun yang pasti
pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut masih berlangsung sampai
sekarang. Kalau dilihat secara sepintas ada dua cara yang ditempuh oleh
masyarakat dalam mensiasati Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, yaitu
pertama dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dan
yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang
tua mereka sendiri. Tetapi yang melakukan dispensasi lebih kecil ketimbang
yang melakukan pemalsuan umur. Alasan orang tua yang tidak meminta
32 Wawancara dengan Bpak Musyhudin selaku tokoh masyarakat di RT 04 Kelurahan
Karang Ketuan tanggal 15 Januari 2007
30

dispensasi di Pengadilan Agama karena mereka takut bila tidak diberikan ijin
oleh kelurahan untuk menikahkan anaknya. Sebab pada hakekatnya pihak
kelurahan tidak akan menerima atau menolak terjadi pernikahan di bawah
umur.
Yang menjadi tolok ukur masyarakat dalam menentukan kedewasaan
seorang anak adalah dari segi fisiknya, sehingga dengan melihat keadaan fisik
anak tersebut, mereka bisa merekayasa umurnya sesuai dengan pertumbuhan
fisiknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Hal yang semacam
ini sering dilakukan oleh orang tua dalam mendaftarkan pernikahan anaknya
di kelurahan atau aparat desa.
Aparat desa juga tidak perlu lagi menanyakan kepada orang tuanya,
tentang usia sebenarnya anak mereka. Karena orang tua sudah berani memberi
izin dan menandatangani surat izin yang mengatakan bahwa benar apa yang
mereka tulis sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga aparat desa
memberikan izin untuk anak mereka melangsungkan pernikahan.
Di samping itu, pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut
adalah karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti
tentang aturan-aturan batas usia pernikahan yang terdapat dalam Undangundang
Perkawinan No. 1/1974. Hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi
mengenai UUP No. 1/1997 oleh pihak yang berwenang, sehingga masyarakat
menganggap bahwa pernikahan yang mereka lakukan bukanlah termasuk
pernikahan di bawah umur, akan tetapi merupakan pernikahan normal yang
dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam, karena memang Islam
31

menentukan secara pasti batas-batas usia pernikahan seperti yang ditentukand
alam UUP No. 1/1974.
Kebanyakan masyarakat itu mendasarkan pernikahan yang mereka lakukan dengan pernikahan
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dengan Siti Aisyah yang masih
berusia 9 tahun. Sehingga mereka tidak dapat memahami atau mengambil
hikmah dari aturan yang ditetapkan oleh UUP No. 1/1974.
Dan pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pendidikan
anaknya hanya cukup masimal tingkat Sekolah Dasar (SD). Jika diteliti ada
dua penyebab, yaitu pertama karena orang tua kurang mampu dalam ekonomi,
dan yang kedua karena orang tua ingin segera meminang cucu dan ada
perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku dan perawan tua.
Dari data yang di dapat, kebanyakan pernikahan di bawah umur
dilakukan oleh kaum wanita daripada laki-laki. Hal ini karena umumnya
masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang
laki-laki setelah menikah walaupun pendidikan tinggi namun pada akhirnya ia
akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah, agar terhindar dari fitnah. Dan
posisi wanita dalam sebuah rumah tangga harus berbakti dan patuh pada lakilaki.
C. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur
Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktorfaktor
yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut antara
lain :
32

1. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua
Di masyarakat Kelurahan Karang Ketuan pada umumnya tidak
menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka
berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka
nantinya.
Umur seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu
kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi
masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya,
sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi
basah.
Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya,
maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua
dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin
untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya
meskipun anak tersebut masih kecil. Dan kebanyakan di masyarakat
kelurahan Karang Ketuan anak-anak yang masih usia muda sudah
bertunangan.
Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif,
sehingga memberi kesan seakan-akan mencarikan jodoh untuk anaknya
adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi
orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka
mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara
memberontak dan lari.
33

