Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN
PERBEKALAN KESEHATAN DI DAERAH
KEPULAUAN
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I
DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
TAHUN 2007

KATA
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rakhmat
dan karunia-Nya, buku Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan di daerah Kepulauan telah dapat diselesaikan sesuai rencana.
Buku Pedoman ini dapat menjadi pelengkap buku panduan dalam
melaksanakan pengelolaan obat di unit pelayanan kesehatan di
Kabupaten/Kota. Dimana rangkaian kegiatan utamanya menyangkut upaya
pelayanan kefarmasian yang dirancang secara sistematis untuk memberi
pemahaman kepada petugas pelaksana di Daerah Kepulauan dalam aspek
pelayanan kefarmasian untuk pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten/Kota.
Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan
penyusunan buku ini.
Jakarta, Agustus 2007
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Drs. Bahron Arifin,Apt
NIP. 140 149 674

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DAERAH KEPULAUAN
Daftar Kontributor :
1 Drs. Tan Ryan Ricardo,M.Kes Propinsi Maluku
2 Linda Hertina Propinsi DKI Jakarta
3 Indori Mulia,Amf Propinsi Bangka Belitung
4 Dra. Anna Jovita Kartika R,Apt Propinsi Irjabar
5 Andi Suhaeka,S.Si,Apt Propinsi Nusa Tenggara Barat
6 Marlinda M. Kitu,S.Si,Apt Propinsi Nusa Tenggara Timur
7 Lasmianti,Apt Propinsi Kepulauan Riau
8 Drs. H. Surya Bhakti,Apt Propinsi Sumatera Utara
9 Dra. Yudihartati,Mfarm,Apt Propinsi Sumatera Barat
10 Drs. Johnny Alfred W,Apt Propinsi Sulawesi Tengah
11 Drs. H.M.Zulkifli,Apt.M.Kes Propinsi Sulawesi Tenggara
12 Dra. Luky Widyawati,Apt Propinsi Jawa Timur
13 Dra. Betty Pelawi,Apt Propinsi Kalimantan Timur
14 Lilik Tri cahyono,S.Si,Apt Propinsi Jawa Tengah
15 Kurniaman Harefa,S.Si,Apt Kab Nias
16 Ismiaty Syahruna,S.Si,Apt Kota Ternate

17 Drs. Bahron Arifin,Apt Dit.Bina Oblik & Perbekkes
18 Drs.H.M.Nur Ginting,Apt,M.Kes Dit.Bina Oblik & Perbekkes
19 Dra. Ratna Nirwani,Apt,MM Dit.Bina Oblik & Perbekkes
20 Dra. Fatimah Umar,Apt,MM Dit.Bina Oblik & Perbekkes
21 Dra. Hidayati Masud,Apt Dit.Bina Oblik & Perbekkes
22 Dra. Sri Endah, S,Apt Dit.Bina Oblik & Perbekkes
23 Drs. M. Taufik S,Apt Dit.Bina Oblik & Perbekkes
24 Dita Novianti,Apt,MM Dit.Bina Oblik & Perbekkes
25 Rustian,S.Si,Apt,MMKM Dit.Bina Oblik & Perbekkes
26 Syahidah,S.Si,Apt Dit.Bina Oblik & Perbekkes
27 Ellyda Djalaluddin Dit.Bina Oblik & Perbekkes
28 Nurhusnaini,Amg,S.Sos Dit.Bina Oblik & Perbekkes
29 Murniati M Dit.Bina Oblik & Perbekkes
30 O.R Pamuncak PP Dit.Bina Oblik & Perbekkes

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR KONTRIBUTOR
ii
DAFTAR ISI
iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. KEADAAN DAN MASALAH 3
C. TUJUAN 4
D. KEBIJAKAN 5
E. PENGERTIAN 6
F. DASAR HUKUM 7
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN PESAN 8
A. BENTUK ORGANISASI 8
B. PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN 11
C. TENAGA 13
D. ANGGARAN 15
BAB III PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN
KESEHATAN DI DAERAH KEPULAUAN 18
A. PERENCANAAN 18
B. PENYIMPANAN 21
C. DISTRIBUSI 31
D. LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN
OBAT (LPLPO) 37
E. PENCATATAN DAN PELAPORAN 42
F. PENGHAPUSAN 46
BAB IV SUPERVISI & EVALUASI
A. SUPERVISI 48
B. EVALUASI 49
C. PEMBINAAN 50

BAB IV PENUTUP 53
DAFTAR PUSTAKA 54
DAFTAR SINGKATAN 55
DAFTAR LAMPIRAN 56

A. Latar Belakang
BAB I
PENDAHULUAN
Kesehatan adalah salah satu unsur penting bahkan sangat strategis
dalam upaya pembangunan Manusia. Dengan kondisi kesehatan yang
optimal, seseorang ataupun masyarakat suatu daerah bahkan suatu Negara
akan mempunyai kesempatan dan kemampuan yang lebih besar untuk
memenuhi kebutuhannya akan pendidikan dan ekonomi yang pada
gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kualitas sumber daya
manusia sebagai pelaku pembangunan.
Departemen Kesehatan melalui visi Indonesia Sehat 2010
terkandung keinginan mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang ditandai
oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu
secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggitingginya
diseluruh wilayah Indonesia.
Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 33 Provinsi, 349
Kabupaten dan 91 Kota, merupakan Negara kepulauan dengan jumlah pulau
± 17.504 buah. Secara langsung Negara kesatuan Republik Indonesia
berbatasan dengan 10 (sepuluh) Negara, wilayah darat berbatasan dengan
3 (tiga) Negara yaitu : Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Republik
Demokratik Timor Leste (RDTL), sedangkan di wilayah laut berbatasan
dengan 10 (sepuluh) Negara yaitu : India, Malaysia, Singapura, Thailand,
Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, RDTL dan PNG.
Untuk mewujudkan tujuan dan keinginan diatas, banyak upaya dan
program yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan antara
pemerintah dan masyarakat, baik program yang bernuansa promotif,
preventif dan kuratif maupun yang bersifat rehabilitatif. Salah satunya adalah
program pengelolaan obat di Propinsi, Kabupaten dan Kota.
Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan
melalui beberapa strata kebijakan yaitu Undang-Undang sampai Keputusan

Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan
obat.
Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan salah satu subsistem dari
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2004 yang bertujuan agar tersedia
obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat serta
terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Obat merupakan komponen esensial dari suatu pelayanan kesehatan,
selain itu karena obat sudah merupakan kebutuhan masyarakat, maka
persepsi masyarakat tentang hasil dari pelayanan kesehatan adalah
menerima obat setelah berkunjung ke sarana kesehatan, yaitu Puskesmas,
Poliklinik, Rumah Sakit, Dokter praktek swasta dan lain - lain. Bila di
umpamakan tenaga medis adalah tentara yang sedang berperang di medan
tempur, maka obat adalah amunisi yang mutlak harus dimiliki untuk
mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh karena vitalnya obat dalam pelayanan
kesehatan, maka pengelolaan yang benar, efisien dan efektif sangat
diperlukan oleh petugas di Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota.
Dengan demikian Tanggung jawab pengadaan obat esensial untuk
pelayanan kesehatan dasar bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat akan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota. Melihat data tersebut, maka pemerintah khususnya
pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota akan merasakan beban yang
sangat besar terhadap APBD/DAU setiap tahunnya.
Untuk menjamin ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dan juga menjaga
citra pelayanan kesehatan itu sendiri, maka sangatlah penting menjamin
ketersediaan dana yang cukup untuk pengadaan obat esensial, namun lebih
penting lagi dalam mengelola dana penyediaan obat secara efektif dan
efisien.

Mencermati kondisi derajat kesehatan masyarakat yang masih belum
optimal dan juga didorong oleh mengemukanya berbagai masalah kesehatan
masyarakat di daerah kepulauan, dalam hal ini peran serta dan kontribusi
Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan R.I sesuai dengan
amanat RPJMN 2004 – 2009, Renstra Depkes yang disempurnakan dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, maka dianggap perlu untuk
menyusun Pedoman (Model) Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan di Daerah Kepulauan.
B. KEADAAN & MASALAH :
1. Secara geografis umumnya daerah tertinggal sulit dijangkau karena
letaknya yang jauh dipedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan,
pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geografis lainnya
sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media
komunikasi.
2. Sarana dan prasarana terbatas
Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan obat dan Perbekkes,
komunikasi dan transportasi menyebabkan masyarakat didaerah
kepulauan kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang prima.
3. Sumber Daya Manusia terbatas
Pada umumnya tenaga pengelola obat didaerah kepulauan yang memiliki
latar belakang pendidikan farmasi terbatas dan penyebarannya tidak
merata.
4. Sumber pembiayaan terbatas
Pembiayaan untuk pengelolaan obat publik dan perbekkes di daerah
kepulauan pada umumnya minim atau tidak ada sama sekali terutama
untuk pengadaan dan pendistribusian.
5. Terdapatnya gangguan cuaca, keamanan dan bencana yang dapat
menghambat sistem pengelolaan obat publik dan perbekkes.

