JURUSAN SYARI'AH PROGRAM STUDI AHWALUSY ... - idb4

UPAYA DAMAI SEBAGAI AZAZ IMPERATIF HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA
(Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Salatiga
No. 162/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal. dan No. 22/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal.)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah
Disusun Oleh :
MILLATUZ ZAHRO
NIM : 211 03 013
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWALUSY SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SALATIGA
2 0 0 7
1

DAFTAR ISI
Judul ................................................................................................................... i
Deklarasi ............................................................................................................ ii
Nota Pembimbing ............................................................................................... iii
Pengesahan ......................................................................................................... iv
Motto .................................................................................................................. v
Persembahan ...................................................................................................... vi
Kata Pengantar ................................................................................................... vii
Daftar Isi ............................................................................................................ viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Penegasan Istilah
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
E. Telaah Pustaka
F. Kerangka Teori
G. Metode penelitian
H. Sistemetika Penulisan
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERDAMAIAN DI
MUKA PERSIDANGAN
A. Konsep Perdamaian dalam Peradilan Islam
1. Pengertian al Qadla’ dan rukun Qadli dalam Islam
2. Pengertian dan dasar hukum mendamaikan dalam Islam
3. Peran dan fungsi hakam dalam Peradilan Islam
ii

B. Azas Mendamaikan di Muka Persidangan Berdasarkan Undangundang
1. Pengertian mendamaikan
2. Syarat formal dalam upaya perdamaian
3. Mekanisme perdamaian dalam sidang
4. Manfaat mendamaikan dalam gugatan perdata
BAB III
PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA
A. Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Salatiga
1. Putusan Nomor : 162/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal.
2. Putusan Nomor : 22/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal.
B. Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Mengenai Perkara
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga
BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN
PASAL 82 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERADILAN
AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2006
A. Analisa Putusan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Salatiga
B. Analisa Pertimbangan dan dasar Putusan Hakim Mengenai
Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga
BAB V
PENUTUP
iii

A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
iv

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Corak dan perkembangan Peradilan Islam sejalan dengan struktur, pola
budaya, dan perkembangan masyarakat Islam di Negara-negara yang
bersangkutan. Demikian halnya di Indonesia, Peradilan Islam mengalami
perkembangan sejalan dengan perkembangan umat Islam, komunitas terbesar
dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan atas aspek
variasi dari berbagai unsur Peradilan Islam. Tetapi di balik itu, terdapat
persamaan yang esensial yakni teralokasinya hukum Islam untuk ditegakkan
dalam proses penerimaan sampai penyelesaian perkara di Pengadilan,
khususnya di kalangan umat Islam terutama dalam bidang Ahwalusy
Syakhshiyyah. 1
Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia
yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara
perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. 2
Berdasarkan
Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 1, 2, 49 dan
penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang
berlaku, antara lain UU No. 1 tahun 1974, PP No. 28 tahun 1977, Inpres No.1
1 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 97.
2 UU No.14 tahun 1970, LN 1970-1974, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman,, Pasal 10 ayat (1). Kata-kata “Peradilan Negara” dan “Kekuasaan Kehakiman” adalah
semakna.
1

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 tahun 1987
tentang Wali Hakim, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah
untuk memberikan pelayanan dan keadilan dalam bidang keluarga dan harta
perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Islam.
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan
keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Republik
Indonesia (pasal 1 dan 2 UU. No. 14 tahun 1970). Adapun salah satu tugas
yustisial hakim Peradilan Agama adalah mendamaikan pihak-pihak yang
bersengketa, karena perdamaian adalah lebih baik dari pada putusan yang
dipaksakan. 3
Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan
penentuan hukum suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan antara kedua
pihak yang berperkara itu yang sebenarnya dan seharusnya dan agar segala
apa yang ditetapkan oleh pengadilan itu di realisir, kalau perlu dengan
pelaksanaan eksekusi paksa. Dengan demikian, hak-hak dan kewajibankawajiban
yang diberikan oleh materiil yang diputuskan atau ditetapkan oleh
pengadilan itu dapat dijalankan atau diwujudkan.
Menurut HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan sejak sidang
pertama sebelum pembacaan surat gugatan. Hal ini dirasa kurang rasional,
karena bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim itu
3 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2005, hlm. 32.
2

sendiri belum tahu duduk perkaranya. Begitu pula sebelum penggugat
membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin mengubah gugatannya. 4
Upaya damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang
perkara belum putus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama
adalah bersifat “mutlak atau wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam berita
acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun
mungkin menurut logika sangat kecil kemungkinannya.
Berdasarkan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama No. 3
tahun 2006 yang berbunyi :
“Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara
pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar
negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat
diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu”.
Akan tetapi dalam pasal itu tidak dijelaskan mengenai ketidak hadiran
tergugat dalam sidang perdamaian yang keberadaan tergugat tidak sedang
berada di luar negeri. Tapi dalam praktek penerapannya hakim menyimpulkan
bahwa perkara cerai gugat tidak dapat dilanjutkan apabila tergugat tidak hadir
dalam sidang pertama yakni sidang perdamaian dan tergugat mewakilkan pada
kuasa hukumnya. Tetapi berdasarkan pasal 125 HIR, apabila tergugat tidak
hadir sama sekali dan tanpa mewakilkan pada kuasanya pada persidangan
maka perkara dapat diputus dengan putusan verstek. 5
4 Lihat, HIR, Pasal 130-131.
5 Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak
pernah hadir meskipun telah di panggil secara patut (resmi) sedangkan penggugat atau pemohon
hadir dan mohon putusan.
3

Dalam hal hukum acara, sebagaimana pasal 56 Undang-undang
Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 ayat (1) dan (2) dijelaskan tentang tidak
diperbolehkannya seorang hakim untuk menolak perkara yang masuk ke
Pengadilan Agama dengan alasan tidak jelas atau kurang jelasnya aturan atau
Undang-undang. Akan tetapi apapun perkara yang masuk hakim harus
menerimanya dan memutuskan suatu perkara berdasarkan kebenaran dan
keadilan atau setidak-tidaknya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.
Yang perlu direnungkan adalah bagaimana apabila terjadi kesamaan
alasan dalam perkara cerai gugat sebagaimana yang terdapat dalam putusan
Pengadilan Agama pada kasus No. 162/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sal. dan No. 22/
Pdt.G/ 2007/ PA. Sal. akan tetapi berbeda dalam keputusan, padahal
Penggugat sama-sama dirugikan lahir dan batin oleh Tergugat. Putusan
No.162/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal. tersebut (tidak dapat di terima) dijatuhkan oleh
hakim dengan alasan tidak hadirnya pihak Tergugat dalam sidang perdamain
yang menurut hakim berarti Tergugat dianggap tidak bersungguh-sungguh
dalam berperkara meski Tergugat telah mewakilkan pada kuasa hukumnya,
dengan alasan bahwa dalam Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang
Peradilan Agama pasal 82 ayat (2) dikatakan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat harus datang secara pribadi. Secara logika adilkah putusan yang
dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tersebut? Apabila perkara tersebut tidak
dapat diterima oleh Pengadilan Agama, maka kemanakah orang yang
berperkara tersebut harus meminta pengadilan? karena mereka melakukan
perkawinan secara Islam.
4

Adapun pada perkara No. 22/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal. tersebut dapat
diputus oleh hakim dengan putusan verstek, karena pada saat sidang
perdamaian dan sampai selesainya perkara Tergugat tidak pernah datang
meski telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Salatiga dan
Tergugat tidak mewakilkan pada kuasa hukumnya.
Dalam penegakan hukum dan keadilan, hakim Peradilan Agama
dituntut untuk mengadili secara kasuistik dan tidak dibenarkan mengikuti
secara mutlak yurisprudensi yang telah ada, sebab pada kenyataannya tidak
ada perkara yang diperiksa itu persis mirip dengan perkara sebelumnya. Oleh
karena itu keadaan khusus yang terkandung dalam perkara yang bersangkutan
perlu dikembangkan lagi.
Berangkat dari latar belakang diatas, penulis melakukan sebuah
penelitian dengan judul: UPAYA DAMAI SEBAGAI AZAZ IMPERATIF
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SALATIGA (Studi Komparasi Putusan Pengadilan
Agama Salatiga No. 162/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal. dan No. 22/ Pdt. G/ 2007/
PA. Sal.)
B. Penegasan Istilah
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan judul, maka
berikut maksud atau arti dari istilah yang dipakai oleh penulis dalam penulisan
judul.
5

Upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan suatu maksud. 6
Imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando. 7 Cerai Gugat
adalah gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh seorang
istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam. 8 Studi adalah kajian
atau telaah atau penelitian atau penyelidikan ilmiah. 9
Komparasi adalah
berkenaan atau berdasarkan perbandingan. 10
Maksud dari keterangan di atas adalah upaya perdamaian dalam sidang
pertama itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim dalam
memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Salatiga, yang dalam
hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengkomparasikan antara
dua putusan Pengadilan Agama Salatiga yaitu putusan No. 162/ Pdt. G/ 2007/
PA. Sal dan No. 22/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal.
C. Perumusan Masalah
Sesuai dengan judul yang penulis pilih dan telah diuraikan tersebut di
atas, dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep perdamaian dimuka persidangan dalam Peradilan Islam
dan Undang-undang Peradilan Agama?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat?
3. Bagaimana hakim menerapkan pasal 82 ayat (2) terhadap putusan No.
162/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sal. dan No. 22/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sal.?
6 W.J.S. Poerwa Darminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1982,
hlm. 1132.
7 Ibid, hlm. 373
8 Mukti Arto, Op. Cit., hlm.224.
9 W.J.S. Poerwa Darminta, op.cit., hlm. 263.
10 Depdibud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, t.kp., 1989, hlm. 452
6

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini
adalah diharapkan dapat digunakan sebagai barometer oleh hakim kususnya
hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam menegakkan keadilan.
Adapun tujuan ilmiahnya adalah :
4. Mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan tentang
konsep perdamaian di muka persidangan yang diperoleh selama kuliah.
5. Mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
cerai gugat.
6. Mengetahui dasar pendapat hakim dalam menerapkan pasal 82 ayat (2)
UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 terhadap putusan No:
162/Pdt.G/2007/PA.Sal dan No : 22/Pdt.G/2007/PA.Sal.
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
2. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam dan menambah
wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada hukum acara peradilan
agama yang telah penulis peroleh di Jurusan Syari’ah Program Studi
Ahwalusy Syakhshiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Salatiga. Serta untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam.
3. Kegunaan Praktis
a. Bagi Instansi
Membantu memberikan masukan bagi para pihak yang
berkompeten terhadap masalah-masalah pada umumnya dan
7

masalah Islam pada khususnya. Serta dapat dijadikan kontribusi
pemikiran pagi pengembangan dan penegakan hukum di Indonesia
yang memiliki nilai keadilan dan kepastian, khususnya pada
praktek perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga.
b. Bagi Masyarakat
Memberikan penjelasan tentang arti pentingnya sebuah
perdamaian.
c. Bagi Peneliti
Dapat dipergunakan sebagai bahan awal bagi penelitian
selanjutnya yang memiliki pokok permasalahan yang sama.
D. Telaah Pustaka
Abdullah Sani dalam bukunya Hakim dan Keadilan Hukum dikatakan
bahwa hakim yang masih menganut paham Undang-undang atau legisme,
mereka akan berpendapat sebelum dirubah dan dicabut oleh Undang-undang,
suatu peraturan hukum tertulis yang berlaku (hukum positif) dianggap masih
tetap berlaku. Dan sebagai badan yudikatif, hakim dapat menyatakan bahwa ia
berkewajiban untuk mempertahankan Undang-undang yang sedang berlaku
tersebut. Akan tetapi disamping itu hakim juga diperbolehkan dalam
putusannya mempergunakan hukum tak tertulis, dan atau mempergunakan hak
kebijaksanaannya untuk memutus demi memberikan keadilan dan supaya
Pengadilan lega dalam memutus suatu perkara.
8

Mengenai sikap hakim di Pengadilan Agama, Tri Astuti dalam
skripsinya yang disusun guna memperoleh gelar Sarjana Syari’ah di STAIN
Salatiga pada tahun 2000 dengan judul Sikap Hakim Mengenai Hukum
Pembuktian Pada Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga
dikatakan bahwa peran hakim dalam menangani suatu perkara selalu
disesuaikan dengan Hukum Acara Peradilan Agama yang dimulai dari hukum
formal kemudian baru disesuaikan dengan kaedah hukum materialnya.
Sedangkan Yuli Apandi dalam skripsinya yang berjudul Study
Komparatif Tentang Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama
yang disusun pada tahun 1999 guna memenuhi syarat dalam memperoleh
gelar Sarjana Syari’ah di STAIN Salatiga dikatakan bahwa, berdasarkan
logika kaidah hukum itu sudah semestinya pelaksanaan dari ketentuankatentuan
hukum acara yang termuat dalam Undang-undang Peradilan Agama
itu lebih didahulukan daripada ketentuan yang berlaku secara umum. Dengan
demikian, ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi Pengadilan,
sudah seharusnya kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama
sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut diperlukan secara optimal
dalam segala aspeknya.
Dari berbagai macam tulisan dan pendapat yang penulis kaji selama
pengkajian pustaka tersebut, penulis sama sekali tidak menemukan
mengenai permasalahan yang menyangkut mengenai upaya damai sebagai
azas imperatif hakim dalam menyelesaikan perkara yang dalam hal ini
penulis menghkususkan dalam perkara cerai gugat, yang di lakukan oleh
9

hakim di Pengadilan Agama. Dari situ penulis bermaksud mengadakan
penelitian dengan judul; UPAYA DAMAI SEBAGAI AZAZ IMPERATIF
HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA SALATIGA (Studi Komparasi Putusan Pengadilan
Agama Salatiga No. 162/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal. dan No. 22/ Pdt. G/ 2007/
PA. Sal.)
E. Kerangka Teori
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas
tersebut dibebankan kepada hakim Pengadilan Agama agar dapat memutuskan
perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar serta diridloi oleh
Allah SWT. Sesuai dengan firmannya dalam Qur’an Surat An Nisa’ ayat 135 :
يَاأَي ُّهَا ال َّذِينَ‏ ءَامَنُوا آُونُوا قَو َّامِينَ‏ بِالْقِسْطِ‏ شُهَدَاءَ‏ لِل َّهِ‏ وَلَوْ‏ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ‏ أَوِ‏ الْوَالِدَيْنِ‏ وَالْأَقْرَبِينَ‏ إِنْ‏ يَكُنْ‏ غَنِيا أَوْ‏ فَقِيرًا فَالل َّهُ‏ أَوْلَى
بِهِمَا فَلَا تَت َّبِعُوا الْهَوَى أَنْ‏ تَعْدِلُوا وَإِنْ‏ تَلْوُوا أَوْ‏ تُعْرِضُوا فَإِن َّ الل َّهَ‏
آَانَ‏ بِمَا تَعْمَلُونَ‏ خَبِيرًا.‏
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun kepada
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karana ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan.” 11
Hakim Agama harus dapat menggali, memahami dan menghayati
hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu
11
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al Qur’an , Jakarta, 1997, hlm. 144-145.
10

pengetahuan. Sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu
pengetahuan yang cukup. 12
Keadilan hukum adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan
dan kebahagiaan bagi masyarakat. Artinya sejauh mana keadilan dapat
terwujud biasanya diuji melalui praktek pelaksanaan hukum, yang antara lain
adalah bahwa hakim harus mampu memberikan putusan yang adil supaya
masyarakat tergugah mempercayai pengadilan yang sekalius akan mencegah
terjadinya main hakim sendiri. 13
Dalam hal perdamaian sebagaimana yang terdapat dalam UU Peradilan
Agama No. 3 tahun 2006, penulis mendapatkan satu dasar ketetapan yang
terdapat dalam azas umum Peradilan Agama yakni azas kewajiban hakim
untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, yang juga dituntut oleh
ajaran moral Islam 14 .
Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan
persengketaan melalui pendekatan Ishlah. Akan tetapi perdamaian itu tidak
boleh dipaksakan kepada salah satu pihak, demikian juga tidak diperbolehkan
mengulur-ulur proses persidangan karena semata-mata ingin mencapai
perdamaian. 15 Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :
الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا حرم حلالا او احل حراما.‏
12 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam
system Peradilan Islam, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 177.
13
Baharuddin Lopa, Al Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, PT. Dana Bhakti
Primayasa,Yogyakarta, 1996, hlm.121.
14 M. Yahya Harahab, Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama (UU No. 7
tahun 1989), Sinar Grafika, Jakarta,2003, hlm. 65.
15 M. Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, terj. Imron, PT. Bina Ilmu, Jakarta, Cet. IV.,
1993, hlm. 68.
11

