LD. Perda No.19 Th.2013 Ttg Penghijauan Kota Samarinda.Salinan

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Nomor 19 Tahun 2013
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PENGHIJAUAN KOTA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
WALIKOTA SAMARINDA,
bahwa diperlukan peningkatan penataan tata ruang yang baik
di Kota Samarinda sebagai ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur,
agar menjadi kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman;
b. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah dan menampung
kondisi khusus daerah, perlu ada ketentuan yang mengatur
mengenai pohon pelindung dan tanaman penghijauan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penghijauan Kota Samarinda.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

2
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALIKOTA SAMARINDA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHIJAUAN KOTA
SAMARINDA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dinas terkait adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda,
Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Dinas Cipta Karya dan Tata
Kota Kota Samarinda.
4. Badan adalah instansi-instansi Pemerintah dan Badan Usaha Swasta yang
berperan serta dalam menunjang kegiatan penghijauan dan untuk
memperindah Kota Samarinda.
5. Merusak adalah membuat keadaan tidak utuh atau sempurna seperti semula
yang diakibatkan oleh pemangkasan, penebangan, penggusuran, pengulitan
dan tercemari oleh pembuangan bahan-bahan yang mengandung kimia baik
organik maupun anorganik yang mengakibatkan kerusakan dan kematian
pohon atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Pohon Pelindung adalah semua pohon yang ditanam pada lokasi jalur hijau,
daerah milik jalan, taman kota, lingkungan pemukiman, lingkungan perkotaan,
pusat perdagangan, kawasan perindustrian, lokasi pendidikan taman hiburan
dan rekreasi, tempat olah raga, lingkungan perhotelan dan taman pemakaman
yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
7. Tanaman Penghijauan adalah semua tanaman yang ditanam, dipelihara,
dikuasai Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri dari :

3
a. tanaman kayu atau menahun;
b. tanaman perdu; dan
c. tanaman savana atau rumput-rumputan.
yang tumbuh pada lokasi jalur hijau, daerah milik jalan, taman kota,
lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan Rumah Sakit,
dan lain-lain, sehingga kelihatan asri.
8. Ajir adalah sepotong kayu yang ditancapkan ditanah sebagai tanda atau titik
penanaman.
9. Hutan Kota adalah suatu lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan pemanfaatan tata ruang dan tata guna tanah sebagai hutan kota yang
ditanami dengan berbagai jenis pohon dan tanaman penghijauan yang
berfungsi sebagai kawasan lindung dan keanekaragaman hayati.
10. Taman Kota adalah suatu tempat atau lokasi yang ditanami dengan bermacammacam
jenis pohon, tanaman hias, bunga-bungaan yang diusahakan baik oleh
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta maupun Masyarakat.
11. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan,
monumen, taman pemakaman, tepi jalan dan tepi sungai yang pengelolaannya
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Kawasan hijau adalah suatu wilayah yang ditetapkan sebagai tempat
penanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan.
13. Pemangkasan adalah memotong dahan, ranting, cabang dan daun dari
pohon/tanaman yang bertujuan untuk perapian.
14. Penebangan adalah perbuatan menebang, memotong pohon dengan cara
apapun yang berakibat pohon tersebut rusak atau mati secara permanen.
15. Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
untuk menebang pohon penghijauan dan berhak memiliki kayu dari hasil
penebangan pohon, sesuai peraturan yang berlaku.
BAB II
JENIS POHON PELINDUNG DAN TANAMAN PENGHIJAUAN
Bagian Kesatu
Jenis dan Ukuran Pohon Pelindung
Pasal 2
Pohon pelindung untuk penghijauan kota harus memperhatikan faktor-faktor
sebagai berikut :
a. mempunyai akar, batang, cabang dan tajuk yang jelas, serta tidak mudah
tumbang, menggugurkan daun dan ranting;
b. mampu tumbuh di tempat terbuka dan terlindung di berbagai jenis tanah;
c. pertumbuhan cepat dan tahan terhadap gangguan fisik;

