Banjarmasin Post Rabu, 3 September 2014

18 Inter-Nasional
Banjarmasin Post
RABU 3 SEPTEMBER 2014
KOMPAS.COM/ WIJAYA KUSUMA
FLORENCE Sihombing saat keluar dari kantor ditreskrimsus Polda DIY didampingi
Dosen Fakultas Hukum Internasional UGM sekaligus Sekretaris Komite Etik Fakultas
Hukum, Heribertus Jaka Triyana.
Usai Disidang Etik Florence Menangis
YOGYAKARTA, BPOST - Dalam jumpa pers,
seusai menjalani sidang etik di Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Selasa (2/
9), Florence Sihombing kembali menyatakan
permintaan maafnya kepada semua pihak
yang tersinggung oleh tulisannya di media
sosial Path.
Dalam kesempatan itu, Florence meminta
maaf kepada Sultan, masyarakat Yogyakarta,
dan orang-orang yang merasa dirugikan.
Dalam menyampaikan permintaan maafnya,
Florence meneteskan air mata dan ucapannya
terbata-bata, sesekali terdiam untuk menyeka
air matanya.
“Saya meminta maaf sebesar-besarnya
dan setulus-tulusnya kepada Sultan, warga
Yogya, dan orang-orang yang sakit hati
akibat ulah saya. Saya harap permintaan
maaf saya bisa diterima,” ujar Florence,
Selasa (2/9).
Ia pun kembali menegaskan rasa penyesalannya
yang mendalam atas apa yang diperbuat
hingga menyakitkan hati warga Yogyakarta
dan berjanji tidak akan mengulanginya
lagi.
“Saya jera dan menyesal, sungguh menyesal.
Saya berjanji tidak akan mengulanginya
kembali. Saya memohon permintaan maaf
saya ini diterima oleh Sultan dan warga
Yogya,” ucap mahasiswi Pasca Sarjana Kenotariatan
UGM ini.
Sementara itu, berbagai elemen masyarakat
dan lembaga di Yogyakarta menyatakan
menolak melanjutkan kasus Florence Sihombing.
Sebab, Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) yang dikenakan kepada
salah satu mahasiswa pasca Sarjana Kenotariatan
UGM itu dirasa bertentangan dengan
nilai demokrasi.
“Pasal-pasal yang dikenakan dalam kasus Florence
bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi
yang ada di Indonesia,” tegas Staf LBH Pers Masjidi,
Selasa (2/9).
Masjidi menjelaskan, Pasal 27 ayat 3 dan
Pasal 28 ayat 2 UU ITE bertentangan dengan
hak asasi manusia yaitu kebebasan berpendapat
dan dilindungi dalam Pasal 28 dan Pasal
28 E ayat 2 dan 3 UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun
1998 tentang Tata cara menyampaikan
pendapat di muka umum, UU Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi
hak sipil politik.
“Jika diteruskan, kasus Florence menjadi
pasal karet dan dikhawatirkan dapat menjerat
siapa pun. Karenanya, kami menyatakan
sikap meminta mencabut pasal-pasal itu,”
tegas Masjidi.
Melihat hal tersebut, dia meminta Polda
DIY mengutamakan proses mediasi dengan
pelapor serta memberikan sepenuh hak kepada
UGM sebagai lembaga pendidikan untuk
menentukan sanksi terhadap mahasiswanya
itu.
Dengan demikian, hal itu bakal mempermudah
penyelesaian kasus Florence yang saat
ini penangguhan penahanannya sudah dikabulkan.
“Selain mediasi. Perlu diterapkan
sanksi pidana sebagai ultimum remedium,”
tegas dia.
Penolakan atas dilanjutkanya kasus Florence
ini juga disuarakan AJI Yogyakarta, LBH
Pers, LBH Yogyakarta dan KMIP (Komisi
Mayarakat Informasi Publik). (tribunnews/kps)
Wanita Misterius
Pengaruhi AKBP Idha
JAKARTA, BPOST - Kapolri
Jenderal Sutarman menyebut
ada seorang wanita yang
mempengaruhi AKBP Idha
Endri Prastiono hingga terjerumus
urusan narkoba. Kabarnya
wanita itu tak lain orang
dekat AKBP Idha.
Siapa dia? Sutarman tidak
mau menyebutkannya. “Nanti,
nanti. Saya ada janji,” kata
Sutarman sambil berjalan di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Selasa (2/9).
Mantan Direktur Tindak
Pidana Narkoba, yang saat ini
menjabat Kapolda Kepulauan
Riau (Kepri), juga menutup
rapat siapa perempuan yang
dimaksud Jenderal Sutarman.
Dia beralasan sudah bukan
wewenang dirinya lagi untuk
bicara soal pidana narkotika.