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan
ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun
untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam
mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan menyumpahi
anak dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada
orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima
perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena
orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan
yang buruk akan terjadi. 33
2. Kemauan Anak
Di masyarakat Kelurahan Karang Ketuan, pernikahan di bawah
umur sangat populer dan banyak terjadi. Banyak anak yang melakukan
pernikahan di bawah umur adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada
campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan
karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak,
sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. 34
Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya
masyarakat di kelurahan Karang Ketuan sebelum melakukan pernikahan
mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum
bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat.
Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap
pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.
33 Wawancara dengan Eta S. selaku pelaku pernikahan di bawah umur yang dijodohkan
orang tua bertempat tinggal di RT 04 Kelurahan Karang Ketuan tanggal 19 Januari 2004
34

3. Pengaruh Adat dan Budaya
Di Kelurahan Karang Ketuan, pernikahan di bawah umur sudah
menjadi tradisi turun temurun dan sudah menjadi kebanggaan orang tua
jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh
masyarakat.
Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada
zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya
anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum
mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan
tua.
Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat di
Kelurahan Karang Ketuan. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika
mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk
menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan.
Pertama menggunakan hak ijbarnya; kedua dengan cara memotivasi
kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera
menikah. 35
4. Pengaruh Rendahnya Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh
dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah
34 Wawancara dengan Junaidi selaku pelaku pernikahan di bawah umur yang berdomisili
di RT 03 Kelurahan Karang Ketuan tanggal 16 Januari 2007
35 Wawancara dengan Bapak M. Taulus S. Kusuma selaku lurah Karang Ketuan tanggal
15 Januari 2007
35

mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di
bawah umur yang terjadi di masyarakat di Kelurahan Karang Ketuan.
Berdasarkan penelitian tersebut, salah satu faktornya adalah
rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi di
Kelurahan Karang Ketuan yang melakukan pernikahan di bawah umur
karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan
zaman pada saat ini.
5. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan
manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi
dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia.
Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan di bawah umur, penulis
mendapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua
dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera
menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya
sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah
tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. 36 Tetapi
ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar
anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa
berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan
hidupnya kepada orang tua. 37
Walaupun demikian tidak sesuai dengan
36 Wawancara dengan Bapak Marsimin selaku orang tua dari pelaku pernikahan di bawah
umur tanggal 17 Januari 2007
37 Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku orang tua dari pelaku pernikahan di bawah
umur tanggal 17 Januari 2007
36

kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya
menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya
keluarga maka rizki juga bertambah.
6. Faktor Agama
Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan di
bawah umur, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus
mengkaji lebih dalam agama tersebut.
Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih
dibawah umur, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam
perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan
tersebut.
Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi
sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara
televisi yang disiarkan dan VCD-VCD yang sudah tersebar di pelosok
desa, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda.
Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus ke
dalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba,
minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir merusak
agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk
segera mencarikan jodoh anaknya dan segera menikahkannya agar mereka
tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab
dalam rumah tangga.
37

D. Dampak Pernikahan di Bawah Umur
Pernikahan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang
tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana
perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk
melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia muda
merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak
sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan.
Secara sederhana bahwa perkawinan usia dibawah umur
mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah,
mawaddah dan warrohmah, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang
telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundangundangan.
Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia dibawah umur dapat
dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan
yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya
dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun
demikian perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada
perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia.
Perkawinan usia muda tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap
kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil
perkawinan usia muda, keluarga dan masyarakat.
38

Dari hasil wawancara dari 10 responden, dapat dilihat dampak
pernikahan di bawah umur sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini
:
TABEL V
DAMPAK-DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
No Dampak Pernikahan di Bawah Umur Jumlah
1 Proses persalinan istri
a. Lancar melalui proses alami
b. Melalui operasi
2 Kesehatan ibu setelah melahirkan :
a. Baik
b. Tidak baik
3 Kesehatan anak
a. Baik
b. Tidak baik
4 Masalah pendidikan dan pengajaran anak
a. Diserahkan orang lain
b. Dididik sendiri
5 Pengetahuan mengenai merawat anak
a. Sudah cukup
b. Belum cukup
6 Cara menyelesaikan masalah keluarga
a. Musyawarah
b. Menggunakan pihak ketiga
7 Ekonomi keluarga
a. Bekerja sendiri
b. Menggantungkan orang tua
Hasil wawancara terhadap 10 orang responden
39
8 orang
2 orang
8 orang
2 orang
8 orang
2 orang
1 orang
9 orang
7 orang
3orang
6 orang
4 orang
8 orang
2 orang
Masalah pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dari 10
responden ternyata 1 responden menyerahkan pendidikan dan pengajaran