C. TUJUAN :
1. UMUM
Tersedianya Pedoman Pengelolaan Obat Publik Dan Perbekkes
Didaerah Kepulauan.
2. KHUSUS
Agar pelaksanaan tugas pengelolaan obat publik dan perbekkes
didaerah kepulauan secara efektif dan efesien, antara lain :
a. Terlaksananya perencanaan dan pengadaan kebutuhan
obat publik dan Perbekkes yang efektif dan efisien
b. Terlaksananya penyimpanan dan distribusi obat publik dan
Perbekkes yang merata dan teratur secara tepat jumlah,
waktu, tempat serta mutu terjamin.
c. Terlaksananya pengendalian persediaan obat publik dan
perbekkes di daerah kepulauan secara berdaya guna dan
berhasil guna.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan obat publik dan perbekkes
yang cepat, tepat dan sesuai kebutuhan.
10

D. KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya
pelayanan kefarmasian sebagai komponen yang tidak terpisahkan dalam upaya
meningkatkan status kesehatan masyarakat, maka ditetapkan landasan
kebijakan yaitu :
1. Kebijakan pembangunan kesehatan di daerah kepulauan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan rencana pembangunan
kesehatan secara keseluruhan.
2. Pembangunan kesehatan di daerah kepulauan dilakukan secara
bertahap, terpadu dan berkesinambungan.
3. Status sarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) di daerah
kepulauan ditingkatkan menjadi puskesmas perawatan.
4. Pemerintah menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat, serta
perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan
penyalahgunaan obat.
5. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan,
keterjangkauan dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan
masyarakat di daerah kepulauan dibantu pemerintah propinsi dan
pemerintah pusat.
6. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah bertanggung jawab untuk
menjamin agar masyarakat mendapat pengobatan yang rasional.
7. Pengembangan program kesehatan dengan melibatkan peran dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah, lintas sektor dan swasta.
11

E. BATASAN & PENGERTIAN
1. Daerah tertinggal adalah : daerah kabupaten yang relatif kurang
berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan
berpenduduk yang relatif tertinggal.
2. Wilayah terpencil adalah : wilayah yang karena letak dan atau kondisi
alam, memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan sarana dan
prasarana perhubungan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta
pelayanan lainnya sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi
penduduknya yang berdomisili di wilayah tersebut.
3. Pulau-pulau kecil terluar adalah : pulau dengan luas area kurang atau
sama dengan 3000 km2 yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis
yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional.
4. Daerah kepulauan adalah : wilayah administratif suatu daerah yang terdiri
dari daratan dan kepulauan.
5. Sarana Kesehatan adalah : tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan
6. Alat Kesehatan adalah : instrument, aparatus, mesin, implant, yang tidak
mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit
memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur
dan memperbaiki fungsi tubuh.
7. Perbekalan Kesehatan adalah : semua bahan, bahan habis pakai dan
peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
8. IF adalah : Instalasi farmasi yang melakukan perencanaan, pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta
melakukan supervisi dan monitoring obat dan perbekalan kesehatan.
12

F. DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang No: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3495);
3. Undang-undang No: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
4. Undang-Undang No : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);
6. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan alat kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3781)
8. Perpres No 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
Terluar.
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang
Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
10. KepMeneg PDT No 001/Kep/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasioanal
Pembangunan Daerah Tertinggal
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 189/MENKES/SK/III/2006 tentang
Kebijakan Obat Nasional.
13

BAB II
PENGORGANISASIAN
UNIT PENGELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN DI
DAERAH KEPULAUAN
I. Bentuk Organisasi
Melihat betapa pentingnya peranan obat dalam pelayanan kesehatan,
maka perlu adanya standar pola organisasi pengelola obat publik dan
perbekalan kesehatan di daerah kepulauan agar sumber daya yang
tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Bentuk organisasi unit pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan di
daerah kepulauan adalah sebagai berikut :
Pola Organisasi Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
sesuai dengan Pola Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
No. Uraian Tugas Pola Maksimal Pola Minimal UPT - Lain
1 Penanggung jawab Unit
Pengelola Obat Publik
dan Perbekalan
Kesehatan
• Subdin/ Bidang
Farmasi
• Subdin/ Bidang
Yankes
• Seksi farmasi
• UPTD Farmasi
• IF
2 Pelaksana
Pendistribusian dan
Penyimpanan
• Seksi Obat
• Petugas
Pendistribusian
• Subsie
Pendistribusian
3 Pelaksana Pencatatan,
Pelaporan dan Evaluasi
• Seksi Obat
• Seksi Evaluasi
• Petugas
Evaluasi
• Subsie
Evaluasi
4 Pelaksana penyedia
informasi obat, pelatihan
dan monitoring
penggunaan obat
rasional
• Seksi Obat
• Petugas
Pemantauan
• Subsie
Pemantauan
5 Pelaksana Administrasi
Umum
• Staf Sie Obat
• Petugas Seksi
Obat
• Subbag TU
14

Keberadaan IF di daerah kepulauan antara lain bertujuan untuk menjamin :
1. Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan alokasi dana.
2. Ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan
kesehatan dasar.
3. Penggunaan obat secara rasional
A. Keuntungan Pola Organisasi yang ada di Daerah Kepulauan
Keuntungan adanya pola organisasi unit pengelola obat publik dan
perbekalan kesehatan di daerah kepulauan antara lain :
1. Ada jaminan profesionalisme dalam pengelolaan obat
2. Ada penanggung jawab dengan latar belakang pendidikan yang sesuai
dengan bidang pekerjaan
3. Potensi untuk terjadinya pemilihan obat maupun pengalokasian dana
yang tidak benar dapat diperkecil.
4. Komunikasi dengan tenaga kesehatan di Puskesmas atau Rumah
Sakit relatif berjalan lancar.
5. Jaminan tersedianya informasi mengenai obat dan perbekalan
kesehatan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas/Rumah Sakit.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
1. IF di daerah kepulauan mempunyai tugas pokok melaksanakan
semua aspek pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan,
meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, pengendalian penggunaan, pencatatan pelaporan,
monitoring, supervisi dan evaluasi.
Termasuk didalamnya pelatihan pengelolaan obat serta melakukan
koordinasi dalam perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan.
15

2. IFK/ IF Propinsi di daerah Kepulauan mempunyai fungsi antara lain :
a. Melakukan seleksi obat publik dan perbekalan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan dasar.
b. Melakukan perhitungan kebutuhan obat publik dan perbekalan
kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
c. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan.
d. Melakukan penerimaan dan penyimpanan obat publik dan
perbekalan kesehatan yang berasal dari berbagai sumber
anggaran
e. Melakukan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan.
yang berasal dari berbagai sumber anggaran sesuai dengan
kebutuhan unit pelayanan kesehatan.
f. Melakukan pencatatan pelaporan obat publik dan perbekalan
kesehatan.
g. Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan obat
publik dan perbekalan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya.
h. Melaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan obat publik dan
perbekalan kesehatan serta penggunaan obat rasional bagi tenaga
kesehatan di unit pelayanan kesehatan dasar
i. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengelolaan obat publik
dan perbekalan kesehatan serta pengendalian penggunaan obat di
unit pelayanan kesehatan dasar
j. Melaksanakan kegiatan administrasi dan tugas lain yang diberikan
unit vertikal di atasnya.
16

II. PERAN SETIAP TINGKATAN
A. Pembagian Tugas
Salah satu tujuan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah
agar dana yang tersedia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan
berkesinambungan guna memenuhi kepentingan masyarakat yang berobat
ke Unit Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas). Agar tujuan tersebut
dapat terlaksana dengan baik, maka diantara semua yang terlibat dalam
pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan sebaiknya ada
pembagian tugas dan peran seperti di bawah ini :
1. Tingkat Pusat
a. Menyiapkan, mengirimkan dan mensosialisasikan berbagai Keputusan
Menteri Kesehatan ke unit – unit terkait antara lain :
1) Daftar Obat PKD, daftar dan harga Obat Program, daftar dan
harga Perbekkes serta daftar harga Obat Generik.
2) Pedoman Perencanaan Pengadaan, Pengelolaan, Supervisi dan
Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3) Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)
b. Menyediakan Obat Buffer Stok Nasional berdasarkan “ Sistem bottom
up”
c. Melakukan Pelatihan Petugas IF/IF Propinsi dengan prioritas Propinsi
dan Kabupaten/Kota bentukan baru.
d. Melakukan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
e. Menyediakan dan mensosialisasikan Pedoman Pengobatan Dasar di
Puskesmas
f. Menyediakan Fasilitator untuk pelatihan pengelola obat publik dan
perbekalan kesehatan.
g. Menyediakan Pedoman Advokasi Penyediaan Anggaran Kepada
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
17

2. Tingkat Provinsi
Dinas Kesehatan Provinsi :
a. Menggandakan dan mensosialisasikan Kepmenkes serta informasi
yang terkait dengan obat dan perbekalan kesehatan.
b. Mengelola Obat Buffer Stock Nasional di Propinsi
c. Menyediakan dan mengelola obat buffer stok dan Obat Program di
Provinsi
d. Melakukan Pelatihan Petugas IF dan Pengelola Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan Puskesmas serta sub unitnya.
e. Melakukan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ke Kabupaten/Kota
f. Menyediakan Fasilitator untuk pelatihan pengelola obat publik dan
perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota maupun Puskesmas
g. Melaksanakan Advokasi Penyediaan Anggaran Kepada Pemerintah
Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota
a. Menggandakan dan mensosialisasikan KepMenkes serta informasi lain
tentang obat dan perbekalan Kesehatan pada instansi terkait dan
lintas program
b. Perencanaan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar
disusun oleh tim perencanaan obat terpadu berdasarkan system
“bottom up”
c. Perhitungan rencana kebutuhan obat untuk satu tahun anggaran
disusun dengan menggunakan pola konsumsi dan atau epidemiologi.
d. Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan obat dari beberapa
sumber dana, agar jenis dan jumlah obat yang disediakan sesuai
dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih.
18

