Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ( RPJP )
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,
Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkan dan terbentuknya Kabupaten Luwu
Timur, maka di perlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
( RPJP ) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 yang
memuat Konsepsi Dasar Pembanguanan Kabupaten Luwu Timur
jangka panjang;
b. Bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur perlu ditetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2005 – 2025 yang memuat arahan penyelenggaraan
pembangunan di Kabupaten Luwu Timur;
c. Bahwa dalam berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2005 – 2025.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan mamuju Utara di Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);
8. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pripinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertangung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG (RPJP) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005-2025.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Kepalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab upaten Luwu Timur.
4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di
wilayah Kabupaten Luwu Timur.
5. Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) adalah Rencana
Pembanguanan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur.
Pasal 2
Rencana P emb angunan Jang ka P anjang (RPJP) Kabupat en Luwu Timur
Tahun 2005-2025 b ertujuan unt uk memantap kan t erselangg aranya
p embang unan d aerah sesuai d eng an visi, misi d an nilai, serta
P asal 3
(1) Sist ematika Rencana P emb angunan Jangka p anjang (RP JP )
Kab upaten Luwu Timur Tahun 2004-2009 seb ag ai b erikut :
BAB I P ENDAHULUAN
BAB I I KONDISI OBYEKTIF
BAB I II VISI , M ISI DAN NI LAI
BAB I V KEBI JAKAN DAN STRATEGI
BAB V KAIDAH P ELAKSANAAN
(2) Sist ematika d imaksud p ad a ayat (1) merupakan lampiran d an
t id ak t erpisahkan d eng an P eraturan Daerah ini.
Pasal 4
Setiap lima tahun dapat diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan
Daerah ini untuk disesuaikan dengan program pembangunan daerah,
perkembangan kehidupan masyarakat, dan kemajuan pembangunan daerah
kabupaten Luwu Timur.
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

PasaL 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Ditetapkan di Malili
pada Tanggal, 14 Januari 2005
BUPATI LUWU TIMUR,
Diundangkan di Malili
pada tanggal, 14 Januari 2005
H. ANDI HATTA M
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
H.A.T. UMAR PANGERANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 02