anaknya kepada orang lain, karena mereka kurang paham bagaimana cara
mendidik anak. Sedangkan 9 responden lagi masalah pendidikan dan pengajaran
terhadap anak didiknya sendiri karena sudah siap dan paham bagimana cara
mendidik seorang anak.
Pengetahuan bagaimana cara merawat seorang anak dari 10
responden, 7 responden sudah tahu bagaimana cara merawat seorang anak
karena banyak tanya kepada orang lain bagaimana cara merawat anak dan 3
responden lainnya belum begitu paham bagaimana cara merawat anak.
Karena mereka sendiri masih terlalu kecil untuk merawat anak.
Sedangkan penyelesaian masalah yang terjadi dalam keluarga mereka
ada yang menyelesaikan secara musyawarah dan ada juga yang memerlukan
bantuan pihak ketiga. Dari 10 responden, 6 responden menyelesaikan masalah
melalui musyawarah dan 4 responden lainnya menyelesaikan masalah dibantu
pihak ketiga, yaitu orang tua mereka sendiri. Karena tanpa pihak ketiga
masalah dalam keluarga mereka tidak selesai-selesai juga.
Akan tetapi masalah perekonomian dalam keluarga mereka ada yang
sudah bekerja sendiri dan ada juga yang menggantungkan kepada orang tua
mereka. Dari 10 responden, 8 responden sudah dapat memenuhi kebutuhan
perekonomian dan diri mereka sendiri. Karena mereka sudah bekerja baik
kerja sebagai petani atau lainnya. Dua responden lagi masih menggantungkan
perekonomian mereka kepada orang tua, karena mereka belum bekerja dan
orang tua mereka selalu memberikan apa yang diminta oleh anaknya.
40

BAB IV
ANALISA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN
KARANG KETUAN KECAMATAN LUBUK LINGGAU SELATAN II,
KOTA LUBUK LINGGAU
A. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur
Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah
umur. Seperti dalam bab III antara lain :
1. Pernikahan atas Kehendak Orang Tua
Pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat
Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota
Lubuk Linggau disebabkan karena faktor orang tua yang menikahkan
anaknya dengan paksa dan memalsukan umurnya. Sebenarnya itu
merupakan tindakan yang kurang bijaksana menurut Islam dan UU
Perkawinan No. 1/1974 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1)
yang berbunyi “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai”
Walaupun orang tua (wali) mempunyai hak untuk menikahkan
anaknya dengan paksa, tapi mereka (orang tua/wali) tidak sewenangwenang
untuk menentukan pilihan tanpa harus meminta pertimbangan
dahulu dari anak-anaknya.
Agar terjadi kemaslahatan umur dalam melakukan pernikahan yang
benar-benar berdasarkan atas suka sama suka tanpa paksaan dari orang tua,
41

karena yang demikian akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri
masing-masing.
Menurut penulis proses pernikahan harus lewat kerelaan atau
persetujuan dari kedua calon mempelai (menurut UU Perkawinan No. 1
tahun 1974 pasal 6 ayat (2)) karena setiap pernikahan yang dilaksanakan
dengan paksaan akan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau sensitif
untuk membina kehidupan rumah tangga. Sebenarnya banyak anak yang
tidak mau dinikahkan menurut pilihan orang tua dan apabila terjadi maka
tujuan dari pernikahan tidak tercapai, karena pada akhirnya pernikahan
tersebut merupakan tempat untuk melampiaskan hawa nafsu dan
kebutuhan biologis saja.
Sedangkan hukum Islam memang mengakui adanya hak ijbar yang
dimiliki oleh orang tua (wali) untuk menikahkan anaknya yang masih dib
awah umur. Kenyataanyang terjadi di Kelurahan Karang Ketuan
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau anak yang
dinikahkan secara biologis sudah dikatakan baligh, karena mereka pada
umumnya telah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti haid dan telah
mengalami mimpi basah. Sedangkan umur yang ditentukan oleh UU
Perkawinan No. 1/1974 pasal 7 ayat (1). Namun secara psikologis calon
mempelai tersebut belum tentu dewasa karena tujuan pernikahan adalah
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Perkawinan No.
1 tahun 1974 pasal 1).
42

