apakah hukum kita meningkatkan kesetaraan gender? - CEDAW ...

PENGANTAR
Dalam tiga dasawarsa terakhir – sejak Sidang Umum PBB mengadopsi Konvensi untuk
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) – negara-negara di
wilayah Asia Tenggara telah mengesahkan banyak UU yang menetapkan standar kesetaraan
gender dan menjamin kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Banyak penetapan dalam UU
yang diskriminatif terhadap perempuan telah dihilangkan, dan UU baru yang memajukan hak-hak
perempuan dan memerangi pelbagai kekerasan berbasis gender, sering kali dengan cara-cara
terobosan, telah diadopsi di semua wilayah.
Di seluruh dunia, UN WOMEN telah mendukung advokasi kesetaraan gender dalam
Pemerintahan dan organisasi-organisasi masyarakat madani dalam melakukan tinjauan hukum
atas hukum nasional agar sejalan dengan CEDAW dan mengupayakan reformasi hukum yang
memajukan kesetaraan gender. Di Asia Tenggara saja, pada lima tahun terakhir, tinjauan semacam
itu didukung melalui Program CEDAW Asia Tenggara di Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, dan
Viet Nam. Pengalaman-pengalaman ini telah menyumbang pengembangan badan pengetahuan
tentang keadaan de jure kesetaran gender. Bahkan jauh lebih penting lagi, pengalaman-pengalaman
itu juga telah mengarah, di antara banyak langkah lainnya, ke adopsi UU Kesetaraan Gender di
Vietnam, Magna Carta Perempuan di Filipina, dan amandemen UU tentang Partai Politik dan UU
tentang Pemilihan Umum di Indonesia dan UU Pidana dan Perdata Thailand.
Masih tersisa cukup contoh UU yang secara eksplisit melakukan diskriminasi terhadap
perempuan karena jenis kelamin mereka. Banyak Pemerintah percaya bahwa UU yang netral
gender memberi keuntungan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, sementara sebenarnya –
karena halangan struktural, institusional, sosial, dan budaya yang berakar dalam bagi perempuan
– hal sebaliknya kerap kali justru yang merupakan kebenaran. Kegagalan mempertimbangkan dan
menangani perbedaan-perbedaan gender dalam UU bertanggung jawab atas ketidaksetaraan
gender. Karena itu, pelaku advokasi untuk kesetaraan gender harus gigih dalam mengupayakan
usaha identifikasi peraturan/perundang-undangan yang tidak konsisten terhadap CEDAW,
mengusulkan perbaikan yang diperlukan, dan membantu menciptakan kerangka hukum untuk
kesetaraan gender.
Untuk mendukung berbagai tugas ini, UN WOMEN telah menyusun sebuah buku pegangan
– Apakah UU kita mempromosikan kesetaraan gender? ‘Do Our Laws Promote Gender Equality?
– untuk tinjauan hukum berbasis CEDAW, menyediakan pedoman praktis, langkah demi
langkah mengenai tinjauan kritis UU negara, dan mengikutsertakan seperangkat indikator yang
dikembangkan dan diuji melalui tinjauan hukum sesungguhnya
Dengan tulus saya berharap bahwa buku pegangan ini akan bermanfaat bagi pelaku
advokasi hak-hak perempuan dalam upaya mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan baik
dalam hukum maupun hidup keseharian.
Moni Pizani
Regional Programme Director
UN WOMEN East and Southeast Asia Regional Office
Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender?
Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW
i