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan rencana
kebutuhan obat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pusat, Provinsi
dan sumber lainnya.
f. Melakukan Pelatihan Petugas Pengelola Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan untuk Puskesmas dan sub unitnya.
g. Melakukan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ke Puskesmas dan subunitnya
h. Melaksanakan Advokasi Penyediaan Anggaran Kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota
i. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap pendistribusian
obat kepada unit pelayanan kesehatan dasar.
j. Dinas Kesehatan Kab/Kota bertanggungjawab terhadap penanganan
obat dan perbekalan kesehatan yang rusak, hilang dan kadaluwarsa.
k. Dinas Kesehatan Kab/Kota bertanggungjawab terhadap jaminan mutu
obat yang ada di IF dan UPK.
III. Tenaga Untuk Melaksanakan Fungsi Organisasi
Agar organisasi yang tersedia dapat berjalan lancar, maka diperlukan
tenaga yang sesuai dengan jabatan Struktural dan Fungsional. Adapun
tenaga yang dibutuhkan untuk memperlancar jalannya organisasi adalah
tenaga lulusan:
1. Apoteker
2. Sarjana Farmasi
3. D3 Farmasi
4. SAA/SMF
5. SMU
Jumlah tenaga yang tersedia dan memadai akan memudahkan
organisasi mencapai tujuan, adapun jenis dan jumlah tenaga yang
sebaiknya tersedia adalah :
19

1. Kepala/Penanggung Jawab Unit IFK/IF Prop. adalah seorang Apoteker
2. Pelaksana pendistribusian dan penyimpanan obat publik dan
perbekalan kesehatan adalah Apoteker/Sarjana Farmasi/D3 Farmasi
atau Asisten Apoteker dengan jumlah minimal 1 (satu) orang dan
dapat dibantu oleh tenaga lulusan SMU.
3. Pelaksana evaluasi, pencatatan dan perencanaan kebutuhan obat
publik dan perbekalan kesehatan adalah Apoteker/Sarjana Farmasi/D3
Farmasi atau Asisten Apoteker dengan jumlah minimal 1 (satu) orang
dan dapat dibantu oleh tenaga lulusan SMU.
4. Pelaksana penyedia informasi obat, pelatihan dan monitoring
penggunaan obat rasional adalah seorang Apoteker/Sarjana
Farmasi/D3 Farmasi atau Asisten Apoteker dan dibantu oleh tenaga
lulusan SMU.
5. Pelaksana Administrasi :
a. Adminsitrasi Umum adalah tenaga lulusan D3 dan atau lulusan
SMU sesuai dengan kebutuhan dan tenaga yang tersedia.
b. Bendahara adalah seorang tenaga lulusan D3 atau SMU.
Pengembangan Tenaga IFK/ IF Prop.
Selain pendidikan formal seperti yang tersebut di atas diperlukan pula
pendidikan fungsional dalam melaksanakan pengelolaan obat publik dan
perbekalan kesehatan. Adapun pelatihan minimal yang sebaiknya diikuti
oleh tenaga tersebut antara lain :
a. Untuk Apoteker/Sarjana Farmasi/D3 Farmasi atau Asisten Apoteker
sebaiknya mengikuti pelatihan berikut :
• Pengelolaan obat publik dan perbekkes
• Perencanaan dan pengelolaan obat terpadu
• Pengelolaan obat di Puskesmas
• Penggunaan obat rasional
• Pemanfaatan data LPLPO
20

• Pengelolaan obat program kesehatan
• Manajemen umum (keuangan, administrasi) khusus Apoteker
Penanggungjawab Instalasi Farmasi .
• Komputer (spread sheet, word prosessor)
b. Untuk Sarjana lain/D3/SMU sebaiknya mengikuti pelatihan :
• Dasar - dasar komputer
• Administrasi umum
• Kursus dasar bendaharawan
IV.
Anggaran
Anggaran merupakan salah satu hal yang sangat penting guna
berjalannya suatu organisasi, demikian pula halnya dengan Instalasi
Farmasi di Provinsi/Kabupaten/Kota sangat membutuhkan dukungan
dana untuk melaksanakan aktivitas sehari - hari.
Adapun anggaran yang dibutuhkan oleh IF di daerah Kepulauan
dikategorikan sebagai berikut :
dapat
1. Kebutuhan Anggaran Rutin.
Kebutuhan anggaran rutin IF di Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain :
a. Alokasi Dana Obat dari berbagai Sumber Anggaran
b. Biaya Pengelolaan Obat
c. Daya dan jasa, meliputi :
• Telepon, listrik, air, gas
d. Pemeliharaan, meliputi :
• Gedung dan halaman
• Kendaraan roda empat dan roda dua
• Komputer, printer, facsimile
21

e. ATK dan Penyediaan Barang Cetakan, meliputi :
• Alat Tulis Kantor
• Penyediaan Kartu Stok
• Penyediaan Kartu Induk Barang
• Penyediaan Form LPLPO unit Pelayanan Kesehatan Dasar
f. Pengolahan Data
g. Gaji pegawai, termasuk honor satpam penjaga gedung IF di
Provinsi/Kabupaten/kota
2. Kebutuhan pengembangan pengelolaan obat publik dan perbekalan
kesehatan meliputi :
a. Pelatihan Pengelola Obat di Puskesmas dan Penggunaan Obat
Rasional. Kebutuhan dana sesuai dengan jumlah unit pelayanan
kesehatan yang ada di wilayah kerja. Pelaksanaan minimal satu
tahun sekali.
b. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan obat di Puskesmas dan
penggunaan obat rasional. Kebutuhan dana sesuai dengan jumlah
unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja. Pelaksanaan
minimal satu tahun sekali, dan dilakukan sepanjang tahun anggaran
c. Pertemuan/Rapat kerja penyusunan kebutuhan obat
Kebutuhan dana sesuai jumlah anggota tim perencanaan obat
terpadu, dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
d. Penyampaian hasil monitoring
Kebutuhan dana sesuai dengan jumlah undangan, dilaksanakan
minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
3. Sarana
Ketersediaan sarana yang ada di Instalasi Farmasi di daerah
Kepulauan bertujuan untuk mendukung jalannya organisasi. Adapun
sarana yang minimal sebaiknya tersedia adalah :
a. Gedung, dengan luas 300 m2 – 600 m2
22

. Kendaraan roda dua dan roda empat, dengan jumlah 1 – 3 unit
c. Komputer + Printer, dengan jumlah 1 – 3 unit
d. Telepon & Facsimile, dengan jumlah 1 unit
e. Sarana penyimpanan :
• Rak : 10 – 15 unit
• Pallet : 40 – 60 unit
• Lemari : 5 - 7 unit
• Lemari Khusus : 1 unit
f. Sarana Administrasi Umum :
• Brankas : 1 unit
• Mesin Tik : 1 – 2 unit
• Lemari arsip : 1 – 2 unit
g. Sarana Administrasi Obat dan Perbekalan Kesehatan
• Kartu Stok/Kartu Persediaan Obat
• Kartu Induk Persediaan Obat
• Buku Harian Pengeluaran Barang
• SBBK, LPLPO
• Kartu Rencana Distribusi
• Lembar bantu penentuan proporsi stok optimum
Jumlahnya disesuaikan dengan item obat dan unit pelayanan
kesehatan yang dilayani.
23

BAB III
PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
A. PERENCANAAN
Perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah
salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat
publik dan perbekalan kesehatan.
Tujuan perencanaan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan
adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan pola
penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program
kesehatan yang telah ditetapkan. Proses perencanaan kebutuhan obat
publik dan perbekalan kesehatan diawali dari data yang disampaikan
Puskesmas (LPLPO) ke IF di Kabupaten/Kota yang selanjutnya
dikompilasi menjadi rencana kebutuhan obat publik dan perbekalan
kesehatan di Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan teknik-teknik
perhitungannya. Selanjutnya dalam perencanaan kebutuhan buffer stok
Pusat maupun Provinsi dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan
obat publik dan perbekalan kesehatan di Kabupaten/Kota dan tetap
mengacu kepada DOEN.
Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan kebutuhan obat
adalah:
1. Tahap Pemilihan Obat
Fungsi seleksi/ pemilihan obat adalah untuk menentukan apakah
obat benar-benar diperlukan sesuai dengan jumlah penduduk dan
pola penyakit di daerah, untuk mendapatkan pengadaan obat yang
baik, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat
yaitu meliputi :
a. Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik
yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan
resiko efek samping yang akan ditimbulkan.
24

. Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin dengan cara
menghindari duplikasi dan kesamaan jenis.
c. Jika ada obat baru harus ada bukti yang spesifik untuk efek
terapi yang lebih baik.
d. Hindari penggunaan obat kombinasi, kecuali jika obat
kombinasi mempunyai efek yang lebih baik dibanding obat
tunggal.
e. Apabila jenis obat banyak, maka kita memilih berdasarkan
obat pilihan (drug of choice) dari penyakit yang prevalensinya
tinggi.
2. Tahap Kompilasi Pemakaian Obat
Kompilasi pemakaian obat berfungsi untuk mengetahui
pemakaian bulanan masing-masing jenis obat di unit
pelayanan kesehatan/ Puskesmas selama setahun dan
sebagai data pembanding bagi stok optimum.
Informasi yang didapat dari kompilasi pemakaian obat adalah :
a. Jumlah pemakaian tiap jenis obat pada masing-masing unit
pelayanan kesehatan/ Puskesmas.
b. Persentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total
pemakaian setahun seluruh unit pelayanan kesehatan/
Puskesmas.
c. Pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat untuk tingkat
Kabupaten/ Kota.
3. Tahap Perhitungan Kebutuhan Obat.
25