4
d. tidak memerlukan perawatan khusus;
e. berumur panjang;
f. tahan terhadap kekurangan air;
g. langka dan jenis asli tanaman setempat;
h. penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis dan atau estetika; dan
i. teduh dan indah, penghasil buah yang disenangi burung, kupu-kupu, dan
sebagainya;
Pasal 3
Jenis pohon pelindung yang digunakan untuk penghijauan kota berdasarkan
manfaatnya.
Pasal 4
Ukuran pohon pelindung untuk penghijauan dipilih berdasarkan lokasi
penanaman.
Bagian Kedua
Jenis dan Ukuran Tanaman Penghijauan
Pasal 5
Jenis tanaman penghijauan adalah sebagai berikut :
a. pohon;
b. perdu;
c. semak; dan
d. savana (jenis rerumputan).
Pasal 6
Ukuran tanaman penghijauan adalah sebagai berikut :
a. pohon dengan batang bebas cabang minimal 4 (empat) meter;
b. perdu dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) meter;
c. semak dengan ketinggian 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) cm;
dan
d. penutup tanah dengan ketinggian 20 (dua puluh) sampai dengan 50 (lima
puluh) cm.

5
BAB III
TATA CARA PENANAMAN
Pasal 7
(1) Penataan areal dilakukan sebelum pelaksanaan penanaman.
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pemancangan tanda batas dan pengukuran areal;
b. pembersihan lokasi penanaman;
c. penentuan desain fisik;
d. penentuan arah/letak tanaman dan pemancangan ajir;
e. pembuatan lubang tanaman sesuai dengan keperluan; dan
f. pembuatan papan nama yang memuat keterangan lokasi, tahun tanam,
jumlah dan jenis tanaman.
Pasal 8
(1) Pemilihan bibit dan jenis tanaman harus disesuaikan dengan bentuk dan tipe
penghijauan kota.
(2) Bibit dan jenis tanaman yang dipilih harus memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2.
Pasal 9
Penanaman bibit dan jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dilakukan menurut pedoman dan teknis pembuatan tanaman penghijauan kota,
sebagai berikut:
a. bibit diletakkan tegak lurus pada lubang tanaman yang telah diberi pupuk; dan
b. lubang ditimbun dengan tanah sampai lebing tinggi dari permukaan tanah,
setelah itu diberi ajir.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 10
(1) Setiap orang dapat melaporkan ke Dinas terkait apabila ada aktifitas
pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan.
(2) Setiap orang berhak menikmati tersedianya RTH seluas 30% (tiga puluh
persen) dari luas wilayah Kota.

6
(3) Setiap orang yang akan berpartisipasi untuk melakukan penanaman bibit
penghijauan baik secara perorangan maupun kelompok agar berkoordinasi
dengan Dinas terkait.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 11
(1) Setiap orang yang akan atau telah mendirikan bangunan baik dikawasan
industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi dan hiburan, lokasi
perumahan dan pemukiman penduduk dan tempat sarana olah raga serta
sarana publik lainnya wajib menyediakan lokasi untuk keperluan penanaman
pohon pelindung.
(2) Setiap orang wajib memelihara dan menjaga kelestarian pohon pelindung.
(3) Setiap orang yang bangunannya berada dipinggir jalan dalam wilayah daerah
wajib menanam minimal 2 (dua) atau disesuaikan dengan kondisi lahan
tanaman penghijauan atau pohon pelindung didepan bangunannya.
(4) Setiap orang wajib berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan,
hutan kota, penanaman.
(5) Setiap organisasi/lembaga/perusahaan wajib memberi bantuan bibit tanaman
penghijauan kepada Dinas terkait.
(6) Masyarakat wajib melaporkan apabila ada aktifitas pemangkasan dan
penebangan tanaman penghijauan tanpa izin kepada Dinas terkait.
(7) Setiap Bangunan Perkantoran/lembaga/perusahaan wajib menyediakan
media tanam untuk penanaman pohon, yang selanjutnya ditempatkan di
depan bangunannya (trotoar pinggir jalan).
BAB V
LARANGAN
Pasal 12
(1) Setiap orang dilarang menebang pohon pelindung dan tanaman penghijauan
tanpa mendapat izin dari Dinas terkait.
(2) Setiap orang dilarang merusak Tanaman Penghijauan atau Pohon Pelindung.
(3) Setiap orang dilarang membuang sampah, limbah, bahan beracun lainnya
pada lokasi tanaman penghijauan atau pohon pelindung.
(4) Setiap orang dilarang memasang dan menempel, sepanduk, poster, baleho dan
jenis periklanan lainnya pada tanaman penghijauan atau pohon pelindung
lokasi taman dan median jalan dalam wilayah Kota Samarinda.

