PNBP - Registrasi Alat Kesehatan & PKRT Online

W
. PT?ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN ,2009
TBNTANG
JENiS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ES/T
PRESIDEN REPUBLIK INDONESiA,
)Vlenimbang: a.
b.
\.1 --nina^+
1
r'rLrlE;rrrE;aL . J'.
2.
J.
bahwa dengan adanya pcnyesu4ian atas jenis dan tarif
penerimaan negara bukan pajak yang berlalru pada
Departemen Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Departemen Kesehatan, perlu mengatur kernbali
jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan f'aja.k
yar.Lg berlalar pada Departemen Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuC
dalam huruf a dan untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal
2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahur t997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Janis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Kesehatan;
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19a5;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran . Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lqmbaran Negara Nomor 3687);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun L997 terrtang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor
57. Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3694)
sebagairnana telah diubah dengan Perafuran Pemerintair
Nomor 52 Tahun 1998 (Lcmbaran Negara Repub[k
Indonesia Tahun 1998 Nornor 85, Tambahan Lembaran
Negara Non:or S760);
MEMUTUSI(AN: ...

-r\\.
rf1-c |

WPRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
-J-
. Pasal 3
(1)
(2)
(3)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukal P.ajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia kesehatan berupa Sumbangan
Pcnyelenggaraan Pendidikan dan Dana Pengembangan
p.niiaitii Kelas Reguler dan Non Reguler untuk
mahasiswa tertentu ^ia^n
sebesar 5Oo/o (lima puiuh
p"it."t dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran
Feraruran Pemerintah ini.
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bl'k31. Pajak yang
berasa.ldariDirektoratJenderalPeng"ndalianPenyakit
;; Penyehatan Lingkungan bempa s-ertifrkat tindakan
sanitasi untuk r."p"l (shtp sanitatton control Certifcate),
sanitasi untuk kapal (Shtp
sertifrkat bebas i"ai^"
Sanitation Control Exemptron Certifcate)' dan
perpanjangannya selama 1 (satu) bulan voiume
.untuk
perahu layat atau perahu
]ayT
motor di bawah 500 mr
(iima ratus meter f."Uit) bagi Warga Negara Indonesia'
pemilil< perahu layar atau -perahu
layar motor yang
digunakan untuk ielayaran di wiiayah Indone.sia adalah
,Jb.r^, 50% (lima puluh persen) dari ranr' sebagaimana
tercantum pada Lampiran Perafuran Pemerintah ini'
Ketentuan lebih lanju; mengenai mahasisrva tertentu dan
pemilik perahu layar atau perahu tayT motor
!.U.g"i-ana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri Kesehatan'
Pasai 4
(1)
(2)
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan. Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan )'ang
dilaksanakan ai luar laboratorium tidak termasrtk biaya
akomodasi, konsutnsi, dan transportasi bagi tenaga
penguji.
Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlbebankan kepada
wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5 ..,

.. PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
A
-.t-
Pasal 5
Selurrh Penerimaan
dimaksud dalam Pasal
Kas Negara'
Negara Bukan Pajak
t w:aiiU disetor langsung
sebagaimana
secepatnYa ke
Pasal 6
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlerku maka:
1, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tenhng Jenis
dan Tarif ut'". Jt"is Penerimaan Negara.Bukan Pajak y^ng
berlaku p^a" 6tf"t"-t" Kesehatan (Lembaran Negara
Republik f ,.ao*tia' Tahun 2006 Nomor 24
' Tambahan
Lembaran N.;;;ikp"utiit Indonesia Nomor 4613); dan
2, Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2001
tentang Tarii atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku O*"-U^dan PenBawas Obat dan Makanan
(Lembaran N;;;; Repubfl< Ind-onesia Tahun 2001 Nomor
35, Tambaf,^iil-tmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4087) Angka i;;"*;; Biava Evaluasi dan Pendaitall
Angka 3S sampai Otl"ST Angka a.2 d3n Angka II mengenat
eii4"Sertifikasi Angka 5 dan Angka 6'
dicabut cian dinyatakan tidak berlalcu'
Pasal 7
perafuran Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
/a6dt , '.

.'
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-5-
Agar setlaP
pengundangan
penemPalannya
orang mengetahuinya,. memerintahkan
Peraturan Pemerintah ini clengan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesta'
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari2OO9
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttrl
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDI-IOYONO
Drurdangkan di Jakarta
:raca tanggal l6 Januari 2009
:,iENTERI FIUKUM DAN HAK ASAS] MANUSiA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MAT-IALAI'TA
LEMBARAN NEGARA REPUBI-IK INDONESIA
TAHUN 2OO9 NOMCR 25
Saliaan sesuai dengan aslinYa
SEI{RETAR.IAT NEGARA REPUBLIK ]NDONESIA
Peraturan Perundang-unda:r gan
konomian dan Industri,
PTO NUGR,OHO

Ayat (2) ...
'. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONBSIA
NOMOR 13 TAHUN 2OO9
TENTANG
JENIS DAN TAzuF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUIGN PA"IAI( YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
I UMUM
Sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi dan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan sebagaimana diatur dalarn
Perafuran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlalru pada Departemen
Kesehatan.
Hal irri sejaian dengan upaya mengoptimall