Menentukan kebutuhan obat merupakan tantangan yang berat yang
harus dihadapi oleh tenaga farmasi yang bekerja di IF
Kabupaten/Kota maupun unit Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD).
Masalah kekosongan obat atau kelebihan obat dapat terjadi apabila
informasi semata-mata hanya berdasarkan informasi yang teoritis
kebutuhan pengobatan. Dengan koordinasi dan proses
perencanaan untuk pengadaan obat secara terpadu serta melalui
tahapan seperti diatas, maka diharapkan obat yang direncanakan
dapat tepat jenis dan tepat jumlah serta tepat waktu dan tersedia
pada saat dibutuhkan.
Adapaun pendekatan perencanaan kebutuhan dapat dilakukan
melalui beberapa metoda :
a. Metoda Konsumsi
Didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya,
dimana untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan
berdasarkan metoda konsumsi perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1) Pengumpulan dan pengolahan data
2) Analisa data untuk informasi dan evaluasi.
3) Perhitungan perkiraan kebutuhan obat.
4) Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana
b. Metoda Morbiditas
Metoda morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat
berdasarkan pola penyakit, perkiraan kenaikan kunjungan dan
waktu tunggu (lead time). Langkah-langkah dalam metoda ini
adalah :
1) Menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani.
2) Menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan
frekwensi penyakit.
26

3) Menyediakan standar/ pedoman pengobatan yang
digunakan.
4) Menghitung perkiraan kebutuhan obat.
5) Penyesuaian dengan alokasi dana yang tersedia.
B. PENYIMPANAN
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan
memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang
diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta
gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.
Tujuan penyimpanan obat-obatan adalah untuk :
• Memelihara mutu obat
• Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung - jawab
• Menjaga kelangsungan persediaan
• Memudahkan pencarian dan pengawasan
Kegiatan penyimpanan obat meliputi :
a. Pengaturan tata ruang
b. Penyusunan stok obat
c. Pencatatan stok obat
d. Pengamatan mutu obat
Pengaturan Tata Ruang
Untuk mendapatkan kemudahan dalam penyimpanan,
penyusunan, pencarian dan pengawasan obat-obatan, maka
diperlukan pengaturan tata ruang gudang dengan baik.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang
gudang adalah sebagai berikut :
1. Kemudahan bergerak.
Untuk kemudahan bergerak, maka gudang perlu ditata
sebagai berikut :
27

a). Gudang menggunakan sistem satu lantai jangan
menggunakan sekat-sekat karena akan membatasi
pengaturan ruangan.
Jika digunakan sekat, perhatikan posisi dinding dan pintu
untuk mempermudah gerakan.
b). Berdasarkan arah arus penerimaan dan
pengeluaran obat, ruang gudang dapat ditata
berdasarkan sistem :
• Arus garis lurus
• Arus U
• Arus L
2. Sirkulasi udara yang baik.
Salah satu faktor penting dalam merancang gudang adalah
adanya sirkulasi udara yang cukup didalam ruangan gudang.
Sirkulasi yang baik akan memaksimalkan umur hidup dari
obat sekaligus bermanfaat dalam memperpanjang dan
memperbaiki kondisi kerja.
Idealnya dalam gudang terdapat AC, namun biayanya akan
menjadi mahal untuk ruang gudang yang luas. Alternatif lain
adalah menggunakan kipas angina, apabila kipas angin
belum cukup maka perlu ventilasi melalui atap.
3. Rak dan Pallet.
Penempatan rak yang tepat dan penggunaan pallet akan
dapat meningkatkan sirkulasi udara dan perputaran stok
obat.
Penggunaan pallet memberikan keuntungan :
• Sirkulasi udara dari bawah dan perlindungan terhadap
banjir
• Peningkatan efisiensi penanganan stok
• Dapat menampung obat lebih banyak
• Pallet lebih murah dari pada rak
28

4. Kondisi penyimpanan khusus.
• Vaksin memerlukan “Cold Chain” khusus dan harus
dilindungi dari kemungkinan putusnya aliran listrik.
(diperlukan tenaga khusus untuk memantau suhu )
• Narkotika dan bahan berbahaya harus disimpan dalam
lemari khusus dan selalu terkunci.
• Bahan-bahan mudah terbakar seperti alkohol dan eter
harus disimpan dalam ruangan khusus, sebaiknya
disimpan di bangunan khusus terpisah dari gudang induk
5. Pencegahan kebakaran.
Perlu dihindari adanya penumpukan bahan-bahan yang
mudah terbakar seperti dus, kartun dan lain-lain. Alat
pemadam kebakaran harus dipasang pada tempat yang
mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup. Tabung
pemadam kebakaran agar diperiksa secara berkala, untuk
memastikan masih berfungsi atau tidak.
Penyusunan Stok Obat
Obat disusun menurut bentuk sediaan dan alfabetis.
Untuk memudahkan pengendalian stok maka dilakukan langkahlangkah
sebagai berikut :
1. Gunakan prinsip FEFO (First Expired First Out) dan FIFO
(First In First Out) dalam penyusunan obat yaitu obat yang
masa kadaluwarsanya lebih awal atau yang diterima lebih
awal harus digunakan lebih awal sebab umumnya obat yang
datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan
umurnya relative lebih tua dan masa kadaluwarsanya
mungkin lebih awal.
2. Susun obat dalam kemasan besar di atas pallet secara rapi
dan teratur.
3. Gunakan lemari khusus untuk menyimpan narkotika.
29

4. Simpan obat yang dapat dipengaruhi oleh temperatur, udara,
cahaya dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai.
5. Simpan obat dalam rak dan berikan nomor kode, pisahkan
obat dalam dengan obat-obatan untuk pemakaian luar.
6. Cantumkan nama masing-masing obat pada rak dengan rapi.
7. Apabila persediaan obat cukup banyak, maka biarkan obat
tetap dalam boks masing-masing, ambil seperlunya.
8. Obat-obatan yang mempunyai batas waktu pemakaian perlu
dilakukan rotasi stok agar obat tersebut tidak selalu berada
dibelakang sehingga obat dapat dimanfaatkan sebelum
masa kadaluwarsa habis.
9. Item obat yang sama ditempatkan pada satu lokasi walaupun
dari sumber anggaran yang berbeda.
Pencatatan dan Kartu Stok
Fungsi :
1. Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat
(penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak atau kadaluwarsa)
2. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data
mutasi 1 (satu) jenis obat yang berasal dari 1 (satu) sumber
anggaran.
3. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1 (satu)
kejadian mutasi obat.
4. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan,
perencanaan pengadaan distribusi dan sebagai
pembanding terhadap keadaan fisik obat dalam tempat
penyimpanannya.
Kegiatan yang harus dilakukan
1. Kartu stok diletakkan bersamaan/berdekatan dengan obat
bersangkutan
2. Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari
30

3. Setiap terjadi mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang,
rusak/kadaluwarsa) langsung dicatat didalam kartu stok
4. Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir
bulan.
Informasi yang didapat :
1. Jumlah obat yang tersedia (sisa stok)
2. Jumlah obat yang diterima
3. Jumlah obat yang keluar
4. Jumlah obat yang hilang/rusak/kadaluwarsa
5. Jangka waktu kekosongan obat
Manfaat informasi yang didapat :
1. Untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan obat
2. Penyusunan laporan
3. Perencanaan pengadaan dan distribusi
4. Pengendalian persediaan
5. Untuk pertanggung-jawaban bagi petugas penyimpanan dan
pen-distribusian
6. Sebagai alat bantu kontrol bagi Kepala IF/Bendaharawan
Obat.
Petunjuk pengisian :
a. Petugas penyimpanan dan penyaluran mencatat segala
penerimaan dan pengeluaran obat di Kartu Stok (formulir I)
sesuai dengan apa yang tercantum didalam BAPPB,
Dokumen Bukti Mutasi Barang (DBMB) atau dokumen lain
yang sejenis.
b. Obat disusun menurut ketentuan-ketentuan berikut :
1) Obat dalam jumlah besar (bulk) disimpan diatas pallet
atau ganjal kayu secara rapi, teratur dengan
31

memperhatikan tanda-tanda khusus (tidak boleh terbalik,
berat, bulat, segi empat dan lain-lain)
2) Penyimpanan antara kelompok/jenis satu dengan yang
lain harus jelas sehingga memudahkan pengeluaran dan
perhitungan
3) Penyimpanan bersusun dapat dilaksanakan dengan
adanya forklift untuk obat-obat berat
4) Obat-obat dalam jumlah kecil dan mahal harganya
disimpan dalam lemari terkunci dipegang oleh petugas
penyimpanan dan pendistribusian
5) Satu jenis obat disimpan dalam satu lokasi (rak, lemari
dan lain-lain)
6) Obat dan alat kesehatan yang mempunyai sifat khusus
disimpan dalam tempat khusus. Contoh : Eter, film dan
lain-lain.
c. Obat-obat disimpan menurut sistem FEFO dan FIFO
d. Kartu stok memuat nama obat, satuan, asal (sumber) dan
diletakkan bersama obat pada lokasi penyimpanan
e. Bagian judul pada kartu stok diisi dengan :
• Nama obat
• Kemasan
• Isi kemasan
• Nama sumber dana atau dari mana asalnya obat
f. Kolom-kolom pada kartu stok diisi sebagai berikut :
1) Tanggal penerimaan atau pengeluaran
2) Nomor dokumen penerimaan atau pengeluaran
3) Sumber asal obat atau kepada siapa obat dikirim
4) No. Bacth/No. Lot.
5) Tanggal kadaluwarsa
6) Jumlah penerimaan
7) Jumlah pengeluaran
8) Sisa stok
32