Diantara sesama kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan
menghalalkan yang haram. 16
Dalam hal ini dikuatkan oleh Imam Malik RA. Yang mengatakan
bahwa tidak menyetujui apabila hakim bertindak memaksa salah satu pihak
yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak karena
semata-mata ingin mencapai perdamaian.
Dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak dijelaskan secara detail
mengenai ketidakhadiran tergugat dalam sidang perdamaian dan dia tidak
sedang berada di luar negeri akan tetapi tergugat mewakilkan pada kuasanya.
Oleh karena Undang-undang tersebut dipandang tidak lengkap oleh sebagian
hakim, maka hakim harus mencari hukumnya atau menemukan makna
normatif hukumnya. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai
prosespembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya
yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum
yang konkret dan dapat dipahami oleh masyarakat. Hal ini merupakan
konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan
mengikat pada peristiwa konkret. 17
G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam meneliti adalah
komparatif (comparative Research) yaitu untuk menyelidiki kemungkinan
16 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qardawi, Sunan Ibnu Majah Jilid II, Isa al Babi, al
Halabi, Mesir, 1953, hlm. 788.
17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, tt, hlm.
135-137.
12

hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap
akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin menjadi
penyebab. 18 Yang di maksudkan dalam hal ini adalah faktor terjadinya
perbedaan dalam penerapan pasal 82 ayat (2) UU Peradilan Agama
Salatiga berdasarkan putusan Nomor 162/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sal. dan
Nomor 22/ Pdt. G/ 2007 / PA. Sal.
2. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari yang
diwawancarai (intervier) 19 . Dalam pengumpulan data penulis
wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Salatiga yaitu Drs.
Munjid Lughowi, Drs. Supangat dan Dra. Hj. Muhlisoh, MH. Untuk
memberikan informasi khususnya berupa dasar hukum pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dan pendapat hakim
dalam penerapan pasal 82 ayat 2 UU Peradilan Agama Di Pengadilan
Agama Salatiga.
b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan permasalahan yakni berupa catatan, transkip, buku, Undangundang,
prasasti, agenda dan sebagainya. 20
Dokumentasi yang
dimaksud di sini adalah mengambil sejumlah data mengenai putusan
18 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.26.
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 1998, hlm. 145.
20 Ibid, hlm. 236.
13

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama salatiga yaitu putusan Nomor
162/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sal. dan Nomor 22/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sal.
c. Studi Pustaka yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan
tertulis (khususnya berupa teori-teori). 21
3. Analisa Data
Komparasi yaitu cara pembahasan dengan mengadakan analisa
perbandingan antara beberapa pendapat, kemudian diambil suatu
pengertian kesimpulan yang memiliki faktor yang ada hubungannya
dengan situasi yang diselidiki dan dibandingkan antara satu faktor dengan
faktor lain. 22 Dalam hal ini penulis bermaksud mengkomparasikan putusan
hakim dalam hal cerai gugat yang diputuskan di Pengadilan Agama
Salatiga kususnya putusan Nomor : 162/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sal. dan
Putusan Nomor : 22/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sal.
I. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah, maka diperlukan
suatu sistematika dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu dalam sekripsi ini
sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Penegasan Istilah
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
135.
21 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali, Jakarta, Cet.III, 1990, hlm.
22 Winarno, Dasar-dasar dan Teknik Riset, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 135.
14

E. Telaah Pustaka
F. Kerangka Teori
G. Metode penelitian
H. Sistemetika Penulisan
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERDAMAIAN DI
MUKA PERSIDANGAN
C. Konsep Perdamaian dalam Peradilan Islam
1. Pengertian al Qadla’ dan rukun Qadli dalam Islam
2. Pengertian dan dasar hukum mendamaikan dalam Islam
3. Peran dan fungsi hakam dalam Peradilan Islam
D. Azas Mendamaikan di Muka Persidangan Berdasarkan Undangundang
1. Pengertian mendamaikan
2. Syarat formal dalam upaya perdamaian
3. Mekanisme perdamaian dalam sidang
4. Manfaat mendamaikan dalam gugatan perdata
BAB III
PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA
A. Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Salatiga
3. Putusan Nomor : 162/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal.
4. Putusan Nomor : 22/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal.
15

B. Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Mengenai Perkara
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga
BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN
PASAL 82 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERADILAN
AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2006
C. Analisa Putusan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Salatiga
D. Analisa Pertimbangan dan dasar Putusan Hakim Mengenai
Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
16

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERDAMAIAN
DI MUKA PERSIDANGAN
A. Konsep Perdamaian dalam Peradilan Islam
1. Pengartian al Qadla’ dan rukun Qadli dalam Islam
Al Qadla’ menurut bahasa memiliki beberapa arti, yakni :
a. Al Faraagh artinya putus atau selesai.
b. Al Adaa’ artinya menunaikan atau membayar.
c. Al Hukmu artinya mencegah atau menghalang-halangi dari terjadinya
kedzaliman orang yang mau berbuat dzalim. 1
Sedangkan Qadli menurut bahasa artinya orang yang
memutuskan perkara dan menetapknnya. 2
Arti Qadla’ menurut istilah syar’i adalah memutuskan hukum
antara manusia dengan benar, dan memutuskan hukum dengan apa yang
diturunkan Allah. 3 Adapun rukun dari qadli menurut sebagian ahli fiqh
ada lima yaitu:
a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa, umtuk
menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan-persengketaan,
karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu.
1 M. Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, terj. Imron, PT. Bina Ilmu, Jakarta, Cet. IV.,
1993, hlm. 19-20.
2 Ibid, hlm. 20.
3 Loc.cit.
17
17

. Hukum, yaitu suatu keputusan produk qadli, untuk menyelesaikan
perselisihan dan memutuskan persengketaan, adapun bentuk
keputusan itu ada dua yaitu :
1) Qadla’ ilzam, yaitu menetapkan hak atau macam hukuman
kepada salah satu pihak.
2) Qadla’ tarki, yaitu penetapan berupa penolakan karena
gugatannya tidak terbukti.
c. Al mahkum bih, yaitu suatu hak baik itu hak allah, hak manusia, hak
antara Allah dan manusia dan yang lazim adalah hak dari salah
satunya.
d. Al mahkum alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atas perkara
tersebut, baik itu penggugat ataupun tergugat.
e. Al mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak, yang semata-mata adalah
hak manusia (perdata). Artinya bahwa orang harus datang
mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan adanya suatu
kasus. 4
2. Pengertian dan Dasar Hukum Mendamaikan dalam Islam
Ishlah menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan.
Sedangkan menurut istilah syara’ ishlah adalah suatu akad dengan
maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling
4 Ibid, hlm. 29-30.
18

ersengketa. 5
Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri suatu
persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.
Dasar hukum mendamaikan dalam Islam antara lain adalah :
a. Firman Allah QS. Al Hujurat ayat 9 dan 10 :
وَإِن طَائِفَتَانِ‏ مِنَ‏ الْمُؤْمِنِينَ‏ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن
بَغَتْ‏ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ال َّتِي تَبْغِي حَت َّى تَفِيءَ‏
إِلَى أَمْرِ‏ الل َّهِ‏ فَإِن فَاءتْ‏ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ‏ وَأَقْسِطُوا
إِن َّ الل َّهَ‏ يُحِب ُّ الْمُقْسِطِينَ.‏ إِن َّمَا الْمُؤْمِنُونَ‏ إِخْوَةٌ‏ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ‏
أَخَوَيْكُمْ‏ وَات َّقُوا الل َّهَ‏ لَعَل َّكُمْ‏ تُرْحَمُو ‏َن.‏
Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min
berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu
dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan
yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku
adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah
bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu
dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat
rahmat. 6
b. Perkataan Umar Ibnu Khatthab :
“Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga
sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena
sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa
tidak enak”. 7
5 Sayyid Sabiq, Fikhus Sunnah Juz II, Darul Bayyan, Cet. V, Kuwait, 1971, hlm. 305.
6
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara
Penerjemahan Al Qur’an, Jakarta, 1997, hlm. 848
7 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam II, Proyek
Pembinaan Badan Peradilan Agama, tkp., 1985, hlm. 99.
19

3. Peran dan Fungsi Hakam dalam Peradilan Islam
Hakam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh
dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara
keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang
salah di antara kedua suami istri tersebut. 86 firman Allah SWT. Q.S. An
Nisa’ Ayat 35 :
وَإِنْ‏ خِفْتُمْ‏ شِقَاقَ‏ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ‏ حَكَمًا م ِّنْ‏ أَهْلِهِ‏ وَحَكَمًا م ِّنْ‏
أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَف ِّقِ‏ اللّهُ‏ بَيْنَهُمَا إِن َّ اللّهَ‏ آَانَ‏ عَلِيمًا
خَبِيرًا.‏
Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 97
Para ulama berbeda pandapat tentang kekuasaan dua orang
hakam yakni apakah dua orang hakam tersebut berkuasa untuk
mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami
istri, ataukah tidak ada kekuasaan bagi kedua orang hakam itu tanpa
seizin keduanya.
a. Menurut Imam Malik
Bahwa kedua orang hakam itu dapat memberikan suatu
ketetapan pada suami istri tersebut tanpa seizinnya, jika hal tersebut
di pandang oleh kedua orang hakam tersebut dapat mendatangkan
8 Slamet Abidin, dkk., Fiqh Munakahat, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 1899.
9 Departemen Agama RI, op.cit., hlm. 97
20