Hak perwalian orang tua yang terdapat dalam UU Perkawinan No.
1/1974 diatur dalam pasal 50 ayat (1) yang bunyinya bahwa “anak yang
belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan walinya”.
Tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan
Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk
Linggau pada umumnya wali nikah dari anak perempuannya adalah orang
tua kandungannya sendiri selama ia masih hidup ada juga yang orang tua
kandung tidak mau menjadi wali nikahnya dan diserahkan kepada
pengurus P3N, karena menurutnya lebih mengerti tentang perwalian.
2. Faktor Kemauan Anak
Faktor atas kemauan anak dalam pernikahan di bawah umur
menurut pengamatan penulis, karena adanya pengaruh lingkungan di
sekitarnya. Dikarenakan banyaknya anak-anak yang seusianya atau temanteman
mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun terpengaruh
untuk ikut-ikutan menikah disebabkan mereka takut dikatakan tidak laku.
Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau
panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor dari luar, seperti
keinginan atau rayuan dari orang tua dan cemoohan dari masyarakat di
sekitarnya. Dan faktor kemauan anak ini masih ada hubungannya dengan
hak ijbar (orang tua/wali) yang menjadi pembeda keduanya adalah siapa
yang berhak menentukan pilihannya. Jika atas kemauan anak, maka anak
itu sendiri yang menentukan pilihannya. Sedangkan orang tua hanya
43

ersikap pasif saja, jika hak ijbar atau perjodohan orang tua, maka yang
berhak menentukan pilihan adalah orang tuanya.
3. Faktor Adat dan Budaya
Praktek pernikahan di bawah umur yang ada pada masyarakat di
Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota
Lubuk Linggau, menurut penulis merupakan tradisi yang sudah ada dalam
beberapa keluarga. Dengan adanya anggapan-anggapan masyarakat
tentang arti sebuah pernikahan, yang menurut mereka merupakan suatu hal
yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat tanpa melihat hakekat
dan tujuan sebuah pernikahan yang lebih dalam lagi, dimana hal itu akan
membawa mereka kepada suatu paradigma yang sebenarnya menyulitkan
mereka, seperti adanya anggapan-anggapan masyarakat bagi anak yang
belum menikah, dengan kata-kata “tidak laku”, “perawan tua”, “sok jual
mahal” dan lain-lain. Da semua itu merupakan bagi seorang wanita yang
lama mendapatkan jodoh atau lama menikahnya.
Adanya tradisi seperti ini tidak mudah diubah dengan adnaya
semangat pendidikan dan kesadaran agama yang tinggi serta peningkatan
ekonomi, karena tidak bertentangan dengan agama Islam yang
membolehkan atau menganjurkan umatnya untuk segera menikah, jika
sudah mempunyai kemampuan. Dan UU No. 1/1974 tidak melarang
mutlak. Ini terbukti karena UU No. 1/1974 masih memberikan
kelonggaran untuk pernikahan di bawah umur yaitu dengan jalan meminta
dispensasi dari Pengadilan Agama (PA).
44

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa UU
No. 1/1974 tidak mutlak dalam memberikan suatu ketentuan, sehingga
tidak heran jika banyak terjadi pelanggaran, lebih-lebih fasa umur
pernikahan, yang terjadi di masyarakat Kelurahan Karang Ketuan
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau.
Dan nampak jelas bahwa UU No. 1/1974 sebagai UU positif belum
mampu mengakomodasi semua permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat dan belum nampak jelas bahwa UU No. 1/1974 sebagai
undang-undang positif mampu mengatur masyarakat untuk menjadi lebih
baik. Akibatnya kemudian masyarakat lebih percaya pada hukum adat
yang sudah mengatur di masyarakat.
Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dari adanya pernikahan di
bawah umur yang dilakukan di masyarakat Kelurahan Karang Ketuan
Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau pernikahan
tersebut banyak dilakukan karena pengaruh adat, walaupun sebagian dari
masyarakat sudah tahu dengan adanya batasan usia pernikahan, akan tetapi
hal tersebut tidaklah menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk
melakukan pernikahan.
45