9) Paraf petugas yang mengerjakan
Pencatatan dan Kartu Stok Induk
Fungsi :
1. Kartu Stok Induk digunakan untuk mencatat mutasi obat
(penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak atau kedaluwarsa).
2. Tiap lembar kartu stok induk hanya diperuntukkan mencatat
data mutasi 1 (satu) jenis obat yang berasal dari semua
sumber anggaran
3. Tiap baris data hanya diperuntukan mencatat 1 (satu)
kejadian mutasi obat
4. Data pada kartu stok induk digunakan sebagai :
• Alat kendali bagi Kepala IF Kab/Kota terhadap keadaan
fisik obat dalam tempat penyimpanan.
• Alat bantu untuk penyusunan laporan, perencanaan
pengadaan dan distribusi serta pengendalian persediaan
Kegiatan yang harus dilakukan :
1. Kartu stok induk diletakkan di ruang Kepala IF Kab/Kota
2. Pencatatan dilakukan secara rutin dari hari ke hari
3. Setiap terjadi mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang,
rusak/daluwarsa) langsung dicatat didalam kartu stok
4. Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir
bulan.
Informasi yang didapat
1. Jumlah obat yang tersedia (sisa stok)
2. Jumlah obat yang diterima
3. Jumlah obat yang keluar
4. Jumlah obat yang hilang/rusak/daluwarsa
5. Jangka waktu kekosongan obat
33

Manfaat informasi yang didapat :
1. Alat kontrol bagi Kepala IF Kab/Kota
2. Alat bantu untuk :
• Penyusunan laporan
• Perencanaan pengadaan dan distribusi
• Pengendalian persediaan
Kegiatan yang harus dilakukan
a. Petugas pencatatan dan evaluasi, mencatat segala
penerimaan dan pengeluaran obat di Kartu Stok Induk
(Formulir II) berdasarkan BAPPB, SBBK atau dokumen lain
yang sejenis.
b. Kartu Stok Induk adalah :
1. Sebagai pencerminan obat-obat yang ada di gudang
2. Alat pembantu bagi ordonatur untuk pengeluaran obat
3. Alat pembantu dalam menentukan kebutuhan
c. Bagian judul pada kartu induk persediaan obat diisi dengan :
• Nama obat tersebut
• Satuan obat
• Sumber/asal obat
• Jumlah persediaan minimum yang harus ada dalam
persediaan, dihitung sebesar waktu tunggu (6 bulan)
• Jumlah persediaan maksimum yang harus ada dalam
persediaan, dihitung sebesar stok kerja + waktu tunggu +
stok pengaman (± 20 bulan)
d. Kolom-kolom pada Kartu Stok Induk persediaan obat diisi
dengan :
1) Tanggal diterima atau dikeluarkan obat
2) Nomor tanda bukti BAPPO dan atau DBMO dan lain-lain
34

3) Dari siapa diterima obat atau kepada siapa dikirim obat
4) Sampai dengan (9) jumlah obat yang diterima berdasar
sumber anggaran
5) Sampai dengan (15) jumlah obat yang dikeluarkan
6) Sampai dengan (21) sisa stok obat dalam persediaan
7) Keterangan yang dianggap perlu, misal tanggal dan
tahun kadaluwarsa, nomor batch dan lain-lain.
Pengamatan mutu obat
Mutu obat yang disimpan di gudang dapat mengalami perubahan
baik karena faktor fisik maupun kimiawi. Perubahan mutu obat
dapat diamati secara visual dan jika dari pengamatan visual
diduga ada kerusakan yang tidak dapat ditetapkan dengan cara
organoleptik, harus dilakukan sampling untuk pengujian
laboratorium.
Tanda-tanda perubahan mutu obat
1. Tablet.
• Terjadinya perubahan warna, bau atau rasa
• Kerusakan berupa noda, berbintik-bintik, lubang,
sumbing, pecah, retak dan atau terdapat benda asing,
jadi bubuk dan lembab
• Kaleng atau botol rusak, sehingga dapat mempengaruhi
mutu obat
2. Kapsul.
• Perubahan warna isi kapsul
• Kapsul terbuka, kosong, rusak atau melekat satu dengan
lainnya
3. Tablet salut.
• Pecah-pecah, terjadi perubahan warna
• Basah dan lengket satu dengan yang lainnya
35

• Kaleng atau botol rusak sehingga menimbulkan kelainan
fisik
4. Cairan.
• Menjadi keruh atau timbul endapan
• Konsistensi berubah
• Warna atau rasa berubah
• Botol-botol plastik rusak atau bocor
5. Salep.
• Warna berubah
• Konsistensi berubah
• Pot atau tube rusak atau bocor
• Bau berubah
6. Injeksi.
• Kebocoran wadah (vial, ampul)
• Terdapat partikel asing pada serbuk injeksi
• Larutan yang seharusnya jernih tampak keruh atau ada
endapan
• Warna larutan berubah
Tindak lanjut terhadap obat yang terbukti rusak adalah :
• Dikumpulkan dan disimpan terpisah
• Dikembalikan / diklaim sesuai aturan yang berlaku
• Dihapuskan sesuai aturan yang berlaku
C. DISTRIBUSI
Distribusi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka
pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin
keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari instalasi farmasi
36

secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit
pelayanan kesehatan.
Tujuan distribusi
1. Terlaksananya distribusi obat publik dan perbekkes secara
merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat
dibutuhkan.
2. Terjaminnya ketersediaan obat publik dan perbekkes di unit
pelayanan kesehatan.
Kegiatan Distribusi
Kegiatan distribusi obat publik dan perbekkes di IF terdiri dari :
1. Kegiatan distribusi rutin yang mencakup distribusi untuk
kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan
2. Kegiatan distribusi khusus yang mencakup distribusi obat
publik dan perbekkes diluar jadwal distribusi rutin.
Kegiatan Distribusi Rutin
a. Perencanaan Distribusi.
IF merencanakan dan melaksanakan pendistribusian obatobatan
ke unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya
terutama di Daerah kepulauan.
Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1) Perumusan stok optimum
Perumusan stok optimum persediaan dilakukan dengan
mem-perhitungkan siklus distribusi rata-rata pemakaian,
waktu tunggu serta ketentuan mengenai stok pengaman.
Rencana distribusi obat ke setiap unit pelayanan
kesehatan termasuk rencana tingkat ketersediaan,
37

didasarkan kepada besarnya stok optimum setiap jenis
obat di setiap unit pelayanan kesehatan.
Stok optimum = Stok kerja + Stok pengaman
Stok Kerja : Rata-rata pemakaian obat dalam satu
periode tertentu
Pada akhir periode distribusi akan diperoleh persediaan
sebesar stok pengaman di setiap unit pelayanan
kesehatan.
Rencana tingkat ketersediaan di IF tiap akhir periode juga
dapat ditetapkan. Tujuan dari penetapan rencana
ketersediaan pada akhir atau awal rencana distribusi
adalah untuk memastikan bahwa persediaan obat di IF
cukup untuk melayani kebutuhan obat selama periode
distribusi tersebut. Posisi persediaan yang direncanakan
tersebut diharapkan dapat mengatasi setiap
penyimpangan keterlambatan pelaksanaan permintaan
obat oleh unit pelayanan kesehatan atau pengiriman obat
oleh IF di Kabupaten/Kota.
2) Penetapan frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit
pelayanan kesehatan
Frekuensi pengiriman obat-obatan ke unit pelayanan
kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan :
a) Anggaran yang tersedia
b) Jarak UPK dari IF
c) Fasilitas gudang UPK
d) Sarana yang ada di IF
e) Jumlah tenaga di IF
f) Faktor geografis dan cuaca
3) Penyusunan peta lokasi, jalur dan jumlah pengiriman.
38

Agar alokasi biaya distribusi dapat dipergunakan secara
efektif dan efisien maka IF perlu membuat peta lokasi dari
unit-unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Jarak
(km) antara IF dengan setiap unit pelayanan kesehatan
dicantumkan pada peta lokasi.
Dengan mempertimbangkan jarak, biaya transportasi
atau kemudahan fasilitas yang tersedia, dapat ditetapkan
rayonisasi dari wilayah pelayanan distribusi.
Disamping itu dilakukan pula upaya untuk memanfaatkan
kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat membantu
pengangkutan obat ke unit pelayanan kesehatan,
misalnya kunjungan rutin petugas Kabupaten/Kota ke unit
pelayanan kesehatan, pertemuan dokter Puskesmas
yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota dan
sebagainya.
Atas dasar ini dapat ditetapkan jadwal pengiriman untuk
setiap rayon distribusi misalnya ada rayon distribusi yang
dapat dilayani sebulan sekali, ada rayon distribusi yang
dapat dilayani triwulan dan ada yang hanya dapat dilayani
tiap enam bulan disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia dan lokasi unit pelayanan kesehatan.
Buatlah daftar rayon dan jadwal distribusi tiap rayon
berikut dengan nama unit pelayanan kesehatan di rayon
tersebut lengkap dengan nama dokter kepala unit
pelayanan kesehatan serta penanggung jawab pengelola
obatnya.
Kegiatan Distribusi Khusus
39