“Kalaupun saya tahu saya
tidak akan beritahu, karena
itu bukan otoritas saya lagi,”
ujar Arman di Bareskrim Polri,
Jakarta.
Begitu pula dengan Direktur
Tindak Pidana Narkotika
yang baru Brigjen Anjan Pramuka
Putra, menolak menjawab
pertanyaan wartawan
mengenai siapa sosok misterius
yang disebut Kapolri.
Alasannya, dia merasa bukan
kewenangan untuk bicara hal
tersebut, mengingat dirinya
masih menjabat sebagai Kepala
Biro Pengawas Penyidikan
(Karo Wasidik).
Wakil Direktur Tindak Pidana
Narkotika Kombes Nugroho
Adji juga menolak menjelaskan
siapa sosok A yang
dimaksud. “Saya tahu, tapi
silakan ke Pak Anjan (Dir Tipid
Narkotika),” elak Nugroho.
Informasi yang didapatkan,
perempuan yang mempengaruhi
AKBP Idha ini adalah
orang dekat perwira menengah
itu. Sang perempuan digadang-gadang
pernah memiliki
hubungan dengan bandar
kakap narkotika. Sang
bandar juga dikenal piawai
memasok narkotika dari lapas
ke lapas. Maklum saja,
hampir seluruh lapas di Jakarta
dan Bandung pernah ditempatinya.
Termasuk Nusa
Kambangan.
Perempuan ini juga diketahui
pernah memiliki hubungan
dengan perwira menengah
kepolisian yang bertugas
di lembaga antinarkotika.
Namun, karena hubungan
tersebut, terlebih perempuan
AKBP Idha Endri Prastiono
itu pernah berhubungan dengan
bandar besar, sang perwira
diberi sanksi tegas pimpinan.
Catatan Hitam
Sebelum ditangkap di Malaysia,
AKBP Idha lumayan
banyak melakukan pelanggaran.
Berdasarkan data di Propam,
catatan hitam AKBP Idha
mulai perselingkuhan, narkoba,
pergi ke luar kota tanpa
izin atasan hingga bermasalah
terkait pelaporan hilangnya
perhiasan sang istri.
“Nah, yang bersangkutan
sudah beberapa bulan itu tidak
diberikan jabatan, sejak
ada beberapa kasus yang pernah
terjadi dan melibatkan
yang bersangkutan, terutama
ada barang bukti narkoba
yang diungkap di Polda Kalbar
yang ada keterkaitan
dia,” kata Kepala Divisi Humas
Polri, Inspektur Jenderal
(Irjen) Ronny F Sompie.
Sebelum bertugas di Polda
Kalbar, AKBP Idha bertugas
di Polda Sumtera Utara. Saat
bertugas di Polda Sumut, AK-
BP Idha pernah menikah dengan
perempuan bernama
Sandi Wahyu Rifani dengan
berakhir perceraian karena
melakukan perselingkuhan
dengan perempuan lain, Farid
Yamin hingga memiliki seorang
anak. Atas perbuatannya,
dia diberi sanksi berupa
‘dikurung’ di tempat khusus
selama 21 hari.
Pada 2002, AKBP Idha pernah
melakukan hubungan
layaknya suami-istri dengan
pembantunya hingga memiliki
seorang anak. Namun, masalah
rumah tangga AKBP kali
itu telah diselesaikan secara
kekeluargaan.
Lagi, AKBP Idha menjalin
hubungan dengan janda beranak
empat, Martawati alias
TitiYusnwati. Namun, hubungannya
dengan pengusaha
tersebut pada saat itu bermasalah
hingga kembali diselesaikan
dengan cara kekeluargaan,
yakni pernikahan.
AKBP Idha dimutasi dari
Polda Sumut ke Polda Kalbar
pada 19 Februari 2013. Dia
diangkat menjadi Kepala Subdit
III Direktorat Reserse Narkoba
Polda Kalbar mulai 7 Juni
2013 dan dipindahkan menjadi
Analis Muda Kebijakan Bidbin
Biro Rena Polda Kalbar
pada 18 Desember 2013.
Perwira menengah tersebut
dimutasi karena berkaitan
dengan pelanggaran Kode
Etik Profesi Polri yang dilakukan
oleh AKP Sunardi dkk
atas perkara pengurangan barang
bukti shabu. Dan saat ini
dugaan pelanggaran kode etik
profesi AKBP Idha tersebut
tengah diproses pihak Bidang
Propam Polda Kalbar.
AKBP Idha juga telah divonis
melakukan pelanggaran
Kode Etik Profesi Polri lantaran
pergi ke Jakarta pada 3
Januari 2014 tanpa seizin atasan
untuk menghadiri acara
pernikahan keluarga.