maslahat, seperti seorang laki-laki menjatuhkan talak satu kemudian
istri memberikan tebusan dengan hartanya untuk mendapatkan talak
dari suaminya. Artinya, kedua orang hakam tersebut merupakan dua
orang hakim yang di berikan kekuasaan oleh pemerintah. 107
b. Menurut Imam Abu Hanifah
Bahwa kedua orang hakam tidak boleh menceraikan suatu
perkawinan tanpa izin dari suami istri. Karena hakamain adalah
wakil dari suami istri tersebut. Artinya bahwa seorang hakam dari
pihak suami tidak tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri
sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami dan seorang hakam
dari pihak istri juga tidak dapat menjatuhkan khuluk sebelum
mendapatkan persetujuan dari pihak suami. 118
c. Menurut ulama ahli fiqh
Bahwa kedua hakam itu dikirimkan dari keluarga suami dan
istri, di kecualikan apabila dari kedua belah pihak yaitu suami dan
istri tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat
dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau istri. Apabila
kedua hakam tersebut berselisih, maka keduanya tidak dapat
dilaksanakan dan untuk mengumpulkan kedua suami istri bisa
dilakukan tanpa adanya pemberian kuasa dari keduanya. Akan tetapi
ulama berbeda pendapat tentang pemisahan suami dan istri yang
10 Slamet Abidin,op.cit. hlm. 138.
11 Departemen Agama RI, kompilasi Hukum Acara Menurut syari’at Islam II, Proyek
Pembinaan Badan Peradilan Agama, tkp., 1985, hlm.139-145.
21

dilakukan oleh hakam, apabila keduanya sepakat untuk menceraikan
mereka, apakah diperlukan persetujuan dari kedua belah suami istri
atau tidak? 129
B. Azas Mendamaikan di Muka Persidangan Berdasarkan Undang-undang
1. Pengertian Mendamaikan
Dalam sengketa yang berhubungan dengan status perseorangan
maka hakim diwajibkan mendamaikan pihak-pihak yang sedang
berperkara. 1310 Yang dimaksud perdamaian menurut pasal 1851 KUH
Perdata adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan
menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri
suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu
perkara. Yang dimaksudkan disini adalah tindakan yang dilakukan
hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara untuk
menghentikan perkaranya agar tidak terjadi perceraian.
2. Syarat Formal dalam Upaya Perdamaian
Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana
tersebut dalam pasal 1851 KUH Perdata, pasal 130 HIR dan pasal 154
R. Bg 14 dapat dikemukakan sebagai berikut: 23
a. Adanya persetujuan kedua belah pihak
b. Mengakhiri sengketa
12 Slamet Abidin, op.cit., hlm. 190-191.
13
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2005, hlm. 95.
14 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2000, hlm. 96-100
22

c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada
d. Bentuk perdamaian harus tertulis
• Putusan perdamaian
• Akta perdamaian
3. Mekanisme Perdamaian dalam Sidang
Untuk menerapkan azas mendamaikan agar sesuai dengan yang
dikehendaki undang-undang, tatararanya bertitik tolak dari ketentuan pasal
65 UU No. 3 Tahun 2006. Pasal ini persis sama dengan rumusan yang
tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974. Apa yang dirumuskan
dalam pasal ini merupakan prinsip umum dalam setiap proses pemeriksaan
perkara tanpa kecuali. Berarti rumusan pasal-pasal tersebut sejajar dengan
prinsip hukum acar perdat yang diatur dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154
R.Bg, yang mengatur tata tertib proses pemeriksaan perkara mulai dari
tahap:
a. Pernyataan persidangan terbuka untuk umum
b. Pembacaan surat gugatan
c. Mengusahakan perdamaian
• Apabila kedua belah pihak hadir, hakim memberikan nasihat
kepada kedua belah pihak tentang arti pentingnya perdamaian bagi
mereka, yaitu bahwa:
1) Perdamaian merupakan sesuatu yang sangat mulia dan
diperintahkan oleh agama, sedang permusuhan merupakan
perbuatan hina dan dilarang oleh agama.
23

2) Hidup rukun dan damai merupakan kebutuhan bagi setiap insan
yang ada di dunia.
3) Permusuhan, pertengkaran dan persengketaan merupakan
penyakit kronis yang mengganggu ketentraman dan
kebahagiaan hidup dan oleh sebab itu harus dihindari.
4) Allah SWT akan melindungi dan membantu hamba-Nya yang
mau menyelesaikan segala persoalannya secara damai, Allah
akan melapangkan rizki dan masa depannya, dan sebaliknya
Allah akan membiarkan dan memurkai hamba-Nya yang suka
bersengketa, bermusuhan dan mau menang sendiri, Allah akan
menyampitkan rizki dan masa depannya.
5) Kemuliaan dan harga diri seseorang terletak pada sikapnya
yang mau berdamai. Dialah orang yang mulia dan patut
dihargai serta akan di cintai oleh siapapun juga. Orang yang
tidak mau berdamai adalah orang yang hina dan tidak punya
harga diriserta akan dijauhi oleh siapapun juga. Orang yang
suka berdamai sangat dicintai dan diridloi Allah dan orang
yang tidak suka berdamai akan dimurkai dan dibenci oleh
Allah.
• Hakim dalam memberikan nasihat tersebut harus dilakukan secara
tulus dan ikhlas, ramah tetapi mantap, penuh penghayatan dan
ekspresi yang meyakinkan, dengan bahasa yang jelas dan
komunikatif serta menyentuh dihati mereka.
24

• Hakim harus menempatkan mereka di tempat yang mulia dan
dimuliakan. Janganlah membuat perasaaan mereka itu jadi
tersinggung sehingga mengakibatkan mereka sakit hati atau bahkan
marah. Usahakan agar seolah-olah segala nasihat itu datangnya
dari merekla itu sendiri.
• Apabila mereka didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya
maka hakim menasihatkan tentang hak dan kewajiban serta
tanggung jawab kuasa hukum dan hukuman mereka dengan
pengadilan, demi terciptanya proses peradilan yang sederhana,
cepat dan biaya ringan dengan hasil penyelesaian yang tuntas dan
final sehingga memuaskan semua pihak
• Setelah mereka menerima dan memahami nasihat hakim, kemudian
hakim menawarkan kepada mereka agar mencabut gugatannya atau
berunding untuk mencari kesepakatan guna menyelesaikan
sengketa mereka. Untuk itu hakim memberi kesempatan
kepada mereka untuk mempertimbangkan secara sungguhsungguh.
• Agar tercapai suatu perdamaian baik dalam arti formil maupun
materiil, maka hakim senantiasa mengingatkan kepada para pihak
agar berpegang teguh kepada etika dan estetika penyelesaian
perkara secara tuntas dan final.
25

d. Apabila tercapai perdamaian maka;
• Para pihak menyelesaikan sendiri di luar persidangan tanpa
campur tangan hakim.
• Para pihak dapat meminta hasil perdamaian yang dituangkan
dalam bentuk Putusan Perdamaian oleh Pengadilan
e. Jika tidak tercapai perdamaian, maka proses dapat dilanjutkan pada
tahap pemeriksaan yang berupa;
• Jawab-menjawab.
• Pemeriksaan pembuktian.
Akan tetapi hakim tetap dibebani untuk selalu mendamaikan
pihak-pihak yang berperkara sampai dengan dijatuhkannya
putusan. 1511
4. Manfaat Mendamaikan dalam Gugatan Perdata
Apabila Majelis Hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang
bersengketa, maka dibuatlah keputusan perdamaian sebagaimana tersebut
dalam pasal 1851 KUH Perdata, pasal 130 HIR dan pasal 154 R. Bg. Dari
ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat
yang dapat diperoleh jika perdamaian behasil dilaksanakan. Oleh hakim
dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, diharap berperan
aktif untuk melaksanakan perdamaian pada pihak-pihak yang
berperkara. Usaha perdamaian itu harus selalu dilaksanakan seoptimal
15 Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di
Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 213-215
26

mungkin, sehingga dengan demikian perselisihan antara pihak-pihak yang
berperkara dapat berakhir tanpa adanya permusuhan.
Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa manfaat yang dapat
diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan
perdamaian, yaitu: 1624
a. Mempunyai kekuatan hukum tetap
Dalam pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa semua
putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim
mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan Pengadilan lainnya
dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian tersebut tidak dapat
dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan
alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian
tersebut. Dalam pasal 130 ayat (2) HIR dikemukakan pula bahwa jika
perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu dikemukakan pula dalam
persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para
pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat.
Putusan perdamaian tersebut berkekuatan hukum tetap dan dapat
dijalankan sebagaimana putusan biasa lainnya.
Ketentuan tesebut adalah sejalan dengan apa yang telah
disebutkan dalam pasal 1861 KUH Perdata, di mana dikemukakan
bahwa suatun putusan perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat
yang kemudian dinyatakan palsu adalah batal. Dalam pasal 1862 KUH
Perdata juga dikemukakan bahwa suatu perdamaian mengenai
16 Abdul Manan, Op.cit., hlm. 100-103
27

sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yamg telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi putusan perdamaian hakim
tersebut tidak diketahui oleh pihak-pihak yang bersengketa atau salah
satu dari mereka maka putusan perdamaian itu adalah batal. Jika
putusan yang tidak diketahui oleh para pihak itu masih dapat
dimintakan banding, maka perdamaiannya sah.
b. Tertutup upaya banding dan kasasi
Setelah adanya Putusan Pengadilan yang berupa perdamaian
maka sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.
Karena putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim maka
sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak
ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh
pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.
Adapun satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan
oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh adanya putusan
perdamaian tersebut adalah mengadakan perlawanan terhadap putusan
perdamaian itu. Adapun perlawanan yang dimaksud dapat berbentuk
derden verzet atau partai verzet.
Derden verzet adalah perlawanan terhadap putusan perdamaian
apabila yang menjadi obyek putusan perdamaian itu bukan menjadi
milik para pihak yang membuat persetujuan perdamaian tetapi milik
orang lain. Sedangkan partai verzet adalah perlawanan terhadap
putusan perdamaian apabila dalam putusan tersebut ditemukan cacat
28

formal atau cacat materiil atau dengan alasan bahwa idi putusan
perdamaian tersebut tidak berdasarkan kesepakatan bersama.
c. Memiliki kekuatan eksekutorial
Putusan perdamaian itu memiliki kekuatan eksekusi karena
putusan perdamaian itu dapat langsung di eksekusi apabila pihak-pihak
yang membuat persetujuan perdamaian itu tidak mau melaksanakan
persetujuan yang disepakati secara sukarela. Bagi pihak-pihak yang
merasa dirugikan kerena tidak ditaati persetujuan perdamaian itu dapat
meminta Pengadilan yang membuat putusan perdamaian untuk
melaksanakan eksekusi. Adapun tata cara eksekusi putusan
perdamaian itu adalah sama dengan eksekusi putusan Pengadilan
lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
29

BAB III
PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA
A. Putusan Hakim Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga
1. Putusan Nomor : 162/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal.
Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili
perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara X,
umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Bp. Achmad Suharimeli (H. Imam sutrisno) Dsn. Winong Rt.
03/1, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai
Penggugat. Dengan Y, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Islam,
bertempat tinggal di Ketanggi Rt. 03/I, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan
Suruh, Kabupaten Semarang, yanh dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama Agung Wibowo, SH dan Sutopo, SH, Advokat yang beralamat di
Jl. Raya Salatiga – Solo km 11 Tegalrejo, Kecamatan Tengaran,
Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat.
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Maret
2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor :
162/ Pdt. G/ 2007/ Pa. Sal. telah mengajukan alasan-alasan sebagai
berikut;
30

a. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 26 Agustus 1990, sebagaimana Kutipan
Akta Nikah Nomor : 242/51/VIII/90 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang.
b. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighattaklik
talak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
Penggugat di Jakarta selama 2 tahun kemudian pindah di Jl.
Merdeka Utara No. 7 (milik Penggugat) 2 tahun, pindah di Bener
(milik Penggugat) selama 11 tahun, kemudian pindah di Candran
(kontrak) sampai tanggal 29 Januari 2007, dalam keadaan ba’da
dukhul, belum dikaruniai anak.
c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan baik, namun sejak tahun 1996 antara Penggugat dan
Tergugat sering cekcok masalah Tergugat tidak bekerja dan sering
menghina Penggugat dan mengumpat Penggugat dengan kata-kata
kasar.
d. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berada di Kecandran
rumah tangga semakin tidak baik karena seringnya cekcok antara
Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat belum pernah mengasih
nafkah sejak menikah.
e. Bahwa pada tanggal 29 Januari tahun 2007 Tergugat ijin pergi
dengan membawa mobil Jip dan pulang kerumah orang tuanya
sampai sekarang.
31

f. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi.
g. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama
2 bulan dan selama pisah tergugat telah menterlantarkan dan tidak
mengurusi nafkah Tergugat.
h. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka penggugat tidak
rela dan cukup alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ke
Pengadilan Agama Salatiga.
Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga C.q Majelis Hakim agar
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
PRIMER
a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
b. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena
perceraian.
c. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDER
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan.
32

Menimbang, bahwa dalam sidang perdamaian Kuasa Tergugat
telah diperintahkan sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadirkan Tergugat
Materiil di persidangan untuk keperluan perdamaian namun ternyata
Tergugat Materiil tetap tidak hadir di persidangan.
Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;
• Menimbang bahwa berdasarkan pasal 82 UU No. 3 tahun 2006 jo pasal
31 PP. No. 9 tahun 1975 bahwa dalam sidang perdamaian suami istri
harus hadir secara pribadi.
• Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (3) HIR
Pengadilan berwenang memberi perintah kepada pihak-pihak yang
diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan untuk datang
menghadap sendiri di persidanagan.
• Menimbang bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas Pengadilan
telah memerintahkan kuasa Tergugat sebanyak 4 (empat) kali untuk
menghadirkan Tergugat in person di persidangan untuk usaha
perdamaian, namun ternyata kuasa Tergugat tidak dapat menghadirkan
Tergugt in person di persidangan, sehingga dengan demikian
33

Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh
untuk berperkara.
• Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima.
• Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 3
tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat.
• Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI
a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
b. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga
puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 18 Juni
2007 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1428 H. Dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, oleh kami
Drs. Supangat sebagai Hakim ketua Majelis, Dra. Hj. Mukhlisoh, MH.
Dan Drs. Munjid Lughowi, masing-masing sebagai hakim anggota,
Handayani, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
34

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat
in person.
2. Putusan Nomor : 22/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal.
Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili
perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagi berikut dalam perkara cerai gugat antara X
umur 40 tahun, agam islam, pekerjaan buruh, alamat Dsn. Padean Rt.01/
02, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang sebagai
Penggugat. Dengan Y, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
alamat Bpk. Pangat dengan alamat Bengkok Rt. 11/ 09, Kelurahan
Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sebagai Tergugat.
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15
Januari 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama salatiga
Nomor : 22/ Pdt. G/ 2007/ PA. Sal. telah mengajukan alasan-alasan
sebagai berikut;
a. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat
pada tanggal 4 Nopember 1988, tercatat dalam Duplikat Kutipan akta
Nikah nomor : KK.11.22.14/ Pw.01/ 01/ 1/ 2007.
b. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak,
sebagaimana yang tercantum dlam kutipan akta nikahnya.
c. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugatkumpul bersama
dirunah Penggugat selama 16 tahun dan telah di karuniai tiga orang
anak, masing-masing bernama :
35

1) Adi Bagus Prasetyo, umur 11 tahun.
2) Azizah Yuliana, umur 10 tahun.
3) Serly Oktaviana, umur 8 tahun.
Dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat
d. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
baik dan bahagia, akan tetapi kemudian sejak tahun 2000 rumah
tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat telah mencintai wanita lain bernama Khotimah,
orang dari Salatiga.
e. Bahwa sejak Tergugat menjalin cinta dengan Khotimah Tergugat
sudah mulai tidak bersungguh-sungguh dalam memikirkan rumah
tangganya dan bahkan Tergugat mulai jarang pulang dan banyak
tinggal di rumah Khotimah.
f. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah sering
mengingatkan, akan tetapi Tergugat malah diam tanpa komentar dan
sebagai puncaknya sejak awal tahun 2004 sampai saat ini selama 3
tahun, tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengurusi
Penggugat dan ketiga anaknya.
g. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan sudah
tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka
cukup alasan bagi Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan
Agama Salatiga.
36

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga C.q Majelis Hakim agar
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
b. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena
perceraian.
c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang
seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk
datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, Meskipun Tergugat
telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acar relaas
panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan,
sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah.
Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim berusaha dengan
sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan
Tergugat namun tudak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.
Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut;
37

a. Surat- surat.
1) Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.22.14/
Pw.01/ 1/ 2007 tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan agama kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang,
Bukti P1.
b. Saksi-saksi.
1) A, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :
• Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988.
• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat selama 20 tahun dan telah
mempunyai 3 anak.
• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
damai namun kemudian sejak tahun 2004 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, kost di Salatiga.
• Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pisah
rumah.
• Bahwa selama 3 tahun itu Tergugat sudah tidak pernah ke
rumah Penggugat dan tidak memberi nafkah Penggugat.
2) B, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :
• Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1988.
38

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat selama 20 tahun dan telah
mempunyai 3 anak.
• Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
damainamun kemudian sejak tahun 2004 tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, kost di salatiga.
• Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah.
• Bahwa selama 3 tahun itu Tergugat sudah tidak pernah
kerumah Penggugat dan tidak memberikan nafkah
Penggugat.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat
membenarkan.
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak
mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah tersebut diatas.
Menimbang, bahwa oleh karena ternyta Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk
39

menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun tergugat telah
dipanggil secara patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.
Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah tersebut
(bukti P-) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai.
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P-
1) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu
sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai
berikut;
a. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat
pada tanggal 4 Nopember 1988, tercatat dalam Duplikat Kutipan akta
Nikah nomor : KK.11.22.14/ Pw.01/ 01/ 1/ 2007. yang dikeluarkan
oleh KUA Kecaman Suruh kabupaten semarang. setelah akad nikah
Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, kemudian Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 16
tahun dan telah di karuniai tiga orang anak, dan sekarang ketiga anak
tersebut ikut Penggugat.
b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
baik dan bahagia, kemudian sejak tahun 2000 mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah
mencintai wanita lain bernama Khotimah, orang dari Salatiga yang
40

akhirnya sejak awal tahun 2004 sampai sekarang sudah 3 tahun
lamanya tergugat tidak pulang lagi ke rumah Penggugat.
c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun lebih,
dan selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan juga
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka harus
dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta’lik talak
angka 1,2 dan 4 sebagaimana pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam;
Menimbang, bahwa penggugat tetap tidak ridlo dengan
terwujudnya syarat ta’lik talak tersebut, serta ia bersedia membayar iwadl
sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ).
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka
harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat sampai sekarang sudah 3
tahun lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah
terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjain cinta
dengan wanita lain bernama Khotimah orang dari Salatiga yang akhirnya
sejak awal tahun 2004 sampai sekarang Tergugat sudah tidak pulang lagi
ke rumah Penggugat.
Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah
dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis
41

Hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan
perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan
untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga
dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
jo.Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
jo.Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan
pendapat Fuqoha dalam Kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang
berbunyi :
ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.‏
Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu keadaan,
maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai
dengan bunyi lafadlnya”.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat
dalam keadaan suci.
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3
tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat.
Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
42

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat ta’lik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (Y) kepada Penggugat (X)
dengan ‘iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua
puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.
Dengan demikian putusan ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 1
Maret 2007 M bertepatan dengan tanggal 11 Shofar 1428 H dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami
Drs. Supangat, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhlisoh, MH dan
Drs. Munjid Lughowi, masing-masing sebagai Hakim Aggota, Fadlan
Hasyim, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.
43

B. Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Mengenai Perkara Cerai Gugat
di Pengadilan Agama Salatiga
Secara umum Peradilan Agama (hakim) sebagai salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 1 Seorang hakim dalam
menjalankan tugas yustisialnya selalu didasarkan atas berbagai pertimbanganpertimbangan.
Ada dua hal yang menjadi pertimbangan pokok hakim. Pertama,
Aspek normatif yang berkenaan dengan hukum meteriil dan formil. Secara
normatif gugatan perceraian telah diatur dalam UU Peradilan Agama No. 3
tahun 2006 dan UU No. 1 tahun 1974 dan pelaksanaannya telah diatur dalam
PP No. 9 tahun 1975. Gugatan dapat dikabulkan manakala diajukan kepada
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
Ketentuan ini merupakan kebalikan dan pengecualian dari azas umum (actor
sequitur forum rei) yang mengajarkan bahwa gugatan diajukan di pengadilan
tempat kediaman tergugat. 2
adapun tujuan dari kompetensi relatif tersebut
adalah untuk memberi kemudahan bagi istri untuk menuntut perceraian dari
suami.
1 UU No. 14/ 1970 Pasal 1 dan 2.
2 Penjelasan pasal 73 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006.
44

Yang dimaksud dengan pertimbangan normatif adalah pertimbangan
hakim yang berdasarkan atas hukum yang ada dengan melihat kebenaran atas
bukti-bukti yang diajukan. Bukti-bukti yang dimaksud disini bias berupa bukti
surat maupun bukti saksi. Adapun yang termasuk bukti surat adalah :
1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah
Sedangkan yang termasuk bukti saksi adalah:
1. Saksi dari pihak suami
2. Saksi dari pihak istri
3. Saksi lain yang bisa dimintai keterangannya
Kedua, aspek sosial, berkenaan dengan dampak atau konsekwensi
yang muncul setelah putusan Pengadilan Agama ditetapkan. Pada aspek ini,
hakim dituntut untuk lebih cermat dalam memberikan keputusan. Misalnya
istri mengajukan gugatan perceraian yang pada hakektnya itu sangat benar
karena suami benar-benar tidak dapat membahagiakan dan memperlakukan
istrinya sebagaimana layaknya seorang istri pada umumnya. Akan tetapi pada
sidang pertama yakni siadang upaya damai dan sampai akhirnya sidang atau
sampai ditetapkannya putusan pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan
meski telah dipanggil oleh pihak pengadilan secara patut. Dalam hal ini hakim
tetap dapat mengabulkan gugatan sang istri dengan putusan verstek
karena suami dianggap menyepeleken atau tidak menghargai hukum. Hal
tersebut didasarkan atas pasal 82 UU Peradilan Agama No. 3 Tahun
2007.
45

Termasuk dalam pertimbangan sosial kemanusiaan, gugatan perceraian
seperti pertimbangan atas konsekwensi logis dari putusan hakim baik
dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan adalah bahwa gugatan tersebut
dikaitkan dengan masalah kemanusiaan yang pada puncaknya akan berakibat
pada kelayakan kehidupan seseorang di lingkungan sekitarnya.
Akan tetapi apabila antara penggugat dan tergugat tidak dapat hadir
secara materiil dalam sidang pertama yakni dalam sidang perdamaian, maka
perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dilanjutkan
meski alasan gugatan tersebut mirip dan kemungkinan akibat yang akan
diterima oleh pihak penggugatpun juga sama dengan gugatan serupa yang
lainnya. Hal ini dikarenakan hakim tetap mengacu dasar putusan dalam pasal
82 ayat (2) UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006. artinya hakim belum
dapat menggali aspek keadilan dari dampak yang akan di terima oleh
penggugat apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan atau diputuskan di
Pengadilan Agama sebagaimana gugatan yang diajukan.
Akan tetapi dalam memutuskan perkara No. 162/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sal.
hakim berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa perkara tersebut tetap
dapat dilanjutkan dengan alasan bahwa apabila perkara tersebut tidak dapat
dilanjutkan maka Penggugat akan dirugikan oleh pihak Tergugat dan hakim
itu tidak hanya harus mengacu pada UU karena hukum atau UU itu adalah
sarana sedangkan tujuan dari hukum itu adalah keadilan. Maka apabila sarana
lebih dijunjung tinggi dari tujuannya maka keadilan tidak akan pernah
46

terwujud. Akan tetapi dalam sidang majelis hakim yang berjumlah tiga orang
hakim, yang berpendapat seperti tersebut hanya satu hakim saja, jadi putusan
akhirnya tetap tidak dapat dilanjutkan dengan alasan tergugat tidak hadir dan
dia
mewakilkan pada kuasanya yang dalam UU hal tersebut tidak
dibenarkan. 3
3 Hasil wawancara dengan Drs. Supangat, Drs. Munjid Lughowi dan Dra. Hj. Muhlisoh,
MH. (Hakim Pengadilan Agama Salatiga) Pada 14 dan 17 September 2007 di Pengadilan Agama
Salatiga.
47

BAB IV
ANALISA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN PASAL 82
AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA
NOMOR 3 TAHUN 2006
A. Analisa Putusan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Salatiga
Perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan
menegangkan dalam keluarga. Tetapi peristiwa ini sudah menjadi bagian
kehidupan dalam masyarakat. Kita boleh mengatakan bahwa ini bagian
masalah yang perlu direnungkan bagaimana akibat dan pengaruhnya dalam
keluarga setelah terjadinya perceraian.
Dalam sebuah keluarga yang semula memiliki cita-cita bersama untuk
menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan hancur apabila suami
istri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak dapat berjalan
dengan baik sebagaimana yang di cita-citakan. Dan mereka akan menganggap
bahwa sudah tidak ada gunanya lagi mereka untuk hidup bersama. Untuk
itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahannya yang
semua itu ditimbulkan oleh dari beberapa masalah diantaranya karena adanya
perselingkuhan, percekcokan yang tidak pernah berakhir, serta kurang bahkan
tidak adanya rasa tanggungjawab seorang suami kepada istrinya yang pada
akhirnya timbul adanya gugatan perceraian oleh istri.
48 48

1. Dalam putusan Nomor : 162/ Pdt.G/ 2007/ PA.sal.
Pengadilan Agama Salatiga telah memeriksa dan memutuskan
perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh X sebagaimana putusannya
yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat
memberikan suatu analisa bahwa Pengugat mengajukan gugatan
perkaranya karena :
a. Tergugat tidak bekerja dan sering menghina Penggugat dan
mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar.
b. Tergugat belum pernah mengasih nafkah kepada Penggugat sejak
menikah.
c. Tergugat pulang ke rumah orang tuannya sampai sekarang.
d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 bulan dan selama
pisah tersebut Tergugat telah menterlantarkan dan tidak mengurusi
nafkah Penggugat.
Atas perlakuan yang telah dilakukan tergugat tersebut di atas, yaitu
merupakan pelanggaran terhadap sighat taklik yang mengakibatkan
Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Salatiga untuk
memperoleh kepastian hukum.
Akan tetapi dengan alasan ketidakhadiran Tergugat in person pada
sidang perdamaian di Pengadilan yang oleh Majelis Hakim dianggap tidak
memenuhi pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP No. 9 tahun 1975
dan pasal 123 ayat (3) HIR meski telah di panggil secara patut, maka
49