Kegiatan distribusi khusus di IF Kabupaten/Kota dilakukan
sebagai berikut :
a. IF Kabupaten/Kota menyusun rencana distribusi obat untuk
masing-masing program sesuai dengan rencana
pelaksanaan kegiatan program yang diterima dari Dinas
Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota. IF di
Kabupaten/Kota bekerjasama dengan penanggung jawab
program mengusahakan pendistribusian obat sebelum
pelaksanaan kegiatan masing-masing program.
b. Distribusi obat program kepada Puskesmas dilakukan atas
permintaan penanggung jawab program yang diketahui oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
c. Untuk pelaksanaan program penanggulangan penyakit
tertentu seperti malaria, frambusia dan penyakit kelamin,
bilamana obatnya diminta langsung oleh petugas program
kepada IF Kabupaten/Kota tanpa melalui Puskesmas, maka
petugas yang bersangkutan harus membuat laporan
permintaan dan pemakaian obat yang diketahui oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
d. Obat program yang diberikan langsung oleh petugas
program kepada penderita di lokasi sasaran,
diperoleh/diminta dari Puskesmas yang membawahi lokasi
sasaran. Setelah selesai pelaksanaan pemberian obat,
bilamana ada sisa obat harus dikembalikan ke Puskesmas
yang bersangkutan. Khusus untuk program diare diusahakan
ada sejumlah persediaan obat di Posyandu yang
pengadaannya diatur oleh Puskesmas.
Tata Cara Pendistribusian Obat
1. IF di Kabupaten/ Kota melaksanakan distribusi obat ke
Puskesmas di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan
masing-masing unit pelayanan kesehatan.
40

2. Puskesmas Induk mendistribusikan kebutuhan obat-obatan
untuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Unit
Pelayanan Kesehatan lainnya yang ada di wilayah
binaannya.
3. Distribusi obat-obatan dapat pula dilaksanakan langsung dari
IF ke Puskesmas Pembantu sesuai dengan situasi dan
kondisi wilayah atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
4. Tata cara distribusi obat ke UPK dapat dilakukan dengan
cara dikirim oleh IF atau diambil oleh UPK.
5. Obat-obatan yang akan dikirim ke Puskesmas harus disertai
dengan LPLPO dan atau SBBK.
Sebelum dilakukan pengepakan atas obat-obatan yang akan
dikirim, maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap :
- jenis dan jumlah obat
- kualitas / kondisi obat
- isi kemasan dan kekuatan sediaan
- kelengkapan dan kebenaran dokumen pengiriman obat
- No. Batch
- Tgl Kadaluarsa
6. Tiap pengeluaran obat dari IF harus segera dicatat pada
kartu stok obat dan kartu stok induk obat serta Buku Harian
Pengeluaran Obat.
B. Pencatatan Pendistribusian Obat
Pencatatan Harian Penerimaan Obat
Obat yang telah diterima harus segera dicatat pada buku harian
penerimaan obat.
Fungsi :
a. Sebagai lembar kerja bagi pencatatan penerimaan obat
b. Sebagai sumber data dalam melakukan kegiatan distribusi
ke unit pelayanan
c. Sebagai sumber data untuk mengitung persentase realisasi
kontrak pengadaan obat.
41

Pencatatan Harian Pengeluaran Obat
Obat-obatan yang telah dikeluarkan harus segera dicatat dan
dibukukan pada Buku Harian Pengeluaran Obat mengenai data
obat dan dokumen obat tersebut.
Fungsi :
Sebagai dokumen yang memuat semua catatan pengeluaran,
baik mengenai data obatnya maupun dokumen yang menyertai
pengeluaran obat tersebut.
Informasi yang didapat
a. Jumlah obat yang dikeluarkan, nomor dan tanggal dokumen
yang menyertainya.
b. Unit penerima obat
Manfaat Informasi yang didapat :
Sebagai sumber data untuk perencanaan dan pelaporan.
Petunjuk pengisian
Kegiatan yang harus dilakukan :
Lakukan pengisian sesuai petunjuk pengisian.
a. Petugas penyimpanan dan pendistribusian mengelola dan
mencatat/penerimaan dan pengeluaran obat di Buku Harian
Pengeluaran Obat (Formulir IV).
Buku Harian Pengeluaran Obat memuat semua catatan
pengeluaran obat, baik mengenai data obat-obat maupun
catatan dokumen obat tersebut.
b. Buku Harian Penerimaan/Pengeluaran Obat ditutup tiap hari dan
dibubuhi paraf/tanda tangan Kepala Unit Pengelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan.
42

c. Kolom buku harian penerimaan/pengeluaran barang diisi
sebagai berikut:
- Nomor urut sesuai dengan pengeluaran obat
- Tanggal pengeluaran barang
- Nomor tanda bukti pengeluaran baik yang berupa surat
kiriman dan tanggal dokumen tersebut
- Nama obat
- Jumlah obat
- Jumlah harga
- Keterangan
D. LAPORAN PEMAKAIAN DAN LEMBAR PERMINTAAN OBAT
(LPLPO)
a. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat
disampaikan oleh Puskesmas/UPK ke IF. Petugas
Pencatatan dan Evaluasi melakukan evaluasi dan
pengecekan sesuai dengan rencana distribusi dari IF lalu
dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk
mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Formulir yang digunakan sebagai dokumen
bukti mutasi obat adalah formulir LPLPO atau disebut juga
formulir Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat.
Formulir ini dipakai untuk permintaan dan pengeluaran obat.
b. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat dibuat
rangkap 3 (tiga) :
• Asli untuk IF di Kabupaten/Kota
• Tindasan 1 untuk arsip instansi penerima
(RS/Puskesmas)
• Tindasan 2 dikirim untuk Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Kegunaan LPLPO sebagai :
1) Bukti pengeluaran obat di IF
43

2) Bukti penerimaan obat di Puskesmas/ Rumah Sakit
3) Surat permintaan/pesanan obat dari Puskesmas/ RS kepada
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota cq. IF.
4) Sebagai bukti penggunaan obat di Rumah Sakit / Puskesmas
Isi LPLPO
• Nomor dan tanggal pelaporan dan atau permintaan
• Nama Puskesmas yang bersangkutan
• Nama Kecamatan dari wilayah kerja Puskesmas
• Nama Kabupaten/Kota dari wilayah Kecamatan yang
bersangkutan
• Nama Provinsi dari wilayah kerja Kabupaten/Kota
• Tanggal pembuatan dokumen
• Bulan pelaporan dari Puskesmas
• Bulan permintaan Puskesmas
• Jika hanya melaporkan data pemakaian dan sisa stok obat
diisi dengan nama bulan bersangkutan
• Jika dengan mengajukan permintaan obat (termasuk
pelaporan data obat) diisi dengan periode distribusi
bersangkutan
Kolom pada LPLPO
1) Nomor urut masing-masing obat dalam daftar formulir ini
2) Nama dan kekuatan obat bersangkutan
3) Satuan bentuk sediaan, misalnya Tablet, Kapsul, Sirop, Tube
dll
4) Jumlah satuan obat bersangkutan pada kolom (8) LPLPO
bulan sebelumnya
5) Jumlah satuan obat bersangkutan yang diterima selama
bulan lalu. Data diambil dari kolom pemberian (17) dari
formulir LPLPO bulan lalu. Jika pada bulan sebelumnya
terdapat lebih dari 1 (satu) formulir LPLPO (karena ada
44

pengajuan tambahan obat), maka kolom ini diisi dengan
jumlah kolom (17) dari beberapa LPLPO tersebut
6) Jumlah persediaan satuan masing-masing obat untuk bulan
lalu, yaitu hasil penjumlahan pada kolom (4) dan (5) pada
baris yang sama
7) Jumlah pemakaian obat pada bulan sebelumnya
8) Jumlah satuan obat bersangkutan pada akhir bulan lalu,
yaitu sama dengan pengurangan persediaan pada kolom (6)
dan pemakaian pada kolom (7) pada baris yang sama.
9) Stok Optimum = jumlah pemakaian rata-rata pada periode
tertentu ditambah dengan stok pengaman
10) Jumlah satuan masing-masing obat yang diminta pada
periode tertentu. Kolom ini hanya diisi jika sedang
mengajukan permintaan obat
11) s/d 16) Diisi oleh petugas IF tentang jumlah pemberian dari
berbagai sumber
17. Jumlah total pemberian dari berbagai sumber
18. Keterangan *)
(*). Kolom Keterangan diisi dengan keterangan sebagai
berikut :
• Untuk mengajukan tambahan obat guna mengatasi
kekosongan obat, diisi dengan kata “kosong”.
• Untuk mengajukan tambahan obat guna mengatasi
kenaikan kejadian penyakit, diisi dengan “jenis penyakit
bersangkutan”
• Untuk pelaporan data kekosongan obat diisi dengan
“tanggal mulai terjadinya kekosongan obat”
• Kolom (16) ini disi jika kolom sisa stok (8) pada baris
yang sama berisi angka 0 (nol).
• Kolom kunjungan resep : diisi dengan data kunjungan
yang mendapat resep satuan kerja bersangkutan
selama bulan lalu. Kolom ini hanya diisi ketika
melakukan pelaporan data obat saja.
45