Ulah sang pamen tersebut
tak berhenti di situ. Sebab, saat
berada di Bandara Soekarno
Hatta Jakarta pada hari itu, dia
melaporkan kehilangan beberapa
perhiasan milik istri senilai
Rp 19 miliar di bagasi
pesawat. Usut punya usut pihak
kepolisian, ternyata barang
bukti perhiasan istri
AKBP Idha hanya sekitar senilai
Rp 180 juta.
Gara-gara ulahnya itu, Propam
Polda Kalbar menghukum
AKBP Idha dengan
sanksi teguran tertulis dan
dibebastugaskan atau tidak
diberi jabatan (nonjob) terhitung
19 Juni 2014.
“Jadi, ketika yang bersangkutan
ditangkap pihak
Polis Diraja Malaysia, memang
yang bersangkutan sudah
beberapa bulan sebelumnya
tidak punya jabatan, tidak
sedang melaksanakan tugas
di sana, tidak ada perintah, itu
hanya pribadi,” tegas Ronny.
(tribunnews/dtk)
Polisi Filipina Gagalkan
Serangan ke Bandara
MANILA, BPOST - Kepolisian
Filipina menahan tiga
orang yang diduga akan meledakkan
bandara internasional
Manila, kedutaan besar Cina,
dan salah satu pusat perbelanjaan
terbesar di Manila.
Pemerintah Filipina, Selasa
(2/9), menjelaskan ketiga
orang itu ditahan pada Senin
(1/9) di bandara, di dalam sebuah
minibus yang mengangkut
banyak bom molotov dan
kembang api.
Menteri Kehakiman Leila
de Lima mengatakan, ketiga
tersangka merencanakan serangkaian
serangan untuk
menunjukkan posisi anti-Cina.
“Mereka mengklaim sebagai
pembela rakyat Filipina
dan menganggap Cina serta
praktik para konglomerat
dan pertambangan ilegal adalah
musuh,” kata De Lima.
De Lima menambahkan,
ketiga pria itu tampaknya marah
terhadap sikap Pemerintah
Filipina yang dianggap
NET
NET
TIGA orang yang diduga akan melakukan peledakan bandara
diamankan polisi.
lemah menghadapi sengketa
wilayah di Laut Cina Selatan.
Lebih jauh, De Lima menambahkan,
kelompok yang
diduga melibatkan lebih banyak
orang lainnya itu merencanakan
serangkaian serangan
ke berbagai bangunan
yang memiliki kaitan dengan
China atau ke komunitas bisnis
warga Cina-Filipina.
“Mereka juga merencanakan
untuk menyerang SM
Mall of Asia di Pasai City dan
kedutaan besar China di Gedung
DMCI,” ujar De Lima.
SM Mall of Asia adalah milik
Henry Sy, orang terkaya
Filipina yang lahir di Cina.
Sementara DMCI adalah perusahaan
konstruksi milik
David Consunji, warga Filipina
keturunan Cina, yang menurut
majalah Forbes adalah
orang terkaya keenam Filipina.
(kps)
ANTARA /MOHAMAD HAMZAH
MAHASISWA membentangkan spanduk pada aksi unjuk rasa dihalaman Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/9). Dalam aksi
unjuk rasa yang diikuti ratusan mahasiswa itu menyatakan menolak kebijakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
Nomor 49 tahun 2014 tentang kuliah program Sarjana (S1) maksimal hanya lima tahun sebab dianggap merugikan mahasiswa.
Samad Kecewa Atut
Divonis 4 Tahun
■ KPK Akan Lakukan Upaya Banding
BAGHDAD, BPOST - Amnesti
Internasional, Selasa (2/
9), mengatakan telah memiliki
bukti baru bahwa Negara
Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah
melakukan pembersihan
terhadap etnis minoritas di
Irak utara.
Kelompok hak asasi manusia
itu mengatakan ISIS telah
mengubah kawasan Irak utara
itu menjadi ladang pembantaian
yang berlumuran darah.
“Kami telah mengumpulkan
bukti pembantaian massal
yang terjadi wilayah utara kota
Sinjar pada bulan Agustus,”
kata Amnesti Internasional.
JAKARTA, BPOST - Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Abraham Samad
mengaku kecewa dengan putusan
vonis majelis hakim tindak
pidana korupsi yang
menvonis Ratu Atut Chosiyah
4 tahun penjara dan
denda Rp 200 juta subsider 5
bulan kurungan.
“Ya pasti ada kekecewaan
pada keputusan itu. Kekecewaan
itu kami tuangkan dalam
bentuk hukum,” kata Abraham,
di gedung Badan Pemeriksaan
Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), Jakarta
Timur, Selasa (2/9).
Bentuk hukum yang dimaksud,
kata Abraham, yakni
melakukan upaya banding
atas putusan majelis hakim
tindak pidana korupsi.
