BERKALA SMAMDA

10 berkala smamda Vol. VIII • 1 Oktober 2014
Posisi Pramuka dalam Kurikulum 2013
Sebuah Kontroversi dan Solusi
Sejarah pramuka
Sejak kemunculannya di Inggris, kegiatan kepramukaan
mulai banyak digemari Pertama kali berdiri organisasi
kepramukaan di Nusantara yakni pada tahun 1914 yang
bernama NIPV (Nederlands Indische Padvinders Vereninging )
yang merupakan cabang daripada NPO (Nederlands Padvinders
Organisatie) di Belanda. Kemudian hanya berselang dua tahun
saja, kegiatan dari organisasi ini mulai mendapatkan perhatian
yang antusias oleh kalangan penduduk Nusantara, dan
mengadaptasi kegiatan dan bentuk organisasi sesuai dengan
karakteristik warga Nusantara. Di Muhammadiyah kepanduan
dikenal dengan nama Hizbul Wathan.
Organisasi ini pernah mengalami pasang surut lantaran
terpengaruh politik. Masa jaya Gerakan Pramuka terjadi saat
era orde lama dan orde baru, dan mengalami pasang surutnya
pada era reformasi. Dan kemudian pada tahun 2006 pada masa
kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kata Pramuka, dalam sejarahnya mempunyai tiga sumber
yang berbeda, yakni: pertama, kata ini berasal dari kata “
poromuko” yang merupakan sebuah sebutan bagi tentara
kerajaan Mataram yang berada di depan atau garda terdepan
dalam perang. Kata tersebut merupakan usulan dari Sri Sultan
Hamengku Buwono IX untuk menamakan organisasi yang
dulunya bernama pandoe. Kedua, berasal dari kata “Pra” dan
“Muka” yang mempunyai makna seorang prajurit yang berada
di awal dan di depan garis peperangan, kata ini diusulkan oleh
Prijono (menteri P dan K). Sedangkan yang ketiga, kata pramuka
merupakan singkatan dari kata “Praja Muda Karana” yang
mempunyai makna, seorang pemuda yang selalu ingin berkarya
untuk bangsa dan negaranya. Singkatan tersebut merupakan
hasil musyawarah panitia 9 pembentukan Gerakan Pramuka.
Dari ketiga asal-usul kata pramuka, pendapat yang
ketiga inilah yang digunakan sebagai pengertian resmi dalam
organisasi Gerakan Pramuka. dan yang tercantum dalam UU
Gerakan Pramuka serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Gerakan Pramuka. oleh sebab itu, Pramuka dipahami
sebagai seorang “pemuda” yang ingin “berkarya” untuk
“bangsa”nya. Jadi, kegiatan pramuka lebih dikhususkan untuk
kegiatan kepemudaan.
Posisi Pramuka dalam K13
Dalam kurikulum 2013 telah terjadi perubahan posisi dan
kedudukan Pramuka dalam dunia pendidikan. Pramuka dan
kegiatan kepramukaan dinilai sejalan dengan tujuan pendidikan
Nasional. Sehingga pramuka mendapat perhatian yang serius
dan posisi yang sangat penting dalam mendidik anak-anak.
Walaupun pramuka diposisikan sebagai ekstrakurikuler namun
diberikan
penekanan “wajib” bagi seluruh siswa dan lembaga
pendidikan di tiap jenjang. Peraturan wajibnya pramuka di tiap
jenjang pendidikan dinilai dapat membantu dalam mewujudkan
pendidikan Nasional. Sehingga setiap sekolah berbondongbondong
mendirikan Gugus Depan dan mewajibkan kegiatan
kepramukaan pada peserta didiknya. Dan pemerintah tidak
tanggung-tanggung dalam mendanai kegiatan tersebut, mulai
kegiatan pada tingkat daerah bahkan nasional. Lebih dari itu,
bersedia mencetak pembina-pembina pramuka yang berasal
dari guru-guru yang bukan berlatar belakang pramuka yang
diikut sertakan dalam Kursus Mahir Dasar dan Lanjutan (KMD/
KML) untuk mengantisipasi kekurangan pembina pramuka pada
lembaga pendidikan.
Gerakan Pramuka mendapatkan pengakuan yang sah
sebagai satu-satunya organisasi yang menyelenggarakan
kegiatan kepanduan di Indonesia melalui Undang-Undang
No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. terbitnya UU
tersebut sebagai pengganti daripada Keputusan Presiden
No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Di sisi lain,
kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kurikulum 2013
terutama dengan menetapkan pramuka sebagai ekstrakurikuler
wajib banyak menuai kontroversial dilihat dari sisi regulasi.
UU Gerakan Pramuka dan AD/ART Gerakan Pramuka dengan
terpaksa dihadapkan berlawanan dengan aturan Kurikulum
2013. Dan kurikulum 2013 saling berkontradiksi dengan UU
Sistem Pendidikan Nasional.
Dimasukannya pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib
dalam kurikulum 2013 pada tiap jenjang pendidikan mempunyai
efek positif maupun negatif, terlepas daripada kontroversial
kebijakan tersebut.
Efek positip adalah mengokohkan posisi pramuka
di Indonesia sebagai satu-satunya organisasi yang
menyelenggarakan kepanduan dan diakui oleh pemerintah
melalui regulasi dan kebijakan, Meningkatkan kualitas dan
kuantitas Gerakan pramuka sebagai bagian dari pada sistem
pendidikan nasional dan pelaksana pola pembinaan Gerakan
Pramuka di satuan pendidikan. Sedangkan efek negatipnya
adalah Terjadinya kekakuan dalam sistem pendidikan dan
pelatihan kepramukaan, membuat kegiatan menjadi terkekang
oleh ruangan kelas, dan mengurangi kegiatan-kegiatan di
luar ruangan yang merupakan kegiatan sesungguhnya dari
kepramukaan, Penurunan kualitas kepramukaan, hal ini dalam
praktek dilapangan sudah terjadi yakni dengan munculnya
kebijakan mengikutsertakan guru-guru kelas yang notabene
bukan berlatar belakang pramuka ikut serta dalam Kursus
Mahir Dasar. Sehingga dapat mencetak pembina pramuka yang
bukan dari pramuka dan belum memahami pramuka.
Solusi terbaik yang ditawarkan adalah ketika pramuka
masih tetap ingin dimasukan dalam kurikulum 2013 adalah
sistem keanggotaannya tidak diwajibkan, dalam arti
keanggotaan pramuka bersifat sukarela, tidak ada paksaan dan
atas dasar kemauan sendiri yang sesuai dengan UU Gerakan
Pramuka, AD/ART Gerakan Pramuka dan UU Sistem Pendidikan
Nasional. Yang menjadi poin wajib adalah, setiap jenjang
pendidikan diwajibkan mendirikan Gugus Depan Gerakan
Pramuka dan Melaksanakan kegiatan kepramukaan. Dan hal
ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan tentang Gerakan
pramuka dan kepanduan pada umumnya.
(Komite sekolah: Awwaludin, fawzul Arifin)