F:'s.--f.\\
.l /'t I
-\'l
$twi,y
---\
. PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-2-
AYat (2)
CukuP jelas'
AYat (3)
CutarP jelas'
Pasa.l 4
AYat (1)
CulinrP jeias'
Pasal 5
CukuP jelas'
AYat (2)
Yang dimaksud. dengan 'k::cn:::n Peraturan 'perundangundangan"
adalah p;;;i'.n Menteri Kelangan yang lTlengatur
mcngenai standar btaYa'
Pasai 6
PengertianKasNegarladaiahsebagaimanadimaksuddalamUndang-
p*tti-aan Negara Bukan
undang Nomor 20 Tahun ];;-;;t;g
Pajak
Pasal 7
CukuP jelas'
TAMBAHANLEMBARANNEGARAREPUBLIKINDoNESIANoMoR49TS

43--:\L
!.-..!---\,.tr
,l'.'- | --\11
$t*,}y
-,Fnt
\t\it'
-.lr ,tF 7
--\-
,. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I
c, L^anjutan
Per kacue
750.000,00
DIREKTOMT JENDERAL BINA KEFARMASTAN DAN
ALAT KESEHATAN
,,\. Perizinan Kefarmasian
l. Izin Pedagang Besar Farrnasi (PBF)
2. Perubahan lzin Pedagang Besar Farmasi (PBF')
3, lzin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi
(PBBBF',)
4. Perpaqjangan izin P edagang Besar Bahan Baku
Farmasi (PBBBF)
5. Perubahan izin Pedagang Besar Bahan Baku
Farmaei IPBBBF)
6. Izin Persetr.{uan hinsip lndustri Farmasi
7. Perpanjangan Izin Persetujuan Prinsip Industri
Farmasi
8. Izin Industri Farmasi
9. Perubahan Izin Industri Farmasi
10. Izin Persetujuan Prinsip Obat Tradisional
I l. Perpanjangan lztn Persetujuan Prinsio Obat
Tradisional
12. lzn Industri Obat Tradisional
13. Perubahan Izin tndustri Obat Tradisional
14. lzn Importir Produsen (IP) Prekursor
15. Izin Importir Produsen (lP) Narkotik
16. Izin lmportir Produsen (IP) Psikotropik
17. IzLn Importir Terdaftar [T) Prekursor Farmasi
18. Izin ImportirTcrdaltar (lT) Psikotropik
19. k:n Eksportir Produsen (EP) Psikotropik
20. Izrr. Eksportir Produsen (EP) Prekursor Farmasi
21. Izin Eksportir Terdaftar (ET) Prekursor Farmasi
22. Izin EksportirTerdaftar (ET) Psikotropik
23. lzin produksi Kosmetika
21. Perpanjangan Izin Produksi Kosmetik
25. Perluasan Izin hoduksi Kosmetik
26. Perubahan lzin Produksi Kosmeuk
B. Perizinirn Alat Kesehatan
l. Izin Penyalur Alat Kesehatan
2. Perluasan izin Pcnyalur Alat Kesehatan
3. Perubahan iain Penvalur Alat Kesehatan
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per iitn
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per iain
Pcr izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
1.000.000,00
1.000.000,00
1,000,000,00
]'000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1,000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1,000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500,000,00
1.000.'000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000,000,00
4. Keterangan ..,

W
.. PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
@endaPat
certifcate)
izin edar (free of sale
\3) s.ro, Keterangan la.in Alar Kesehatan (Alkes)/
:
Perbekalan Xesehatan Rumah Tangga (PKRT)
( O.) Surat Keterangan lmpor Kasue Tertentu Alat
f"".ft"t"" (Afk-ee)/Perbekalan Kesehatan Rumah
L/
rangga (PIGT)
^2
C Izin edar alat kesehatan
1. Kelas III
a. lzin cdar
b, PerPanjangan izin edar
c. Perubahan iein edar
2, Kelas II
a. lzin edar
b. PerPanjangan izin edar
c, Perubahan izin edar
3. Kelas I
a, Izin cdar
b. PerPanjangan izin edar
c. Perubahan izin edar
D. Izrn edar Perbikalan Kesehatan Rumah Tangga
1. Kelas III
a, Izin edar
b. PcrPanjangan izin edar
c, Perubahan izin edar
2. Kelas II
a. Izin edar
b, PerPanjangan izin cdar
c. Perubahan izin edar
3. Kelas I
a. Izin edar
b. Pcrpanjangan izin edar
c. Perubahan i.zin edar
E. Sertifikasi Alat Kesehatan (ALKES)
l. Kelas A
a. Serti.6kasi
b. Perpanjangan Sertifikasi
c. Perluasan Sertifikasi
d. Penrbahan Sertifikasi
Per penerbitan
Per pcnerbitan
Per penerbitan
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Pcr izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Pcr izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per izin
Per Sertiftkat
Per Sertifikat
Per Sertifikat
Per Sertifikat
500.000,00
500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00
1,000.000,00
3,000.000,00
1.000.000 ,00
1.000.000,00
I .500.000,00
500.000,00
500,000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.000,000,00
2.000,000,00
1.000.000,00
1,000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
2,000,000,00
1.000.000,00
i.000.000,00
2. Kelas B ..,

- -\\
,/rr!3-- :\L
.i*V
t a! rlr
- ---
.A'.t-
I
ll
-L
\':r^ tz 1 t'tz
E!\:
;ttr"t
-t