Samad menegaskan , kasus
Gubernur Banten nonaktif
yang disidangkan kemarin,
baru satu perkara dan masih
ada kasus yang perlu disidangkan
kembali.
“Masih ada dua kasus lagi,
jadi akan menyusul lagi, ini baru
satu kasus, dan akan menjurus
ke sana (tindak pidana
pencucian uang/TPPU) dan
pemerasan tindak pidana alkes,
pencucian uangnya akan
menyusul oleh karena itu kemarin
baru satu kasus dan jangan
khawatir,” tutur Abraham.
Himpunan Mahasiswa
Banten sangat mendukung
upaya banding yang dilakukan
KPK.”Seluruh Mahasiswa
Banten siap menyeret hakim
Alexander Marwata ke Komisi
Yudisial. Alexander telah
memberikan pendapat sangat
mengecewakan rakyat Banten.
Kami mencurigai dia main
mata dengan Atut dan kronikroninya,”
ujar Sekjen HMB
Sadam Husen Falahuddin
dalam rilisnya, Selasa (2/9).
HMB mencatat hakim Alexander
kerap memutus bebas
terdakwa koruptor. Misalnya
vonis terhadap Hotasi Nababan,
mantan Dirut Merpati,
juga pernah melakukan dissenting
opinion dan menyatakan
bebas terdakwa korupsi
dan pencucian uang, Dhana
Widyatmika.
“Komitmen kami menyeret
hakim-hakim nakal ini
penting, agar dapat memberikan
peringatan bagi proses
peradilan di Indonesia yang
masih jauh dari visi supremasi
hukum dan memberikan
efek jera terhadap hakim yang
coba-coba main mata dengan
koruptor,” imbuhnya.
Sadam menegaskan akan
mengkonsolidasikan kekuatan
untuk membuat pengadilan
rakyat demi keadilan
yang seadil-adilnya bagi rakyat
Banten. “Apabila Pengadilan
Tipikor tidak mampu
memberikan rasa adil bagi
rakyat Banten,” tuturnya.
Siap Ladeni
Penasihat Hukum Gubernur
Banten Ratu Atut Chosiyah,
TB Sukatma, siap meladeni
KPK jika melakukan
banding atas perkara kliennya.
“Kami dalam posisi mengikuti
proses,” kata Sukatma
dalam pesan singkatnya.
Menurut Sukatma, jika Jaksa
KPK melakukan banding,
pihaknya akan menunaikan
hal serupa. Dia mengaku memiliki
bukti-bukti kuat terkait
perkara Atut.
“Jikapun jaksa penuntut
umum banding, kami akan
lakukan upaya yang sama
karena kami punya fakta hukum
yang kuat untuk membebaskan
terdakwa selain adanya dissenting
opinion dari salah satu
majelis,” kata Sukatma.
Sebelumnya, Jaksa KPK
menuntut Ratu Atut dengan
pidana 10 tahun penjara dan
denda Rp250 juta subsidair 5
bulan kurungan. Jaksa menilai
Atut terbukti menyuap
Akil Mochtar saat menjabat
Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) dalam penanganan
sengketa hasil Pilkada Lebak.
Atut dinilai terbukti melanggar
Pasal 6 ayat 1 huruf
a Undang-Undang Nomor
31/1999 jo UU Nomor 20/
2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(tribunnews/kps)
ISIS Lakukan Pembersihan Etnis
Dua kejadian terparah terjadi
ketika kombatan ISIS merazia
desa-desa dan membunuh
ratusan orang penduduk
pada tanggal 3 dan 15 Agustus.
“Kelompok-kelompok
yang terdiri dari lelaki dan
anak-anak lelaki dengan usia
paling muda 12 tahun dari
kedua desa dibawa militan
ISIS dan ditembak,” kata Amnesti
Internasional.
“ISIS melakukan kejahatan
yang tidak terperikan dan
telah mengubah wilayah terpencil
Sinjar menjadi ladang
pembantaian berlumuran darah
dalam kampanye brutal mereka
“
Kekecewaan
itu
kami tuangkan
dalam bentuk
hukum
“
ABRAHAM SAMAD
Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi
FOTO BBC
TENTARA Suriah digiring pasukan Negara Islam di gurun pasir.
untuk menghapuskan semua
jejak Muslim non Arab dan non
Sunni,” lanjut Amnesti.
Catatan terbaru PBB menyebutkan
bahwa sedikitnya
1.420 orang tewas akibat kekerasan
ISIS di Irak. Jumlah
tersebut hanya tercatat untuk
bulan Agustus saja. Dalam
statemen PBB disebutkan, setidaknya
1.370 orang juga terluka
akibat berbagai kekerasan
di Irak selama periode
yang sama. (kps/afp)