7
BAB VI
PERIZINAN
Pasal 13
(1) Setiap orang atau badan yang akan menebang tanaman penghijauan atau
pohon pelindung harus mendapat izin dari Dinas terkait.
(2) Setiap orang yang akan memasang pengumuman, baleho dan jenis periklanan
lainnya yang berdampak pada pemangkasan, penebangan tanaman
penghijauan atau pohon pelindung harus mengajukan permohonan izin
kepada Dinas terkait.
(3) Penentuan letak baliho dan periklanan lainnya dalam wilayah Kota Samarinda
wajib mendapatkan Rekomendasi tata letak lokasi dari Dinas terkait.
(4) Permohonan izin pemangkasan dan menebang tanaman penghijauan atau
pohon pelindung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu
diajukan kepada Dinas terkait.
(5) Rekomendasi teknis dikeluarkan oleh Dinas terkait dan dikerjakan oleh
petugas penghijauan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.
Pasal 14
(1) Pelaksanaan pengangkutan hasil pemangkasan dan penebangan pohon
pelindung dilakukan oleh petugas Dinas terkait setelah mendapat izin.
(2) Izin diberikan hanya untuk satu kali pemangkasan dan penebangan pohon.
(3) Pemangkasan dan penebangan tanaman penghijauan dilaksanakan oleh Dinas
terkait dalam rangka pemeliharaan, penataan, keindahan, dan keserasian
penghijauan Kota Samarinda.
Pasal 15
(1) Setiap orang, Badan, Instansi Pemerintah, Swasta, Sekolah apabila melakukan
pemangkasan dan penebangan pohon pelindung, harus izin terlebih dahulu
kepada Dinas terkait.
(2) Kompensasi pemangkasan pohon penghijauan wajib melakukan penggantian
bibit tanaman penghijauan sejumlah setengah dari diameter pohon dengan
tinggi minimal 2 meter.
(3) Kompensasi penebangan permanen pohon penghijauan wajib melakukan
penggantian bibit tanaman penghijauan sesuai besarnya diameter pohon
dengan tinggi minimal 2 meter.

8
(1) Dinas melaksanakan :
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 16
a. pembinaan serta mengkoordinir dalam rangka usaha meningkatkan
partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menanam, mengelola dan
memelihara penghijauan;
b. memberikan saran dan pertimbangan untuk pengelolaan penghijauan,
Hutan Kota dan pembuatan taman yang dilakukan oleh instansi, sekolah,
rumah tinggal dan bangunan lainnya.
c. memberikan bantuan tanaman penghijauan, pohon pelindung yang
sifatnya stimulan kepada masyarakat guna mendukung penghijauan kota;
dan
d. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat
tentang penghijauan.
(2) Untuk melaksanakan pembinaan, Dinas terkait membentuk Tim Pembina
teknis terpadu penghijauan yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.
(3) Pengawasan dan penertiban dilaksanakan secara terpadu oleh tim teknis
terpadu secara terkoordinasi.
BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17
(1) Setiap pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh
Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan
yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat
tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau dokumen lainnya;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

9
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum
bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan
hal tersebut kepada penuntut umum terhadap tersangka atau
keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang
melakukan penangkapan dan atau penahanan.
(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan sebagai
berikut:
a. pemeriksaan tersangka;
b. penggeledahan;
c. penyitaan barang bukti;
d. pemeriksaan dokumen;
e. pemeriksaan saksi; dan
f. pemeriksaan ditempat, dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara
Republik Indonesia.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan
Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

10
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
1993 tentang Penanaman dan Larangan Merusak Pohon Pelindung Dalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun
1993 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd
H. SYAHARIE JA’ANG
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
ZULFAKAR NOOR
LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 19.
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum
ttd
SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009