Jumlah kunjungan diisi dengan data kunjungan selama bulan
lalu yang dibedakan dalam :
Umum bayar : Jumlah pasien umum yang mendapat
resep/obat dan membayar biaya
pelayanan
Umum tidak bayar : Jumlah pasien umum yang men-dapat
resep/obat dan tidak membayar biaya
pelayanan
Askes
: Jumlah pasien peserta asuransi kesehatan
(Askes) yang mendapat resep / obat
- Kolom melaporkan/meminta : diisi dengan nama dan jabatan
petugas yang melaporkan data pemakaian / sisa stok dan atau
mengajukan permintaan obat.
- Kolom mengetahui/menyetujui : diisi dengan nama dan jabatan
petugas yang menerima laporan data obat dan atau
menyetujui pemberian obat.
- Kolom menyerahkan obat : diisi dengan nama dan jabatan
petugas yang menyerahkan obat kepada satuan kerja yang
memintanya.
- Kolom menerima obat : diisi dengan nama dan jabatan
petugas yang menerima penyerahan obat oleh petugas yang
menyerahkan.
Surat Pengiriman Obat
a. Petugas penyimpanan dan pendistribusian mempersiapkan
Surat Pengiriman Obat (formulir VI) dan mengisinya sesuai
dengan yang tercantum dalam LPLPO yang bersangkutan
dan dikirim bersama obat.
b. Formulir ini merupakan surat pengantar obat dimana
didalamnya tercantum jumlah, nomor koli dan berat obat
46

serta alat pengangkutan yang digunakan untuk mengangkut
obat tersebut (ekspedisi).
c. Formulir Surat Kiriman Obat dibuat dalam rangkap 4 :
• Asli untuk Kepala Rumah Sakit / UPK
• Tindasan 1 untuk Kepala IF
• Tindasan 2 untuk arsip Petugas Penyimpanan dan
Penyaluran
• Tindasan 3 dikirim kepada sipenerima barang untuk
ditanda tangani oleh Kepala RS/ Puskesmas dan di cap
dinas yang selanjutnya dikirim kembali kepada Kepala IF
cq. Petugas Pencatatan dan Evaluasi
d. Kerusakan, kekurangan dan kehilangan dalam pengiriman
menjadi tanggung jawab jasa pengangkutan, oleh karena itu
pengecekan perlu dilakukan didepan petugas jasa
pengangkutan / pengirim
e. Bagian judul pada Formulir Surat kiriman obat diisi dengan :
• Untuk rangkap 5 (a)
• Nomor surat kiriman (b)
• Nama RS/Puskesmas yang memesan (c)
• Nomor dari LPLPO / LB (d)
• Cara pengiriman melalui jasa pengangkutan / diangkut
sendiri, dilengkapi data nomor kendaraaan (e)
E. PENCATATAN DAN PELAPORAN
PENGERTIAN
Pencatatan dan pelaporan data obat di IF Kabupaten/Kota
merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pengelolaan obat
secara tertib baik obat yang diterima, disimpan, didistribusikan.
Tujuan pencatatan dan pelaporan
47

Tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan,
persediaan, pengeluaran/penggunaan dan data mengenai waktu
dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi obat.
Sebagian dari kegiatan pencatatan dan pelaporan obat ini telah
diuraikan pada masing-masing aspek pengelolaan obat. Berikut
ini akan diuraikan secara ringkas kegiatan pencatatan dan
pelaporan obat yang perlu dilakukan oleh IF.
Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan
Kegiatan pencatatan dan pelaporan meliputi :
Pencatatan dan pengelolaan data untuk mendukung
perencanaan pengadaan obat
Laporan Pengelolaan Obat
Sebagai unit kerja yang secara fungsional berada di bawah dan
langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, maka IF memiliki kewajiban untuk melaporkan
kegiatan pengelolaan obat yang dilaksanakan.
Laporan yang perlu disusun IF terdiri dari :
1. Laporan mutasi obat
2. Laporan kegiatan distribusi
3. Laporan pencacahan persediaan akhir tahun anggaran
4. Laporan tahunan / profil pengelolaan obat di
Kabupaten/Kota.
Laporan Mutasi Obat
a. Petugas pencatatan, pelaporan dan evaluasi
mempersiapkan/ membuat laporan mutasi obat (formulir VII)
berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran obat.
b. Laporan mutasi obat adalah laporan berkala mengenai
mutasi obat yang dilakukan per periode pendistribusian yang
memuat jumlah penerimaan, pengeluaran dan sisa
48

persediaan di IF, kecuali Narkotika dan Psikotropika yang
dilakukan setiap bulan.
c. Kegunaan laporan mutasi obat ini adalah :
1). Untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran
obat per triwulan
2). Untuk mengetahui sisa persediaan obat pada akhir
triwulan
3). Untuk pertanggung jawaban Kepala IF/Bendaharawan
Barang sesuai peraturan perundangan berlaku.
d. Laporan mutasi obat ini dibuat rangkap 2, untuk :
• Asli dikirim kepada atasan langsung (Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota).
• Tindasan 1 untuk arsip
e. Bagian judul pada Formulir Laporan Mutasi Obat diisi :
• Triwulan I (Januari s/d Maret)
• Triwulan II (April s/d Juni)
• Triwulan III (Juli s/d September)
• Triwulan IV (Oktober s/d Desember)
(a)
• Tempat, tanggal dan penandatanganan laporan tersebut
(b)
• Nama Kepala IF
(c)
f. Kolom pada formulir laporan mutasi obat diisi sebagai berikut
:
• Kolom (1), Nomor urut obat
• Kolom (3), Nama obat yang akan dilaporkan
• Kolom (4), Satuan kemasan obat (dos, kaleng, botol dan
lain-lain
• Kolom (5), Sisa permulaan triwulan
• Kolom (6), Penerimaan selama satu triwulan
49

• Kolom (7), Pengeluaran selama satu triwulan
• Kolom (8), Sisa pada akhir triwulan
• Kolom (9), Bila diperlukan
Laporan Kegiatan Distribusi
Digunakan kartu per UPK
Fungsi :
Laporan Puskesmas atas mutasi obat dan kunjungan resep per
tahun
Informasi yang didapat
a. Jumlah obat yang tersedia (stok akhir)
b. Jumlah obat yang diterima
c. Jumlah kunjungan resep
Manfaat informasi yang didapat
a. Jenis dan jumlah persediaan obat di setiap UPK
b. Perbandingan sisa stok dengan pemakaian per bulan
c. Perbandingan jumlah persediaan dengan jumlah pemakaian
per bulan
Petunjuk Pengisian :
Kolom pada Formulir Laporan Kegiatan Distribusi diisi dengan
data yang diperoleh dari dokumen LPLPO.
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom (2 s/d 3) : diisi sesuai dengan dokumen LPLPO
Kolom 4 diisi dengan stok pada awal bulan
Kolom 5 diisi dengan penerimaan obat
Kolom 6 diisi dengan jumlah persediaan atau sama dengan
kolom 4 + 5
Kolom 7 diisi dengan pemakaian selama satu tahun
Kolom 8 diisi dengan kolom 7 dibagi 12
Kolom 9 diisi dengan sisa stok pada akhir bulan Desember
Kolom 10 diisi dengan kolom 9 dibagi dengan kolom 8
50

Kolom total kunjungan resep (11 s/d 13) : diisi dengan data
kunjungan yang mendapat resep satuan kerja bersangkutan
selama satu tahun.
Laporan Pencacahan Persediaan Akhir Tahun Anggaran
(31 Desember)
a. Petugas Pencatatan dan Evaluasi mempersiapkan/membuat
Berita Acara Pencacahan Obat Akhir Tahun Anggaran
(Formulir IX) dan Laporan Pencacahan Persediaan Akhir
Tahun Anggaran (Formulir X)
b. Laporan Pencacahan Persediaan Akhir Tahun Anggaran
dibuat pada setiap akhir tahun anggaran yang memuat
jumlah penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun
anggaran dan sisa persediaan pada akhir tahun anggaran
yang bersangkutan.
c. Kegunaan Laporan Pencacahan Persediaan Akhir Tahun
Anggaran adalah :
1). Untuk mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran
obat selama 1 tahun anggaran
2). Untuk mengetahui sisa persediaan obat pada akhir tahun
anggaran
3). Sebagai pertanggung jawaban dari Kepala IF/
Bendaharawan Barang kepada Dinkes Kabupaten/Kota
d. Laporan Pencacahan Persediaan Akhir Tahun Anggaran
dibuat rangkap 2 untuk :
• Asli dikirim kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
• Arsip
F. PENGHAPUSAN SEDIAAN FARMASI
51