4. Faktor Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor
pelaksanaan pernikahan di bawah umur, menurut penulis adalah
merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang
berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju serta jauh dari
pertimbangan-pertimbangan.
Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan
mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam
mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui
pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu
pernikahan dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari
kehidupan bermasyarakat. Namun secara logika bahwa pernikahan yang
dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan akan lebih
bijaksana dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dari
pernikahan akan lebih mudah tercapai.
Dengan demikian, maka pelaksanaan pernikahan di bawah umur
suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan
luas, karena mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur rata-rata
berpendidikan rendah.
Akibat dari sempitnya pola fikir mereka dan kurangnya
pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akan
mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika di dalam rumah
46

tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak dapat
memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orang tua atau pihak ketiga.
5. Faktor Ekonomi
Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan di bawah
umur di masyarakat di Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk
Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau menurut penulis lebih merupakan
pelengkap dan bukan merupakan tujuan utama untuk menikahkan
anaknya, karena dalam kenyataan yang ada mereka yang sudah
berkeluarga atau sudah berumah tangga, ekonominya masih tergantung
kepada orang tuanya. Hal ini terbukti karena mereka belum mempunyai
kemampuan ekonomid an kematangan jiwa raga.
Dari praktek pernikahan di bawah umur tersebut semata-mata
hanya tujuan orang tua agar mereka bahagia dan lega karena sudah
menikahkan anaknya, walaupun secara ekonomi masih tergantung kepada
orang tua.
Namun UU No. 1/1974 pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya, (2) dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang
tua putus.
Dengan demikian, jelas bahwa sebenarnya orang tua sudah tidak
punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, lebih-lebih
47

memberi nafkah, karena ia sudah menikah. Akan tetapi yang terjadi di
masyarakat pada umumnya orang tua masih ikut campur dalam ekonomi
rumah tangga anaknya.
Menurut penulis hal yang seperti itu akan membuat anak tersebut
lambat untuk berfikir dewasa dan kurang bertanggung jawab dan akan
menjadikan anak sulit untuk cepat mandiri, juga melalaikan keluarganya.
Dari ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah
berkeluarga, juga dapat menjadi pendorong bagi anak-anak untuk seera
menikah, karena mereka merasa diperhatikan dan kesempatan
menguntungkan bagi yang malas bekerja. Dapat kita lihat bahwa
pernikahan tersebut hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu belaka, dan
tanpa terbebani oleh tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada
keluarga.
Akan tetapi perlu penulis ingatkan bahwa ada juga merka yang
menikah di usia di bawah umur karena tidak bisa melanjutkan sekolah
disebabkan tidak mempunyai biaya dan kurangnya dorongan dari orang
tua, akhirnya mereka terpaksa harus menikah agar tidak menjadi bahan
pembicaraan atau gunjingan masyarakat.
6. Faktor Agama
Faktor agama juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam
pelaksanaan pernikahan di bawah umur karena dalam Islam tidak ada
larangan pernikahan di bawah umur. Sehingga sebagian masyarakat
berpendapat hal itu merupakan tindakan semata-mata untuk melestarikan
48

sunnah Rasulullah dan masyarakat menjadi pernikahan Rasulullah dengan
Siti Aisyah sebagai pedoman bagi mereka dalam melakukan pernikahan.
Bagi masyarakat pernikahan bukanlah merupakan hal yang sulit
dan bukan termasuk perbuatan dosa, jika harus melanggar UU No. 1/1974,
mengenai batas usia pernikahan. Disamping itu juga masyarakat kurang
mengenal tentang aturan-aturan dalam UU No. 1/1974 tersebut.
Adapun pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah yang dijadikan
pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan di bawah
umur, menurut penulis disebabkan karena mereka tidak mengerti atau
tidak tahu hikmah dibalik pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah.
Lebih lanjut penulis melihat bahwa praktek pernikahan di bawah
umur tersebut lebih cenderung sebagai tradisi ketimbang komite religius
dalam rangka melestarikan teladanan pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah,
namun hal ini tidaklah mudah dihilangkan oleh semangat pendidikan,
peningkatan ekonomi atau Undang-undang formal sekalipun, seperti yang
terjadi di Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II,
Kota Lubuk Linggau.
Meskipun telah mulai bermunculan sarjana-sarjana mudah semakin
banyaknya berdiri sekolah Islam serta pondok pesantren, akan tetapi
mereka masih banyak yang terbukti melakukan pernikahan di bawah umur
di masyarakat.
Menurut penulis bahwa pernikahan di bawah umur dalam konteks
sekarang kurang atau bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena
49