Majelis Hakim memutuskan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dan
membebankan biaya perkarannya kepada Penggugat sebagaimana pasal 89
ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006.
2. Dalam Putusan Nomor : 22/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sal.
Pengadilan Agama Salatiga telah memeriksa dan memutuskan
perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh X sebagaimana putusannya
yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat
memberikan suatu analisa bahwa Pengugat mengajukan gugatan
perkaranya karena :
a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah
mencintai wanita lain bernama Khotimah, orang dari Salatiga.
b. Tergugat sudah tidak bersungguh-sungguh dalam memikirkan rumah
tangganya dan bahkan tergugat jarang pulang dan banyak tinggal di
rumah Khotimah.
c. Tergugat tidak pernah pulang kerumahnya mulai tahun 2004 sampai
sekarang dan tidak pernah mengurusi Penggugat dan ketiga anaknya.
Atas perlakuan yang telah dilakukan tergugat tersebut di atas, yaitu
merupakan pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam. yang
mengakibatkan Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama
Salatiga untuk memperoleh kepastian hukum.
50

Dengan berbagai alasan yang muncul di Pengadilan Agama maka
Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan
memutuskan :
a. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta’lik talak angka 1,2 dan
4 sebagaimana pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam.
b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjain cinta
dengan wanita lain bernama Khotimah orang dari Salatiga yang
akhirnya sejak awal tahun 2004 sampai sekarang Tergugat sudah tidak
pulang lagi ke rumah Penggugat.
c. Bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dan
setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak
berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun
kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan
demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 jo.Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo.Pasal 116 huruf (b dan f) kompilasi Hukum Islam.
51

d. Bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqoha
dalam Kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang berbunyi :
ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ.‏
Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu
keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan
tersebut, sesuai dengan bunyi lafadlnya”.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan
suci.
f. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan
sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006,
maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat.
g. Segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.
B. Analisa Pertimbangan dan Dasar Putusan Hakim Mengenai Perkara
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Salatiga.
Para ahli filsafat hukum memang berbeda pendapat mengenai apakah
hakim punya peran untuk menemukan hukum, yang kadang kala atau selalu
berarti menyimpang dari undang-undang.
52

Menurut aliran klasik sebagaimana dianut oleh Emmanuel Kant,
undang-undang adalah salah satunya sumber dari hukum positif. 1
Artinya
bahwa hakim hanyalah penyambung lidah atau corong dari undang-undang itu
sendiri, dan oleh karena itu hakim tidak diperbolehkan menambah atau
mengurangi kekuatan undang-undang. Akan tetapi menurut penulis hal ini
dirasa tidak mandiri karena hakim sangat terikat oleh undang-undang.
Menurut aliran Bebriffsjurisprudentz, berpendapat bahwa meskipun
undang-undang itu tidak lengkap, tetapi undang-undang itu sendiri memiliki
daya untuk memperluas pengertiannya sendiri. Kekurangan undang-undang
tersebut dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum
logika dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio. 2 Penulis
mengartikan bahwa hakim berhak untuk melakukan penemuan hukum, karena
hakim tidak perlu terikat pada bunyi undang-undang, tetapi dapat mengambil
argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undangundang
dengan cara melakukan sistematisasi, penghalusan dan pengolahan
hukum, serta penjabaran logis peraturan perundang-undangan menjadi
berbagai asas hukum.
Aliran lain yang memperbolehkan penemuan hukum oleh hakim dalam
proses peradilan adalah aliran Freirechtbewegung. Aliran ini berpendapat
bahwa tidak seluruh hukum ada dalam undang-undang, karena disamping
1 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996,
hlm. 39-41.
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Candra
Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 136-137.
53

undang-undang masih ada sumber-sumber hukum lainnya yang dapat
digunakan hakim dalam penemuan hukum. Menurut aliran ini, hakim tidak
semata-mata mengabdi kepada kepastian hukum, melainkan juga harus
merealisasikan keadilan. Penemuan hukum seperti ini disebut penemuan
hukum bebas. 3
Artinya hakim tidak memang harus menghormati undangundang
melainkan harus menggunakan undang-undang sebagai sarana untuk
menemukan pemecahan hukum dari setiap peristiwa konkrit yang disodorkan
kepadanya, yang akhirnya dapat menjadi pedoman bagi pemecahan peristiwa
konkrit serupa lainnya.
Dengan demikian hakim tidak sekedar menjadi penafsir undangundang
melainkan juga sebagai pencipta hukum atau penemu hukum akan
tetapi hakim tidak boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan
terhadap undang-undang atau memberi penafsiran terhadap undang-undang
seenaknya sendiri.
Yang dimaksud dengan proses penemuan hukum menurut penulis
adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya
yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum umum pada
peristiwa hukum konkrit. Juga dapat dikatakan bahwa hukum adalah proses
konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan
mengingat akan peristiwa kongkrit tertentu.
Pada dasarnya hakim memang harus menerapkan hukum yang ada
dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum yang tertulis yang ada
3 Sudikno Mertokusumo, op.cit, hlm. 96-97.
54

dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas, memang
lebih menjamin adanya kepastian hukum. Tetapi undang-undang sebagai
produk politik, tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan
masyarakat. Di sisi yang lain, dalam kehidupan modern dan komplek serta
dinamis seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi
masyarakat semakin banyak dan berragam yang menuntut pemecahan yang
segera.
Dalam praktik hakim menghadapi dua kendala, yakni sering kali kata
atau kalimat undang-undang tidak jelas, atau undang-undang tidak lengkap
dalam arti belum secara tegas mengatur suatu kasus konkrit yang diajukan
kepada hakim. Padahal disisi lain, hakim dilarang menolak mengadili suatu
perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang
jelas, sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU. Nomor 4 tahun
2004.
Kendala yang dihadapi ini menurut penulis dapat diatasi dengan dua
cara. Jika peraturannya tidak jelas, hakim melakukan penafsiran terhadap
bunyi undang-undang dengan berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran
otentik, sistematis ataupun sosiologis. Jika peraturannya tidak lengkap, hakim
dapat melakukan penalaran, yamg juga dapat dilakukan dengan berbagai
metode penalaranatau argumentasi tertentu seperti penyempitan hukum.
Akan tetapi dalam memutuskan perkara No.162/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sal.
di Pengadilan Agama Salatiga, hakim mengesampingkan aturan perundangundangan
yang berkaitan dengan dunia peradilan atau yang mengatur
55

kekuasaan kehakiman, yakni : UUD Tahun 1945, UU. No.4 Tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman dan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung karena pada dasarnya pada ketiga peraturan perundang-undangan
tersebut dapat ditemukan beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Putusan peradilan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa.
3. Prinsip kemandirian hakim,yaitu tidak saja bebas dari kekuasaan lain di
luar kekuasaan pengadilan, namun juga harus bebas dari pengaruh
kepentingannya sendiri.
4. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara.
5. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai
hasil revisi UU No. 14 tahun 1970 Bab IV tentang hakim dan kewajibannya,
pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim yang hidup dalam masyarakat”
yang selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut “ketentuan ini dimaksudkan
agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.
Ketentuan pasal 28 ayat (1) ini merupakan pengulangan dengan sedikit
perubahan dari pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 yang digantikannya.
56

Dari ketentuan di atas tersirat makna secara juridis maupun filosofis
bahwa hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan
penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Dalam penjelasan pasal 30 ayat (1 ) UU No. 5 tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung yang berbunyi: “dalam memeriksa perkara, Mahkamah
Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat” pada hakekatnya mempunyai arti yang sama dengan
pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 di atas. Yakni seorang hakim agung
karena keluhuran jabatannya, harus dapat melakukan penemuan hukum
bahkan kalau mungkin terobosan hukum dalam upaya mewujudkan dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui putusan-putusan yang diambilnya
dalam penyelesaian perkara yang disodorkan kepadanya.
Dalam memeriksa suatu perkara maka hakim bertugas untuk
mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir
artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang
dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-banar terjadi. Hal ini hanya
dapat dilakukan melalui pembuktian.
Membuktikan yang dimaksud disini adalah mempertimbangkan secara
logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah
dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.
57

Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna
memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
Fakta adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi
(dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatau fakta dapat dikatakan
terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana dan bagaimana terjadinya.
Misalnya gugatan perceraian, fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah
apakah benar dasar atau alasan atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh
Penggugat yang dalam hal ini adalah seorang istri, berdasarkan surat
gugatannya yang telah diajukan ke Pengadilan Agama. Yang secara detail
dapat dicontohkan mengenai kebenaran seorang suami atau Tergugat yang
melakukan perselingkuhan dan menterlantarkan istri atau Tergugat
sebagaimana perkara No. 162/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sal.
Dalam memutuskan perkara tersebut seharusnya Majelis Hakim
memeriksa terlebih dahulu di persidangan melalui alat-alat bukti yang
diajukan, sehingga Majelis Hakim tidak akan salah dalam memutuskan suatu
perkara yang diajukan kepadanya sehingga berakibat pada ketidakadilan
hukum.
Kalau proses peradilan tersebut di atas, dimisalkan sebagai suatu
permainan tenis, maka ketika wasit dengan bantuan linesman, mengamati dan
menetapkan dimana bola yang dipukul itu jatuh, di luar atau di dalam garis
lapangan, itu adalah tahap mengkonstatir fakta. Yaitu tahap dimana wasit atas
58

dasar pengamatannya dibantu kesaksian penjaga garis, menetapkan adanya
bola yang jatuh di dalam atau di luar lapangan.
Kemudian dari hasil pengamatan tersebut, wasit menyatakan bola itu
outside atau inside adalah tahap mengkualifikasi, yakni tahap menyatakan
fakta-fakta tersebut masuk kelompok peristiwa hukum apa. Pernyataan outside
atau inside adalah peristiwa hukum. Sedangkan menetapkan poin untuk
pemain A atau B adalah tahap mengkonstituir, yakni memberi ketetapan
hukum.
Kongkretnya dalam memberi putusan, para hakim tidak boleh keluar
dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan.
Putusan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan
mengikat untuk dijalankan, karena putusan hakim adalah pernyataan hakim
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ucapkan oleh hakim dalam sidang
yang dinyatakan terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.
Untuk memutuskan perkara sebagaimana gugatan Pengugat, apakah benar
gugatan yang diajukan sesuai dengan kenyataan, dalam hal ini hakim memiliki
sebuah pertimbangan-pertimbangan. Menurut pendapat penulis, pertimbangan
hakim ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :
a. Pertimbangan hukum
Pertimbangan hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan
putusannya harus sesuai dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan.
Dalil maupun bukti-bukti yang bisa disyaratkan menurut Undang-undang
adalah sebagai berikut :
59

1) Bukti surat
2) Bukti saksi
b. Pertimbangan sosial
Pertimbangan sosial disini berarti ketika hakim menjatuhkan
putusannya selain harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti yang sesuai
dengan Undang-undang, hakim juga dituntut untuk memertimbangkan
akibat yang akan diterima oleh pihak Penggugat dan Tergugat dari
putusannya tersebut. Karena pada hakekatnya seseorang yang mengajukan
perkaranya ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh keadilan
hukum yang ideal.
Untuk mendapatkan hasil yang ideal tersebut,dalam penyelesaian
perkara harus dipertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dalam
proses penyelesaian suatu perkara. Dalam penyelesaian suatu perkara,
ternyata terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian
perkara, baik pengaruh positif maupun negatif.
Menurut pengamatan penulis, faktor yang mempengaruhi proses
penyelesaian perkara itu meliputi faktor pihak yang berperkara, faktor
kuasa hukum, faktor kesiapan alat bukti, faktor sarana dan prasarana,
faktor budaya hukum, faktor komunikasi dalam persidangan, faktor aparat
pengadilan, faktor hakim. Kesemuanya itu harus dipertimbangkan dan
dimanfaatkan serta dikendalikan oleh hakim agar dapat menyelesaikan
perkara dengan afektif, efisien, tepat dan memuaskan bagi para pencari
keadilan.
60

Menurut penulis, selain ideal putusan hakim juga harus memenuhi
syarat yuridis sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan ilmiah. Hal ini berbeda dengan bentuk
penyelesaian non litigasi. Putusan yang tidak memenuhi syarat yuridis
akan hilang nilainya sebagai putusan. Adapun komponen syarat yuridis
tersebut antara lain adalah;
1. Mempunyai dasar hukum, artinya harus disesuaikan dengan hukum
materiil (dasar putusan) dan hukum formil (hukum acara).
2. Memberi kepastian hukum, yaitu bahwa putusan tersebut tidak boleh
meninggalkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Artinya tidak terlalu
mementingkan kepastian hukum yang malah akan berakibat
mengorbankan rasa keadilan dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi
keduanya harus seimbang. Akan tetapi di balik itu ada beberapa
hukum yang bersifat memaksa kepada masing-masing pihak
3. Memberi perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia.
61

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Dari penelitian dan analisa terhadap putusan perkara cerai gugat No.
162/ Pdt.G/ 2007/ PA.Sal. dan No. 22/ Pdt.G/ 2007/ PA. Sal. penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa pada dasarnya perdamaian baik itu dalam Islam ataupun yang
berdasarkan undang-undang adalah sama yaitu suatu cara yang bertujuan
agar antara pihak yang berperkara mengakhiri perkaranya dengan baik.
Akan tetapi tidak selamanya perdamaian itu selalu berakibat
menguntungkan kedua belah pihak.
2. Bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam
memutuskan perkaranya adalah disesuaikan dengan pasal 82 ayat (2)
Undang-undang Peradilan Agama nomor 3 tahun 2006 melalui jalan
musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan
musyawarah maka diputus dengan cara voting.
3. Bahwa dalam menerapkan pasal 82 ayat (2) terhadap cerai gugat, berakibat
adanya dua putusan yang berbeda yaitu :
a. Dalam putusan No. 162/Pdt.G/2007/PA.Sal diputus dengan perkara
tidak dapat dilanjutkan di Pengadilan Agama dengan alasan bahwa
dalam sidang upaya perdamaian (sidang pertama) tergugat tidak hadir
secara materiil di persidangan akan tetapi mewakilkan pada kuasa
62
63

hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan
Agama.
b. Dalam putusan No. 22/Pdt.G/2007/PA.Sal diputus dengan putusan
verstek dengan alasan bahwa selama persidangan pihak tergugat tidak
pernah hadir sama sekali dan juga tidak mewakilkan kepada kuasa
hukumnya akan tetapi ketidak kehadirannya berdasarkan alasan yang
sah menurut hukum.
B. Saran.
Dengan adanya berbagai macam putusan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Salatiga mengenai perkara cerai gugat maka penulis
menyarankan :
1. Kepada hakim Pengadilan Agama untuk dapat menerapkan pemaknaan
terhadap undang-undang sebelum menerapkannya pada suatu perkara
supaya Pengadilan Agama benar-benar dapat menegakkan keadilan
sebagaimana yang dicita-citakan dan dinanti-nantikan oleh masyarakat,
tidak hanya sekedar mengikuti perintah dan prosedur yang tercetak dalam
undang-undang saja karena akan tidak ada gunannya bertahun-tahun susah
payah dan sibuk mencetak ahli hukum jika kerjanya tidak lebih dari
komputer yang hanya memencet-mencet pasal tanpa memperhatikan
kesadaran hukum para pihak.
2. Dalam memutuskan perkara seharusnya tidak hanya diukur dengan
pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para
pihak tidak dapat memahami dan menerima putusan hakim yang secara
63

subyektif berada di luar pendapat, keyakinan dan perasaan mereka. Karena
akibat yang timbul secara kasat mata dari putusan tersebut hanya akan
dirasakan oleh pihak yang berperkara.
3. Bahwa oleh karena adanya perbedaan dalam pemaknaan terhadap undangundang
oleh Majelis Hakim maka disarankan kepada masyarakat agar
dapat mengakhiri permasalahannya dengan perdamaian secara
kekeluargaan.
64

DAFTAR PUSTAKA
Abi Abdillah, Muhammad bin Yazid Al-Qardawi, Sunan Ibnu Majah Jilid II, Isa
Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1953.
Abidin, Slamet, dkk., Fiqh Munakahat, Pustaka Setia, tkp., 1999.
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,
Candra Pratama, Jakarta, 2002.
Amirin, Tatang M., Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali, Jakarta, Cet.III,
1990.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka
Cipta, Jakarta, 1998.
Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2005.
_________, Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan
Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
Bahry, Zainul, Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik, Angkasa,
Bandung. tt.
Bisri, Cik Hasan, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, PT.
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al Qur’an , Jakarta, 1997.
___________, Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari’at Islam II. Proyek
Pembinaan Badan Peradilan Agama, tkp., 1985.
Depdibud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, tkp., 1989.
Hadi, Sutrisno, Merodologi Riseach I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
Unifersitas Gajah Mada, Yogyakarta,1991.
Harahap, Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.
7 tahun 1989), Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Lopa, Baharuddin, Al Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, PT. Dana Bhakti
Primayasa,Yogyakarta, 1996.
65

Madzkur, M. Salam, Peradilan dalam Islam, Terj. Imron, PT. Bina Ilmu, Jakarta,
Cet. IV., 1993.
Manan, Abdul, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian
dalam system Peradilan Islam, Kencana, Jakarta, 2007.
____________, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek
Metodologis,Llegalisasi dan Yurisprudensi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007.
____________, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, tt.
_____________, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1996.
Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
1982.
Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah Juz 2, Darul Bayyan, Cet. V, Kuwait, 1971.
Sani, Abdullah, Hakim dan Keadilan Hukum, Bulan Bintang, Jakarta,1975.
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1995.
T.M. Hasyby, Ash-Shiddiqy, Filsafat Hukum Islam, Bulan Bintang, Cet. 1,
Jakarta, 1975.
Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama.
Winarno, Dasar-dasar dan Teknik Riset, Tarsito, Bandung, 1978.
66