PENGERTIAN
Penghapusan adalah rangkaian kegiatan pemusnahan sediaan
farmasi dalam rangka pembebasan barang milik/kekayaan
negara dari tanggung jawab berdasarkan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku
Tujuan penghapusan sediaan farmasi adalah sebagai berikut
:
1. Penghapusan merupakan bentuk pertanggung jawaban
petugas terhadap sediaan farmasi/ obat-obatan yang
diurusinya, yang sudah ditetapkan untuk dihapuskan/
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menghindarkan pembiayaan (biaya penyimpanan,
pemeliharaan, penjagaan dan lain-lain) atau barang yang
sudah tidak layak untuk dipelihara
3. Menjaga keselamatan dan terhindar dari pengotoran
lingkungan
Kegiatan Penghapusan Sediaan Farmasi
a. Membuat daftar sediaan farmasi/ obat-obatan yang akan di
hapuskan beserta alasan-alasannya
b. Pisahkan sediaan farmasi/ obat-obatan yang kadaluwarsa/
rusak pada tempat tertentu sampai pelaksanaan
pemusnahan
c. Pisahkan narkotika dan psykotropika dari obat lainnya
d. Melaporkan kepada atasan mengenai sediaan farmasi/ obatobatan
yang akan dihapuskan
e. Membentuk panitia pemeriksaan sediaan farmasi/ obatobatan
melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota
52

f. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan sediaan farmasi/
obat-obatan oleh Panitia Pemeriksaan dan Penghapusan
sediaan farmasi/ obat-obatan
g. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada yang berwenang/
pemilik obat
h. Melaksanakan penghapusan setelah ada keputusan dari
yang berwenang
BAB IV
SUPERVISI DAN EVALUASI
Pengelolaan obat terpadu di Kabupaten/Kota meliputi pengelolaan di bidang :
Pengadaan, bidang distribusi dan Pelayanan di Kabupaten/ Kota yang
memperhatikan aspek logistik dan penggunaan obat dengan tujuan
untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya sehingga lebih berdaya
guna dan berhasil guna dalam menunjang tercapainya sasaran-sasaran
dibidang kesehatan.
1. Tujuan Supervisi
Tujuan supervisi adalah untuk Peningkatan produktivitas para petugas
pengelola obat agar mutu pelayanan obat dapat ditingkatkan secara optimum..
2. Ruang lingkup supervisi
Ruang lingkup supervisi meliputi :
• Sarana Infrastruktur
• Sistempengelolaan (perencanaan, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan
evaluasi)
• Sumber daya manusia (jumlah dan kualifikasi)
• Quality Assurance
• Lain-lain (tersedianya buku-buku pedoman, sarana informasi)
53

Supervisi melakukan pengawasan dan menjaga agar ketentuan dan instruksi
tersebut tidak dilaksanakan menyimpang.
3. Supervisi Pengelolaan dan Penggunaan Obat
Fungsi dari Supervisi pengelolaan dan penggunaan obat meliputi :
• Proses penyusunan rencana
• Persiapan pelaksanaan (tenaga, dana, waktu, check list)
• Pelaksanaan (kunjungan, diskusi, umpan balik, penyelesaian)
• Pemanfaatan hasil supervisi (kompilasi hasil, analisa, rekomendasi tindak
lanjut)
Evaluasi adalah serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan
memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan, kegiatan, hasil
dan dampak serta biayanya. Fokus utama dari evaluasi adalah mencapai
perkiraan yang sistematis dari dampak program.
Proses evaluasi dapat dilihat sebagai lima langkah model umpan balik, yang
masing-masing langkah adalah :
1. Penetapan apa yang harus diukur. Manajemen puncak menetapkan
proses pelaksanaan dan hasil mana yang akan dipantau dan dievaluasi.
Proses dan hasil pelaksanaan harus dapat diukur dalam kaitannya
dengan tujuan.
2. Pembuatan standar kinerja. Standar digunkan untuk mengukur kinerja
merupakan suatu rincian dan tujuan yang strategis. Standar harus dapat
mengukur apa yang mencerminkan hasil kinerja yang telah
dilaksanakan.
3. Pengukuran kinerja yang aktual yaitu dibuat pada waktu yang tepat.
4. Bandingkan kinerja yang aktual dengan standar. Jika hasil kinerja yang
aktual berada di dalam kisaran toleransi maka pengukuran dihentikan.
5. Melakukan tindakan korektif. Jika hasil kinerja aktual berada di luar
kisaran toleransi, harus dilakukan koreksi untuk deviasi yang terjadi.
Kegiatan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri namun
diharapkan merupakan bagian dari kegiatan rutin tahunan dari setiap unit
54

satuan kerja. Kegiatan ini bermuara pada upaya untuk meningkatkan kinerja
unit kerja untuk memenuhi tuntutan SPM
1. Jenis-jenis Evaluasi
Ada empat jenis evaluasi yang dibedakan atas interaksi dinamis diantara
lingkungan program dan waktu evaluasi yaitu :
1. Evaluasi formatif yang dilakukan selama berlangsungnya kegiatan
program. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat dimensi kegiatan program
yang melengkapi informasi untuk perbaikan program.
2. Evaluasi sumatif yang dilakukan pada akhir program. Evaluasi ini perlu
untuk menetapkan ikhtisar program, termasuk informasi outcome,
keberhasilan dan kegagalan program.
3. Evaluasi penelitian adalah suatu proses penelitian kegiatan yang
sebenarnya dari suatu program, agar diketemukan hal-hal yang tidak
tampak dalam pelaksanaan program.
4. Evaluasi presumtif yang didasarkan pada tendensi yang menganggap
bahwa jika kegiatan tertentu dilakukan oleh orang tertentu yang
diputuskan dengan pertimbangan yang tepat, dan jika bertambahnya
anggaran sesuai dengan perkiraan, maka program dilaksanakan sesuai
dengan yang diharapkan.
2. Masalah dalam Evaluasi:
Ada tiga area kritis dalam statistik evaluasi yaitu :
a. Pemilihan indikator
b. Reabilitas
c. Validitas
Indikator Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota
55

Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam pengelolaan obat
dengan syarat bahwa indikator tersebut memenuhi kriteria dari indikator yang
telah ditetapkan .
Yang dapat dijadikan sebagai indikator pengelolaan obat di kabupaten kota
adalah :
1. Alokasi dana pengadaan obat
2. Prosentasi alokasi dana pengadaan obat
3. Biaya obat perpenduduk
4. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
5. Pengadaan obat esensial
6. Pengadaan obat generik
7. Biaya obat per kunjungan kasus penyakit
8. Biaya obat per kunjungan resep
9. Kesesuaian item obat yang tersedia dengan DOEN
10. Kesesuaian ketersediaan obat dengan pola penyakit
11. Tingkat ketersediaan obat
12. Ketepatan perencanaan
13. Prosentase dan nilai obat rusak atau kadaluarsa
14. Ketepatan distribusi obat
15. Prosentase penyimpangan jumlah obat yang didistribusikan
16. Prosentase rata-rata bobot dari variasi persediaan
17. Rata-rata waktu kekosongan obat
18. Prosentase penggunaan obat tertentu
19. Polifarmasi
20. Prosentase penggunaan obat rasional
21. Prosentase Obat yang tidak diresepkan
22. Ketepatan waktu LPLPO
23. Ketersediaan obat di pedesaan
24. Kesesuaian ketersediaan obat program dengan jumlah kebutuhan
25. Kesesuaian permintaan obat Buffer Stock
Dari berbagai indikator tersebut diatas dapat ditentukan berapa besar
keberhasilan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah
kepulauan., salah satu keberhasilan pengelolaan obat publik dan perbekalan
kesehatan adalah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan dasar mencapai 90 %.
PEMBINAAN
Pembinaan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di
daerah kepulauan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Pusat,
56

Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai tingkat Puskesmas baik dalam
aspek administrasi maupun teknis pengelolaan obat dan perbekalan
kesehatan, antara lain melalui :
a Pertemuan koordinasi pengelolaan obat publik dan
perbekalan kesehatan daerah kepulauan di tingkat
Provinsi yang dapat dihadiri oleh nara sumber Pusat, dan
pertemuan tingkat Kabupaten/ Kota yang dapat dihadiri
narasumber Provinsi.
b Konsultasi dari Puskesmas ke Kabupaten/Kota,
Kabupaten/ Kota ke Provinsi dan Provinsi ke Pusat.
c Kunjungan lapangan berupa bimbingan teknis, monitoring
dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan
kesehatan sampai dengan UPK di daerah kepulauan
yang diikuti tim Puskesmas, tim Kabupaten dan tim
Provinsi secara bersama-sama.
d Pelatihan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi
sebagai upaya peningkatan kemampuan dan mutu
sumberdaya manusia.
57

BAB V
PENUTUP
Buku pedoman pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah
kepulauan ini disusun untuk memberikan kejelasan bagi pengelolaan obat
publik dan perbekalan kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota serta merupakan
ketentuan dan kebijakan Departemen Kesehatan RI tentang pengelolaan obat
publik dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan.
Keberhasilan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah
kepulauan sangat tergantung pada peranserta dan koordinasi semua pihak
yang terkait, serta seluruh pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan
mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Puskesmas.
Penyediaan buku pedoman ini merupakan salah satu sumbangsih Direktorat
Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan, Depkes R.I dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan obat
dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan.
Semoga pedoman ini dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan
pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di daerah kepulauan dan
daerah terpencil.
Pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan serta koreksi sangat
kami harapkan untuk perbaikan pedoman pengelolaan obat publik dan
perbekalan kesehatan di daerah kepulauan pada masa yang akan datang.
58