dalam mengemudikan bahtera rumah tangga akan menimbulkan berbagai
masalah yang harus dihadapi apalagi di era globalisasi sekarang ini,
dimana persaingan bagitu ketat terutama dibidang perekonomian.
Walaupun secara yuridis pernikahan di bawah umur yang
dilaksanakan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi
perempuan dianggap sah, hanya saja dari segi kedewasaan (psikologi) atau
sosiologi ekonomi masih diragukan dan akan menimbulkan permasalahan
yang kompleks nantinya dalam kehdupan rumah tangganya.
Sejalan dengan ajaran Islam, menganjurkan pernikahan bagi
mereka yang sudah “mampu” tanpa memberi batasan usia, akan tetapi
Islam juga menganjurkan hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah
mempunyai kemampuan baik dari berbagai aspek kehdiupan juga
kemampuan yang dipengaruhi oleh adanya kedewasaan dan kematangan
baik jiwa dan umur seseorang, walaupun tidak selamanya.
Oleh sebab itu menurut hemat penulis berdasarkan kenyataan yang
ada bagi mereka yang melakukan pernikahan di usia di bawah umur masih
jauh dari taraf kematangan (mayoritas) baik secara fisik biologis mental
psikologis dan ekonomi.
B. Analisa Dampak Pernikahan di Bawah Umur
Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya, penulis menilai bahwa
rumah tangga yang dibangun oleh anak-anak yang masih di bawah umur
usianya yang terjadi di masyarakat Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan
Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau.
50

Meskipun dampak negatif itu relatif kecil hanya terjadi pada beberapa
pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya
keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul oleh seringnya
terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami
terhadap sang isteri, kuarngnya pengetahuan dari pihak istri dalam cara
pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan
akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak-anak yang dilahirkan,
kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya.
Ada juga dampak positif dari pernikahan di bawah umur yang didapati
dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri. Karena tujuan
mereka pada saat melaksankan pernikahan di bawah umur adalah untuk
mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali
dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah
diombang ambing oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung
jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan
mudah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.
Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi
harus sudah ada sebelum pernikahan jika tidak maka rumah tangga yang
dibangunnya akan mudah terombang ambing oleh setiap permaalahan yang
setiap kali muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga masa depan
akan suram.
Dalam undang-undang juga menganut beberapa asas yang prinsip
berhubungan dengan pernikahan. Adapun asas-asas tersebut antara lain :
51

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing
dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah
syah, apabila dilakukan meurut masing-masing agamanya dan
kepercayaan itu dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang perkawinan ini menganut monogami, hanya apabila
dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan maka seseorang
suami dapat beristri lebih dari satu orang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri
harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar
dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada
perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip
mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak kedudukan suami baik
dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat
52

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri. 38
Dengan demikian pada dasarnya pelaksanaan pernikahan bukan hanya
untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara dan tidak hanya merupakan
pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang
kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. karena
itu perpisahan atau perceraian dalam ikatan pernikahan merupakan perbuatan
yang dibenci oleh Allah SWT.
38 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
53

BAB V
PENUTUP
Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari Bab I sampai Bab IV
maka dalam mengakhiri skripsi tentang Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus
di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk
Linggau) dari tahun 2000-2004 penulis akan membagi dalam dua sub judul
kesimpulan dan saran.
A. Kesimpulan
Dari uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat mengambil
beberapa pokok yang dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan
pembahasan ini.
1. Pelaksanaan pernikahan di bwah umur di masyarakat Kelurahan Karang
Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau
merupakan suatu problematika dan simalakama karena ada rasa takut dan
khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat.
Sehingga pernikahan di bawah umur itu dianggap suatu jalan yang terbaik,
walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial
(psikologis). Ada dua cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam
mensiasati Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yaitu pertama dengan
meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat, dan yang kedua
1998, hlm. 46-47
54

dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua
mereka sendiri.
2. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif
yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun
bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (pasal 7 ayat (1)). Namun
batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa,
yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya
merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.
Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan
dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan
pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
3. Untuk periode 2004-2006 ada 19 kasus pernikahan di bawah umur dimana
pernikahan di bawah umur tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
faktor kehendak orang tua yang menikahkan anaknya, atas kemauan anak,
adat dan budaya, pendidikan, ekonomi dan agama. Dan pernikahan di
bawah umur ini membawa dampak dalam kehidupan rumah baik dari segi
kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
4. Sesuai dengan data yang ada maka dampak negatif dari pernikahan di
bawah umur yang terjadi di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk
Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau tersebut relatif kecil hanya
terjadi pada beberapa pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah
tangga karena tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga
yang timbul oleh seringnya terjadi percekcokan, cemburu yang berlebihan,
55

adanya sikap keras suami terhadap isteri, kurangnya pengetahuan dari
pihak isteri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan
mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya
mental anak-anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan
sebagainya. Dan yang ditakutkan oleh sebagian besar masyarakat akan
pernikahan di bawah umur tidak terbukti, karena apabila seseorang telah
mempunyai kemampuan dan persiapan yang matang baik dari segi lahir
maupun batin maka orang tersebut sudah dapat untuk melangsungkan
pernikahan.
B. Saran-saran
Sebegitu agungnya pernikahan itu sehingga bagi mereka yang
melaksanakan pernikahan dianggap telah memiliki setengah dari agama,
karena telah menjalankan sunnah Rasul. Oleh sebab itu pernikahan tersebut
harus diawali dengan niat yang suci dari dalam hati.
Pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya persiapan mental, spiritual
dan dengan niat yang suci yang memadai akan menimbulkan banyak sekali
dampak negatif dalam mempengaruhi bahtera kehidupan dalam rumah tangga
tersebut.
56

DAFTAR PUSTAKA
A. Kelompok Al-Quran dan Tafsir
As Sayis, Muhammad Ali, Tafsir Ayat Al Ahkam, terj. Muhammad Ali Sabik,
CV As Syifa, Bandung,1963.
Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara
Penterjemah Al Qur'an, Jakarta, 1980.
B. Kelompol Al-Hadis
Al Muslim, Al Imam Abu Husain Muslim Ibn Hajjajal Qursyairi An
Naisaburi, Shahih Muslim, Dar Al Kitab al Nikah, Beiurt, t.t.
C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih
Abidin, Slamet dan H. Aminudin, Fiqih Munakahat, Pustaka Setia, Bandung,
1999.
Al Jaziri, Abdu Ar Rahman, Kitab al-Fiqih ‘Ala al-Ma’zahib al-Arba’ah, Dar
Al-Fikr, Beirut, 1969.
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah,(Terj) Moh Thalib jilid 6,Cet I Al-Ma’arif,
Bandung, 1990.
Zahrah, Abu, Usul al-Fiqh, Dal al-Fikr al-Arabi, Kairo, t.t.
D. Kelompok Umum
Al-Bany, Ahmad Zakariya, Hukum Anak-anak dalam Islam, terj. Chotijah
Nasution, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
Al-Ghifari, Abu, Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza, Mujahid
Press, Bandung, 2002.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Pendekatan suatu Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 1998.
Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam
Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam, cet. I, Bulan
Bintang, Yogyakarta, 1980.
57

Departemen P dan K, Kamus Besar Indonesia, cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta,
1990.
Hadi, Sutrisno, Metodologi Penelitian Research I, Yayasan Penelitian
Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981.
Ichsan, Ahmad, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Suatu
Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum, Pradia Paramita,
Jakarta, 1986.
Mapreare, Andi, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
Prints, J., Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1982.
Rahman, Bakri A. dan Ahmadi Sukadja, Hukum Perkawinan Menurut Islam,
Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Hidakarya
Agung, Jakarta, 1981.
Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta,
1996.
Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, cet. III, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1998.
______________, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1998.
Salim, Peter dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,
Modern English Press, Jakarta, 1991.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1992.
Syarifuddin, Kamus al-Misbah, Bina Aksara, Jakarta, t.t.
Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan,PT
Pradya Paramita,jakarta,1974
58

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: Maimun
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Musirawas, 12 Oktober 1982
Agama
Nama Ayah
Alamat
: Islam
: Mujamil
: Karang Ketuan RT 04/VII
Pendidikan : - SD N 1 Air Ketuan II, lulus tahun 1995
- SMP N II Air Temam, lulus tahun 1998
- SMK N 3 Lubuk Linggau, lulus tahun 2001
- STAIN Salatiga lulus tahun 2007
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
59